JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III DPR RI mengusulkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk dimasukan ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025 kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengaku telah menandatangani surat usulan tersebut pada Rabu (6/11/2024) kemarin.

"Perlu kami sampaikan bahwa Komisi III telah menyampaikan usulan rancangan KUHAP, Kalau nggak salah kemarin ya, kemarin bener, yesterday kemarin saya sudah tanda tangan sebagai prolegnas prioritas 2025 kepada Baleg, di sini pun ada Ketua Baleg anggota Komisi III," kata Habiburokhman dalam rapat bersama Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

Habiburokhman meminta Badan Keahlian Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI untuk merumuskan lebih lanjut soal rancangan dan naskah akademik KUHAP tersebut.

Politikus Partai Geerindra ini juga berharap revisi KUHAP dapat segera dibahas.

"Diharapkan akhir tahun ini Komisi 3 DPR RI ini dapat menyusun rancangan KUHAP tersebut," ujar Habiburokhman.

Meski sudah melayangkan usulan Rancangan KUHAP sebagai RUU pada Prolegnas 2025, ia tetap menjaring masukan ICJR selaku perwakilan masyarakat sipil.

"Komisi III dapat meminta masukan dari berbagai pihak termasuk ICJR. Nah ini Jadi pucuk dicinta ulam pun tiba. Kami perlu masukkan teman-teman," kata dia.

Habiburokhman dari fraksi Gerindra terpilih menjadi Ketua Komisi III DPR RI periode 2024-2029.

Penetapan itu diambil dalam rapat pengambilan keputusan yang dihadiri anggota Banggar DPR dan pimpinan DPR RI, Selasa (22/10).

Berikut adalah jajaran struktur pimpinan Komisi III DPR RI:

Adapun ruang lingkup pengawasan Komisi III di pemerintahan meliputi pemerintahan dalam negeri, pertahanan, dan pemberdayaan aparatur

Dengan mitra kerja kementerian dan lembaga sebagai berikut:

Komisi III: Penegakan Hukum

Berikut adalah anggota Komisi III DPR RI dari seluruh fraksi:

PDIP

1. Dede Indra Permana Soediro

2. Safaruddin

3. I Wayan Sudirta

4. H. Nasyirul Falah Amrul

5. Gilang Dhielafararez

6. Sudin

7. Stevano Rizki Adranacus

8. Pulung Agustanto

9. Hj. Dewi Yuliani

Fraksi Golkar:

1. Sari Yuliati

2. Adies Kadir

3. Soedeson Tandra

4. Yulisman

5. Rikwanto

6. Mangihut Sinaga

7. Bambang Soesatyo

8. H. Benny Utama

Fraksi Gerindra:

1. Habiburrokhman

2. Muhammad Rahul

3. Sufmi Dasco Ahmad

4. Bob Hasan

5. Martin D. Tumbelaka

6. Andi Amar Ma'ruf Sulaiman

7. Muhammad Rofiqi

Fraksi NasDem:

1. Ahmad Sahroni

2. Rudianto Lallo

3. Lola Nelria Oktavia

4. Nabil Husein Said Amin Alrasydi

5. Rusdi Masse Mappasessu

Fraksi PKB:

1. Moh. Rano Alfath

2. Abdullah

3. Jazilul Fawaid

4. Cucun Ahmad Syamsurijal

5. Hasbiallah Ilyas

6. Rusdi Kirana

Fraksi PKS:

1. Nasir Djamil

2. Adang Daradjatun

3. Habib Aboe Bakar Al Habsyi

4. KH. Surahman Hidayat

Fraksi PAN:

1. Sarifuddin Sudding

2. Nazaruddin Dek Gam

3. Endang Agustina

4. Widya Pratiwi

Fraksi Partai Demokrat:

1. Hinca Pandjaitan

2. Benny Kabur Rahman

3. Andi Muzzakkir Aqil

Politisi Gerindra Habiburokhman menyebut tokoh bangsa terbaik berasal dari partai politik. Ia menjawab kritikan yang menyebut soal banyaknya calon menteri dengan latar belakang partai politik.

