Jakarta -

Di sela-sela manyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto ke China, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie bergerak menggali potensi kerja sama dengan perusahaan-perusahaan di China.

Hal itu mencakup dua hal, pertama,yaitu potensi kerja sama untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah murah setiap tahun yang digaungkan Prabowo.

Kedua, menggali potensi kerja sama dengan perusahaan perikanan di China untuk memperjuangkan peningkatan nilai ekspor hasil produksi nelayan Indonesia.

"Kami melihat potensi-potensi untuk membantu pemerintah Indonesia mendorong program-program yang luar biasa untuk mencapai kesejahteraan rakyat, dan juga (mencapai) target perekonomian yang tumbuh (bertahap) 8 persen," ujar Anindya dalam keterangannya, Sabtu (9/11/2024).

Sehubungan dengan program pemerintah pembangunan 3 juta rumah murah setiap tahun, Anindya bersama Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim S. Djojohadikusumo dan Wakil Menteri Perumahan Rakyat Fahri Hamzah, melakukan kunjungan kerja ke CCTC (China Construction Technology Consulting Co Ltd), sebuah perusahaan konsultasi teknologi konstruksi milik pemerintah China, pada Kamis (7/11).

"Dari kunjungan tersebut, kami menjajaki bagaimana memikirkan, baik itu financing (pembiayaan) maupun engineering (alat produksi) sampai kepada skema kerja sama untuk mempercepat atau akselerasi upaya untuk (ketersediaan) tiga juta rumah per tahun," jelas Anindya.

Anindya menilai, program ini merupakan program pemerintah yang sangat diandalkan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau membuat swasembada papan (tempat tinggal).

"Ini (program 3 juta rumah murah per tahun) benar-benar suatu terobosan yang luar biasa dan kami berharap hasilnya bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat luas," kata Anindya.

Di kesempatan terpisah, Anindya bersama dengan Hashim, yang juga merupakan adik kandung dari Presiden Prabowo, menjajaki potensi kerja sama dengan salah satu perusahaan perikanan berteknologi modern di China untuk meningkatkan ekonomi dari sektor perikanan, Jumat (8/11).

Hal itu didasari pada telah ditandatanganinya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan serta UMKM lainnya.

"Dalam rangka Pak Prabowo telah mengampuni sebanyak 6 juta rekening bank dari nelayan dan petani, kami juga melihat apa yang bisa dilakukan oleh nelayan-nelayan Indonesia dalam melakukan ekspor lebih banyak lagi, khususnya ke China," tuturnya.

"Bersamaan dengan itu bagaimana juga kita bisa membawa begitu banyak kemampuan teknologi aset daripada vessel-vessel atau kapal-kapal penangkap ikan China guna meningkatkan hasil produksi nelayan kita," sambung Anindya.

Anindya berharap akan ada skema yang tepat sehingga dapat membantu nelayan untuk menggunakan kapal-kapal penangkap ikan berteknologi modern itu. Ia mencontohkan, dengan menggunakan kapal-kapal tersebut, maka para nelayan bisa membayarnya dengan cara mengekspor produk-produk perikanan seperti ikan, udang, cumi dan juga rumput laut agar bisa memberi kompensasi kepada mitra kerja di China.

"Beli kapal di China dibayar pakai ikan," ujar Anindya.

Ia melihat dengan adanya kerja sama tersebut maka otomatis galangan-galangan kapal atau tempat pembuatan dan perbaikan kapal di Indonesia akan bertumbuh. Jadi walaupun di awal-awal menggunakan produk-produk China, akan tetapi ke depannya diharapkan Tingkat Kandungan (Komponen) Dalam Negeri (TKDN) juga dapat maju.

"Jadi mudah-mudahan itu semua akan bisa menjadi suatu hal yang membawa manfaat sebelum melanjutkan lawatan ke Amerika Serikat sampai ke Peru, Brasil, dan Inggris," tutupnya.

(ily/hns)

Jakarta -

Tantangan tak henti dihadapi oleh Industri Hasil Tembakau (IHT) dalam negeri. Kini, industri yang memiliki kontribusi besar bagi perekonomian nasional ini harus menghadapi ancaman dari Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes) yang mendorong penyeragaman kemasan rokok dengan menghilangkan identitas merek. Di tengah upaya Pemerintah mewujudkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, polemik ini menjadi topik tersendiri yang menarik untuk dibahas.

Berangkat dari fakta tersebut, detikcom menghadirkan acara detikcom Leaders Forum yang bertajuk "Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru". Acara ini digelar dalam rangka membahas tantangan dan peluang yang dihadapi industri tembakau sebagai salah satu pilar penting perekonomian nasional dalam mendukung upaya Pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi 8% di tengah tantangan kebijakan yang ada.

Melalui serangkaian sesi panel dan diskusi interaktif, acara ini mendalami berbagai kontribusi dan signifikansi IHT, serta potensi dampak regulasi terbaru terhadap industri ini dari hulu hingga hilirnya.

detikcom Leaders Forum dibuka oleh CEO detiknetwork Abdul Aziz. Dalam sambutannya, ia mengatakan industri tembakau adalah sektor padat karya yang mempekerjakan lebih dari 6 juta orang di Indonesia. Mulai dari petani tembakau dan cengkih, pekerja, hingga pedagang yang tersebar di seluruh daerah.

Tak hanya itu, lanjut Aziz, IHT juga telah berkontribusi besar bagi Pemerintah Indonesia, terutama dari penerimaan cukai hasil tembakau dan pajak-pajak lainnya. Dengan banyaknya rakyat kecil yang terlibat di dalamnya, industri ini adalah wajah nyata dari ekonomi kerakyatan yang mencakup berbagai lapisan masyarakat.

