Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) mengeluhkan sejumlah Pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) karena dinilai dapat merugikan Industri Hasil Tembakau (IHT) termasuk mereka yang bekerja di sektor hulu.

Salah satu yang menjadi sorotan dalam PP dan RPMK tersebut adalah aturan terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek yang dinilai akan semakin merugikan ekosistem industri rokok dalam negeri.

Sekretaris Jenderal APTI, Kusnasi Mudi, mengatakan pada 2024 ini harga jual tembakau dari petani sudah turun hingga 10% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini terjadi lantaran kurangnya pembelian tembakau dari para produsen rokok.

"Kalau ada salah satu atau dua perusahaan yang tidak melakukan pembelian, artinya tingkat kompetisinya tidak ada. Malah nanti harganya turun. Seperti di Temanggung sekarang tembakau petani banyak yang belum terserat," terang Kusnasi kepada detikcom, Jumat (1/11/2024).

"Tahun lalu yang 2023 itu harga tembakau memang sangat tinggi. Kalau sekarang ya kurang lebih sekitar 10% penurunan harga," ucapnya lagi.

Dalam hal ini, aturan terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek yang diusulkan dalam RPMK dinilai dapat semakin menggerus kinerja industri rokok Tanah Air. Sebab banyak pihak sudah memperkirakan imbas aturan ini yang bisa menyuburkan keberadaan rokok ilegal.

"Permasalahannya adalah nanti jika terkait kemasan polos ini sama artinya pemerintah akan melegalkan yang ilegal, takutnya dari situ. Walaupun sebenarnya rokok-rokok ilegal juga sumbernya sama, tembakaunya dari petani, sebenarnya nggak ada masalah. Tapi dalam jangka panjang kan nggak mungkin," papar Kusnasi.

Padahal selama ini lebih dari 90% hasil tembakau para petani diserap oleh industri rokok konvensional alias perusahaan-perusahaan legal. Belum lagi pemerintah dinilai belum memiliki inovasi penggunaan tembakau, sehingga hasil penjualan para petani ini sangat bergantung pada kondisi industri rokok.

Sehingga kinerja produsen pabrik-pabrik rokok konvensional atau legal ini akan sangat mempengaruhi jumlah penyerapan tembakau hasil panen para petani.

"Memang produk yang kita hasilkan itu kan semuanya diserap oleh industri, 90% lebih, hampir 99% katakanlah diserap oleh industri kita. Nah jika industri ini kolaps, ya artinya siapa nanti yang beli tembakau?" ucapnya.

Pada hari-hari pertamanya menjabat, Presiden Prabowo Subianto sudah terang-terangan ingin melawan keberadaan judi online (judol) di Indonesia. Terbaru, hal tersebut ia ungkapkan pada Rabu (23/10) lalu di Istana Presiden. Ia mengatakan jika judul adalah salah satu ancaman besar, perlu sinergi dari banyak pihak untuk memberantasnya.

"Ini harus ditopang penegakan hukum yang tidak ragu-ragu saya minta Jaksa Agung, Kapolri, BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), Badan Intelijen Negara. Fokus ancaman berat kita judi online, narkoba, penyelundupan, penyelewengan, korupsi," ujar Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto di Istana Negara, Rabu (23/10).

Saat ini, paparan judol tidak hanya berkutat di kalangan masyarakat saja melainkan merambah hingga lingkungan kementerian. Terbaru, Salah seorang PNS Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) ditangkap terkait judol. Sementara itu, hari ini polisi melakukan penggeledahan di kawasan Bekasi sebagai pengembangan atas penangkapan tersebut.

Terkait penangkapan pelaku judol di lingkungannya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo mendukung penuh proses hukum pemberantasan judol. Dikutip dari detikInet, Angga menyebut Presiden Prabowo telah memerintahkan pemberantasan judi online. Perintah tersebut demi melindungi rakyat.

"Sesuai perintah Presiden Prabowo, kami mendukung semua proses hukum pemberantasan judi online demi melindungi rakyat," ujar Angga kepada wartawan, Kamis (31/10/2024).

