Jakarta -

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) hari ini menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR, di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan tersebut, Ketua KPPU M Fanshurullah Asa bercerita nasib pegawainya yang tak kunjung menjadi pegawai aparatur sipil negara (ASN).

Fanshurullah mengatakan mengacu pada peraturan perundang-undangan, semua pegawai kementerian/lembaga seharusnya telah berstatus ASN pada akhir tahun nanti. Dia pun menyebut penyusunan strukutur organisasi tata kelola (SOTK) KPPU masih dalam tahap finalisasi dan pengesahan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Birokrasi (PANRB).

Mengingat ada beberapa kementerian/lembaga baru dibentuk, dia berharap pihaknya dapat menjadi prioritas.

"Sebagai informasi, mengacu pada undang-undang ASN, semua ASN kementerian/lembaga pada akhir tahun ini semua semestinya menjadi ASN. Kami sedang siang malam berusaha seluruh pegawai sebanyak 380 bisa menjadi ASN. Karena Perpres-nya (Perpres 100/2024) baru keluar bulan September, ada tambahan kementerian lembaga baru kita berharap tetap menjadi prioritas," kata Fanshurullah.

Dia menjelaskan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 100 tahun 2024 tentang KPPU disahkan pada 10 September lalu. Melalui Perpres tersebut, KPPU akan kedatangan pejabat eselon 1 sebanyak 1 orang dan enam orang eselon 2.

"Selama ini kami ada satu Sekjen dan dua deputi tapi secara peraturan itu tidak ada dasar hukum yang jelas. Karena semua itu kan PNS nanti setelah Perpres ada satu sekjen 1 dam enam eselon 2 dengan pegawai berstatus ASN," terangnya.

Pada kesempatan yang sama, dia bilang pihaknya tengah merencanakan proses transformasi kelembagaan di KPPU yang sesuai dengan Undang-Undang ASN. Dia berharap proses tersebut dapat berjalan dengan lancar.

"Kami merencanakan proses transformasi kelembagaan KPPU sesuai dengan UU ASN dan turunan dapat berjalan lancar. Dengan dukungan Pimpinan DPR RI dan anggota komisi VI yang kami hormati sehingga akselerasi pemenuhan tugas dan fungsi KPPU untuk memberikan layanan kepada masyarakat penegakan hukum persaingan usaha dan arus utamakan persaingan usaha dan pengawas pelaksanaan yang sehat dengan optimal sehingga dapat terjangkau seluruh wilayah provinsi kabupaten kota," jelasnya.

(rrd/rir)

TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menyatakan Kementrian Pertanian ingin mengambil alih tata kelola pupuk yang saat ini masih diatur oleh berbagai lembaga kementerian. Alasannya, banyaknya keluhan tentang distribusi pupuk yang tidak tepat sasaran.

"Ketua kelasnya adalah Kementerian Pertanian. Tata kelola pendistrubusian pupuk. Sekarang misalnya tahun ini, kuota pupuknya cukup, tapi distribusinya itu banyak keluhan," ujar Sudaryono ketika ditemui di Kementan, Jakarta, pada Selasa, 29 Oktober 2024.

Dia mengatakan, saat ini bahan baku pupuk masih diatur Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Sementara itu, lanjut Sudaryono, produksi pupuk berada di bawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Gini, jadi ketua kelasnya, Menteri Pertanian, saya kasih tahu aja. Urusan pupuk, sebetulnya kan begini, pupuk itu bahan bakunya sama-sama gas yang atur itu Menteri ESDM. Produksi pupuk Indonesia itu Menteri BUMN," tutur dia.

Berikutnya, soal distribusi pupuk dari pabrik hingga pengecer berada di bawah naungan Kementerian Perdagangan. Setelah itu, Kementan hanya mendapatkan bagian untuk para petani. "Distribusinya, dari pabrik sampai ke pengecer itu yang ngatur Menteri Perdagangan. Baru petaninya itu, domainnya Menteri Pertanian," ucap Sudaryono.

Menurut dia, selama ini berbagai lembaga kementerian yang mengatur tentang pupuk telah bekerja dengan baik. Namun, kata Sudaryono, tata kelola pupuk saat ini masih menjadi permasalahan.

