Jakarta -

Kebijakan terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek atau kemasan polos dalam PP 28/2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) dinilai bisa merugikan para pedagang pasar jika benar berlaku. Omzet pedagang bisa turun gara-gara aturan itu.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Mujiburrohman menjelaskan aturan terkait kemasan rokok polos tanpa merek tersebut dikhawatirkan bisa menyuburkan peredaran rokok ilegal dalam negeri.

Padahal rokok-rokok ilegal ini biasanya memiliki harga jual yang jauh lebih murah daripada rokok konvensional atau legal. Perbedaan harga inilah yang berpotensi membuat para perokok beralih dari rokok legal menjadi rokok ilegal.

"Nanti akan ada produk-produk yang ilegal atau kemudian penikmat rokok itu membeli di pasar gelap lah kira-kira begitu. Sehingga ya ini tentu berdampak kepada pedagang pasar," ucapnya dalam dalam acara detikcom Leaders Forum 'Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru' di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

"Indikasinya adalah mereka beralih ke rokok yang lebih murah dan sebagian dari yang saya kenal itu juga memang mengkonsumsi rokok yang memang mereknya tidak mainstream, terus saya kurang tahu itu ada cukainya atau tidak gitu," katanya lagi.

Mujiburrohman mengatakan kondisi inilah yang secara tidak langsung dapat menurunkan omzet pedagang pasar. Padahal selama ini menurutnya para pedagang sudah mengalami penurunan omzet imbas peredaran rokok ilegal.

Sementara para pedagang pasar sendiri mayoritas tidak mau untuk ikut berjualan rokok ilegal. Sehingga peralihan konsumsi rokok dari legal menjadi rokok ilegal ini memberikan dampak yang sangat besar.

"Berdasarkan informasi yang saya terima memang ada penurunan penjualan rokok gitu. Nah pedagang tentu nggak berani kalau belanja rokok yang ilegal gitu," jelas Mujiburrohman.

"Terkait dengan rokok putih, rokok yang tidak bermerek lah itu. Saya rasa kalau menurut kami itu tidak begitu pas. Karena sekarang aja itu memang pendapatan pedagang itu menurun," tegasnya.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Kebijakan terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek atau kemasan polos dalam PP 28/2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) dinilai bisa merugikan para pedagang pasar jika benar berlaku. Omzet pedagang bisa turun gara-gara aturan itu.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Mujiburrohman menjelaskan aturan terkait kemasan rokok polos tanpa merek tersebut dikhawatirkan bisa menyuburkan peredaran rokok ilegal dalam negeri.

Padahal rokok-rokok ilegal ini biasanya memiliki harga jual yang jauh lebih murah daripada rokok konvensional atau legal. Perbedaan harga inilah yang berpotensi membuat para perokok beralih dari rokok legal menjadi rokok ilegal.

"Nanti akan ada produk-produk yang ilegal atau kemudian penikmat rokok itu membeli di pasar gelap lah kira-kira begitu. Sehingga ya ini tentu berdampak kepada pedagang pasar," ucapnya dalam dalam acara detikcom Leaders Forum 'Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru' di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

"Indikasinya adalah mereka beralih ke rokok yang lebih murah dan sebagian dari yang saya kenal itu juga memang mengkonsumsi rokok yang memang mereknya tidak mainstream, terus saya kurang tahu itu ada cukainya atau tidak gitu," katanya lagi.

Mujiburrohman mengatakan kondisi inilah yang secara tidak langsung dapat menurunkan omzet pedagang pasar. Padahal selama ini menurutnya para pedagang sudah mengalami penurunan omzet imbas peredaran rokok ilegal.

Sementara para pedagang pasar sendiri mayoritas tidak mau untuk ikut berjualan rokok ilegal. Sehingga peralihan konsumsi rokok dari legal menjadi rokok ilegal ini memberikan dampak yang sangat besar.