Besarnya perputaran uang judol di Indonesia sudah semakin mengkhawatirkan. Hal ini dibuktikan dengan data yang dirilis oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Berdasarkan laporan tersebut, perputaran uangnya bisa mencapai angka 100 triliun rupiah sepanjang semester I-2024. PPATK juga mencatat transaksi dari judi online pada 2023 mencapai Rp 327 triliun.

Besarnya nilai transaksi ini disinyalir merupakan efek dari promosi judol besar-besaran yang dilakukan lewat berbagai cara, khususnya melalui media sosial. Terkait hal ini, Gunawan, pelaku joget Sadbor yang baru-baru ini viral di TikTok pun dicokok polisi. Penangkapan yang terjadi pada Kamis (31/10) ini dilakukan karena Gunawan dicurigai melakukan promosi judol di sela-sela dirinya berjoget. Berdasarkan laporan detikJabar, hingga saat ini Gunawan beserta sejumlah rekannya masih ditahan oleh polisi untuk menjalani sejumlah pemeriksaan.

Kapolres Sukabumi AKBP Samian membenarkan soal kabar tersebut. Menurutnya konten kreator tersebut masih menjalani pemeriksaan di Satreskrim.

"Benar, yang bersangkutan masih menjalani pemeriksaan," ujar Samian.

Pemerintah sebenarnya telah bertekad lama dalam menumpas judi online. Meski demikian, hingga akhir era Jokowi pun kasus judol tidak pernah hilang dari Indonesia. Lalu, bagaimana promosi judi online berkamuflase untuk masuk ke pikiran masyarakat? Diskusinya bersama Redaktur detikFinance. Ikuti juga berita terkini tentang infiltrasi judol lewat media sosial dalam Indonesia Detik Ini.

Beralih ke topik lain, segmen d'hattrick minggu ini akan banyak membahas soal Manchester United. Bukan hanya prediksi jelang pertandingan melawan Chelsea pada akhir pekan ini, tetapi juga melihat kembali keputusan manajemen saat memecat Erik Ten Hag. Tidak hanya itu, d'Hattrick juga akan membahas tentang kontroversi Ballon D'or.

Dalam episode ini, d'Hattrick akan menghadirkan Managing Director PT. Garuda Sepakbola Indonesia terkait sistem baru pembelian tiket pertandingan sepakbola nasional. Apa tujuannya? Bagaimana mekanismenya? Ikuti ulasan lengkapnya dalam d'Hattrick.

Pada penghujung sore nanti, detikSore akan menghadirkan sosok di balik bapak2id. Bagaimana cara mereka untuk membentuk komunitas sehat di dunia maya? Apa saja tantangannya? Temukan jawabannya dalam Sunsetalk.

Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.

"Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!"

PT Bio Farma (Persero) telah meneken kontrak untuk ekspor vaksin senilai Rp 1,4 triliun untuk tahun 2025 ke sejumlah negara. Nilai tersebut memenuhi hampir setengah dari target ekspor Bio Farma mencapai Rp 3 triliun.

Wakil Direktur Utama Bio Farma Soleh Ayubi mengatakan, kesepakatan itu terjalin saat pertemuan rutin bersama 43 perusahaan farmasi global, WHO, hingga UNICEF, pada bulan ini di Sao Paolo, Brazil. Namun demikian, ia tak merincikan negara-negara mana saja yang menjadi tujuan ekspor.

"Di Brazil kemarin, di Sao Paulo, kita dipercaya kembali untuk mensuplai vaksin. Jenisnya macam-macam tapi diantaranya adalah polio, diphteri, tetanus, pertussis. Itu total sekitar Rp 1,4 triliun untuk tahun 2025 saja," kata Soleh, dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Soleh mengatakan, setidaknya sebanyak 700 juta anak di seluruh dunia dari 153 negara menggunakan vaksinnya Bio Farma. Karena itulah, menurutnya sangat-sangat krusial keberadaan vaksin Bio Farma sehingga proses perbaikan produksi terus dilakukan.

"Makanya terus kami terus berusaha memperbaiki produk kami. Dan juga memastikan supply chainnya itu terjamin. Misalkan di Pasteur, di Bandung, pabrik kita, itu dampaknya ke 153 negara. Keterlambatan di titik tersebut itu terlambatnya di 153 negara. Bukan sesuatu yang gampang, sesuatu yang memang super krusial," ujarnya.

