Jakarta -

Aplikasi DANA eror atau tidak bisa melakukan transaksi? Masalah ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari koneksi internet hingga gangguan dalam aplikasi itu sendiri.

DANA sendiri adalah salah satu aplikasi dompet digital yang digunakan untuk berbagai transaksi, seperti transfer, pembayaran tagihan, hingga membeli produk secara online. Simak penyebab dan hal-hal yang harus dilakukan ketika DANA eror.

Cara Mengatasi DANA Tidak Bisa Transaksi

Penyebab transaksi gagal di DANA bisa disebabkan karena saldo yang tidak mencukupi atau kesalahan teknis.

Dilansir laman resmi DANA, cara mengatasi DANA yang tidak bisa transaksi yaitu dengan cek saldo. Pastikan saldo DANA mencukupi untuk melakukan transaksi.

Jika saldo cukup, namun transaksi tetap tidak bisa. coba lakukan transaksi beberapa saat kemudian. Bisanya, kendala ini disebabkan karena masalah teknis yang bersifat sementara. Hal ini bisa teratasi dengan sendirinya.

Cara Mengatasi DANA Tidak Bisa Dibuka

Penyebabnya bisa karena ada gangguan di aplikasi itu sendiri. Berikut adalah langkah yang perlu dilakukan jika aplikasi DANA eror:

1. Restart HP

Coba restart perangkat kamu. Lalu, coba buka kembali DANA.

2. Update Aplikasi

Biasanya, DANA yang tidak bisa dibuka karena belum update dalam versi terbaru. Caranya bisa buka DANA di App Store atau Google Play Store, klik tombol pembaruan.

3. Instal Ulang Aplikasi DANA

Jika masih gagal, cobalah untuk menghapus aplikasi DANA. Kemudian, download atau instal kembali DANA.

4. Hapus Data dan Cache HP

Aplikasi tidak bisa dibuka di beberapa kasus, karena cache HP yang penuh. Oleh sebab itu, cobalah untuk menghapus cache dan data aplikasi.

• Buka pengaturan perangkat
• Cari aplikasi DANA
• Pilih "Hapus Cache"
• Klik "Hapus Data".

Cara Mengatasi Top Up di DANA Gagal

Penyebab top up di DANA gagal bisa jadi karena salah memakai metode pembayaran yang digunakan atau masalah input angka. Berikut cara untuk mengatasi gagal top up di DANA:

1. Periksa Metode Pembayaran

Pilih dan pastikan metode pembayaran sesuai, seperti menggunakan kartu kredit atau transfer bank.
Periksa juga batasan waktunya.
Periksa adakah masalah dari bank penyedia pembayaran yang kamu digunakan.

2. Input Ulang Nomor

Pastikan nomor virtual account atau nomor rekening sesuai saat melakukan top up.

3. Coba Metode Pembayaran yang Lain

Jika metode sebelumnya tatap gagal, cobalah metode pembayaran yang tersedia di DANA yang lain.

Ciri-ciri Akun DANA Dibekukan

Bagi pengguna yang tidak bisa melakukan transaksi DANA, selain eror bisa jadi akun DANAnya dibekukan.

Berdasarkan informasi dari akun X resmi @danawallet (07/11/2024), ciri-ciri akun DANA yang dibekukan adalah akun tidak bisa login dan tidak bisa melakukan transaksi.

Sementara, penyebab akun DANA yang dibekukan dapat terjadi karena Kakak salah PIN akun DANA dan adanya pelaporan terkait indikasi penipuan.

Cara mengatasi masalah pada aplikasi DANA, bisa disesuaikan dengan jenis masalah dan penyebabnya. Pastikan juga koneksi internet stabil, data yang dimasukkan sesuai, dan mengikuti arahan sesuai dengan ketentuan yang ada di DANA. Semoga berhasil.

(khq/fds)

JAKARTA, investor.id – Dunia konten kreator sudah merambah banyak kalangan. Saat ini bahkan banyak kreator dari perdesaan telah meraih kesuksesan. Konten keseharian tak hanya disukai banyak orang tapi juga menjadi sumber penghasilan bagi para konten kreator tersebut.

Kemajuan para konten kreator tak lepas dari dukungan dan peran SnackVideo, platform berbagi video pendek, yang menginspirasi orang untuk berkarya, dan turut memajukan industri kreatif Indonesia.

SnackVideo berkomitmen untuk memberdayakan kreator lokal melalui program Desa SnackVideo. Program ini telah melahirkan banyak kreator unggulan atau SnackStar, yang menonjol dengan konten terinspirasi dari kehidupan perdesaan, seperti tips keseharian, resep masakan tradisional, dan kerajinan tangan. Konten-konten ini telah menginspirasi jutaan penonton di seluruh Indonesia.

