JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Kemenakertrans) I Nyoman Darmanta dituntut 2 tahun dan 10 bulan penjara.

I Nyoman yang menjabat sebagai Kasubdit Kerjasama Internasional Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri pada Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Ditjen Binapenta) ini didakwa bersama Direktur Jenderal (Dirjen) Binapenta, Reyna Usman.

Jaksa Penuntut Umum KPK, Muhammad Albar Hanafi, meminta Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat untuk menyatakan I Nyoman bersalah atas tindak pidana korupsi.

"Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Nyoman Darmanta dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 10 bulan serta pidana denda sejumlah Rp 250.000.000," kata Albar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (1/10/2024).

Albar menjelaskan bahwa I Nyoman terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain pidana penjara, Albar juga meminta hakim untuk menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 250 juta dengan ketentuan subsidiair 3 bulan kurungan.

Sementara itu, Direktur PT Adi Inti Mandiri (AIM) Karunia dituntut 5 tahun dan 3 bulan penjara serta denda Rp 250 juta dengan ketentuan subsidiair 3 bulan kurungan.

Jaksa KPK Eko Wahyu juga meminta agar Karunia membayar uang pengganti sebesar Rp 8.449.290.910 dengan ketentuan subsidiair 1 tahun kurungan.

"Apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa," ungkap Eko.

Usai persidangan, Reyna Usman enggan memberikan komentar terkait tuntutan Jaksa KPK dan meminta wartawan untuk mengajukan pertanyaan tersebut kepada pengacaranya.

Dalam perkara ini, Jaksa KPK mendakwa Reyna melakukan korupsi bersama I Nyoman dan Karunia.

Dalam proses pembuktian, Jaksa KPK menghadirkan Ahli Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Abdur Rohman, yang menyatakan bahwa kerugian negara dalam pengadaan sistem proteksi TKI adalah total loss.

"Terkait dengan kerugian negara, kami berpendapat bahwa kerugian negara tersebut adalah total loss Rp 17 miliar," kata Abdur di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2024).

Jaksa mengungkapkan dalam surat dakwaannya bahwa Reyna dan para pelaku lainnya telah menyepakati pembagian fee sebelum lelang, dan tender yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan.

"Setelah dilakukan serah terima hasil pekerjaan, ternyata sistem pengawasan dan pengelolaan data proteksi TKI yang dibangun oleh PT AIM tidak dapat digunakan," tegas Jaksa KPK.

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) mengirimkan pengganti 10 jaksa senior lembaga antirasuah yang ditarik kembali ke Korps Adhyaksa.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan, calon-calon jaksa itu akan mengikuti seleksi berdinas di KPK. "Untuk jumlahnya berapa, masih belum diketahui sampai dengan sekarang," jelasnya kepada Bisnis melalui pesan singkat, Senin (12/8/2024).

Adapun untuk sementara waktu, pos-pos jabatan di KPK yang ditinggalkan oleh 10 jaksa senior itu akan diisi oleh pelaksana tugas (Plt). Mereka akan melaksanakan tugas-tugas dari jabatan yang ditinggalkan oleh 10 jaksa itu.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Jaksa Ali Fikri merupakan salah satu jaksa senior yang kembali ke Kejagung. Dia sebelumnya bertugas sebagai Kepala Bagian Pemberitaan, dan pernah menjadi juru bicara bidang penindakan dan kelembagaan.

"Ada Ahmad Burhanuddin, Ali Fikri, dan Andhi Kurniawan," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar, Senin (12/8/2024).

Sebagai informasi, Ahmad Burhanuddin sebelumnya menduduki posisi Kepala Biro Hukum KPK, sedangkan Andhi Kurniawan menjabat Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum KPK.

Kemudian, tujuh jaksa senior lainnya yaitu Andry Prihandono; Ariawan Agustiartono; Arif Suhermanto; Atty Novianty; Arin Karniasari; Putra Iskandar; dan Titik Utami.