Saat ini, kapasitas produksi vaksin Bio Farma mencapai 3,1 miliar dosis dari pabrik yang berlokasi di Pasteur, Bandung. Soleh mengatakan, pihaknya berencana meningkatkan kapasitasnya dengan membangun pabrik baru.

"(Pabrik Pasteur) itu dibangun 130 tahun yang lalu di tengah hutan waktu itu. Sekarang itu sudah di tengah kota, sudah penuh banget dan memang dari public safety juga kurang bisa memenuhi. Sekarang sedang kita cari arahan dari Pak Menteri untuk nyari satu tempat yang memang kita siapkan juga untuk 50-100 tahun ke depan," kata dia.

Dengan demikian, menurutnya Bio Farma punya fleksibilitas untuk menaikkan kapasitasnya bahkan sampai 5 kali lipat. Sehingga, revenue-nya juga harapannya dari ekspor itu 10 tahun ke depan bisa naik antara 8 sampai 10 kali lipat juga.

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, pihaknya mengupayakan agar terus menjalin kerja sama dengan banyak pihak di berbagai negara. Harapannya, ke depan Bio Farma bisa menjadi pusat produksi vaksin dunia.

"Kita dorong produksinya untuk 10 tahun ke depan kalau bisa naik 5 kali lipat. Ini berbagai jenis vaksin ya. Ada Servik, ada macem-macem. Kemarin saya di Inggris waktu itu ada tanda tangan dengan salah satu perusahaan dari Skotlandia untuk yang darah. Kelainan darah waktu itu. Nah ini memang menjadi hal yang penting," kata Erick, dalam kesempatan yang sama.

Wakil Menteri Pariwisata, Ni Luh Puspa, mengatakan pihaknya tengah mengkaji berbagai persoalan yang tengah dihadapi industri pariwisata. Hal itu sebagai tanggapan atas keluhan pengusaha hotel terkait kegiatan bisnis online travel agent (OTA) asing.

Pengusaha hotel sebelumnya mengeluhkan OTA asing yang tidak memiliki badan usaha di Indonesia. Hal itu membuat pengusaha mendapat beban atas pengenaan pajak.

"Ini semua kita masih dalam proses mengkaji, semua isu-isu yang lagi krusial, lagi dikeluhkan juga di teman-teman industri pariwisata, sementara kita semua dalam proses pengkajian semua. Tentu semua akan kita pelajari, semua akan kita diskusikan, dan sementara sedang didiskusikan," ungkapnya di Kementerian BUMN Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Dia mengatakan, pihaknya akan mengkaji berbagai masalah terkait industri pariwisata pekan ini. Dia berjanji akan memberikan informasi perkembangan selanjutnya.

"Itu top urgency kami, dan sedang kita bahas, pasti akan kami update secepatnya. Seminggu ini kita sedang mengkaji semua teman-teman," ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Maulana Yusran mengungkapkan persoalan sektor pariwisata. Dia menyebut salah satunya terkait keberadaan OTA asing yang tidak memiliki Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia, sehingga tidak membayar pajak dan merugikan industri lokal.

"OTA asing ini tidak memiliki NPWP, jadi industri lokal yang akhirnya harus menanggung pajak sebesar 20%. Ini beban besar," kata dia.

Dia menjelaskan bahwa OTA asing tidak membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% seperti yang diwajibkan pada penyedia jasa di Indonesia. Padahal dalam aturan akomodasi perjalanan, komisi yang diterima OTA asing bisa mencapai 18%. Mereka pun tak dikenakan pajak komisi 1,1%.

Hal ini, kata dia akibat OTA asing tidak memiliki BUT, yang akhirnya membuat mereka tidak membayar pajak tersebut dan membebankan kepada hotel. Selain itu, OTA asing juga kerap melanggar perjanjian kontrak dengan hotel.

Belum lagi soal OTA asing yang menggunakan strategi 'bakar uang' dengan memberikan diskon besar untuk menarik pelanggan. Meskipun ini tampak menguntungkan bagi wisatawan, pada kenyataannya skema ini merusak pendapatan hotel dan penyedia jasa wisata lokal.

Aplikator asing tersebut memaksakan harga sangat rendah di aplikasinya, sehingga hotel terpaksa mengikutinya. Menurutnya, dalam jangka panjang strategi ini akan berdampak pada keberlanjutan usaha lokal di sektor pariwisata.

