Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kabar baik bagi Anda yang berminat untuk menjadi petugas haji 2025. Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag akan segera membuka seleksi Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) 1446 H/2025 M.

Mengutip laman Kemenag.go.id, saat ini, Ditjen PHU sudah mulai melakukan proses sosialisasi dan tahapan tersebut dibuka oleh Menag Nasaruddin Umar.

Sosialisasi Rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) tahun 1446 H/2025 M ini diikuti oleh para Kepala Kanwil Kemenag Provinsi seluruh Indonesia. Hadir juga, Dirjen PHU Hilman Latief, Inspektur Jenderal Faisal Ali Hasyim, serta jajaran pejabat eselon II pada Ditjen PHU.

“Terkait sosialisasi rekrutmen Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji ini, saya minta kepada Pak Dirjen, betul-betul memberikan guideline yang lebih rinci kepada teman-teman kita para Kanwil ya,” pesan Menag di Jakarta, Selasa (29/10/2024).

“Jangan sampai nanti dalam menentukan siapa yang menjadi pembimbing ibadah haji itu, itu justru orang yang memerlukan pembimbingan. Jangan sampai nanti itu yang diharapkan untuk membantu jamaah, malah justru dibopong oleh jemaah," tegas Menag.

Menag juga mengingatkan Inspektorat Jenderal Kemenag untuk dapat menindak dengan serius bila terjadi penyimpangan dalam proses rekrutmen calon petugas.

“Jadi saya mohon betul Pak, gunakan power yang dimiliki. Ini perintah presiden,” ujar Nasruddin.

Kepada jajaran Ditjen PHU, Menag minta dapat memberikan performa terbaik dalam penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M.

“Laksanakanlah tugas perhajian ini dengan sesempurna mungkin, karena boleh jadi, ini adalah kegiatan perhajian terakhir di lingkungan Kementerian Agama,” tutupnya.

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Nusa Halmahera Minerals (NHM), pengelola Tambang Emas Gosowong di Halmahera Utara, Maluku Utara, meraih penghargaan Prasetya Ahimsa untuk Pengelolaan Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara periode 2023 dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Penghargaan ini diberikan dalam Pertemuan Direksi Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara 2024 yang diadakan di Bandung, Jumat (25/10) lalu.

Wakil Direktur Utama NHM Amiruddin Hasyim menerima langsung penghargaan tersebut didampingi oleh Manager Government Relations & Permitting NHM, Jeffry Butarbutar.

Acara ini juga dihadiri oleh Dirjen Mineral dan Batubara Tri Winarno, Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang Hendra Gunawan, serta perwakilan dari perusahaan tambang lainnya.

Penghargaan Prasetya Ahimsa yang diberikan oleh Kementerian ESDM tahun 2024 ini merupakan penghargaan pertama di bidang keselamatan pertambangan yang bertujuan untuk menekankan pentingnya keselamatan pekerja.

Amiruddin menyatakan bahwa penghargaan ini adalah bukti nyata dari komitmen NHM dalam menjunjung tinggi keselamatan para karyawan tambang.

"Prasetya Ahimsa adalah simbol komitmen kami untuk menghindari potensi cedera bagi pekerja," jelasnya dalam siaran persnya yang diterima Rabu (30/10).

Dalam acara tersebut juga diadakan diskusi tentang peran manajemen puncak dalam mendukung keselamatan pertambangan, yang bertujuan untuk mencapai zero fatality dan mengurangi kecelakaan kerja.

Diskusi ini mendorong para pemilik dan jajaran direksi perusahaan tambang untuk berkomitmen pada pengelolaan keselamatan tambang yang baik dan berkelanjutan.

Dengan visi “Sehat, Selamat, dan Hijau,” NHM terus berupaya mewujudkan lingkungan kerja yang aman dan bebas cedera.

Penghargaan Prasetya Ahimsa menjadi simbol dari kerja sama seluruh tim di Tambang Emas Gosowong untuk menciptakan budaya kerja yang mengutamakan kesehatan dan keselamatan bagi seluruh karyawan.