SnackVideo tak hanya menyediakan platform, tetapi juga mendukung kreator melalui berbagai program, seperti event live streaming di studio yang memberi mereka kesempatan berbagi perjalanan menjadi SnackStar. Ini membantu mereka meningkatkan pengikut dan engagement.

Menurut Wahyu Hidayat, Creator Growth & Partnership Manager SnackVideo, SnackVideo membuka peluang bagi kreator lokal untuk menjangkau audiens lebih luas, meningkatkan engagement, dan menghasilkan pendapatan. “Kami akan terus berinovasi untuk membantu kreator berkarya dan menginspirasi lebih banyak orang,"katanya.

Setiap SnackStar membawa keunikan tersendiri. Stayerreal https://sck.io/p/jbGHoA8l misalnya, berbagi tips keseharian dan beternak burung merpati, memberikan inspirasi bagi komunitas desa. Lain halnya dengan Di kaki gunung https://sck.io/p/jbGHoA8l, menyajikan resep masakan dari hasil kebun, menunjukkan bahwa kesederhanaan bisa menjadi sumber inspirasi besar. Ada pula Fingkicuyyy https://sck.io/p/jbGHoA8l membagikan cara membuat kerajinan tangan denganbahan sederhana, yang mudah diikuti oleh banyak penggemarnya.

SnackVideo adalah aplikasi seluler berbagi video yang dikembangkan oleh Beijing Kuaishou Technology Co, Ltd. Aplikasi video pendek ini juga telah mendapatkan popularitas yang luar biasa di pasar lain, menduduki peringkat teratas dalam daftar "Paling Banyak Diunduh" di Google Play dan Apple App Store di delapan negara.

Di luar Indonesia, aplikasi ini dikenal dengan nama Kuaishou dan sering disebut "Kwai" di pasar luar negeri. Su Hua dan Cheng Yixiao mendirikan Kuaishou setelah keduanya bekerja sebagai pengembang perangkat lunak di Google dan Baidu.

Editor: Euis Rita Hartati (euis_somadi@yahoo.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah kartu layanan kesehatan dari pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Program ini dirancang untuk menyediakan akses kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu.

KIS juga menjadi penanda identitas kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan.

Dengan KIS, penerima bantuan iuran (PBI) bisa dengan mudah mengakses berbagai fasilitas kesehatan. Lalu, bagaimana jika KIS hilang atau rusak?

Cara Mengurus KIS Hilang atau Rusak

Mengurus KIS hilang atau rusak bisa secara online melalui aplikasi Mobile JKN, yakni dengan menunjukkan kartu digital KIS yang ada di Mobile JKN.

Selain itu, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan juga bisa diakses dengan menunjukkan nomor NIK KTP pada Fasilitas Kesehatan terdaftar.

Berdasarkan informasi yang didapat detikFinance dari akun Instagram resmi @bpjskesehatan (17/10/2024), kartu KIS-JKN bisa dicetak ulang jika hilang atau rusak. KIS yang baru bisa dicetak secara mandiri melalui Aplikasi Mobile JKN.

Berikut adalah cara cetak kartu KIS online:

• Buka aplikasi Mobile JKN
• Login
• Pilih menu "Kartu Peserta".
• Lalu, kartu KIS digital akan dikirim via email yang terdaftar.
• Kamu bisa mencetak kartu digital tersebut menjadi kartu fisik secara mandiri.

Apakah kartu KIS berlaku seumur hidup? Penentu keaktifan peserta PBI Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan dengan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan, sedangkan Peserta PBI JKN/ PBI APBN sesuai dengan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat sesuai SK Kementerian Sosial.

Cara Cek KIS Apakah Masih Aktif atau Tidak

1. Cek KIS secara Online lewat Aplikasi Mobile JKN

Unduh aplikasi Mobile JKN lewat Google Play Store atau App Store. Jika sudah, ikut langkah-langkah cek KIS apakah masih aktif atau tidak berikut ini:

• Buka aplikasi Mobile JKN.
• Login menggunakan NIK/nomor kartu dan password. Jika belum memiliki akun, lakukan pendaftaran dan ikuti arahan yang diminta.
• Masukan kode captcha di kolom yang tertera di aplikasi
• Klik Login.
• Pilih menu Peserta.
• Halaman utama akan menampilkan informasi status keaktifan kepesertaan JKN-KIS serta data identitas.

2. Cek KIS lewat Layanan CHIKA (Chat Assistant JKN)

Layanan CHIKA bisa diakses lewat sejumlah media sosial, di antaranya:

• Facebook Messenger di facebook/BPJSKesehatanRI/
• Telegram: @Chika_BPJSKesehatan_bot
• WhatsApp: nomor 08118750400.

Berikut adalah langkah-langkah cek status keaktifan KIS melalui CHIKA:

• Kirim pesan ke layanan CHIKA lewat Facebook Messenger, Telegram atau Whatsapp
• Pilih menu Cek Status Peserta
• Ketik nomor peserta/NIK
• Ketik tanggal lahir sesuai format yang diminta
• Layanan CHIKA akan menampilkan informasi status keaktifan kepesertaan JKN-KIS.