"Apalagi mereka juga menerapkan parity rate yang memaksa hotel tidak bisa menjual dengan harga lebih rendah dari yang mereka tetapkan. Kami tidak punya pilihan karena mereka menguasai pasar digital," tutur dia.

Indonesia bergabung dengan blok ekonomi BRICS sebagai salah satu negara mitra. BRICS merupakan akronim dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan yang menyumbang seperlima dari perdagangan global.

Atas kemitraan ini Indonesia disebut-sebut bisa mendapat sejumlah keuntungan semisal keterbukaan peluang kerja sama yang lebih besar di berbagai bidang seperti perdagangan hingga pengaruh di kancah politik global.

Meski begitu, Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana berpendapat dalam bermitra Indonesia tetap harus menjaga 'jarak aman' dengan dengan BRICS. Hal ini menjadi penting mengingat RI juga berencana untuk bergabung dengan OECD.

Sebab menurutnya keberadaan blok ekonomi BRICS ini berada di posisi saling berlawanan dengan OECD, mengingat bagaimana negara-negara anggota blok tersebut kerap bermasalah dengan negara-negara barat yang merupakan anggota OECD.

"Kita tahu bahwa OECD sama BRICS ini sebenarnya agak berhadapan-hadapan. Karena OECD kan Amerika dan negara-negara Eropa gitu kan, sementara kalau BRICS itu lihatlah ada Rusia, ada Cina di situ, ada India, Brazil," kata Hikmahanto kepada detikcom, Jumat (25/10/2024).

"Tapi kalau misalnya Presiden Prabowo mengatakan ingin menjaga jarak yang sama dan non block, berarti kita boleh juga tuh kalau misalnya kita join ke BRICS, kira-kira seperti itu," terangnya.

Untuk itu menurutnya pemerintah harus mengkaji lebih jauh terkait keterlibatan Indonesia dalam kelompok 'anti-barat' yang dikepalai Rusia-China ini sehingga tidak mengganggu hubungan bilateral atau perdagangan dengan negara lain, termasuk blok ekonomi OECD.

"Pertanyaannya adalah apakah kalau kita jadi anggota OECD membuat kita tidak boleh masuk dalam BRICS, atau sebaliknya kalau kita menjadi anggota BRICS kita tidak boleh masuk ke OECD. Karena Indonesia sekarang ini sudah dalam tahap persiapan akan masuk ke OECD," ucapnya.

"Nah kalau misalnya kita ternyata boleh masuk di dua-duanya kenapa nggak untuk kepentingan nasional kita?" tambah Hikmahanto.

Pada akhirnya, Hikmahanto menekankan bagaimana Indonesia harus bisa mempertahankan kebijakan politik luar negerinya yang bebas aktif. Sehingga benar-benar penting bagi pemerintah untuk menjaga jarak aman dengan negara-negara baik yang tergabung dalam BRICS maupun OECD, sehingga RI benar-benar bisa mendapatkan manfaat dari kedua belah pihak.

"Menurut saya bagus juga Indonesia bergabung dengan BRICS agar Indonesia tidak didominasi oleh negara-negara OECD. Indonesia juga bisa menjaga jarak yang sama antara negara-negara yang bergabung dengan OECD, dengan negara-negara yang tergabung dalam BRICS," terang Hikmahanto.

"Terpenting adalah kepentingan nasional kita diuntungkan dan tidak sebaliknya dirugikan. Indonesia mungkin melihat OECD sudah tidak sekuat di masa lalu karenanya Indonesia perlu masuk ke BRICS dimana kekuatan pasarnya sangat luar biasa dan mampu menjadi penyeimbang OECD," pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah berpendapat secara umum keterlibatan Indonesia dengan BRICS tidak akan memberi dampak besar terhadap rencana bergabung dengan OECD.

Sebab menurutnya hubungan yang dibina antara Indonesia dengan BRICS masih dalam tahap mitra. Berbeda jika Indonesia benar-benar masuk dan menjadi anggota BRICS, di mana hal ini dapat memancing opini negatif dari negara-negara barat khususnya yang tergabung dalam OECD.

