Jakarta -

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan kunjungan kerja ke kawasan industri smelter Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah. Immanuel berharap industri smelter berperan aktif mewujudkan pembangunan ketenagakerjaan yang fokus pada perlindungan dan pemenuhan hak pekerja.

Namun sebagai sektor dengan risiko tinggi, industri smelter memerlukan tata kelola yang baik untuk memastikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

"Industri smelter memiliki potensi besar dalam mendukung ekonomi nasional. Namun, hal ini hanya bisa tercapai jika industri ini mengedepankan norma ketenagakerjaan dan penerapan K3 yang ketat," ujar Immanuel dalam siaran persnya, ditulis Selasa (5/10/2024).

Ia juga menyoroti beberapa isu negatif yang sering mengiringi industri smelter, seperti penggunaan tenaga kerja asing yang tidak sesuai, penerapan K3 yang tidak memadai, serta kondisi hubungan kerja yang kurang kondusif.

Ia meminta industri smelter untuk terus berbenah dan menjadi contoh dalam penerapan norma ketenagakerjaan dan K3 yang baik guna memastikan kelangsungan usaha serta kenyamanan bekerja bagi para tenaga kerja.

Ia juga mengingatkan insiden kecelakaan kerja yang terjadi harus menjadi pelajaran penting. "Keselamatan kerja adalah segalanya. Tidak boleh ada lagi kecelakaan kerja di sektor ini. Perusahaan harus berbenah dan mematuhi regulasi serta SOP yang berlaku," tambahnya.

Selain itu, ia mengajak pengusaha dan serikat pekerja untuk berperan aktif dalam meningkatkan penerapan K3 di industri smelter. Kolaborasi yang kuat antara kedua pihak diharapkan mampu menciptakan standar keselamatan yang tinggi, menjaga kesejahteraan pekerja, dan mendukung produktivitas perusahaan.

Untuk mencegah potensi pelanggaran di industri smelter, Wamenaker memaparkan beberapa langkah konkret yang perlu dijalankan oleh perusahaan. Pertama, seluruh industri smelter diwajibkan menerapkan dan melakukan audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) secara terstruktur.

Kedua, perusahaan perlu melakukan pemeriksaan dan pengujian berkala terhadap potensi bahaya di lingkungan kerja, baik yang bersifat fisik, kimia, biologi, ergonomi, maupun psikologi, untuk memastikan keamanan peralatan kerja. Ketiga, mendorong pembentukan Panitia Pembina K3 (P2K3) diharapkan dapat memperkuat pengawasan K3 di tempat kerja.

Keempat, terus melakukan pembinaan untuk memastikan kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan dan K3 di industri smelter. Kelima, perusahaan diharapkan berkontribusi dalam penyediaan tenaga kerja yang kompeten melalui pelatihan kerja untuk skilling, upskilling, dan reskilling. Terakhir, mendorong industri smelter pengembangan forum dialog sosial guna mencegah dan menyelesaikan permasalahan hubungan industrial.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan kunjungan kerja ke kawasan industri smelter Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah. Immanuel berharap industri smelter berperan aktif mewujudkan pembangunan ketenagakerjaan yang fokus pada perlindungan dan pemenuhan hak pekerja.

Namun sebagai sektor dengan risiko tinggi, industri smelter memerlukan tata kelola yang baik untuk memastikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

"Industri smelter memiliki potensi besar dalam mendukung ekonomi nasional. Namun, hal ini hanya bisa tercapai jika industri ini mengedepankan norma ketenagakerjaan dan penerapan K3 yang ketat," ujar Immanuel dalam siaran persnya, ditulis Selasa (5/10/2024).

Ia juga menyoroti beberapa isu negatif yang sering mengiringi industri smelter, seperti penggunaan tenaga kerja asing yang tidak sesuai, penerapan K3 yang tidak memadai, serta kondisi hubungan kerja yang kurang kondusif.