"Jadi, saya kira, ini maksudnya mungkin baik, tapi kita ingin bagaimana tata kelola pupuk ini, sebetulnya bukan di bawah siapa atau di bawah siapa, tapi tata kelola pupuknya," ujar Sudaryono.

Menurutnya, selama ini, pupuk produk berasal dari perusahaan. Sehingga memang wajar kalau industri harus mendapatkan keuntungan. Namun, kata dia, menciptakan produk harus selaras dengan tujuan bernegara yakni, menciptakan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Sudaryono menegaskan, kesejahteraan para petani juga harus jadi perhatian. "Bernegara ini tujuannya, bagaimana petaninya itu cukup, mendapatkan pupuk tepat waktu. Karena tujuan bernegara ini dalam hal urusan pertanian ini, produktivitasnya harus naik," kata dia.

Sudaryono mengkritik kinerja Kementerian BUMN yang menurutnyanhanya mencari keuntungan bagi perusahaan yang berada di bawah naungannya. Padahal, menurutnya, Kementerian BUMN juga harus memiliki fungsi melayani masyarakat dan memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. "Karena, BUMN itu kan bukan hanya mencari keuntungan corporate-obligation, tapi dia juga ada public-obligation, ada tugas dia untuk membantu negara menyejahterakan rakyat," tutur Sudaryono.

Jakarta - PT Angkasa Pura Indonesia atau Injourney Airport bekerja sama dengan PT Aludra Solusi Indonesia (ALUDRA) untuk mengelola limbah refrigerant, tabung refrigerant, dan oli bekas, sebagai bagian dari komitmen bersama dalam mendukung target net-zero emission di sektor penerbangan termasuk area bandara.

Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang dilakukan oleh Muhammad Suriawan Wakan, Direktur Teknik InJourney Airports dengan CEO PT Aludra Solusi Indonesia Ni Luh Putu Yuniari dan Presiden Komisaris Aludra Solusi Indonesia Kenia Khairunnisa Mahendra.

Kerja sama ini menandai langkah signifikan dalam pengelolaan limbah penerbangan secara efisien dan ramah lingkungan, sekaligus memperkuat komitmen kedua perusahaan terhadap keberlanjutan.

Direktur Teknik InJourney Airports, Muhammad Suriawan Wakan, mengatakan pengelolaan limbah penerbangan menjadi salah satu fokus InJourney Airports dalam mewujudkan bandara ramah lingkungan.

"Pengelolaan limbah penerbangan sangat penting untuk menjaga lingkungan bandara. Kemitraan ini menjadi satu upaya dalam pengelolaan limbah penerbangan sesuai praktik terbaik di dalam negeri maupun secara global, serta berdasarkan regulasi yang ada," ujar M. Suriawan Wakan dalam keterangan resminya, Senin (28/10/2024).

Sementara CEO PT Aludra Solusi Indonesia, Ni Luh Putu Yuniari, mengatakan kolaborasi ini adalah bagian dari upaya perusahaan mendukung pencapaian target net-zero emission di Indonesia, khususnya di sektor penerbangan.

"Pengelolaan limbah refrigerant dan oli bekas sangat penting, karena jika tidak ditangani dengan baik, bisa berdampak buruk bagi lingkungan. Dengan teknologi inovatif, kami optimis dapat menghadirkan solusi berkelanjutan dan memberi nilai tambah bagi para pemangku kepentingan," katanya.

Presiden Komisaris PT Aludra Solusi Indonesia, Kenia Mahendra, menambahkan kerja sama ini penting untuk bisa menjadi contoh bagi sektor lain dalam mengelola limbah jadi berkelanjutan.

"MoU ini adalah langkah awal dalam mewujudkan industri penerbangan yang lebih hijau. Kami berharap kolaborasi ini bisa menjadi contoh bagi sektor lain dalam menerapkan praktik pengelolaan limbah yang berkelanjutan," katanya.

Dalam kerja sama ini, ALUDRA akan menggunakan teknologi inovatif untuk mengelola limbah refrigerant dan oli bekas secara aman, efisien, dan sesuai dengan standar nasional maupun internasional. Kedua perusahaan juga berencana melakukan evaluasi berkala guna mengukur dampak kolaborasi ini terhadap pengurangan emisi karbon serta keberhasilan inisiatif ini.