"Makanya kalau kita hanya sebagai mitra, itu menurut saya nggak ada minusnya. Karena kita hanya sebagai mitra bukan sebagai anggota," ucapnya.

Meski begitu menurutnya Indonesia masih harus berhati-hati atas kemitraannya ini dengan BRICS, utamanya agar tidak mendapat opini negatif dari negara-negara anggota OECD. Sebab menurutnya RI belum memiliki kemampuan atau ketahanan jika harus berhadapan dengan misalnya sanksi atau embargo negara-negara barat.

"Kalau kita menjadi penggerak (anggota) dalam BRICS Itu mungkin kita akan diperlakukan secara berbeda negatif oleh negara-negara barat, terutama dengan melihat hubungan baik antara kita dengan Rusia. Nanti kan (OECD) beranggap (Indonesia) berteman dengan Rusia, kita akan diperlakukan secara negatif. Sementara kita belum punya posisi yang cukup kuat Untuk diperlakukan seperti itu," terang Piter.

Pengusaha di sektor pariwisata tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengeluhkan bisnisnya belum pulih usai pandemi COVID-19. Belum selesai masalah itu, pengusaha dihadapkan pada masalah baru yakni terkait online travel agent (OTA) asing.

Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran menerangkan, OTA asing tidak memiliki izin badan usaha tetap. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Dia menerangkan, karena tidak memiliki badan usaha tetap dan NPWP, akhirnya pajak yang seharusnya ditanggung mereka, dibebankan ke hotel. Menurutnya, hal itu tidak adil.

"Nah itu yang akhirnya menjadi sasaran yang membayar kewajiban pajak ke negara. Ini kan nggak fair," katanya kepada detikcom.

Menurutnya, hal ini memberikan dampak yang luas. Dia mengatakan, seharusnya keberadaan OTA menyerap tenaga kerja.

"Tapi dia tidak menyerap karena dia nggak ada kantor," katanya.

Selain itu, konsumen juga bisa dirugikan. Dia menerangkan, dalam pemesanan kamar hotel, konsumen biasanya berinteraksi dengan OTA. Namun, jika ada permasalahan, konsumen tidak bisa berkomunikasi dengan OTA. Dia mengatakan, lagi-lagi hotel menjadi sasaran.

"Kalau ada permasalahan adalah hotelnya lagi gitu. Hotel itu kena berkali-kali, dari pajak jadi sasaran pajak malah lebih besar lagi karena dia asing kan. Yang kedua juga dari sisi tamu pun kalau tamu lagi komplain dia datangnya ke hotel," terangnya.

Dia melanjutkan, bisnis pengusaha hotel sendiri belum pulih sejak pandemi. Menurutnya, kalaupun ada pemulihan terdapat pada daerah-daerah tertentu.

"Jadi kalau selama ini disampaikan performance dari berbagai pihak bahwa okupansi itu sudah menuju ke arah recovery Itu hanya daerah-daerah tertentu, tidak merata gitu. Jadi contohlah misalnya diambil Bali ya jelas aja karena pemerintah kan setiap kegiatan kan diarahkan ke Bali," terangnya.

Ritel Indomaret dan Alfamart telah tersebar di seluruh penjuru Tanah Air dengan lebih dari 20 ribu gerai. Keduanya sangat mudah ditemukan baik di kota-kota besar maupun desa, bahkan tak jarang outletnya berada di lokasi yang berdekatan.

Sayangnya, pemandangan itu tidak akan terlihat di Sumatera Barat, terutama di Kota Padang. Sebab kedua raksasa retail itu tidak berdiri di sana. Lantas, mengapa Indomaret dan Alfamart tidak ditemukan di Padang, Sumatera Barat? Simak alasannya di bawah ini.

Alasan Tidak Berdiri Alfamart dan Indomaret di Padang

Berdasarkan catatan detikcom, berikut sederet alasan Indomaret dan Alfamart tidak ditemukan di wilayah Sumatera Barat:

1.Tidak Memperoleh Izin Pemda

Pemerintah daerah (Pemda) Sumatera Barat tidak memberikan izin kepada Indomaret dan Alfamart untuk mendirikan gerai di wilayahnya. Hal itu lantaran keberadaan kedua gerai dianggap bisa mematikan usaha kecil lokal dan pedagang tradisional yang ada di sana.