3. Cek Status KIS lewat Layanan BPJS Kesehatan Care Center 165

BPJS Kesehatan Care Center 165 bisa diakses melalui telepon rumah ataupun telepon seluler selama 24 jam setiap hari.

Berikut cara cek status keaktifan KIS di BPJS Kesehatan Care Center 165:

• Hubungi BPJS Kesehatan Care Center di nomor 165
• Pilih jenis layanan 1 (Satu)
• Pilih layanan Status Kepesertaan
• Ketik nomor peserta/NIK
• Ketik tanggal lahir
• Tunggu hingga BPJS Kesehatan Care Center 165 memberi informasi status keaktifan kepesertaan JKN-KIS.

Jika sudah menerima KIS dan aktif terdaftar di program, kartu KIS bisa digunakan untuk di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), seperti puskesmas, klinik kesehatan, maupun rumah sakit di seluruh Indonesia atau klinik yang bekerjasama.

Selain itu, KIS juga bisa dimanfaatkan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang dirujuk fasilitas kesehatan (faskes) I milik pemerintah.

(khq/fds)

Jakarta -

Cek resi JNE adalah layanan untuk melacak nomor resi pengiriman barang JNE, secara online. JNE sendiri merupakan salah satu perusahaan ekspedisi yang sering digunakan banyak masyarakat Indonesia.

Biasanya kamu bakal mau tahu barang yang dikirim itu sudah sampai mana kan? Apalagi bagi mereka yang sering membeli belanja online, pasti ingin mengetahui progres pengiriman barangnya. Nah, itu bisa kamu lakukan dengan cara cek resi JNE.

Cek resi JNE sangat mudah dilakukan, asalkan kamu sudah mengetahui nomor resinya. No resi ada dimana? Nomor resi terletak di bawah barcode atau angka pada kolom e-connote. Kamu bisa minta no resi, saat kamu mendapatkan paket kiriman dari penjual atau pihak lain.

Cara Cek Resi JNE via Website

Cek resi JNE bisa dilakukan melalui website www.jne.co.id. Berikut adalah cara cek resi JNE melalui website JNE:

1. Buka https://www.jne.co.id/id/tracking/trace.

2. Masukan nomor resi ke kolom Lacak Kiriman.

3. Kemudian klik search. Nantinya, sistem akan menampilkan status dan posisi barang yang tengah dikirim pada layar.

Cara Cek Resi JNE via Aplikasi MyJNE

Resi JNE juga bisa dicek melalui aplikasi MyJNE. Pertama, kamu perlu mengunduh aplikasinya di Google Play atau App Store.

1. Registrasi akun.

2. Isi kolom data diri untuk profil akun MyJNE.

3. Masukkan nomor resi lalu klik tombol 'Cek Resi JNE'. Atau bisa scan barcode, yang ada di resi paket melalui fitur scan.

Cara Cek Resi JNE via Google

Cara cek resi JNE juga bisa langsung menggunakan mesin pencari Google.

1. Buka Google.

2. Ketik kata kunci 'Cek Resi JNE' pada kolom pencarian. Nantinya, Google akan langsung menampilkan fitur Lacak Paket dengan data resmi dari JNE.

3. Masukkan nomor resi pada kolom 'Masukkan Nomor Pelacakan'.

4. Klik 'Lacak Paket'. Tunggu, hingga detail proses pengiriman dan lokasi paket muncul.

Akan ada beberapa keterangan dalam hasil pencarian berdasarkan nomor resi. Diantaranya, status sudah sampai adalah delivered. Jika belum, maka akan tertera di mana posisi barang tersebut.

Demikian penjelasan tentang cara cek resi JNE buat lacak paket kamu sudah sampai mana. Selamat membantu!

(fdl/fdl)

KOMPAS.com - Hakim pengadilan Amerika Serikat mendesak Google agar mengizinkan toko aplikasi alternatif di perangkat Android, selain Play Store.

Keputusan hakim James Donato itu ditetapkan pada Senin (7/10/2024) waktu AS dalam sidang tuntutan pengembang game, Epic Games terhadap Google yang berlangsung sejak tahun 2020.

Pembuat game Fortnite ini menuduh Google melakukan praktik anti-monopoli dan membayar vendor perangkat agar tidak mengembangkan toko aplikasi yang menyaingi Play Store.

Adapun keputusan hakim itu akan mulai berlaku pada November 2024 mendatang hingga tiga tahun setelahnya.

Berdasarkan ketentuan itu pula, Google tidak diperkenankan untuk membayar perusahaan atau pengembang aplikasi agar mereka mau meluncurkan produknya secara eksklusif atau perdana di Google Play Store dalam tida tahun ke depan.