Kolaborasi antara PT Aludra dan InJourney Airports diharapkan dapat menjadi langkah strategis dalam mendukung pencapaian target net-zero emission di sektor penerbangan nasional, serta memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat.

Kolaborasi ini akan berfokus pada penerapan teknologi inovatif dalam pengelolaan limbah refrigerant dan oli bekas di seluruh bandara yang dikelola InJourney Airports. Kedua perusahaan akan melakukan evaluasi berkala untuk mengukur efektivitas pengurangan emisi karbon serta memastikan keberhasilan implementasi program ini di seluruh areal bandara.

Langkah awal yang akan dilakukan mencakup peluncuran proyek percontohan di beberapa bandara utama, serta pelatihan kepada tenaga kerja terkait pengelolaan limbah yang sesuai dengan standar nasional dan internasional. ALUDRA dan InJourney Airports akan merumuskan rencana pengembangan jangka panjang untuk memperluas cakupan kerja sama ini ke semua bandara di Indonesia.

Kerja sama ini diharapkan dapat menjadi model bagi pengelolaan limbah yang berkelanjutan di sektor penerbangan dan berkontribusi secara signifikan dalam mencapai target net-zero emission di bandara-bandara Indonesia. (fdl/fdl)

Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dana Pensiun Lembaga Keuangan PertaLife (DPLK PertaLife) menargetkan aset dana kelola bisa mencapai Rp 6,7 triliun hingga akhir tahun 2024.

Deny Kuriniawan, Pengurus Business & Quality Assurance DPLK Pertalife mengatakan, pihaknya telah menerapkan sejumlah strategi untuk mencapai target yang telah ditetapkan itu.

"DPLK Pertalife akan melanjutkan sinergi dengan grup perusahaan Pertamina Grup (captive market), meningkatkan external distribution channel,dancross selling programdariexisting clientuntuk mencapai target itu,"kata Deny kepada Kontan, Jumat (11/10).

Sementara itu, Deny juga menjelaskan terkait total aset dana kelolaan program wajib yang dikelola melalui program yang bernama Dana Kompensasi Pascakerja telah mengalami peningkatan aset sebesar 14% secara year on year (YoY) per Agustus 2024 menjadi senilai Rp 4,2 triliun.

Ia menyebut salah satu penyebab meningkatnya aset tersebut karena perusahaan mulai meningkatkan pendanaan terhadap kewajiban imbalan pascakerja. Sehingga selisih antara nilai kewajiban dan pendanaan tidak terlalu jauh.

Adapun, DPLK Pertalife juga terus melakukan sosialisasi yang kepada peserta perusahaan terkait pentingnya pendanaan secara berkesinambungan. Sementara itu, bertambahnya jumlah karyawan serta perubahan kebijakan usia pensiun normal dibeberapa perusahaan (dari usia 55/56 menjadi 58) turut menambah nilai kewajiban imbalan pascakerja.

Deny juga mengakui bahwa pendapatan investasi turut mendorong kenaikan aset perusahaan. Meski tidak menyebut nilainya, per Agustus 2024 pendapatan investasi DPLK Pertalife meningkat 10% secara YoY.

Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat aset dana pensiun secara keseluruhan tumbuh sebesar 9,07% YoY per Agustus 2024. Program pensiun wajib meningkat 10,60% YoY menjadi Rp 1.106,97 triliun, sedangkan program pensiun sukarela tumbuh 4,83% YoY dengan total aset mencapai Rp 378,45 triliun.

JAKARTA - PT Pertamina EP ( PEP ) berkomitmen menerapkan transparansi untuk meningkatkan kepatuhan tata kelola perusahaan (governance) dalam Annual Report Award (ARA) 2023. Pertamina EP melalui ajang tersebut meraih penghargaan kategori perusahaan BUMN non-keuangan.

