Jakarta -

Kinerja perekonomian pascapandemi COVID-19 menunjukkan perkembangan positif yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang membanggakan. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tumbuh 5,11% pada triwulan I -2024 dan diperkirakan ekonomi akan tumbuh di atas 5% pada tahun ini.

Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan pencapaian yang bagus mengingat berbagai kondisi internal dan eksternal seperti ketidakpastian akibat konflik geopolitik dan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi nasional tidak bisa lepas dari ketahanan sektor perbankan nasional yang terus terjaga.

Industri perbankan masih menjadi jantung yang menggerakkan denyut perekonomian di berbagai sektor. Dana Masyarakat yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp 8.722 triliun per Juni 2024 dengan trend positif. Sedangkan kredit yang disalurkan mencapai Rp 7.478 triliun pada waktu yang sama atau tumbuh secara tahunan sebesar 11,4%.

Yang sangat menarik adalah pertumbuhan kredit investasi mencapai 13,8%. Kredit modal kerja naik hampir 12% sementara kredit konsumsi meningkat sampai 10,98%. Sementara kualitas kredit cukup terjaga dengan rasio kredit bermasalah (NPL) perbankan sebesar 2,26%. Kalau dilihat NPL bersih, nilainya hanya sebesar 0,78%.

Perkembangan positif kinerja perbankan ini tidak lepas dari kebijakan proaktif dan konsisten Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjaga stabilitas dan mendorong kontribusi industri perbankan. OJK secara konsisten berhasil menjaga daya tahan sektor perbankan yang tercermin dari rasio kecukupan modal (CAR) yang mencapai 26%.

Profitabilitas perbankan secara umum positif dengan ROA 2,69% serta margin bunga bersih (NIM) sebesar 4,59%. Perbankan Syariah juga menunjukan kinerja positif di mana nilai asetnya sudah mencapai Rp 895 triliun dengan pembiayaan mencapai Rp 614 triliun lebih.

Total dana masyarakat yang berhasil dihimpun oleh Bank Syariah mencapai Rp 702 triliun. Profil risiko perbankan syariah juga sangat terjaga tercermin dari NPF 2,14%.

Optimalisasi Perbankan

Kinerja sektor perbankan yang baik secara riil memberikan kontribusi bagi pertumbuhan perekonomian nasional. Peran ini tidak lepas dari dukungan OJK melalui berbagai kebijakan yang progresif. Sebagai otoritas bidang perbankan, OJK telah mengeluarkan berbagai peraturan yang memberikan pondasi bagi peran sektor perbankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Stabilitas sektor perbankan tidak lepas dari sikap tegas OJK memaksa perbankan dalam menerapkan tata kelola (GCG) bagi bank umum melalui POJK/ 17 /2023 tentang penerapan tata kelola bagi bank umum. Stabilitas sektor keuangan dan kinerja perbankan yang kian solid harus menjadi modal mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Stabilitas sistem keuangan berarti mengurangi risiko krisis dan ini harus menjadi pondasi dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Berbagai peraturan dan imbauan (moral suasion) agar perbankan tidak mengambil risiko yang berlebihan berhasil membuat perbankan resilien sekaligus dinamis.

Capaian ini adalah kontribusi signifikan OJK untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sebelumnya, melalui POJK Nomor 51/2017 OJK mendorong agar lembaga jasa keuangan termasuk perbankan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Dalam POJK itu disebutkan bahwa produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan adalah produk dan/atau jasa keuangan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup, serta tata kelola dalam fitur-fiturnya.

Ketentuan bagi lembaga jasa keuangan dan perbankan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan kembali ditekankan pada POJK 17/2023 yang mewajibkan perbankan menerapan keuangan berkelanjutan, termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

OJK mendorong agar industri perbankan menjadi perbankan hijau (green banking) untuk memenuhi trend global tuntutan akan green banking. Aturan taksonomi hijau yang dikeluarkan OJK menyediakan peta arah mengembangkan keuangan berkelanjutan. OJK juga mendorong layanan keuangan berbasis teknologi termasuk mendukung pendirian bank digital.

Meningkatkan pertumbuhan investasi pro-lingkungan merupakan syarat sekaligus juga tujuan dari kebijakan ekonomi makro modern saat ini khususnya di Indonesia. Menyadari investasi harus naik signifikan untuk memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif maka mendorong investasi hijau sangat diperlukan.