Ia meminta industri smelter untuk terus berbenah dan menjadi contoh dalam penerapan norma ketenagakerjaan dan K3 yang baik guna memastikan kelangsungan usaha serta kenyamanan bekerja bagi para tenaga kerja.

Ia juga mengingatkan insiden kecelakaan kerja yang terjadi harus menjadi pelajaran penting. "Keselamatan kerja adalah segalanya. Tidak boleh ada lagi kecelakaan kerja di sektor ini. Perusahaan harus berbenah dan mematuhi regulasi serta SOP yang berlaku," tambahnya.

Selain itu, ia mengajak pengusaha dan serikat pekerja untuk berperan aktif dalam meningkatkan penerapan K3 di industri smelter. Kolaborasi yang kuat antara kedua pihak diharapkan mampu menciptakan standar keselamatan yang tinggi, menjaga kesejahteraan pekerja, dan mendukung produktivitas perusahaan.

Untuk mencegah potensi pelanggaran di industri smelter, Wamenaker memaparkan beberapa langkah konkret yang perlu dijalankan oleh perusahaan. Pertama, seluruh industri smelter diwajibkan menerapkan dan melakukan audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) secara terstruktur.

Kedua, perusahaan perlu melakukan pemeriksaan dan pengujian berkala terhadap potensi bahaya di lingkungan kerja, baik yang bersifat fisik, kimia, biologi, ergonomi, maupun psikologi, untuk memastikan keamanan peralatan kerja. Ketiga, mendorong pembentukan Panitia Pembina K3 (P2K3) diharapkan dapat memperkuat pengawasan K3 di tempat kerja.

Keempat, terus melakukan pembinaan untuk memastikan kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan dan K3 di industri smelter. Kelima, perusahaan diharapkan berkontribusi dalam penyediaan tenaga kerja yang kompeten melalui pelatihan kerja untuk skilling, upskilling, dan reskilling. Terakhir, mendorong industri smelter pengembangan forum dialog sosial guna mencegah dan menyelesaikan permasalahan hubungan industrial.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan mengunjungi pabrik raksasa tekstil Sritex di kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin (28/10/2024). Kunjungan dilakukan usai Sritex dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.

Pecah tangis pekerja pun terdengar saat pidato terakhir Wamenaker yang menyatakan tak ada PHK terhadap buruh/pekerja.

"Saya pastikan tak ada PHK terhadap buruh PT Sritex. Hal ini disepakati pihak manajemen yang diwakili Iwan Setiawan Lukminto sebagai Owner PT. Sritex," kata pria yang biasa disapa Noel itu dalam keterangan tertulis, Selasa (29/10/2024).

Menurut Noel, kunjungannya ke Kemnaker merupakan bentuk kehadiran pemerintah di tengah-tengah buruh. Oleh karena itu ia meminta agar tidak ada lagi keresahan atau kegelisahan.

"Yang jelas Pemerintah, negara hadir di tengah buruh/pekerja. Pemerintah, negara hadir di tengah-tengah pengusaha, khususnya Pak Iwan (Dirut Sritex). Jadi tak boleh lagi ada keresahan atau kegelisahan," tuturnya.

Noel menegaskan pemerintah tak akan membiarkan sektor tekstil seperti Sritex lumpuh, bahkan tak boleh ada satupun industri tekstil mati. "Bagaimanapun pekerjaan itu hak dasar yang harus dipenuhi dan negara tak boleh abai terhadap persoalan ini," sebutnya.

Noel menyatakan bangga atas sikap patriotik dan optimistis dari seluruh pekerja dan perusahaan Sritex yang menyebut Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai hal tabu.

"Kalau di luar, PHK menjadi momok atau monster menakutkan bagi pekerja, tapi bagi pekerja Sritex PHK merupakan hal tabu. Saya bahagia sekali mendengarnya," ujar Noel.