Direktur Utama Pertamina EP Wisnu Hindadari mengatakan perusahaan semakin terpacu untuk meningkatkan kinerja positif yang berkelanjutan serta memperkuat kepercayaan pemerintah selaku pembuat kebijakan, para pemangku kepentingan, mitra bisnis, dan masyarakat terhadap tata kelola perusahaan (good corporate governance/GCG), baik dari sisi bisnis dan operasional.

"PT Pertamina EP terus konsisten dan memastikan bahwa setiap langkah operasi dan bisnis kami berada dalam koridor yang sesuai dengan prinsip good corporate governance (GCG), dan membangun pertumbuhan berkelanjutan melalui penerapan prinsip environmental, social, and governance (ESG)," ujar dia, dalam keterangannya, dikutip Selasa (15/10/2024).

Sementara, Senior Manager Relations Pertamina EP Agus Suprijanto mengungkapkan keberhasilan PEP meraih penghargaan ARA 2023 semakin memperkuat komitmen perusahaan untuk terus menerapkan azas keterbukaan dan tata kelola yang baik serta untuk menjadi lebih agile, resilient, dan responsive dalam menghadapi tantangan di masa depan.

Sesuai dengan visi perusahaan untuk menjadi perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi kelas dunia, PEP selalu berupaya mengintegrasikan transparansi dan tata kelola perusahaan yang baik dengan aspek keberlanjutan operasional, bisnis, manajemen risiko, dan kepatuhan atas peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Ajang ARA 2023, yang tahun ini bertema Internalizing Integrated Mindset Toward Sustainable Long-term Value Creation, merupakan penyelenggaraan yang ke-19 sejak pertama kali diselenggarakan pada 2002.

Sementara, Ketua Umum Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG), yang juga Ketua Panitia Pengarah ARA 2023 Prof. Mardiasmo mengatakan kegiatan ARA bertujuan untuk mendorong penerapan prinsip-prinsip governansi korporat perusahaan-perusahaan di Indonesia.

"Melalui keterbukaan informasi dan praktik governansi, termasuk keberlanjutan, yang dilakukan melalui penilaian terhadap laporan tahunan dan keberlanjutan perusahaan serta pemberian rekomendasi perbaikan terhadap seluruh peserta ARA," ucapnya.

Penghargaan ARA yang digagas oleh tujuh instansi penyelenggara, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian BUMN, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bursa Efek Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Governansi serta Ikatan Akuntan Indonesia tersebut menekankan pentingnya laporan tahunan secara terintegrasi dan menggambarkan risiko, peluang, dan prospek korporasi di masa depan.

Hal tersebut membantu pemegang saham dan pemangku kepentingan memahami tujuan strategis korporasi dan kemajuannya dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan. Aspek penjurian dilakukan dengan ketat melalui dua tahap, yaitu tahap penilaian desk evaluation dan tahap wawancara untuk mendapatkan high level view dari pimpinan perusahaan.

Penilaian ARA 2023 dilakukan terhadap keterbukaan informasi laporan tahunan dan laporan keberlanjutan, yang sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku dan disajikan secara relevan dan wajar. Adapun, kriteria ARA disusun dengan mengakomodir ketentuan atau standar terkait pengungkapan informasi dalam laporan tahunan dan laporan keberlanjutan serta praktik terbaik di bidang corporate governance, juga pemutakhiran informasi menyelaraskan dengan perkembangan yang ada.

ARA 2023 menggunakan kriteria yang telah selaras dengan Surat Edaran OJK 16/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan, termasuk lampiran SE OJK 16/2021 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Berkelanjutan yang mengacu pada POJK 51/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan, dan mengakomodir Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021 serta ASEAN CG Scorecard.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- BUMN Holding Industri Pertambangangan Indonesia MIND ID menegaskan komitmennya dalam menyelaraskan dan menyempurnakan penerapan Good Corporate Governance (GCG) seluruh anggota. MIND ID memastikan semua inisiatif strategis dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip moral dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Corporate Secretary MIND ID Heri Yusuf menegaskan, penerapan tata kelola perusahaan yang baik merupakan bagian integral dari upaya Grup MIND ID dalam mewujudkan transformasi perusahaan.

"Melalui penerapan GCG yang konsisten, kami berupaya tidak hanya untuk meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memastikan keberlanjutan bisnis dan dampak positif yang luas bagi negara dan masyarakat,” kata Heri dalam keterangan resmi MIND ID, Senin (14/10/2024).