Apalagi kita menghadapi tantangan terkait dengan perubahan iklim dan pencapaian tujuan pembangunan ekonomi jangka panjang khususnya mencapai Indonesia Emas.

Peran industri perbankan yang selama ini sudah menjadi jantung perekonomian nasional harus terus dioptimalkan sesuai dengan kondisi perekonomian dan kebutuhan pembangunan nasional. OJK sebagai otoritas di sektor jasa keuangan terus berupaya dan mendorong perbankan untuk senantiasa menggerakkan perekonomian nasional yang mengedepankan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Abdul Mongid
Gurubesar FEB UNESA
Senior Economist Segara Research Institute

(ang/ang)

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pertemuan bilateral dengan Bank Negara Malaysia (BNM) untuk membahas kerja sama dan potensi kolaborasi di bidang perbankan syariah, keuangan berkelanjutan dan perkembangan lembaga jasa keuangan (LJK) kedua negara.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan bagian dari kerja sama rutin dan bertahap untuk menjalin kedekatan antara OJK dan BNM.

“Tapi yang khusus kemarin, kita tingkatkan fokusnya untuk keuangan syariah maupun juga keuangan berkelanjutan. Nanti kita saling memahami kebijakan dan langkah-langkah yang dilakukan,” ujarnya di Balikpapan, Sabtu (5/10/2024).

Melalui pertukaran pengalaman dan implementasi kebijakan, Mahendra yakin bahwa kedua pihak dapat saling memberi manfaat atau nilai tambah.

Nantinya, kata Mahendra, Malaysia dapat belajar dari Indonesia begitupun sebaliknya, sehingga melalui kolaborasi ini kawasan Asean akan semakin kuat tidak hanya di tingkat regional tetapi juga internasional.

“Dan dengan begitu kita secara kawasan juga akan semakin menjadi tumpuan dari pertumbuhan ekonomi di Asean ini maupun juga internasional,” tambahnya.

Sebagaimana diketahui, pertemuan tersebut dipimpin Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan Gubernur BNM, Abdul Rasheed Ghaffour di Jakarta pada Jumat (27/9).

Secara khusus pertemuan membahas perkembangan industri perbankan syariah, inisiatif dalam mengembangkan kebijakan climate risk management, aspek pengaturan dan pengawasan terhadap aktivitas green finance yang dijalankan oleh LJK serta upaya untuk meningkatkan implementasi dari sustainable finance melalui knowledge sharing terkait best practices dari climate risks.

Dikutip dari rilis OJK, Mahendra menyampaikan bahwa pertemuan tersebut merupakan agenda yang bermanfaat untuk pembahasan terkait keuangan dan ekonomi kedua negara.

“Pertemuan kali ini membahas tentang pembiayaan dan perbankan syariah dan juga menyangkut keuangan berkelanjutan dan climate risk serta bidang lain yang menjadi kepentingan bersama dengan skala yang lebih besar. Tidak hanya antar regulator tetapi juga ekonomi kedua negara," kata Mahendra.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur BNM Abdul Rasheed Ghaffour menyampaikan apresiasi atas pertemuan bilateral OJK dan BNM yang akan sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak.

Menurutnya, pengalaman, pandangan dan wawasan yang didiskusikan akan sangat berguna, mengingat keduanya menghadapi tantangan yang sama.

“Pertemuan ini juga merupakan kesempatan yang baik bagi kami untuk memperkuat dan memperluas kerja sama," ungkapnya.

Selain itu, kedua otoritas juga bermaksud untuk melakukan amendemen terhadap Memorandum of Understanding (MoU) antar kedua otoritas yang ditandatangani pada 29 April 2016 dan masih berlaku hingga saat ini.

Kedua otoritas sepakat untuk menambahkan area kerja sama terkait financial technology melalui amendemen MoU tersebut. Melalui pertemuan ini, kedua Otoritas berkomitmen untuk memperkuat hubungan bilateral dan meningkatkan kolaborasi di sektor jasa keuangan.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat kerja sama dengan Bank Negara Malaysia (BNM) terkait dengan potensi kolaborasi di bidang perbankan syariah, keuangan berkelanjutan, dan perkembangan lembaga jasa keuangan (LJK) kedua negara.

