JAKARTA - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menyoroti penyebab turunnya daya beli kelas menengah saat ini. Perkara itu dibahas Kepala Negara dan anggota Dewan Ekonomi Nasional di Istana Negara, Selasa (5/11/2024).

Perhatian Kepala Negara disampaikan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia menyebut, pemerintah tengah mendiskusikan beberapa usulan program yang fokus pada peningkatan konsumsi kelas menengah.

?Ada usulan-usulan terkait program ke depan, yang jadi perhatian adalah kelas menengah, di mana ada penurunan daya beli di kelas menengah. Dan di mana ini bisa menjadi pengungkit ke depan,? ujar Airlangga

Tak hanya merosotnya daya beli, jumlah kelas menengah secara nasional juga anjlok. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk kelas menengah turun dari 48,27 juta pada 2023 menjadi hanya 47,85 juta di tahun ini.

Kondisi tersebut dinilai mengkhawatirkan lantaran keberadaan kelas menengah merupakan penopang utama terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Karena dengan bertumbuhnya kelas menengah berpotensi mendorong peningkatan konsumsi, pada gilirannya pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebaliknya, jika berkurang, maka juga akan menggerus pertumbuhan ekonomi. Beberapa analis menilai tertekannya kelas menengah disebabkan oleh sejumlah kebijakan fiskal dan moneter. Misalnya, kenaikan PPN 11 persen menuju 12 persen dalam beberapa bulan ke depan.

Jakarta -

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo menyoroti masalah kemiskinan di Indonesia. Menurutnya, meski pertumbuhan ekonomi mencapai 5% namun angka kelas menengah turun hingga 9%.

"Apa yang Prabowo sampaikan ke tim ekonomi, tim kabinet baru, digambarkan satu masalah yang amat mendasar. Walaupun ada pertumbuhan 5% tapi 9% turun yang kelas menengah," katanya dalam diskusi di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

Hal lain yang memprihatinkan adalah pertumbuhan orang kaya yang sangat pesat. Sayangnya, hal tersebut tidak selaras dengan jumlah orang miskin di Tanah Air.

"Dan yang lebih prihatin lagi, orang kaya dan terkaya di Indonesia bertambah luar biasa cepat dan besar. Waktu itu Pak Prabowo katakan, 10 keluarga kaya di Indonesia lebih kaya dari 114 juta orang Indonesia," tutur Hashim.

"50 keluarga terkaya di Indonesia itu, dan saya kira itu termasuk keluarga saya dan Prabowo mungkin. Kita akui," tambahnya.

Hashim menambahkan, dari data yang diterimanya ada sekitar 160 juta orang Indonesia yang tergolong miskin. Mereka seharusnya bisa disejahterakan, sebab akan berdampak positif pada dunia usaha.

"Dan menurut data yang kami terima ada 44 juta keluarga miskin, kali tiga-empat, berarti 160 juta orang Indonesia tergolong miskin. Semakin kita sejahterakan mereka, kita dunia usaha beruntung," sebutnya.

Ia menilai jika mayoritas rakyat sejahtera maka mereka tidak akan membawa uang ke luar negeri. Kekayaan mereka akan dihabiskan di Indonesia sehingga menguntungkan para pengusaha.

"Rakyat kita sudah sejahtera, mereka tidak akan bawa uang lari ke Hong Kong atau Shanghai, atau Jenewa Swiss. Tidak, mereka uangnya berputar di sini dan mereka spendingnya akan benefit ke kita semua," tutupnya.

Simak Video: Hartanya Menurun, Bill Gates Tak Lagi Jadi 10 Orang Terkaya Dunia

[Gambas:Video 20detik]

(ily/rrd)

Jakarta -

Presiden Prabowo dinilai mempunyai sejumlah tantangan ekonomi yang harus dihadapi ke depannya. Ekonom pun membeberkan beberapa tantangan itu.

Ekonom dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Teguh Dartanto mengatakan kondisi ekonomi Indonesia saat ini dinilai masih baik dan stabil, tapi pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto diharapkan menyiapkan langkah-langkah strategis untuk merespon sejumlah tantangan ekonomi yang akan dihadapi.

"Kondisi perekonomian Indonesia sampai saat ini masih baik dan stabil, tetapi harus mulai meningkatkan kewaspadaan. Perlu langkah-langkah strategis untuk merespon penurunan harga (deflasi) selama 5 bulan berturut, penurunan sekitar 9,5 juta orang kelas menengah, terjadinya PHK, dan ditambahkan kondisi ketidakpastian di luar negeri. Waspada lebih baik daripada terlena," ujar Teguh dalam keterangannya, dikutip Rabu (23/10/2024).

Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada Kabinet Indonesia Maju, Airlangga Hartarto, mengungkapkan kondisi ekonomi Indonesia terjaga solid. Inflasi terbilang rendah dan stabil, namun volatile food diturunkan ke level rendah.

Kondisi pasar keuangan Indonesia pun relatif terjaga. Nilai tukar rupiah relatif lebih baik dibandingkan dengan sejumlah negara di Asia lainnya yakni -1,05% year to date (ytd). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga bertumbuh 3,94% ytd, bahkan mencapai all-time high pada level 7.905,39 pada 19 September 2024 lalu. Rating investasi Indonesia pun positif. Rating and Investment Information, Inc. (R&I) mengafirmasi Sovereign Credit Rating (SCR) Indonesia pada peringkat BBB+, dua tingkat di atas investment grade dengan outlook positif.

Meski begitu, dia menilai ada sejumlah tantangan dihadapi pemerintah. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, deflasi Indonesia sebesar 0,12% pada September 2024. Deflasi ini menjadi yang kelima berturut-turut sepanjang tahun berjalan dan menjadi yang terparah dalam lima tahun terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Hal ini dinilai sebagai indikator pendapatan atau uang di masyarakat semakin sedikit atau pendapatannya menurun. Dia menjelaskan salah satu pendorongnya adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah daerah. Bahkan Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sekitar 53.993 tenaga kerja di-PHK per Oktober 2024.

PHK tersebut sebagian besar terjadi di industri manufaktur dengan 3 provinsi mencatatkan angka terbesar yaitu Jawa Tengah, Banten, dan Jakarta. Selain itu, jumlah penduduk kelas menengah yang selalu dibanggakan sebagai salah satu kemajuan ekonomi pun menurun. BPS mencatat persentase penduduk kelas menengah berdasarkan pengeluaran telah menurun dari 21,4% pada 2019 menjadi 17,1% pada 2024.

Belum lagi, konflik geopolitik di Eropa antara Rusia-Ukraina masih menjadi tantangan bagi perekonomian global. Hal itu diperparah dengan perang di kawasan Timur Tengah yaitu masalah Israel-Palestina yang kian melebar ke negara-negara di sekitarnya.

Teguh menekankan berbagai tantangan tersebut harus segera diantisipasi dari sekarang. Harapannya antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah baru bisa menciptakan rebound pertumbuhan ekonomi pada 2025.

"Kebijakan jangka pendek bisa dengan penundaan implementasi PPN 12% serta perluasan bantuan sosial untuk kelompok kelas menengah yang terkena PHK. Setelah itu, jangka panjang, pemerintahan Prabowo-Gibran harus fokus pada penciptaan lapangan pekerjaan di sektor formal," lanjut Teguh.

Selain itu, dana bantuan sosial sampai saat ini masih dibutuhkan bukan hanya bagi kelompok ekonomi bawah. Dia bilang bantuan sosial diperlukan juga bagi kelas menengah yang terkena PHK agar mereka tidak jatuh miskin.

Menurutnya, penyaluran bantuan sosial non tunai dan melalui by name dan by address adalah salah satu solusi yang baik agar tidak terjadi kebocoran. Bisa juga penyaluran bantuan sosial dilakukan dengan ditawarkan seperti melalui skema on demand application. Di mana kelompok kelas menengah dapat mendaftarkan diri untuk mendapatkan bantuan sosial ketika mereka terkena PHK.

"Pemerintah baru sebaiknya tidak banyak melontarkan janji-janji yang tidak realistis serta melontarkan berbagai statement yang tidak produktif. Selain itu, pemerintah harus dalam waktu cepat memberikan solusi terhadap penurunan jumlah kelas menengah dan juga protes kelas menengah dengan program yang realistis," imbuhnya.

(kil/kil)

Tangerang -

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengakui ada penurunan daya beli yang menjadi penyebab Indonesia mengalami deflasi selama lima bulan berturut-turut. Di sisi lain, harga bahan pokok juga turun karena produksi yang membaik.

Deflasi yang dialami Indonesia terjadi lima bulan berturut-turut. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada September 2024, terjadi deflasi sebesar 0,12%.

"Nah, ini memang satu, supply-nya karena musim hujan, musim panas, produksinya cukup. Kedua, memang diakui daya beli agak turun," kata dia ditemui di sela Trade Expo Indonesia, ICE BSD, Tangerang, Rabu (9/10/2024).