Sementara itu, Dirut Sritex Iwan Setiawan Lukminto mengatakan efisiensi yang dilakukan perusahaan berdasarkan keputusan bisnis (market belum ada pembelinya), bukan atas dasar kebangkrutan perusahaan.

"Fokus kami ke depan, ingin terus beroperasi, bukan niat kami untuk menutup pabrik ini. Karena melihat operasional dan kondisi keuangan selama 2 tahun terakhir juga mengalami perbaikan," tutupnya.

(ily/hns)

Jakarta: Pengamat ketenagakerjaan, Aznil Tan, memuji langkah cepat Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel dalam upaya menyelamatkan karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) pasca-putusan pengadilan mengenai status pailit perusahaan.

Aznil menggarisbawahi bahwa Noel segera merespons instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto untuk melindungi kesejahteraan puluhan ribu karyawan Sritex yang terdampak.

"Respons cepat yang diambil Noel menunjukkan dedikasi pemerintah terhadap perlindungan tenaga kerja. Tindakan ini sangat patut diapresiasi di tengah situasi sulit akibat pailitnya Sritex," ujar Aznil dalam keterangannya, Senin (28/10/2024).
Baca juga: Presiden Prabowo Perintahkan Empat Menteri Segera Selamatkan Karyawan Sritex dari Ancaman PHK

Aznil menambahkan bahwa karakter dan ketegasan Noel membuatnya ideal berada di kabinet, terutama di saat diperlukan perubahan dan ketegasan di sektor ketenagakerjaan. Menurutnya, kehadiran Noel di Kemnaker membawa energi baru untuk menjawab tantangan ketenagakerjaan.

"Dalam situasi genting ini, figur yang cepat dan berani mengambil langkah penting sangat dibutuhkan. Noel jelas membuktikan dirinya," tambah Aznil.

Perintah dari Presiden Prabowo kepada Noel ini merupakan bagian dari instruksinya kepada empat kementerian terkait untuk segera turun tangan dalam menyelamatkan perusahaan tekstil terbesar di Indonesia tersebut. Presiden Prabowo memerintahkan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian BUMN untuk berkoordinasi dan mencari solusi komprehensif yang dapat menyelamatkan perusahaan sekaligus melindungi hak-hak para karyawan Sritex.

Dalam menjalankan instruksi tersebut, Noel melakukan kunjungan langsung ke pabrik Sritex di Sukoharjo pada Senin, 28 Oktober 2024. Kunjungan ini dilakukan sebagai upaya cepat pemerintah untuk memastikan bahwa nasib puluhan ribu karyawan yang terdampak akibat pailitnya Sritex dapat terjamin. Dalam kunjungan tersebut, Noel berorasi di hadapan para karyawan yang menyambutnya dengan antusiasme tinggi.

Pada foto yang diterima, Noel disambut sejumlah petinggi perusahaan dan karyawan. Kemudian Noel tampak berdiri di podium, mengangkat tangan dengan penuh semangat bersama para petinggi dan karyawan yang juga mengangkat tangan mereka, memperlihatkan kekompakan dan dukungan moral.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DHI)

Jakarta -

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer (Noel) dijadwalkan mengunjungi pabrik PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah hari ini. Kunjungan ini dilakukan di tengah status Sritex yang dinyatakan pailit.

Hal itu merupakan hasil dari putusan sidang di Pengadilan Negeri Niaga Semarang, Perkara dengan nomor 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Smg. Menurut Karo Humas Kemenaker Sunardi Manampiar Sinaga, rencananya Noel akan tiba di Pabrik Sritex pada Senin siang.

"Iya betul, Pak Wamenaker mungkin siang ini sudah tiba di Sritex," katanya saat dihubungi detikcom, Senin (28/10/2024).

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta Sritex tidak buru-buru melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) usai dinyatakan pailit.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri meminta Sritex menunggu sampai adanya putusan inkrah atau putusan dari Mahkamah Agung.