Harli menambahkan, sejauh ini pihaknya masih belum menentukan posisi 10 jaksa yang ditarik itu. Namun demikian, dia menyampaikan kesepuluhnya bakal kembali aktif pada September 2024.

"Untuk rencana penempatannya masih berproses administrasi, kalau tidak salah mereka baru mulai aktif awal september 2024," imbuhnya.

Sebagai informasi, Harli memastikan alasan pemanggilan kembali itu karena 10 jaksa itu sudah bertugas di lembaga antikorupsi selama 10-12 tahun.

Dia menekankan, pemanggilan kembali 10 jaksa ini tidak berkaitan dengan penanganan perkara yang ada. Namun, langkah tersebut dilakukan untuk penyegaran.

"Pemanggilan kembali tidak terkait penanganan perkara. Tapi, karena lebih pada proses penyegaran," pungkas Harli.

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) mengirimkan pengganti 10 jaksa senior lembaga antirasuah yang ditarik kembali ke Korps Adhyaksa.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan, calon-calon jaksa itu akan mengikuti seleksi berdinas di KPK. "Untuk jumlahnya berapa, masih belum diketahui sampai dengan sekarang," jelasnya kepada Bisnis melalui pesan singkat, Senin (12/8/2024).

Adapun untuk sementara waktu, pos-pos jabatan di KPK yang ditinggalkan oleh 10 jaksa senior itu akan diisi oleh pelaksana tugas (Plt). Mereka akan melaksanakan tugas-tugas dari jabatan yang ditinggalkan oleh 10 jaksa itu.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Jaksa Ali Fikri merupakan salah satu jaksa senior yang kembali ke Kejagung. Dia sebelumnya bertugas sebagai Kepala Bagian Pemberitaan, dan pernah menjadi juru bicara bidang penindakan dan kelembagaan.

"Ada Ahmad Burhanuddin, Ali Fikri, dan Andhi Kurniawan," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar, Senin (12/8/2024).

Sebagai informasi, Ahmad Burhanuddin sebelumnya menduduki posisi Kepala Biro Hukum KPK, sedangkan Andhi Kurniawan menjabat Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum KPK.

Kemudian, tujuh jaksa senior lainnya yaitu Andry Prihandono; Ariawan Agustiartono; Arif Suhermanto; Atty Novianty; Arin Karniasari; Putra Iskandar; dan Titik Utami.

Harli menambahkan, sejauh ini pihaknya masih belum menentukan posisi 10 jaksa yang ditarik itu. Namun demikian, dia menyampaikan kesepuluhnya bakal kembali aktif pada September 2024.

"Untuk rencana penempatannya masih berproses administrasi, kalau tidak salah mereka baru mulai aktif awal september 2024," imbuhnya.

Sebagai informasi, Harli memastikan alasan pemanggilan kembali itu karena 10 jaksa itu sudah bertugas di lembaga antikorupsi selama 10-12 tahun.

Dia menekankan, pemanggilan kembali 10 jaksa ini tidak berkaitan dengan penanganan perkara yang ada. Namun, langkah tersebut dilakukan untuk penyegaran.

"Pemanggilan kembali tidak terkait penanganan perkara. Tapi, karena lebih pada proses penyegaran," pungkas Harli.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkapkan 10 nama personelnya yang ditarik penugasannya dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejakgung Harli Siregar mengatakan, 10 jaksa yang dipulangkan dari KPK tersebut masuk kategori jaksa-jaksa senior dengan rentang penugasan ekstra rata-rata 11 sampai 12 tahun.

Harli mengatakan, salah-satu yang ditarik pulang adalah Ali Fikri, yang merupakan mantan juru bicara di KPK. Juga ada nama Ahmad Burhanuddin yang menjabat sebagai kepala Biro Hukum di KPK dan Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum KPK Andhi Kurniawan.

Selanjutnya, tujuh jaksa fungsional. Yakni Andry Prihandono, Ariawan Agustiartono, Atty Novianty, Arin Karniasari, Titik Utama, Arif Suhermanto, dan Putra Iskandar. “Mereka ini, sudah berdinas di KPK selama 11 sampai 12 tahun,” begitu kata Harli saat dihubungi dari Jakarta, Senin (12/8/2024).