Namun, harga yang turun dan terlalu murah malah membuat pedagang pasar merugi. Menurut Zulhas, risiko besar kerugian yang dihadapi pedagang, menjadi bangkrut karena harga terlalu murah lalu dihantam dengan daya beli masyarakat yang turun.

"Ya, memang ini saya keliling ke mana-mana pasar, deflasi lima bulan ini berat bagi pedagang-pedagang seperti petani, cabai, bawang, itu rugi. Dulu saya kalau ngomong barang terlalu murah di-bully. Nah, sekarang kejadian, kalau terlalu murah itu risikonya langsung kolaps. Kalau telur terlalu murah, ayam terlalu murah, orang itu langsung bangkrut, bangkrut, nggak ada penolong," terang dia.

Menurutnya jika terjadi inflasi, dapat diatasi dengan menekan harga yang tinggi menggunakan anggaran pemerintah. Namun saat deflasi dan merugikan, maka situasinya semakin buruk bagi pedagang.

"Kalau harga tinggi, itu bisa ditekan dari dana dari bupati, gubernur, ya. Inflasi naik, bisa diatasi, tapi kalau kolaps, bangkrut," ucapnya.

Untuk mengatasi deflasi, menurutnya menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintahan selanjutnya, mengingat pemerintahan saat ini akan berakhir. Beberapa hal yang harus menjadi perhatian saat terjadi deflasi juga adalah turunnya jumlah kelas menengah.

Zulhas menyebut harus ada bantuan untuk kelas menengah agar daya beli kelompok masyarakat itu kembali meningkat. Bantuan yang perlu diberikan seperti bantuan sosial (bansos) hingga berlanjutnya Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"Jangka pendek, kita harus mulai menggelontorkan lagi membantu kelas menengah yang kemarin turun. Nah, itu juga kita harus dibantu nanti, apakah bansos, apakah KUR, ya. Apakah semacam stimulus atau asuransi bagi kelas menengah yang turun, gitu ya. Tentu nanti pemerintah baru akan memberikan," pungkasnya.

(ada/ara)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan berharap pemerintahan mendatang dapat memberikan bantuan ke kelas menengah dan petani dalam rangka mengatasi deflasi yang terjadi selama lima bulan berturut-turut.

"Ya, tentu pemerintahan yang akan datang. Ini waktunya pendek, tinggal sedikit lagi. Jangka pendek kita harus menggelontorkan kredit usaha rakyat (KUR) untuk membantu kelas menengah yang kemarin turun," ujar Zulkifli Hasan di Tangerang, Banten pada Rabu.

Apakah bantuan ke kelas menengah berupa bantuan sosial (bansos), atau KUR, atau semacam stimulus atau asuransi bagi kelas menengah yang turun. Tentu nanti pemerintah baru yang akan memberikan.

Dirinya juga berharap pemerintahan baru dapat memberikan bantuan ke para petani di tengah terjadinya situasi deflasi.

Mendag menyampaikan bahwa situasi deflasi yang terjadi selama lima bulan berturut-turut memberatkan para pedagang dan petani.

"Memang saya keliling ke mana-mana pasar, deflasi lima bulan ini berat bagi pedagang-pedagang, petani cabai, bawang itu rugi. Kalau terlalu murah itu risikonya langsung kolaps. Kalau telur terlalu murah, ayam terlalu murah, orang itu langsung bangkrut, tidak ada penolong. Tapi kalau harga tinggi, itu bisa ditekan. Ada dana dari bupati, gubernur. Inflasi naik, bisa diatasi. Tapi kalau kolaps, bangkrut.

Zulkifli Hasan mengakui bahwa saat ini daya beli masyarakat Indonesia sedang mengalami penurunan.

"Ini memang satu, supply-nya karena peralihan musim hujan musim panas, produksinya cukup. Kedua, memang harus kita akui daya beli agak turun. Harus kita akui," katanya.

Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan deflasi September 2024 sebesar 0,12 persen (month-to-month/mtm) yang melanjutkan tren deflasi selama lima bulan berturut-turut dipengaruhi oleh penyesuaian pada sisi suplai pangan.

Tren deflasi telah terjadi sejak Mei 2024 dan terus berlanjut hingga September. Catatan deflasi September 2024, secara historis, menjadi deflasi terdalam bila dibandingkan bulan yang sama dalam lima tahun terakhir.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, deflasi dalam lima bulan terakhir secara umum disumbang oleh penurunan harga komoditas bergejolak (volatile food).

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ( Menko PMK ) Muhadjir Effendy menegaskan, pemerintah terus memantau jangan sampai kelas menengah turun hingga paling bawah yakni miskin ekstrem.