"Hari ini kami akan memberi ruang untuk diskusi yang berimbang. Kita akan mendengarkan perspektif dari berbagai pihak, mulai dari petani tembakau, pekerja, pedagang, industri, kemudian pengamat ekonomi, hingga pakar hukum. Kami berharap diskusi ini akan menghasilkan pandangan yang lengkap tentang tantangan yang dihadapi oleh industri tembakau beserta dampaknya", ujarnya dalam diskusi detikcom Leaders Forum di Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Membuka sesi diskusi panel, Sekretaris Jenderal DPN Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kusnasi Mudi menegaskan bahwa tembakau merupakan komoditas strategis nasional yang punya peran penting dalam mendorong pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo.

"Karena tembakau ini, selain memiliki nilai ekonomi, juga memberikan dampak sosial di sektor tenaga kerja, termasuk bagi petani tembakau. Dari nilai ekonomi dan sosial itulah kenapa tembakau harus tetap dipertahankan", tuturnya.

Hal yang sama juga diutarakan oleh Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) Sudarto AS. Ia mengatakan bahwa IHT merupakan sektor padat karya yang membutuhkan dukungan dari pemerintah, bukan tekanan dari regulasi yang eksesif, seperti adanya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024), yang merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU 17/2023), serta aturan turunannya melalui Rancangan Permenkes.

"Kami coba terus berpartisipasi dalam proses pembuatan peraturan tersebut, tapi tidak didengar. Setelah ribuan anggota kami turun ke jalan barulah Kementerian Kesehatan mau berdialog," kata Sudarto.

"Ketika itu, seorang direktur Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa pengaturan kemasan polos masih jauh. Dia juga sepakat akan melibatkan RTMM dalam perumusan aturan. Namun sampai sekarang hal ini tidak terjadi," imbuhnya.

Dari sisi industri, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur Adik Dwi Putranto turut memberikan pandangannya. Menurutnya, penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek akan berdampak negatif pada ekonomi dan sosial di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Ia pun memberi masukan kepada Pemerintah.

"Jika mau membuat regulasi harus lewati kajian atau riset, jangan tiba-tiba muncul. IHT ini industri strategis, jadi kalau mau ada regulasi harus betul-betul dengan kajian, riset yang dilakukan bersama dengan stakeholder. Tapi kita tak pernah dilibatkan dalam perumusan regulasi," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Mujiburrohman mengatakan regulasi terkait dengan pengaturan distribusi atau penjualan rokok itu juga ada baiknya selama itu diatur dengan tepat. "Jika tidak, kita khawatir nanti akan ada produk-produk yang ilegal yang tentu akan berdampak kepada para pedagang," ungkapnya.

Dampak ini juga ditekankan oleh Kepala Center of Industry, Trade and Investment di Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugroho. Andry mengatakan, apabila ketentuan dalam PP 28/2024 dan Rancangan Permenkes diberlakukan, maka akan ada dampak negatif hingga Rp308 triliun pada perekonomian nasional.

"Dari sisi penerimaan saja akan ada Rp160,6 triliun yang kemungkinan hilang. Itu setara dengan 7% dari penerimaan perpajakan. Dari sisi tenaga kerja yang kemungkinan akan terdampak itu ada 2,29 juta tenaga kerja," ujar Andry.

Meninjau dari perspektif hukum, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia sekaligus Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani Hikmahanto Juwana menegaskan bahwa sikap Kementerian Kesehatan yang berupaya mengadopsi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) ke dalam regulasi nasional merupakan bentuk penjajahan.

"Hal ini berlawanan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menegakkan kedaulatan Indonesia," tegasnya.

Sebagai informasi, detikcom Leaders Forum adalah platform unik yang mempertemukan para pemimpin dari berbagai bidang untuk mendiskusikan topik-topik relevan. Acara ini tak hanya sekadar forum, tapi juga panggung pertukaran ide, pembelajaran, dan expanding the networking untuk mendapatkan peluang yang merupakan tujuan dari acara ini.

(akn/ega)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto berencana menghapus tagih utang bagi pelaku usaha kecil mikro menengah (UMKM), petani, dan nelayan. Terkait hal tersebut, OJK menyampaikan pemerintah tengah mengodok aturan tersebut.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan pemerintah telah membahas terkait rencana pemutihan utang itu lebih lanjut. Aturan tersebut nantinya akan mengatur tentang kriteria penerima, seperti nominal dan jangka waktu kredit.

"Hal-hal ini sudah dilakukan rumusannya dengan pemerintah secara khusus oleh Kementerian Keuangan. Saat ini tentu sedang disusun payung hukum yang tepat untuk hal itu, antara lain mencakup aspek kriteria nominal dan jangka waktu serta asesmen cakupan data yang akan menjadi target dari kebijakan ini," kata Mahendra dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring, Jumat (1/11/2024) kemarin.

Dia menjelaskan, penghapusan utang tersebut sebenarnya telah tercantum dalam Undang Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Melalui UU tersebut, penghapusan buku maupun utang bagi UMKM dapat dilakukan baik oleh bank-bank milik negara maupun yang bukan.

Untuk itu, dia menilai rencana tersebut sudah tepat lantaran sesuai dengan amanat dengan UU P2SK. Dia pun berharap agar kebijakan tersebut tidak memakan waktu lama.