"Berdasarkan informasi yang saya terima memang ada penurunan penjualan rokok gitu. Nah pedagang tentu nggak berani kalau belanja rokok yang ilegal gitu," jelas Mujiburrohman.

"Terkait dengan rokok putih, rokok yang tidak bermerek lah itu. Saya rasa kalau menurut kami itu tidak begitu pas. Karena sekarang aja itu memang pendapatan pedagang itu menurun," tegasnya.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) mengeluhkan sejumlah Pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) karena dinilai dapat merugikan Industri Hasil Tembakau (IHT) termasuk mereka yang bekerja di sektor hulu.

Salah satu yang menjadi sorotan dalam PP dan RPMK tersebut adalah aturan terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek yang dinilai akan semakin merugikan ekosistem industri rokok dalam negeri.

Sekretaris Jenderal APTI, Kusnasi Mudi, mengatakan pada 2024 ini harga jual tembakau dari petani sudah turun hingga 10% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini terjadi lantaran kurangnya pembelian tembakau dari para produsen rokok.

"Kalau ada salah satu atau dua perusahaan yang tidak melakukan pembelian, artinya tingkat kompetisinya tidak ada. Malah nanti harganya turun. Seperti di Temanggung sekarang tembakau petani banyak yang belum terserat," terang Kusnasi kepada detikcom, Jumat (1/11/2024).

"Tahun lalu yang 2023 itu harga tembakau memang sangat tinggi. Kalau sekarang ya kurang lebih sekitar 10% penurunan harga," ucapnya lagi.

Dalam hal ini, aturan terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek yang diusulkan dalam RPMK dinilai dapat semakin menggerus kinerja industri rokok Tanah Air. Sebab banyak pihak sudah memperkirakan imbas aturan ini yang bisa menyuburkan keberadaan rokok ilegal.

"Permasalahannya adalah nanti jika terkait kemasan polos ini sama artinya pemerintah akan melegalkan yang ilegal, takutnya dari situ. Walaupun sebenarnya rokok-rokok ilegal juga sumbernya sama, tembakaunya dari petani, sebenarnya nggak ada masalah. Tapi dalam jangka panjang kan nggak mungkin," papar Kusnasi.

Padahal selama ini lebih dari 90% hasil tembakau para petani diserap oleh industri rokok konvensional alias perusahaan-perusahaan legal. Belum lagi pemerintah dinilai belum memiliki inovasi penggunaan tembakau, sehingga hasil penjualan para petani ini sangat bergantung pada kondisi industri rokok.

Sehingga kinerja produsen pabrik-pabrik rokok konvensional atau legal ini akan sangat mempengaruhi jumlah penyerapan tembakau hasil panen para petani.

"Memang produk yang kita hasilkan itu kan semuanya diserap oleh industri, 90% lebih, hampir 99% katakanlah diserap oleh industri kita. Nah jika industri ini kolaps, ya artinya siapa nanti yang beli tembakau?" ucapnya.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah untuk mendalami keluhan pelaku usaha terkait keberadaan online travel agent (OTA) asing di Indonesia. Sebab, pajak OTA asing kerap dibebankan ke pelaku usaha.

"Dari sisi bisnis, ini tentu tidak adil. Semestinya, tanggung jawab untuk membayar pajak didistribusikan secara adil pada semua pelaku usaha. Termasuk dalam hal ini OTA asing," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (30/10/2024).

Ia pun mencontohkan, ada banyak kejadian di mana pajak pertambahan nilai dan pajak komisi dibebankan kepada hotel. Sementara, pihak OTA asing tidak membayar apapun. Menurutnya, pihak hotel merasa dirugikan dan perlu mendapat perhatian.

"OTA asing ini kan tidak memiliki Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Akibatnya, mereka tidak mengikuti aturan yang ada. Selain merugikan pihak pelaku usaha, negara juga dirugikan karena tidak mendapatkan penghasilan pajak dari mereka," jelasnya.