?Kita terus memantau jangan sampai penurunan kelas menengah itu kemudian merosot sampai tingkat paling bawah yakni hampir miskin , miskin sampai miskin ekstrem,? tegas Muhadjir kepada awak media di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan 9,48 juta warga kelas menengah Indonesia turun kelas menjadi kelas menengah bawah atau aspiring middle class dalam lima tahun terakhir.

BPS mencatat pada 2019 masyarakat kelas menengah di Indonesia mencapai 57,33 juta, jumlah tersebut menurun dalam lima tahun terakhir hingga mencapai 47,85 juta orang pada 2024 atau berkurang 9,48 juta orang.

?Sekarang kan Alhamdulillah masih bisa ditahan penurunannya itu pada level yang aspiring middle class. Ini tuh kelas menengah bawah tapi belum sampai bawah. Mudah-mudahan tidak. Karena sampai merosot lebih bawah hampir miskin nanti untuk jatuhnya ke miskin cepat sekali,? ujarnya.

Lebih lanjut, Muhadjir mengatakan, bahwa salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah membuka luas lapangan pekerjaan. Dia mengakui bahwa tingkat pengangguran di Indonesia masih menjadi tantangan.

?Sebetulnya yang paling dapat disentuh ya lapangan kerja. Sekarang kan tingkat pengangguran cenderung jadi tantangan sendiri. Dan tugas saya jangan sampai yang di aspiring middle class itu nanti turun ke bawah sampai ke lower class. Dan ini suatu pekerjaan yang sedang kita lakukan,? pungkasnya.

Jakarta -

Indonesia mengalami deflasi lima bulan secara berturut-turut. Terakhir, Badan Pusat Statistik mencatat terjadi deflasi sebesar 0,12% secara bulanan pada September 2024.

Deflasi yang terjadi ini diperkirakan karena daya beli masyarakat yang menurun, terutama kelas menengah. Pengeluaran kelas menengah sendiri meski banyak untuk makanan, tetapi kebutuhan lainnya mengalami penurunan.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mencontohkan pembelian kendaraan bermotor dan kebutuhan perumahan yang turun.

"Kelas menengah kan cenderung bisa dilihat dari pembelian kendaraan roda 2, kemarin kan 4,1% minus ya, kemudian pembelian semen juga growth-nya turun, biasanya di atas 2,5%, perkembangannya kemarin sekitar 2% untuk bangun konsumsi," kata dia kepada detikcom, Sabtu (5/10/2024).

Penurunan konsumsi juga ditandai dengan banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK). Menurutnya hal ini ditandai dengan menurunnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

"Artinya banyak orang yang biasanya, kan rata-rata kalau orang di kelas menengah itu banyak pekerja di sektor formal, sebagian kecil formal. Mereka sudah nggak dibayarin oleh bosnya, tapi kalau saya dari PHK berarti kan nggak dibayar," jelas dia.

Sementara itu Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira mengatakan saat ini penurunan pendapatan kelas menengah menyebabkan fenomena makan tabungan. Selain itu, tingginya pengeluaran juga memaksa kelas menengah terjebak pinjaman online (pinjol).

"Karena pendapatan tidak mampu menutup kebutuhan. Lama-lama kan tabungan terus berkurang, utang makin banyak akhirnya permintaan turun sehingga jadi deflasi," jelas dia.

Bhima mengatakan kelas menengah juga menghadapi pengeluaran yang banyak untuk pajak, barang/jasa, perumahan, pendidikan dan makanan. Bhima menjelaskan, tingginya pengeluaran tersebut membuat pendapatan untuk pribadi ikut menurun.

"Penurunan pendapatan pribadi, karena kenaikan biaya pendidikan khususnya perguruan tinggi, hingga biaya sewa rumah dan cicilan kendaraan bermotor," terangnya.

Dalam data BPS sendiri, sejumlah indikator konsumsi rumah tangga mengalami kontraksi yang mengindikasikan pelemahan konsumsi kelompok masyarakat menengah.

Beberapa indikator itu di antaranya penjualan sepeda motor secara kuartal terkoreksi 17,24%. Sementara penjualan mobil penumpang turun 13,68%. Di sisi lain penumpang angkutan udara dan tingkat hunian hotel meningkat. BPS mengindikasikan peningkatan konsumsi pada kelas atas.

Simak Video: 9 Juta Lebih Kelas Menengah Jatuh Miskin. Apa Efeknya Bagi Negara?