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menteri Agama Nasaruddin Umar membeberkan salah satu target di 100 hari pertama kepemimpinannya di Kementeian Agama (Kemenag).

Mengutip Kemenag.go.id, dia meminta Inspektorat Jenderal (Itjen) memperketat pengawasan etika kerja di Kementerian Agama.

Hal tersebut disampaikan Nasaruddin saat memberikan arahan kepada Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenag Faisal Ali Hasyim di Kantor Kementerian Agama, Jakarta.

“Kita berharap dalam 100 hari ini akan ada perbaikan signifikan, tidak hanya melaporkan hal-hal yang baik, tetapi juga menemukan solusi terhadap tantangan yang dihadapi,” tegasnya di Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Nasaruddin menjelaskan, penguatan etika kerja dan peningkatan pelayanan publik di Kementerian Agama menjadi salah satu fokus dalam tempo 100 hari ke depan.

“Salah satu langkah yang diusulkan adalah pelaksanaan kegiatan keagamaan secara lebih intensif sebagai upaya menjaga integritas dan moralitas dalam menjalankan tugas sehari-hari,” tuturnya.

Menag juga meminta Itjen untuk menjalankan evaluasi terhadap seluruh unit di lingkungan Kementerian Agama secara objektif dan menyeluruh, guna memastikan pelaksanaan kebijakan dan program sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Pengawasan yang dilakukan Itjen harus mencakup seluruh jajaran, mulai dari pimpinan hingga staf di level bawah, dan dilakukan dengan penuh tanggung jawab," pesan Menag.

“Hari ini adalah awal lembaran baru untuk Itjen. Fokus utama adalah menjalankan undang-undang dengan penuh integritas, dan memastikan setiap tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku,” sambungnya.

Menag juga mengapresiasi langkah Irjen Kemenag yang segera melaporkan hasil kinerja satuan kerjanya.

Menurutnya, langkah ini menunjukkan komitmen Itjen untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Kementerian Agama.

Sebelumnya, Irjen Kemenag Faisal Ali Hasyim melaporkan kinerja pengawasan yang dilakukan Inspektorat Jenderal.

Ia menuturkan, Itjen Kemenag berkomitmen untuk untuk terus meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan fungsi pengawasan.

"Kami akan memastikan setiap evaluasi dilakukan dengan objektif dan menyeluruh, serta mendukung reformasi internal yang diharapkan dapat memperkuat tata kelola di Kementerian Agama," ungkap Faisal.

Tonton:Prabowo Angkat 7 Menko di Kabinet Merah Putih, Ini Kementerian di Bawahnya!

Jakarta -

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Andi Rukman Karumpa mengapresiasi komitmen dan semangat Presiden Prabowo Subianto saat pidato pelantikan di Gedung DPR/MPR RI pada Minggu (20/10). Pidato tersebut dinilai tegas dan berani.

"Saya suka dengan materi pidato Presiden Prabowo yang lugas, tegas dan berani. Saya menyimak pidatonya dan benar bahwa bagaimana bangsa ini dibangun dengan semangat gotong royong, menghilangkan rasa dengki, rasa kebencian antara sesama dan menjaga kebersamaan umat beragama," kata Andi dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (21/10/2024).

Menurut Andi, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%, pemerintahan Prabowo perlu membuat banyak terobosan baru dan langkah-langkah strategis. Pihaknya mengaku siap menjadi mitra strategis pemerintah guna memacu pertumbuhan ekonomi melalui sektor konstruksi.

"Dengan visi misi Presiden Prabowo, menurut saya, sangat memberikan harapan baru. Kalau ada harapan baru, pasti ada langkah-langkah baru, terobosan baru yang akan dilakukan Presiden Prabowo," ucap Andi.

Andi juga menyampaikan harapan terkait program pembangunan infrastruktur yang akan dijalankan ke depan, terutama dalam pembangunan perumahan. "Mudah-mudahan janji Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Hasyim untuk membangun 2 juta rumah di desa dan 1 juta rumah di perkotaan bisa terealisasi," tambah Andi.