"Kami harapkan dapat dilaksanakan dengan waktu yang tidak lama karena sebenarnya sejak dari undang-undang itu sendiri sampai sekarang sudah hampir 2 tahun diterbitkan, tapi peraturan mengenai hal ini masih dirumuskan. Kami berharap tidak lama lagi karena memang hal tadi baik bagi keseluruhan kondisi UMKM, tentu petani dan nelayan," terangnya.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan pihaknya terus terlibat aktif mengawal perumusan untuk terkait hal tersebut. Dia menerangkan OJK sudah terlibat pembahasan penyusunan rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan peraturan lainnya.

"Memang OJK selama ini terus terlibat aktif dalam membahas isu-isu baik di industri keuangan maupun yang di masyarakat dan berkaitannya dengan wacana pemerintah terkait penghapus bukuan maupun penghapus tagihan utang untuk debitur UMKM, OJK telah mengikuti pembahasan penyusunan rpp dan peraturan lainnya yang akan diterbitkan pemerintah," katanya.

Rencana penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) untuk pemutihan utang UMKM, petani dan nelayan disampaikan Hasyim Djojohadikusumo dalam Diskusi Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10).

Adik dari Prabowo itu berkata Perpres ini sedang disiapkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Hal itu untuk menghindari UMKM, petani dan nelayan terhindar dari jebakan pinjaman online (pinjol) dan rentenir.

"Ada jutaan petani dan nelayan yang terbebani utang lama. Ada utang yang sudah dua puluh tahun lalu, ada yang dari tahun 1998, ada juga yang dari 2008. Sekitar 5-6 juta petani dan nelayan terpaksa beralih ke rentenir serta pinjol karena tidak bisa

(kil/kil)

Jakarta -

Kementerian Koperasi (KemenKop) tengah menggodok draft usulan untuk penghapusan utang atau kredit macet petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) melalui koperasi.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan, saat ini draft usulan tersebut tengah dalam proses penyusunan. Usai draft tersebut rampung, ia akan bersurat ke Presiden Prabowo Subianto.

"Kita akan mengupayakan draftnya segera, suratnya saya mau disusun untuk disampaikan ke Pak Presiden (Prabowo)," kata Budi, di Kantor Kementerian Koperasi, Kuningan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Budi menjelaskan, utang tersebut merupakan utang lama dari Kredit Usaha Tani (KUT) sejak tahun 1998-1999. Adapun angka dari kredit macet tersebut mencapai Rp 8,3 triliun dari 6 juta petani.

"Jadi sekitar kira-kira satu petani itu Rp 1,3 juta per orang. Nah ini kan bagian dari upaya pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan orang. Kalau punya utang kan beban dan itu utang sudah hampir 26 tahun. Dan menurut hemat kami, kita dukung kebijakan pemerintah untuk menghapuskan," ujarnya.

Di samping itu, ke depan ia juga berharap agar koperasi bisa lebih bankable dan lebih mudah diakses masyarakat. Dengan demikian, bisa dibuka pengambilan kredit lewat koperasi.

Sebagai tambahan informasi, Presiden Prabowo Subianto berencana mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk menghapuskan utang pada petani, nelayan, hingga pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Tujuannya guna memulihkan akses penyaluran kredit dan menghindarkan petani hingga nelayan terjebak pinjaman online (pinjol) dan rentenir.

"Ada jutaan petani dan nelayan yang terbebani utang lama. Ada utang yang sudah dua puluh tahun lalu, ada yang dari tahun 1998, ada juga yang dari 2008. Sekitar 5-6 juta petani dan nelayan terpaksa beralih ke rentenir serta pinjaman online (pinjol), karena tidak bisa pinjam uang dari bank," ujar adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo dalam Diskusi Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

Hashim menyampaikan, semua utang ini sebenarnya telah dihapusbukukan sejak lama dan telah diganti oleh asuransi perbankan. Namun, hak tagih dari bank terhadap jutaan petani dan nelayan ini belum dihapuskan. Efeknya, hingga saat ini jutaan petani dan nelayan memiliki masalah pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Waktu itu saya sampaikan ke Bapak Presiden Prabowo bahwa ini harus diubah. Mungkin minggu depan Pak Prabowo akan tanda tangan Perpres pemutihan, sedang disiapkan Menteri Hukum Pak Supratman sesuai dengan Undang-undang. Saya berharap masyarakat mendapat kesempatan pinjam lagi ke bank. Itu salah satu langkah pengentasan kemiskinan. Dengan demikian 30-40 juta manusia akan dapat dampak yang positif ke depannya," pungkas Hashim.

Lihat Video: Pantun Penutup Budi Arie saat Lepas Jabatan Menkominfo

[Gambas:Video 20detik]

(shc/kil)

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) Indonesia mengumumkan struktur organisasi baru di bawah Ketua Umum Anindya Bakrie . Sejumlah tokoh politik, pengusaha ulung, hingga selebriti turut jadi bagian organisasi pengusaha tersebut.

Ketua Umum Kadin, Anindya Bakrie mengatakan 70% pengurus lama sudah ikut bergabung dalam struktur kepengurusan yang baru. "Pengurus lama sudah ada 70% yang sudah bergabung, sisanya tinggal menunggu waktu," kata Anindya di Menara Kadin, Rabu (23/10/2024).

Beberapa tokoh politik yang ikut masuk dalam struktur organisasi yang baru ini, mulai dari Mantan Ketua MPR Bambang Soesatyo, Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Abu Rizal Bakrie, hingga adik Kandung Prabowo Subianto sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo.

Sosok selebriti Tanah Air seperti Rafi Ahmad juga ikut menjadi bagian dari kepengurusan organisasi pengusaha terbesar di Indonesia itu. Nama lain yang juga familar adalah mantan pengacara Jessica Kumala Wongso dalam kasus kopi sianida, Otto Hasibuan.

