SEMARANG, iNews.id – Wanita ditemukan tewas di kamarHotel Johar, Jalan Empu Tantular, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (9/11/2024) sore. Saat ditemukan posisi mayat wanita tersebut berada di kolong tempat tidur.

Diduga wanita itu merupakan korban pembunuhan. Pada tubuh korban ditemukan luka bekas cekikan di leher dan darah mengering di mulut.

Sri Suwarsini, salah satu petugas hotel, mengungkapkan bahwa korban telah menginap di hotel tersebut sejak Selasa (5/11/2024). 

"Itu kan mestinya check out-nya Jumat (8/11/2024) siang. Kita buka-buka tapi dikunci lalu kita biarkan semalam," ujar Sri Suwarsini di lokasi, Sabtu (9/11/2024).

Dia menuturkan, karena tidak ada tanda-tanda aktivitas dari dalam kamar, pihak hotel memutuskan untuk membuka paksa pintu kamar pada Sabtu (9/11/2024) siang dan menemukan jasad korban dalam kondisi mengenaskan.

Penemuan mayat ini kemudian dilaporkan ke polisi. "Tadi pagi baru dibuka pakai kunci duplikat. Room Boy cium bau menyengat kemudian panggil teman baru kelihatan ada jenazah," katanya.

Tim Inafis Polrestabes Semarang yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. 

Ciri-ciri khusus korban antara lain adanya tato burung hantu di salah satu tangannya. Korban diperkirakan telah meninggal beberapa hari lalu mengingat kondisi tubuhnya yang sudah membusuk dan mengeluarkan bau menyengat.

Editor: Kurnia Illahi

Jakarta -

Di sela-sela manyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto ke China, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie bergerak menggali potensi kerja sama dengan perusahaan-perusahaan di China.

Hal itu mencakup dua hal, pertama,yaitu potensi kerja sama untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah murah setiap tahun yang digaungkan Prabowo.

Kedua, menggali potensi kerja sama dengan perusahaan perikanan di China untuk memperjuangkan peningkatan nilai ekspor hasil produksi nelayan Indonesia.

"Kami melihat potensi-potensi untuk membantu pemerintah Indonesia mendorong program-program yang luar biasa untuk mencapai kesejahteraan rakyat, dan juga (mencapai) target perekonomian yang tumbuh (bertahap) 8 persen," ujar Anindya dalam keterangannya, Sabtu (9/11/2024).

Sehubungan dengan program pemerintah pembangunan 3 juta rumah murah setiap tahun, Anindya bersama Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim S. Djojohadikusumo dan Wakil Menteri Perumahan Rakyat Fahri Hamzah, melakukan kunjungan kerja ke CCTC (China Construction Technology Consulting Co Ltd), sebuah perusahaan konsultasi teknologi konstruksi milik pemerintah China, pada Kamis (7/11).

"Dari kunjungan tersebut, kami menjajaki bagaimana memikirkan, baik itu financing (pembiayaan) maupun engineering (alat produksi) sampai kepada skema kerja sama untuk mempercepat atau akselerasi upaya untuk (ketersediaan) tiga juta rumah per tahun," jelas Anindya.

Anindya menilai, program ini merupakan program pemerintah yang sangat diandalkan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau membuat swasembada papan (tempat tinggal).

"Ini (program 3 juta rumah murah per tahun) benar-benar suatu terobosan yang luar biasa dan kami berharap hasilnya bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat luas," kata Anindya.

Di kesempatan terpisah, Anindya bersama dengan Hashim, yang juga merupakan adik kandung dari Presiden Prabowo, menjajaki potensi kerja sama dengan salah satu perusahaan perikanan berteknologi modern di China untuk meningkatkan ekonomi dari sektor perikanan, Jumat (8/11).

Hal itu didasari pada telah ditandatanganinya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan serta UMKM lainnya.

"Dalam rangka Pak Prabowo telah mengampuni sebanyak 6 juta rekening bank dari nelayan dan petani, kami juga melihat apa yang bisa dilakukan oleh nelayan-nelayan Indonesia dalam melakukan ekspor lebih banyak lagi, khususnya ke China," tuturnya.

"Bersamaan dengan itu bagaimana juga kita bisa membawa begitu banyak kemampuan teknologi aset daripada vessel-vessel atau kapal-kapal penangkap ikan China guna meningkatkan hasil produksi nelayan kita," sambung Anindya.

Anindya berharap akan ada skema yang tepat sehingga dapat membantu nelayan untuk menggunakan kapal-kapal penangkap ikan berteknologi modern itu. Ia mencontohkan, dengan menggunakan kapal-kapal tersebut, maka para nelayan bisa membayarnya dengan cara mengekspor produk-produk perikanan seperti ikan, udang, cumi dan juga rumput laut agar bisa memberi kompensasi kepada mitra kerja di China.

"Beli kapal di China dibayar pakai ikan," ujar Anindya.

Ia melihat dengan adanya kerja sama tersebut maka otomatis galangan-galangan kapal atau tempat pembuatan dan perbaikan kapal di Indonesia akan bertumbuh. Jadi walaupun di awal-awal menggunakan produk-produk China, akan tetapi ke depannya diharapkan Tingkat Kandungan (Komponen) Dalam Negeri (TKDN) juga dapat maju.