Program pembangunan 3 juta rumah disebut harus menjadi bagian dari segmentasi pasar UMKM konstruksi, bukan hanya untuk BUMN. Dengan demikian sektor konstruksi UMKM akan mendapatkan kesempatan yang lebih besar untuk mengerjakan proyek-proyek pemerintah seperti pembangunan sekolah dan puskesmas.

Dalam kesempatan tersebut, Andi mendukung pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum dengan Kementerian Perumahan Rakyat. Menurutnya pemisahan ini akan membuat Kementerian Pekerjaan Umum lebih fokus dan mampu meningkatkan kinerja dalam pembangunan infrastruktur nasional.

"Harapannya, mudah-mudahan pengganti Pak Basuki adalah orang yang minimal bisa menyamai kinerjanya karena pekerjaan konstruksi tidak boleh berhenti. Pekerjaan konstruksi harus berjalan terus," kata Andi.

Gapensi juga menyatakan kesiapan untuk mendukung komitmen Prabowo dalam mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. "Semua punya tekad untuk memperkokoh bangsa dalam menghadapi tantangan masa depan," pungkas Andi.

(aid/ara)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menunjuk Mochammad Afifuddin sebagai Ketua KPU definitif periode 2022-2027, Minggu (27/7/2024).

Koordinator Divisi Sosialisasi Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU RI August Mellaz menjelaskan, hal itu berdasarkan rapat pleno pimpinan KPU RI yang digelar pada Minggu siang.

“Hari ini sebelum kami melakukan pleno beberapa waktu ke depan, kami karena kebutuhan organisasi juga melaksanakan pleno secara lengkap yang dihadiri oleh 6 pimpinan KPU RI,” ujar August di Kantor KPU RI, Minggu siang.

“Kami menyepakati pada pleno yang kami lakukan beberapa saat sebelumnya, untuk menetapkan Pak Muhammad Afifuddin sebagai Ketua KPU secara definitif,” sambungnya.

Menurut August, penunjukan Afifuddin sebagai ketua KPU RI ini karena kebutuhan organisasi dan pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan Pemilu.

“Posisi definitif dari Ketua KPU Pak Muhammad Afifuddin akan menjalankan tugasnya sampai akhir masa jabatan keanggotaan Komisi Pemilihan Umum periode 2022-2027,” kata August.

Sebagai informasi, Afifuddin sebelumnya ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) ketua KPU untuk menggantikan Hasyim Asy'ari yang dipecat oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Penunjukan Afifuddin berdasarkan hasil rapat pleno 6 pimpinan KPU RI yang dilakukan pada Kamis (4/7/2024).

DKPP memberhentikan Hasyim karena melanggar kode etik penyelenggara pemilu, karena dianggap terbukti melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan anggota PPLN Den Haag, Belanda berinisial CAT.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terungkap bahwa Hasyim Hasyim merayu dan memaksa CAT untuk berhubungan badan di hotel tempatnya menginap di Belanda pada 3 Oktober 2023.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Betty Epsilon Idroos mengakui belum ada pembicaraan di tingkat komisioner untuk mencari sosok pengganti Hasyim sebagai Ketua KPU.

Pasalnya berdasarkan aturan, masih ada waktu 90 hari untuk mencari pengganti usai Hasyim dipecat dari jabatannya karena kasus asusila.

Adapun saat ini, posisi Hasyim digantikan sementara oleh Mochammad Afifuddin sebagai Pelaksana Tugas (Plt).

"Kita belum membicarakan itu karena masih memiliki waktu dalam Undang-undang 90 hari. Kalau mau digugat kita tunggu, kan. Sebaiknya kita Plt dulu, sampai kemudian terpilih yang definitif," kata Betty di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2024).

Betty menuturkan, KPU menunggu penggantian yang kini tengah dikoordinasikan antara Kondisi II DPR RI dengan Presiden Jokowi.