Oleh karena itu, pemerintah harus untuk segera memperhatikan OTA asing yang berusaha di Indonesia. Menurutnya, perlu dipastikan agar tidak ada yang dirugikan atas keberadaan mereka. Apalagi, di tengah perkembangan bisnis digital saat ini, OTA asing ini sangat mendapatkan tempat.

"Harus dicarikan solusi. Mungkin perlu dibuat regulasi. Tahap awal, perlu melibatkan para ahli," ungkapnya.

Sebelumnya, pengusaha di sektor pariwisata tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengeluhkan bisnisnya belum pulih usai pandemi COVID-19. Belum selesai masalah itu, pengusaha dihadapkan pada masalah baru yakni terkait online travel agent (OTA) asing.

Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran menerangkan, OTA asing tidak memiliki izin badan usaha tetap. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Dia menerangkan, karena tidak memiliki badan usaha tetap dan NPWP, akhirnya pajak yang seharusnya ditanggung mereka, dibebankan ke hotel. Menurutnya, hal itu tidak adil.

"Nah itu yang akhirnya menjadi sasaran yang membayar kewajiban pajak ke negara. Ini kan nggak fair," katanya kepada detikcom.

(acd/das)

Jakarta -

Viral di media sosial pemilik mobil listrik MG 4 EV curhat lantaran tidak diberi izin mengisi daya listrik mobilnya di salah satu dealer MG di Jakarta. Terkait dengan beredarnya kabar tersebut, MG Motor Indonesia pun langsung melakukan investigasi.

Sebelumnya keluhan tersebut disampaikan melalui akun Instagram Wijaya Stevanus. Dia mengeluhkan mobilnya ditolak oleh dealer MG Pluit saat hendak meminta izin untuk mengisi ulang daya baterainya.

"Ini di showroom MG Pluit ya teman-teman, masa user MG mau datang ke showroom-nya mau ngecas, nggak dikasih teman-teman. Gua heran, soalnya di Wuling atau juga di Hyundai itu kalau kita user dan punya mobilnya, mau ngecas di situ boleh. Bahkan gratis dan dizinkan kalau mau ngecas ke dealer-nya (masing-masing). Tapi cuma di MG Pluit ini agak lain nih teman-teman," buka Wijaya seperti diunggah di akun Instagram-nya @stev_w84, dikutip Selasa (17/9/2024).

"Gua jadi bertanya-tanya nih. Apakah ini memang peraturan yang dibuat MG seperti ini, atau kenapa? Kok lucu sekali. Dibandingkan dengan merek-merek mobil sebelah. Jadi saya harap ini ada evaluasi tersendiri ya buat MG, terutama MG Pluit," tambah Wijaya.

[Gambas:Instagram]

Tanggapan MG Motor Indonesia

Merespons keluhan konsumen MG tersebut, MG Motor Indonesia sedang melakukan penelusuran terlebih dahulu. Intinya, setiap dealer MG diberikan wewenang masing-masing untuk mengelola fasilitas charging station mereka.

"Di internal kita lagi investigate. Karena kalau saya lihat videonya sama teman-teman juga bilang, nggak mention kenapanya gitu kan, dari pihak konsumen tersebut. Jadi, kita belum memberikan sebuah statement terlebih dahulu, karena kita mau coba investigate dulu, kita kumpulin informasi," ungkap ATL Manager & Creative Strategist MG Motor Indonesia Muhamad Irvan Mustafa kepada wartawan di Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Irvan menambahkan, pada prinsipnya setiap dealer MG yang sudah dilengkapi fasilitas charging station, bisa digunakan oleh para konsumen mobil listrik MG. Kecuali beberapa dealer MG yang belum memiliki fasilitas tersebut karena sedang proses pembangunan dan lainnya.

"Jadi kayak ada beberapa dealer, mereka itu lagi proses pembangunan, segala macam. Memang secara infrastruktur belum ada, bukan nggak boleh, kayak gitu," bilang Irvan.