"Insya Allah pada Desember pengurus pleno sudah selesai dan akan dilantik pada Desember dan Insya Allah bisa dihadiri Presiden," kata Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi dan Komunikasi Kadin Indonesia Erwin Aksa.

Berikut daftar pengurus Kadin Indonesia dibawah Ketua Umum Anindya Bakrie:

Dewan Kehormatan Kadin Indonesia
- Ketua: Rosan P. Roeslani

Anggota:
- Aburizal Bakrie
- Mohammad S. Hidayat
- Suryo Bambang Sulistio
- Adi Putra Tahir

Dewan Penasihat:
- Ketua: Hashim Djojohadikusumo

Wakil Ketua
- Sharif Cicip Sutardjo
- Edhie Baskoro Yudhoyono
- Wishnu Wardhana

Dewan Usaha
Ketua: Chairul Tanjung
Wakil Ketua:
- Abdul Latif
- Fuad Hasan

Dewan Pertimbangan
Ketua: Arsjad Rasjid

Dewan Pengurus
Ketua Umum Kadin Indonesia:
- Anindya Bakrie

Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah
- WKU I Bidang Organisasi: Taufan Eko Nugroho Rotorasiko
- WKU II Bidang Pengembangan Asosiasi/Himpunan/Anggota (Asosiasi Luar Biasa/ALB): Benny Soetrisno

WKU III Bidang Keanggotaan: Widyanto Saputro
- WKU IV Bidang Komunikasi dan Informatika: Clarissa Tanoesoedibjo
- WKU V Bidang Pemberdayaan Daerah: Kukrit Wicaksono
- WKU VI Bidang Penyelenggara Acara: Ria
Wakil Ketua Umum Wilayah
- WKU Bidang Sumatra 1: Ivan Batubara
- WKU Bidang Sumatra 2: John Keneddy Aritonang
- WKU Wilayah Khusus Jakarta, Banten, Jawa Barat: Agung Suryamal Sutisna
- WKU Wilayah Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur: Irwan Ardi Hasman
- WKU Wilayah Bali, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara: Amirullah Abbas
- WKU Wilayah Kalimantan: Andi Yuslim Patawari
- WKU Wilayah Sulawesi: Zulkarnain Arief
- WKU Wilayah Perbatasan: Eddy Suryadi
- WKU Wilayah Papua: TBD

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Perekonomian: Franky O. Wijaya

- WKU Bidang Perdagangan: Timothy Savitri
- WKU Bidang Perindustrian: Saleh Husin
- WKU Bidang Perkebunan: Arief Rachmat
- WKU Bidang BUMN: Kartika Wirjoatmodjo
- WKU Bidang Kebijakan Fiskal dan Moneter: Kamarussamad
- WKU Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi: Aviliani
- WKU Bidang Perencanaan Nasional: Bayu Priawan Djokosoetono
- WKU Bidang Agraria dan Tata Ruang: Sanny Iskandar
- WKU Bidang Regulasi dan Jasa Keuangan: Melchias Mekeng
- WKU Bidang Pembiayaan dan Industri Perbankan: Tigor M. Siahaan
- WKU Bidang Vokasi: TBD

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pangan: Mulyadi Jayabaya
- WKU Bidang Kelautan dan Perikanan: Yugi Prayanto
- WKU Bidang Pertanian: TBD
- WKU Bidang Peternakan: TBD

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri: James Riady
- WKU Bidang Perdagangan dan Perjanjian Luar Negeri: Pahala Mansury
- WKU Bidang Infrastruktur: Rico Rustombi
- WKU Bidang Pekerjaan Umum: Tri Widjajanto
- WKU Bidang Rekayasa Industri: Afifuddin Suhaeli Kalla
- WKU Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dan Industri: Akhmad Ma'ruf Maulana
- WKU Bidang Pembangunan dan Pengembangan Desa Tertinggal: Thomas Djusman
- WKU Bidang Perhubungan: TBD

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Investasi, Hilirisasi, dan Lingkungan Hidup
- Bobby Gafur Umar
- WKU Bidang Investasi: Eka Satria
- WKU Bidang Hilirisasi: Tony Wenas
- WKU Bidang Industri Hijau: Halim Kalla
- WKU Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral: Aryo Djojohadikusumo

WKU Bidang Pengembangan Industri Strategis: Rakhmat Harsono
- WKU Bidang Ekonomi Kreatif: Raffi Ahmad
- WKU Bidang Kehutanan: Anderson Tanoto
- WKU Bidang Kewirausahaan: TBD
- WKU Bidang Lingkungan Hidup: Dharsono Hartanto

Wakil Ketua Umum Bidang Sosial: Dyah Anita Prihapsari
- WKU Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana: Suryani Motik
- WKU Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Tatyana Sentani Sutara
- WKU Bidang Industri Olahraga: Pieter Tanuri
- WKU Bidang Pariwisata: Raty Ning
- WKU Bidang Haji, Umrah, dan Wisata Halal: Muhammad Kharniadhif Kasyfillah

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Koperasi dan UMKM: Nurdin Halid
- WKU Bidang Koperasi: Agung Sudjatmiko
- WKU Bidang Usaha Kecil Menengah: Zaenal Bintang
- WKU Bidang Kewirausahaan UMKM: Raden Tedy
- WKU Bidang Usaha Mikro: Idris Laena
- WKU Bidang Teknologi Transfer dan Digital: Teguh Ananta Wikrama

