KOMPAS.com - Bintang muda BRImo Indonesia Pingpong League (IPL) 2024, Naufal Junindra, berhasil merebut gelar juara turnamen ASEAN U17 2024 di Singapura, Minggu (3/11/2024).

Naufal, yang berasal dari klub tenis meja Onic Sports, sukses menyabet gelar juara seusai mengalahkan wakil Singapura, Zavier Wong, dengan skor 4-0 di partai final.

CEO and Founder BRImo IPL, Yon Mardiyono, menjelaskan, rangkaian kompetisi IPL tak berhenti di tempat. Ia mencoba membawa atlet-atlet muda IPL mentas di kejuaraan ASEAN.

"Ini merupakan program lanjutan dari Indonesia Pingpong League. Kami memantau empat pemain terbaik BRImo IPL yang berusia di bawah 17 tahun dan mencoba mendekati klub-klub elite tersebut untuk mengajak bersaing berkompetisi di kejuaraan ASEAN," kata Yon Mardiyono, dalam siaran pers yang diterima, Senin (4/11/2024).

"Tujuan awalnya sebatas pengalaman bertanding untuk atlet-atlet muda, tetapi ternyata Naufal bisa jadi juara. Hasil ini membuktikan atlet tenis meja Indonesia bisa bersaing di level Asia Tenggara," ujar Yon menambahkan.

Kejuaraan ini diikuti lima wakil Asia Tenggara plus satu tim undangan Taiwan. Lima wakil ASEAN yang ambil bagian adalah Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Indonesia.

Indonesia mengirimkan empat atlet muda terbaik dari klub-klub peserta BRImo IPL untuk bersaing di ajang bertajuk Stiga SEA Invitation Single Challenge (Boys U-17) 2024. Kejuaraan ini berlangsung pada 2-3 November 2024.

Keempat wakil Indonesia yang ikut bersaing adalah Naufal Junindra (Onic), Rio Dwi Marsa (Sukun), Ustum Zubair (Arwana), dan M Luky Purwadisastra (Gree One). Naufal berhasil menjadi juara, sementara tiga wakil Indonesia lainnya belum berhasil dan gugur di babak pertama.

Yon Mardiyono menegaskan, pembinaan atlet tenis meja tak hanya berhenti di babak grand final BRImo IPL 2024 yang akan berlangsung pada Desember.

"Kami berharap bisa terus ke jenjang internasional," ujarnya.

Penanggung Jawab Brimo IPL 2024, Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa, mengapresiasi prestasi yang diraih para atlet.

"Selamat kepada Naufal yang sukses menjadi juara. Jangan cepat puas dan harus tambah semangat raih prestasi di ajang yang lebih besar," ujar Saleh.

"Untuk tiga pemain lain yang belum juara, jangan patah semangat. Perjuangan kalian masih panjang, matangkan terus mental kalian di kompetisi IPL. InsyaAllah kita bisa sama-sama mengembalikan kejayaan tenis meja Indonesia di mata dunia," tutur Saleh menambahkan.

IDXChannel - Emiten properti, Pakuwon Jati Tbk (PWON) memberi tanggapan terkait Iuran Pemeliharaan Lingkungan (IPL) pada rumah susun dan apartemen yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Presiden Direktur Pakuwon Jati (PWON), Alexander Stefanus Ridwan Suhendra, berharap seiring dengan adanya wacana kementerian perumahan di Pemerintaha Prabowo-Gibran, pemerintah membatalkan aturan PPN pada IPL tersebut.

"Itu membuat terutama kelompok menengah ya, makin sulit keuangannya, jangan gitu. Jadi saya kira itu mestinya dibatalkan," ujarnya saat ditemui di AEON Pakuwon Mall Bekasi, Sabtu (19/10/2024).

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjelaskan soal pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL). Pengenaan pajak ini hanya berlaku pada jasa pengelolaan saja.

“Di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2022 di situ ada tuh nama-nama yang dikecualikan. Jasa yang dipungut oleh pengelola apartemen tidak termasuk yang dikecualikan,” ujar Kepala Subdirektorat Pengelolaan Penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Muchamad Arifin, dalam media gathering Kementerian Keuangan di Anyer, Banten, Rabu (26/9/2024).

Dirinya mencontohkan, jika penghuni memiliki tagihan listrik sebesar Rp50 ribu dan dibayarkan kepada pengelola lingkungan tempat tinggal melalui IPL dengan jumlah yang sama, maka tidak dikenakan PPN.

Namun jika penghuni tersebut dibebani biaya tambahan sehingga harus membayar IPL sebesar Rp70 ribu, maka selisih antara tagihan listrik dan IPL yang dibayarkan tersebut dianggap sebagai jasa pengelolaan dan dikenakan PPN.

Arifin juga menegaskan, kebijakan tersebut tidak didasarkan pada suatu aturan baru, tapi berdasarkan PP yang dikeluarkan pada 2022.

"Aturan itu bukan aturan baru yang tiba-tiba ada tahun ini. Nah, sebenarnya itu kan aturan sudah lama ya mengenai jasa kena pajak dan jasa tidak kena pajak, Itu kalau mau cek di PP Nomor 49 Tahun 2022," tuturnya.

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA, KOMPAS.com - Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) akhirnya beraudiensi dengan pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) P3RSI, Adjit Lauhatta mengatakan audiensi dilakukan untuk menjelaskan status dan aliran dana Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) warga rumah susun/apartemen sampai akhirnya dibelanjakan.

Pertemuan ini dihadiri kurang lebih 25 pengurus dan anggota DPP P3RSI. Sedangkan dari Ditjen Pajak diwakili dari Direktorat Peraturan PPN, Direktorat Peraturan PPh, dan Direktorat P2Humas serta Kepala Subdirektorat Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, Muh. Tunjung Nugroho.

Dalam pertemuan tersebut, P3RSI menjelaskan posisi dan fungsi badan pengelola, baik yang dibentuk sendiri, maupun yang ditunjuk PPPSRS.

Hasilnya pihak Dirjen Pajak dapat memahami dan berjanji akan menyampaikan penjelasan P3RSI kepada pimpinannya.