"Jadi mudah-mudahan itu semua akan bisa menjadi suatu hal yang membawa manfaat sebelum melanjutkan lawatan ke Amerika Serikat sampai ke Peru, Brasil, dan Inggris," tutupnya.

(ily/hns)

Jakarta -

Tantangan tak henti dihadapi oleh Industri Hasil Tembakau (IHT) dalam negeri. Kini, industri yang memiliki kontribusi besar bagi perekonomian nasional ini harus menghadapi ancaman dari Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes) yang mendorong penyeragaman kemasan rokok dengan menghilangkan identitas merek. Di tengah upaya Pemerintah mewujudkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, polemik ini menjadi topik tersendiri yang menarik untuk dibahas.

Berangkat dari fakta tersebut, detikcom menghadirkan acara detikcom Leaders Forum yang bertajuk "Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru". Acara ini digelar dalam rangka membahas tantangan dan peluang yang dihadapi industri tembakau sebagai salah satu pilar penting perekonomian nasional dalam mendukung upaya Pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi 8% di tengah tantangan kebijakan yang ada.

Melalui serangkaian sesi panel dan diskusi interaktif, acara ini mendalami berbagai kontribusi dan signifikansi IHT, serta potensi dampak regulasi terbaru terhadap industri ini dari hulu hingga hilirnya.

detikcom Leaders Forum dibuka oleh CEO detiknetwork Abdul Aziz. Dalam sambutannya, ia mengatakan industri tembakau adalah sektor padat karya yang mempekerjakan lebih dari 6 juta orang di Indonesia. Mulai dari petani tembakau dan cengkih, pekerja, hingga pedagang yang tersebar di seluruh daerah.

Tak hanya itu, lanjut Aziz, IHT juga telah berkontribusi besar bagi Pemerintah Indonesia, terutama dari penerimaan cukai hasil tembakau dan pajak-pajak lainnya. Dengan banyaknya rakyat kecil yang terlibat di dalamnya, industri ini adalah wajah nyata dari ekonomi kerakyatan yang mencakup berbagai lapisan masyarakat.

"Hari ini kami akan memberi ruang untuk diskusi yang berimbang. Kita akan mendengarkan perspektif dari berbagai pihak, mulai dari petani tembakau, pekerja, pedagang, industri, kemudian pengamat ekonomi, hingga pakar hukum. Kami berharap diskusi ini akan menghasilkan pandangan yang lengkap tentang tantangan yang dihadapi oleh industri tembakau beserta dampaknya", ujarnya dalam diskusi detikcom Leaders Forum di Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Membuka sesi diskusi panel, Sekretaris Jenderal DPN Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kusnasi Mudi menegaskan bahwa tembakau merupakan komoditas strategis nasional yang punya peran penting dalam mendorong pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo.

"Karena tembakau ini, selain memiliki nilai ekonomi, juga memberikan dampak sosial di sektor tenaga kerja, termasuk bagi petani tembakau. Dari nilai ekonomi dan sosial itulah kenapa tembakau harus tetap dipertahankan", tuturnya.

Hal yang sama juga diutarakan oleh Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) Sudarto AS. Ia mengatakan bahwa IHT merupakan sektor padat karya yang membutuhkan dukungan dari pemerintah, bukan tekanan dari regulasi yang eksesif, seperti adanya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024), yang merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU 17/2023), serta aturan turunannya melalui Rancangan Permenkes.

"Kami coba terus berpartisipasi dalam proses pembuatan peraturan tersebut, tapi tidak didengar. Setelah ribuan anggota kami turun ke jalan barulah Kementerian Kesehatan mau berdialog," kata Sudarto.

"Ketika itu, seorang direktur Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa pengaturan kemasan polos masih jauh. Dia juga sepakat akan melibatkan RTMM dalam perumusan aturan. Namun sampai sekarang hal ini tidak terjadi," imbuhnya.

Dari sisi industri, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur Adik Dwi Putranto turut memberikan pandangannya. Menurutnya, penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek akan berdampak negatif pada ekonomi dan sosial di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Ia pun memberi masukan kepada Pemerintah.

"Jika mau membuat regulasi harus lewati kajian atau riset, jangan tiba-tiba muncul. IHT ini industri strategis, jadi kalau mau ada regulasi harus betul-betul dengan kajian, riset yang dilakukan bersama dengan stakeholder. Tapi kita tak pernah dilibatkan dalam perumusan regulasi," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Mujiburrohman mengatakan regulasi terkait dengan pengaturan distribusi atau penjualan rokok itu juga ada baiknya selama itu diatur dengan tepat. "Jika tidak, kita khawatir nanti akan ada produk-produk yang ilegal yang tentu akan berdampak kepada para pedagang," ungkapnya.

Dampak ini juga ditekankan oleh Kepala Center of Industry, Trade and Investment di Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugroho. Andry mengatakan, apabila ketentuan dalam PP 28/2024 dan Rancangan Permenkes diberlakukan, maka akan ada dampak negatif hingga Rp308 triliun pada perekonomian nasional.

"Dari sisi penerimaan saja akan ada Rp160,6 triliun yang kemungkinan hilang. Itu setara dengan 7% dari penerimaan perpajakan. Dari sisi tenaga kerja yang kemungkinan akan terdampak itu ada 2,29 juta tenaga kerja," ujar Andry.

