Bisnis.com, TANGERANG — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa atau Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) rampung pada kuartal I/2025.

Jadwal ini kembali molor dari misi 100 hari Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso yang sebelumnya digaungkan bakal selesai sebelum 2024 berakhir.

Mendag Budi mengaku bahwa dalam merampungkan perjanjian perundingan IEU-CEPA ada beberapa hal yang belum selesai alias pending. Namun, dia berharap perundingan ini bisa segera rampung sesuai jadwal yang ditentukan.

“IEU-CEPA kuartal I/2025 mudah-mudahan selesai. Jadi kita kerja terus perunding-perundingannya karena ada beberapa yang pending, mudah-mudahan cepat selesai. Kita negosiasikan lagi,” kata Budi saat ditemui seusai acara Pelepasan Kontainer Ekspor Mayora Group ke-400.000 dengan Tujuan 15 Negara di Cikupa, Tangerang, Selasa (5/11/2024).

Budi menjelaskan bahwa dalam hal perundingan, termasuk IEU-CEPA, biasanya masing-masing pihak akan saling meminta sesuatu untuk kepentingan masing-masing. Hanya saja, permintaan itu tidak bisa langsung disepakati oleh pihak lain atau masih adanya perbedaan kepentingan yang belum mencapai kesepakatan.

Meski demikian, Budi mengatakan bahwa perundingan IEU-CEPA ini tidak mengalami kendala secara teknis, sebab keduanya telah mengidentifikasi permasalahan.

“Beberapa memang sudah bisa diidentifikasi permasalahan yang mudah-mudahan bisa terselesaikan, karena itu sifatnya dari sana,” ungkapnya.

Terlebih, Budi menambahkan bahwa dalam 3 bulan terakhir, Kemendag ingin mempercepat perundingan dengan Peru, Kanada, dan Eurasia. “Kalau ada beberapa perundingan yang tinggal ratifikasi, secepatnya akan kita proses,” ungkapnya.

Namun, lanjut dia, hasil dari suatu perundingan perdagangan adalah saling mengantongi keuntungan. “Kalau kita berunding tetapi ternyata tidak menguntungkan ya jangan, harus menguntungkan. Jadi output-nya adalah outcome dari hasil perjanjian nanti,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Penyelesaian perjanjian perundingan Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) ditargetkan akan rampung pada kuartal I/2025.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menargetkan perundingan IEU-CEPA akan selesai dalam masa 100 hari kerjanya, yakni rampung sebelum akhir tahun ini.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki misi untuk menyelesaikan perundingan ini.

Perlu diketahui, perundingan IEU—CEPA sudah berlangsung 8 tahun dan telah memasuki putaran ke-19. Perundingan ini telah memasuki babak akhir dengan kepala negosiator.

“Target Presiden Prabowo terhadap IEU-CEPA dan perdagangan bebas lainnya. Saya pikir Presiden sangat agresif dan ingin kami melakukan yang terbaik untuk menyelesaikannya pada awal kuartal I tahun depan,” kata Airlangga di acara Kadin Indonesia bertajuk Diplomatic—Economic Reception Dinner di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Jumat (1/11/2024) malam.

Menurut Airlangga, langkah Presiden ke-8 untuk mempercepat perundingan IEU-CEPA dan perundingan perdagangan lainnya untuk membuka kolaborasi antarnegara, termasuk membuka peluang pasar baru.

Di samping itu, Airlangga juga menyebut Indonesia tengah berusaha bergabung dalam Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik atau Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). Terlebih, Indonesia sudah bergabung dalam Kerangka Kerja Ekonomi Indo-Pasifik atau Indo-Pacific Economic Framework (IPEF).

Adapun, anggota dari perjanjian perdagangan bebas CPTPP terdiri dari Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chili, Jepang, Malaysia, Meksiko, Peru, Selandia Baru, Singapura, dan Vietnam.

“Ke depan, Indonesia akan menyerahkan memorandum awal untuk OECD [Organisas untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan], dan semoga proses pembandingan kebijakan standar Indonesia dengan keselarasan dengan OECD akan membuat Indonesia setara dengan negara maju,” ungkapnya.

Seiring dengan penambahan pos kementerian di Kabinet Merah Putih, Airlangga pun berharap semua lini kementerian dapat bekerja sama pada awal Januari 2025.