”Kami sangat berterima kasih atas sambutan Pak Tunjung dan jajaran pegawai Ditjen Pajak yang menerima kami dengan baik. Dalam pertemuan, kami berdiskusi untuk mencari jalan terbaik, tidak hanya bagi warga rumah susun, tapi juga untuk kepentingan negara secara umum,” kata Adjit .

Dia telah menjelaskan bahwa pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) merupakan amanah UU No 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun untuk mengurusi pengelolaan Benda Bersama, Tanah Bersama, dan bagian bersama.

Karena itu, untuk mengelolanya, PPPSRS dapat membentuk atau menunjuk Badan Pengelola profesional. Untuk mengelola dan merawat gedung serta berbagai fasilitasnya, tentunya dibutuhkan biaya besar.

“Sesuai amanat undang-undang, biaya pengelolaan tersebut akan ditanggung renteng oleh pemilik dan penghuni rumah susun secara proporsional, dalam bentuk IPL yang merupakan dana urunan warga dan ditampung di rekening PPPSRS, seperti layaknya RT/RW,” jelas Adjit.

Selanjutnya, penentuan besaran IPL (per meter persegi) ditentukan dalam Rapat Umum Anggota (RUA) PPPSRS.

Berapa dana urunan (IPL) itu disesuaikan dengan rencana anggaran program kerja tahunan. Setelah itu baru berapa besaran IPL itu diputuskan.

Jadi sejak awal PPPSRS memang tidak cari untung dari IPL. Dana IPL itu lalu ditampung dalam rekening PPPSRS, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk pembiayaan pengelolaan dan perawatan gedung.

Sehingga dalam kegiatan penampungan dana IPL dari warga ke PPPSRS tidak ada pelayanan jasa. Karena itu, sudah seyogyanya IPL tidak dikenakan PPN karena tidak memenuhi unsur pertambahan nilai.

”Kami bersyukur, hal ini dapat dipahami oleh Dirjen Pajak. Karena setelah itu, IPL digunakan untuk membayar vendor kebersihan, jasa security, gaji karyawan, dan lain sebagainya. Itu memang harus dikenakan pajak. Itu sudah kami lakukan,” jelasnya Adjit.

Respons positif

Sementara itu, Ketua PPPSRS Kalibata City Musdalifah Pangka yang juga hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan, selain pemilik, banyak juga penyewa yang tinggal di apartemen Kalibata City dengan alasan agar lebih hemat, karena kantornya di tengah kota Jakarta.

“Daripada mereka cicil rumah di Bogor atau Tangerang, dimana biaya transportasinya lebih mahal. Hingga kasihan kalau mereka ada tambah pajak (PPN) dari IPL,” jelas Musdalifah.

Ia berharap, pemerintah dapat meninjau ulang kebijakannya, khususnya terkait dengan IPL rumah susun/apartemen terkena PPN, supaya kehidupan harmonis yang dapat meningkatkan produktivitas warganya dapat meningkat.

Musdalifah mengungkapkan, pemilik dan penghuni itu satu tubuh dengan PPPSRS, atau satu kesatuan. Walau tak sama persis, tapi mirip dengan RT/RW dengan warganya.

Sayangnya, selama ini ada pandangan bahwa PPPSRS memberikan jasa kepada pemilik dan penghuni, padahal setelah dijelaskan ternyata tidak jasa yang diberikan di situ.

“Yang ada adalah dari vendor kepada pemilik/penghuni melalui PPPSRS. Jadi para vendor memberi jasa kepada penghuni, tapi melalui PPPSRS dimana dananya himpun oleh PPPSRS,” pungkasnya.

Ditjen Pajak sendiri meminta warga rumah susun/apartemen tidak perlu khawatir. Terlebih komunikasi dengan Ditjen Pajak terus dilakukan untuk mencari solusi terbaik. Masalah IPL ini akan dikaji lebih lanjut.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks harga saham gabungan (IHSG) tengah berada dalam fase antiklimaks setelah terus-terusan menembus rekor baru. Salah satu penyebabnya adalah adanya aksi ambil untung atau profit taking dari para investor.

Level tertinggi atau all time high (ATH) IHSG ada di 7.900 pada pekan lalu, Kamis (19/9/2024). Sementara dalam seminggu terakhir, indeks komposit sudah merosot 1,13% meski masih terapresiasi 6,44% sepanjang tahun ini.

Saham-saham dengan kapitalisasi jumbo atau big caps tercatat turun. PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) misalnya, terjun 34,97%. Sementara itu, PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) minus 0,47% dan PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) turun 1,93%.

Ulasan tentang tentang koreksi harga saham big caps itu yang dinilai sebagai aksi profit taking setelah menyentuh rekor tertinggi, menjadi salah satu pilihan Bisnisindonesia.id, selain beragam kabar ekonomi dan bisnis yang dikemas secara mendalam dan analitik tersaji dari meja redaksi Bisnisindonesia.id.

Berikut intisari dari top 5 News Bisnisindonesia.id yang menjadi pilihan editor, Jumat (27/9/2024):

Menghalau Rintangan Proyek DME Batu Bara

Proyek penghiliran batu bara berupa gasifikasi alias mengubah emas hitam menjadi produk gas atau dimethyl ether (DME) di Tanah Air masih belum menunjukkan perkembangan apapun.

Kendati pemerintah telah menyiapkan tiga insentif utama untuk memacu penghiliran batu bara di dalam negeri, termasuk untuk proyek DME, program peningkatan nilai tambah emas hitam itu tetap saja sulit tercapai.

Khusus untuk DME, pemerintah bahkan telah mencanangkan proyek gasifikasi tersebut sebagai alternatif pengganti gas alam cair (liquefied petroleum gas/LPG) yang selama ini banyak diperoleh melalui impor hingga mencapai 6 juta ton per tahun.

Dengan kemampuan produksi LPG di dalam negeri yang ditargetkan 1,97 juta ton per tahun hingga 2024, sedangkan kebutuhan domestik yang terus meningkat di atas 8,5 juta ton, berdampak pada impor LPG yang terus bertambah.

