REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pertarungan antara kubu Muhaimin Iskandar dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qaumas kian menghangat. Pasca-Muktamar PKB di Bali, upaya mendongkel Muhaimin dari kursi kekuasaan terus dilakukan.

Menag yang akrab disapa Gus Yaqut bahkan menilai sah-sah saja Muktambar ulang di Jakarta. Gus Yaqut menyindir proses demokratisasi Muktambar di Bali yang dinilai banyak persoalan.

"Banyak mereka kehilangan hak demokrasinya, seperti misalnya keputusan-keputusan tidak melalui rapat komisi gitu misalnya. Tiba-tiba diputuskan," kata dia.

Menag tidak memastikan akan Muktamar tersebut akan digelar. Namun berdasarkan rencana awal, Muktambar di Jakarta akan digelar pada awal September ini.

Muktamar didukung oleh PBNU yang saat ini diketuai oleh Yahya Staquf, kakak dari Gus Yaqut.

Mantan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Lukman Edy mengatakan bahwa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama akan memberikan arahan terkait penjadwalan ulang Muktamar PKB tandingan yang semula direncanakan pada 2-3 September di Jakarta.

"Ya, dalam waktu dekat PBNU akan memberikan arahan dan petunjuk," ujarnya.

Namun gelaran Muktamar di Jakarta belum tentu dapat mendongkel Muhaimin. Karena ujung-ujungnya surat pengesahan ada di Kementerian Hukum dan HAM yang saat ini dipegang oleh politikus Partai Gerindra Supratmat Atgas.

Supratman Atgas baru saja dilantik pada Agustus lalu menggantikan politikus PDIP Yasonna H Laoly.

Muhaimin tentu tidak tinggal diam dengan upaya pendongkelan tersebut. Satu-satunya cara bagi Muhaimin adalah dengan merapat ke kubu Prabowo, bergabung dengan KIM Plus, dan mendukung pemerintahan ke depan. Muhaimin juga menggandeng Wapres Maruf Amin untuk menjadi ketua Dewan Syuro.

Karena itu banyak pihak menilai langkah PKB tak dukung Anies Baswedan di Jakarta adalah bagian dari upaya Muhaimin merapat ke pemerintah dan menyelamatkan kursinya di PKB. Muhaimin butuh pengesahan dari Kemenkumham.

Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sejatinya mengurus Panitia Khusus Hak Angket Penyelenggaraan Haji (Pansus Angket Haji) 2024 ketimbang menyatakan sah ada muktamar ulang PKB.

"Sudahlah jangan banyak komentar yang bukan urusannya. Urus saja Pansus Haji, yang membuat kecewa ribuan haji yang bertahun-tahun telah mengantre," kata Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Selasa.

Menurut dia, pernyataan Menag mengenai muktamar ulang sah merupakan hal yang ngawur, tidak paham hukum maupun etika agama.

Diungkapkan pula bahwa DPP PKB periode 2024—2029 hasil Muktamar Bali pada tanggal 24—25 Agustus lalu sudah didaftarkan. Bahkan, mendapatkan surat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Supratman Andi Agtas sehingga sudah tercatat dalam Berita Negara.

"Maka, PKB yang legal adalah DPP PKB hasil Muktamar Bali, tidak ada yang lain. Kalau ada yang mengaku, kami sapu," ujarnya.

Jazilul mengatakan bahwa pada hari Sabtu (31/8) pukul 15.30 WIB DPP PKB hasil Muktamar Bali sudah melakukan rapat perdana bersama Ketua Umum DPP PKB 2024—2029 Muhaimin Iskandar dan Ketua Dewan Syura DPP PKB 2024—2029 Ma’ruf Amin.

Pertemuan tersebut, kata dia, menandai kerja pengurus DPP PKB hasil Muktamar Bali telah dimulai untuk kejayaan partainya.

"Jadi, semuanya sudah selesai. DPP PKB 2024—2029 hasil Muktamar Bali sudah legal, clear and clean, dan langsung tancap gas bekerja," jelasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya membantah adanya intimidasi menjelang Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Bali pada tanggal 24—25 Agustus 2024.

Diketahui bahwa Barisan Ansor Serbaguna (Banser) dan Ikatan Pencak Silat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa juga menggelar Apel Kesetiaan di Bali pada tanggal 21—25 Agustus 2024.

Gus Yahya dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa kegiatan tersebut bukan atas inisiatif dari PBNU.