[Gambas:Video 20detik]

(ada/fdl)

Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka-bukaan soal jumlah kelas menengah yang turun kasta. Bendahara Negara itu menyebut penurunan kelas menengah terjadi karena tertekan oleh kenaikan harga atau inflasi yang sempat tinggi.

"Penurunan kelas menengah biasanya karena inflasi. Dengan inflasi tinggi, maka garis kemiskinan naik, mereka tiba-tiba akan jatuh ke bawah," kata Sri Mulyani di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (4/10/2024).

Meski sebagian kelas menengah turun, Sri Mulyani menyebut ada juga kelompok miskin yang naik menjadi kelompok menuju kelas menengah atau aspiring middle class.

"Jadi dalam hal ini kita melihat adanya dua indikator, yang miskin naik, tapi yang kelas menengah turun," tuturnya.

Sri Mulyani melihat ekonomi saat ini telah mengalami transformasi. Meski banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di suatu sektor, ia menyebut banyak lapangan kerja terbuka di sektor lainnya.

"Menurut statistik, 11 juta lebih dalam 3 tahun terakhir angkatan kerja baru atau lapangan kerja baru terbuka, tapi ada PHK. Jadi ini semuanya harus dilihat secara keseluruhan," ucapnya.

"Kalau sekarang banyak FDI pada area hilirisasi, itu mungkin area yang job creation-nya berbeda dengan area di mana labour intensive seperti alas kaki, tekstil, garmen, yang dulu memang menjadi area penciptaan kesempatan kerja. Another think munculnya kesempatan kerja baru karena sektor digital," tambahnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengatakan masalah penurunan kelas menengah akan menjadi PR besar pemerintahan mendatang. Sampai saat ini pemerintah terus mencermati fenomena ini.

"Ini memang menjadi suatu hal yang dicermati betul. Saya rasa ini memang menjadi PR pemerintahan Pak Prabowo. Utamanya bagaimana kita mencari solusi jangka panjang untuk kembali ke level pra pandemi tadi," kata Thomas dalam acara Media Gathering di Anyer, Banten, ditulis Kamis (26/9).

Menurut keponakan Prabowo itu, fenomena merosotnya kelas menengah tidak terlepas dari dampak pandemi COVID-19. Salah satunya karena peningkatan angka pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Saya mau menggarisbawahi bahwa tantangan yang dihadapi kelas menengah bukan karena kebijakan yang kurang, kita harus melihat ini dari konteks pandemi," ujarnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kelas menengah di Indonesia mencapai 47,85 juta jiwa pada 2024 atau setara dengan 17,13% proporsi masyarakat di Tanah Air. Jumlah itu menurun dibandingkan 2019 yang mencapai 57,33 juta jiwa atau setara 21,45% dari total penduduk. Artinya terjadi penurunan sebanyak 9,48 juta jiwa.

(aid/ara)

Jakarta -

Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sudah berlangsung sejak 2014 akan berakhir bulan ini, tepatnya 20 Oktober 2024. Dalam 10 tahun pemerintahannya, Jokowi dinilai berhasil menurunkan angka kemiskinan Indonesia, meski di akhir jabatannya banyak masyarakat kelas menengah 'turun kasta'.

Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Perekonomian, Edy Priyono, awalnya menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia selama kepemimpinan Jokowi berada di kisaran 5%, terkecuali saat pandemi Covid-19. Menurutnya ini merupakan angka yang cukup besar.

Meskipun ia mengakui angka ini masih jauh dari target Jokowi yang menginginkan pertumbuhan ekonomi Indonesia ada di kisaran 7% per tahun. Sehingga kalau dibandingkan dengan target awal pemerintahannya, tentu angka 5% terlihat cukup kecil.

"Kecuali pada saat Covid, pertumbuhan (2014-2024) ekonomi kita baik-baik saja. Orang mengkritik tidak sesuai dengan target Pak Jokowi, 7%, tetapi kan Pak Jokowi memang begitu. Beliau kan yang selalu pasang target tinggi," kata Edy dalam seminar 'Evaluasi Satu Dekade Pemerintahan Jokowi', Kamis (3/10/2024).

"Kalau dibandingkan dengan target awal Pak Jokowi 7% per tahun, memang ini kelihatan rendah, tapi kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain dalam situasi yang sulit dan sebagainya pertumbuhan kita oke-oke saja. Sekitar 5% lebih-lebih sedikit itu oke saja," terangnya lagi.

Lebih lanjut ia memaparkan, untuk angka inflasi selama 10 tahun terakhir rata-rata sebesar 3,7%. Sementara itu dalam dua tahun terakhir, angka inflasi Indonesia berhasil di bawah 3%. Di mana pada 2023 lalu berada di angka 2,61% dan kemudian pada 2024 ini diperkirakan sebesar 1,84%.