Nantinya surat keputusan (SK) pengangkatan akan diberikan oleh Presiden.

"Peng-SK-an itu oleh Presiden, tapi kan harus dikonfirmasi apakah memenuhi syarat atau tidak yang bersangkutan oleh DPR RI. Jadi nanti dipanggil lagi. Mekanismenya ada di DPR RI," ucap dia.

Lebih lanjut ia menjelaskan, belum ada tenggat waktu kapan kekosongan jabatan tersebut akan diisi oleh orang baru.

"Enggak. As soon as possible," jelasnya.

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari, Rabu (3/7/2024).

Sanksi tersebut diberikan karena Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) karena melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda.

Ketua DKPP Heddy Lugito menegaskan bahwa seluruh dalil aduan yang disampaikan oleh pengadu atau korban dikabulkan untuk seluruhnya.

“Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy'ari selaku ketua merangkap anggota komisioner KPU terhitung sejak putusan ini dibacakan,” ujar Heddy dalam sidang, Rabu (3/7/2024).

Adapun dalam kasus pelanggaran etik ini, Hasyim dituduh menggunakan relasi kuasa untuk mendekati, membina hubungan romantis, dan berbuat asusila terhadap Pengadu, termasuk di dalamnya menggunakan fasilitas jabatan sebagai Ketua KPU RI.

"Cerita pertama kali ketemu itu di Agustus 2023, itu sebenarnya juga dalam konteks kunjungan dinas. Itu pertama kali bertemu, hingga terakhir kali peristiwa terjadi di bulan Maret 2024," kata kuasa hukum korban sekaligus pengadu, Maria Dianita Prosperiani, saat mengadu ke DKPP, 18 April 2024

Keduanya disebut beberapa kali bertemu, baik saat Hasyim melakukan kunjungan dinas ke Eropa maupun sebaliknya saat korban kunjungan dinas ke Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia berharap pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo segera mengirim surat ke DPR dalam rangka mencari sosok pengganti Hasyim Asy'ari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurutnya, hal ini penting dilakukan mengingat jabatan Ketua KPU saat ini kosong setelah keluarnya Keputusan Presiden (Keppres) pemberhentian Hasyim.

"Oleh karena itu kami berharap pemerintah segera mengirim surat kepada pimpinan DPR dan pimpinan juga segera memproses dan menyerahkan kepada Komisi II," kata Doli ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Doli menjamin proses tersebut berjalan cepat.

Selain itu, ia juga mengatakan bahwa mungkin saja rapat membahas pengganti Hasyim itu dilakukan di masa reses.

"Komisi II kan sebenarnya kami dulu pernah melakukan rapat di masa reses kan atas dasar izin pimpinan," ujar Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini.

Doli beralasan, rapat membahas pengganti Hasyim perlu dilakukan mengingat jabatan Ketua KPU kosong, padahal tahapan Pilkada terus berlangsung.

Ia khawatir kekosongan jabatan itu lantas disusupi oleh isu-isu liar lainnya.

Maka dari itu, Doli menilai kekosongan jabatan Ketua KPU adalah hal yang penting untuk segera diselesaikan.

"Karena sekarang masa reses, karena ini urgent, bisa saja sebetulnya pimpinan menyepakati dan membicarakan kepada ketua fraksi sebagai perwakilan representasi dari rapat bamus, kemudian pertemuan itu menyerahkan kepada Komisi II," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo memberhentikan Hasyim Asy'ari dari jabatannya sebagai Ketua KPU secara tidak hormat.

Pemecatan ini ditandai dengan ditandatanganinya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 73 P tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Saudara Hasyim Asy'ari.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, Keppres itu ditandatangani Jokowi pada Selasa (9/7/2024).

"Menindaklanjuti Putusan DKPP dan sesuai dengan UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Presiden telah menandatangani Keppres Nomor 73 P tanggal 9 Juli 2024 tentang pemberhentian dengan tidak hormat saudara Hasyim Asy'ari sebagai Anggota KPU masa jabatan tahun 2022-2027," kata Ari kepada wartawan, Rabu (10/7/2024).

