Bisnis.com, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak mengungkap alasan sulitnya menangkap buron Harun Masiku. Dia menyebut tersangka kasus korupsi itu kerap berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya.

Hal itu diungkap oleh Johanis saat menjalani tes wawancara yang diselenggarakan Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas atau Pansel KPK 2024-2029, Rabu (18/9/2024).

Awalnya, Wakil Ketua Pansel KPK Arif Satria bertanya kepada Johanis ihwal komitmen pimpinan lembaga antirasuah untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi. Dia langsung bertanya apabila kasus Harun bermuatan politis lantaran tidak kunjung rampung.

"Pertanyaan saya misalnya kasus Harun Masiku. Apakah itu menurut bapak masalah teknis mencari orang ataukah ini masalah politis?," tanya Arif kepada Johanis di kantor Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), Jakarta, Rabu (18/9/2024).

Johanis lalu mengemukakan bahwa penanganan kasus Harun hanya merupakan masalah teknis. Dia mengaku kesulitan pencarian Harun, yang sudah buron sejak 2020, lantaran keterbatasan personel.

"Kami tidak mempunyai personel seperti halnya pihak kepolisian yang tersebar di mana-mana dan mempunyai kemampuan profesional untuk mencari dan menangkap para tersangka. Dan kami sudah menyampaikan permintaan supaya dinyatakan DPO, dan kami tetap melakukan pelacakan," terang Johanis.

Pimpinan berlatar belakang jaksa itu mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan. Bahkan, kata Johanis, KPK juga masih melakukan penyadapan hingga penelusuran melalui nomor WhatsApp. Dia mengaku lokasi diduga Harun berada kerap berganti-ganti karena dia terus berpindah-pindah tempat.

"Menurut informasi yang kami terima, mohon maaf kalau saya buka di sini aja. Saya kira penting juga untuk diketahui, bahwasanya beliau itu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain," tuturnya.

Johanis lalu menyebut penyidik tidak berhasil menghubungi keluarga Harun. Penyidik, lanjutnya, juga terus turun ke lapangan setiap kali ada informasi terbaru mengenai keberadaan Harun.

Oleh sebab itu, Johanis memastikan lambatnya penanganan kasus Harun bukan karena adanya intervensi pihak ketiga. Dia menyebut KPK belum memiliki kemampuan setara Kepolisian dalam mencari keberadaan seorang buron.

"Namun demikian kami sudah meminta bantuan kepada pihak kepolisian untuk melakukan pelacakan lebih lanjut, kalau bisa melakukan penangkapan agar kami bisa memproses suatu perkara tidak lama ditangani sebagaimana asas dalam hukum acara sederhana cepat dan biaya ringan," pungkasnya.

Untuk diketahui, Harun merupakan tersangka kasus suap kepada anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. Suap itu terkait dengan penetapan anggota DPR pergantian antarwaktu (PAW) 2019-2024.

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, yang merupakan mantan terpidana kasus suap penetapan anggota DPR 2019-2024 pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku.

Sekitar 7 bulan yang lalu, mantan terpidana kasus suap itu sempat kembali diperiksa KPK pada Desember 2024 lalu terkait dengan kasus tersebut.Dia kembali dipanggil penyidik KPK terkait dengan tersangka Harun Masiku (HM), yang saat ini masih berstatus buron.

"Betul saksi WS hadir dan diminta keterangan dalam perkara suap dengan tersangka HM," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto saat dimintai konfirmasi, Senin (29/7/2024).

Adapun pada pemeriksaan sebelumnya di Desember 2023 lalu, penyidik KPK memeriksa Wahyu berkaitan dengan keberadaan mantan caleg PDI Perjuangan (PDIP) yang sudah masuk ke dalam DPO KPK sejak 2020 itu.

Sejalan dengan pemeriksaa Wahyu akhir tahun lalu, penyidik KPK juga sempat menggeledah rumahnya di Banjarnegara, Jawa Tengah. Tim KPK mendapatkan informasi terkait penanganan perkara Harun Masiku dari penggeledahan tersebut.