Tidak hanya itu, keputusan hakim kali ini membuat Google tidak bisa lagi membayar vendor smartphone agar mengutamakan Play Store dan membuat toko aplikasi ini pre-install di perangkat Android.

Selama ini, beberapa vendor smartphone Android turut menyematkan toko aplikasi buatan mereka sendiri ponselnya. Namun, katalog aplikasinya tak sekaya di Play Store.

Pengadilan juga melarang praktik Google yang mewajibkan pembuat aplikasi memakai Google Play Billing atau melarang mereka menginformasikan promosi aplikasi yang dipajang di situs web perusahaan.

Di samping itu, hakim mendesak Google agar melakukan praktik berikut:

• Google harus mengizinkan toko aplikasi Android lain mengakses katalog aplikasi Play Store
• Google harus menyediakan toko aplikasi Android pihak ketiga di Play Store

Selanjutnya, hakim memerintahkan Google dan Epic bekerja sama membentuk komite yang terdiri dari tiga orang. Komite ini bertugas meninjau bagaimana Google mematuhi keputusan hakim.

Adapun Epic Games sudah memenangkan gugatannya atas Google pada akhir tahun lalu. Sementara kaputusan hakim kali ini hanya merinci hal-hal yang perlu dilakukan Google setelah kalah dalam kasus hukum itu, dilansir dari CNBC.

Google siap banding

Menanggapi keputusan hakim, Google melalui sebuah posting di blog mengatakan bahwa pihaknya akan meminta pengadilan menghentikan sementara perubahan yang diminta Epic Games atas Android dan Google Play.

Sebab perubahan itu dinilai akan merugikan privasi konsumen, mempersulit pengembang mempromosikan produk hingga mengurangi persaingan vendor perangkat Android. Lebih lanjut, raksasa teknologi ini juga akan mengajukan banding

"Kami akan mengajukan banding atas keputusan itu dan meminta pengadilan menghentikan sementara perubahan yang diminta Epic," kata Lee-Anne Mulholland, Vice President Regulatory Affairs Google dikutip dari blog Google, Kamis (10/10/2024).

Google terbukti monopoli Play Store

Pada Desember 2023 lalu, pengadilan distrik utara California, Amerika Serikat (AS) memutuskan bahwa Epic Games berhasil memenangkan gugatan melawan Google, soal dugaan monopoli pasar Android via toko aplikasi Play Store.

Hal ini tercantum dalam dokumen putusan pengadilan yang dirilis ke publik pada Senin (11/12/2023).

Dalam dokumen itu, disebutkan bahwa Google terbukti bersalah dan melanggar beberapa hukum AS yang berkaitan dengan monopoli dan persaingan pasar.

Beberapa produk atau layanan Google yang dianggap monopoli ini mencakup proses distribusi aplikasi Android di dalam toko aplikasi Play Store, serta layanan transaksi di dalam aplikasi (in-app purchase) yang tersemat di dalam toko aplikasi tersebut.

Vice President of Government Affairs and Public Policy Google, Wilson White mengatakan bahwa pihaknya menerima putusan pengadilan ini.

"Proses pengadilan ini membuktikan bahwa kami sangat bersaing dengan kompetitor kami Apple App Store, serta kompetitor lainnya di platform lain. Ke depannya, kami akan terus meningkatkan model bisnis kami di Android, serta tetap menjaga komitmen kami terhadap pengguna, mitra, serta ekosistem Android secara keseluruhan," jelas Wilson.

CEO Epic Games, Tim Sweeney bersyukur atas kemenangan ini. Kebahagiannya dibagikan via akun @TimSweeneyEpic di X (dahulu Twitter).

Sebelumnya, Epic Games juga menggugat Apple ke pengadilan soal toko aplikasi iOS App Store dan proses transaksi atau in-app purchase yang mereka miliki.

Namun, berdasarkan putusan pengadilan pada September 2021 lalu, Apple terbukti tidak bersalah atas dugaan monopoli pasar dan sistem pembayaran di toko aplikasi App Store.

Sekadar informasi, "drama" pengadilan antara Epic Games dan Google, juga Apple berawal dari langkah Epic Games yang menghadirkan sebuah program promosi "Mega Drop" di game Fortnite sekitar Agustus 2020 lalu.

Kala itu, pemain bisa mendapatkan diskon sebesar 20 persen apabila mereka membeli uang di dalam game alias "V-Bucks" melalui sistem pembayaran yang ditawarkan Epic Games Store, bukan Play Store atau App Store.

Motif peluncuran program ini tak lain dipicu oleh kebijakan Apple dan Google yang dianggap "memberatkan" para pengembang. Kebijakan yang dimaksud terkait pajak 30 persen yang dikenakan kedua perusahaan ke para pengembang aplikasi, dalam hal ini Epic Games.