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Shinta Widjaja Kandani
- WKU Bidang Kebudayaan: TBD
- WKU Bidang Ketenagakerjaan: Subcan Gatot
- WKU Bidang Kesehatan: David Lutama
- WKU Bidang Pengembangan SDM Kesehatan: Agung Efriyo Hadi
- WKU Bidang Pendidikan Tinggi dan Sains: Arini Ninin Subianto
- WKU Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah: Muhdar

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Bambang Soesatyo
- WKU Bidang Politik: Firman Soebagyo
- WKU Bidang Antar Lembaga: Junaidi Elvis
- WKU Bidang Keamanan: Andi Rachmat

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Hukum dan HAM: Azis Syamsuddin
- WKU Bidang Hukum dan HAM: Otto Hasibuan
- WKU Bidang Legislasi dan Regulasi: Rano Alfath

Kepala Badan
- Kepala Badan Ekosistem Digital: Pandu Sjahrir
- Kepala Badan Pengembangan Ekosistem Perfilman dan Animasi: Arifathul Yaqin Hidayat
- Kepala Badan Riset dan Teknologi: Ilham A. Habibie
- Kepala Badan Hubungan Legislatif: Adisatryo Sulisto
- Kepala Badan Pangan Nasional: Arief Prasetyo.

Jakarta -

Wakil Menteri Investasi/Wakil Kepala BKPM Yuliot Tanjung bersama pengusaha Todo Tua Pasaribu menyambangi kediaman presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (15/10) kemarin.

Dalam kesempatan ini, Todo Tua yang juga sempat menjabat sebagai Wakil Sekretaris TKN Prabowo-Gibran selama Pilpres 2024 kemarin memberi kode bahwa mereka akan menjabat di Kementerian Investasi/BKPM.

"Jadi tadi kami berdua, tadi kami sudah bertemu dengan bapak presiden, secara prinsip bapak presiden meminta kami membantu beliau dalam pemerintahan berikutnya. Kemudian pesan yang disampaikan bapak presiden adalah untuk kita bagaimana bisa menciptakan iklim investasi yang baik," kata Todo Tua kepada awak media.

Sementara itu Wakil Menteri Investasi/Wakil Kepala BKPM Yuliot menambahkan mereka juga mendapat arahan untuk memangkas regulasi terkait kegiatan berusaha. Sebab menurut Presiden terpilih sampai saat ini masih banyak regulasi di RI yang malah menghambat kegiatan berusaha.

"Tadi kami mendapatkan arahan dari Presiden terpilih, arahnya adalah bagaimana kita menyederhanakan regulasi terhadap pelaksanaan kegiatan berusaha," kata Yuliot.

"Selama ini untuk pelaksanaan kegiatan berusaha masih cukup panjang prosesnya, minta disederhanakan. Dengan adanya penyederhanaan tersebut, kita akan meningkatkan eskalasi kegiatan ekonomi, termasuk hilirisasi yang disampaikan oleh Presiden terpilih," terangnya lagi.

Profil 2 Wakil Menteri Investasi Prabowo-Gibran:

1. Yuliot Tanjung

Dalam catatan detikcom, sebelum dilantik sebagai Wakil Menteri Investasi, Yuliot menempati jabatan fungsional sebagai Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Utama Kementerian Investasi/BKPM. Sebelumnya, Yuliot menjabat sebagai Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sejak September 2023 hingga Juni 2024.

Semasa di Kedeputian tersebut, Yuliot fokus pada pencapaian realisasi investasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan investasi yang dihadapi oleh perusahaan. Sebelumnya, Yuliot pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal sejak Oktober 2020-September 2023.

Karier Yuliot semasa di Kementerian Investasi/BKPM berawal pada 1988, yang kemudian menjabat sebagai Kepala Kantor Perwakilan BKPM di Taiwan, Kepala Biro Perencanaan dan Informasi, Direktur Promosi Dalam Negeri, Direktur Pengendalian Pelaksanaan Wilayah II, dan Direktur Deregulasi.

Lahir di Padang Panjang, 7 Oktober 1963, Yuliot merupakan lulusan sarjana Produksi Ternak Universitas Andalas dan Magister Manajemen Sekolah Tinggi Manajemen PPM.

2. Todo Tua Pasaribu

Dalam akun LinkedIn miliknya, Todo Tua tengah menjabat sebagai Chief Executive Officer Bomba Group sejak Februari 2021 hingga saat ini.

Sebelumnya, ia sempat menjabat sebagai Director di PT Thopas Artha Nauli sejak Februari 2016 hingga saat ini. Sebelumnya lagi menjabat sebagai Director PT Chatura Indonesia sejak Agustus 2012 hingga 2023 kemarin.

Kemudian dirinya juga sempat menjabat sebagai Operations Manager di PT Jagad Energi pada Agustus 2005-Agustus 2009. Perihal ini dipertegas kembali dalam situs resmi Baru Gold Corp, salah satu perusahaan yang diduga sempat ia pimpin.

"Beliau memiliki pengalaman luas selama lebih dari 15 tahun di Industri Keuangan, Pertambangan dan Ketenagalistrikan Indonesia termasuk menjadi Direktur, Komisaris, Anggota Dewan Penasihat, dan Analis Bisnis di berbagai perusahaan besar," tulis Baru Gold Corp dalam situsnya.

"Jabatan yang pernah dijabat sebelumnya antara lain Direktur PT. Priamanaya Internasional, PT Pundimas Chatura Indonesia (Chatura), PT Katingan Ria, PT Rezeki Bersama Teknologi (Finplus) dan Grup Thopas Indonesia (Thopasindo)," terang situs itu lagi.

