ekBis#1

Tokoh Budaya Fakfak yang berasal dari suku Mbaham Matta di Papua Barat, Fredrikus Warpopor, menyebut burung yang hidup di hutan cagar alam memiliki peran penting bagi keberlanjutan kehidupan masyarakat. Pasalnya, filosofi burung sangat terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Untuk itu, masyarakat adat suku Mbaham Matta telah mengupayakan perlindungan terhadap burung-burung yang terancam punah dengan melarang perburuan. Fredrikus menjelaskan, masyarakat secara aktif melakukan pemantauan dan ritual adat untuk melindungi spesies burung tertentu.

“Kami bahkan berjalan jauh untuk mencari dan membongkar jerat yang dipasang oleh pemburu,” ujar Frederikus dalam peluncuran buku, di Jakarta, Jumat (11/10).

Frederikus mengatakan, masyarakat adat sudah mulai meninggalkan budaya untuk berburu burung dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu bertujuan untuk menjaga kelestarian dan keanekaragaman burung di wilayahnya. Selain itu, masyarakat adat juga menjaga habitat dan tempat tinggal burung dengan membatasi orang asing untuk masuk ke kawasan hutan.

"Secara adat, kami buat ritual untuk melindungi burung-burung itu dan juga kemudian melarang orang masuk. Sehingga kalau ada orang masuk berniat untuk mencuri, dia pasti akan hilang jalan di dalam hutan itu," ujarnya.

Menurut dia, kepercayaan masyarakat suku Mbaham Matta terhadap burung sangat dalam. Salah satunya seperti kepercayaan yang dipegang oleh sebagian anggota suku Mbaham Matta, warga yang mendiami Semenanjung Bomberai.

Mereka meyakini bahwa kemunculan burung Kasuari Gelambir Ganda (Southern Cassowary) di hutan bukan sekedar fenomena alam, melainkan juga sebagai penunjuk jalan yang penuh makna. Tidak hanya sebagai pembimbing jalan, Kasuari juga dipercaya dapat membawa seseorang ke arah jalan yang salah jika mencium niat buruk dari orang tersebut.

Kepercayaan masyarakat yang unik juga tercermin dari burung Bubut Pini atau Ivory-billed coucal. Suaranya di pagi hari dijadikan penanda untuk melubangi alat musik tradisional Fakfak tifa tumour, agar dapat bersuara dengan bagus dan nyaring.

Begitupun dengan burung Raja-udang paruh-kait yang dikenal hanya bersuara pada malam hari pada saat purnama. Masyarakat percaya suara burung ini sebagai pertanda kehadiran roh-roh jahat.

Konservasi Indonesia bersama dengan komunitas pusat pemandu wisata minat khusus pemantauan burung, Fakfak Birding, mendokumentasikan ragam jenis burung di hutan Fakfak, Papua Barat, dalam sebuah buku berjudul Burung-burung dalam Tinjauan Mbaham Matta, Fakfak.

Ketua Fakfak Birding, Purwanto, mengatakan pihaknya berhasil mengumpulkan dokumentasi lebih dari 70 jenis burung dengan pemahaman budayanya. Sepanjang pengamatan yang dilakukan sejak tahun 2020 sampai 2024, Fakfak Birding mendapati beragam jenis burung yang tinggal di kawasan Hutan Cagar Alam Fakfak.

“Selain menyaksikan keberadaan burung endemik Papua tersebut, sejak komunitas kami berdiri tujuh tahun lalu, di lokasi tersebut kami juga menjumpai keberadaan puluhan jenis lainnya," ujar Purwanto dalam peluncuran buku, di Jakarta, Jumat (11/10).

Purwanto mengatakan, melalui buku ini ia berharap dapat menyampaikan pesan kepada generasi muda mengenai pentingnya pelestarian burung, utamanya yang berkaitan dengan tradisi dan budaya. "Dari buku ini juga kami ingin mengingatkan kembali pentingnya hubungan antara manusia dengan alam,” ujarnya.