Terlebih, Airlangga mengungkap bahwa Indonesia ingin meningkatkan kerja sama antarnegara, termasuk membuka peluang pasar baru yang diharapkan indonesia bisa setara dengan Vietnam dan Thailand seperti keinginan Presiden Prabowo. Dengan begitu, akan terbuka penciptaan lapangan kerja untuk masyarakat.

“Agar pasar tenaga kerja kita dapat ditingkatkan dan sebaik yang kita bisa melalui investasi,” tutupnya.

Terkait perundingan IEU-CEPA, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso telah menargetkan perundingan IEU-CEPA akan selesai dalam masa 100 hari kerjanya.

Budi menuturkan bahwa Kemendag masih dalam proses perundingan untuk segera menyetujui IEU-CEPA. Dia pun menyebut Kemendag menargetkan kesepakatan ini harus berujung saling menguntungkan.

“Kan masih ada beberapa yang pending. Kalau kita ingin menyelesaikan kan harus saling menguntungkan. Jadi kami masih kita kaji lagi. Mudah-mudahan ada solusinya segera,” ujar Budi saat ditemui seusai acara Serah Terima Jabatan Menteri Perdagangan, di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Di samping itu, Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendag itu juga berharap perundingan IEU-CEPA bisa segera dirampungkan. Meski demikian, dia juga mengaku negosiasi ini bukan sesuatu yang mudah.

“Tetapi kan kita tidak mau kalau misalnya kita rugi atau gimana, kan harus ada solusinya. Tapi masih kita rundingkan terus,” jelasnya.

Dia pun berharap negosiasi IEU-CEPA ini akan selesai di masa 100 hari kerja pertama dirinya menjabat sebagai Menteri Perdagangan di Kabinet Merah Putih. “Kita usahakan [selesai 100 hari kerja]. Kan kita masih kejar terus,” ujarnya.

Budi menambahkan negosiasi perjanjian ini juga diharapkan akan selesai sebelum 2024. “Kita usahakan [IEU-CEPA selesai sebelum 2024], ya. Kan kita negosiasi terus. Kita cari solusi yang terbaik,” tutupnya.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Penyelesaian perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dan perdagangan lainnya diharapkan dapat diselesaikan pada kuartal I-2025 mendatang.

Untuk diketahui, saat ini Indonesia masih dalam tahap finalisasi IEU-CEPA, dan proses negosiasi sudah dilakukan selama 7 tahun, dengan 18 kali pertemuan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan, perjanjian IEU-CEPA adalah perjanjian kerja sama ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa.

Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan ekonomi kedua negara dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

“Target Presiden Prabowo terhadap IEU-CEPA dan perdagangan bebas lainnya. Saya kira Presiden sangat agresif dan ingin kita melakukan yang terbaik agar dapat menyelesaikannya paling cepat kuartal I tahun depan,” tutur Airlangga dalam agenda KADIN Indonesia Reception Dinner: Strengthening Indonesia's Diplomacy through Global Partnership and Collaboration, Jumat (1/11).

Di samping itu, Airlangga juga membeberkan terkait keinginan Indonesia untuk bergabung dalam The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CP-TPP) atau perjanjian komprehensif dan progresif untuk kemitraan Trans-Pasifik.

CPTPP atau dikenal TPP-11 karena beranggotakan 11 negara, sebuah perjanjian perdagangan antara Australia, Brunei, Kanada, Chili, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura dan Vietnam.

“Jadi menurut saya membuka kolaborasi antarnegara, membuka pasar baru agar Indonesia setara dengan Vietnam, Thailand itu sebenarnya tujuan Presiden, Bapak Prabowo,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia membeberkan, menjalin kerjasama dengan banyak negara akan menghasilkan nilai investasi sebanyak-banyaknya, dan pada muaranya bisa menciptakan lapangan kerja baru.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, 15 investor tekstil asal Taiwan yang ia temui hari ini meminta agar Indonesia segera merampungkan perundingan perjanjian kerja sama ekonomi Indonesia-Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

Permintaan itu menjadi salah satu syarat agar Asosiasi Investor Tekstil Taiwan (Taiwan Textile Federation) berinvestasi di industri tekstil Indonesia.

“End user mereka yang besar-besar itu komit (berinvestasi) kalau Indonesia bisa mendapatkan IEU-CEPA, itu mereka akan relokasi bahkan dari Vietnam ke Indonesia,” kata Airlangga usai pertemuan dengan Asosiasi Investor Teksti Taiwan di Jakarta, Jumat.