"Kemnaker meminta kepada PT Sritex dan anak-anak perusahaannya yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga agar tidak terburu-buru melakukan PHK kepada pekerjanya, sampai dengan adanya putusan yang inkrah atau dari MA," kata Indah kepada detikcom, Kamis (24/10/2024).

Indah juga meminta Sritex dan anak-anak usahanya tetap membayar gaji para karyawan.

"Kemnaker meminta kepada PT Sritex dan anak-anak perusahaannya untuk tetap membayarkan hak-hak pekerja terutama gaji/upah," tambahnya.

(ily/rrd)

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Lembaga Sinergi Bipartit (Bipartite Institute) Sabda Pranawa Djati menyoroti penunjukan Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) Yassierli sebagai Menteri Ketenagakerjaan dan Immanuel Ebenezer Gerungan sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan di Kabinet Merah Putih era Presiden Prabowo Subianto. Dia menyebut usai penunjukan keduanya muncul tanda tanya soal arah kebijakan di bidang ketenagakerjaan pada periode 2024-2029.

“Di satu sisi masih kuatnya tuntutan gerakan buruh yang terus menginginkan dicabutnya Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja. Di sisi lain adanya kepentingan kelompok pengusaha yang menginginkan fleksibilitas hubungan kerja untuk kemudahan investasi,” kata Sabda dalam keterangan tertulisnya yang diterima Tempo pada Senin, 21 Oktober 2024.

Meski demikian, Sabda berharap Kementerian Ketenagakerjaan bisa menjembatani antara dua kepentingan tersebut. “Diharapkan dapat menjadi jembatan yang efektif untuk mencari solusi bersama yang dapat diterima oleh semua stakeholder hubungan industrial,” kata dia.

Selain itu, Sabda juga mendorong Kementerian Ketenagakerjaan memaksimalkan peran dan fungsi Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional dalam menyusun perubahan regulasi yang lebih berkeadilan bagi pekerja dan pengusaha.

“Program 100 hari Kementerian Ketenagakerjaan sebaiknya diprioritaskan untuk melakukan kajian bersama, untuk perubahan regulasi turunan dari Undang-undang Cipta Kerja,” kata dia.

Sabda menyebut Yassierli yang berlatang belakang akademisi dan guru besar sekaligus Immanuel sebagai aktivis, bisa mengkaji secara objektif atas situasi ketenagakerjaan. Dia menyebut kajian itu khususnya tentang regulasi ketenagakerjaan yang saat ini berlaku.

Dua PP Turunan UU Cipa Kerja Direvisi

Sabda menyebut ada beberapa Peraturan Pemerintah (PP) yang merupakan turunan dari Undang Undang Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan yang perlu menjadi prioritas. Kebijakan itu meliputi PP Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja dan PP Nomor 36 tahun 2021 yang telah diubah dengan PP Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

“PP No. 35 tahun 2021 perlu segera direvisi karena sejak adanya regulasi ini, pekerja menjadi kehilangan jaminan kepastian kerja karena mudahnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sedangkan hak atas kompensasi PHK sangat minim,” kata dia.

Sabda mengatakan perlu adanya pembatasan yang tegas terkait jenis pekerjaan yang bisa menggunakan mekanisme outsourcing dan pembatasan masa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Langkah ini disebut agar setiap pekerja bisa mendapatkan perlindungan dan jaminan kepastian kerja.

Selain itu, Sabda mengatakan pemerintah juga perlu merevisi ketentuan Pasal 52 ayat 2 PP Nomor 35 Tahun 2021. Regulasi ini mengatur alasan PHK karena pelanggaran bersifat mendesak. Akibatnya pekerja yang menerima PHK hanya diberikan kompensasi berupa uang penggantian hak dan uang pisah yang tidak ada ketentuan minimalnya.

“Sedangkan pada Pasal 52 ayat 3 PP 35/2021 menyebutkan pengusaha dapat melakukan PHK tanpa surat pemberitahuan PHK,” kata dia.