"Tidak, ini inisiatif mereka," ujar Gus Yahya.

Ia mengaku belum mendapat laporan soal kegiatan tersebut. Gus Yahya hanya mengetahui bahwa saat ini Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Addin Jauharudin sedang berada di Vatikan.

Addin bersama para ketua umum organisasi kepemudaan lintas agama, yakni PP Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Katolik, Peradah Indonesia, dan GAMKI bertemu Paus Fransiskus menyampaikan Deklarasi Jakarta-Vatikan di Paul VI Audience Hall, Vatikan.

"Saya belum dapat laporan. Yang saya dengar sekarang Ketua Umum Ansor itu ada di Vatikan, baru dalam perjalanan pulang. Nanti katanya mungkin siang atau sore dia sudah sampai. Saya sudah kirim pesan supaya segera ketemu saya untuk melapor," kata Gus Yahya.

Untuk diketahui, Addin melalui siaran pers pada Kamis mengatakan bahwa Apel Kesetiaan itu untuk mengokohkan barisan generasi muda NU, terutama pada tahun transisi pemerintahan Indonesia sehingga prosesnya berjalan dengan aman.

Apel yang digelar di Padanggalak, Denpasar tersebut juga dalam rangka merayakan HUT Ke-79 RI.

Ia menegaskan bahwa Apel Kesetiaan tersebut tidak terkait sama sekali dengan Muktamar PKB yang kebetulan juga digelar di Bali pada waktu bersamaan.

"Apel Kesetiaan ini tidak ada sangkut pautnya dengan agenda politik praktis mana pun, termasuk PKB. Panggilan kepada dua badan otonom NU ini dirasa perlu dan perlu dilakukan karena pada tahun 2024 adalah tahun yang sangat penting bagi generasi muda terlibat dalam membangun pondasi kuat menuju Indonesia Emas 2045," kata Addin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Muhammad Najib Azca mengatakan bahwa PBNU ingin mengembalikan supremasi ulama di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

“Nilai-nilai keutamaan itulah yang ingin dikembalikan oleh PBNU di bawah kepemimpinan KH. Yahya Cholil Staquf karena kami melihat, supremasi ulama menjadi inti dan spirit dari PKB pada saat didirikan sekarang sudah tidak ada lagi,” kata dia.

Supremasi ulama tersebut, antara lain, terkait kekuatan dewan syuro di PKB yang menurutnya telah hilang sejak Muktamar PKB 2019. Sejak muktamar lima tahun lalu, beberapa kewenangan, termasuk soal memilih pimpinan partai, sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar.

“Ini sesuatu yang menyimpang dari prinsip-prinsip dakwah dan perjuangan yang dikehendaki dan dimandatkan oleh PBNU sebagai pendiri, sebagai pembentuk PKB,” katanya pula.

Di sisi lain, Rais Syuriyah PBNU Cholil Nafis mengatakan bahwa PKB memang bukan milik PBNU jika dilihat dari perspektif legal formalnya. Akan tetapi, secara historis, PKB memiliki ikatan dengan PBNU.

“Memang menurut legal formalnya [PKB] berdiri sendiri, karena memang pada saat pendirian itu, NU tidak mungkin menjadi partai politik. Kemudian, para ulama dan secara formal PBNU membentuk tim untuk pembentukan PKB,” katanya.

Ia mengatakan, arah perjuangan atau mabda’ siyasi PKB sama persis sebagaimana yang disusun oleh PBNU. Oleh karena itu, PBNU ingin mengembalikan nilai-nilai keulamaan yang menjadi prinsip dasar pendirian PKB ke dalam konteks politik praktis dan kebangsaan.

“Kita ingin mengembalikan di situ, politiknya ada kekuatan ulama. Maka, bagaimana dewan syuro tetap menjadi yang paling kuat di situ, tidak menjadi kekuatan tunggal dari ketua umum,” ujar Nafis.

Sebelumnya, Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa partai yang ia pimpin adalah milik seluruh masyarakat Indonesia, bukan milik individu atau kelompok tertentu, termasuk bukan milik NU.

“Sekali lagi saya ingin sampaikan, partai ini milik publik dan milik rakyat Indonesia. Partai ini milik seluruh anak negeri di Indonesia. Partai ini bukan milik Muhaimin, bukan milik NU. Bukan milik sekelompok orang, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia,” ujar Muhaimin di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menurut dia, jika partai dipersonifikasi atau dikotak-kotakkan dalam suatu kelembagaan tertentu, partai tersebut akan semakin mengecil. Namun, Muhaimin menyebut PKB kini semakin dan akan terus besar.