Di luar itu, Todo Tua Pasaribu juga tercatat sempat tergabung dalam anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dan Kamar Dagang Indonesia (Kadin).

(fdl/fdl)

Jakarta -

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Anindya Bakrie menyebut kalau Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi 8% di masa pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Hal ini disampaikan Anindya dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior. Menurutnya, target pertumbuhan tersebut dibutuhkan RI untuk menghadapi perubahan dan ketidakpastian kondisi ekonomi global.

"Bukan mengatakan 5-5,3% itu jelek, tidak. Kita sangat bersyukur, karena perekonomian negara lain dalam keadaan lebih sulit pasca Covid-19," kata Anindya, dalam sambutannya di Menara Kadin, Jakarta, Senin (7/10/2024).

"Tapi all due respect, kita butuh (pertumbuhan ekonomi) 8% ini, karena memang dunia juga berubah. Setiap 5-10 tahun selalu ada siklus yang kembali kita naik turun ekonomi," sambungnya.

Adapun target pertumbuhan ekonomi 8% ini telah masuk ke dalam program kerja Presiden-Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yaitu Asta Cita. Di dalamnya terdapat 8 poin dan 17 program, serta 320 program turunan yang menjadi fokus demi tercapai pertumbuhan ekonomi 8%.

Untuk mencapai target tersebut, Anindya sendiri menyoroti dua hal Utama. Pertama ialah modal atau peningkatan penerimaan negara. Menurutnya, tidak mungkin target itu dicapai tanpa adanya dana.

"Semua itu butuh uang tak mungkin capai 8% tanpa modal, nah seperti kita ketahui APBN Rp 3.600 triliun, sedangkan PDB Rp 22.000 triliun, sehingga gap itu ya macam-macam ada domestic consumption, ada investasi, ekspor, dan lain-lain tapi ini lah peran Kadin," kata dia.

Hashim menekankan, untuk mendapatkan revenue atau penerimaan negara lebih besar dibutuhkan reformasi di sisi pajak. Dalam hal ini, salah satu upaya nyata dalam mencapainya ialah melalui rencana pembentukan Kementerian Penerimaan Negara.

"Saya rasa ini baik karena investasi di pajak adalah investasi masa depan bangsa dan negara kita. tentu dalam membuat reformasi pajak ini wajar kita pikirkan bersama tidak boleh 100% untung maupun 100% buntung," ujarnya.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi daerah. Menurutnya, hal ini salah satunya bisa diwujudkan melalui Kadin Indonesia di mana asosiasi sebagai pelaku bisa memberikan masukan untuk kebijakan pemerintah di sektor riil.

(shc/kil)

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) Indonesia mengumumkan jajaran kepengurusan baru periode 2024 - 2029. Sejumlah tokoh politik, artis, hingga pengusaha masuk dalam jajaran kepengurusan Kadin yang baru.

Salah satu artis yang menjadi pengurus Kadin adalah Raffi Ahmad, yang menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Industri Kreatif. Selain itu, Mantan Ketum Kadin, Arsjad Rasjid juga masuk dalam daftar kepengurusan sebagi Ketua Dewan Pertimbangan.

Ketua Umum Kadin, Anindya Bakrie mengatakan, jajaran pengurus yang diumumkan hari ini memang belum 100%, alias baru setengahnya. Sehingga masih ada struktur yang kosong dan diisi kedepannya.

"Pengurus ini barus 50%, kita punya pengurus banyak sekali yang akan bergabung," ujar Anindya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (7/10/2024).

Berikut daftar kepengurusan kadin peridode 2024 - 2029:

Dewan Kehormatan
1. Ketua: Rosan P. Roeslani
2. Anggota: Aburizal Bakrie, Mohammad S. Hidayat, Suryo Bambang Soesilo, dan Adi Putra Tahir.

Dewan
1. Ketua Dewan Penasehat: Hashim Djojohadikusumo
2. Wakil Ketua Dewan Penasehat: Sharif Cicip Sutardjo
3. Ketua Dewan Usaha: Chairul Tanjung
4. Ketua Dewan Pertimbangan: M. Rasjad Rasjid P.M

Dewan Pengurus
Ketua Umum: Anindya Novyan Bakrie

A. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi dan Komunikasi: Erwin Aksa
1. WKU Bidang Organisasi: Taufan Eko Nugroho Rotorasiko
2. WKU Bidang Keanggotaan: Widyanto Saputro
3. WKU Bidang Pengembangan Asosiasi/Himpunan/Anggota (Asosiasi Luar Biasa/ALB): Benny Soetrisno
4. WKU BIdang Komunikasi dan Informatika: Clarissa Tanoesoedibjo
5. WKU Wilayah Daerah Khusus Jakarta, Banten, Jawa Barat: Agung Suryamal Sutisna
6. WKU Wilayah Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur: Kukrit Wicaksono
7. WKU Wilayah Sulawesi: Zulkarnain Arief
8. WKU Wilayah Perbatasan: Eddy Suryad

B. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Perekonomian: Franky O. WIjaya
1. WKU Bidang Perindustrian: Saleh Husin
2. WKU Bidang Perdagangan: Timothy Savitri
3. WKU Bidang Pertanian : Mulyadi Jayabaya
4. WKU Bidang Perkebunan: Arief Rachmat
5. WKU Bidang Perencanaan: Bayu Priawan Djokosoetono
6. WKU Bidang Kebijakan Fiskal dan Moneter: Kamarussamad

C. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Investasi, Hilirisasi, dan Lingkungan Hidup: Bobby Gafur Umar
1. WKU Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral: Aryo Djojohadikusumo
2. WKU Bidang Kehutanan: Anderson Tanoto
3. WKU Bidang Lingkungan Hidup: Dharsono Hartono
4. WKU Bidang Industri Hijau: Halim Kalla
5. WKU Bidang Kewirausahaan: Eka Satria
6. WKU BIdang Industri Kreatif: Raffi Ahmad
7. WKU Bidang Pengembangan Industri Strategis: Rakhmat Harsono

D. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Polktik dan Keamanan: Bambang Soesatyo
1. WKU Bidang Politik: Firman Soebagyo

E. WKU Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri: James T. Riady
1. WKU Bidang Diplomasi Luar Negeri, Sustainable Development Goals (SDG), Environmental Social and Governance (ESG): Shinta Wijaya Kamdani
2. WKU Bidang Perdagangan Internasional: Benardino M. Vega

F. WKU Ketua Umum Bidang Infrastruktur
1. WKU Bidang Perhubungan: Carmelita Hartoto
2. WKU Bidang Pembangunan: Thomas Djusman
3. WKU Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Industri: Akhmad Ma?ruf Maulana

G. WKU Ketua Umum Koordinator Bidang Sosial: Dyah Anita Prihapsari
1. WKU Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana: Suryani Motik
2. WKU Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Tatyana Sentani Sutara
3. WKU Bidang Industri Olah Raga: Peter Tanuri

H. WKU Ketua Umum Koordinator Bidang Hukum dan HAM (Legislasi, Sarana, dan Prasarana): Azis Syamsuddin
1. WKU Bidang Hukum: Otto Hasibuan
2. WKU Bidang Legislasi: Moh. Rano Alfath
3. WKU Bidang Sarana dan Prasarana: Ali Said.

JAKARTA - Dualisme kepemimpinan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akhirnya menemui titik terang. Ketua Umum Kadin hasil Munaslub Anindya Bakrie menyebut dirinya tetap menjabat sebagai Ketum Kadin 2024 - 2029. Anin menyebut Arsjad Rasjid menjadi Dewan Pertimbangan.

"Karena sudah diberikan amanah pada 14 September menjadi Ketua Umum, saya sangat terbuka apabila Pak Arsjad mendampingi saya tentunya di Dewan Pertimbangan." kata Anin saat ditemui setelah Seminar IKA Unpad di Jakarta Selatan, Sabtu (28/9/2024).

Pernyataan Anin muncul setelah dirinya hadir dalam mediasi dengan Arsjad bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Anin mengatakan akan terbentuk pengurus Kadin Indonesia 2024-2029 dalam 2 minggu ke depan.

"Saya juga ingin tidak terlalu lama kalau boleh terlalu hangat-hangat ngomongin mengenai internal karena dalam waktu 2 minggu lagi akan terbentuk pengurus," tegasnya

Anin menegaskan Munaslub adalah forum atau Munas secara umum, forum dan lembaga tertinggi organisasi.

"Di mana yang mengusung adalah teman-teman Kadin provinsi." tegasnya.

Dirinya mengharapkan anggota Kadin seluruh daerah dapat berkontribusi terhadap program presiden, termasuk presiden terpilih Prabowo Subianto. Anin menitikberatkan hanya ada satu Kadin Indonesia. Baginya, kemajuan Kadin adalah kemajuan bersama anggota di daerah.

"Jadi kita punya misi secara umum, di mana teman-teman di daerah (anggota Kadin) bisa membantu program pemerintah dan majunya ga sendiri, maju bersama." tegasnya.

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mempertemukan Arsjad Rasjid dengan Anindya Bakrie di tengah kisruh Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) Kadin.

Mengutip akun Instagram resminya, @melangkahdaritimur.id, Bahlil terlihat merangkul Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie sekaligus menyebut bahwa kedua sudah saling meminta maaf di tengah perebutan kursi ketua umum Kadin.

"Hari ini saya bertemu dua sahabat saya, pak Arsjad dan pak Anin, dan dua duanya sudah insyaf, untuk menjalankan organisasi dengan baik," kata Bahlil, Jumat (27/9/2024)

Pada kesempatan tersebut, Bahlil menyebutkan bahwa ada pihak tertentu yang 'menggoreng' isu-isu terkait perpecahan organisasi yang menaungi pelaku usaha di tanah air tersebut.

"mereka sudah bertemu dan sudah saling memaafkan, dan Kadin kedepan akan lebih baik dan kami semua akan menjaganya," tambah Bahlil.

"Mereka dua ini sahabat sebetulnya, cuman ada yang tukang goreng. Tapi saya yakin mereka dua ini dewasa untuk kebaikan Kadin, bangsa dan negara kedepannya. Kadin satu tidak boleh satu, tidak boleh dua, setuju tidak?," tanya Bahlil.

Menjawab pertanyaan Bahlil itu, Arsjad dan Anin kompak menjawab setuju untuk menjadikan Kadin satu kepemimpinan.

"Setuju," jawab Kompak Arsjad dan Anin.

Pertemuan Arsjad dan Anindya tentunya mengejutkan publik. Sebab, baik Kadin kubu Arsjad maupun Anin, sama-sama bersikukuh bahwa keduanya merupakan ketua umum yang sah.

Berdasarkan informassi yang diterima SINDOnews, Arsjad Rasjid tetap menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia. Kemudian, dalam waktu dekat akan ada Munas Kadin yang tanggal pelaksanaannya menunggu pemerintah yang baru.

Jakarta -

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia tengah dilanda perpecahan. Hal ini menyusul digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai ketua umum.