Dalam praktiknya, penerapan GCG di grup MIND ID telah menciptakan lingkungan pengelolaan perusahaan yang lebih profesional, efisien, dan efektif. Anggota MIND ID mampu menurunkan biaya angkutan, menghemat kontrak jasa penambangan, meningkatkan optimasi proses bisnis yang berdampak positif pada penjualan, hingga menurunkan biaya proyek yang belum layak dilanjutkan.

Selanjutnya, penerapan GCG berperan penting dalam mendukung kontribusi MIND ID terhadap perekonomian nasional. Ini dengan cara memaksimalkan nilai tambah dari sumber daya alam Indonesia secara berkelanjutan.

Pasalnya, penerapan GCG membuat iklim yang lebih kondusif bagi perkembangan investasi nasional. MIND ID menjadi salah satu BUMN Holding yang proaktif dalam mendorong dan mempromosikan investasi berkelanjutan di Indonesia.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, MIND ID juga telah mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001). Ini menjadi salah satu wujud nyata dalam menjaga kepercayaan pemangku kepentingan dan masyarakat luas.

"Tentunya, roadmap implementasi GCG masih terus berlanjut. Kami optimis dapat terus berkontribusi lebih besar dalam mendukung pembangunan Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan," ujar Heri.

MANDALIKA - PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), atau Bank BRI terus berkomitmen dalam menjaga kelestarian lingkungan. Teranyar melalui wadah BRI Peduli, BRI turut berkontribusi dalam penanganan sampah pada penyelenggaraan ajang MotoGP Mandalika 2024.

Melalui event internasional tersbeut BRI turut mewujudkan upaya dalam menciptakan lingkungan Mandalika yang lebih berkelanjutan, selaras dengan upaya dunia untuk menjaga lingkungan dan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Bertajuk Program BRI Peduli YOK KITA GAS, pengelolaan sampah menjadi lebih terintegrasi dan sistematis selama perhelatan MotoGP Mandalika 2024.

Sebanyak 300 personel yang dikenal sebagai Warriors YOK KITA GAS telah mendapatkan pelatihan khusus untuk mengelola sampah organik dan anorganik secara berkelanjutan. Para petugas kebersihan Warriors YOK KITA GAS bertugas selama tiga hari mulai tanggal 27 hingga 29 September 2024, dengan fokus utama pada pemilahan, pengumpulan, dan pengelolaan sampah.

Selama MotoGP Mandalika 2024, terkumpul 22.560 kilogram sampah dengan rincian 6.715 kilogram sampah organik dan 15.845 kilogram sampah anorganik. Upaya pengelolaan sampah ini tidak hanya membantu menjaga kebersihan area sirkuit, tetapi juga berkontribusi dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca.

Melalui kegiatan pengelolaan sampah ini, emisi gas metan (CH?) yang berhasil dikelola mencapai 3.163,94 kilogram, sementara emisi gas karbon dioksida (CO?) yang berhasil dikelola mencapai 7.830,74 kilogram.

Tidak hanya dalam hal pengelolaan sampah, BRI juga memperkenalkan inovasi berbasis teknologi dalam program Tukar Botolmu Raih Poinmu melalui penyediaan dua unit Reverse Vending Machine (RVM) untuk daur ulang botol plastik.

Program ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran pengunjung akan pentingnya daur ulang, dengan memberikan insentif dalam bentuk poin yang dapat ditukar dengan saldo e-wallet.

Sejak tanggal 27 hingga 29 September 2024, telah terkumpul sebanyak 65,56 kilogram botol plastik. Keberhasilan program ini juga berdampak positif terhadap pengurangan jejak karbon, dengan penurunan emisi sebesar 347.094 gram atau setara dengan menyelamatkan lahan seluas 55,39m2.

Program ini tidak hanya menjadi ajang edukasi bagi masyarakat, tetapi juga berkontribusi langsung dalam menjaga kebersihan lingkungan di sekitar Sirkuit Mandalika.

Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto menyampaikan bahwa BRI berkomitmen penuh dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan. "Program BRI Peduli YOK KITA GAS merupakan bagian dari upaya nyata kami untuk memastikan bahwa event besar seperti MotoGP Mandalika tidak hanya menjadi ajang olahraga internasional, tetapi juga menciptakan dampak positif bagi lingkungan," ujar Catur, dalam keterangan resminya.

Catur berharap melalui edukasi, pelatihan, dan penerapan teknologi seperti Reverse Vending Machine, BRI dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam hal pengelolaan sampah dan pengurangan emisi karbon.

Inisiatif ini juga memberikan peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal, karena sampah yang dikelola dengan baik dapat dimanfaatkan secara lebih ekonomis,? ujarnya. Komitmen BRI dalam menjaga keberlanjutan lingkungan pada perhelatan besar seperti MotoGP Mandalika 2024 merupakan wujud nyata dari kontribusi korporasi terhadap pencapaian SDGs.

Melalui berbagai program yang dijalankan, BRI berharap dapat terus mendorong perubahan positif dalam pengelolaan lingkungan dan memberikan dampak yang berkelanjutan bagi masyarakat serta ekosistem yang ada.

Bisnis.com, JAKARTA — Penerapan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG (environmental, social, andgovernance) makin menjadi fokus secara global. Tak terkecuali di industri keuangan, investor global banyak yang mengukur aspek ESG sebelum memutuskan masuk ke pasar saham.

Melihat tren itu, Bursa Efek Indonesia menambah inisiatif untuk mendorong keuangan berkelanjutan yang berprinsip ESG. Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman mengatakan konsep keuangan berkelanjutan berfokus tidak hanya pada keuntungan finansial, tetapi juga pada dampak sosial dan lingkungan jangka panjang.

Bisnis.com, JAKARTA — Penerapan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG (environmental, social, andgovernance) makin menjadi fokus secara global. Tak terkecuali di industri keuangan, investor global banyak yang mengukur aspek ESG sebelum memutuskan masuk ke pasar saham.

Melihat tren itu, Bursa Efek Indonesia menambah inisiatif untuk mendorong keuangan berkelanjutan yang berprinsip ESG. Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman mengatakan konsep keuangan berkelanjutan berfokus tidak hanya pada keuntungan finansial, tetapi juga pada dampak sosial dan lingkungan jangka panjang.

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) (TASPEN) berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penerapan prinsip Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan (Governance, Risk, and Compliance/GRC) dalam setiap langkah bisnis perusahaan.

Dalam rangka mewujudkan komitmen tersebut, TASPEN kembali menggelar TASPEN Governance, Risk dan Compliance Insight Forum (TGIF) 2024 dengan mengambil tema “Reshaping GRC Behaviour To Maintain Sustainable Growth”.

Kegiatan TGIF ini bertujuan untuk menyatukan pemahaman seluruh Insan TASPEN dengan memperdalam pengetahuan terkait penerapan GRC melalui kegiatan seminar dengan narasumber dan pakar yang kompeten di bidangnya.

Kegiatan dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Jajaran Direksi TASPEN, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI, R. Narendra Jatna serta pimpinan Klaster Jasa Asuransi dan Dana Pensiun.

Seluruh Kepala Unit Kerja TASPEN dari seluruh Indonesia dan mitra bisnis TASPEN juga turut berpartisipasi dalam kegiatan yang digelar di Hotel Tentrem, Tangerang (19/09).

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko TASPEN Diyantini Soesilowati mengatakan, kegiatan TGIF, merupakan salah satu wujud komitmen TASPEN untuk selalu menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik, pengelolaan risiko yang efektif dan menerapkan standar etika yang sesuai dengan regulasi dan kebijakan internal.

“Kegiatan TGIF sudah dilaksanakan 3 kali yang dimulai di tahun 2022 – 2024 dengan tema yang terus menyesuaikan sesuai kebutuhan dalam merespon tantangan ke depan dan sejalan dengan harapan dari stakeholder. Kegiatan TGIF 2024 diharapkan dapat memberikan insight dan refreshment untuk konsisten menerapkan GRC dalam segala aspek dan yakin bahwa apa yang dimulai hari ini akan berdampak besar pada Perusahaan di kemudian hari dan terus berkelanjutan,” kata Diyantini dalam keterangan resminya Kamis (26/9).