Keppres itu diterbitkan usai Hasyim dipecat oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena kasus asusila.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden terpilih Prabowo Subianto diklaim akan mengizinkan rasio utang terhadap PDB Indonesia naik menjadi 50%, asalkan pemerintahannya bisa meningkatkan pendapatan pajak.

Pernyataan ini dirilis Reuters, mengacu laporan Financial Times dengan mengutip Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran yang juga adiknya Hashim Djojohadikusumo.

Hashim mengatakan dalam sebuah wawancara di London bahwa Indonesia masih dapat mempertahankan peringkat layak investasi meskipun rasio utang terhadap PDB meningkat menjadi 50%.

"Idenya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan menaikkan tingkat utang. Kami tidak ingin menaikkan tingkat utang tanpa menaikkan pendapatan [pajak, cukai, royalti, dari pertambangan dan bea masuk],” katanya, dikutip Kamis (11/7/2024).

Di sisi lain, Tim ekonomi Prabowo di Jakarta menolak berkomentar mengenai wawancara ini ketika dihubungi oleh Reuters pada hari Kamis.

Sebagai konteks, rasio utang Indonesia terhadap PDB pada akhir 2023 mencapai 38,6%. Sedangkan secara regulasi, pemerintah memiliki ruang untuk berhutang hingga 60% PDB.

Timnya sebelumnya telah membantah sebuah laporan media bahwa Prabowo berencana untuk meningkatkan tingkat utang terhadap PDB dari di bawah 40% menjadi 50%. Mereka mengatakan pada saat itu bahwa presiden yang akan datang akan terus mematuhi aturan-aturan fiskal yang ada.

Di bawah Undang-Undang (UU) Keuangan Negara yang terbit pada 2003 atau 21 tahun silam, defisit anggaran pemerintah dibatasi pada 3% dari PDB dan rasio utang terhadap PDB tidak boleh lebih dari 60%.

Kekhawatiran mengenai rencana pinjaman Prabowo membebani harga obligasi dan rupiah bulan lalu, dan membantu menjatuhkan nilai tukar rupiah ke posisi terendah dalam empat tahun terakhir terhadap dolar.

Selama kampanye, Prabowo mengatakan bahwa ia ingin menaikkan tingkat utang publik, sementara juga berjanji untuk meningkatkan rasio pajak terhadap PDB menjadi 16% dari sekitar 10% saat ini.

Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 73P tertanggal 9 Juli 2024. Keppres menginstruksikan pemberhentian dengan tidak hormat Hasyim Asy'ari sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Hal ini disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana melalui pesan singkat. "Presiden telah menandatangani Keppres Nomor 73P tanggal 9 Juli 2024, tentang pemberhentian dengan tidak hormat saudara Hasyim Asy'ari sebagai Anggota KPU masa jabatan tahun 2022-2027," tertulis pesan dari Ari, Rabu, 10 Juli 2024.

Penerbitan Keppres ini menindaklanjuti Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Sebelumnya pada Rabu, 3 Juli 2024, DKPP RI dalam putusannya memberikan sanksi pemberhentian tetap Hasyim Asy'ari dari posisi Ketua merangkap anggota KPU RI. Karena, terbukti melakukan tindakan asusila. Melalui putusannya DKPP RI meminta Presiden untuk mengganti Hasyim dalam kurun waktu 7 hari sejak putusan dibacakan.

(ADN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memberhentikan Hasyim Asy'ari dari jabatannya sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara tidak hormat.

Pemecatan ini ditandai dengan ditandatanganinya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 73 P tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Saudara Hasyim Asy'ari.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, Keppres itu ditandatangani Jokowi pada Selasa (9/7/2024).

"Menindaklanjuti Putusan DKPP dan sesuai dengan UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Presiden telah menandatangani Keppres Nomor 73 P tanggal 9 Juli 2024 tentang pemberhentian dengan tidak hormat saudara Hasyim Asy'ari sebagai Anggota KPU masa jabatan tahun 2022-2027," kata Ari kepada wartawan, Rabu (10/7/2024).