Penarikan pulang 10 jaksa dari KPK tersebut sudah disampaikan sebelum Senin (5/8/2024). Namun Harli menegaskan penarikan pulang jaksa dari KPK tersebut merupakan proses regenerasi untuk perbantuan kejaksaan di KPK. Harli menegaskan, penarikan pulang para jaksa tersebut, tak ada terkait dengan penanganan perkara.

“Istilahnya bukan ditarik. Tetapi penugasannya telah selesai, dan kita mengirimkan juga jaksa-jaksa terbaik kita sebagai gantinya untuk ditugaskan di KPK,” begitu ujar Harli.

Namun begitu, kata Harli, belum ada informasi tentang nama-nama dari internal kejaksaan yang akan dikirimkan ke KPK sebagai jaksa-jaksa pengganti. “Kita masih menunggu proses administrasi,” begitu kata Harli.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) memanggil kembali 10 jaksa senior yang bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Harli Siregar mengungkapkan alasan pemanggilan kembali itu karena 10 jaksa itu sudah bertugas di lembaga antikorupsi selama 10-12 tahun.

"Dari 10 jaksa itu sudah bertugas kira-kira 10 sampai 12 tahun, jadi tentu akan ada koordinasi dari kita dengan KPK. Itu akan berproses," ujarnya di Kejagung, dikutip Rabu (7/8/2024).

Dia menekankan, pemanggilan kembali 10 jaksa ini tidak berkaitan dengan penanganan perkara yang ada. Namun, langkah tersebut dilakukan untuk penyegaran.

"Kami tidak terkait penanganan perkara. Tapi, karena lebih pada proses penyegaran," imbuhnya.

Adapun, kata Harli, nantinya kejaksaan bakal segera mengirim kembali jaksa untuk menggantikan 10 jaksa yang sudah dilakukan pemanggilan kembali oleh Kejagung.

Di sisi lain, dia juga tidak menjelaskan secara mendetail terkait informasi 10 jaksa yang dipanggil kembali itu. Meskipun demikian, menurutnya, sejauh ini 10 jaksa itu masih bertugas di KPK.

"Saya sudah berkali-kali sampaikan bahwa terkait nama-nama itu masih berproses secara teknis di bidang kepegawaian. Nanti akan berkoordinasi dengan kalau tidak salah Kesekretariatan di KPK," pungkasnya.

JAKARTA, investor.id - Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan memori banding untuk perkara terdakwa mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan kawan-kawan melalui Panmud Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2024).

Jaksa KPK menekankan, salah satu poin yang menjadi dasar untuk menempuh banding yakni perbedaan penjatuhan pidana pokok serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti SYL dan kawan-kawan.

Penjatuhan pidana tersebut lebih rendah dari tuntutan serta sejumlah putusan majelis hakim terkait barang bukti yang berbeda dengan tuntutan tim jaksa.

“Kami tetap yakin, untuk pembebanan uang pengganti yang dinikmati terdakwa Syahrul Yasin Limpo tetap senilai Rp 44,2 miliar dan US$ 30 ribu sangat layak dijatuhkan termasuk menjalani pidana badan selama 12 tahun sebagaimana tuntutan tim jaksa,” kata Jaksa KPK, Muhammad Hadi, Selasa (6/8/2024).

Hadi menekankan, tujuan pemidanaan adalah untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku serta diharapkan mampu menimbulkan efek supaya orang lain tidak melakukan perbuatan serupa. Untuk itu, jaksa KPK berharap majelis hakim di tingkat banding dapat memutus kasus ini dengan objektif.

“Kami meminta dan berharap majelis hakim pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta akan memutus secara objektif dengan secara utuh membaca dan menganalisis fakta hukum sebagaimana diuraikan tim jaksa dalam surat tuntutannya,” ujar Hadi.