Adapun belum lama ini, lembaga antirasuah telah mengajukan cegah ke luar negeri kepada lima orang baru di kasus Harun Masiku. Mereka adalahKusnadi (swasta), Simeon Petrus (pengacara), Yanuar Prawira Wasesa (pengacara), Donny Tri Istiqomah (Pengacara) serta Dona Berisa (Swasta).

Kusnadi merupakan staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, yang belum lama ini juga diperiksa KPK masih terkait dengan kasus Harun Masiku. Barang-barang pribadi Kusnadi seperti ponsel dan kartu ATM ikut disita penyidik saat pemeriksaan Hasto, Senin (10/6/2024).

Teranyar, KPK juga tengah mengendusmengendus upaya perintangan penyidikan atauobstruction of justicedalam perkara Harun Masiku.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menambah lima orang baru dalam daftar cegah ke luar negeri terkait dengan perkara suap penetapan anggota DPR 2019-2024 pergantian antarwaktu (PAW) dengan tersangka Harun Masiku.Salah satu pihak yang baru dicegah yaitu Kusnadi, staf Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Krisiyanto.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menyebut pencegahan ke luar negeri itu berdasarkan Surat Keputusan (SK) No.942/2024 tentang Larangan Bepergian ke Luar Negeri untuk lima orang.

Pencegahan itu berlaku terhitung sejak 22 Juli 2024 sampai dengan 6 bulan pertama.Adapun lima orang yang baru dicegah ke luar negeri itu yakni berinisial K, SP, YPW, DTI dan DB.

"Tindakan larangan tersebut karena keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka kelancaran proses penyidikan," ujar Tessa kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, lima orang yang dicegah ke luar negeri itu meliputiKusnadi (swasta), Simeon Petrus (pengacara), Yanuar Prawira Wasesa (pengacara), Donny Tri Istiqomah (Pengacara) serta Dona Berisa (Swasta).

Dalam catatan Bisnis, Kusnadi menjadi salah satu pihak sudah diperiksa KPK dan masuk ke daftar cegah.Kusnadi beberapa kali datang ke KPK saat menemani pemeriksaan Hasto, Senin (10/6/2024), dan Rabu (19/6/2024).

Pada 10 Juni 2024, ponsel dan ATM milik Kusnadi turut disita KPK bersamaan dengan ponsel dan buku catatan milik Hasto.Pada pemeriksaannya 19 Juni,Kusnadi sempat mengaku pernah bertemu dengan Harun Masiku, yang saat ini ditetapkan buron oleh KPK.

"Ya, pernah," ujar Kusnadi ketika ditanya wartawan apabila pernah bertemu atau melihat sosok Harun Masiku.

Setelah itu, Kusnadi enggan menjawab pertanyaan lain dari wartawan terkait dengan pemeriksaannya sejak pagi hingga sore hari di KPK. Dia mengaku masih ditanya perihal penyitaan sejumlah barang miliknya dan Hasto pada Senin pekan lalu.

Kusnadi juga membantah adanya percakapan soal Harun pada handphone miliknya maupun Hasto. Dia hanya mengatakan bahwa percakapan yang ada di handphone-nya dan Hasto sekadar perihal pembayaran sejumlah kegiatan di DPP PDIP.

Di sisi lain, Kusnadi mengatakan bahwa dirinya tidak mengenal sejumlah saksi yang pernah dihadirkan KPK untuk mengusut keberadaan Harun Masiku.

Adapun, sejumlah saksi pernah dihadirkan oleh KPK untuk mendalami keberadaan Harun, sebelum memanggil Hasto pada 10 Juni 2024. Mereka adalah Melita De Grave (mahasiswa), Hugo Ganda (mahasiswa) dan Simon Petrus (pengacara).

"Enggak kenal [saksi-saksi tersebut]. Enggak tahu saya," ucapnya.

Adapun KPK menyebut penyidik mendalami soal keberadaan Harun Masiku ketika memeriksa Kusnadi.

"Pemeriksaan saksi Kusnadi untuk tersangka HM [Harun Masiku] hari ini mulai dilakukan pada pukul 10.00 WIB, pemeriksaannya seputar pemeriksaan yang bersangkutan terkait perkara yang ditangani yaitu tersangka HM. Maupun Hal-hal terkait keberadaan HM itu sendiri, kurang lebih seperti itu," kata Tessa dalam keterangan terpisah.