Fakfak Birding diinisiasi sejak tahun 2018 oleh sekelompok orang dan pemilik lokasi atau hak ulayat yang memiliki ketertarikan yang sama dalam upaya menjaga satwa liar, terlebih pada burung-burung di kawasan cagar alam.

Purwanto menyebut, foto jenis-jenis burung di buku ini merupakan hasil bidikan lensa lebih dari 15 orang. Dimana, di dalam buku ini juga tercermin kearifan lokal masyarakat Papua yang tercermin dalam kekayaan budaya dan juga kepercayaan yang berakar dari legenda dan mitos yang masih hidup di tengah-tengah masyarakat.

Senior Vice President & Executive Chair Konservasi Indonesia, Meizani Irmadhiany, menilai ketertarikan komunitas birdwatcher ini sebagai bukti kecintaan masyarakat Fakfak terhadap kekayaan alamnya. Dia berharap, kelompok pemantau burung di wilayah lain dapat terinspirasi untuk membukukan ragam satwa yang hidup di kawasan mereka, terlebih masyarakat Papua yang memiliki kekayaan alam yang sangat besar.

“Komunitas pemantau burung seperti Fakfak Birding tidak hanya menyukai aktivitas fotografi, namun mereka juga ingin berkontribusi dalam pendokumentasian kekayaan alam yang ada di ruang hidupnya," ujar Meizani.

Meizani mengatakan, Konservasi Indonesia mendukung pelestarian keanekaragaman hayati seperti yang dilakukan komunitas ini.

"Kami berharap, para pecinta fotografi dan juga penggemar burung lainnya dapat tergerak untuk menghasilkan karya yang dapat berguna untuk pengetahuan generasi selanjutnya, seperti yang dibuat oleh Fakfak Birding,” ujarnya.

Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mendorong negara anggota ASEAN mempercepat transformasi energi yang ramah lingkungan karena pesatnya investasi hijau dalam satu tahun terakhir.

Saat menghadiri Forum Khusus ASEAN-Indo Pasifik 2024 (AIPF) di Vientiane, Wapres menyoroti pentingnya mempercepat peralihan menuju ekonomi ramah lingkungan di kawasan, terlebih saat ini terdapat berbagai tantangan seperti lambatnya pertumbuhan ekonomi dunia.

"ASEAN perlu mengintegrasikan inovasi lingkungan dengan transformasi digital untuk mendukung investasi dan sektor keuangan yang berkelanjutan, serta meningkatkan transisi energi melalui teknologi bersih dan energi terbarukan," kata Wapres Ma'ruf Amin, di Laos, Jumat (11/10).

Wapres menyoroti pentingnya mempercepat peralihan menuju ekonomi ramah lingkungan di kawasan, terlebih saat ini terdapat berbagai tantangan seperti lambatnya pertumbuhan ekonomi dunia. Menurut Wapres, penanaman modal pada sektor yang mendukung keberlanjutan lingkungan di kawasan mengalami peningkatan satu tahun belakangan.

Investasi hijau di ASEAN tercatat mencapai US$ 6,3 miliar, atau meningkat 20 persen pada 2023. Untuk itu, Wapres mendorong investasi hijau demi tercapainya tujuan transisi energi kawasan pada tahun 2030.

Dalam sambutannya, Wapres menilai kawasan Indo-Pasifik adalah wilayah strategis bagi ekonomi global, mencakup negara-negara besar termasuk negara-negara di Asia Tenggara yang memiliki pertumbuhan ekonomi cukup pesat. Kawasan ini memberikan kontribusi lebih dari 60 persen terhadap PDB dunia dan menjadi pusat perdagangan hampir setengah dari total perdagangan internasional.

Sebagai bagian di dalamnya, Wapres menekankan ASEAN harus memainkan peran sentral dalam menjaga stabilitas serta menggerakkan pertumbuhan di kawasan dan dunia. Hal itu karena ASEAN juga terbukti tangguh dan adaptif di tengah ketidakpastian ekonomi. Pada 2023, meski perdagangan global menurun akibat disrupsi geopolitik, perdagangan intra-ASEAN mencapai 3,5 triliun dolar AS, melampaui tingkat sebelum pandemi.