“Salah satu dari rekrutmen tokoh bangsa-bangsa terbaik adalah parpol. Itu harus diakui,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Minggu (20/10).

Walau begitu, ia tetap memahami kritikan yang muncul dari masyarakat. Menurutnya, pemerintah telah mendengar aspirasi masyarakat.

“Ya itu kritikan dari sebagian orang tetap kita dengar, tetapi kita juga sudah menyerap aspirasi sebagian masyarakat yang tidak lagi mengkotak-kotakan antara profesional dengan orang-orang parpol,” ujarnya.

Menurutnya, banyak kader parpol yang berkompeten untuk menjadi menteri di bidangnya masing-masing.

“Karena sebagian masyarakat paham sekali banyak sekali tokoh-tokoh profesional, orang-orang yang mampu bekerja di bidang masing-masing yang berlatar belakang parpol,” ujarnya.

Ia pun meminta masyarakat untuk meninggalkan pemikiran yang sempit, yang menurutnya dapat memecah belah bangsa.

“Jadi kita tinggalkan pemikiran yang sempit, yang selalu adu domba bangsa ini, yang kotak-kotakan dengan pemikiran progresif, maju, kita mencari kader-kader terbaik bangsa ini,” tuturnya.

Hari ini, Presiden terpilih Prabowo Subianto bersama pasangannya Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka akan dilantik di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Sebelumnya, pada pekan dirinya akan dilantik, Prabowo telah memanggil sejumlah nama untuk dijadikan menteri dan wamen di kabinetnya nanti. Banyak diantaranya adalah tokoh partai politik.

Di antaranya adalah Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Golkar Bahlil Lahadalia, Sekjen PSI Raja Juli Antoni, Politisi PAN Yandri Susanto, hingga Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

===

Saksikan kumparan Info A1 LIVE Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 pada hari Minggu, 20 Oktober 2024 mulai pukul 09.00-18.30 WIB hanya di YouTube kumparan. Informasi selengkapnya dapat kamu akses di: kum.pr/pelantikan2024!

Anggota DPR RI 2024-2029 dari Fraksi Gerindra, Habiburokhman, mengaku sedih karena harus meninggalkan Rumah Jabatan Anggota (RJA) setelah ada kebijakan baru. Anggota DPR tidak lagi mendapat rumah dinas dan diganti dengan tunjangan perumahan.

Dia bercerita, meskipun rumah dinas lamanya sangat sederhana, rumah tersebut adalah tempat masyarakat untuk bisa mengadu pelbagai masalah. Bahkan rumah lama tersebut sangat strategis dari segi jarak untuk ke Kompleks Parlemen Senayan, Gedung DPR RI.

“Agak sedih juga sih karena rumah jabatan itu selama ini jadi tempat saya menerima tamu masyarakat yang mengadukan nasibnya. Walau rumahnya sederhana, tapi lokasi sangat strategis. Banyak pohon-pohon rindang sehingga kita bisa jogging dengan nyaman,” tutur Habiburokhman ketika dikonfirmasi langsung oleh Kumparan, Jumat (4/10).

“Biasanya saya rutin olahraga jalan kaki dengan para tetangga. Kadang dengan Habib Aboe PKS, kadang dengan Adian Napitupulu [PDIP], sering juga dengan Pak Komarudin Watubun [PDIP]. Kita akrab di RJA,” lanjut dia.

Meskipun berat hati, Habiburokhman telah berkemas untuk segera pindah ke rumah pribadinya di Cipinang. Dia tak tahu persis apakah uang tunjangan perumahan yang diberikan Setjen DPR nanti cukup untuk menyewa rumah seperti rumah dinas di Kalibata

“Kami sudah berkemas dan segera pindah ke rumah pribadi di Cipinang. Kalau dikasih ganti uang tunjangan rumah, kayaknya tidak akan cukup untuk menyewa rumah dengan spesifikasi yang sama,” katanya.

Namun, karena kompleks RJA dikembalikan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Habiburokhman hanya bisa pasrah dan mengikuti saja proses ke depannya.