Dalam pertemuan di Kantor Kemenko Perekonomian itu, 15 delegasi asosiasi investor tersebut mengajukan empat permintaan, salah satunya agar Indonesia merampungkan IEU-CEPA.

Permintaan pertama, Asosiasi Investor Tekstil Taiwan meminta agar pemerintah memudahkan proses pembelian lahan untuk industri tekstil.

Menanggapi permintaan ini, Airlangga mengarahkan mereka untuk membangun di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) guna memudahkan perizinan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL).

Permintaan kedua, para investor meminta agar Indonesia mengembangkan industri tekstil yang patuh terhadap standar Environmental (Lingkungan), Social (Sosial), dan Governance (Tata Kelola Perusahaan), utamanya terkait energi hijau.

“Di dalam ESG compliance itu energinya hijau. Energi hijau kan bisa dari gas, bisa dari hydro, bisa dari solar floating, di mana itu di Jawa Barat semuanya tersedia,” ujarnya.

Ketiga, mereka meminta agar terdapat penyesuaian harga gas industri untuk produksi. Airlangga mengatakan, investor Taiwan mengeluhkan harga gas industri saat ini yang dinilai terlalu tinggi, yakni di atas 12 dolar AS per Million British Thermal Unit (MMBTu) .

“Saya katakan kalau harganya 9 dolar AS per MMBTu, itu rata-rata industri dapat segitu. Jadi kalau mereka dapat di atas itu, mereka mesti sampaikan ke pemerintah, nanti pemerintah panggil lah itu, PGN (PT Perusahaan Gas Negara) atau siapa,” jelasnya.

Kemudian permintaan yang keempat, para investor meminta Indonesia agar segera menyelesaikan proses perundingan IEU-CEPA. Hal ini dikarenakan adanya insentif tarif bea masuk bagi produk yang diekspor ke pasar Eropa.

Para investor dari asosiasi tersebut, lanjut Airlangga, selama ini banyak menanamkan modal di China dan Vietnam. Sedangkan Vietnam sendiri telah memiliki kesepakatan EU-CEPA dan Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership/CPTPP).

“Karena persoalannya, hari ini industri (tekstil) ini agak resah, karena sebagian yang mereka tadinya investasi di Bangladesh, dengan politik Bangladesh yang bergejolak, mereka mencari tempat lain dan mereka hanya melihat, tentu saja Vietnam, Indonesia, Thailand dan Indonesia, mereka melihat kita punya domestic market,” jelas Menko Airlangga.

Dengan adanya empat permintaan itu, Airlangga menyampaikan bahwa pihak pemerintah akan mempertimbangkan dan mendiskusikan lebih lanjut pada pertemuan dengan delegasi Taiwan selanjutnya.

Namun dirinya memastikan bahwa Pemerintah Indonesia akan komit mendorong industri tekstil dalam negeri.

“Kalau empat (permintaan) kita akan dorong, karena bukan hanya industri garment. Itu pun kita berikan kepada industri data center, dan the new industri digital dan yang lain butuh itu semua,” imbuhnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Investor asing melirik industri tekstil Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan ada 15 investor asing yang akan menjajaki investasi di industri tekstil Indonesia.

Airlangga menyebut, upaya tersebut sebagai bagian dari perbaikan industri padat karya yang saat ini mengalami tekanan. "Kami sedang mempersiapkan bagaimana memperbaiki sektor padat karya. Besok kami akan ada beberapa calon investor di sektor padat karya," ujar Airlangga kepada awak media di Jakarta, Kamis (31/10).

Ia mengatakan, sektor padat karya perlu dilakukan revitalisasi mengingat dalam sebuah indutri, produktivitas menjadi kunci.

"Dengan demikian kita sedang melihat bagaimana kita revitalisasi sektor ini agar industri padat karya tetap bisa tumbuh dan berkembang di Indonesia," katanya.

Airlangga membocorkan, 15 investor tersebut akan melakukan relokasi pabrik ke Indonesia mengingat sebelumnya mereka lebih banyak berinvestasi di China.

"Tapi dengan adanya situasi global itu sekarang mereka kebijakan daripada buyer di Amerika itu harus cari China plus one," imbuh Airlangga.

Airlangga menyebut, investor asing tersebut hanya melihat dua negara di ASEAN, yakni Vietnam dan Indonesia. "Oleh karena itu, Indonesia harus bisa memanfaatkan secara baik," terangnya.