Dari segi resiliensi ekonomi, Wapres mengatakan ASEAN terus mendapatkan kepercayaan investor pada bidang-bidang tertentu yang tentunya menjadikan ASEAN berpotensi menjadi pusat pertumbuhan.

"Investasi ke ASEAN mencapai 229 miliar dolar AS, terus meningkat di tengah penurunan investasi global, dengan peningkatan signifikan di sektor keuangan dan teknologi. Capaian ini menegaskan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan kawasan dan global," kata Wapres.

Wapres meminta penguatan sinergi antara pemerintah dan swasta yang sangat krusial. Ia juga mengapresiasi inisiatif kalangan bisnis yang meluncurkan jaringan bisnis ASEAN-Indo-Pasifik (AIPBN) sebagai langkah konkret dalam upaya ini.
Menurutnya, AIPBN akan menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan global

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengatakan aktivitas pengerukan dan hasil kerukan (dumpling) pasir laut yang dilakukan dua kapal berbendera asing di perairan Kepulauan Riau telah merugikan negara lebih dari Rp223 miliar. Pengerukan pasir laut tersebuttidak memiliki dokumen atau perizinan.

“Jadi kerugian total yang negara kita alami setahun ini kita rugi Rp223 miliar, kalau ada 10 kapal bisa dikalikan lagi,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (PKRL), Victor Gustaaf Manoppo, di Batam, Kepri, Kamis (10/10).

Sebelumnya, KKP menghentikan dan memeriksa dua kapal berbendera Malaysia yang kedapatan sedang melakukan aktivitas pengerukan dan hasil kerukan pasir laut di perairan Kepri pada 9 Oktober. Kapal KKP tersebut dinaiki Menteri Kelautan dan Perikanan ,Sakti Wahyu Trenggono, yang hendak kunjungan kerja ke Pulau Nipa.

Atas perintah Menteri KKP, penyidik PSDKP langsung melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap dua kapal yang dinahkodai oleh dua warga negara Indonesia (WNI), dengan anak buah kapal (ABK) dari Cina sebanyak 13 orang dan Malaysia 1 orang.

Kapal MV YC 6 berukuran 8.012 gross tonnage (GT) dan MV ZS 9 berukuran 8.559 GT merupakan jenis keruk yang berfungsi untuk mengambil pasir yang ada di dalam laut, atau disebut kapal dredgers jenis TSHD.

Menurut Victor, kapal tersebut terindikasi sudah beberapa kali masuk ke wilayah Indonesia. Namun KKP masih mndalami berapa kali kapal tersebut melakukan pengerukan pasir laut, termasuk banyaknya jumlah pasir yang sudah dikerah yang dibawa ke Singapura.

Berdasarkan pemeriksaan tersebut, salah satu kapal memuat 10 ribu meter kubik pasir laut hasil kerukan. Menurut keterangan nahkoda, mereka mengambil pasir 10 ribu ton hanya dalam waktu 9 jam.

“Menurut pengakuan mereka 10 kali dalam sebulan, kita bisa menghitung per bulan ada 100 ribu ton yang mereka ambil bawa keluar. Kalau 1 tahun berarti bisa 1,2 juta ton,” ujarnya.

Berdasarkan Pasal 18 angka 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menyatakan setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari perairan pesisir wajib memiliki izain Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dari pemerintah pusat.

“Ini baru kerugian sumber daya kelautan yang diambil material. Kalau kita gabungkan, kalau ikut aturan PP Nomor 26, kapal ini harus bayar KKPRL, harus bayar bea keluar, harus membayar persetujuan ekspor, harus bayar IUP penjualan, harus membayar Amdal, artinya potensi penerimaan negara yang hilang lebih dari Rp223 miliar,” kata Victor.

Saat ini, kedua kapal berbendera asing tersebut masih dalam pemeriksaan. KKP membentuk tim penyidik yang akan mendalami sudah berapa lama aktivitas pengerukan pasir laut itu dilakukan oleh kapal tersebut.