“Alhamdulillah PKB semakin membesar dan akan terus membesar karena PKB melayani kepentingan seluruh rakyat Indonesia, melayani seluruh kepentingan bangsa ini, melayani seluruh masyarakat yang ada di masing-masing tanggung jawab kita, ini pokoknya,” kata dia.

Namun demikian, Muhaimin tidak menampik bahwa PKB lahir dari rahim ulama yang kemudian digunakan sepenuhnya untuk rakyat Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konflik antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masih belum selesai. PKB masih menganggap PBNU tak memiliki kepentingan untuk mengatur urusan internal partai politik.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan, semua pihak harus tunduk dan taat kepada konstitusi. Ia menegaskan, setiap pihak yang melanggar konstitusi harus berhadapan dengan sistem kenegaraan.

"PBNU pun kalau melanggar konstitusi, melawan kaidah kebangsaan kita. Kiai pun dari manapun dia berada kalau melanggar konstitusi akan kualat oleh negara kita tercinta," kata dia di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2024).

Ia menegaskan, konstitusi merupakan dasar setiap orang dalam hidup bernegara. Karena itu, konstitusi harus menjadi rujukan bagi setiap orang untuk melakukan tindakan.

"Kalau kami, istiqomah di dalam konstitusi. Insya Allah jalan kami lempeng dan tidak akan ada satupun yang mengganggu seluruh kepemimpinan yang akan kami jalankan di dalam pemerintahan daerah, termasuk di dalam seluruh proses politik nasional kita," kata dia.

Sebelumnya, Cak Imin mengatakan, PBNU tidak berhak ikut campur dalam urusan internal PKB. Pasalnya, keberadaan PKB dilindungi oleh konstitusi melalui Undang-Undang tentang Partai Politik.

"Jadi mohon kepada teman-teman di PBNU, itu teman saya semua itu. Meskipun kiai, tetapi teman saya semua. Itu adalah untuk taat pada konstitusi, karena kami dan kalian dilindungi oleh UU," ujar dia.

Karena itu, Cak Imin menolak ajakan apabila ada pihak yang ingin PKB islah dengan PBNU. Pasalnya, dua lembaga itu tak memiliki hubungan organisasi.

REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON – Langkah PBNU menggalang massa kiai terkait perseteruannya dengan PKB dinilai kebablasan. Langkah tersebut justru berpotensi memecah belah ulama dan kian jauh membawa PBNU ke ranah politik praktis.

“Kami sangat prihatin dengan langkah PBNU yang menggalang massa kiai di Jombang dan sejumlah tempat lain. Kami menilai situasi ini akan menimbulkan polarisasi di kalangan kiai dan pengasuh pesantren di lingkungan Nahdlatul Ulama. Situasi ini sangat berbahaya bagi harmonisasi kehidupan Nahdiliyin di akar rumput,” ujar Pengasuh Pesantren Nadwatul Ummah, Buntet, Cirebon, KH Faris Fuad Hasyim, dalam keterangannya, Rabu (14/8/2024).

Gus Faris, sapaan akrab KH Fuad Hasyim, mengatakan, upaya menarik PBNU ke ranah politik praktis merupakan langkah mundur. Menurutnya, dengan menarik PBNU ke politik praktis maka PBNU akan ditempatkan sebagai entitas politik yang wajar dilawan, dijadikan saingan, hingga dijegal oleh entitas politik lain.

“Kalau menempatkan diri sebagai aktor di politik praktis maka PBNU harus siap ketika dilawan oleh aktor politik lain. Dan itu tidak sesuai dengan khittoh atau semangat dasar pendirian NU oleh para muassis yang terdiri dari kiai dan pengasuh pesantren di masa lalu,” katanya.

Gus Faris mengatakan, NU didirikan sebagai pengayom umat, berdiri di atas semua golongan, dan menjadi penengah ketika terjadi polarisasi di masyarakat. Semangat inilah yang hari-hari ini, menurut Gus Faris, kian tak tampak dari perilaku elite PBNU. Selama tiga tahun terakhir, PBNU lebih tampak sebagai entitas politik daripada entitas sosial-kemasyarakatan.