Dalam keterangan resmi OJK pada Sabtu (28/9/2024), pertemuan tersebut dipimpin oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan Gubernur BNM Abdul Rasheed Ghaffour di Jakarta, Jumat (27/9/2024).

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan bahwa pertemuan tersebut merupakan agenda yang bermanfaat untuk pembahasan terkait keuangan dan ekonomi kedua negara.

“Pertemuan kali ini membahas tentang pembiayaan dan perbankan syariah dan juga menyangkut keuangan berkelanjutan dan climate risk serta bidang lain yang menjadi kepentingan bersama dengan skala yang lebih besar. Tidak hanya antar regulator tetapi juga ekonomi kedua negara,” kata Mahendra.

Secara khusus pertemuan membahas perkembangan industri perbankan syariah, inisiatif dalam mengembangkan kebijakan climate risk management, aspek pengaturan dan pengawasan terhadap aktivitas green finance yang dijalankan oleh LJK serta upaya untuk meningkatkan implementasi dari sustainable finance melalui knowledge sharing terkait best practices dari climate risks.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur BNM Abdul Rasheed Ghaffour menyampaikan apresiasi atas pertemuan Bilateral OJK dan BNM yang akan sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak.

“Saya yakin kita menghadapi tantangan yang sama. Pengalaman, pandangan dan wawasan yang kita diskusikan hari ini akan sangat berguna bagi kita. Pertemuan ini juga merupakan kesempatan yang baik bagi kami untuk memperkuat dan memperluas kerja sama,” kata Gubernur Abdul Rasheed.

Selain itu, kedua Otoritas juga bermaksud untuk melakukan amendemen terhadap Memorandum of Understanding (MoU) antar kedua otoritas yang ditandatangani pada 29 April 2016 dan masih berlaku hingga saat ini.

Kedua otoritas sepakat untuk menambahkan area kerja sama terkait financial technology melalui amendemen MoU tersebut. Melalui pertemuan ini, kedua otoritas berkomitmen untuk memperkuat hubungan bilateral dan meningkatkan kolaborasi di sektor jasa keuangan.

SOLO - Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) akan menggelar Kongres ISEI XXII di Hotel Alila, Solo, pada tanggal 19 ? 20 September 2024. Agenda utamanya, selain meminta pertanggungjawaban Ketua Umum PP ISEI periode 2021 ? 2024, juga mencari calon Ketua Umum yang mampu melakukan transformasi ekonomi berkelanjutan .

Menurut Ketua Pelaksana Kongres XXII ISEI 2024, Anggito Abimanyu, Ph.D., Kongres ISEI XXII di Solo ini merupakan pelaksanaan amanat Sidang Pleno XXIII dan Seminar Nasional ISEI 2023 yang diselenggarakan di Bengkulu pada 15 September 2023 silam.

Kongres ISEI XXII mengangkat tema ?Memperkuat Fondasi Transformasi Ekonomi dan Kebijakan Publik yang Inklusif dan Berkelanjutan?. Diangkatnya tema tersebut berdasarkan pada kompleksitas tantangan yang perlu diantisipasi dalam memperkuat ketahanan dan kebangkitan ekonomi untuk mencapai Indonesia Emas.

Setidaknya, ada lima kompleksitas tantangan yang menjadi perhatian ISEI ke depan. Pertama, perubahan siklus ekonomi dan keuangan yang semakin cepat dan berisiko menimbulkan kerentanan. Kedua, pergeseran pola sumber pertumbuhan ekonomi dunia dari Eropa dan Amerika Serikat (AS) ke Tiongkok, Indonesia dan India.

Ketiga, perubahan demografi yang semakin menua di negara maju (aging population) dan milenial di negara Indonesia. Keempat, digitalisasi yang turut berperan menahan dampak pandemi. Kelima, inklusi dan ekonomi hijau yang perlu direspons dengan baik.

?Kompleksitas tantangan tersebut membuat kita membutuhkan sosok pimpinan di ISEI yang mampu melakukan transformasi ekonomi secara berkelanjutan. Siapa sosok tersebut? Itu tugas ketua-ketua cabang ISEI di seluruh Indonesia untuk mencarinya di Kongres,? ujar Anggito Abimanyu.