Edy berpendapat angka inflasi yang rendah ini dapat tercapai berkat perhatian khusus Jokowi, yang tercermin dari bagaimana pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri bersama Pemerintah Daerah selalu melakukan rapat evaluasi inflasi setiap minggu.

"Data menunjukkan bahwa kita kelihatannya sudah masuk kepada rezim inflasi yang rendah. Sekarang inflasi 3% itu dianggap sudah cukup tinggi. Kemudian ini kita bandingkan ini jauh sekali (8,36% pada 2014) dan menurut kami Pak Jokowi adalah mungkin Presiden yang paling besar perhatiannya terhadap inflasi," ucap Edy.

Berkat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang konsisten dan penurunan angka inflasi itu, Indonesia berhasil naik peringkat menjadi negara dengan pendapatan menengah ke atas atau upper middle countries.

"Karena PDB yang terus meningkat kita masuk ke upper middle countries. Ini juga satu catatan yang menggembirakan," tegasnya.

Barulah setelah itu, Edy memaparkan berkat capaian-capaian ini angka kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia turun cukup drastis dalam 10 tahun terakhir. Yakni 9,03% per 2024 ini untuk tingkat kemiskinan, turun dari 11,25% pada 2014 lalu; serta 0,83% per 2024 untuk angka kemiskinan ekstrem, dari 6,18% pada 2014 lalu.

Begitu juga dengan angka ketimpangan yang turun dari 0,406% pada 2014 lalu, menjadi 0,379% pada 2024 ini. Menurutnya hal ini menunjukkan bagaimana masyarakat Indonesia semakin sejahtera dengan distribusi pendapatan semakin merata.

"Banyak yang bilang kita makin timpang dan sebagainya, banyak orang semakin miskin, tapi data menunjukkan tidak. Tingkat kemiskinan kita turun, baik yang kemiskinan biasa dan kemiskinan ekstrem. Dua-duanya turun," papar Edy.

"Kalau kita bicara ketimpangan atau distribusi pendapatan, kita bicara tentang gini ratio atau gini koefisien. Gini koefisien juga kecenderungannya turun, jadi dengan kata lain kemiskinan turun, ketimpangan juga turun, dengan kata lain bahwa distribusi pendapatan juga membaik," terangnya lagi.

Walaupun di akhir masa pemerintahan Jokowi, Edy mengakui banyak masyarakat kelas menengah harus turun kasta. Tapi ia menyebut hal ini belum menjadi masalah karena kelompok masyarakat tersebut tidak turun kelas hingga jadi warga miskin, yang artinya masih bisa 'diselamatkan'.

"Nah tentu saja kemudian kita bisa mendiskusikan hal lain, misalkan kelas menengah turun dan sebagainya, ini confirm (benar terjadi)," terangnya.

"Tapi memang pernah disampaikan oleh salah satu menteri, banyak dikritik juga padahal yang disampaikan itu benar. Kelas menengah ini memang turun tapi tidak sampai jatuh miskin, itu benar. Karena kalau mereka jatuh miskin, angka kemiskinan akan naik, tapi kan tidak. Angka Kemiskinan turun dan angka ketimpangan juga turun," tambah Edy lagi.

(fdl/fdl)

Pemerintah perlu meningkatkan produktivitas belanja agar dapat mendorong efek berganda fiskal pada perekonomian dan pendapatan masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengingatkan pemerintah untuk mendorong pendapatan masyarakat guna mengatasi tren deflasi yang telah berlangsung selama lima bulan berturut-turut.

“Pemerintah perlu meningkatkan produktivitas belanja agar dapat mendorong efek berganda (multiplier effect) fiskal pada perekonomian dan pendapatan masyarakat,” kata Josua dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

BPS mengumumkan perekonomian Indonesia mencatatkan deflasi 0,12 persen (month-to-month/mtm) pada September 2024, melanjutkan tren deflasi sejak Mei 2024.

Menurut BPS, tren itu dipengaruhi oleh penyesuaian pada komponen harga bergejolak (volatile food), baik pada sisi suplai maupun harga pangan.

Survei BPS mengacu pada Indeks Harga Konsumen (IHK), di mana faktor yang memengaruhi adalah biaya produksi hingga kondisi suplai. Artinya, angka deflasi yang dilaporkan oleh BPS tidak mengkaji tren deflasi dan kaitannya dengan penurunan daya beli masyarakat.