2. Mendukung Bisnis Lokal

Dengan tidak diizinkannya Indomaret dan Alfamart di Padang, warung hingga minimarket lokal dapat berkembang dan mendorong kemajuan perekonomian di bidang UMKM. Pemerintah setempat juga meyakini bahwa masyarakat lokal mampu membangun bisnis modern retail outlet (MRO) sendiri tanpa kehadiran dua raksasa retail tersebut.

3. Mencegah Terganggunya Perekonomian Daerah

Keberadaan Indomaret dan Alfamart diyakini bisa mengganggu perekonomian daerah Sumatera Barat dalam jangka panjang. Masyarakat dikhawatirkan akan lebih tertarik mendatangi minimarket dengan persedian barang lengkap dan harga jual pasti.

Gerai Alfamart dan Indomaret yang tersebar di Tanah Air memiliki harga yang bersaing dengan usaha lokal. Bila keduanya hadir di Padang, pemerintah daerah khawatir masyarakat menjadi enggan mengunjungi warung dan toko yang telah ada.

Pengganti Alfamart dan Indomaret di Padang

Meski tidak ada Indomaret dan Alfamart, terdapat sejumlah minimarket yang dioperasikan oleh warga lokal. Beberapa di antaranya, yaitu:

1. Minang Mart

Berdasarkan situs Pemprov Sumbar, Minang Mart merupakan jaringan retail milik pemerintah daerah. Kehadirannya guna memodernisasi toko serba ada atau toserba lokal supaya dapat bersaing dengan retail-retail ternama.

Bisnis lokal yang minat bekerja sama akan diberikan bantuan sistem pengelolaan informasi selayaknya retail modern. Gerai akan dibangun dengan layout sesuai standar Minang Mart sehingga memiliki tampilan lebih tertata dan rapi.

2. Citra Swalayan

Mengutip publikasi Pustaka UIN IB Padang, Citra Swalayan yang telah ada sejak 1996 didirikan oleh Guspardi Gaus. Awalnya usaha ritel ini berupa toko buku bernama Pustaka Citra. Beberapa tahun kemudian, dibangun Citra Swalayan yang menjajakan perlengkapan yang dibutuhkan sehari-hari.

Hingga per 2024, Citra Swalayan sudah memiliki 18 cabang yang terdiri dari 12 midimarket, 5 minimarket, dan 1 supermarket yang tersebar di Sumatera Barat dan sekitarnya.

3. Budiman Swalayan

Dilansir laman resminya, Budiman Swalayan berdiri pertama kali pada 1999 oleh H. Yasmar. Awalnya hanya berupa toko barang harian yang tidak terlalu besar. Pada 2010, barulah dibangun menjadi Budiman Swalayan yang menjual barang-barang lebih lengkap.

Tidak hanya di Padang, gerai Budiman Swalayan dapat ditemukan di Bukittinggi, Payakumbuh, hingga Agam.

Nah, itu tadi alasan Indomaret dan Alfamart tidak berdiri di Sumatera Barat.

Video Hasil Autopsi Afif Maulana: Ada Kerusakan di Pinggang-Punggung-Kepala

Video Hasil Autopsi Afif Maulana: Ada Kerusakan di Pinggang-Punggung-Kepala

Semakin mudahnya transaksi perbankan saat ini membuat masyarakat jarang datang ke bank. Hal ini membuat banyak bank menutup kantor cabangnya.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada semester I-2024, jumlah kantor bank di Indonesia mencapai 24.170 unit. Jumlah kantor bank berkurang 614 unit secara tahunan dibandingkan periode sebelumnya sebanyak 24.784 kantor per Juni 2023. Tahun ini, tercatat sekitar 26 kantor cabang bank telah tutup.

Namun, ternyata masih ada bank yang masih membuka cabang baru, salah satunya Bank ICBC Indonesia yang baru saja membuka cabang terbarunya di Surabaya, Jawa Timur.

Presiden Direktur Bank ICBC Indonesia, Chen Yong mengatakan, pembukaan kantor cabang di Surabaya tersebut merupakan strategi untuk terus meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan di Indonesia. Cabang ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern yang mendukung layanan perbankan ritel maupun korporasi, serta memenuhi kebutuhan finansial masyarakat dengan solusi perbankan berstandar internasional.