Meninjau dari perspektif hukum, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia sekaligus Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani Hikmahanto Juwana menegaskan bahwa sikap Kementerian Kesehatan yang berupaya mengadopsi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) ke dalam regulasi nasional merupakan bentuk penjajahan.

"Hal ini berlawanan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menegakkan kedaulatan Indonesia," tegasnya.

Sebagai informasi, detikcom Leaders Forum adalah platform unik yang mempertemukan para pemimpin dari berbagai bidang untuk mendiskusikan topik-topik relevan. Acara ini tak hanya sekadar forum, tapi juga panggung pertukaran ide, pembelajaran, dan expanding the networking untuk mendapatkan peluang yang merupakan tujuan dari acara ini.

(akn/ega)

Jakarta: Mezzanine adalah penambahan ruang pada rumah tanpa perlu menambah lantai baru. Pembuatan mezzanine relatif lebih murah karena tidak memerlukan renovasi besar-besaran. kamu hanya perlu mencari bagian rumah yang memungkinkan untuk dibangun mezzanine.

Mezzanine biasanya digunakan untuk memperluas ruang yang terbatas, terutama di daerah perkotaan. Jika berencana membuat mezzanine, berikut adalah perkiraan biaya yang perlu kamu persiapkan.

Harga membuat mezzanine terbaru 2024

1. Rangka lantai mezzanine: Rp500 ribu per meter
2. Tangga untuk mezzanine: Rp300 ribu per meter
3. Pagar untuk pinggiran mezzanine: Rp200 ribu per meter
4. Konstruksi pagar dan lainnya: Rp3 juta.

Selain biaya material, kamu juga perlu memperhitungkan biaya tenaga kerja dan perizinan. Biaya tenaga kerja bervariasi tergantung pada kerumitan dan luas mezzanine yang dibangun.

Baca juga: Keuntungan dan Tantangan Membangun Mezzanine

Berikut adalah contoh biaya pembuatan mezzanine dengan ukuran 3 x 4 meter:

1. Rangka lantai: Rp500 ribu x 3 x 4 = Rp6 juta.
2. Tangga: Rp300 ribu x 2 = Rp600 ribu.
3. Pagar: Rp200 ribu x 4 = Rp800 ribu.
4. Konstruksi pagar dan lainnya: Rp3 juta.

Dengan demikian, total biaya pembuatan mezzanine tersebut adalah Rp10.400.000.

Namun, perlu diingat bahwa biaya ini hanya perkiraan dan dapat berubah tergantung pada bahan yang digunakan, kerumitan desain, dan lokasi pembangunan. Untuk mendapatkan perkiraan biaya yang lebih akurat, disarankan untuk berkonsultasi dengan kontraktor atau ahli bangunan. (Ridini Batmaro)

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KIE)

Jakarta: Lemari di kamar tidur cenderung menjadi salah satu tempat penyimpanan terbesar di rumah. Dengan banyaknya ruang penyimpanan, lemari kamar tidur dapat menjadi tempat pembuangan barang-barang yang mungkin tidak seharusnya ada di sana.

DikutipReal Simple, barang-barang ini seharusnya disingkirkan dari lemari kamar tidur agar ruangan tampak lebih luas. Jika kekurangan ruang penyimpanan di rumah, kamu mungkin perlu mempertimbangkan beberapa tips ini.

Barang yang tidak boleh disimpan di lemari kamar tidur

1. Sepatu

Hord menyarankan agar kamu menyimpan sepatu berat, seperti sepatu bot dekat pintu masuk rumah. Pilah juga tempat penyimpanan sepatu di lemari kamar tidur untuk sepatu khusus untuk acara tertentu.

2. Tas tangan

Peletakkan barang-barang di tempat yang akan digunakan, seperti tas tangan hanya digunakan saat kamu bepergian. Pendiri perusahaan penataan rumah The Tribalist, Jill Czarnik menyarankan apabila koleksi tas terlalu banyak untuk lemari pintu masuk rumah, pilih untuk menyimpan tas yang biasa dipakai sehari-hari di sana dan simpan tas yang jarang digunakan di lemari kamar tidur.

3. Pakaian luar dan aksesoris

Mantel, jaket, hingga aksesoris, seperti topi perlu disimpan di tempat yang akan digunakan di area pintu masuk, ruang penyimpanan, atau lemari mantel. Kamu bisa sisakan lebih banyak ruang di lemari kamar tidur untuk barang-barang lainnya.

4. Makanan

Makanan yang disimpan dapat mengundang serangga masuk ke lemari. Hal ini bisa merusak pakaian sehingga jauhkan makanan dari lemari. Jika perlu menyimpan sejumlah makanan, pilihlah makanan kaleng atau gunakan wadah plastik kedap udara.

5. Produk kecantikan

Produk-produk ini bisa saja tumpah atau pecah sehingga berpotensi merusak pakaian yang disimpan. Cobalah cari tempat penyimpanan di kamar mandi untuk perlengkapan mandi, seperti sampo hingga parfum. Pakar organisator profesional Jamie Hord menyarankan untuk menggunakan wadah penyimpan supaya tetap aman dari tumpahan.

Baca juga: 10 Desain Kamar Anak Estetik

6. Cucian kotor

Keranjang pakaian memang masuk akal untuk diletakkan di dalam atau di dekat lemari. Namun, Hord memperingatkan agar tidak meletakkan keranjang pakaian di dalam lemari agar terhindar dari bau apek.