Airlangga memastikan 15 investor tersebut merupakan investor baru dan mereka menginginkan agar Indonesia dan Vietnam memiliki treatment yang sama di negara Eropa maupun Amerika.

Hal tersebut bisa dicapai apabila percepatan penyelesaian perundingan IEU-CEPA. "Itu hanya bisa dicapai kalau kita tanda tangan IEU-CEPA. Karena bagi Vietnam itu ekspor ke Eropa dan ke Amerika bea masuknya 0. Bagi Indonesia di atas sekitar 16%, 10% sampai 20%," imbuhnya.

Kendati begitu, Airlangga menegaskan bahwa 15 investor tersebut tidak akan ada yang melakukan akuisisi PT Sri Rejeki Isman Tbk alias Sritex.

"Tidak ada, tidak ada. Mereka tidak minat untuk itu," tegas Airlangga.

IDXChannel – Presiden Prabowo Subianto ingin perundingan perjanjian dagang Indonesia dan Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) segera dituntaskan. Negosiasi itu sempat terhenti beberapa waktu lalu.

Instruksi kepala negara itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Menurut dia, Prabowo telah memberikan lampu hijau agar perundingan IEU-CEPA bisa difinalisasi.

"Bapak Presiden telah memberikan green light (lampu hijau) agar perundingan IEU-CEPA itu segera diselesaikan," kata Airlangga saat konferensi pers, Rabu malam (30/10/2024).

Setelah diinstruksikan Prabowo, Airlangga langsung berkoordinasi dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso untuk merampungkan beberapa hal teknis. Dengan begitu, prosesnya bisa masuk ke tahapan legal drafting.

Tahapan negosiasi IEU-CEPA dilakukan Indonesia melalui Menteri Perdagangan dan perwakilan Uni Eropa. Namun soal waktu pelaksanaannya, Airlangga belum dapat memastikan.

"Tentu ini yang akan dibahas nanti oleh Kementerian Perdagangan dengan mitra dari IEU," kata dia.

Adapun beberapa poin perundingan IEU-CEPA di antaranya, transmisi digital hingga mekanisme transparansi importasi.

Mengenai poin negosiasi, Airlangga memastikan Indonesia telah memberikan konsesi, serupa dengan konsesi di Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) alias perjanjian perdagangan bebas yang melibatkan negara-negara Asia Pasifik.

"Nah, ini terkait dengan hal tersebut kita sudah memberikan konsesi yang sama di dalam RCEP. Di mana Indonesia menjadi lead daripada RCEP," ujarnya.

"Sehingga seperti dalam perjanjian internasional biasanya mereka ingin mendapatkan fasilitas yang setara dengan perjanjian lain. Jadi karena kita sudah memberikan di RCEP maka tentunya wajar juga kalau kita ini berikan di dalam IEU-CEPA," kata Airlangga.

(Ahmad Islamy Jamil)

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement/IEU-CEPA) segera selesai dalam waktu dekat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku bahwa Prabowo sudah memberi lampu hijau agar sejumlah permintaan dari Uni Eropa disetujui. Dengan demikian, lanjutnya, perjanjian bisa segera ditandatangani.

"Ini [perundingan IEU-CEPA] kan ada dua-tiga isu dan setelah diberikan persetujuan oleh Bapak Presiden, sehingga kami sudah berkomunikasi dengan menteri perdagangan bahwa diharapkan hal-hal yang sifatnya teknis bisa diselesaikan dan bisa meningkat ke legal drafting," ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Dia menjelaskan ada dua isu yang masih permintaan Uni Eropa adalah transmisi digital dan transparansi impor-ekspor. Menurutnya, Prabowo tidak ingin persoalan teknis seperti itu menjadi halangan.

"Kita sudah berikan konsesi yang sama di dalam Regional Comprehensive Economic Partnership [RCEP], di mana Indonesia jadi lead sehingga seperti dalam perjanjian internasional, biasanya mereka ingin dapatkan fasilitas yang setara perjanjian lain," jelas Airlangga.

Sebelumnya, sejumlah perwakilan negara-negara Uni Eropa sudah menemui Airlangga dan jajaran pejabat pemerintah lainnya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Rabu (25/9/2024). Kedua belah pihak membahas perundingan IEU-CEPA.