Namun, nyatanya proyek DME hingga kini masih mengambang bahkan bisa dibilang terancam gagal terealisasi, terutama setelah Air Products & Chemical Inc. menyatakan mundur dari proyek DME yang akan digarap PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) bersama PT Pertamina (Persero) dan proyek gasifikasi batu bara menjadi metanol bersama anak usaha PT Bumi Resources Tbk. (BUMI), PT Kaltim Prima Coal (KPC).

Hati-Hati Investor Amankan Keuntungan di Pasar Saham

Indeks harga saham gabungan (IHSG) yang berada dalam tren konsolidasi dan menjelang pelantikan presiden membuat investor cenderung melakukan aksi ambil untung atau profit taking.

Hal itu sejalan dengan pernyataan perbankan investasi asal Amerika Serikat (AS), J.P. Morgan yang menyarankan agar investor mengamankan beberapa keuntungan setelah terjadi reli di pasar saham Indonesia baru-baru ini.

Selanjutnya, JP Morgan merekomendasikan agar investor lebih banyak fokus kepada saham-saham berkualitas karena faktor risiko politik dapat memicu volatilitas pasar.

“Pengumuman kabinet baru setelah inagurasi Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024 dan pemilu di AS pada November 2024 kemungkinan akan menciptakan downside risk,” tulis Analis J.P. Morgan Henry Wibowo dalam laporan dikutip dari bisnis.com yang melansir Bloomberg.

Kendati demikian, JP Morgan masih memiliki pandangan positif untuk prospek pasar saham Indonesia dalam jangka panjang. Mereka merekomendasikan untuk lebih fokus kepada nama-nama emiten berkualitas dengan revisi laba bersih positif.

Indonesia dan Jepang Akan Masuki Fase Pemerintahan Baru

Jepang akan memasuki fase baru dalam tata kelola pemerintahan pascamundurnya Perdana Menteri Fumio Kishida pada awal September. Kira-kira awal Oktober 2024, jabatan perdana menteri baru akan segera terisi.

Situasi tersebut membuat Jepang dan Indonesia akan berada dalam fase sama dalam hal pergantian tampuk kepemimpinan. Presiden terpilih Prabowo Subianto akan segera mengucap sumpah jabatan pada 20 Oktober 2024.

Artinya, ada jeda kurang lebih sekitar 20 hari setelah pemerintahan baru di Jepang terbentuk, akan disusul dengan terbentuknya pemerintahan di Indonesia.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Ketiga Kedutaan Besar Jepang di Indonesia Ryutaro Kubo saat berkunjung ke kantor Bisnis Indonesia pada Kamis (26/9/2024).

Sekretaris Ketiga Kedutaan Besar Jepang di Indonesia Ryutaro Kubo saat berkunjung ke kantor Bisnis Indonesia pada Kamis (26/9/2024). Bisnis/Eusebio Chyrsnamurti

Kubo menuturkan partai berkuasa di Jepang, Liberal Demokrat atau Liberal Democratic Party (LDP) akan melakukan pemilihan ketua umum pada Jumat (27/9/2024) untuk menentukan pengganti jabatan ketua umum yang saat ini sekaligus menjabat Perdana Menteri, Fumio Kishida.

Emiten Komponen Otomotif Geber Pasar Ekspor

Pelonggaran kebijakan moneter yang dilakukan Bank Indonesia (BI) dan Federal Reserve dengan menurunkan suku bunga dimanfaatkan betul oleh emiten yang bergerak di sektor komponen otomotif.

Mereka menyusun strategi untuk menggenjot penjualan. Bukan hanya berlomba di pasar domestik, para pabrikan bersiap mengakselerasi ekspor ke berbagai negara.

PT Dharma Polimetal Tbk. (DRMA) siap tancap gas menggenjot penjualan saat suku bunga acuan dipangkas. Presiden Direktur DRMA Irianto Santoso mengatakan bahwa penurunan suku bunga akan berdampak positif pada industri otomotif.

Sementara di pasar domestik, DRMA membuka peluang memperluas pangsa pasar melalui peluncuran model baru di masa mendatang.

Polemik Pengenaan Pajak Terhadap IPL Rusun Apartemen

Rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas iuran pengelolaan apartemen (IPL) apartemen mengalami penolakan di kalangan pemilik dan penghuni rumah susun (rusun).

Namun, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Wilayah Jakarta Barat akhirnya membatalkan rencana sosialisasi secara daring tentang pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa pengelolaan apartemen pada Kamis (26/9/2024).

Berdasarkan surat yang diterima Bisnis dari salah satu penghuni rusun, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Wilayah Jakarta Barat mengundang pengelola apartemen di Jakarta Barat untuk menghadiri sosialisasi secara daring yang akan digelar pada Kamis 26 September 2024 pukul 09.00 WIB.

Dalam lampiran surat tersebut, tertera 19 Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) yang terdaftar sebagai undangan, yakni P3SRS Komersial Campuran Seasons City Jakarta, Apartemen Permata Eksekutif, Apartemen Grand Tropic, Apartemen Westmark, Apartemen Mediterania Garden Residence 1, Apartemen Mediterania Garden Residence 2, dan Apartemen Royal Mediterania Garden Residences.

Kemudian, Grand Madison, Taman Anggrek Residences, Apartemen Taman Anggrek, Central Park Residences, Apartemen Menara Latumenten, Apartemen Neo Soho, Apartemen Belmont Residences tower Everest, Athena, dan Montblanc, Veranda Residence Puri, Apartemen Puri Garden, dan Apartemen Maqna Residence.

SERANG, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara terkait kabar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas iuran pengelolaan lingkungan (IPL) rumah susun (rusun) dan apartemen.

Kepala Subdirektorat Pengelolaan Penerimaan Pajak DJP Kemenkeu Muchamad Arifin mengatakan, pengenaan PPN IPL rusun dan apartemen bukan kebijakan baru karena telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2022.

Dalam PP tersebut dijelaskan komponen yang dikecualikan dari pengenaan PPN, sedangkan jasa yang dikeluarkan oleh pengelola apartemen tidak termasuk dari yang dikecualikan itu.