Sebelumnya, SYL divonis 10 tahun penjara atas kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). Dia juga dihukum membayar uang pengganti Rp 14 miliar. SYL turut dihukum membayar denda sejumlah Rp 300 juta subsider 4 bulan kurungan.

Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jaksa KPK menuntut SYL dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta. Jaksa meyakini SYL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan).

Jaksa meyakini, total uang korupsi yang diterima oleh SYL yakni Rp 44,27 miliar dan US$ 30.000 atau setara Rp  491,3 juta, sehingga jumlah yang diterima SYL sekitar Rp 44,7 miliar. Untuk itu, jaksa KPK menuntut supaya SYL juga dihukum membayar uang pengganti Rp 44.269.777.204 dan US$ 30.000 atau setara Rp 491.325.736, sehingga totalnya mencapai Rp 44,7 miliar.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejakgung) menarik pulang sedikitnya 10 jaksa yang bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejakgung Harli Siregar mengatakan, 10 jaksa yang ditarik penugasannya dari KPK tersebut dilakukan untuk penyegaran masa dinas luar institusi. Pun untuk memberikan kesempatan kepada jaksa-jaksa lainnya berdinas di lembaga penegak hukum lain.

Harli menegaskan, penarikan 10 jaksa dari KPK tersebut, lumrah dilakukan. Terutama, kata Harli, terhadap jaksa-jaksa yang sudah berdinas di luar institusi lebih dari 12 tahun.

“Benar, ada 10 jaksa yang diminta kembali ke kejaksaan dari KPK. Tetapi, permintaan pengembalian itu, tidak dilakukan mendadak, dan memang hal tersebut dilakukan sebagai program penyegaran jaksa-jaksa yang suda berdinas rata-rata 12 tahun di KPK,” kata Harli.

Harli membantah keras spekulasi yang selalu mengaitkan penarikan pulang jaksa-jaksa dari KPK, lantaran adanya ‘kisruh’ internal dalam penanganan suatu perkara. Kata Harli, spekulasi tersebut berlebihan karena memang adanya mekanisme regenerasi jaksa-jaksa yang berdinas di luar kejaksaan seperti di KPK.

“Tidak ada keterkaitannya dengan penanganan perkara (di KPK). Karena kita (Kejakgung) juga segera mengirimkan jaksa-jaksa lainnya sebagai penggantinya,” kata Harli.

Jakarta: Persatuan Jaksa (Persaja) perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanalan upacara Hari Adhyaksa ke-64 hari ini, 22 Juli 2024. Mereka berjanji akan terus memberantas korupsi sepenuh hati.

"Seluruh jaksa yang dikaryakan di KPK, akan sepenuh hati melaksanakan penegakan hukum tindak pidana korupsi sesuai dengan koridor hukum demi terciptanya keadilan," kata Ketua Persaja Perwakilan KPK Rio Vernika Putra melalui keterangan tertulis, Senin, 22 Juli 2024.

Persaja perwakilan KPK melaksanakan upacara Hari Bhakti Adhyaksa di Gedung Merah Putih. Mereka semua berjanji tetap memetang tegus semboyan een en ondeelbar meski bekerja di Lembaga Antirasuah.
"Memegang teguh semboyan een en ondeelbar yang artinya Kejaksaan adalah satu kesatuan dan tidak terpisahkan” sebagai pengikat dari jati diri Kejaksaan di mana pun berada," ucap Rio.

Total, ada seratus jaksa yang ditugaskan di KPK. Mereka semua ditugaskan untuk menangani persidangan sampai eksekusi terpidana maupun aset.

Baca juga: KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Saksi Kasus LNG

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengingatkan agar seluruh jajaran Kejaksaan untuk mewaspadai oknum yang berupaya melemahkan Korps Adhyaksa. Hal ini disampaikan dalam amanatnya sebagai inspektur upacara di acara Upacara Hari Bakti Adhyaksa ke-64.