Rumusan Kebijakan Ekonomi

Menurut Anggito, ada empat ujuan utama yang ingin dicapai dari kegiatan Kongres ISEI XXII dan Seminar Nasional 2024. Pertama, meminta pertanggungjawaban kepengurusan PP ISEI periode 2021 ? 2024 serta pemilihan Ketua Umum PP ISEI periode 2024 ? 2027.

Kedua, meningkatkan silaturahmi antar anggota dan pengurus ISEI di seluruh Nusantara, serta memperkuat basis pengelolaan organisasi ISEI dalam mewujudkan visinya sebagai organisasi yang berkontribusi nyata bagi perekonomian nasional, yang didukung oleh penguatan sinergi antar pengampu kebijakan di pusat dan daerah.

Ketiga, meningkatkan peran aktif ISEI dalam mendorong kapabilitas akademis dan riset di perguruan-perguruan tinggi. Keempat, mendorong peran serta ISEI di dalam perumusan-perumusan kebijakan untuk menjawab berbagai tantangan ekonomi di tingkat nasional maupun global, terutama dalam rangka menghadapi tantangan geofragmentasi, serta siklus ekonomi dan keuangan yang semakin cepat dan rentan.

?Hasil perumusan kebijakan ekonomi tersebut akan disampaikan kepada Pemerintah dan stakeholders, sebagai masukan perspektif/pemikiran ISEI,? ujar Anggito Abimanyu.

Sebagai rangkaian acara Kongres dan Seminar Nasional ISEI 2024, digelar juga beberapa kegiatan, yakni (i) undangan penulisan karya ilmiah (call for paper) untuk dipresentasikan dan dipublikasikan di Jurnal Ekonomi Indonesia (JEI) yang dikelola ISEI; (ii) international workshop untuk penulisan jurnal ilmiah berstandar internasional bekerjasama dengan BMEB workshop; (iii) pemaparan Kajian Terapan ISEI Cabang seluruh Indonesia dalam Kongres ISEI XII; dan (iv) pelaksanaan rapat umum anggota (RUA) LAMEMBA.

Menurut rencana, Presiden RI Ir. H. Joko Widodo dijadwalkan akan memberikan arahan pada pembukaan Kongres ISEI XXII di hari pertama, Kamis, 19 September 2024. Selain Presiden Joko Widodo, Walikota Surakarta, Drs. Teguh Prakosa, dan Ketua Umum PP ISEI, Perry Warjiyo, Ph.D. juga dijadwalkan akan memberikan sambutan.

Di hari pertama ini juga akan digelar Call for Paper JEI ISEI, Workshop BMEB di FEB UNS, serta Seminar Nasional 2024. Seminar menghadirkan narasumber Sri Mulyani Indrawati, Ph.D. (Menteri Keuangan RI), Kartika Wirjoatmodjo (Wakil Menteri BUMN RI), Prof. Dr. Eko Prasojo (Guru Besar FISIP Universitas Indonesia), dan Shinta W. Kamdani (Ketua Umum APINDO), dengan moderator Timothy Marbun (Jurnalis Kompas TV).

Rangkaian kegiatan di hari pertama ini akan ditutup dengan Gala Dinner yang digelar di De Tjolomadoe - Convention & Heritage. Sementara itu, Kongres ISEI XXII akan digelar di hari kedua, Jumat, 20 September 2024. Seluruh rangkaian acara ditutup dengan Rapat Umum Anggota (RUA) LAMEMBA.

Standard Chartered Group mengungkapkan kontribusi nyata perusahaan selama ini sebagai bukti atas dukungan terhadap transisi energi. Hal ini dikemukakan di sela Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024.

CEO Standard Chartered Group Bill Winters menjelaskan, sebagai bank internasional yang memiliki jangkauan di negara-negara dinamis di dunia, pihaknya memiliki posisi strategis untuk mendorong pertumbuhan keuangan berkelanjutan dan menghubungkan permodalan ke tempat-tempat yang memerlukannya.

Bill turut menjelaskan komitmen Standard Chartered tersebut untuk memobilisasi dana senilai $300 miliar dalam pendanaan ramah lingkungan hingga 2030. Ia juga mengungkapkan, pada Januari 2021-September 2023, perusahaan menyalurkan $87,2 miliar dalam pendanaan terkait perubahan iklim.

Menurut Bill, tugas Standard Chartered di bidang keuangan berkelanjutan bukan hanya tentang melakukan hal yang benar tetapi juga menciptakan long-term value.