Sebelumnya diberitakan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari, Rabu (3/7/2024).

Sanksi tersebut diberikan karena Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) karena melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda.

Ketua DKPP Heddy Lugito menegaskan bahwa seluruh dalil aduan yang disampaikan oleh pengadu atau korban dikabulkan untuk seluruhnya.

“Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy'ari selaku ketua merangkap anggota komisioner KPU terhitung sejak putusan ini dibacakan,” ujar Heddy dalam sidang, Rabu (3/7/2024).

Adapun dalam kasus pelanggaran etik ini, Hasyim dituduh menggunakan relasi kuasa untuk mendekati, membina hubungan romantis, dan berbuat asusila terhadap Pengadu, termasuk di dalamnya menggunakan fasilitas jabatan sebagai Ketua KPU RI.

"Cerita pertama kali ketemu itu di Agustus 2023, itu sebenarnya juga dalam konteks kunjungan dinas. Itu pertama kali bertemu, hingga terakhir kali peristiwa terjadi di bulan Maret 2024," kata kuasa hukum korban sekaligus pengadu, Maria Dianita Prosperiani, saat mengadu ke DKPP, 18 April 2024

Keduanya disebut beberapa kali bertemu, baik saat Hasyim melakukan kunjungan dinas ke Eropa maupun sebaliknya saat korban kunjungan dinas ke Indonesia.

Kuasa hukum lainnya, Aristo Pangaribuan, menyebut bahwa dalam keadaan keduanya terpisah jarak, terdapat upaya aktif dari Hasyim "secara terus-menerus" untuk menjangkau korban.

"Hubungan romantis, merayu, mendekati untuk nafsu pribadinya," kata Aristo.

Namun, menurut dia, tidak ada intimidasi ataupun ancaman dalam dugaan pemanfaatan relasi kuasa yang disebut dilakukan oleh Hasyim.

Pengacara juga enggan menjawab secara tegas apakah "perbuatan asusila" yang dimaksud juga mencakup pelecehan seksual atau tidak.

Hasyim sendiri mengaku bersyukur disanksi pemberhentian oleh DKPP karena terbukti melanggar etik terkait tindakan asusila. Ia sempat mengucap kata syukur alih-alih meminta maaf.

“Sebagaimana diketahui substansi putusan tersebut teman-teman sudah mengikuti semua. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan saya mengucapkan alhamdulillah,” ujar Hasyim di Gedung KPU RI, Jakarta, Rabu (3/7/2024).

Jakarta: Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar merespons kritikan mantan Menko Polhukam, Mahfud MD usai Hasyim Asy'ari diberhentikan sebagai Ketua KPU. Keputusan tersebut jangan sampai mengganggu tahapan Pilkada 2024.

"Itu (pemberhentian Hasyim) tidak mengganggu pelaksanaan Pilkada,” kara Muhaimin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2024.

Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyampaikan pemberhentian Hasyim harus menjadi pembelajaran. Komisioner KPU diminta berhati-hati.
“Ya masukan penting untuk KPU supaya betul-betul berhati-hati," ungkap dia.

Baca juga:Mahfud MD Minta Seluruh Komisioner KPU Diganti, Begini Respons Komisi II

Sebelumnya, Plt. Ketua KPU, Mochamad Afifuddin sudah memberikan respons atas kritik Mahfud. Ia menilai pernyataan Mahfud sebagai kritik bagi KPU.

“Ya kita semua menerima masukan ya kita berbenah dan kita pasti akan melakukan langkah-langkah lebih konkret nantinya untuk kegiatan pilkada ini,” tegas Afif.

Sebelumnya, mantan calon wakil presiden Mahfud MD menyoroti kualitas KPU setelah terungkapnya perbuatan asusila Hasyim Asy'ari. Ia menilai jajaran KPU tidak layak menjadi penyelenggara Pilkada 2024.