Coba pertimbangkan untuk membeli keranjang dengan tutup untuk menutupi sebagian bau apek, mencuci pakaian lebih sering, atau memindahkan keranjang ke tempat yang lebih terbuka atau ruang cuci.

7. Sekumpulan barang

Jika barang-barang setumpuk permainan papan hingga produk pembersih tidak dapat menemukan tempat lain, Hord mengatakan buatlah area di lemari sehingga barang-barang acak tidak tercampur dengan pakaian bersih.

Kamu bisa menggunakan tempat sampah di bagian bawah lemari untuk menyimpan produk pembersih ataupun menggunakan rak di bagian atas lemari untuk permainan papan.

8. Pakaian yang tidak dikenakan

Czarnik menyarankan jangan ragu menyingkirkan barang-barang yang tidak terpakai. Tujuannya agar tidak menghabiskan tempat di lemari. (Theresia Vania Somawidjaja)

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KIE)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto berencana menghapus tagih utang bagi pelaku usaha kecil mikro menengah (UMKM), petani, dan nelayan. Terkait hal tersebut, OJK menyampaikan pemerintah tengah mengodok aturan tersebut.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan pemerintah telah membahas terkait rencana pemutihan utang itu lebih lanjut. Aturan tersebut nantinya akan mengatur tentang kriteria penerima, seperti nominal dan jangka waktu kredit.

"Hal-hal ini sudah dilakukan rumusannya dengan pemerintah secara khusus oleh Kementerian Keuangan. Saat ini tentu sedang disusun payung hukum yang tepat untuk hal itu, antara lain mencakup aspek kriteria nominal dan jangka waktu serta asesmen cakupan data yang akan menjadi target dari kebijakan ini," kata Mahendra dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring, Jumat (1/11/2024) kemarin.

Dia menjelaskan, penghapusan utang tersebut sebenarnya telah tercantum dalam Undang Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Melalui UU tersebut, penghapusan buku maupun utang bagi UMKM dapat dilakukan baik oleh bank-bank milik negara maupun yang bukan.

Untuk itu, dia menilai rencana tersebut sudah tepat lantaran sesuai dengan amanat dengan UU P2SK. Dia pun berharap agar kebijakan tersebut tidak memakan waktu lama.

"Kami harapkan dapat dilaksanakan dengan waktu yang tidak lama karena sebenarnya sejak dari undang-undang itu sendiri sampai sekarang sudah hampir 2 tahun diterbitkan, tapi peraturan mengenai hal ini masih dirumuskan. Kami berharap tidak lama lagi karena memang hal tadi baik bagi keseluruhan kondisi UMKM, tentu petani dan nelayan," terangnya.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan pihaknya terus terlibat aktif mengawal perumusan untuk terkait hal tersebut. Dia menerangkan OJK sudah terlibat pembahasan penyusunan rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan peraturan lainnya.

"Memang OJK selama ini terus terlibat aktif dalam membahas isu-isu baik di industri keuangan maupun yang di masyarakat dan berkaitannya dengan wacana pemerintah terkait penghapus bukuan maupun penghapus tagihan utang untuk debitur UMKM, OJK telah mengikuti pembahasan penyusunan rpp dan peraturan lainnya yang akan diterbitkan pemerintah," katanya.

Rencana penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) untuk pemutihan utang UMKM, petani dan nelayan disampaikan Hasyim Djojohadikusumo dalam Diskusi Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10).

Adik dari Prabowo itu berkata Perpres ini sedang disiapkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Hal itu untuk menghindari UMKM, petani dan nelayan terhindar dari jebakan pinjaman online (pinjol) dan rentenir.

"Ada jutaan petani dan nelayan yang terbebani utang lama. Ada utang yang sudah dua puluh tahun lalu, ada yang dari tahun 1998, ada juga yang dari 2008. Sekitar 5-6 juta petani dan nelayan terpaksa beralih ke rentenir serta pinjol karena tidak bisa

(kil/kil)

Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan merespons terkait rencana Presiden Prabowo Subianto yang menerbitkan kebijakan pemutihan utang untuk UMKM, petani, serta nelayan. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyebut pemerintah tengah menyusun payung hukum terkait kebijakan itu.

Mahendra mengatakan pemerintah telah membahas terkait rencana pemutihan utang itu lebih lanjut. Aturan tersebut nantinya akan mengatur tentang kriteria penerima, seperti nominal dan jangka waktu kredit.

"Hal-hal ini sudah dilakukan rumusannya, sedang dilakukan rumusannya dengan pemerintah secara khusus oleh Kementerian Keuangan. Saat ini tentu sedang disusun payung hukum yang tepat untuk hal itu, antara lain mencakup aspek kriteria nominal dan jangka waktu serta asesmen cakupan data yang akan menjadi target dari kebijakan ini," kata Mahendra dalam Konferensi Pers yang disiarkan secara daring, Jumat (1/11/2024).

Dia menjelaskan penghapusan utang tersebut sebenarnya telah tercantum dalam Undang Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Melalui UU tersebut, penghapusan buku maupun utang tersebut dapat dilakukan baik oleh bank-bank milik negara maupun yang bukan.