Dengan mekanisme pembayaran Epic Games (bukan melalui Google atau Apple), maka pembuat Fortnite bisa mendulang untung lebih banyak, lantaran tak dipotong oleh pajak.

Nah, program promosi ini tampaknya membuat Apple dan Google geram, lantaran seluruh proses transaksi tidak dilakukan di dalam toko aplikasi mereka masing-masing, melainkan lewat aplikasi pihak ketiga.

Karenanya, Apple dan Google kompak "menendang" alias menghapus aplikasi Fortnite dan Epic Games Store dari App Store dan Play Store di bulan yang sama ketika program promosi Mega Drop tadi dimulai.

Penghapusan Fortnite dan aplikasi Epic Games lainnya di App Store dan Play Store ini dianggap tak adil, dan Epic Games menganggap hal ini bisa menimbulkan monopoli pasar.

Oleh karena itu, Epic Games menggugat Apple dan Google ke pengadilan AS sekitar Agustus 2020 lalu, terkait dugaan monopoli pasar.

Google Play menghapus serangkaian aplikasi Kaspersky beserta akun pengembangnya dalam minggu ini. Hal ini mengacu pada langkah Amerika Serikat membatasi distribusi dan penjualan produk Kaspersky sejak 29 September.

“Biro Industri dan Keamanan Departemen Perdagangan AS mengumumkan berbagai pembatasan pada Kaspersky. Jadi, kami telah menghapus aplikasi Kaspersky dari Google Play,” kata juru bicara Google dilansir dari The Verge, Rabu (9/10).

Google Play melarang Kaspersky karena dinilai mengancam keamanan nasional AS dan privasi pengguna karena perusahaan tersebut berkantor pusat di Rusia. Adapun Kaspersky merupakan aplikasi yang menyediakan perangkat pemindaian terhadap data dan file yang tersimpan di gadget.

Menteri Perdagangan AS, Gina Raimondo, mengatakan Kaspersky berpotensi mengumpulkan data pribadi warga Amerika. “(Mereka juga menggunakan) informasi pribadi warga Amerika sebagai senjata. Itulah mengapa kami terpaksa mengambil tindakan yang kami ambil hari ini,” kata Raimondo.

Manajemen Kaspersky mengatakan, meski sudah dihapus dari Google Play, aplikasi yang sudah diinstal masih bisa bekerja secara normal. Pengguna juga masih bisa menerima pembaruan data lewat infrastruktur cloud milik Kaspersky.

“Namun, anda tidak bisa memperbarui atau menginstall kembali aplikasi langsung lewat Google Play,” ujar Kaspersky, dilansir dari laman resmi mereka. Ia mengatakan pengguna bisa mengunduh aplikasi dari mobile store lain seperti Galaxy Store, Huawei AppGallery, atau langsung dari situs kami,

Di samping itu manajemen Kaspersky sudah merespon tindakan Google sebagai tindakan yang berlebihan. Pasalnya, pembatasan dari Amerika Serikat ini tidak melarang penjualan dan distribusi produk Kaspersky di luar Amerika Serikat.

Perusahaan telah memberikan penjelasan pada Departemen Perdagangan AS. “Kami berharap dapat segera menerima panduan tambahan dari departemen tersebut,” kata Kaspersky.

Hakim federal di pengadilan Amerika Serikat (AS) memerintahkan Google membuka toko aplikasinya kepada para kompetitor untuk memberikan lebih banyak pilihan aplikasi yang bisa diunduh oleh para pengguna Android.

Keputusan ini dikeluarkan Hakim James Donato dalam kasus Epic dan Google pada Senin (8/10). Ia merinci bagaimana Google perlu mengubah cara mereka mengoperasikan Google Play.

Menurut dokumen pengadilan, Google tidak diperbolehkan membayar pengembang untuk meluncurkan aplikasi mereka secara eksklusif di Google Play. Keputusan ini akan berlaku mulai 1 November hingga tiga tahun ke depan.

Google juga tidak boleh memaksa pengembang untuk menggunakan sistem penagihan Google Play dan harus mengizinkan pengembang untuk memberi tahu pengguna tentang cara lain untuk membayar.

Melansir Tech Crunch, Google juga harus mengizinkan toko aplikasi Android pihak ketiga untuk mengakses katalog aplikasi Google Play Store dan harus menyediakan aplikasi pihak ketiga di toko aplikasinya.

Menanggapi keputusan pengadilan tersebut, Google mengatakan akan mengajukan banding dan meminta pengadilan untuk menghentikan sementara perubahan yang diperintahkan, dengan alasan bahwa perubahan tersebut akan "melemahkan kemampuan Android untuk bersaing dengan iOS milik Apple."

Komite yang terdiri dari tiga orang akan memantau kepatuhan Google dan masalah teknis yang timbul dari keputusan tersebut. Google dan Epic akan membentuk komite tersebut.