Sabda mengatakan penjelasan Pasal 52 ayat 2 PP 35/2021 yang mengatur PHK karena pelanggaran bersifat mendesak, ternyata sama dengan ketentuan Pasal 158 ayat 1 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) yang mengatur tentang PHK karena kesalahan berat. Faktanya, kata dia, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.012/PUU-I/2003 pada 28 Oktober 2004, ketentuan Pasal 158 ayat 1 UU Nomor 13 Tahun 2003, tentang PHK karena kesalahan berat, telah diputuskan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum yang mengikat.

Sedangkan terkait dengan PP Nomor 36 Tahun 2021 yang telah diubah dengan PP No. 51 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, Sabda menyatakan pemerintah perlu merevisi dengan mengembalikan formula penghitungan upah minimum berdasar Survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL), produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi.

“Dasar hukum terkait KHL saat ini adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak, yaitu sebanyak 64 komponen. Perlu dilakukan revisi untuk perbaikan kuantitas dan kualitas KHL,” kata Sabda.

UU Cipta Kerja Tak Bisa Naikkan UMP

Sabda menyebut sejak berlakunya UU Cipta Kerja, kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan/atau Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK), tidak pernah lebih dari 10 persen. Bahkan, kata dia, pada 2021 pemerintah tidak menaikkan UMP dan/atau UMK.

Ia merincikan pada 2020 kenaikan UMP dan/atau UMK dipatok hanya 8,51 persen. Kemudian, pada 2021 pemerintah tidak menaikkan UMP dan/atau UMK karena kondisi ekonomi Indonesia dalam masa pemulihan setelah pandemi Covid-19. Sementara, pada 2022, kenaikan UMP rata-rata 1,09 persen.

Selanjutnya, pada 2023, melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023, telah membatasi kenaikan UMP tidak boleh melebihi 10 persen. Sedangkan, pada 2024, kenaikan UMP antara 1,19 persen sampai 7,5 persen.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi memberikan posisi wakil menteri ketenagakerjaan (wamenaker) kepada Immanuel Ebenezer atau seringkali disapa Noel Ebenezer. Namanya telah santer disorot sejak dipanggil ke kediaman Prabowo di Kertanegara pekan lalu.

Noel merupakan politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang sebelumnya juga menjadi ketua umum Kelompok Relawan Prabowo.

Dia resmi ditunjuk sebagai wamenaker oleh Prabowo pada Minggu (20/10/2024) di Istana Negara dan akan mendampingi Yassierli sebagai menteri ketenagakerjaan periode 2024-2029.

Sebelum menjabat sebagai ketua umum Kelompok Relawan Prabowo, Noel pernah menjadi pendukung Jokowi dan Ma’ruf Amin dalam Pemilihan Presiden 2019. Pada waktu itu, ia memimpin organisasi Relawan Jokowi Mania (Joman) yang dibentuknya untuk mendukung Jokowi.

Pada Juni 2021, Noel dilantik oleh Menteri BUMN Erick Thohir sebagai komisaris utama PT Mega Eltra, anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero). Namun, hanya setahun lebih menjabat, Erick Thohir memberhentikannya pada Maret 2022.

Ada dugaan bahwa pencopotannya terkait dengan keterlibatannya sebagai saksi dalam persidangan mantan Sekretaris Umum FPI Munarman, di mana Noel menyatakan bahwa Munarman bukan teroris. Pernyataannya ini memicu kontroversi dari berbagai kalangan.

Pada Pilpres 2024, pria kelahiran 22 Juli 1975 ini sempat mendukung Ganjar Pranowo dengan mendirikan kelompok relawan Ganjar Pranowo Mania.

Namun, tak lama setelahnya, ia membubarkan kelompok tersebut dan beralih mendukung Prabowo Subianto pada Februari 2023 untuk maju di Pilpres 2024.

Jakarta -

Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker) Afriansyah Noor memberikan bocoran terkait sosok pengganti dirinya di era pemerintahan Prabowo Subianto mendatang. Sosok itu yakni Immanuel Ebenezer.