Sementara, Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2026 Arsjad Rasjid menyatakan, Munaslub itu ilegal. Ia juga mengatakan, pengangkatan Anindya Bakrie sebagai ketua umum tidak sah.

Terlepas dari itu, keberadaan organisasi yang mewadahi para pengusaha sebenarnya sudah ada sejak lama. Bahkan, sebelum Indonesia merdeka. Sementara, Kadin Indonesia resmi berdiri pada 24 September 1968.

Dikutip dari laman Kadin Indonesia, Selasa (17/9/2024), pada tahun 1967, pemerintah menerbitkan Dekrit Presiden Nomor 84 Tahun 1967 yang memberikan kebebasan pada dunia usaha untuk membentuk organisasinya. Kemudian, atas prakarsa Gubernur DKI Jakarta, diselenggarakan Musyawarah Pembentukan Kamar Dagang dan Industri Jakarta (Kadin Jaya) pada 29-30 November 1967.

Kadin Jaya dikukuhkan Gubernur DKI Jakarta 8 Januari 1968 dan langsung ditunjuk sebagai penyelenggara Pekan Raya Jakarta (Jakarta Fair) pertama tahun 1968. Pembentukan Kadin Jaya diikuti dengan pembentukan Kadin di delapan provinsi lainnya.

"Delapan Kadin provinsi dan lima Kadin persiapan atas prakarsa Kadin Jaya dan didukung oleh 17 organisasi ekonomi/pengusaha tingkat nasional mengadakan Musyawarah Pembentukan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia tanggal 23-24 September 1968," bunyi keterangan dalam situs tersebut.

Brigadir Jenderal TNI (Purn) Usman Ismail tercatat menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia pertama untuk periode 1968-1972. Tongkat estafet kepemimpinan kemudian dilanjutkan oleh Brigadir Jenderal TNI (Purn) Sofyar yang menjabat sebagai ketua umum periode 1972-1973 dan Marsekal TNI (Purn) Soewoto Sukendar untuk periode 1973-1976 dan 1976-1979.

Pada tahun 1973, terbit Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 49 Tahun 1973 yang mengukuhkan Kadin sebagai wadah dunia usaha di Indonesia. Di tahun 1983, Organisasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) masuk dalam GBHN 1983-1988 sebagai mitra pembinaan dunia usaha Indonesia.

Posisi Kadin sebagai wadah bagi pengusaha semakin kuat. Hal itu ditandai dengan terbitnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Kadin).

Pada tahun 1988 terdapat deklarasi pengusaha Indonesia membentuk organisasi Kadin sekaligus menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) Kadin sesuai dengan ketentuan Undang-undang 1 Tahun 1987.

Seiring perjalanan waktu, Kadin pun terus berkembang. Pucuk pimpinan telah beberapa berganti dan kini diperebutkan Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie.

Simak Video: Kisruh di Kadin, Arsjad Rasjid Vs Anindya Bakrie Berebut Kursi Ketum

[Gambas:Video 20detik]

(acd/kil)

Jakarta -

Kursi pucuk pimpinan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia tengah jadi rebutan. Mayoritas Kadin Provinsi (Kadinda Tingkat I) disebut memberikan dukungan terhadap kepemimpinan Arsjad Rasjid.

Sebanyak 21 dari 35 Kadin Provinsi disebut menolak Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai ketua umum yang baru.

"Kami, KADIN daerah, tidak pernah merasa mengusulkan Munaslub. Isu bahwa hubungan kami dengan pemerintah 'jauh' adalah tidak benar. KADIN daerah tetap berkomunikasi baik dengan pemerintah," ujar Ketua Kadin Provinsi Gorontalo, Muhalim Djafar Litty dalam keterangan tertulis, Selasa (17/9/2024).

Senada dengan Muhalim, Ketua Kadin Provinsi Jawa Barat, Cucu Sutara menegaskan bahwa siapapun berhak menjadi Ketua Umum Kadin selama mengikuti aturan.

"Siapapun boleh jadi Ketua Umum KADIN, tapi Munaslub harus sesuai ketentuan. Tidak boleh kita melanggar aturan yang sudah ditetapkan," ujarnya.

Pjs KADIN Maluku Utara, Umar Lessy, menyatakan Munaslub yang tidak memenuhi ketentuan pelaksanaannya dapat dianggap sebagai tindakan makar. "Kami dari KADIN Provinsi menganggap bahwa Munaslub yang tidak memenuhi syarat adalah gerakan kudeta," tegasnya.

Ketua Kadin Kalimantan Selatan Shinta Laksmi Dewi mengatakan, sebanyak 21 ketua umum Kadin Daerah hadir dalam konferensi pers yang digelar Arsjad Rasjid. Mereka menolak Munaslub yang digelar pada 14 September.

"Sebanyak 21 Ketua Umum KADIN Daerah hadir dalam konferensi pers yang digelar Arsjad Rasjid. Kami menolak Munaslub yang diadakan pada 14 September karena kami menilai Munaslub tersebut cacat hukum secara AD/ART KADIN," jelas Shinta.

Adik Dwi Putranto, Ketua Kadin Jawa Timur, juga menegaskan dukungan terhadap Arsjad Rasjid.

"Pak Arsjad sebelum memutuskan menjadi tim sukses salah satu calon presiden selalu meminta persetujuan dari KADIN Provinsi, dan tidak ada yang keberatan. Selama masa kampanye, Pak Arsjad juga mengambil cuti untuk menjaga netralitas KADIN," ungkapnya.

(kil/kil)