PIXABAY/MOHAMED HASSAN Ilustrasi pajak.

"Jadi aturan itu bukan aturan baru yang tiba-tiba ada tahun ini. Sebenarnya itu kan aturan sudah lama ya mengenai jasa kena pajak dan jasa tidak kena pajak," ujarnya saat media gathering di Novus Jiva Anyer, Banten, Kamis (26/9/2024).

Menurutnya, pengenaan pajak IPL yang ramai diprotes masyarakat ini bukan karena pengenaan PPN pada tagihan air dan listrik karena sesuai aturan PP itu, keduanya tidak dikenakan PPN.

Justru yang dikenakan PPN ialah biaya jasa pengelolaan apartemen kepada pihak apartemen yang mengurus pemeliharaan rusun atau apartemen.

Dia mencontohkan, penghuni apartemen membayar listrik sebesar Rp 50.000 dan air sebesar Rp 50.000 untuk sebulan. Namun dia ditagih oleh pengelola apartemen sebesar Rp 200.000.

Dengan demikian, da selisih Rp 100.000 dari total tagihan yang harus dibayar penghuni dimana selisih itu untuk biaya jasa pengelolaan apartemen yang telah dikenakan PPN.

"Listrik kan memang enggak kena PPN untuk tertentu kan. kalau enggak terutang ya enggak terutang. Tetapi atas jasa pengelolaannya itu," jelasnya.

SERANG, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara terkait kabar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas iuran pengelolaan lingkungan (IPL) rumah susun (rusun) dan apartemen.

Kepala Subdirektorat Pengelolaan Penerimaan Pajak DJP Kemenkeu Muchamad Arifin mengatakan, pengenaan PPN IPL rusun dan apartemen bukan kebijakan baru karena telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2022.

Dalam PP tersebut dijelaskan komponen yang dikecualikan dari pengenaan PPN, sedangkan jasa yang dikeluarkan oleh pengelola apartemen tidak termasuk dari yang dikecualikan itu.

PIXABAY/MOHAMED HASSAN Ilustrasi pajak.

"Jadi aturan itu bukan aturan baru yang tiba-tiba ada tahun ini. Sebenarnya itu kan aturan sudah lama ya mengenai jasa kena pajak dan jasa tidak kena pajak," ujarnya saat media gathering di Novus Jiva Anyer, Banten, Kamis (26/9/2024).

Menurutnya, pengenaan pajak IPL yang ramai diprotes masyarakat ini bukan karena pengenaan PPN pada tagihan air dan listrik karena sesuai aturan PP itu, keduanya tidak dikenakan PPN.

Justru yang dikenakan PPN ialah biaya jasa pengelolaan apartemen kepada pihak apartemen yang mengurus pemeliharaan rusun atau apartemen.

Dia mencontohkan, penghuni apartemen membayar listrik sebesar Rp 50.000 dan air sebesar Rp 50.000 untuk sebulan. Namun dia ditagih oleh pengelola apartemen sebesar Rp 200.000.

Dengan demikian, da selisih Rp 100.000 dari total tagihan yang harus dibayar penghuni dimana selisih itu untuk biaya jasa pengelolaan apartemen yang telah dikenakan PPN.

"Listrik kan memang enggak kena PPN untuk tertentu kan. kalau enggak terutang ya enggak terutang. Tetapi atas jasa pengelolaannya itu," jelasnya.

SHUTTERSTOCK/SUTTHIPHONG CHANDAENG Ilustrasi pajak.

Oleh karenanya, untuk meluruskan masalah tersebut, pihaknya akan mengadakan pertemuan dengan asosiasi penghuni rusun dan apartemen agar kesalahpahaman ini tidak berlanjut.

"Nanti detailnya mungkin akan dijelaskan setelah ketemu sama asosiasi. Setelah kami mengundang, kita jelaskan bahwa yang terutang PPN itu bukan listrik dan air yang dibayarkan penghuni apartemen kepada pengelola apartemennya," tuturnya.

Sebelumnya, Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) ramai-ramai menolak pengenaan PPN IPL rusun atau apartemen.

Hal tersebut ditegaskan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) P3RSI Adjit Lauhatta dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (23/9/2024).

"Kasarannya kalau saya bilang, saya tinggal di rumah sendiri, kenapa harus bayar PPN? Tapi, kan itu bukan buat saya saja. Dengan punya penghuni-penghuni satu apartemen kan sama, masa dia di unitnya sendiri, bayar pajak sendiri, di rumahnya dia itu harus bayar pajak juga. Nah, inilah yang perlu kita sikapi," tegas Adjit.

Untuk itu, P3RSI tidak setuju dengan kebijakan pemerintah dengan menarik PPN atas rusun maupun apartemen.

Adjit mengungkapkan fenomena outstanding penunggakan pembayaran IPL atas rusun maupun apartemen saja banyak atau jumlahnya mencapai 5 persen hingga 6 persen.

"Misalnya dalam 1.000 unit, yang bayarnya enggak sampai 100 persen. Kalau kita tagih mereka lagi dengan PPN, waduh lalu siapa yang mau bayar PPN kalau mereka enggak bayar, taruhlah 5 persen enggak bayar, siapa yang mau tanggung?" tambahnya lagi.

Bahkan, Adjit menyatakan pihaknya akan melakukan demonstrasi di depan Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) karena merasa imbauannya tersebut tak direspon.

SERANG, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara terkait kabar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas iuran pengelolaan lingkungan (IPL) rumah susun (rusun) dan apartemen.

Kepala Subdirektorat Pengelolaan Penerimaan Pajak DJP Kemenkeu Muchamad Arifin mengatakan, pengenaan PPN IPL rusun dan apartemen bukan kebijakan baru karena telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2022.

Dalam PP tersebut dijelaskan komponen yang dikecualikan dari pengenaan PPN, sedangkan jasa yang dikeluarkan oleh pengelola apartemen tidak termasuk dari yang dikecualikan itu.

PIXABAY/MOHAMED HASSAN Ilustrasi pajak.