Direktur Jenderal PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono mengatakan perlu sanksi tegas agar ada efek jera supaya kejadian serupa tidak kembali terulang. Selain itu, patroli di wilayah perbatasan oleh KKP dan stakeholders terkait lainnya juga dimaksimalkan untuk bisa mengawasi wilayah perairan dari pencurian.

“Patroli pasti diperketat, kami tidak berdiri sendiri, ada angkatan laut, bea cukai, Polri, semua saling bahu membahu kerja sama, masyarakat nelayan jangan dikira diam, mereka memvideokan dan mengirimkan kepada kami, namanya Pokwasmas,” kata Ipung.

Beberapa Ilmuan dunia menilai bahwa menghilangkan karbondioksida di atmosfer tidak cukup untuk mencegah bencana perubahan iklim, jika pemanasan global telah melampaui ambang batas 1,5 derajat celcius. Berdasarkan Jurnal Nature menunjukan hal itu tidak dapat mengurangi aspek lain dari perubahan iklim, mulai dari kenaikan permukaan laut hingga perubahan sirkulasi lautan.

"Meski Anda telah menurunkan kembali suhu, dunia yang akan kita lihat tidak akan sama," ujar Analis Austria's International Institute of Applied Systems Analysis, Carl-Friedrich Schleussner dikutip Reuters, Kamis (10/10).

Penelitian tersebut juga menunjukan bahwa, menurunkan suhu dari puncaknya lebih sulit dari yang diperkirakan. Adapun, Penghapusan karbondioksida atau carbon dioxide removal (CDR) diprakasai oleh Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) merujuk pada berbagai teknik yang mengekstrak dan menyimpan CO2 yang sudah ada di atmosfer, termasuk solusi alami seperti hutan dan alga laut, serta teknologi baru yang menyaring karbon dioksida dari udara.

Kapasitas CDR yang ada saat ini mengeluarkan sekitar 2 miliar metrik ton CO2 dari atmosfer setiap tahun. Angka tersebut harus meningkat menjadi sekitar 7 miliar hingga 9 miliar ton untuk mencapai tujuan iklim dunia, menurut laporan penelitian terpisah yang diterbitkan pada bulan Juni.

Sementara itu, salah satu penulis laporan yang berasal dari Imperial College London, Joeri Rogelj, mengatakan terdapat batasan seberapa banyak hutan baru yang dapat ditanam dan seberapa banyak CO2 yang dapat disimpan secara permanen. Di sisi lain. teknologi saat ini masih mahal.

"Jika kita mulai menggunakan lahan secara eksklusif untuk manajemen karbon, ini dapat bertentangan dengan peran penting lain dari lahan, baik itu untuk keanekaragaman hayati (atau) produksi makanan," ujarnya.

Rogelj menyebut, skenario pengurangan emisi yang paling optimis dalam laporan penilaian terbaru IPCC, yang diterbitkan tahun lalu, memperhitungkan kemungkinan sedikit kelebihan suhu sebesar 0,1 derajat celsius.

Menurutnya, untuk dapat mengembalikan itu akan membutuhkan penghapusan sekitar 220 miliar ton CO2. Sementara kelebihan sebesar 0,5 C - yang juga konsisten dengan skenario terbaik IPCC - akan memerlukan penghapusan lebih dari satu triliun ton.

"Risiko yang dihadapi dunia akibat kelebihan suhu jauh lebih besar dari yang diakui. Hanya melalui pengurangan emisi yang ambisius dalam jangka pendek kita dapat secara efektif mengurangi risiko dari perubahan iklim," ujarnya.

Presiden terpilih, Prabowo Subianto, menargetkan pertumbuhan ekonomi meningkat hingga 8 persen di masa pemerintahannya. Institute for Essential Services Reform (IESR) memandang bahwa percepatan transisi energi melalui pengembangan energi terbarukan dapat mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8 persen tersebut.

Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, mengatakan percepatan transisi energi sangat diperlukan untuk memenuhi komitmen Indonesia yang telah meratifikasi Persetujuan Paris demi mitigasi kenaikan suhu bumi di 1,5 derajat Celcius. Menurutnya, peluang pertumbuhan ekonomi dari transisi energi dapat dicapai melalui tiga jalur pengembangan energi terbarukan.

Pertama yaitu diversifikasi industri energi bersih. Pengembangan industri energi terbarukan akan merangsang sektor industri kita dengan menciptakan peluang rantai pasok dan manufaktur energi terbarukan, seperti sel dan modul surya, turbin angin dan komponen mobil listrik dan industri rantai pasoknya.

Keduapengembangan infrastruktur hijau yang dapat menarik investasi seperti pembangunan transmisi, jaringan pintar (smart grid), dan penyimpanan energi (energy storage). Ketiga, pembangunan ekowisata yang ramah lingkungan, contohnya inisiatif Bali Net Zero Emission (NZE) 2045.

"Jika berhasil menjadikan Bali sebagai Pulau Energi Terbarukan akan memberikan nilai tambah bagi pariwisata Bali,” kata Fabby dalam Webinar Road to Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2024: Transisi Energi sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, pada Kamis (10/10/2024).

Fabby mendorong pemerintah untuk melakukan setidaknya tiga reformasi kebijakan untuk membuka peluang investasi di energi terbarukan. Pertama, reformasi subsidi energi fosil dan penetapan harga karbon. Pemerintahan Prabowo harus menghapus subsidi energi fosil yang mendistorsi pasar, serta menyulitkan energi terbarukan bersaing. Selain itu, presiden terpilih diharapkan bisa segera menetapkan kebijakan harga karbon.

Kedua, reformasi pembiayaan infrastruktur. Hal itu bisa dilakukan melalui penggunaan instrumen dana publik untuk menarik investasi, serta mengembangkan blended finance dan instrumen pendanaan hijau seperti green bond untuk mendukung proyek energi terbarukan dan efisiensi energi. Selain itu, pemerintahan Prabowo bisa mengoptimalkan dana iklim seperti pemanfaatan pajak karbon (carbon tax) untuk mendanai transisi energi.

Ketiga, membangun kemitraan dan kerja sama internasional. Sebagai negara ekonomi terbesar di ASEAN, Indonesia perlu memposisikan diri sebagai pemimpin dalam kemitraan energi bersih secara global maupun Asia Tenggara dan bekerja sama dengan negara-negara yang menguasai teknologi energi bersih untuk mendapatkan pendanaan.

Lebih lanjut, IESR menekankan bahwa proses transisi energi harus adil dan inklusif sehingga mempersempit kesenjangan pendapatan. Selain itu, manfaat transisi energi harus dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Koordinator Riset Sosial Kebijakan dan Ekonomi IESR, Martha Jesica, menegaskan pemerintah perlu merumuskan kebijakan fiskal yang mendukung ekonomi rendah karbon dan bermanfaat bagi perekonomian daerah. Hal itu dilakukan misalnya melalui alokasi belanja pemerintah untuk program penyertaan modal badan usaha terkait energi terbarukan dan ekonomi hijau.

“Transisi energi yang adil erat kaitannya dengan partisipasi dan pelibatan masyarakat dengan program pembangunan ekonomi dan energi di sekitar mereka,” imbuh Martha.

World Wildlife Fund (WWF) mencatat terjadi penurunan sebesar 73% pada rata-rata populasi satwa liar di dunia akibat perubahan iklim dalam kurun waktu 50 tahun atau dari 1970-2020. Berdasarkan laporan Living Planet Report 2024 yang dikeluarkan WWF, penurunan populasi satwa liar paling cepat terjadi di Amerika Latin dan Karibia -95%, Afrika -76%, dan Asia Pasifik -60%.

Direktur Jenderal WWF-Internasional, Kirsten Schuijt, mengatakan laporan ini mensinyalir Bumi mendekati titik kritis yang berbahaya dan dapat menimbulkan ancaman besar bagi umat manusia. Untuk itu diperlukan upaya kolektif yang sangat besar yang diperlukan selama lima tahun ke depan untuk mengatasi krisis iklim dan alam.