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak ada motif tertentu di balik pemanggilan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto sebagai saksi dalam dua kasus berbeda.

Untuk diketahui, Hasto dipanggil oleh KPK sebagai saksi dalam pengembangan perkara suap jalur kereta di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub), Jumat (19/7/2024). Padahal, sebelumnya Hasto juga sudah diperiksa pada kasus suap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan, dengan tersangka Harun Masiku pada Juni 2024 lalu.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menjelaskan bahwa dua kasus tersebut ditangani oleh dua satgas berbeda di Direktorat Penyidikan KPK. Dia menyampaikan bahwa pemanggilam Hasto di kasus DJKA tidak berkaitan dengan kasus Harun Masiku.

Tessa memastikan tidak ada intervensi politik dalam pemanggilan Hasto di dua kasus dugaan korupsi yang berbeda. Dia menilai pemanggilan Hasto di kasus DJKA sembari menunggu rencana pemanggilan lanjuta terhadapnya di kasus Harun Masiku.

"Kalau disebut ada intervensi politik, tentunya tidak akan ada saksi-saksi yang hadir atau stuck berhenti sama sekali. Tetapi ini masih tetap berjalan menunggu kegiatan yang dilakukan penyidik," katanya kepada wartawan, Jumat (19/7/2024).

Juru bicara KPK berlatar belakang penyidik itu lalu membantah Hasto dibidik oleh lembaganya karena dipanggil pada dua kasus rasuah berbeda. Dia menyebut satu orang saksi memungkinkan untuk diperiksa dalam dua hingga tiga kasus berbeda.

"Apakah kita menarget saksi tersebut atau berasal dari latar belakang politik apa? Kan enggak. Saya pikir itu hal yang cukup logis yang bisa dijelaskan," ucapnya.

Meski demikian, Tessa enggan mengungkap apa yang penyidik ingin dalami dari keterangan Hasto. Khusunya, pada kasus DJKA di mana politisi itu dipanggil dalam kapasitasnya sebagai seorang konsultan, bukan Sekjen PDIP.

"Tentunya penyidik memiliki petunjuk, memiliki keterangan dari saksi lain. Jadi bukan tidak ada kaitannya sama sekali, bukan menarget partai tertentu," paparnya.

Adapun KPK telah mengembangkan perkara korupsi jalur kereta di DJKA Kemenhub. Terdapat beberapa pihak baru yang sudah ditetapkan tersangka seperti pihak swasta, ASN Kemenhub, auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hingga tersangks korporasi. Perkara jalur kereta itu bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 2023 lalu.

Di sisi lain, pada kasus Harun Masiku, ponsel Hasto dan buku catatan PDIP miliknya disita oleh penyidik saat pemeriksaan 10 Juni 2024 lalu.

Sementara itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pernah melontarkan pernyataan bahwa kader partainya seakan ditargetkan oleh aparat penegak hukum.

Pernyataan itu disampaikan oleh Megawati ketika memberikan kata sambutan dalam acara pengambilan pengucapan sumpah janji jabatan pengurus DPP PDIP masa bakti hingga 2025 di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan pada Jumat (5/7/2024).

"Pak Loly [Menteri Hukum dan HAM] ketawa, saya suka ngamuk ke dia, 'Loh jadi menteri ngapain? Loh lah anak buah kita maunya ditarget melulu'," ujar Megawati.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut indikasi dugaan obstruction of justice atau perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku terbuka setelah penyidik memeriksa saksi bernama DB (Dona Berisa).

Saksi tersebut merupakan istri mantan terpidana kasus Harun Masiku sekaligus eks kader PDI-P Sauful Bahri.

"Penyidik membuka kemungkinan tersebut diduga dari hasil pemeriksaan saksi terakhir ada upaya-upaya tersebut," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (19/7/2024).

"Saksi terakhir atas nama dengan inisial DB," tambah Tessa.

Meski demikian, Tessa enggan mengungkap detail peluang menerapkan pasal perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku, termasuk siapa yang terlibat dalam perbuatan tersebut.