"Jadi aturan itu bukan aturan baru yang tiba-tiba ada tahun ini. Sebenarnya itu kan aturan sudah lama ya mengenai jasa kena pajak dan jasa tidak kena pajak," ujarnya saat media gathering di Novus Jiva Anyer, Banten, Kamis (26/9/2024).

Menurutnya, pengenaan pajak IPL yang ramai diprotes masyarakat ini bukan karena pengenaan PPN pada tagihan air dan listrik karena sesuai aturan PP itu, keduanya tidak dikenakan PPN.

Justru yang dikenakan PPN ialah biaya jasa pengelolaan apartemen kepada pihak apartemen yang mengurus pemeliharaan rusun atau apartemen.

Dia mencontohkan, penghuni apartemen membayar listrik sebesar Rp 50.000 dan air sebesar Rp 50.000 untuk sebulan. Namun dia ditagih oleh pengelola apartemen sebesar Rp 200.000.

Dengan demikian, da selisih Rp 100.000 dari total tagihan yang harus dibayar penghuni dimana selisih itu untuk biaya jasa pengelolaan apartemen yang telah dikenakan PPN.

"Listrik kan memang enggak kena PPN untuk tertentu kan. kalau enggak terutang ya enggak terutang. Tetapi atas jasa pengelolaannya itu," jelasnya.

SHUTTERSTOCK/SUTTHIPHONG CHANDAENG Ilustrasi pajak.

Oleh karenanya, untuk meluruskan masalah tersebut, pihaknya akan mengadakan pertemuan dengan asosiasi penghuni rusun dan apartemen agar kesalahpahaman ini tidak berlanjut.

"Nanti detailnya mungkin akan dijelaskan setelah ketemu sama asosiasi. Setelah kami mengundang, kita jelaskan bahwa yang terutang PPN itu bukan listrik dan air yang dibayarkan penghuni apartemen kepada pengelola apartemennya," tuturnya.

Sebelumnya, Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) ramai-ramai menolak pengenaan PPN IPL rusun atau apartemen.

Hal tersebut ditegaskan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) P3RSI Adjit Lauhatta dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (23/9/2024).

"Kasarannya kalau saya bilang, saya tinggal di rumah sendiri, kenapa harus bayar PPN? Tapi, kan itu bukan buat saya saja. Dengan punya penghuni-penghuni satu apartemen kan sama, masa dia di unitnya sendiri, bayar pajak sendiri, di rumahnya dia itu harus bayar pajak juga. Nah, inilah yang perlu kita sikapi," tegas Adjit.

Untuk itu, P3RSI tidak setuju dengan kebijakan pemerintah dengan menarik PPN atas rusun maupun apartemen.

Adjit mengungkapkan fenomena outstanding penunggakan pembayaran IPL atas rusun maupun apartemen saja banyak atau jumlahnya mencapai 5 persen hingga 6 persen.

"Misalnya dalam 1.000 unit, yang bayarnya enggak sampai 100 persen. Kalau kita tagih mereka lagi dengan PPN, waduh lalu siapa yang mau bayar PPN kalau mereka enggak bayar, taruhlah 5 persen enggak bayar, siapa yang mau tanggung?" tambahnya lagi.

Bahkan, Adjit menyatakan pihaknya akan melakukan demonstrasi di depan Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) karena merasa imbauannya tersebut tak direspon.

Masyarakat sempat dihebohkan soal iuran Pemeliharaan Lingkungan (IPL) pada rumah susun dan apartemen akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11%.

Kabar ini mulanya bersumber dari surat dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian keuangan Kanwil Jakarta Barat mengenai sosialisasi pengelolaan.

Kepala Subdirektorat Pengelolaan Penerimaan Pajak (DJP) Muchamad Arifin menjelaskan kebijakan pengenaan PPN ini bukanlah aturan baru dan telah diterapkan sejak lama. Kebijakan tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 49 tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

"Itu kan aturan sudah lama ya mengenai jasa kena pajak dan jasa tidak kena pajak. Itu kalau mau cek di PP (Peraturan Pemerintah) 49 tahun 2022," terang Arifin dalam acara Media Gathering di Anyer, Banten, Kamis (26/9/2024).

Menurut Arifin ada salah persepsi terkait dengan huru-hara IPL ini. Menurutnya, yang dikenakan pajak bukanlah pembayaran listrik maupun air oleh konsumen, tetapi biaya jasa pengurusannya.

"Tetapi yang sebenarnya yang terutang PP tahun 49 adalah jasa pengurusan itu. Memang jasa sosial nggak kena PP, tapi kalau ada jasa pengurusan," ujarnya.

"Misalnya listrik Rp 50 ribu, kemudian air Rp 50 ribu, kan Rp 100 ribu. Tetapi kalau di-charge-nya menjadi Rp 200 ribu, maka yang terutang ke jasa pengurusan itu Rp 200 ribuan itu," sambungnya.

Adapun contoh Rp 200 ribu itu merupakan biaya yang dikenakan kepada penghuni oleh pengelola apartemen. Biaya tersebut termasuk biaya listrik dan air sebesar Rp 100 ribu. Dengan demikian, dalam konteks contoh itu ada selisih Rp 100 ribu yang merupakan biaya jasa pengurusan dari pengelola.

Arifin menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya akan melangsungkan audiensi Bersama asosiasi pengelola hunian rusun dan apartemen. Setelahnya, pihaknya akan memberikan penjelasan lebih detail terkait hal ini.

Di sisi lain, ia menjelaskan kalau memang PPN ini dibebankan terhadap konsumen. Namun memang aturan ini telah diterapkan sejak lama, hanya saja mungkin sebagian besar orang tidak menyadarinya. PPN ini sendiri diterapkan kepada seluruh jasa yang kena pajak.

"Sama misalnya saya jual buku atau baju, PPN yang nanggung siapa? Pembeli konsumen. Nah yang di medsos kan seolah-olah itu aturan baru mau diterapkan pada penghuni apartemen, terutama yang kayak tadi, ada listrik air," kata Arifin.

"Listrik kan memang nggak kena PPN untuk tertentu kan. Kalau nggak terutang ya nggak terutang, tetapi atas jasa, pengelolaannya itu (dikenakan pajak)," sambungnya.