"Secara umum KPU kini tak layak menjadi penyelenggara pilkada yang sangat penting bagi masa depan Indonesia," tulis Mahfud dalam akun X @mohmahfudmd, Senin, 8 Juli 2024.





(ABK)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemecatan Hasyim Asy'ari dari kursi Ketua KPU RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) beberapa hari lalu masih menyisakan ekses.

Kasus Hasyim dianggap hanya puncak gunung es dari tantangan besar yang perlu dibenahi oleh lembaga penyelenggara pemilu tersebut, yakni pencegahan kekerasan seksual di internal kelembagaan.

Pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Yance Arizona menyarankan pembentukan satuan tugas (satgas) untuk menindaklanjuti kekerasan seksual di lembaga penyelenggara pemilu.

"Dalam hal ini (kerentanan) bisa jadi tidak saja bagi perempuan yang menjadi komisioner, tetapi juga perempuan yang menjadi staf KPU dan Bawaslu di pusat dan daerah. Jangan-jangan yang dihadapi oleh ketua KPU adalah fenomena gunung es," kata Yance kepada Kompas.com, Jumat (5/7/2024).

Menurut Yance, lembaga penyelenggara pemilu juga perlu menginternalisasi nilai-nilai anti kekerasan seksual dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemilu, mulai dari staf di lapangan sampai dengan edukasi kepada pemilih.

Dalam pandangannya, hal tersebut dapat dikerjasamakan dengan Komnas Perempuan atau Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Ini seperti yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu. Badan penyelengara pemilu itu sudah bekerja sama dengan Komnas Perempuan dalam bentuk nota kesepahaman/memorandum of understanding (MoU) terkait pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan di lingkungan kerja Bawaslu.

Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani, mengapresiasi penandatanganan MoU ini karena tindakan kekerasan seksual di tempat kerja paling sering dilaporkan ke Komnas Perempuan, dengan mengeksploitasi relasi kuasa atasan-bawahan.

"Yang sering dilaporkan ke Komnas Perempuan ada empat hal. Pertama, pelecehan seksual, kedua, eksploitasi seksual, ketiga pemaksaan seksual, dan keempat kekerasan seksual berbasis elektronik," kata Andy dikutip dalam keterangan Bawaslu, Rabu (12/6/2024).

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengeklaim, komitmen tak akan berhenti pada MoU, tetapi juga melalui rencana aksi yang dapat disosialisasikan ditingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

"MoU diharapkan dapat mencegah atau menghentikan kekerasan khususnya terhadap perempuan, misalnya tidak lagi menggunakan kata-kata yang bias gender, juga menyerang gender tertentu," tegas Bagja usai membubuhi tanda tangan naskah MoU.

Berbenah

KPU juga diminta berbenah. Apalagi tren kekerasan berbasis gender di lingkungan penyelenggara pemilu cenderung meningkat tajam dan sikap KPU yang selama ini rabun atas perspektif gender.

Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan (KMPKP) mengungkapkan, pada periode 2017-2022, terjadi 25 kasus kekerasan seksual yang ditangani DKPP melibatkan penyelenggara pemilu.

Pada 2022-2023, ada 4 kasus yang ditangani dalam setahun, sebelum meningkat tajam menjadi 54 perbuatan asusila dan pelecehan seksual yang dilaporkan ke DKPP.

"Berbagai kasus tersebut terdiri dari pelecehan, intimidasi, diskriminasi, narasi seksis terhadap calon perempuan, kekerasan fisik, hingga kekerasan seksual di ranah privat maupun publik," kata perwakilan koalisi, Titi Anggraini, kepada Kompas.com, Jumat.

Lalu, berdasarkan temuan dari Kalyanamitra, misalnya terdapat pemaksaan perkawinan dengan motif kepentingan pemilu juga ditemukan di Sulawesi Selatan.