Kegiatan TGIF 2024 merupakan salah satu inisiatif TASPEN untuk menginternalisasi nilai-nilai GRC dalam lingkungan perusahaan.

Acara ini menghadirkan sejumlah pakar dan ahli di bidang tata kelola perusahaan untuk meningkatkan pemahaman para Insan TASPEN.

Salah satu pemateri, Sila H. Pulungan, selaku Direktur Pertimbangan Hukum JAMDATUN, memaparkan topik mengenai Fraud Risk Management dan Pencegahan Korupsi. Antonius Alijoyo, Ketua Center for Risk Management & Sustainability (CRMS), menyampaikan pembahasan lebih mendalam terkait konsep GRC.

Selain itu, Teguh Arifiyadi, Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, bersama Satriyo Wibowo, Sekretaris Indonesia Cyber Security Forum, turut membahas isu perlindungan data pribadi yang kian relevan di era digital ini.

Komisaris Utama TASPEN Suhardi Alius mengatakan, “TASPEN sebagai salah satu BUMN senantiasa berkomitmen meningkatkan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau GCG. Penerapan GRC menjadi fondasi utama bagi TASPEN dalam menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan. Bukan hanya sebagai alat untuk mematuhi regulasi, tetapi juga sebagai kerangka untuk mendorong tata kelola yang lebih baik, mengelola risiko dengan bijak, serta memastikan seluruh kegiatan operasional Perusahaan tetap berada dalam koridor yang tepat.”

Tahun 2024, hasil penilaian tingkat kematangan manajemen risiko TASPEN yang diukur dengan penilaian Risk Maturity Index memperoleh nilai “Strong Practice Phase”.

Adapun aspek dimensi yang dinilai, antara lain budaya dan kapasitas risiko, organisasi dan tata kelola risiko, kerangka risiko dan kepatuhan, proses dan kontrol risiko, dan model, data dan teknologi risiko.

Selain itu, sejak 2014 hingga 2022, penilaian GCG TASPEN selalu berada di kategori "sangat baik". Pada tahun 2022, penilaian GCG TASPEN memperoleh nilai tertingginya yakni sebesar 99,66 yang juga termasuk kategori "sangat baik".

Dalam rangka pemenuhan kepatuhan terhadap regulasi, TASPEN melakukan pemantauan atas Kewajiban Penyampaian Laporan kepada Regulator.

Sepanjang tahun 2023, TASPEN telah memenuhi seluruh kewajiban penyampaian laporan pada regulator, yaitu Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Lebih dari sekadar peningkatan operasional, Kegiatan TGIF diharapkan dapat memperkuat posisi TASPEN sebagai perusahaan yang berkontribusi secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Sejalan dengan arahan Menteri BUMN Erick Thohir bahwa BUMN mempunyai peran strategis dalam mewujudkan tujuan bernegara harus dioptimalkan dengan cara menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Dengan menjalankan prinsip GRC yang baik, TASPEN dapat memberikan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan, termasuk meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat keberlanjutan bisnis di masa depan sehingga dapat menghadirkan layanan berkualitas serta mengembangkan inovasi produk yang tidak hanya relevan, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan seluruh peserta di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) menjadi sampel dalam penilaian Indeks AkuntabilitasBUMN atau Indonesian Corporate Accountability Index (ICORPAX) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Penilaian itu untuk mengukur akuntabilitas korporasi sebagai pengelola Kekayaan Negara yang Dipisahkan demi mendukung pembangunan sesuai maksud dan tujuan pembentukan BUMN.

Ada lima dimensi penilaian ICORPAX, meliputi dimensi akuntabilitas korporasi pada pembangunan nasional, akuntabilitas korporasi pada keuangan negara, kepatuhan dan efektivitas operasional, efektivitas sistem tata kelola, serta dimensi efektivitas pengendalian
fraud.

Selama dua tahun berturut-turut, Waskita Karya mempertahankan kategori baik pada Penilaian ICORPAX.