Setjen DPR memutuskan anggota dewan tidak lagi mendapat rumah dinas. Sebagai gantinya, akan disiapkan tunjangan perumahan.

Nilai tunjangan memang belum ditentukan karena BURT belum dibentuk. Setjen juga masih melakukan survei untuk mengetahui berapa kisaran harga sewa rumah 3 kamar di kawasan Sudirman, Senayan, dan Kebayoran.

Meski belum diputuskan, kisaran tunjangan bisa saja sekitar Rp 30 juta-Rp 50 juta per bulan.

DPR merespons gerakan cuti bersama yang dilakukan oleh ribuan hakim se-Indonesia yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia (SHI). Aksi tersebut adalah bentuk protes tak adanya kenaikan gaji dan tunjangan hakim selama 12 tahun terakhir.

"Saya sudah diperintah oleh Wakil Ketua DPR terpilih saat ini, Pak Sufmi Dasco Ahmad, untuk berkomunikasi dengan Solidaritas Hakim Indonesia yang menuntut peningkatan kesejahteraan," kata Anggota DPR Fraksi Gerindra, Habiburokhman, ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (3/10).

Habiburokhman yang pada periode DPR sebelumnya menjabat Wakil Ketua Komisi III ini melanjutkan, "Pada tanggal 7 dan 8 (Oktober) kami akan menggelar pertemuan audiensi RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) dengan para hakim yang menuntut kesejahteraan tersebut."

"Saya setiap kali kunker (kunjungan kerja) ke daerah-daerah, terenyuh melihat hakim itu mereka banyak yang tinggal di rumah-rumah kos. Saya prihatin bahkan ada beberapa yang meninggal dunia karena kesehatannya tidak terjaga di rumah-rumah kos tersebut," ujarnya.

Para hakim di daerah-daerah juga jauh dari keluarga karena penempatannya di luar kota, jauh dari kediamannya. Sudah begitu, ongkos tiket mahal tidak sanggup untuk setiap minggu pulang.

"Sakit tidak terdeteksi, meninggal, banyak sekali, sudah termasuk sahabat-sahabat saya waktu kuliah ketahuan sudah dua hari meninggal di rumah kos," ujar Habiburokhman.

"Kan ini agak mengerikan juga ya nasib para penegak keadilan ini. Kami berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan hakim itu juga kan di visi-misinya Prabowo kami akan mengundang mereka untuk sama-sama mencari solusi," lanjut Habiburokhman.

Habiburokhman mengingat, soal kenaikan gaji hakim ini memang tidak pernah dibahas DPR.

"Kami pengin minta hitung-hitungannya karena selama kerja beberapa tahun dengan Mahkamah Agung, setahu saya tidak pernah ada usulan yang detail soal peningkatan gaji dan tunjangan ini, karena itu kami perlu mendengar langsung Solidaritas Hakim Indonesia, hakim-hakim muda dari berbagai daerah yang akan datang ke Jakarta tanggal 7 dan 8 insyaallah akan kami gelar RDP," kata Habiburokhman.

JAKARTA, KOMPAS.com - Massa dari berbagai elemen masyarakat menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/8/2024) kemarin memprotes pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada.

Aksi tersebut berlangsung sejak Kamis pagi hingga malam, bahkan pengunjuk rasa sudah berdatangan sejak Rabu (21/8/2024) malam ketika mengetahui DPR hendak mengesahkan reivsi UU Pilkada pada Kamis pagi.

Meski pada akhirnya revisi UU Pilkada batal disahkan, aksi massa pada Kamis kemarin boleh jadi menunjukkan bahwa rakyat bisa memberikan pelajaran kepada para wakil rakyat.

Anggota dewan ditimpuk

Aksi terpantau berjalan kondusif sejak pagi hingga siang. Kericuhan mulai terjadi ketika tiga orang anggota DPR hendak menemui massa pengunjuk rasa.

Mereka adalah Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Wihadi Wiyanto, Wakil Ketua Baleg Achmad Baidowi atau Awiek, dan anggota Baleg Habiburokhman.