“Kami memperkirakan keuangan berkelanjutan akan menjadi salah satu penghasil keuntungan utama bagi bank, yang berpotensi menyumbang 10 persen dari pendapatan grup kami dalam waktu dekat," tuturnya melalui keterangan resmi, Selasa (10/9).

Standard Chartered selama ini juga berperan membantu upaya transisi klien-kliennya ke model bisnis yang lebih berkelanjutan. Ini dilakukan melalui pemberian solusi dan produk keuangan berkelanjutan.

“Kami berkomitmen untuk membantu klien kami melakukan dekarbonisasi bisnis mereka dan memastikan masa depan yang berkelanjutan,” ucap Bill.

Bisnis keuangan berkelanjutan yang dijalankan Standard Chartered menghasilkan lebih dari USD720 juta selama Januari-Desember 2023. Sementara secara jangka panjang, perusahaan memiliki perolehan pendapatan USD1 miliar setiap tahun dari seluruh lini bisnis hingga 2025.

“Kami telah membuktikan bahwa Anda dapat memberikan dampak nyata sekaligus meraih keuntungan finansial yang besar. Ini adalah masa depan perbankan—dimana profitabilitas dan tujuan hidup berjalan beriringan,” ucap Bill.

Pembiayaan Inovatif dan Upaya Kolaboratif

Aspek utama dari strategi Standard Chartered adalah fokusnya pada solusi keuangan inovatif dan blended finance yang menggabungkan modal publik dan swasta untuk membuka investasi pada proyek infrastruktur dan energi berkelanjutan.

Bill menyebutkan, kemitraan dengan organisasi multilateral seperti Asian Development Bank (ADB) dan World Bank merupakan hal yang penting untuk mencapai hasil yang terukur dan berkelanjutan. Kemitraan ini menjembatani kesenjangan pendanaan untuk proyek-proyek energi terbarukan, khususnya di negara-negara berkembang yang masih dihantui persepsi risiko yang menghambat investasi sektor swasta.

“Dengan memanfaatkan modal katalitik dari pemerintah atau bank multilateral, kita dapat mengurangi risiko investasi dan menjadikan proyek-proyek tersebut layak dilaksanakan.”

Bill juga menjelaskan pentingnya menetapkan standar pembiayaan global untuk proyek-proyek ramah lingkungan, dan mencatat bahwa kurangnya standarisasi menciptakan hambatan yang tidak perlu bagi investor. Dirinya menjelaskan perlunya mekanisme penegakan hukum yang lebih ketat dan standar pelaporan yang lebih transparan untuk memastikan bahwa pendanaan proyek perubahan iklim mengalir secara efisien dan efektif.

“Transisi menuju perekonomian rendah karbon tidak akan terjadi dalam semalam, namun hal ini benar-benar dapat dicapai. Dan sektor swasta berperan besar sebagai bagian dari solusi,” katanya.

JAKARTA - PT Asuransi Jasa Indonesia ( Jasindo ) berkomitmen jalankan keuangan berkelanjutan melalui kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dengan total penyaluran dana sebesar Rp500 juta. Dana ini dialokasikan untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana masyarakat di wilayah DKI Jakarta serta mendukung sektor pertanian di beberapa daerah di Indonesia.

Dalam keterangan resminya pada Selasa (3/9) di Jakarta, Sekretaris Perusahaan Jasindo, Brellian Gema menjelaskan, bahwa Rp300 juta dari total dana tersebut disalurkan untuk peningkatan sarana dan prasarana seperti fasilitas MCK serta infrastruktur pendukung lainnya di wilayah DKI Jakarta.

?Kami berharap dukungan ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah DKI Jakarta, khususnya melalui perbaikan fasilitas umum yang memang sangat dibutuhkan,? ujar Brellian.

Selain itu, Jasindo juga menyalurkan dana sebesar Rp250 juta untuk mendukung sektor pertanian di berbagai daerah seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali dan Lampung. Bentuk bantuan yang diberikan antara lain berupa benih padi, pipanisasi, kultivator, irigasi, serta sumur bor.

?Bantuan ini adalah bagian dari upaya kami untuk mendukung para petani dalam meningkatkan hasil produksi mereka. Kami percaya bahwa dengan dukungan yang tepat, sektor pertanian di Indonesia bisa tumbuh lebih produktif,? Tambah Brellian.