Usai pertemuan, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono mengklaim bahwa banyak progres yang sudah tercapai dalam perundingan IEU-CEPA. Menurutnya, baik Indonesia dan Uni Eropa ingin perjanjian perdagangan tersebut segera selesai.

"Tadi juga kita mendengarkan langsung dari perwakilan Uni Eropa di Jakarta bahwa pihak Uni Eropa juga pada posisi yang sama ingin menyelesaikan perundingan IEU-CEPA dengan Indonesia," ujar Djatmiko dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2024).

Pada kesempatan berbeda, Airlangga menjelaskan notabenenya sudah tercapai kesepakatan ihwal isi IEU-CEPA antara Indonesia dengan Uni Eropa. Kendati demikian, kesepakatan tersebut berubah karena kini Uni Eropa memiliki pemerintahan baru.

"Jadi perundingan yang sudah 9 tahun, yang tadinya kita sudah keputusan, kita akan selesaikan, tetapi new cabinet di sana [pemerintah baru Uni Eropa] tentu punya permintaan baru lagi," jelas Airlangga dalam Rakornas P2DD di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) akan selesai dalam masa 100 hari kerja.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan bahwa hingga saat ini pihaknya masih dalam proses perundingan untuk segera menyetujui IEU-CEPA. Dia pun menyebut bahwa Kemendag menargetkan kesepakatan ini harus berujung saling menguntungkan.

“Kan masih ada beberapa yang pending. Kalau kita ingin menyelesaikan kan harus saling menguntungkan. Jadi kami masih kita kaji lagi. Mudah-mudahan ada solusinya segera,” kata Budi saat ditemui seusai acara Serah Terima Jabatan Menteri Perdagangan, di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendag itu pun berharap perundingan IEU-CEPA bisa segera dirampungkan. Meski demikian, dia juga mengaku negosiasi ini bukan sesuatu yang mudah.

“Tetapi kan kita tidak mau kalau misalnya kita rugi atau gimana, kan harus ada solusinya. Tapi masih kita rundingkan terus,” terangnya.

Untuk itu, Budi berharap negosiasi IEU-CEPA ini akan selesai di masa 100 hari kerja pertama dirinya menjabat sebagai Menteri Perdagangan di Kabinet Merah Putih.

“Kita usahakan [selesai 100 hari kerja]. Kan kita masih kejar terus,” ujarnya.

Dia juga menambahkan negosiasi perjanjian ini juga diharapkan akan selesai sebelum 2024. “Kita usahakan [IEU CEPA selesai sebelum 2024], ya. Kan kita negosiasi terus. Kita cari solusi yang terbaik,” ungkapnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono pernah mengklaim bahwa banyak progres yang sudah tercapai dalam perundingan IEU-CEPA. Menurutnya, baik Indonesia dan Uni Eropa ingin perjanjian perdagangan tersebut segera selesai.

“Tadi juga kita mendengarkan langsung dari perwakilan Uni Eropa di Jakarta bahwa pihak Uni Eropa juga pada posisi yang sama ingin menyelesaikan perundingan IEU-CEPA dengan Indonesia,” kata Djatmiko dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2024).

Meski sudah banyak kesepakatan yang tercapai, dia juga mengakui ada beberapa isu yang masih menjadi bahasan dari kedua belah pihak. Oleh karenanya, mereka masih mencari titik temu yang bisa memuaskan semuanya.

Sayangnya, saat dikonfirmasi ihwal isu apa yang membuat perjanjian mandek, Djatmiko enggan mengungkapkan secara detail. Dia hanya menekankan bahwa Uni Eropa masih keberatan dengan sejumlah kebijakan pemerintah Indonesia.

“Jadi ini kebijakan [yang membuat mandek], kebijakan yang merupakan hak kita. Tapi dia [Uni Eropa] ingin ada relaksasi kurang lebih seperti itu. Nah, ini kan tentu perlu exercise [pendalaman] yang benar-benar dari kita dan belum bisa saat ini. EU minta preferensi, tapi kita belum bisa,” ungkapnya.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Budi Santoso sebut perundingan Perjanjian Kemitraan Perekonomian Komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa (IEU-CEPA) akan menjadi fokus dalam 100 hari kerja pertamanya sebagai Menteri Perdagangan.

Budi mengakui perundingan yang sudah dimulai sejak 2016 ini memang mendapatkan beberapa hambatan. Untuk itu, IEU CEPA belum mendapatkan titik terang, meski sudah memasuki putaran ke-18.