"Pada dasarnya (boleh ngecas), dan (apalagi) dia juga kustomer, dan dia sampai beli di situ juga, pastinya bisa. Nggak mungkin nggak bisa buat melakukan charging di dealer tersebut, apalagi mobilnya juga MG," tambah Irvan.

(lua/din)

JAKARTA - Jika menemukan produk-produk pangan yang sudah tidak layak lagi untuk dikonsumsi alias rusak, para konsumen sebaiknya tidak langsung memviralkannya di media sosial (medsos). Hal ini untuk menghindari adanya tuntutan hukum dari pelaku usaha karena menilai konsumen telah mencemarkan nama baik mereka.

?Kita sudah sampaikan kepada konsumen bagaimana cara mereka untuk mengadu,? ujar Kepala Bidang Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ( YLKI ), Rio Priambodo kepada media baru-baru ini.

Menurutnya, cara yang bisa dilakukan konsumen adalah secara internal, eksternal, dan paling tinggi bisa melalui pengadilan. Di tahan internal, katanya, ini biasanya konsumen harus mengklarifikasi terlebih dahulu atau mengadukan dulu kepada pelaku usahanya sebelum kepada pihak ketiga maupun ke medsos, sehingga apa yang dikeluhkan konsumen bisa teratasi.

?Jadi, diselesaikan dulu secara internal. Tidak perlu dipublikasi secara luas karena akan berpotensi digugat oleh pelaku usaha itu sangat tinggi,? tukasnya.

Dalam hal membuat pengaduan, konsumen juga harus menyampaikan bukti-bukti pendukung dan juga fakta-fakta yang ada. ?Jadi, kronologis suasana yang ada harus disampaikan secara jujur dan jelas apa adanya yang didukung bukti-bukti otentik lainnya seperti kwitansi atau bukti pembelian dan pembayaran dan sebagainya. Bahkan, kalau ada perjanjian itu juga bisa dilampirkan sehingga itu bisa mendukung pengaduan yang akan kita disampaikan kepada pelaku usaha,? tuturnya.

Ketika itu tidak bisa diselesaikan dengan pelaku usaha, Rio mengatakan ada pihak-pihak eksternal yang bisa dimanfaatkan oleh konsumen sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa konsumen. ?Jadi, harapannya seperti itu,? ucapnya.

Adapun lembaga-lembaga yang dihadirkan negara melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk bisa menjembatani keluhan-keluhan konsumen adalah YLKI, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

?Nah, media sosial itu hanya menjadi alternatif terakhir dan jangan untuk dijadikan supaya si konsumen menjadi viral dan lain sebagainya,? katanya.

Dia meminta konsumen agar jeli dan bijak dalam menggunakan media sosial. Memang, lanjutnya, ada jargon no viral no justice atau tidak viral tidak ada keadilan.

?Tapi, sebaiknya konsumen harus menyampaikan pengaduannya dengan fakta terlebuh dahulu ke pelaku usahanya sehingga ada klarifikasi keseimbangan informasi,? ujarnya.

Ditegaskan, YLKI sudah beberapa kali mewanti-wanti konsumen agar ketika mengadukan masalahnya, sebaiknya mereka meengikuti alur-alur tersebut. ?Ini untuk menghindari adanya gugatan baik secara perdata maupun yang dilaporkan ke kepolisian terkait dengan pencemaran nama baik. Nah, ini kita harapkan tidak terjadi pada konsumen,? tandasnya.

YLKI saja, menurutnya, dalam melakukan pendampingan terhadap konsumen sangat berhati-hati. Hal itu mengingat di zaman sekarang sangat rentan konsumen itu digugat balik. Karenanya, YLKI perlu melihat secara utuh bukti-bukti yang disampaikan konsumen.