Saat hendak menemui massa, ketiga wakil rakyat itu sempat tertahan di pintu keluar Kompleks Parlemen karena pengunjuk rasa terus-terusan mencaci mereka.

"DPR bego, DPR bego," teriak massa.

Tiga anggota dwan itu pun sempat balik kanan karena alasan yang tidak kondusif, tapi akhirnya mereka tetap keluar menemui pengunjuk rasa.

Mereka menemui massa didampingi Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal, tetapi ketiganya tidak mendapatkan sambutan hangat.

Tiga anggota dewan itu dilempari botol dan aneka barang ketika hendak berbicara di atas mobil komando.

Di tengah hujan lemparan itu, Habiburokhman menyatakan bahwa DPR tidak akan mengesahkan revisi UU Pilkada.

Namun, massa tidak percaya begitu saja hingga akhirnya para anggota dewan turun dari mobil komando dan kembali ke dalam Gedung DPR.

Tiga orang anggota DPR pun kesusahan untuk berjalan karena ramainya massa, meski mereka sudah dikawal oleh aparat.

Botol pun terus dilempar oleh massa, bahkan mengenai kepala Habiburokhman.

"Tadi kena lempar beberapa kali, risiko wakil rakyat. Dulu kita yang demo di depan kita suka lempar-lempar, sekarang enggak apa-apa. Intinya aspirasi masyarakat kami perjuangkan," kata politikus Partai Gerindra itu.

Pagar DPR jebol

Kehadiran tiga orang anggota DPR tidak menurunkan tensi unjuk rasa. Massa pun terbagi ke dua tempat, yakni pintu utama DPR di Jalan Jenderal Gatot Subroto maupun Gerbang Pancasila DPR atau pintu belakang DPR.

Situasi di pintu belakang DPR memanas sekitar pukul 14.00 ketika sejumlah peserta aksi merangsek masuk ke halaman Kompleks Parlemen untuk bertemu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

"Bapak polisi, kalau tidak mau ribet, panggil Sufmi Dasco. Panggil Sufmi Dasco," tantang seorang mahasiswa dalam orasinya di depan gerbang Pancasila, Kamis sore.

Pagar yang mengelilingi DPR pun satu per satu dijebol.

Pagar beton yang roboh di depan Jalan Gatot Subroto, sedangkan di gerbang Pancasila aksi pedemo dari mahasiswa berhasil menjebol pagar besi.

Hal itu dibalas dengan tindakan represi oleh aparat yang mencoba menghalau massa.

Massa dan aparat terlibat saling dorong. Aparat juga menembakkan meriam air dan gas air mata ke arah pengunjuk rasa.

Represi aparat

Ketika matahari terbenam, aksi represi aparat pun semakin menjadi.

Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa aksi.

Polisi yang mengendarai motor trail juga dikerahkan untuk memukul mundur para pengunjuk rasa.

Massa aksi pun kocar-kacir, tidak sedikit dari mereka yang terjatuh lalu ditangkap polisi.

Politikus PDI-P Adian Napitupulu menyebut setidaknya ada 50 orang pengunjuk rasa yang ditangkap polisi. Mereka yang ditangkap pun mengalami luka-luka.

“Tadi kami sudah lihat beberapa di dalam, ada yang bibirnya pecah. Itu dari BSI Kramat. Tapi sudah kita minta lawyer, dia mengisi surat kuasa,” kata Adian di Polda Metro Jaya, Kamis malam.

Adian pun meminta polisi untuk segera melepas para pengunjuk rasa.

Ia menegaskan, para pengunjuk rasa adalah sesama rakyat Indonesia yang mencintai Indonesia dengan cara yang berbeda.

“Nah, mereka menyayangi Indonesia, menyayangi konstitusi. Jadi, tidak ada alasan untuk ditahan lama-lama,” tutur Adian.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengecam aksi kekerasan yang dilakukan aparat.

Menurut dia, kekerasan itu merupakan bukti gagalnya aparat menyadari bahwa siapa pun berhak untuk melayangkan protes.