Untuk itu, dia menilai rencana tersebut sudah tepat lantaran sesuai dengan amanat dengan UU P2SK. Dia pun berharap agar kebijakan tersebut tidak memakan waktu lama.

"Kami harapkan dapat dilaksanakan dengan waktu yang tidak lama karena sebenarnya sejak dari undang-undang itu sendiri sampai sekarang sudah hampir 2 tahun diterbitkan, tapi peraturan mengenai hal ini masih dirumuskan. Kami berharap tidak lama lagi karena memang hal tadi baik bagi keseluruhan kondisi UMKM, tentu petani dan nelayan," terangnya.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Eae mengatakan OJK terus terlibat aktif mengawal perumusan untuk terkait hal tersebut. Dia menerangkan OJK sudah terlibat pembahasan penyusunan rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan peraturan lainnya.

"Memang OJK selama ini terus terlibat aktif dalam membahas isu-isu serta keuangan terkini yang ada disoroti masyarakat dan berkaitannya dengan wacana pemerintah terkait penghapus bukuan maupun penghapus tagihan utang untuk debitur UMKM OJK telah mengikuti pembahasan penyusunan rpp dan peraturan lainnya yang akan diterbitkan pemerintah," katanya.

Kabar rencana penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) untuk pemutihan utang UMKM, petani dan nelayan disampaikan Hasyim Djojohadikusumo dalam Diskusi Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10).

Adik dari Prabowo itu berkata Perpres ini sedang disiapkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Hal itu untuk menghindari UMKM, petani dan nelayan terhindar dari jebakan pinjaman online (pinjol) dan rentenir.

"Ada jutaan petani dan nelayan yang terbebani utang lama. Ada utang yang sudah dua puluh tahun lalu, ada yang dari tahun 1998, ada juga yang dari 2008. Sekitar 5-6 juta petani dan nelayan terpaksa beralih ke rentenir serta pinjol karena tidak bisa pinjam uang dari bank," ujar Hashim.

Lihat Video: OJK Blokir 6.000 Akun yang Terlibat Judi Online

[Gambas:Video 20detik]

(ily/kil)

Jakarta -

Kementerian Koperasi (KemenKop) tengah menggodok draft usulan untuk penghapusan utang atau kredit macet petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) melalui koperasi.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan, saat ini draft usulan tersebut tengah dalam proses penyusunan. Usai draft tersebut rampung, ia akan bersurat ke Presiden Prabowo Subianto.

"Kita akan mengupayakan draftnya segera, suratnya saya mau disusun untuk disampaikan ke Pak Presiden (Prabowo)," kata Budi, di Kantor Kementerian Koperasi, Kuningan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Budi menjelaskan, utang tersebut merupakan utang lama dari Kredit Usaha Tani (KUT) sejak tahun 1998-1999. Adapun angka dari kredit macet tersebut mencapai Rp 8,3 triliun dari 6 juta petani.

"Jadi sekitar kira-kira satu petani itu Rp 1,3 juta per orang. Nah ini kan bagian dari upaya pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan orang. Kalau punya utang kan beban dan itu utang sudah hampir 26 tahun. Dan menurut hemat kami, kita dukung kebijakan pemerintah untuk menghapuskan," ujarnya.

Di samping itu, ke depan ia juga berharap agar koperasi bisa lebih bankable dan lebih mudah diakses masyarakat. Dengan demikian, bisa dibuka pengambilan kredit lewat koperasi.

Sebagai tambahan informasi, Presiden Prabowo Subianto berencana mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk menghapuskan utang pada petani, nelayan, hingga pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Tujuannya guna memulihkan akses penyaluran kredit dan menghindarkan petani hingga nelayan terjebak pinjaman online (pinjol) dan rentenir.

"Ada jutaan petani dan nelayan yang terbebani utang lama. Ada utang yang sudah dua puluh tahun lalu, ada yang dari tahun 1998, ada juga yang dari 2008. Sekitar 5-6 juta petani dan nelayan terpaksa beralih ke rentenir serta pinjaman online (pinjol), karena tidak bisa pinjam uang dari bank," ujar adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo dalam Diskusi Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

Hashim menyampaikan, semua utang ini sebenarnya telah dihapusbukukan sejak lama dan telah diganti oleh asuransi perbankan. Namun, hak tagih dari bank terhadap jutaan petani dan nelayan ini belum dihapuskan. Efeknya, hingga saat ini jutaan petani dan nelayan memiliki masalah pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Waktu itu saya sampaikan ke Bapak Presiden Prabowo bahwa ini harus diubah. Mungkin minggu depan Pak Prabowo akan tanda tangan Perpres pemutihan, sedang disiapkan Menteri Hukum Pak Supratman sesuai dengan Undang-undang. Saya berharap masyarakat mendapat kesempatan pinjam lagi ke bank. Itu salah satu langkah pengentasan kemiskinan. Dengan demikian 30-40 juta manusia akan dapat dampak yang positif ke depannya," pungkas Hashim.

Lihat Video: Pantun Penutup Budi Arie saat Lepas Jabatan Menkominfo

[Gambas:Video 20detik]

(shc/kil)

Jakarta -

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI buka suara terkait rencana pemerintahan Prabowo Subianto menerbitkan kebijakan pemutihan utang untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), petani, serta nelayan.

Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan kebijakan tersebut sudah lama ditunggu-tunggu untuk dijalankan. Hanya saja belum dieksekusi karena aturan yang ada saat ini bisa dikategorikannya sebagai kerugian negara.

"Sebenarnya kebijakan tentang bank-bank BUMN boleh melakukan hapus tagih, itu sebenarnya sudah ditunggu-tunggu. Selama ini tidak berani melakukan itu karena masih ada berbagai aturan yang mengkategorikan itu bisa jadi masuk kerugian negara. Jadi intinya kebijakan hapus tagih terutama untuk UMKM itu memang ditunggu oleh Himbara," kata Sunarso dalam konferensi pers virtual, Rabu (30/10/2024).

Sunarso menyebut yang paling penting saat ini adalah menetapkan kriteria siapa saja yang bisa dihapus tagih. Hal itu agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan moral hazard.

"Sekarang yang paling penting adalah penetapan tentang kriterianya seperti apa yang bisa dihapus tagih, itu agar tidak menimbulkan moral hazard," ucapnya.

Terkait dampaknya ke BRI, kata Sunarso, sepanjang tidak menimbulkan moral hazard pihaknya akan menghitungnya terhadap kinerja keuangan BRI yang nantinya masuk dalam perencanaan keuangan tahun depan ketika diberlakukannya kebijakan ini.

Paling penting menurutnya dari kebijakan ini adalah bisa memberikan akses pembiayaan bagi para UMKM, petani dan nelayan.

"Dan yang perlu dijaga adalah moral hazard, jangan sampai terjadi moral hazard, dimanfaatkan oleh niat-niat yang tidak baik," tegasnya.

Kabar rencana penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) untuk pemutihan utang UMKM, petani dan nelayan disampaikan Hasyim Djojohadikusumo dalam Diskusi Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10).

Adik dari Prabowo itu berkata Perpres ini sedang disiapkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Hal itu untuk menghindari UMKM, petani dan nelayan terhindar dari jebakan pinjaman online (pinjol) dan rentenir.

"Ada jutaan petani dan nelayan yang terbebani utang lama. Ada utang yang sudah dua puluh tahun lalu, ada yang dari tahun 1998, ada juga yang dari 2008. Sekitar 5-6 juta petani dan nelayan terpaksa beralih ke rentenir serta pinjol karena tidak bisa pinjam uang dari bank," ujar Hashim.

(aid/das)

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) Indonesia mengumumkan struktur organisasi baru di bawah Ketua Umum Anindya Bakrie . Sejumlah tokoh politik, pengusaha ulung, hingga selebriti turut jadi bagian organisasi pengusaha tersebut.

Ketua Umum Kadin, Anindya Bakrie mengatakan 70% pengurus lama sudah ikut bergabung dalam struktur kepengurusan yang baru. "Pengurus lama sudah ada 70% yang sudah bergabung, sisanya tinggal menunggu waktu," kata Anindya di Menara Kadin, Rabu (23/10/2024).

Beberapa tokoh politik yang ikut masuk dalam struktur organisasi yang baru ini, mulai dari Mantan Ketua MPR Bambang Soesatyo, Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Abu Rizal Bakrie, hingga adik Kandung Prabowo Subianto sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo.

Sosok selebriti Tanah Air seperti Rafi Ahmad juga ikut menjadi bagian dari kepengurusan organisasi pengusaha terbesar di Indonesia itu. Nama lain yang juga familar adalah mantan pengacara Jessica Kumala Wongso dalam kasus kopi sianida, Otto Hasibuan.

"Insya Allah pada Desember pengurus pleno sudah selesai dan akan dilantik pada Desember dan Insya Allah bisa dihadiri Presiden," kata Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi dan Komunikasi Kadin Indonesia Erwin Aksa.

Berikut daftar pengurus Kadin Indonesia dibawah Ketua Umum Anindya Bakrie:

Dewan Kehormatan Kadin Indonesia
- Ketua: Rosan P. Roeslani

Anggota:
- Aburizal Bakrie
- Mohammad S. Hidayat
- Suryo Bambang Sulistio
- Adi Putra Tahir

Dewan Penasihat:
- Ketua: Hashim Djojohadikusumo

Wakil Ketua
- Sharif Cicip Sutardjo
- Edhie Baskoro Yudhoyono
- Wishnu Wardhana

Dewan Usaha
Ketua: Chairul Tanjung
Wakil Ketua:
- Abdul Latif
- Fuad Hasan

Dewan Pertimbangan
Ketua: Arsjad Rasjid

Dewan Pengurus
Ketua Umum Kadin Indonesia:
- Anindya Bakrie

Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah
- WKU I Bidang Organisasi: Taufan Eko Nugroho Rotorasiko
- WKU II Bidang Pengembangan Asosiasi/Himpunan/Anggota (Asosiasi Luar Biasa/ALB): Benny Soetrisno