"Masih ada beberapa klausul yang pembahasannya masih ditunda. Penyelesaian IEU-CEPA harus saling menguntungkan. Jadi, kami masih mengkaji lagi, mudah-mudahan segera ada solusinya," kata Budi dalam kegiatan sertijab di Auditorium Kemendag, Senin (21/10).

Untuk itu, dirinya memastikan proses negosiasi akan segera dikebut dalam awal kepemimpinanya menjadi Menteri Perdagangan.

"Kita usahakan selesai 2024, kan kita negosiasi terus. Kita cari solusi yang terbaik," ungkap Budi.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Bara Khrisna Hasibuan mengatakan hingga saat ini masih ada 2 sampai 3 isu yang masih alot dan belum menemui kesepakatan dalam perundingan.

Menurutnya, pemerintah hingga kini masih melakukan negosiasi agar IEU-CEPA dapat segera diterapkan.

"Ada 2 atau 3 isu yang masih belum disepakati dua negara, tapi saya belum bisa menjelaskan secara detail," ujar Bara pada media dijumpai di Kantor Kementerian Perdagangan, Senin (23/9).

Bara belum bisa memastikan pasti kapan perjanjian dagang ini rampung dibahas. Namun, Kemendag menargetkan beberapa isu prinsip akan bisa rampung sebelum masa pemerintahan Presiden Joko Widodo berakhir.

"Tapi kalau memang tidak bisa pasti akan dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya," kata Bara.

TEMPO.CO, Jakarta - Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR) akan diterapkan mulai 30 Desember 2024, yang mengharuskan perusahaan penjual kedelai, daging sapi, kopi, minyak kelapa sawit, dan produk lainnya di blok beranggotakan 27 negara tersebut untuk membuktikan bahwa rantai pasokan mereka tidak berkontribusi terhadap kerusakan hutan.

Indonesia dan Malaysia, yang bersama-sama menyumbang sekitar 85% dari ekspor minyak kelapa sawit global, sebelumnya telah menuduh Uni Eropa melakukan kebijakan diskriminatif dengan menargetkan minyak kelapa sawit.

Pemerintah Indonesia sedang berjuang mencari titik temu terkait EUDR tersebut dalam negosiasi Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA).

"Ada beberapa hal terkaitpolicyyang masih belum selesai, dalam arti kita masih mencari benar-benar titik tengah dari isu tersebut. Ini yang pasti menjadi tantangan untuk menyelesaikan kepentingan," kata , Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag) Djatmiko Bris Witjaksono saat konferensi pers di Jakarta, Rabu, 25 September 2024.

Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Umar Hadi mengharapkan supaya Uni Eropa (EU) memiliki semangat yang sama dengan Indonesia untuk menyelesaikan Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa.

Semangat tersebut, kata Umar, dapat ditunjukkan Uni Eropa dengan turut berkompromi sebagaimana yang telah dilakukan Indonesia dalam babak-babak perundingan sebelumnya.

“Rasanya, Indonesia sudah memberi konsesi begitu banyak, dan kami harapkan Uni Eropa juga punya semangat yang sama karena tujuan konsesi-konsesi tersebut supaya tercapai kompromi,” ucap Umar dalam konferensi pers Forum Bisnis Indonesia-Eropa (IEBF) 2024 di Jakarta, Jumat, 27 September 2024.

Ia menuturkan, ekspektasi supaya IEU-CEPA dapat segera rampung pun semakin besar mengingat negosiasi antara RI dan EU untuk membahas kesepakatan tersebut sudah berjalan selama bertahun-tahun, sejak 2016 dan telah mencapai babak putaran ke-19 pada tahun ini.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyebut salah satu alasan negosiasi IEU-CEPA berjalan tidak sesuai target adalah lantaran pihak Eropa terus menambah permintaan.

"Kita sudah banyak memenuhi permintaan, kalau nambah lagi-nambah lagi, ya tentu repot ya. Kita ingin ini IEU-CEPA selesai, tapi kan tergantung sananya juga," kata Zulkifli di Cikarang, Jawa Barat, Kamis, 26 September 2024.

Sempat muncul kabar, Indonesia memberikan ultimatum kepada Uni Eropa terkait penambahan kebijakan.