Di Desa Kembangbilo, Jawa Timur, Jasindo memberikan bantuan benih padi, sementara di Desa Sumberjo Kidul, perusahaan menyalurkan bantuan berupa pipanisasi dan kultivator. Di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat, Jasindo juga menyediakan sarana prasarana pertanian, di Tabanan, Bali, Jasindo membangun irigasi.

Sedangkan di Lampung, perusahaan membantu pembangunan sumur bor untuk mendukung kegiatan pertanian di daerah tersebut. Melalui program TJSL yang dilakukan selama tahun 2024 ini, Jasindo berharap dapat terus berperan aktif dalam mendukung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan sektor pertanian di Indonesia.

JAKARTA - PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) kembali meraih peringkat ESG Entity Rating 2 dari Sustainable Fitch pada tanggal 26 Agustus 2024. Untuk tahun ini skor ESG IIF meningkat menjadi 68 dari 66 di tahun 2023.

Peningkatan tersebut tentunya menunjukkan komitmen kuat IIF dalam menerapkan prinsip-prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) pada seluruh kegiatan bisnisnya.

Perolehan rating ini didorong oleh berbagai faktor, termasuk namun tidak terbatas pada peningkatan transparansi dalam pelaporan data ESG, proyek infrastruktur yang yang berdampak positif terhadap lingkungan (58% dari nilai investasi) dan dampak sosial (59%) di sektor telekomunikasi, energi terbarukan, penyediaan air, dan transportasi.

IIF juga telah berhasil menginvestasikan lebih dari USD1 miliar dalam proyek- proyek infrastruktur yang berdampak positif terhadap masyarakat dan lingkungan di Indonesia.

Hingga pertengahan tahun 2024, IIF telah berhasil mengintegrasikan prinsip ESG ke dalam 69 proyek infrastruktur di 14 provinsi, mencakup wilayah-wilayah terpencil di luar pulau Jawa. Keseluruhan proyek dengan total nilai investasi Rp7,6 triliun tersebut terdiri dari 21 proyek energi bersih, 40 proyek berdampak sosial, dan 8 proyek Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL).

"Kami terus berinovasi dalam mengintegrasikan prinsip ESG ke dalam seluruh aspek bisnis IIF. Dengan pengembangan produk dan layanan keuangan yang berkelanjutan , kami berharap dapat mendorong praktik-praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab dan mengedepankan aspek keberlanjutan di sektor infrastruktur," ujar Chief Financial Officer IIF, Rizki Pribadi Hasan.

Dengan raihan prestasi ini, IIF semakin memantapkan posisinya sebagai katalis dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan melalui penerapan ESG menuju pembangunan Indonesia yang lebih berkelanjutan.

Ketua Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Sophia Wattimena, mengatakan pengembangan keuangan berkelanjutan Indonesia akan menghadapi tantangan yang besar. Namun disisi lain, peluang juga terbuka lebar untuk Indonesia dapat merasakan manfaat dari keuangan berkelanjutan.

"Dengan implementasi keuangan berkelanjutan, kita memiliki potensi untuk membuka peluang investasi bernilai triliunan, menciptakan banyak lapangan kerja baru, dan membangun masa depan yang tangguh serta sejahtera bagi generasi mendatang,” ujar Sophia.

Sophi menjadi pembicara dalam Asian Confederation of Institutes of Internal Auditors (ACIIA) Regional Conference 2024 Internasional dengan tema “Purposeful Impact” yang diselenggarakan oleh Institute if Internal Auditors (IIA) Indonesia di Bali, Rabu (28/8).

Sophia mengatakan, OJK telah mengeluarkan berbagai peraturan pendukung untuk mendorong terciptanya keuangan berkelanjutan. Hal itu termasuk peraturan mengenai perdagangan karbon melalui bursa karbon dan penerbitan Taksonomi Hijau Indonesia (TKBI).

TKBI ini berfungsi sebagai standar utama untuk mengklasifikasikan kegiatan ekonomi yang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan dan target Net Zero Emission (NZE) Indonesia.

Selain itu, dia mengatakan, OJK juga akan memperbarui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK 51 tahun 2017 terkait implementasi keuangan berkelanjutan. Hal itu bertujuan untuk mengikuti standar internasional seperti IFRS S1 (International Financial Reporting Standards Sustainability 1) dan S2.