"Jadi kita tunggu prosesnya. Tidak ada penyebutan ke subyek tertentu. Namun peluang itu tetap ada dan sedang didalami oleh penyidik," tutur Tessa.

Sebelumnya, KPK gencar memeriksa sejumlah saksi terkait perkara Harun Masiku. Penyidik juga menggeledah kediaman pihak yang diduga terkait dengan perkara ini.

Pada Kamis (18/7/2024), penyidik memeriksa Dona sebagai saksi Harun Masiku.

Penyidik mendalami peluang dibukanya perkara terkait perintangan penyidikan.

"Penyidik mendalami terkait dengan pengetahuan kebedaraan HM (Harun Masiku) dan peluang untuk membuka penyidikan baru terkait dengan dugaan obstruction of justice," kata Tessa dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis.

Adapun Saiful merupakan terpidana yang terlibat dalam penyuapan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan pada 2019 bersama Harun.

Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020.

Dari hasil operasi, tim KPK menangkap delapan orang dan menetapkan empat orang sebagai tersangka.

Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, eks Anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kader PDIP Saeful Bahri, dan Harun Masiku.

Namun, saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan.

Harun hingga kini masih berstatus buronan dan masuk DPO.

Harun, diduga menyuap Wahyu dan Agustiani untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu (PAW).

Saat ini, pencarian Harun Masiku sudah memasuki tahun keempat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para mantan pegawai KPK yang tergabung dalam IM57+ Institute merespons langkah KPK yang akan membuka perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan dalam perburuan Harun Masiku. IM57+ Institute mendorong KPK meringkus oknum di internalnya sendiri yang diduga merintangi penyidikan.

IM57+ Institute mendukung upaya KPK itu. Tapi IM57+ Institute menekankan bahwa KPK jangan hanya menyasar target politisi saja. "Yang masuk sebagai objek penyidikan jangan hanya tokoh politik yang terlibat, tetapi juga para pihak penegak hukum maupun potensi oknum pimpinan KPK yang menghalangi," kata Ketua IM57+ Institute, M Praswad Nugraha kepada Republika, Jumat (19/7/2024).

Praswad memandang sangat pantas sprindik tersebut misalnya ditujukan kepada beberapa nama potensial di internal KPK. Mantan penyidik KPK itu menyentil Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang pernah mengumumkan penangkapan Masiku dilakukan dalam waktu sepekan. IM57+ Institute juga menyinggung KPK yang malah memecat pegawainya yang hampir menangkap Masiku lewat cara Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

"Seperti pimpinan KPK yang mengumumkan akan menangkap Harun Masiku, padahal seharusnya rahasia, serta yang memecat melalui TWK pada saat akan menangkap. Selain itu, pihak-pihak yang terlibat penghalangan pada saat tanggal 8-9 Januari 2020 di PTIK," ujar Praswad.

Oleh karena itu, IM57+ Institute mengingatkan KPK agar menghentikan segala akrobat dan bargain politik. IM57+ Institute meminta KPK langsung menangkap Masiku tanpa berkoar-koar.

"Saatnya KPK melakukan perbuatan konkret. Segera tetapkan tersangka baru jika memang memenuhi dua alat bukti. Tapi ingat, jangan coba-coba melakukan akrobat politik," ujar Praswad.

Baru-baru ini, KPK membuka penyidikan obstruction of justice atau perintangan penyidikan di perkara Harun Masiku. Hal ini berpotensi dilakukan seusai KPK mendalami istri dari Saeful Bahri bernama Dona Berisa pada Kamis (18/7/2024). Saeful Bahri tercatat sebagai salah satu terpidana di perkara korupsi yang menjerat Masiku.

Sebelumnya, tim penyidik KPK sudah mengonfirmasi keberadaan Harun Masiku kepada sejumlah saksi seperti advokat Simeon Petrus, mahasiswa atas nama Hugo Ganda, dan Melita De Grave hingga Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto beserta stafnya atas nama Kusnadi. Dalam pemeriksaan terhadap Hasto, ponsel dan dokumennya ikut disita KPK.