Wakil Presiden Urusan Regulasi Google Lee-Anne Mulholland, dalam sebuah postingan blog, menulis persaingan perusahaan dengan Apple membantu meniadakan kekhawatiran antimonopoli.

"Keputusan tersebut gagal memperhitungkan bahwa Android adalah platform terbuka dan para pengembang selalu memiliki banyak pilihan untuk mendistribusikan aplikasi mereka," tulis Mulholland, mengutip Engadget.

Menurut dia, faktanya sebagian besar perangkat Android sudah dimuat dengan dua atau lebih toko aplikasi langsung dari kemasannya.

"Sebagai contoh, Epic Games telah membuat aplikasi Fortnite yang populer tersedia untuk pengguna Android melalui Samsung Galaxy Store, sideload, dan Epic Games Store - semuanya ketika Fortnite tidak didistribusikan melalui Google Play," tulis Mulholland.

"Ini adalah opsi yang tidak pernah bisa ditawarkan oleh pengembang kepada pengguna iPhone di Amerika," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Check Point Research (CPR), lembaga riset yang berfokus pada keamanan siber, menemukan aplikasi crypto drainers (penguras kripto) berbahaya baru di Google Play Store.

Selama lima bulan, aplikasi ini telah mencuri US$70.000 atau sekitar Rp1,05 miliar (asumsi kurs Rp15.137 per dolar AS).

Keamanan Siber, Manajer Penelitian & Inovasi di Check Point Software Technologies Alexander Chailytko mengatakan aplikasi ini menipu dan menyamar sebagai alat WalletConnect yang sah dan mengeksploitasi popularitas aset digital yang semakin meningkat dan menargetkan pengguna secara langsung di perangkat seluler mereka.

“CPR mengidentifikasi sebuah aplikasi bernama WalletConnect di Google Play yang memanfaatkan penguras kripto untuk mencuri aset pengguna,” kata Alexander dalam keterangan resmi, Jumat (27/9/2024).

Alexander menyampaikan bahwa aplikasi ini meniru protokol sumber terbuka Web3 yang sah WalletConnect dan menggunakan teknik rekayasa sosial canggih dan manipulasi teknis. Aplikasi ini menipu pengguna agar percaya bahwa itu adalah cara yang aman untuk mentransfer mata uang kripto.

Aplikasi ini pertama kali diunggah ke Google Play pada Maret 2024. Namun, aplikasi ini tidak terdeteksi selama lebih dari lima bulan menggunakan teknik penghindaran dan diunduh lebih dari 10.000 kali dan mencuri lebih dari US$70.000 dalam mata uang kripto dari korban yang tidak curiga.

Selama lima bulan, Alexander mengungkap bahwa aplikasi itu menargetkan pengguna perangkat seluler, memanfaatkan taktik rekayasa sosial canggih dan teknik penghindaran canggih untuk menghindari deteksi.

“Aplikasi ini menggunakan teknik penghindaran modern untuk menghindari deteksi dan tetap tersedia selama hampir lima bulan sebelum dihapus,” ungkapnya.

WalletConnect adalah protokol sumber terbuka yang menghubungkan aplikasi terdesentralisasi (dApps) dan dompet mata uang kripto dengan aman. Itu dibuat untuk meningkatkan pengalaman pengguna saat menghubungkan dApps dengan dompet kripto.

“Dengan cerdik, penyerang mengeksploitasi komplikasi WalletConnect dan menipu pengguna agar berpikir bahwa ada solusi yang mudah—aplikasi WalletConnect palsu di Google Play,” tambahnya.

Di samping itu, CPR juga menemukan ulasan (review) positif palsu dan menggunakan perangkat penguras kripto (crypto drainers) paling modern membantu aplikasi mencapai lebih dari 10.000 unduhan dengan memanipulasi peringkat pencarian.

Alexander menjelaskan bahwa crypto drainers sendiri merupakan sebuah bentuk malware yang dirancang untuk mencuri aset digital. CPR menyebut malware ini telah menjadi alat yang disukai di antara para penjahat siber.

Selain itu, crypto drainers sering menggunakan situs web dan aplikasi phishing yang meniru platform yang sah. Bukan hanya itu, penjahat juga menipu pengguna untuk mengotorisasi transaksi yang tidak sah, yang memungkinkan drainer untuk melakukan transfer aset digital kepada pelaku.

Alexander menyebut bahwa penjahat siber terus menemukan cara yang semakin canggih untuk menipu pengguna dan melewati langkah-langkah keamanan.

KOMPAS.com - Google pada Kamis (8/8/2024) mengumumkan rencana ekspansi sistem pembayaran pihak ketiga yang disebut "User Choice Billing" (Penagihan Sesuai Pilihan Pengguna/UCB) di toko aplikasi Play Store, bagi pengembang (developer) game di Indonesia.