"Oleh karena itu, saya ingatkan agar kita semua selalu waspada, jangan lengah sedikit pun. Karena upaya pelemahan terhadap institusi yang kita cintai ini, oleh oknum-oknum penjahat yang tidak nyaman dengan penegakan hukum yg kejaksaaan jalankan," kata Burhanuddin di Badan Diklat Kejaksaan RI, Ragunan, Jakarta Selatan, Senin, 22 Juli 2024.

Burhanuddin mengeklaim dalam waktu lima tahun belakang, Kejaksaan mampu mencetak sejarah dengan menjadi lembaga penegak hukum yang paling dipercaya. Penegakan hukum yang dilakukan jajarannya dilakukan tanpa pandang bulu.

(AGA)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Lima jaksa, calon pemimpin (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2024-2029 yang diajukan Kejaksaan Agung (Kejakgung) rata-rata memiliki harta miliaran Rupiah (Rp). Nilai kekayaan tersebut tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) masing-masing kandidat. Namun kelima jaksa yang diajukan untuk mengikuti proses seleksi capim KPK tersebut, belum melakukan pemutakhiran LHKPN 2024.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menyindir Eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) dengan pantun. SYL diminta jangan mengeklaim diri sebagai pahlawan kalau masih menyukai biduan alias penyanyi dangdut.

Sentilan tersebut dikatakan oleh JPU KPK Meyer Simanjuntak ketika membacakan replik dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin (8/7/2024).

Awalnya, Meyer mengungkapkan bakal merespons semua pembelaan yang dikatakan SYL dalam persidangan pleidoi pada pekan lalu.

"Perkenankanlah kami menyampaikan jawaban atau tanggapan atas pembelaan pleidoi yang telah disampaikan oleh Syahrul Yasin Limpo maupun tim penasihat hukum terdakwa," kata Meyer dalam sidang itu.

"Yang Mulia majelis hakim, mengakhiri pendahuluan replik ini izinkanlah kami menutup dengan sebuah pantun," lanjut Meyer.

Di momen itulah, Meyer membacakan pantun yang tertera dalam repliknya. SYL diminta jangan mengaku sebagai pahlawan kalau masih menyukai biduan yaitu Nayunda Nabila Nizrinah.

"Jalan jalan ke kota Balikpapan Jangan lupa selfie di Bandara Sepinggan

Janganlah mengaku pahlawan Jikalau engkau masih suka biduan," ujar Meyer.

Meyer juga membacakan pantun keduanya dalam sidang itu. Isin pun kembali menyentil SYL yang sering mengaku sebagai pejuang.

"Jalan jalan ke Tanjung Pinang, Jangan lupa membeli udang, Janganlah mengaku seorang pejuang Jikalau ternyata engkau seorang titik titik titik silahkan diisi sendiri," ucap Meyer.

Tercatat, pedangdut Nayunda Nabila pernah meminta tolong kepada SYL untuk membayarkan cicilan apartemen pribadinya. Hal tersebut dikatakan Nayunda saat menjadi saksi dengan terdakwa SYL di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (29/5/2024).

Sebelumnya, SYL dituntut pidana penjara 12 tahun dan denda Rp 500 juta subsider pidana kurungan 6 bulan. SYL juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 44,2 miliar dan ditambah 30 ribu dolar Amerika Serikat dikurangi dengan jumlah uang yang telah disita dan dirampas.

Jaksa penuntut umum (JPU) KPK menyatakan SYL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Perbuatan itu dinilai melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memberikan pantun untuk menutup tanggapan atas nota pembelaan atau pleidoi yang disampaikan eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Pantun kedua ini disampaikan jaksa KPK Meyer Simanjuntak dalam replik atau tanggapan atas nota pembelaan SYL yang disampaikan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jumat, 5 Juli 2024.

SYL dituntut 12 tahun penjara oleh jaksa Komisi Antirasuah setelah dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) RI.

“Jalan-jalan ke Kota Balikpapan, jangan lupa selfie di Bandara Sepinggan. Janganlah mengaku pahlawan, jikalau engkau masih suka biduan,” kata Meyer membacakan pantut dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (8/7/2024).