Senada dengan itu, Josua menyebut deflasi lima bulan berturut-turut belum bisa menjadi kesimpulan terjadinya penurunan daya beli masyarakat.

Namun, jika mempertimbangkan data-data lainnya, terlihat adanya indikasi tren penurunan daya beli masyarakat terutama kelompok kelas menengah. Misalnya, meningkatnya jumlah tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sejak 2022 hingga Agustus 2024 serta tren penurunan rasio disposible income terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional dalam 10 tahun terakhir.

Untuk itu, perlu adanya intervensi kebijakan yang menopang daya beli masyarakat, salah satunya peningkatan pendapatan masyarakat.

Pemerintah juga perlu menjaga stabilitas harga, baik harga komponen bergejolak (volatile food) maupun harga diatur pemerintah.

“Pemerintah perlu menjaga stabilitas harga sehingga tidak memberikan tekanan kepada masyarakat mengingat pendapatan riil masyarakat yang cenderung menurun,” kata Josua dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Pada September 2024, komponen harga bergejolak mengalami deflasi sebesar 1,34 persen, dengan andil terhadap inflasi umum sebesar 0,21 persen.

Komoditas utama yang berperan dalam deflasi bulanan yaitu cabai merah sebesar 0,09 persen; cabai rawit sebesar 0,08 persen; telur ayam ras dan daging ayam ras masing-masing sebesar 0,02 persen; tomat, daun bawang, kentang, dan wortel masing-masing sebesar 0,01 persen.

Komponen harga diatur pemerintah mengalami deflasi sebesar 0,04 persen dengan andil 0,01 persen terhadap inflasi umum. Komoditas yang berperan dominan dalam komponen ini adalah bensin, imbas penurunan harga BBM jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Green 95, Pertamina Dex, dan Dexlite pada 1 September 2024.

Sementara komponen inti mengalami inflasi 0,16 persen dengan andil 0,10 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi komponen inti adalah kopi bubuk dan biaya akademi/perguruan tinggi.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA - Rapuhnya struktur ekonomi Indonesia merupakan faktor utama penyebab jumlah kelas menengah terus menurun secara signifikan. Dari data BPS (Badan Pusat Statistik) menunjukkan adanya selisih penurunan yang cukup substansial pada proporsi kelas menengah sebesar 9,48 juta jiwa, dari 57,33 juta jiwa pada 2019 menjadi 47,85 juta jiwa pada 2024.

Sektor perdagangan adalah sektor paling terdampak yang terpaksa harus menghadapi daya saing produk lokal karena masuknya perang dagang negara maju/ MEDC (More Economically Developed Country). Hal ini diketahui sebagai penyebab utama penurunan pendapatan masyarakat akibat terdampak dari keputusan tempat mereka bekerja dalam mengurangi jumlah jam kerja pegawainya dan secara ekstrem bahkan harus melakukan PHK. Hal ini sangatlah mempengaruhi daya beli hingga pola konsumsi masyarakat.

Kebijakan pemerintah yang komprehensif sangat diharapkan menjadi solusi, guna mendukung lebih banyak masyarakat untuk tidak hanya sekedar mencari kerja saja, tapi juga memiliki inisiatif untuk mulai berusaha membuka lapangan kerja sendiri, dengan memfasilitasi masyarakat melalui program pendukung sekaligus pendamping yang bisa digunakan sebagai bekal mendirikan usaha.

Menjawab tantangan ini, WiraMuda Academy hadir sebagai solusi bagi Generasi Emas 2045. WiraMuda Academy adalah program kerjasama Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudristek RI). Program kolaborasi ini termasuk ke dalam Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) Kemendikbudristek.

CIO (Chief Innovation Officer) Shipper Group dan Aloshop Indonesia, Jessica Hendrawidjaja menyampaikan, bahwa sebagai mitra, Aloshop by Shipper Group, turut berpartisipasi penuh dengan mengelola seluruh peserta terpilih dalam WiraMuda Academy di kedua batch tahun 2024 ini.

WiraMuda Academy akan menjadi wadah persiapan para mahasiswa untuk memasuki dunia kerja sekaligus menjadi wadah untuk belajar membangun usaha. WiraMuda Academy, dapat diartikan sebagai sebuah guide (bimbingan) untuk live commerce (penjualan online). Seperti level baru dalam dunia maya, tempat untuk berjualan seraya berinteraksi langsung dengan pelanggan.

Program ini adalah alat bantu sekaligus strategi unggulan yang akan membawa generasi muda melewati tingkat tantangan di masa depan. Peserta WiraMuda Academy dapat mempelajari live commerce di Aloshop selama satu semester dengan mendapatkan kredit 20 SKS.