Harun Masiku diketahui merupakan eks caleg PDIP yang terjerat perkara dugaan suap dalam PAW anggota DPR periode 2019-2024. Harun diduga menyuap Komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan agar bisa ditetapkan sebagai anggota DPR. Tapi, sejak OTT terhadap Wahyu dan sejumlah pihak lain pada 8 Januari 2020 hingga saat ini, Harun Masiku masih buron. Sedangkan Wahyu sudah menghirup udara bebas pascamenuntaskan masa hukuman penjaranya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harapan mendorong KPK secepatnya menciduk buronan Harun Masiku. Yudi mengibaratkan KPK dapat menggunakan penangkapan metode makan bubur.

Hal itu dikatakan Yudi menyangkut peluang KPK membuka penyidikan obstruction of justice atau perintangan penyidikan di perkara Harun. Hal ini berpotensi dilakukan seusai KPK mendalami istri dari Saeful Bahri bernama Dona Berisa pada Kamis (18/7/2024). Saeful Bahri tercatat sebagai salah satu terpidana di perkara korupsi yang menjerat Masiku.

"KPK memang harus gerak cepat menemukan Harun Masiku dengan cara teknis makan bubur yaitu dari pinggir dulu baru ke tengah," kata Yudi kepada Republika, Jumat (19/7/2024).

Yudi menyebut, menangkap buronan tidak mungkin bisa dilakukan dengan langsung ke Harun Masiku. Tetapi dengan cara mencari pihak-pihak yang diduga menyembunyikan Harun Masiku, membiayai Harun Masiku atau tahu tempat persembunyian Harun Masiku selama ini.

"Seperti itulah yang saya ibaratkan teknisnya seperti makan bubur dari pinggir dulu," ujar Yudi.

Yudi selama di KPK sudah menangani beberapa kasus obstruction of justice. Ia menegaskan undang-undang tindak pidana korupsi sudah memberikan kewenangan bagi KPK ketika ada pihak yang merintangi penyidikan khususnya sesuai pasal 21 UU Tipikor maka bisa dipidanakan.

"Dalam kasus Harun Masiku ini jelas kok bahwa penyidikan kasus suap komisioner KPU tidak akan tuntas kalau Harun Masiku tidak tertangkap," ucap Yudi.

Yudi juga menyentil KPK mengapa tak dari dulu melakukan hal tersebut. "Oleh karena itu jika KPK punya bukti kuat ada obstruction of justice dalam persembunyian Harun ya tetapkan saja sebagai tersangka. Jangan terlalu lama," ujar Yudi.

Sebelumnya, tim penyidik KPK sudah mengonfirmasi keberadaan Harun Masiku kepada sejumlah saksi seperti Advokat Simeon Petrus, mahasiswa atas nama Hugo Ganda dan Melita De Grave hingga Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto beserta stafnya atas nama Kusnadi. Dalam pemeriksaan terhadap Hasto, ponsel dan dokumennya ikut disita KPK.

Harun Masiku diketahui merupakan eks caleg PDIP yang terjerat perkara dugaan suap dalam PAW anggota DPR periode 2019-2024. Harun diduga menyuap Komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan agar bisa ditetapkan sebagai anggota DPR. Tapi, sejak OTT terhadap Wahyu dan sejumlah pihak lain pada 8 Januari 2020 hingga saat ini, Harun Masiku masih buron.

Bahkan Wahyu sendiri sudah menghirup udara bebas pascamenuntaskan masa hukuman penjaranya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP PDIP bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy angkat bicara soal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang membuka peluang mengusut dugaan perintangan penyidikan dalam perburuan buronan Harun Masiku. Ronny menyindir tindakan ini menandakan kentalnya aroma politik.

Ronny menyindir bahwa tindakan KPK tersebut cenderung menuai pertanyaan publik. "Ide untuk membuka penyidikan baru terkait obstruction of justice ini tidak relevan, mengada-ada, dan semakin menimbulkan pertanyaan tentang besarnya politisasi dalam kasus ini," kata Ronny kepada Republika, Jumat (19/7/2024).