“Mereka (peserta aksi) bukan kriminal, tapi warga yang ingin mengkritik pejabat dan lembaga negara. Bahkan jika melanggar hukum pun, tidak boleh diperlakukan dengan tindakan brutal,” kata Usman.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengaku belum mengetahui soal adanya 50 orang pengunjuk rasa yang ditangkap polisi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Beberapa kejadian tak menyenangkan menimpa Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Gerindra Habiburokhman.

Hal itu terjadi dalam aksi unjuk rasa penolakan revisi Undang-undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024).

Disoraki

Berdasarkan pantauan Kompas.com di lokasi, mulanya Habiburokhman hendak keluar Gedung DPR/MPR RI untuk menemui massa aksi.

Melihat ada Habiburokhman, massa langsung menyorakinya karena mereka merasa bahwa politikus itu adalah pihak yang hendak merevisi UU Pilkada.

Mendapatkan sorakan yang riuh, Habiburokhman tak jadi keluar dari pintu pagar kecil gedung DPR/MPR RI. Dia terlihat hanya mengintip dari balik pagar.

Namun, massa yang terhadang barikade polisi tetap menyoraki hingga mencaci maki Habiburokhman.

"Hei, keluar kamu pengecut, dasar pengkhianat," ucap salah satu massa aksi.

"Keluar kamu Dewan Penindas Rakyat, Dewan Perwakilan Rezim," tutur salah satu pedemo lagi.

Dalam kesempatan itu, ada salah satu massa aksi yang melempar botol air mineral ke arah pintu pagar yang di baliknya ada Habiburokhman. Polisi sontak menyiagakan tameng untuk melindungi Habiburokhman.

Massa pun makin emosi melihat Habiburokhman yang tak jadi menemui mereka.

Ditimpuki botol air minum

Beberapa waktu kemudian, Habiburokhman keluar dari pintu pagar kecil depan Gedung DPR/MPR RI.

Terlihat anggota DPR dari Fraksi PPP Achmad Baidowi dan Presiden Partai buruh Said Iqbal juga ikut keluar dari Kompleks DPR.

Saat keluar, rombongan itu dalam pengawalan ketat Kepolisian. Melihat hal itu, massa tidak menyukai dan menimpuki mereka dengan botol air minum.

"Hai penghianat rakyat. Dewan Perwakilan Rezim. Kenapa dikawal ketat. Seharusnya kami yang dikawal," ucap salah satu massa aksi.

Rombongan itu terus jalan ke arah mobil komando. Beberapa massa aksi mendorong-dorong laju mereka.

Tak lama, mereka sampai dan naik ke atas mobil komando untuk menyampaikan orasi ke massa.

Tak ada senyum di wajah Habiburokhman. Raut wajahnya tegang dan cemas lantaran lemparan botol air ke arahnya terus terjadi, bahkan beberapa hampir mengenai tubuhnya.

Setelah kader dari Partai Buruh menenangkan massa, Habiburokhman mulai berorasi.

"Hari ini saya sampaikan, tidak ada pengesehan RUU Pilkada," kata Habiburokhman.

Reaksi massa bercampur. Ada yang senang, tetapi ada yang tetap kesal. Lemparan botol air minum pun tak berhenti.

Tak lama rombongan Habiburokhman turun, tetapi massa aksi mengejarnya. Ada yang membawa botol dan menimpuk dari jarak dekat, maupun memukul dengan kayu kecil.

Perlindungan polisi semakin ketat. Tak lama, Habiburokhman dan rombongan berhasil masuk kembali ke dalam pagar Gedung DPR.

Risiko wakil rakyat

Saat ditanya soal insiden pelemparan botol air minum terhadap dirinya, Habiburokhman mengaku tak mempersoalkannya.

Ia merasa hal itu harus diterima karena menjadi risiko sebagai anggota DPR yang jadi representasi wakil rakyat.

"Tadi kena lempar beberapa kali, risiko wakil rakyat," kata Habiburokhman saat ditemui di halaman Gedung DPR usai temui pedemo.