Studi Kalyanamitra pada 24 Juni lalu menemukan, faktor dan akar kekerasan berbasis gender dalam Pemilu 2024 adalah adanya ideologi patriarki dan norma gender, stereotip gender, ketimpangan relasi kekuasaan, kurangnya kesadaran dan pendidikan, kurangnya regulasi dan perlindungan, serta impunitas.

"Hal tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemilu memang berpotensi menjadi ruang yang rawan bagi perempuan," kata Titi.

Ketimpangan relasi ini membuat penyelenggaraan pemilu menjadi satu potensi tempat terjadinya kekerasan berbasis gender.

Pengajar hukum pemilu Universitas Indonesia itu menyoroti pentingnya pencegahan kasus sejenis berulang.

"Dalam perspektif penyelenggara pemilu, sanksi etik berupa pemberhentian memang adalah upaya terberat untuk menghukum pelaku, namun dalam kacamata negara, terdapat sanksi pidana yang juga harus ditegakkan sebagai simbol bahwa kekerasan seksual adalah suatu kejahatan yang patut dihukum berat," ujar Mike Verawati Tangka, Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), dalam keterangan tertulis kepada Kompas.com.

Sistem kolektif kolegial di internal KPU, yang seharusnya sebagai basis kontrol antara sesama kolega penyelenggara pemilu untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau perbuatan menyimpang, dinilai juga gagal berfungsi.

KPU di era kepemimpinan Hasyim juga dianggap abai memastikan keterwakilan perempuan untuk berpartisipasi dalam Pileg 2024.

Mereka merevisi ketentuan yang membuat banyak partai politik dapat tetap ikut serta dalam pileg di suatu daerah pemilihan (dapil), kendati jumlah caleg perempuan mereka kurang dari 30 persen sebagaimana diwajibkan UU Pemilu.

Hasyim cs dinyatakan melanggar administrasi oleh Bawaslu RI terkait hal itu. Secara individual, mereka juga disanksi peringatan keras oleh DKPP karena hal yang sama.

Ketentuan bermasalah itu juga dinyatakan melanggar UU Pemilu oleh Mahkamah Agung. Terakhir, Mahkamah Konstitusi (MK) juga mengabulkan gugatan agar digelar pileg ulang di dapil Gorontalo VI karena pengabaian KPU soal jumlah caleg perempuan ini.

Desakan untuk Hasyim

Pemecatan oleh DKPP kemungkinan bukan yang terakhir untuk Hasyim, sebab desakan-desakan yang memberatkan dirinya terus bermunculan.

Titi cs meminta Presiden RI Joko Widodo mempercepat penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemecatan dan proses pergantian antar waktu (PAW) Hasyim.

Pasalnya, tahapan Pilkada Serentak 2024 semakin krusial, dan KPU RI masih menghadapi sejumlah kewajiban menggelar pemilu legislatif ulang karena kalah sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

Sementara itu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK berharap agar Hasyim juga segera diberhentikan dari jabatannya sebagai dosen PNS di Universitas Diponegoro.

Hasyim memang dikenal dan masih tercatat sebagai dosen ahli/pengajar hukum tata negara pada universitas yang bertempat di Semarang itu.

"Untuk mencegah terjadinya keberulangan yang dapat terjadi di kampus sebagai tempat yang rentan terhadap para mahasiswinya," kata Koordinator Pelaksana Harian Asosiasi LBH APIK Indonesia, Khotimun Sutanti, kepada Kompas.com kemarin.

Lembaga yang fokus mengadvokasi isu-isu gender dan perempuan itu juga menegaskan bahwa diskriminasi dan kekerasan berbasis gender, termasuk kejahatan seksual, harus juga segera dimasukkan secara eksplisit dalam Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

"Harus segera disusun safeguarding yang memuat sistem pencegahan dan penanganan diskriminasi dan kekerasan berbasis gender dalam tata kelola lembaga penyelenggaraan pemilu, mulai dari KPU, KPUD, sistem kerja Bawaslu, hingga menjadi sistem dalam seluruh pengelolaan penyelenggaraan pemilu," jelas Khotimun.