Hal itu disampaikan Ronny menyangkut peluang membuka penyidikan obstruction of justice atau perintangan penyidikan di perkara Harun. Hal ini berpotensi dilakukan seusai KPK mendalami istri dari Saeful Bahri bernama Dona Berisa pada Kamis (18/7/2024). Saeful Bahri tercatat sebagai salah satu terpidana di perkara korupsi yang menjerat Masiku

Ronny menduga KPK hanya sekedar coba menghubungkan perkara ini dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Padahal Ronny menyarankan supaya KPK fokus memburu Masiku. "Membiarkan HM tidak ditangkap dan malah sibuk mengait-ngaitkan Mas Hasto dugaan kami adalah cara-cara penyidik menggunakan instrumen hukum untuk kepentingan politik," ujar Ronny yang juga pengacara Hasto.

Ronny juga menilai tindakan KPK ini malah kian menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah. Sebab menurut Ronny, masyarakat bakal memandang KPK kental nuansa politik.

"Ini semakin memperburuk citra KPK yang belakangan banyak disorot publik, bahkan juga diakui oleh pimpinannya sendiri, Pak Nawawi, bahwa KPK sekarang terlalu banyak masalah," ucap Ronny.

Sebelumnya, tim penyidik KPK sudah mengonfirmasi keberadaan Harun Masiku kepada sejumlah saksi seperti Advokat Simeon Petrus, mahasiswa atas nama Hugo Ganda dan Melita De Grave hingga Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto beserta stafnya atas nama Kusnadi. Dalam pemeriksaan terhadap Hasto, ponsel dan dokumennya ikut disita KPK.

Harun Masiku diketahui merupakan eks caleg PDIP yang terjerat perkara dugaan suap dalam PAW anggota DPR periode 2019-2024. Harun diduga menyuap Komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan agar bisa ditetapkan sebagai anggota DPR. Tapi, sejak OTT terhadap Wahyu dan sejumlah pihak lain pada 8 Januari 2020 hingga saat ini, Harun Masiku masih buron.

Bahkan Wahyu sendiri sudah menghirup udara bebas pasca menuntaskan masa hukuman penjaranya.

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus upaya perintangan penyidikan atau obstruction of justice dalam perkara suap penetapan anggota DPR pergantian antarwaktu 2019-2024, Harun Masiku.

Dugaan itu didalami saat penyidik memeriksa saksi Dona Berisa, Kamis (18/7/2024), yang merupakan istri dari terpidana kasus sebelumnya yaitu Saeful Bahri.

Saeful terbukti bersama dengan Harun, yang merupakan mantan caleg PDIP 2019-2024, memberikan suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan melalui perantara Agustiani Tio Fredelina.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika menyebut, saksi Dona diperiksa terkait dengan keberadaan Harun yang saat ini masih berstatus DPO. Dia juga menyebut lembaga antirasuah berpeluang mengusut dugaan perintangan penyidikan pada kasus tersebut.

"Penyidik mendalami terkait dengan pengetahuan kebedaraan HM [Harun] dan peluang untuk membuka penyidikan baru terkait dengan dugaan obstruction of justice," ujarnya, dikutip Jumat (19/7/2024).

Belum lama ini, KPK melanjutkan penyidikan perkara kasus suap penetapan anggota DPR itu dengan memeriksa sejumlah saksi. Utamanya, berkaitan dengan keberadaan Harun yang sudah sekitar empat tahun buron.

Informasi soal keberadaan Harun didalami dari pemeriksaan terhadap Melita De Grave (mahasiswa) pada 31 Mei 2024, serta Simon Petrus (pengacara) dan Hugo Ganda (pelajar/mahasiswa) yang masing-masing diperiksa pada 29 dan 30 Mei 2024.

Kasus itu berbuntut panjang ketika KPK memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada 10 Juni 2024. Pasalnya, ponsel dan buku catatan berisi informasi kepartaian yang dipegangnya turut disita KPK. Ponsel dan ATM milik staf Hasto, Kusnadi, juga ikut diambil oleh penyidik.

Upaya paksa penyidik yang dipimpin oleh AKBP Rossa Purbo Bekti itu berbuntut sederet pelaporan yang dilakukan kubu PDIP. Mulai dari laporan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Komnas HAM hingga digugat secara perdata di PN Jakarta Selatan.