Peran aktif Aloshop dalam WiraMuda Academy lebih dari sekedar partisipasi, tapi merupakan dedikasi dan aksi konkret dalam mendukung pertumbuhan Generasi Emas 2045 . Melalui kolaborasi multi-stakeholder, Aloshop berperan langsung dalam membangun masa depan pendidikan bisnis online di Indonesia.

Program MSIB di Aloshop dirancang khusus untuk melatih kompetensi para generasi muda Indonesia di industri secara konkret, khususnya untuk mengasah kemampuan mereka yang tidak dipelajari dalam ruang kelas seperti: kepemimpinan, keterampilan berpikir taktis dalam mengambil risiko, hingga bekerjasama dengan tim dalam project di dunia profesional.

Dengan memberdayakan pemuda untuk menguasai berbagai pengetahuan, keterampilan, dan jaringan dalam lanskap multifaset industri, adalah tujuan utama Aloshop untuk dapat mendorong perubahan perilaku generasi muda saat ini, khususnya di era perdagangan digital.

Pengembangan kompetensi peserta WiraMuda Academy khususnya pada live commerce dapat diibaratkan seperti pertarungan besar dalam pertunjukan kehidupan dan kita semua adalah pemeran utama yang siap bersaing.

Program ini menunjukkan bagaimana dunia digital memiliki peran penting dalam mempengaruhi pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Terlebih sektor e-commerce dan live commerce Indonesia adalah yang terbesar di ASEAN.

Berdasarkan data statistik, peluang pada tahun 2025 untuk e-commerce dan live commerce diprediksi akan naik hampir 4 kali lipat. Kontribusi sektor e-commerce Indonesia bahkan diproyeksikan dapat menembus USD130 Miliar di tahun 2025.

"Walaupun menurut data BPS penyebab menurunnya populasi kelas menengah di Indonesia dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang mengakibatkan pengangguran meningkat. Berbekal pengalaman menjadi salah satu pelaku usaha yang mendapatkan ?berkah pandemi? dengan meraih peningkatan pendapatan dan perkembangan bisnis yang cukup signifikan hingga 6 kali lipat dibanding tahun-tahun sebelumnya, Kami tetap optimis bahwa perilaku dan preferensi kelas menengah dalam membentuk tren belanja masih dapat terus bertumbuh, tutup Jessica.

BANTEN - Subdirektorat Pengelolaan Penerimaan Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Muchamad Arifin menyebut kontribusi kelas menengah ke penerimaan pajak mencapai 15,7 persen.

Arifin menjelaskan, kontribusi penerimaan pajak tidak dikelompokkan ke dalam kontribusi kelas menengah dan Non Kelas menengah. Namun dikelompokkan dalam kelompok Subyek Pajak PPh Orang Pribadi dan Subyek Pajak Badan serta per kelompok jenis pajak (PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 26, PPh Final, PPN Dalam Negeri, PPN Impor, PPn BM, PBB dan Lainnya).

"Kelas menengah termasuk kedalam kelompok Subyek Pajak Orang Pribadi, pada saat Media gathering kemarin (26 September 2024) disampaikan kontribusi PPh Orang Pribadi sebesar 1% terhadap total Penerimaan Nasional," kata Arifin dalam keterangan resmi, Jumat (27/9/2024).

Untuk Orang Pribadi, lanjut Arifin, kontribusi pajaknya bisa dilihat secara langsung dibayar melalui 2 cara, yaitu dibayar Orang Pribadi melalui pembayaran sendiri (Kelompok Pajak PPh Orang Pribadi) dan dipotong oleh pemberi kerja (PPh Pasal 21).

"Total kontribusi Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebesar 15,7% terdiri dari Kontribusi PPh Pasal 21 sebesar 14,7% dan PPh Orang Pribadi 1%," jelasnya

Pajak Kelompok kelas menengah masuk ke dalam kontribusi Pajak Orang Pribadi, dimana kontribusi Orang Pribadi kepada total penerimaan Nasional adalah 15,7 persen.

"Selain berkontribusi atas Pajak Penghasilan, Kelas menengah juga berkontribusi pembayaran pajak PPN dalam Negeri, PPh Final, PBB, dan pajak lainnya melalui kepemilikan aset atau pembelian barang dan jasa," ungkap Arifin.

Sebelumnya, DJP menyebut sumbangan pajak dari kelas menengah hanya 1 persen dari total penerimaan pajak. Kondisi ini disebut jauh dari ideal.