"Enggak ultimatum, kita kasih tahu. Karena kalau pemerintah baru, nanti akan lebih sulit lagi, saya kira. Pak Prabowo (Prabowo Subianto) kan tahu sendiri, kalau Pak Prabowo ingin agar CPO jadi B50, kan, jadi kita penuhi soal CPO nggak penting lagi," ujarnya.

Jika Indonesia mengambil kebijakan biosolar dengan B50, artinya separuhnya dari minyak sawit, maka ekspor CPO akan berkurang karena digunakan sendiri di dalam negeri. Diperkirakan diperlukan sampai 24 juta ton CPO, sementara ekspor sepanjang 2023 sekitar 28,6 juta ton.

Pemerintah pernah mengungkap ada 3,3 juta hektar lahan sawit ilegal di kawasan hutan seperti disebutkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pada 23 Juni 2023. Ia mengaku sedang mendata berapa jumlah yang dimiki oleh perusahaan.

Dia menjelaskan, pada 2021 diketahui bahwa tutupan kelapa sawit menggunakan citra seluas 16,8 juta hektare. Dari 16,8 juta hektare tersebut, 10,4 juta hektare hanya diperuntukkan bagi perkebunan swasta dan nasional, sedangkan sisanya adalah perkebunan rakyat. Sementara itu, diketahui 3,3 Juta hektare dari total lahan sawit tersebut berada di kawasan hutan.

Langkah Malaysia

Malaysia tengah mengupayakan berbagai inisiatif untuk memastikan produsen minyak kelapa sawit skala kecilnya dapat mematuhi hukum Uni Eropa yang melarang impor komoditas yang terkait dengan penggundulan hutan.

Perusahaan Uni Eropa juga akan dilarang mengekspor produk yang dibudidayakan di lahan yang telah gundul.

Menteri Perkebunan dan Komoditas Malaysia Johari Abdul Ghani mengatakan pada hari Jumat bahwa sektor minyak kelapa sawit negara tersebut mengadopsi standar keberlanjutan yang ketat melalui skema sertifikasi keberlanjutannya.

Diperkirakan 450.000 produsen skala kecil menyumbang 27% dari total produksi minyak kelapa sawit Malaysia dan pemerintah secara aktif bekerja pada inisiatif peningkatan kapasitas untuk mendukung transisi mereka menuju kepatuhan EUDR.

"Hal ini penting untuk memastikan bahwa mata pencaharian para petani kecil ini tidak terpengaruh oleh penerapan peraturan tersebut," kata Johari Abdul dalam sebuah pernyataan, tanpa memberikan rincian tentang inisiatif tersebut.

Malaysia juga berfokus pada aspek keterlacakan, bebas deforestasi, kepemilikan tanah yang sah, dan praktik ketenagakerjaan yang baik sesuai dengan standar Organisasi Perburuhan Internasional untuk memastikan keberlanjutan produk minyak kelapa sawitnya, kata Johari Abdul seperti dikutip Reuters.

Awal bulan ini, badan negara Dewan Minyak Kelapa Sawit Malaysia mendesak UE untuk menunda penerapan undang-undang tersebut guna melindungi petani kecil dan memastikan perdagangan yang adil.

JAKARTA, Investor.id -Negosiasi Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) diharapkan dapat segera selesai. Uni  Eropa  merupakan  salah  satu  mitra  dagang  utama  Indonesia.

Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga menerangkan, sebagian besar permasalahan dalam pembahasan seperti, penanganan pada pengadaan pemerintah, perusahaan atau badan usaha milik negara, dan aturan-aturan lain telah berhasil diselesaikan. Namun, beberapa topik yang terkait bea ekspor, perizinan impor, bahan baku, dan elektronik masih dibahas lebih lanjut.

TEMPO.CO, Jakarta - Sudah sembilan tahun negosiasi perjanjian kerja sama ekonomi Indonesia-Uni Eropa(IEU-CEPA) tidak menemukan kesepakatan. Salah satu sebabnya, regulasi deforestasi Uni Eropa alias European Union Deforestation Regulation (EUDR), yang menghambat ekspor pertanian Indonesia terutama sawit karena diduga ditanam dengan cara menggunduli hutan.

"Ada beberapa hal terkaitpolicyyang masih belum selesai, dalam arti kita masih mencari benar-benar titik tengah dari isu tersebut. Ini yang pasti menjadi tantangan untuk menyelesaikan kepentingan," kataDirektur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono, Rabu, 25 September 2024.