Pada keterangan sebelumnya, pihak KPK sudah menyampaikan bakal mendalami apabila sederet upaya pelaporan maupun gugatan dari kubu PDIP itu masuk ke perintangan penyidikan.

"Itu akan didalami kalau seandainya memang ada alat bukti perintangan tersebut tentunya akan ditindaklanjuti," ujar Tessa dalam keterangan terpisah.

Adapun tim hukum Hasto dan Kusnadi, Ronny Talapessy mengatakan pihaknya menggugat KPK sekaligus AKBP Rossa serta kawan-kawannya melawan hukum karena merampas buku catatan PDIP.

Berdasarkan petitum gugatan yang didaftarkan ke PN Jakarta Selatan, penyitaan buku PDIP dinilai tidak ada kaitannya dengan kasus Harun Masiku.

"Sekali lagi perlu saya garisbawahi di sini bahwa buku partai, apapun handphone yang dirampas itu tidak ada kaitannya dengan Harun Masiku," kata Ronny di PN Jakarta Selatan, Senin (1/7/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan mendalami peluang membuka penyidikan baru menyangkut dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice dalam kasus dugaan suap eks kader PDI-P Harun Masiku.

Informasi ini disampaikan Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto setelah penyidik selesai memeriksa mantan kader PDI-P Saiful Bahri, Dona Berisa.

Saiful merupakan salah satu terpidana dalam perkara suap Harun Masiku.

"Penyidik mendalami terkait dengan pengetahuan kebedaraan HM (Harun Masiku) dan peluang untuk membuka penyidikan baru terkait dengan dugaan obstruction of justice," kata Tessa dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (18/7/2024).

Adapun Saiful merupakan terpidana yang terlibat dalam penyuapan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan pada 2019 bersama Harun.

Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020.

Dari hasil operasi, tim KPK menangkap delapan orang dan menetapkan empat orang sebagai tersangka.

Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, eks Anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kader PDIP Saeful Bahri, dan Harun Masiku.

Namun, saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan.

Harun hingga kini masih berstatus buronan dan masuk DPO.

Harun, diduga menyuap Wahyu dan Agustiani untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu (PAW).

Saat ini, pencarian Harun Masiku sudah memasuki tahun keempat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut, tindakan pihak PDI-P melaporkan penyidik yang memburu Harun Masiku, Rossa Purbo Bekti, mengganggu proses rencana penyidikan.

PDI-P telah melaporkan Rossa ke sejumlah lembaga mulai Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Polri, Komnas HAM, hingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Laporan itu dibuat sebagai tindak lanjut penggeledahan yang dilakukan penyidik terhadap Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto dan stafnya.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika mengatakan, laporan itu membuat penyidik yang memburu Harun Masiku harus memenuhi panggilan pemeriksaan.

"Tentunya mengganggu rencana penyidikan yang sudah dibuat, karena yang bersangkutan harus memenuhi panggilan-panggilan tersebut," kata Tessa saat dihubungi awak media di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Meski demikian, Tessa menegaskan penyidikan perkara dugaan suap Harun Masiku sampai saat ini masih terus dilakukan, sebagaimana rencana penyidik.

Tessa menururkan, Satuan Tugas (Satgas) Penyidikan lainnya akan tetap melanjutkan pencarian Harun.

"Penyidikan tetap akan terus berjalan," ujar Tessa.

Sebelumnya, pihak PDI-P kembali melaporkan penyidik KPK yang memburu Harun Masiku ke Polri, Rossa dan Prayitno.

Kali ini, laporan disampaikan ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam).

Laporan disampaikan oleh pengacara Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto dan stafnya, Kusnadi terkait dugaan pelanggaran prosedur penyitaan handphone.

"Hari ini melaporkan peristiwa terkait yang diduga peristiwa pidana yang terjadi pada tanggal 10 Juni 2024 di Lantai 2 Gedung KPK dan peristiwa yang dialami Kusnadi juga pada tanggal 19 Juni 2024 di Lantai 2 Gedung KPK," kata Petrus di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Sebelumnya, penyidik KPK menggeledah Kusnadi saat menjalani pemeriksaan pada 10 Juni.