Berdasarkan data Living Planet Index, yang disusun oleh Zoological Society of London, penurunan tertinggi terjadi pada ekosistem air tawar -85%, diikuti oleh ekosistem darat -69%, dan kemudian ekosistem laut -56%. Data tersebut mencakup hampir 35.000 tren populasi dan 5.495 spesies dari tahun 1970-2020,

Kirsten mengatakan penyempitan habitat dan penyusutan ekosistem dipengaruhi karena sistem pangan yang tidak berkelanjutan. Ancaman tersebut yang paling banyak dilaporkan di seluruh dunia diikuti pemanfaatan secara berlebih, spesies dan penyakit invasif.

"Perubahan iklim menjadi sebuah ancaman tambahan khusus bagi populasi satwa liar di Amerika Latin dan Karibia, yang telah mencatat penurunan rata-rata sebesar 95%," ujar Kirsten dalam keterangan tertulis, Kamis (10/10).

Menurutnya, penurunan populasi satwa liar dapat menjadi indikator peringatan dini akan meningkatnya risiko kepunahan dan potensi hilangnya ekosistem yang sehat. Pasalnya ketika ekosistem rusak, mereka tidak lagi memberikan manfaat bagi manusia yang selama ini mengandalkan udara bersih, air, dan tanah yang sehat untuk makanan dan ekosistem menjadi lebih rentan terhadap titik kritis.

"Titik kritis adalah ketika suatu ekosistem terdorong melampaui ambang batas kritis yang mengakibatkan perubahan substansial dan berpotensi tidak dapat dipulihkan," ujarnya.

Dia mengatakan, secara global titik kritis tersebut ditandai dengan hilangnya hutan hujan Amazon dan kematian massal terumbu karang. Kondisi tersebut akan berdampak pada ketahanan pangan dan sumber mata pencaharian.

Peringatan ini muncul ketika terjadi kebakaran di Amazon mencapai tingkat tertinggi dalam 14 tahun terakhir pada Agustus dan pemutihan terumbu karang massal global yang keempat telah dikonfirmasi pada awal tahun ini.

“Alam sedang mengeluarkan panggilan darurat. Krisis yang terkait dengan hilangnya keanekaragaan hayati dan perubahan iklim mendorong satwa liar dan ekosistem melampaui batas kemampuan mereka, dengan titik kritis global yang berbahaya yang mengancam untuk merusak sistem penyangga kehidupan di bumi dan mengacaukan masyarakat," ujarnya.

Kirsten mengatakan beberapa populasi spesies yang diteliti dalam LPI salah satunya adalah penurunan 57% jumlah penyu sisik yang bertelur antara 1990- 2018 di Pulau Milman di Great Barrier Reef, Australia. Selain itu, tercatat juga penurunan 65% Pink River Dolphin Amazon dan penurunan 75% pada Tucuxi yaitu lumba-lumba yang lebih kecil antara 1994 dan 2016 di cagar alam Mamirauá, Amazonas, Brasil.

"Tahun lalu, lebih dari 330 lumba-lumba sungai mati hanya di dua danau selama periode musim panas dan kekeringan ekstrim," ucapnya.

Dalam laporan yang dikeluarkan WWF menunjukan bahwa komitmen dunia dalam menjaga keanekaragaman hayati dan membatasi kenaikan suhu global tidak berjalan dengan optimal.

Untuk itu, WWF mendesak pemerintah untuk membuka pendanaan publik dan swasta yang lebih besar agar dapat melakukan aksi dalam skala besar dan menyelaraskan kebijakan dan aksi iklim, alam, serta pembangunan berkelanjutan dengan lebih baik.

"Baik pemerintah maupun bisnis harus bertindak untuk segera menghilangkan kegiatan yang berdampak negatif terhadap keanekaragaman hayati dan iklim, serta mengalihkan pendanaan dari praktik-praktik yang merugikan dan menuju kegiatan yang akan mencapai tujuan global," ujarnya.