Rencana itu akan dijalankan di Tanah Air pada akhir tahun ini, bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman & Investasi, dan Asosiasi Game Indonesia (AGI).

Dengan UCB, pengembang game di Indonesia dapat menawarkan opsi pembayaran tambahan ke pengguna, di luar sistem penagihan yang sudah ada sebelumnya di Google Play.

Sejak akhir tahun 2022, Google Play sebenarnya sudah menyediakan opsi pembayaran pihak ketiga alias UCB untuk pengembang aplikasi. Adapun ekspansi yang diumumkan kali ini ditujukan untuk pengembang game.

Walhasil, baik pengembang aplikasi maupun game akan mendapat opsi pembayaran yang sama.

"Kami telah menawarkan Penagihan Sesuai Pilihan Pengguna untuk aplikasi selama beberapa tahun," kata Putri Alam, Direktur Hubungan Pemerintah dan Kebijakan Publik, Google Indonesia dalam keterangan yang diterima KompasTekno.

"Mengingat komunitas gim yang dinamis dan kian berkembang di Indonesia, kami senang dapat memperluas feksibilitas dan pilihan ini ke pengembang gim juga," imbuh Putri.

Putri juga mengeklaim rencana itu sebagai upaya Google dalam mendukung pertumbuhan industri game Tanah Air, menyusul disahkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2024 tentang Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional pada 12 Februari 2024 lalu.

Menurut Google, komunitas game di Indonesia kian berkembang. Catatan Google menunjukkan bahwa Indonesia memiliki 10.400 pengembang aktif yang mengelola 33.800 aplikasi. Angka ini membuat komunitas pengembang Indonesia berada di peringkat ke-12 di Google Play.

Syarat UCB untuk pengembang aplikasi

Google belum merinci informasi lebih lanjut tentang UCB bagi pengembang game di Indonesia, termasuk soal mekanisme pendaftaran maupun syarat yang ditetapkan.

Berkaca pada ketentuan UCB untuk pengembang aplikasi yang sudah tersedia sebelumnya, pengembang harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:

• Hanya menawarkan sistem penagihan alternatif dalam aplikasi, contohnya pembayaran berbasis web.
• Mematuhi Standar Keamanan Data Industri Kartu Pembayaran (PCI-DSS) (jika menangani data kartu kredit dan debit).
• Menyediakan dukungan pelanggan untuk pengguna sistem pembayaran alternatif (termasuk produk yang dijual menggunakan sistem pembayaran alternatif), dan sistem pembayaran alternatif harus menyediakan proses untuk membatalkan transaksi yang tidak sah.
• Mengintegrasikan API penagihan alternatif

Selain mematuhi syarat-syarat di atas, pengembang aplikasi juga harus membayar sejumlah biaya layanan ke Google. Besaran biaya layanannya ditetapkan 4 persen, dipotong dari setiap transaksi yang dibayar pengguna dengan sistem penagihan alternatif atau UCB.

Rincian syarat pengembang aplikasi bila ingin menawarkan opsi pembayaran pihak ketiga bisa dilihat pada tautan berikut ini.

Setelah diterapkan, sistem pembayaran pihak ketiga ini bisa diselipkan sebagai alternatif sistem pembayaran yang disediakan Play Store.

Pengguna akan melihat alternatif sistem pembayaran ini ketika hendak menyelesaikan transaksi pembelian sebuah aplikasi.

Perlu dicatat bahwa syarat di atas ditujukan untuk pengembang aplikasi. Meski begitu, ketentuan di atas bisa menjadi gambaran bagi pengembang game ketika UCB sudah diperluas akhir tahun nanti.

Bisa jadi syaratnya sama, atau bahkan dibuat agak berbeda oleh Google Indonesia. Kita tunggu saja.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan raksasa Amerika Serikat (AS), Google LLC menanggapi Laporan Dugaan Pelanggaran Google Play Billing System yang disampaikan oleh Investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada sidang sebelumnya 28 Juni 2024.

Berdasarkan agenda sidang di laman resmi KPPU pada Rabu (17/7/2024), KPPU mengumumkan agenda sidang perkara dengan Nomor 03/KPPU-I/2024 tentang Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Penerapan Google Play Billing System.

Agenda sidang tersebut khususnya ketentuan yang diatur dalam Pasal 17, 19 huruf a dan huruf b, serta Pasal 25 ayat (1) huruf a dan huruf b, adalah Pemeriksaan Pendahuluan yakni Penyampaian Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) dilanjut dengan Pemeriksaan Alat Bukti berupa Surat dan/atau Dokumen Terlapor.

Google LLC yang dalam sidang diwakili oleh Kuasa Hukumnya menyampaikan bahwa menolak Laporan Dugaan Pelanggaran yang disampaikan Investigator pada sidang sebelumnya.