Direktur Utama Waskita Karya Muhammad Hanugroho mengatakan, keikutsertaan perseroan dalam penilaian ICORPAX merupakan wujud komitmen Waskita Karya untuk terus berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Penilaian ini sekaligus bertujuan untuk memperkuat implementasi tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab pada setiap lini proses bisnis perseroan.

“Sebagai BUMN konstruksi, Waskita Karya memiliki peran ganda sebagai Agent of Development dan Value Creator melalui proyek-proyek infrastruktur yang dibangun. Hal ini sejalan dengan arahan Menteri BUMN Erick Thohir yang mendorong BUMN agar dapat memberikan dampak pembangunan signifikan bagi bangsa dan negara,” ujar Hanugroho dalam keterangannya, Kamis (26/9/2024).

Peran tersebut, lanjutnya, akan menciptakan nilai-nilai sosial yang dapat mendorong perputaran ekonomi. Maka, sambung dia, penilaian ICORPAX ini menjadi pemacu bagi perseroan untuk konsisten melakukan transformasi bisnis yang berkelanjutan.

Ia menyebutkan, salah satunya melalui proses restrukturisasi. Sebagai informasi, pada 6 September 2024 perseroan telah melakukan penandatanganan Master Restructuring Agreement (MRA) dengan 21 kreditur perbankan sebesar Rp 26,3 triliun.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) menjadi sampel dalam penilaian Indeks AkuntabilitasBUMN atau Indonesian Corporate Accountability Index (ICORPAX) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Penilaian itu untuk mengukur akuntabilitas korporasi sebagai pengelola Kekayaan Negara yang Dipisahkan demi mendukung pembangunan sesuai maksud dan tujuan pembentukan BUMN.

Ada lima dimensi penilaian ICORPAX, meliputi dimensi akuntabilitas korporasi pada pembangunan nasional, akuntabilitas korporasi pada keuangan negara, kepatuhan dan efektivitas operasional, efektivitas sistem tata kelola, serta dimensi efektivitas pengendalian
fraud.

Selama dua tahun berturut-turut, Waskita Karya mempertahankan kategori baik pada Penilaian ICORPAX.

Direktur Utama Waskita Karya Muhammad Hanugroho mengatakan, keikutsertaan perseroan dalam penilaian ICORPAX merupakan wujud komitmen Waskita Karya untuk terus berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Penilaian ini sekaligus bertujuan untuk memperkuat implementasi tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab pada setiap lini proses bisnis perseroan.

“Sebagai BUMN konstruksi, Waskita Karya memiliki peran ganda sebagai Agent of Development dan Value Creator melalui proyek-proyek infrastruktur yang dibangun. Hal ini sejalan dengan arahan Menteri BUMN Erick Thohir yang mendorong BUMN agar dapat memberikan dampak pembangunan signifikan bagi bangsa dan negara,” ujar Hanugroho dalam keterangannya, Kamis (26/9/2024).

Peran tersebut, lanjutnya, akan menciptakan nilai-nilai sosial yang dapat mendorong perputaran ekonomi. Maka, sambung dia, penilaian ICORPAX ini menjadi pemacu bagi perseroan untuk konsisten melakukan transformasi bisnis yang berkelanjutan.

Ia menyebutkan, salah satunya melalui proses restrukturisasi. Sebagai informasi, pada 6 September 2024 perseroan telah melakukan penandatanganan Master Restructuring Agreement (MRA) dengan 21 kreditur perbankan sebesar Rp 26,3 triliun.

Ditandatangani pula perubahan pokok perjanjian fasilitas Kredit Modal kerja Penjaminan (KMKP), dengan nilai sebesar Rp 5,2 triliun.

“Dengan disetujuinya restrukturisasi utang perbankan, kondisi finansial perseroan akan lebih stabil dan fleksibel. Kondisi ini sekaligus meningkatkan kemampuan operasional dalam penyelesaian proyek-proyek yang dikelola,” jelas dia.

Pada kesempatan tersebut, Waskita Karya pun menjadi sampel dalam penilaian Penerapan Faktor Enviromental, Social, dan Governance (ESG). Penerapan ESG yang berkualitas dinilai akan meningkatkan akuntabilitas korporasi.

Hal ini sebagai bentuk dukungan perseroan terhadap agenda pembangunan berkelanjutan.