Habiburokhman mengaku juga pernah melakukan demonstrasi sebelum menjadi anggota DPR.

Saat berdemonstrasi, ia juga mengaku pernah melempar botol air minum seperti yang dilakukan para demonstran terhadap dirinya.

"Dulu kita yang demo di depan kita suka lempar-lempar sekarang enggak apa-apa. Intinya aspirasi masyarakat kami perjuangkan," ungkapnya.

Sebagai informasi, demo di depan Gedung DPR RI merupakan reaksi sejumlah aliansi masyarakat sebagai bentuk penolakan RUU Pilkada.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah aturan soal ambang batas (threshold) pencalonan gubernur dan wakil gubernur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 pada Selasa (20/8/2024).

MK memutuskan, threshold pencalonan kepala daerah dari partai politik disamakan dengan ambang batas pencalonan kepala daerah jalur independen/perseorangan/nonpartai sebagaimana diatur Pasal 41 dan 42 UU Pilkada.

Berdasarkan Putusan MK ini, threshold pencalonan gubernur Jakarta hanya membutuhkan 7,5 persen suara pada pileg sebelumnya.

Namun, sehari usai Putusan MK, DPR dan pemerintah langsung menggelar rapat untuk membahas revisi Undang-Undang Pilkada.

Panitia Kerja (Panja) revisi UU Pilkada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI berupaya mengakali Putusan MK dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku buat partai politik yang tak punya kursi DPRD.

Ketentuan itu menjadi ayat tambahan pada Pasal 40 revisi UU Pilkada yang dibahas oleh panja dalam kurun hanya sekitar 3 jam rapat.

Sementara itu, Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada yang mengatur threshold 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah pileg tetap diberlakukan untuk partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen.

Namun, Wakil Ketua DPR Sufmi Dafco Ahmad sudah memastikan pengesahan revisi UU Pilkada dibatalkan.

"Dengan tidak jadinya disahkan revisi UU Pilkada pada tanggal 22 Agustus hari ini, maka yang berlaku pada saat pendaftaran pada tanggal 27 Agustus adalah hasil keputusan JR MK yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora. Sudah selesai dong," ujar Dasco kepada Kompas.com, Kamis (22/8/2024).

(Penulis: Rizky Syahrial, Nicholas Ryan Aditya | Editor: Jessi Carina, Fabian Januarius Kuwado, Ihsanuddin)

Presiden Joko Widodo dan Ketua DPR RI Puan Maharani rampung menyampaikan pidato masing-masing dalam sidang tahunan MPR dan DPR di hadapan ratusan peserta sidang di Gedung DPR RI, Senayan, Jakpus, Jumat (16/8). Wakil Ketua Partai Gerindra Habiburokhman mengomentari kedua pidato itu.

Wakil Ketua Komisi III itu pertama-tama menyebut pidato Puan yang dinilainya sangat lengkap. Puan, katanya, berhasil menyentuh semua pihak dalam pidatonya.

"Ya, tadi ada 2 pidato yang menurut saya sangat baik ya. Pertama pidatonya Mba Puan itu luar biasa lengkap, ya. Critical, semua pihak termasuk autokritik ke diri kita sendiri. Benar-benar Mba Puan adalah sosok negarawan kekinian. Pidatonya enggak bikin ngantuk, tapi sarat informasi dan sarat dengan harapan-harapan," ujar Habiburokhman kepada wartawan di kompleks parlemen Senayan, Jakarta.

Selanjutnya, petinggi Gerindra ini mengapresiasi permintaan maaf yang juga disematkan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya. Dia mengaku terharu mendengar permohonan maaf Jokowi.

"Beliau mengatakan sudah melakukan yang terbaik. Tetapi beliau sadar mungkin belum bisa memenuhi seluruh harapan bangsa Indonesia. Itulah sikap negarawan sejati yang sangat kami apresiasi sikap Jokowi tadi," sambungnya.

Dia berharap hal-hal yang disampaikan dalam kedua pidato tersebut dapat menjadi referensi kepemimpinan berikutnya oleh Prabowo Subianto.