Selanjutnya, dengan adanya tanggapan ini, Majelis Komisi akan menyusun hasil Pemeriksaan Pendahuluan. Dalam kesempatan yang sama, Investigator KPPU maupun para Terlapor juga telah menyerahkan daftar nama Saksi dan/atau Ahli kepada Majelis Komisi.

Sekadar informasi, Google LLC diduga telah mewajibkan perusahaan yang mendistribusikan aplikasinya melalui Google Play Store menggunakan Google Play Billing (GPB) System dan memberikan sanksi apabila tidak patuh dengan menghapus aplikasi tersebut dari Google Play Store.

GBP sendiri merupakan metode atau pembelian produk dan layanan digital dalam aplikasi (in-app purchases) yang didistribusikan di Google Play Store, di Indonesia.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Google LLC menolak laporan dugaan pelanggaran (LDP) dari investigator KPPU terkait penerapan Google Play Billing System (GPB).

Perkara ini teregistrasi dengan Nomor 03/KPPU-I/2024 tentang Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Penerapan Google Play Billing System.

Kuasa hukum Google, Rikrik Rizkiyana mengatakan, LDP investigator KPPU didasarkan pada fakta dan analisis yang keliru secara fundamental.

Ia bilang, GPB bukanlah pemroses pembayaran di Indonesia. Google Play bekerja sama dengan pemroses pembayaran pihak ketiga untuk menawarkan pemrosesan pembayaran sebagai salah satu dari ratusan alat dan fitur yang disediakan Google Play.

Oleh karena itu, Google Play tidak bersaing di pasar yang sama dengan pemrosesan pembayaran.

"Pemrosesan pembayaran tidak dibatasi atau dihambat dalam Google Play," ujar Rikrik dalam persidangan, Selasa (16/7).

Google bermitra dengan pemroses pembayaran pada GPB dan developer juga dapat bermitra dengan pemroses pembayaran sebagai bagian dari User Choice Billing (UCB) atau di luar Google Play.

Menurut tim kuasa hukum, persyaratan untuk menggunakan GPB tidak menghalangi developer untuk mendapatkan layanan pemrosesan pembayaran yang kompetitif, dan tidak membatasi pasar dan pengembangan teknologi dalam layanan pemrosesan pembayaran.

Kebijakan pembayaran Google tidak menurunkan pendapatan developer. Karena developer dapat berkomunikasi dengan pengguna untuk menyarankan cara alternatif untuk melakukan pembayaran. Sebagian besar developer Indonesia menawarkan aplikasi secara gratis.

"Google tidak terbukti melanggar pasal 17, 19 huruf a dan b, dan 25 ayat (1) dan b dalam UU 5/1999," kata Rikrik.

Sebelumnya, Investigator KPPU menyampaikan bahwa atas penggunaan GBP tersebut, Google mengenakan tarif layanan/fee kepada aplikasi sebesar 15%-30% dari pembelian.

Kebijakan penggunaan GPB tersebut mewajibkan aplikasi yang diunduh dari Google Play Store harus menggunakan GPB sebagai metode transaksinya.

Penyedia konten atau pengembang (developer) aplikasi wajib memenuhi ketentuan yang ada dalam GPB tersebut. Google juga tidak memperbolehkan penggunaan alternatif pembayaran lain di GPB. Kebijakan penggunaan GPB tersebut efektif diterapkan pada 1 Juni 2022.

Bagi aplikasi yang tidak mematuhi kebijakan tersebut akan dihapus oleh Google Play Store.

Jakarta: Google Play merupakan sebuah uang elektronik yang bisa kamu manfaatkan untuk membeli berbagai aplikasi atau langganan yang disediakan oleh Google. Google Play sendiri memang jarang diketahui orang banyak, tetapi tidak menutup kemungkinan terdapat pengguna di Indonesia yang menggunakan Google Play.

Perlu diketahui juga, banyak orang yang belum atau masih bingung untuk memeriksa Google Play yang dimiliki. Cara yang bisa kamu lakukan justru sangat mudah dan bisa dilakukan kapan saja, sehingga berikut adalah cara yang bisa kamu lakukan untuk memeriksa Google Play dengan mudah:

Baca Juga: Cara Bayar Google Play Pakai Shopeepay
1. Buka aplikasi Google Play Store seperti biasa.
2. Kemudian kamu bisa klik ikon profile kamu yang berlokasi di Kanan Atas.
3. Klik menu “Pembayaran dan Langganan”.
4. Kemudian, klik “Metode Pembayaran”.
5. Klik “Saldo Google Play”.

Itulah cara mudah yang bisa kamu lakukan untuk memeriksa saldo Google Play dengan mudah dan aman. Cara yang direkomendasikan merupakan cara yang sudah dianjurkan oleh Google langsung, sehingga tidak perlu khawatir untuk memeriksa Saldo Google Play. (Christopher Louis)

(MMI)