?Ketika menerima pengaduan,YLKI tidak langsung menindaklanjuti. Tapi menganalisa dengan betul apa yang terjadi dan juga apakah pengaduan itu didukung fakta-fakta yang otentik, sehingga ini memperkuat posisi konsumen ketika kita melakukan advokasi dan kita kemudian meneruskan pengaduan,? tuturnya.

Lanjutnya, jangan sampai meneruskan pengaduan ternyata nanti konsumen yang salah informasi atau memang ada sesuatu yang tidak kuat, sehingga memperlemah kedudukan konsumen. Misalkan bukti-buktinya tidak ada dan hanya karena emosional saja, hanya menyampaikan luapan amarahnya saja, tapi tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat. ?Nah, yang seperti ini yang tidak kita harapkan,? tukasnya.

Jakarta -

Baru-baru ini, konsumen BYD Dolphin bernama Wisnu Tanuwidjaja mengeluhkan kendaraan miliknya di media sosial. Sebab, mobil listrik yang baru dipesannya tersebut datang dalam kondisi kotor dan terdapat goresan.

Keluhan tersebut disampaikan Wisnu Tanuwidjaja melalui grup BYD Indonesia di Facebook. Pernyataannya kemudian viral setelah dibagikan akun @hujat_otomotif di Instagram.

"Hari ini saya menerima BYD Dolphin yang saya pesan di bulan Februari 2024. Harusnya ini menjadi hari yang dinanti-nanti. Tapi apa yang terjadi? Keadaan mobil tersebut saat saya terima malah seperti ini," demikian tulis Wisnu, dikutip Senin (22/7).

BYD Dolphin kotor. Foto: Facebook / Wisnu Tanuwidjaja.

Wisnu kemudian membagikan gambar yang menunjukkan kondisi mobil listriknya. Terlihat di sudut-sudut bodinya terdapat serbuk debu dan noda. Bahkan, ada goresan panjang di salah satu bagian kendaraan.

"Dealer mau bertanggung jawab dengan membawa ini ke car grooming. Saat saya tanya bawa ke car grooming mana dan berapa budget-nya, dia jawab Rp 500 ribu. Kalau dipikir-pikir, Rp 500 ribu nggak akan menyelesaikan masalah yang ada. Daripada saya bolak-balik kesal 2 kali, lebih baik saya beresin sendiri," tuturnya.

"Saya putuskan terima dengan catatan, apabila ada parts yang memang kondisinya jelek, maka mereka harus ganti," tambahnya.

Dia kemudian menyarankan konsumen BYD lain agar berhati-hati ketika memesan kendaraan. Minimal, kata dia, pastikan mobil dalam kondisi baik saat tiba di rumah.

"Biasanya delivery mobil pasti melalui tahap PDI (pre-delivery inspection). Buat saya, kalau kerjaan kayak gini, boleh ganti itu vendor PDI-nya, busuknya nggak ada dua," ungkapnya.

[Gambas:Instagram]

Tanggapan BYD Indonesia

PT BYD Motor Indonesia langsung menjalin komunikasi dengan dealer terkait untuk melakukan pengecekan. Mereka mengklaim, masalah tersebut sedang diselesaikan.

"Menanggapi peristiwa yang dialami salah satu konsumen kami, kami sangat menyesali peristiwa yang dialami beliau dan langsung menjadi perhatian kami. Saat ini, BYD Motor Indonesia bersama dengan rekanan dealer sedang dalam tahap penyelesaian masalah yang dialami," demikian pernyataan resmi manajemen BYD Indonesia kepada detikOto belum lama ini.

BYD. Foto: Andhika Prasetia

Selain itu, BYD juga langsung melakukan investigasi internal dengan elemen-elemen terkait. Tujuannya agar masalah serupa tak terjadi lagi di kemudian hari.

"Sejalan dengan ini, kami juga lakukan investigasi internal terhadap seluruh elemen terkait. Terima kasih atas atensi dan masukan yang diberikan ke BYD, untuk kami dapat mempertahankan standar kualitas kami," kata BYD.

(sfn/rgr)