"Kita berharap kepemimpinan ke depan, Pak Prabowo, bisa minimal sama baiknya dengan Pak Jokowi. Atau bahkan lebih baik dari Pak Jokowi," tutupnya.

Presiden Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan terakhir di penghujung masa jabatannya.

Ia akan lengser pada 20 Oktober dan dilanjutkan oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden.

Jokowi menyampaikan permohonan maaf dari dalam lubuk hatinya. Ia meminta masyarakat membuka pintu maaf jika pemerintahannya bersama Wapres Ma'ruf Amin selama 5 tahun terakhir belum maksimal.

"Oleh sebab itu, di penghujung masa jabatan ini, izinkan saya menyampaikan suara nurani terdalam kepada Bapak, Ibu, Saudara-Saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, kepada seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali satu pun," kata Jokowi di Gedung DPR, Senayan, Jumat (16/8).

"Saya dan Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin mohon maaf. Mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa, untuk setiap harapan yang mungkin belum bisa terwujud, untuk setiap cita-cita yang mungkin belum bisa tergapai. Sekali lagi, kami mohon maaf," tambah dia.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad ikut menyoroti kasus viral kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menimpa eks atlet anggar sekaligus selebgram Cut Intan Nabila.

Cut Intan Nabila mendapat KDRT dari suaminya Amor Toreador. Amor sudah ditangkap di daerah Jakarta Selatan, Selasa (13/8) malam.

"Pak Sufmi Dasco memerintah saya untuk menyiapkan lawyer untuk mendampingi korban KDRT Cut Intan Nabila," kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dalam keterangannya, Rabu (14/8).

Politikus Gerindra ini mengatakan, Dasco memberikan kuasa hukum terbaik untuk Cut Nabila. Mereka adalah eks kuasa hukum Prabowo Subianto di sidang gugatan Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi.

"Tim lawyer terdiri dari lawyer-lawyer andal perempuan yang kemarin menjadi kuasa hukum Pak Prabowo di persidangan MK," ucap Habiburokhman.

"Tim lawyer mulai bergerak pagi ini mendampingi korban untuk mengumpulkan dan mengamankan barang-barang bukti," tambah dia.

Habiburokhman menuturkan, Dasco sangat concern terhadap masalah yang menimpa Cut Nabila dan ingin keadilan ditegakkan.

"Kami ingatkan jangan ada pihak-pihak tertentu yang mengintervensi perkara ini, biarlah hukum berproses sebagaimana mestinya," ucap dia.

Lebih jauh, Gerindra mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan Kapolres Bogor dalam mengusut kasus ini. Suami korban sudah ditetapkan tersangka.

"Ya kami apresiasi gerak cepat Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro yang dalam hitungan bisa langsung menangkap pelaku," kata Habiburokhman.

Sebelumnya kasus ini terungkap dari Cut Intan Nabila yang menggugah video memilukan saat dirinya mengalami KDRT dari suaminya.

Video itu viral di media sosial. Dalam video, Cut Intan Nabila mengalami pemukulan dari sang suami.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mendatangi mantan Ketua Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab pada Minggu (4/8/2024).

Dasco menjelaskan, pertemuan itu hanya dalam rangka silaturahmi, tidak berbicara mengenai politik sedikit pun.

"Ya yang pertama kita datang silaturahmi, sesama anak bangsa. Saya di sana enggak bicara politik apa pun," ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/8/2024).

Dasco mengeklaim, Rizieq dan Gerindra memiliki visi yang sama untuk membangun Indonesia.

Dia menyebut mereka sepaham demi kemajuan Indonesia ke depan.

"Cuma kami mempunyai kesepahaman dengan visi yang sama untuk membangun Indonesia lebih maju ke depannya. Itu saja," imbuhnya.

Adapun pertemuan petinggi Gerindra dengan Rizieq ini diunggah oleh Dasco di akun Instagram-nya.

Di dalam foto itu, terlihat Dasco, Rizieq, dan Habiburokhman bergandengan tangan sambil tersenyum.