Mulanya, Afriansyah mengatakan dirinya tidak akan lagi menjabat sebagai Wamenaker di kabinet Prabowo-Gibran. Dia akan menjabat sebagai Wakil Kepala Badan yang bertugas untuk memperbaiki sistem haji dan umroh.

"Arahan Pak Prabowo kepada saya, kepada kami bertiga untuk mengurus urusan badan urusan haji dan umroh," kata Afriansyah saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (18/10/2024).

Saat ditanya mengenai lebih lanjut mengenai pengganti dirinya, Afriansyah menyebut nama Immanuel Ebenezer. Namun, dia belum mengetahui siapa yang menempati posisi Menaker di era Prabowo. Sebab, dia belum bertemu dengan sosok Menaker baru.

"Kalau nggak salah itu Immanuel Ebenezer Kalau menterinya saya belum paham. (Belum ketemu menteri baru?) Belum," jelasnya.

Berdasarkan catatan detikcom, Immanuel Ebenezer mendatangi kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara Nomor 4 pada Selasa (15/10) lalu. Dia juga mengikuti pembekalan calon wakil menteri di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Saat ini pria kelahiran Riau itu merupakan politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Dia sempat menjadi tim pendukung Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres 2019 dengan menempati posisi sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi Mania.

Kemudian, pria yang akrab disapa Noel ini sempat menjabat sebagai komisaris di anak perusahaan BUMN PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Mega Eltra periode 2021-2022.

Pada Pilpres 2024, diketahui dia sempat menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo dengan mendirikan kelompok Relawan Ganjar Pranowo Mania.

Namun, akhirnya Noel memberikan dukungan penuh kepada pasangan Prabowo-Gibran dan bergabung sebagai kader Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

(rrd/rrd)

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali memanggil sejumlah tokoh kandidat menteri dan wakil menteri ke Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2024). Salah satunya adalah Immanuel Ebenezer atau kerap disapa Noel Ebenezer.

Usai menemui Prabowo, Ketua Umum Kelompok Relawan Prabowo itu mengungkap bahwa dirinya mendapat tugas sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) di Kabinet Prabowo-Gibran.

“Yang jelas, ada penugasan-penugasan khusus terkait ketenagakerjaan. Berarti lu sudah tahu, tuh clue-nya, kan," ujar Noel di kediaman Prabowo, Selasa (15/10/2024).

Lantas siapa itu Noel Ebenezer? Noel merupakan politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Jauh sebelum menjadi Ketua Umum Kelompok Relawan Prabowo, Noel diketahui menjadi tim pendukung Jokowi dan Ma’ruf Amin pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Kala itu, dia menjabat sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi Mania (Joman), organisasi yang dia bentuk untuk mendukung Jokowi.

Pada Juni 2021, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melantik Noel sebagai komisaris utama PT Mega Eltra, anak usaha PT Pupuk Indonesia (Persero). Baru setahun lebih menjabat, Erick Thohir kemudian mencopot Noel dari posisinya pada Maret 2022.

Ada dugaan pencopotan jabatannya berkaitan dengan dirinya yang menjadi saksi dalam persidangan eks Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman.

Dalam sidang tersebut, Noel menyebut bahwa Munarman bukan teroris. Pernyataannya pun sontak mendapat tanggapan dari berbagai pihak yang menganggapnya kontroversial.

Pada Pilpres 2024, pria kelahiran 22 Juli 1975 itu diketahui menyatakan dukungannya kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk maju dalam Pilpres 2024 dengan mendirikan kelompok relawan Ganjar Pranowo Mania.

Tak berselang lama, Noel kemudian membubarkan Ganjar Pranowo Mania dan berganti haluan. Tepatnya pada Februari 2023, dia menyatakan dukungannya terhadap Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, yang juga merupakan Ketua Umum Partai Gerindra untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024.