Sebagai tambahan informasi, para penghuni dan pemilik rumah susun (rusun) atau apartemen menolak rencana pengenaan PPN atas IPL. Mereka sudah melayangkan protes kepada Direktur Jenderal Pajak.

Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) Adjit Lauhatta mengatakan, apabila pemerintah tetap akan memungut pajak itu, para penghuni rusun berencana akan melakukan demonstrasi.

"Target kami adalah pemerintah untuk bisa mendengar keluhan ini. Nah ini kalau nggak didengar nanti kita ada tahapan berikut. Tidak menutup kemungkinan kita akan turun ke jalan. Jadi tahapan ini kita jalanin dulu (konferensi pers)," ujar Adjit dalam Press Conference P3RSI di Apartemen Thamrin Residence, Jakarta Pusat, belum lama ini, dikutip dari detikProperti.

Menurutnya, kebijakan ini tidak masuk akal karena iuran tersebut dikumpulkan oleh warga untuk perawatan bangunan rusun, selayaknya iuran kebersihan dan keamanan di perumahan tapak. Ia juga mempertanyakan mengapa tinggal di hunian sendiri perlu membayar PPN.

Sementara Ketua Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) Royal Mediterania Garden Yohanes mengatakan penghuni rusun banyak merupakan masyarakat kelas menengah, sehingga memiliki keterbatasan dalam penghasilan. Maka pengenaan PPN akan menambah beban biaya.

"Pengenaan PPN ini akan semakin memberatkan para penghuni untuk melakukan pembayaran IPL. Kami-kami ini yang ada di posisi kelas menengah tentu akan merasakan sekali dampaknya kalau dikenakan PPN kurang lebih 11-12%. Akan tambah berat buat kami menjalankan kehidupan," kata Yohanes.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara soal Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) rumah susun atau apartemen dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Kepala Subdirektorat Pengelolaan Penerimaan Pajak DJP Muchamad Arifin mengatakan kebijakan itu bukan lah hal baru, tetapi sudah lama diterapkan.

Ketentuan itu katanya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas lmpor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari luar Daerah Pabean.

"Jasa yang terutang PPN dan tidak itu aturannya sudah jelas, bukan baru-baru ini. Di PP 49 tahun 2022 ada mana yang dikecualikan (dari PPN). Nah, jasa yang dipungut oleh pengelola apartemen itu tidak termasuk yang dikecualikan," kata Muchamad dalam media gathering Kementerian Keuangan, Serang, Banten, Rabu (26/9).

Arifin menjelaskan yang dikenakan PPN adalah jasa atas pengurusan fasilitas seperti listrik dan air. Karena itu, selama ini penghuni apartemen katanya sering membayar tarif listrik maupun air di atas tagihan.

"Misalnya tagihan listriknya 50, terus kemudian ditambah lagi senilai biaya tertentu. Bayarnya jadi 70 sampai 80, kan ada selisih itu. Kalau misalnya invoice-nya dipisah maka yang terutang sebenarnya jasanya saja," katanya.

Arifin menjelaskan sistem pungutan PPN IPL sama dengan PPN yang dikenakan pedagang ke konsumen. Ia mengatakan IPL dikenakan pajak sebenarnya sudah lama diterapkan, tetapi penghuni tidak menyadarinya.

"Pengelola (apartemen) menerbitkan faktur dan dia harus mungut PPN, sama kayak jual buku kalau PPN yang nanggung pembeli. Di medsos seolah-olah ini aturan baru akan diterapkan pada penghuni apartemen. Padahal (Penghuni) enggak nyadar aja, enggak ada aturan baru kok itu," imbuhnya.

Para penghuni dan pemilik rumah susun (rusun) atau apartemen menolak rencana pengenaan PPN atas IPL. Mereka sudah melayangkan protes kepada DJP.

Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) Adjit Lauhatta mengatakan para penghuni rusun berencana akan melakukan demonstrasi.

"Target kami adalah pemerintah untuk bisa mendengar keluhan ini. Nah ini kalau nggak didengar nanti kita ada tahapan berikut. Tidak menutup kemungkinan kita akan turun ke jalan. Jadi tahapan ini kita jalanin dulu (konferensi pers)," ujar Adjit, dikutip detikcom.

JAKARTA, KOMPAS.com - Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) tak segan-segan melaksanakan aksi demonstrasi di depan Kantor Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Hal ini merupakan imbas dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen-12 persen atas Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) rumah susun (rusun) maupun apartemen.

"Setelah ini, apa tanggapan dari pemerintah tentang pajak ini yang kita keluhkan, tadi kan saya sudah bilang bisa saja kami turun ke jalan," tegas Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) P3RSI Adjit Lauhatta usai konferensi pers di Jakarta, Selasa (24/9/2024).

Adjit mengungkapkan, para penghuni rusun maupun apartemen merasa keberatan atas adanya wacana kebijakan tersebut.

Menurutnya, fenomena outstanding (penunggakan) pembayaran IPL atas rusun maupun apartemen saja banyak atau jumlahnya mencapai 5 persen hingga 6 persen.

"Misalnya dalam 1.000 unit, yang bayarnya enggak sampai 100 persen. Kalau kita tagih mereka lagi dengan PPN, waduh lalu siapa yang mau bayar PPN kalau mereka enggak bayar, taruhlah 5 persen enggak bayar, siapa yang mau tanggung?," tambahnya lagi.

Sebagai informasi, IPL adalah suatu kegiatan atau jasa di bidang pelayanan sosial mengenai pengelolaan lingkungan bagian bersama yang dilakukan pada suatu kawasan rumah susun yang dilakukan oleh Perkumpulan Penghuni.

Sehingga, kegiatan tersebut sama dengan kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan di dalam unit.

Untuk di dalam unit dapat dilakukan secara internal oleh pemilik unit. Sedang untuk bagian bersama perlu dikelola secara bersama dalam bentuk Perhimpunan Penghuni.

Jakarta, Investor.id- Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) mengimbau pemerintah untuk tidak memberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada dana Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) rumah susun (rusun) atau apartemen.