WKU III Bidang Keanggotaan: Widyanto Saputro
- WKU IV Bidang Komunikasi dan Informatika: Clarissa Tanoesoedibjo
- WKU V Bidang Pemberdayaan Daerah: Kukrit Wicaksono
- WKU VI Bidang Penyelenggara Acara: Ria
Wakil Ketua Umum Wilayah
- WKU Bidang Sumatra 1: Ivan Batubara
- WKU Bidang Sumatra 2: John Keneddy Aritonang
- WKU Wilayah Khusus Jakarta, Banten, Jawa Barat: Agung Suryamal Sutisna
- WKU Wilayah Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur: Irwan Ardi Hasman
- WKU Wilayah Bali, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara: Amirullah Abbas
- WKU Wilayah Kalimantan: Andi Yuslim Patawari
- WKU Wilayah Sulawesi: Zulkarnain Arief
- WKU Wilayah Perbatasan: Eddy Suryadi
- WKU Wilayah Papua: TBD

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Perekonomian: Franky O. Wijaya

- WKU Bidang Perdagangan: Timothy Savitri
- WKU Bidang Perindustrian: Saleh Husin
- WKU Bidang Perkebunan: Arief Rachmat
- WKU Bidang BUMN: Kartika Wirjoatmodjo
- WKU Bidang Kebijakan Fiskal dan Moneter: Kamarussamad
- WKU Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi: Aviliani
- WKU Bidang Perencanaan Nasional: Bayu Priawan Djokosoetono
- WKU Bidang Agraria dan Tata Ruang: Sanny Iskandar
- WKU Bidang Regulasi dan Jasa Keuangan: Melchias Mekeng
- WKU Bidang Pembiayaan dan Industri Perbankan: Tigor M. Siahaan
- WKU Bidang Vokasi: TBD

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pangan: Mulyadi Jayabaya
- WKU Bidang Kelautan dan Perikanan: Yugi Prayanto
- WKU Bidang Pertanian: TBD
- WKU Bidang Peternakan: TBD

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri: James Riady
- WKU Bidang Perdagangan dan Perjanjian Luar Negeri: Pahala Mansury
- WKU Bidang Infrastruktur: Rico Rustombi
- WKU Bidang Pekerjaan Umum: Tri Widjajanto
- WKU Bidang Rekayasa Industri: Afifuddin Suhaeli Kalla
- WKU Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dan Industri: Akhmad Ma'ruf Maulana
- WKU Bidang Pembangunan dan Pengembangan Desa Tertinggal: Thomas Djusman
- WKU Bidang Perhubungan: TBD

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Investasi, Hilirisasi, dan Lingkungan Hidup
- Bobby Gafur Umar
- WKU Bidang Investasi: Eka Satria
- WKU Bidang Hilirisasi: Tony Wenas
- WKU Bidang Industri Hijau: Halim Kalla
- WKU Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral: Aryo Djojohadikusumo

WKU Bidang Pengembangan Industri Strategis: Rakhmat Harsono
- WKU Bidang Ekonomi Kreatif: Raffi Ahmad
- WKU Bidang Kehutanan: Anderson Tanoto
- WKU Bidang Kewirausahaan: TBD
- WKU Bidang Lingkungan Hidup: Dharsono Hartanto

Wakil Ketua Umum Bidang Sosial: Dyah Anita Prihapsari
- WKU Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana: Suryani Motik
- WKU Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Tatyana Sentani Sutara
- WKU Bidang Industri Olahraga: Pieter Tanuri
- WKU Bidang Pariwisata: Raty Ning
- WKU Bidang Haji, Umrah, dan Wisata Halal: Muhammad Kharniadhif Kasyfillah

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Koperasi dan UMKM: Nurdin Halid
- WKU Bidang Koperasi: Agung Sudjatmiko
- WKU Bidang Usaha Kecil Menengah: Zaenal Bintang
- WKU Bidang Kewirausahaan UMKM: Raden Tedy
- WKU Bidang Usaha Mikro: Idris Laena
- WKU Bidang Teknologi Transfer dan Digital: Teguh Ananta Wikrama

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Shinta Widjaja Kandani
- WKU Bidang Kebudayaan: TBD
- WKU Bidang Ketenagakerjaan: Subcan Gatot
- WKU Bidang Kesehatan: David Lutama
- WKU Bidang Pengembangan SDM Kesehatan: Agung Efriyo Hadi
- WKU Bidang Pendidikan Tinggi dan Sains: Arini Ninin Subianto
- WKU Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah: Muhdar

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Bambang Soesatyo
- WKU Bidang Politik: Firman Soebagyo
- WKU Bidang Antar Lembaga: Junaidi Elvis
- WKU Bidang Keamanan: Andi Rachmat

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Hukum dan HAM: Azis Syamsuddin
- WKU Bidang Hukum dan HAM: Otto Hasibuan
- WKU Bidang Legislasi dan Regulasi: Rano Alfath

Kepala Badan
- Kepala Badan Ekosistem Digital: Pandu Sjahrir
- Kepala Badan Pengembangan Ekosistem Perfilman dan Animasi: Arifathul Yaqin Hidayat
- Kepala Badan Riset dan Teknologi: Ilham A. Habibie
- Kepala Badan Hubungan Legislatif: Adisatryo Sulisto
- Kepala Badan Pangan Nasional: Arief Prasetyo.

Bobby, kucing Presiden Prabowo 'nyusul' ke Istana Negara. Ia yang sebelumnya selalu berada di ruang kerja Prabowo di Kertanegara, hari ini ikut berangkat ke Istana Negara.

Unggahan itu dibagikan oleh Anindya Bakrie yang diundang ke istana pada acara pisah sambut Presiden ke-7 Jokowi ke Presiden Prabowo.