Saat itu, ia menemani Hasto menjalani pemeriksaan perkara Harun Masiku. Penyidik kemudian menyita satu handphone Kusnadi dan kartu ATM serta dua handphone dan buku catatan Hasto.

Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020.

Dari hasil operasi, tim KPK menangkap delapan orang dan menetapkan empat orang sebagai tersangka.

Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, eks Anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kader PDIP Saeful Bahri, dan Harun Masiku.

Namun, saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan.

Harun hingga kini masih berstatus buronan dan masuk DPO.

Harun, diduga menyuap Wahyu dan Agustiani untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu (PAW).

Saat ini, pencarian Harun Masiku sudah memasuki tahun keempat.

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilakan tim hukum PDI Perjuangan (PDIP) untuk melaporkan dugaan pelanggaran etik dalam penggeledahan yang dilakukan di rumah salah satu saksi kasus Harun Masiku.

Rumah itu merupakan kediaman advokat PDIP Donny Tri Istiqomah. Penyidik menggeledah rumah Donny di Jakarta terkait dengan kasus suap yang menyeret Harun, Rabu (3/7/2024).

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, lembaganya mempersilahkan siapapun yang memiliki keberatan atas proses hukum yang dilakukan. Dia menyebut Dewan Pengawas (Dewas) KPK akan melakukan klarifikasi atas laporan itu dan membuat kesimpulan akhir.

"Apapun kesimpulan dari dewas tentu kami menghormati kan gitu," ujarnya kepada wartawan pada konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Sebelumnya, Tim Hukum PDIP kembali melaporkan penyidik KPK AKBP Rossa Purbo Bekti atas dugaan pelanggaran etik saat menggeledah rumah seorang saksi dalam kasus Harun Masiku. Penyidik KPK disebut menggeledah rumah Donny selama empat jam.

"[Penggeledahannya] ada empat jam. Hari Rabu, mereka datang dari jam 15.00 sore," kata anggota tim hukum PDIP Johannes Oberlin Lumban Tobing di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Johannes mengklaim penyidik menyita sejumlah barang berupa bukti elektronik. Dia menyebut ada sebanyak 16 orang yang datang saat menggeledah rumah politisi PDIP itu.

Atas upaya paksa AKBP Rossa dan timnya terhadap Donny, kubu PDIP lalu melaporkan para penyidik KPK itu atas dugaan pelanggaran etik berat ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Mereka mengklaim adanya informasi bahwa penggeledahan dan penyitaan itu tanpa didasari surat perintah bahkan maupun izin dari pengadilan sebagaimana diatur oleh undang-undang (UU).

Selain itu, mereka menyebut adanya upaya intimidasi yang dilakukan AKBP Rossa kepada Donny serta istri dan anak-anaknya.

"Nah jadi dalam pemeriksaan itu, ada intimidasi penekanan bahkan ada pengancaman gitu loh. Nah jadi hal ini yang membuat dari sisi kemanusiaan ini yang membuat anak-anaknya saudara Donny ini menjadi trauma," terang Johannes.

Berdasarkan catatan Bisnis, Donny merupakan salah satu pihak yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK 2020 lalu terkait dengan kasus suap anggota DPR 2019-2024 pergantian antarwaktu (PAW). Kasus itu menyeret Harun Masiku dan salah satu komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan.

Adapun, Donny juga pernah diperiksa oleh KPK sebagai saksi pada 2020 lalu.

Pada tahap penyidikan, KPK menetapkan Wahyu, Harun, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina serta pihak swasta bernama Saeful. Harun menjadi satu-satunya pihak yang saat ini masih menjadi buron.

Belakangan ini, KPK melanjutkan penyidikan perkara tersebut dengan memeriksa sejumlah saksi. Salah satunya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Senin (10/6/2024).

Pada pemeriksaan tersebut, AKBP Rossa juga menyita ponsel serta buku catatan PDIP milik Hasto. Kemudian, tim hukum PDIP melaporkan upaya paksa itu kepada Dewas hingga menggugatnya di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.