Hal itu mengingat sesuai Undang-Undang No. 20 Tahun 2011, Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) adalah badan hukum yang beranggotakan para pemilik atau penghuni sarusun, berkewajiban  (bertanggung jawab) mengurus kepentingan para pemilik dan penghuni yang berkaitan dengan pengelolaan kepemilikan benda bersama, bagian bersama, tanah bersama, dan penghunian.

“PPPSRS adalah organisasi nirlaba yang didirikan oleh pemilik dan penghuni untuk mengatur dan mengurus hak dan kewajiban bersama para penghuni guna menciptakan kehidupan di lingkungan rumah susun/apartemen yang aman, tertib dan sehat berdasarkan azas kekeluargaan dan kegiatannya diserasikan dengan RT/RW yang bergerak di bidang kemasyarakatan,” kata Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) P3RSI Adjit Lauhatta, kepada sejumlah awak media dalam acara Press Conference Talk Show P3RSI, dengan tema IPL Rumah Susun/Apartemen Kena PPN?, di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Adjit menegaskan, IPL itu ibarat dana “urunan atau patungan” dari para pemilik dan penghuni rusun/apartemen untuk membiayai pengelolaan dan perawatan gedung. Mirip dengan iuran kebersihan dan keamanan di komplek perumahan tapak.

Beberapa waktu lalu, akui Adjit, sejumlah anggota P3RSI sudah mendapatkan “surat cinta” dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama berupa Imbauan Melaporkan Usahanya untuk Dikukuhkan Sebagai Pengusaha Kena Pajak. Setelah sempat mendatangi kantor pajak untuk bertanya dan berdiskusi, tampaknya  pihak kantor pajak menempatkan IPL sebagai obyek yang dikenai PPN.

“Kontan saja membuat pengurus PPPSRS resah, sebab mencukupi pendanaan pengelolaan dan perawatan gedung apartemen yang sangat tinggi itu tidak mudah. Kenyataannya seringkali biaya pengelola apartemen mengalami defisit anggaran setiap tahunnya. Defisit ini juga diperbesar oleh adanya tunggakan IPL pemilik dan penghuni yang cukup besar,” jelasnya.

Untuk mengatasi defisit dengan menaikan IPL juga bukan hal mudah. Beberapa pemilik dan penghuni yang ekonominya sedang tidak baik-baik saja, malah merasa berat membayar IPL tarif lama. Apalagi jika ditambah beban PPN 11%, pasti mereka merasa makin terbebani.

Di sisi lain, penerapan UU Perpajakan seharusnya setara untuk seluruh warga negara, dan seharusnya tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Dalam hal IPL, artinya aturan ini juga harus berlaku untuk seluruh hunian termasuk iuran pengurus RT/ RW dalam lingkup perumahan.

Menurut Kian Tanto, salah seorang Ketua PPPSRS apartemen di Jakarta mengatakan, dana IPL tak mencukupi sehingga untuk operasional dan perbaikan gedung yang biasanya menggunakan dana sink fund, harus ditalangi dengan dana patungan dengan pemilik dan penghuni.

“Kami hampir tak punya dana cadangan (sink fund) yang mencukupi, sehingga ketika harus dilakukan pengecatan gedung atau perbaikan-perbaikan yang butuh biaya besar, maka biaya harus dibagi rata dengan pemilik dan penghuni apartemen,” jelas Kian.

Dia mengatakan, dalam beberapa tahun ini PPPSRS mengalami kesulitan mencukupi  biaya operasional pengelolaan apartemennya. Apalagi sejak pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi global. Banyak pemilik dan penghuni mengalami kesulitan ekonomi, sehingga tidak sedikit yang menunggak kewajiban bayar IPL.

“Kami tak dapat bayangkan kalau pemerintah menambah beban pemilik dan penghuni apartemen. Jika IPL dibebankan PPN, hampir dipastikan pengelolaan dan perawatan gedung terancam, dan akan lebih menyulitkan pemilik dan penghuni,” kata Kian.

Sementara itu, praktisi perpajakan Budi Hermawan menjelaskan, sebagai organisasi nirlaba, PPPSRS menarik IPL tidak bertujuan mencari laba untuk dibagikan kepada anggotanya. Tidak ada kepemilikan anggota dalam PPPSRS yang dapat diperjualbelikan, sebagaimana kepemilikan saham dalam suatu Perseroan terbatas.

“Karena itu kita berharap, pemerintah tidak menambah beban dengan mengenakan PPN IPL kepada PPPSRS sebagai penanggung jawab pengelola rumah susun sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang. Malah sebaliknya harus mendukung, sebab dampak ekonomi dari pengelolaan rumah susun itu sangat signifikan terhadap perekonomian nasional,” tutur Budi.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kisruh pengurus cabang olahraga tenis meja di tingkat pusat yang terjadi berlarut-larut dalam beberapa tahun membuat olahraga ini terpuruk. Tak ada lagi prestasi internasional apalagi ajang multi event yang dapat dibanggakan karena tidak mengikuti ajang internasional. Padahal tenis meja Indonesia pernah berjaya pada masa lalu, bahkan beberapa atletnya sempat tembus Olimpiade.

Muara penderitaanya juga berimbas kepada atlet ping pong Indonesia yang kian merana. Karena minimnya pertandingan, penghasilan seret.

Kini secercah harapan kembali bersinarnya tenis meja Indonesia muncul. Mantan atlet Yon Mardiono menggandeng Pangkostrad Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa serta selebriti Desta Mahendra menggelar Indonesia Ping Pong League (IPL) 2024.

Saat jumpa pers di Koarmada RI Jakarta, Rabu (24/7/2024) Pangkostrad Saleh Mustafa mengatakan,"Sebagai pecinta olahraga ping pong, ingin menghidupkan kembali olahraga ini yang sudah lama minim pertandingan. Semoga kegiatan ini (IPL) akan bermanfaat khususnya untuk atlet ping pong Indonesia."

Ia berharap ada perubahan menuju kemajuan dengan pembinaan tenis meja kekinian. Ia berharap tenis meja bisa meniru olahraga yang punya liga populer seperti voli dan sepak bola. Semakin populer, semakin baik juga kesejahteraan atletnya.