"Di Istana menunggu RI 1 bersama @bobbykertanegara," tulis Anindya, di akun instagramnya, dilihat Minggu (20/10).

Pada foto yang diunggah Anindya, Bobby berada di sebuah kereta bayi yang berinisial BK, dengan Bobby Kertanegara tertulis di bawahnya.

Sementara akun @bobbykertanegara, akun yang menampilkan kegiatan kucing Prabowo, mengunggah sebuah video di mana Prabowo yang masih mengenakan pakaian pelantikannya bermain dengan Bobby.

Prabowo mengelus kucingnya. Ia lalu menunjuk salah satu sudut ruangan sambil berkata.

"Bobby mau lihat kamar Bobby?," kata Prabowo pada video tersebut.

Jakarta -

Wakil Menteri Investasi/Wakil Kepala BKPM Yuliot Tanjung bersama pengusaha Todo Tua Pasaribu menyambangi kediaman presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (15/10) kemarin.

Dalam kesempatan ini, Todo Tua yang juga sempat menjabat sebagai Wakil Sekretaris TKN Prabowo-Gibran selama Pilpres 2024 kemarin memberi kode bahwa mereka akan menjabat di Kementerian Investasi/BKPM.

"Jadi tadi kami berdua, tadi kami sudah bertemu dengan bapak presiden, secara prinsip bapak presiden meminta kami membantu beliau dalam pemerintahan berikutnya. Kemudian pesan yang disampaikan bapak presiden adalah untuk kita bagaimana bisa menciptakan iklim investasi yang baik," kata Todo Tua kepada awak media.

Sementara itu Wakil Menteri Investasi/Wakil Kepala BKPM Yuliot menambahkan mereka juga mendapat arahan untuk memangkas regulasi terkait kegiatan berusaha. Sebab menurut Presiden terpilih sampai saat ini masih banyak regulasi di RI yang malah menghambat kegiatan berusaha.

"Tadi kami mendapatkan arahan dari Presiden terpilih, arahnya adalah bagaimana kita menyederhanakan regulasi terhadap pelaksanaan kegiatan berusaha," kata Yuliot.

"Selama ini untuk pelaksanaan kegiatan berusaha masih cukup panjang prosesnya, minta disederhanakan. Dengan adanya penyederhanaan tersebut, kita akan meningkatkan eskalasi kegiatan ekonomi, termasuk hilirisasi yang disampaikan oleh Presiden terpilih," terangnya lagi.

Profil 2 Wakil Menteri Investasi Prabowo-Gibran:

1. Yuliot Tanjung

Dalam catatan detikcom, sebelum dilantik sebagai Wakil Menteri Investasi, Yuliot menempati jabatan fungsional sebagai Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Utama Kementerian Investasi/BKPM. Sebelumnya, Yuliot menjabat sebagai Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sejak September 2023 hingga Juni 2024.

Semasa di Kedeputian tersebut, Yuliot fokus pada pencapaian realisasi investasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan investasi yang dihadapi oleh perusahaan. Sebelumnya, Yuliot pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal sejak Oktober 2020-September 2023.

Karier Yuliot semasa di Kementerian Investasi/BKPM berawal pada 1988, yang kemudian menjabat sebagai Kepala Kantor Perwakilan BKPM di Taiwan, Kepala Biro Perencanaan dan Informasi, Direktur Promosi Dalam Negeri, Direktur Pengendalian Pelaksanaan Wilayah II, dan Direktur Deregulasi.

Lahir di Padang Panjang, 7 Oktober 1963, Yuliot merupakan lulusan sarjana Produksi Ternak Universitas Andalas dan Magister Manajemen Sekolah Tinggi Manajemen PPM.

2. Todo Tua Pasaribu

Dalam akun LinkedIn miliknya, Todo Tua tengah menjabat sebagai Chief Executive Officer Bomba Group sejak Februari 2021 hingga saat ini.

Sebelumnya, ia sempat menjabat sebagai Director di PT Thopas Artha Nauli sejak Februari 2016 hingga saat ini. Sebelumnya lagi menjabat sebagai Director PT Chatura Indonesia sejak Agustus 2012 hingga 2023 kemarin.

Kemudian dirinya juga sempat menjabat sebagai Operations Manager di PT Jagad Energi pada Agustus 2005-Agustus 2009. Perihal ini dipertegas kembali dalam situs resmi Baru Gold Corp, salah satu perusahaan yang diduga sempat ia pimpin.

"Beliau memiliki pengalaman luas selama lebih dari 15 tahun di Industri Keuangan, Pertambangan dan Ketenagalistrikan Indonesia termasuk menjadi Direktur, Komisaris, Anggota Dewan Penasihat, dan Analis Bisnis di berbagai perusahaan besar," tulis Baru Gold Corp dalam situsnya.

"Jabatan yang pernah dijabat sebelumnya antara lain Direktur PT. Priamanaya Internasional, PT Pundimas Chatura Indonesia (Chatura), PT Katingan Ria, PT Rezeki Bersama Teknologi (Finplus) dan Grup Thopas Indonesia (Thopasindo)," terang situs itu lagi.

Di luar itu, Todo Tua Pasaribu juga tercatat sempat tergabung dalam anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dan Kamar Dagang Indonesia (Kadin).

(fdl/fdl)