Tidak berhenti sampai di situ, Meyer menambah lagi pantun untuk SYL. Tetapi, kali ini, isi pantun ini tidak disampaikan.

“Jalan jalan ke Tanjung Pinang, jangan lupa membeli udang. Janganlah mengaku seorang pejuang, jikalau ternyata engkau seorang titik titik titik silahkan diisi sendiri,” kata jaksa KPK itu.

Dalam replik ini, jaksa lembaga antirasuah itu menilai pembelaan dari penasihat hukum maupun SYL pribadi isinya pembenaran semata untuk lari dari tanggung jawab hukum.

“Hal tersebut dapat kami pahami, mengingat begitu berlimpahnya alat bukti yang penuntut umum hadirkan di persidangan,” ucap jaksa KPK itu.

Meyer berpandangan, pembelaan dari SYL yang mengaku tidak pernah meminta atau memeras anak buah untuk kepentingan pribadi hanya pembelaan untuk diri sendiri.

Selain itu, bantahan tersebut hanya dibenarkan oleh keluarga SYL yang pernah memberikan keterangan di muka persidangan.

“Pembelaan dari terdakwa hanya bersumber dari pembelaan terdakwa sendiri yang mempunyai hak untuk mengingkari dan keterangan keluarga terdakwa sendiri yang sudah pasti membela terdakwa meskipun salah,” kata jaksa KPK.

Selain pidana badan, eks Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) itu juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp 500 juta subsider pidana enam bulan kurungan.

SYL turut dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada negara sebesar Rp 44.269.777.204 dan 30.000 dollar Amerika Serikat (AS) subsider 4 tahun kurungan.

Jaksa KPK menilai SYL terbukti melanggar Pasal 12 huruf e Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Pertama.

Pemerasan itu dilakukan bersama-sama dengan dua anak buahnya, mantan Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono dan mantan Direktur Alat Pertanian Muhammad Hatta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai, seluruh isi dari nota pembelaan atau pleidoi yang disampaikan eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) hanya bentuk pembenaran.

Hal ini disampaikan jaksa KPK Meyer Simanjuntak dalam replik atau tanggapan atas nota pembelaan SYL yang disampaikan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jumat, 5 Juli 2024.

“Bahwa setelah mendengar pembelaan dari penasihat hukum maupun dari terdakwa secara pribadi ternyata isinya pembenaran semata, untuk lari dari tanggung jawab hukum,” kata Meyer dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (8/7/2024).

“Hal tersebut dapat kami pahami, mengingat begitu berlimpahnya alat bukti yang penuntut umum hadirkan di persidangan,” ucap Meyer.

Jaksa KPK menilai, pembelaan dari SYL yang mengaku tidak pernah meminta atau memeras anak buah untuk kepentingan pribadi hanya pembelaan untuk diri sendiri.

Selain itu, bantahan tersebut hanya dibenarkan oleh keluarga SYL yang pernah memberikan keterangan di muka persidangan.

“Pembelaan dari terdakwa hanya bersumber dari pembelaan terdakwa sendiri yang mempunyai hak untuk mengingkari dan keterangan keluarga terdakwa sendiri yang sudah pasti membela terdakwa meskipun salah,” kata jaksa KPK.

Dalam perkara ini, SYL dituntut 12 tahun penjara oleh jaksa Komisi Antirasuah setelah dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) RI.

Selain pidana badan, eks gubernur Sulawesi Selatan itu juga dituntut untuk dijatuhi pidana denda sebesar Rp 500 juta subsider pidana enam bulan kurungan.

SYL turut dituntut dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada negara sebesar Rp 44.269.777.204 dan 30.000 dollar Amerika Serikat (AS) subsider 4 tahun kurungan.

Jaksa KPK menilai SYL terbukti melanggar Pasal 12 huruf e Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Pertama.

SYL dinilai terbukti melakukan pemerasan bersama dua anak buahnya, yakni mantan Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono dan mantan Direktur Alat Pertanian Muhammad Hatta.