"Silaturahmi kebangsaan," tulis Dasco singkat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburrokhman menemui eks pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Pengacara Rizieq, Aziz Yanuar menyebut, pertemuan berlangsung di kediaman kliennya, Petamburan, Jakarta Barat, Sabtu (3/8/2024) sore.

"Beliau Bang Dasco dan Bang Habiburokhman datang ke Petamburan kami sambut dengan baik dan hangat," kata Aziz dalam keterangannya kepada Kompas.com, Minggu (4/8/2024).

Aziz mengatakan, dalam silaturahmi itu, kedua pihak saling bertukar pikiran.

Rizieq menyampaikan beberapa pesan kepada Dasco dan Habiburrokhman soal keberlangsungan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Di antara pesan itu menyangkut komposisi menteri.

"Tidak melibatkan lagi para penjahat kemanusiaan dalam kabinet mendatang," ujar Aziz mengutip pesan Rizieq.

Rizieq juga berpesan agar pemerintah melindungi dan mengayomi masyarakat dengan adil dan baik, membentuk kabinet berdasarkan meritokrasi, dan menunjuk menteri yang menguasai bidangnya.

Lalu, ia juga meminta pemerintahan Prabowo-Gibran berpartisipasi aktif dalam membela rakyat Palestina dan menolak tindakan Israel.

Rizieq juga meminta kasus tegasnya sejumlah anggota Laskar FPI dalam peristiwa KM 50 diusut tuntas.

"Menegakkan kebenaran dan keadilan serta tidak dzalim kepada umat islam dan masyarakat," ujar Aziz.

Selain Rizieq, pertemuan itu juga dihadiri sejumlah petinggi FPI, termasuk Aziz Yanuar sendiri.

"Saya selaku kuasa hukum beliau," tutur dia.

Adapun Rizieq dinyatakan telah resmi bebas murni setelah program masa bebas bersyaratnya dijalani hingga 10 Juni 2024.

Rizieq sebelumnya dihukum bersalah atas kasus penyiaran berita bohong dan membuat keonaran menyangkut kasus tes usap Rumah Sakit Ummi dan pelanggaran aturan karantina di Petamburan.

Jakarta: Komisi III DPR akan memanggil Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) pada masa sidang berikutnya. Pemanggilan ini terkait vonis bebas Ronald Tannur yang merupakan terdakwa kasus pembunuhan Dini Sera Afriyanti.

"Masa sidang nanti kami agendakan rapat khusus dengan KY dan kami juga akan mengundang Mahkamah Agung untuk membahas masalah ini," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 29 Juli 2024.

Habiburokhman juga mendorong pencekalan Ronald ke luar negeri oleh pihak imigrasi dan aparat penegak hukum. Terlebih, perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
"Karena memang belum inkrah masih dalam proses hukum, akan percuma proses hukum, akan sia-sia proses hukum, kalau ketika diputus si terdakwanya sudah tidak ada di Indonesia," ucap Habiburokhman.

Baca juga: Ronald Tannur Divonis Bebas, Sahroni Murka ke Hakim

Ketua Majelis Hakim, Erintuah Damanik, memvonis bebas terhadap terdakwa Gregorius Ronald Tannur atas dakwaan pembunuhan Dini Sera Afriyanti. Amar putusan ini dibacakan Damanik dalam sidang vonis di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu, 24 Juli 2024.

Damanik menegaskan putra dari politisi PKB itu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, telah melakukan pembunuhan maupun penganiayaan yang menyebabkan tewasnya korban.

"Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan pertama pasal 338 KUHP atau kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP Atau ketiga Pasal 359 KUHP dan 351 ayat (1) KUHP," kata Damanik.

Selain itu Damanik meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) membebaskan terdakwa dari tahanan, segera setelah putusan dibacakan. "Memerintahkan untuk membebaskan terdakwa segera setelah putusan ini dibacakan," ujarnya.

Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ahmad Muzzaki menuntut tedakwa selama 12 tahun penjara lantaran dianggap terbukti dalam dakwaan pertama yakni pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

(ABK)