Aturan tersebut juga bertujuan guna meningkatkan transparansi dan mencegah greenwashing.

PT BNP Paribas Asset Management menyatakan sebagian besar masyarakat di Indonesia masih menilai tingkat pengembalian (return) produk investasi berbasis Environment, Social and Governance (ESG) dan berkelanjutan tidak sebaik investasi tradisional.

“Cara pandang tersebut perlu diubah,” kata CEO BNP Paribas Asset Management, Maya Kamdani, dalam sesi one on one Sustainability Action for Future Economy (SAFE) 2024 bertajuk ESG-Based Investments: Securing a Sustainable Future, Jakarta, Kamis (8/8).

Menurut Maya, produk investasi berbasis ESG dan berkelanjutan tidak bisa disamakan dengan investasi tradisional. Sebab, kedua produk investasi tersebut memiliki kriteria pengukuran yang berbeda. Maya menyebutkan hasil studi Morningstar tahun 2023 yang menemukan bahwa dalam jangka pendek atau kurang dari setahun tingkat pengembalian investasi berbasis ESG memang kalah dibandingkan dengan produk investasi konvensional. Tapi, bila ditarik periode yang lebih panjang, misalnya 3-5 tahun atau lebih, maka return produk investasi berbasis ESG akan lebih tinggi dibanding investasi tradisional.

Oleh karena itu, cara pandang terhadap investasi berbasis ESG dan berkelanjutan perlu ikut diubah. “Investasi berbasis ESG bisa dilihat sebagai alat bantu memitigasi risiko, agar misalnya risiko kontroversinya minim,” ujar Maya.

BNP Paribas Asset Management meluncurkan reksadana BNP Paribas Indonesia ESG Equity. BNP Paribas Indonesia ESG Equity merupakan reksa dana berbasis ESG ke empat yang diluncurkan perusahaan manajer investasi ini.

Investasi tersebut ditujukan untuk mendorong partisipasi investor menuju sistem perekonomian yang berkelanjutan dan inklusif. Sekaligus mendukung program pemerintah untuk mencapai sustainable development goals atau SDGs.

Proses pemilihan investasi yang digunakan dalam BNP Paribas Indonesia ESG Equity merujuk kepada prinsip dan pedoman integrasi ESG global perusahaan. Yang mana, tim manajer investasi akan mengintegrasikan pertimbangan faktor-faktor ESG yang relevan ke dalam pengambilan keputusan investasi mereka.

Maya berpendapat, tantangan utama di dalam mensosialisasikan investasi berbasis ESG dan berkelanjutan adalah kesadaran publik. “Sekalipun sebuah perusahaan memiliki produk investasi ESG yang sangat bagus tapi pihak investor tidak aware, akan tetap susah pemasarannya,” katanya.

Sejauh ini, BNP Paribas Indonesia ESG Equity cenderung menempatkan investasinya pada saham-saham dari emiten yang memiliki kepedulian tinggi dan menerapkan praktik baik pada aspek lingkungan, sosial dan tata kelola. Tak seperti produk ESG lain, BNP memaparkan hasil pengukuran ini secara transparan dan berkala yang tercantum dalam lembar fakta.

BNP Paribas Indonesia ESG Equity merupakan reksa dana ke empat yang mengusung tema keberlanjutan. BNP Paribas AM menjadi produksi investasi pertama di industri dalam memperkenalkan kombinasi integrasi ESG dengan prinsip syariah pada 2016.

Diskusi seputar investasi berkelanjutan di dalam Katadata SAFE 2024 yang dihelat pada 7-8 Agustus 2024 ini berlangsung di Grand Ballroom Hotel Kempinski, Jakarta. SAFE 2024 menjadi konferensi kelima yang melibatkan 50 pembicara di berbagai bidang keberlanjutan. Acara ini juga menyajikan enam sesi lokakarya dan klink pelatihan oleh Kadin hingga Association of Carbon Emission Experts Indonesia.

Katadata SAFE 2024 turut menyajikan pameran ekonomi sirkular, pameran pekerjaan hijau, promosi perusahaan rintisan hijau, dan pameran kendaraan listrik. Ada pula Malam Penghargaan Katadata ESG Index 2024, penghargaan ini sebelumnya bernama Katadata Corporate Sustainable Index digelar sejak 2021.