"Surabaya adalah pusat ekonomi yang berkembang pesat, dinamis, penuh dengan potensi dan peluang, oleh karena itu kami percaya bahwa keberadaan Kantor Cabang Surabaya yang baru ini akan menjadi kontributor signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Kami berkomitmen untuk menghadirkan solusi perbankan yang inovatif dan berstandar internasional kepada seluruh nasabah kami, baik individu maupun korporasi," ujar Chen, dalam keterangannya, Kamis (24/10/2024).

Ia menambahkan, pembukaan relokasi kantor di wilayah Surabaya tidak hanya berfokus pada peningkatan layanan, tetapi juga sebagai wujud dukungan Bank ICBC Indonesia terhadap perekonomian regional.

Dengan berbagai produk dan layanan yang ditawarkan, mulai dari pembiayaan usaha kecil menengah hingga layanan untuk perusahaan multinasional, Bank ICBC Indonesia berharap dapat berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan usaha dan bisnis di Surabaya.

"Dengan relokasi kantor cabang baru ini, Bank ICBC Indonesia semakin memperkuat posisinya sebagai pemain kunci dalam industri perbankan nasional," tutupnya.

Suzuki Motor baru saja meluncurkan SUV anyar di Jepang. Menariknya, mobil itu bukan diproduksi di Jepang, melainkan impor dari India.

Menyusul kesuksesan Fronx di India, Suzuki meluncurkan SUV tersebut di negara asalnya, Jepang. SUV bergaya coupe itu memang bukan diproduksi di 'rumah' sendiri melainkan di pabrik Gujarat, India Barat. Diberitakan Nikkei Asia, Suzuki Fronx sejatinya sudah mengaspal sejak tahun 2023 di beberapa negara seperti India, Amerika Selatan, dan Timur Tengah.

Suzuki kemudian meluncurkan Fronx di Jepang disertai dengan adanya beberapa fitur tambahan seperti sistem keselamatan aktif dan opsi penggerak empat roda (4WD). Suzuki Fronx merupakan bagian dari strategi pabrikan yang bermarkas di Hamamatsu itu untuk bersaing di pasar global.

"SUV ini sudah digunakan di lebih dari 70 negara di dunia. Sekarang Suzuki telah mengirimkan yang telah lama ditunggu oleh para pengendara di Jepang," ungkap Presiden Suzuki Motor Toshihiro Suzuki saat konferensi pers.

Toshihiro juga menjelaskan soal keputusan perusahaan untuk mendatangkan mobil dari India ketimbang memproduksi langsung di negara asalnya. Menurutnya, perusahaan telah memposisikan pabrik di Gujarat sebagai basis untuk model global. Pabrik tersebut memiliki kapasitas produksi tahunan hingga 750.000 unit kendaraan.

"Basis produksi kami di India memainkan peran utama dalam hal produksi massal," terang Toshihiro.

Ini bukan kali pertama Suzuki mengimpor mobil dari India ke Jepang. Kerja sama ekonomi antara Jepang dan India yang membebaskan tarif impor mobil dari India menjadi latar belakangnya. Di sisi lain, Toshihiro menambahkan akan sulit ke depannya perusahaan mengirimkan lebih banyak mobil buatan India karena pasar domestik tengah meningkat pesat.

"Hal yang terpenting adalah mobil ini buatan Suzuki, daripada menyebutnya buatan India. Walaupun ini dibuat di India atau negara mana pun, kami akan tetap mempertahankan kualitas Suzuki," terangnya.

Keberadaan Suzuki di India memang sangat kuat melalui perusahaan Maruti Suzuki. Dari sebuah riset yang dilakukan MarkLines, pangsa pasar mobil penumpang Suzuki di India tercatat lebih dari 60 persen pada tahun 2023. Perusahaan ini telah memproduksi lebih dari 30 juta unit di India sejak tahun 1983. Ini menjadi sejarah tersendiri karena di Jepang, untuk mencapai angka tersebut membutuhkan waktu 55 tahun.

Truk Terguling hingga Menimpa Suzuki Futura di Lampung, 2 Orang Tewas

Truk Terguling hingga Menimpa Suzuki Futura di Lampung, 2 Orang Tewas