Desta yang ditunjuk jadi ambasador IPL mendukung penuh kompetisi ini. Ia gembira tenis meja bisa bangkit lagi.

"Atlet kita sudah lama tenggelam. Dengan IPL ini atlet bisa bermain lagi. Saya hanya membantu menyuarakan, sehingga membuat banyak pihak kembali tertarik dengan ping pong," kata sosok yang dikenal menyukai olahraga tenis meja ini.

"Harapannya tentu saja prestasi ping pong kita bisa kembali bangkit. Atlet ping pong Indonesia kembali bergairah. Nanti IPL akan kita padukan dengan entertainment. Kita lihat nanti akan ada yang spesial di babak Grand Final," pungkas Desta.

Mohammad Naufal Junindra Irawan atlet Ping Pong dari klub Onic Jakarta menyambut antusias dengan akan digelarnya IPL ini. Ia bertekad menjadi yang terbaik seraya berharap ini awal dari kemajuan ping pong Indonesia pada masa mendatang.

"Tentu sangat senang adanya event ini. Saya ingin jadi yang terbaik di gelaran IPL pertama ini. Semoga ini awal saya ke pentas nasional maupun internasional."

Hadiah Rp 650 juta

Sebanyak 24 klub ikut ambil bagian di IPL 2024 untuk memperebutkan total hadiah Rp 650 juta. Ketua Panitia IPL 2024 Yon Mardiono berharap IPL bisa jadi oase di tengah minimnya kompetisi tenis meja Tanah Air. Terlebih sistem kompetisi mengadopsi liga-liga top Eropa.

"Terinspirasi...

"Terinspirasi dari liga-liga tenis meja top Eropa seperti Swedia dan Jerman, maka IPL akan menerapkan tiga seri reguler dan satu seri grand final," kata Yon.

Mantan atlet tenis meja nasional itu juga berharap IPL bisa melahirkan database atau rujukan atlet yang layak masuk pelatnas Indonesia.

"Visi dan misi dari IPL sebetulnya simpel, menjadi ruang kompetisi tenis meja di Indonesia yang mempunyai database. Jadi, butuh satu kompetisi profesional untuk bisa menginformasikan database atlet baik dari segi ranking dan market," kata Yon.

"Selain itu, liga ini juga bisa jadi tolok ukur perkembangan klub-klub yang ada di Indonesia sekarang sudah seperti apa," ujar Yon melanjutkan.

Oleh karena itu, IPL 2024 menerapkan syarat ketat bagi klub-klub peserta. Setiap klub peserta wajib memiliki tempat latihan, struktur kepengurusan, hingga kontrak resmi dengan pemain.

"Klub wajib melakukan kontrak terhadap para atletnya selama 1 musim kompetisi (6 bulan) sehingga tidak dapat terjadi perpindahan atlet saat satu musim berjalan. Klub juga wajib mengikat atlet dengan menunjukan surat kontrak atau beasiswa, maupun gaji dengan nilai minimal Rp2 juta dan maksimal Rp25 juta setiap bulannya," jelas Yon.

IPL 2024 akan terdiri dari tiga seri dan grand final. Dan akan memperebutkan total hadiah Rp 650 juta. IPL Seri 1 akan berlangsung pada 25-28 Juli di Oemar Basri Syaaf Hall, Jakarta. Event ini gratis untuk pencinta pingpong.

"Sebelum berjalannya kompetisi resmi IPL digelar akan lebih dulu berlangsung turnamen Pra IPL. Tujuannya adalah menentukan kelas atau divisi klub-klub IPL," terang Yon.

Turnamen Pra IPL ini akan menghasilkan tiga divisi, yakni Divisi Elite, Divisi 1, dan Divisi 2.

Nantinya Divisi Elite akan dihuni tim-tim juara di masing-masing pool. Sementara Divisi 1 diikuti runner up dari masing-masing pool. Adapun Divisi 2 terdiri dari peringkat ketiga dari masing-masing pool

Putaran kedua nantinya akan berlangsung di lokasi yang sama pada 11-13 Juli. Sementara putaran ketiga akan digulirkan pada 8-10 November 2024.

"Untuk Grand Final nantinya akan digelar GBK Basket Hall Jakarta pada 6-8 Desember," ujar Yon.

Yon Mardiono juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung terselenggarannya IPL 2024. IPL 2024 bekerja sama Desta sebagai ambassador. Desta dikenal cukup piawai bermain pingpong.

IPL 2024 juga didukung Menpora Dito Ariotedjo, Ketua Umum KOI Raja Sapta Oktohari, Ketua Umum KONI Letnan Jendral TNI (Purn) Marciano Norman, dan Pangkostrad TNI AD Letnan Jenderal TNI Muhammad Saleh Mustafa sebagai penanggung jawab.

Jadwal IPL 2024

- PRA-LIGA & PUTARAN 1: 25-28 Juli 2024

- PUTARAN 2: 11-13 Oktober 2024

- PUTARAN 3: 8-10 November 2024

- GRAND FINAL: 6-8 Desember

Daftar Klub Peserta

1. ONIC (Jakarta)

2. Stoni Kota (Bekasi)

3. Jasa Raharja Putra (Jakarta)

4. GMO (Jakarta)

5. AIF (Jakarta)

6. Trimitra (Sidoarjo)

7. PTM Sukun (Kudus)

8. Zakhwan (Bekasi)

9. SCM (Lampung)

10. Pitstop (Palembang)

11. Arwana Citra (Tangerang)

12. Gree One (Cimahi)

13. Go Pasundan (Cimahi)

14. Arwana Jaya (Tangerang)

15. Champions Table Tennis School (Pangkalpinang)

16. AAPC Pontianak (Pontianak)

17. PTM Praya (Bekasi)

18. NPCI (Solo)

19. Onic Academy (Jakarta)

20. RF Solo (Solo)

21. Sukun Academy (Kudus)

22. Ancol Barat (Jakarta)

23. MHN Sport (Kalimantan Selatan)

24. PTM Somplak (Kota Bekasi)