“Yang kita ingat dari PBNU sekarang itu apa ya menjauhkan NU dari PKB, yang berebut jatah tambang, yang terlibat dukung mendukung dalam Pilpres hingga mengumandangkan perdamaian dunia tetapi malah tengkar dengan saudara sendiri,” katanya.

Putra Kiai Fuad Hasyim juga menyayangkan serangan PBNU yang kian sengit akhir-akhir ini. Bahkan, PBNU sudah seperti partai politik yang terus melakukan berbagai manuver untuk menekan PKB. Mulai dari mengumpulkan orang-orang yang kecewa dengan PKB hingga menggalang massa kiai untuk melegitimasi pertengkaran mereka dengan elite PKB.

“Kami kasihan juga dengan para kiai-kiai itu yang harus dimobilisasi untuk melegitimasi manuver elite PBNU dalam menyerang PKB,” katanya.

Gus Faris mengingatkan jika elite PBNU terus menjeburkan diri ke ranah politik praktis maka potensi Muktamar Luar Biasa (MLB) NU akan sangat mungkin terjadi. Menurutnya, apa yang dilakukan elite PBNU untuk melakukan manuver politik sangat mungkin dilakukan elite entitas lain untuk melakukan hal yang sama.

“Jadi ada hukum timbal balik. Kalau elite PBNU bisa melakukan manuver bikin gerakan MLB maka sangat mungkin elite PBNU mendapatkan manuver serupa. Kalau sudah begini maka yang dirugikan adalah kepentingan Nahdliyin karena terus terkoyak oleh manuver tak bertanggung jawab para elitenya,” ujar dia.

Sebelumnya, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf mengaku mendapatkan mandat penuh dari Rais Aam PBNU KH Miftachul Ahyar untuk segera memperbaiki PKB. Mandat merupakan hasil pertemuan Tebu Ireng.

"Kemarin kiai berkumpul (di Pesantren Tebuireng, Jombang), mendalami masalah-masalah terkait hubungan PBNU dan PKB," kata Gus Yahya, sapaan Ketua Umum PBNU, ketika ditemui wartawan di kediaman KH Miftachul Ahyar di Pesantren Miftachussunnah, Surabaya, Jawa Timur, Selasa.

Turut hadir dalam pertemuan di kediaman Rais Aam PBNU, antara lain pengasuh Pesantren Lirboyo KH Anwar Mansyur, pengasuh Pesantren Sidogiri KH Nurhasan, pengasuh Pesantren Tebuireng KH Abdul Hakim Mahfudz, Wakil Rais Aam PBNU sekaligus pengasuh Pesantren Al Amin Kediri KH Anwar Iskandar, pengasuh Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo KH Mutawakil Alallah, serta sejumlah perwakilan kiai dari wilayah Indonesia timur dan barat.

Pengasuh Ponpes Mambaul Maarif Denanyar Jombang, KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam juga menyebut, ancaman MLB NU dinilai merupakan bom waktu yang kapan saja bisa meledak. Massa akar rumput disebut mulai gundah dan gelisah melihat PBNU melenceng jauh dari tugas utama, yakni menyejukkan umat.

"Grassroots sudah mulai gundah dan resah melihat PBNU. PBNU hari ini jauh dari kondusif. MLB merupakan bom waktu yang siap meledak kapan pun," kata Gus Salam pada Rabu (14/8/2024).

Menurut Gus Salam, intervensi menjadi gaya PBNU hari ini. Gus Salam mengamati intervensi tidak hanya dirasakan PKB melainkan juga dirasakan tingkat struktur PBNU sendiri. "Apa yang terjadi di banyak tempat di Jawa Timur yang saya lihat dan rasakan sendiri, PBNU begitu arogan dan intimidatif," ujar Gus Salam.

Padahal, Gus Salam meyakini pengurus PBNU paham betul bahwa secara aturan negara PBNU dan PKB merupakan dua entitas berbeda. PKB diatur dalam aturan Parpol, dan NU diatur dalam aturan Ormas. "PKB dan NU entitas yang berbeda. Jadi kalau grassroots mengusulkan adanya MLB sangat wajar," ujar Gus Salam.

Bahkan, Gus Salam mengklaim sebetulnya struktur-struktur NU di tingkat PC dan MWC banyak yang mengusulkan MLB, tetapi mereka takut. Sehingga mereka tidak berani menyuarakan di luar. "Sejujurnya mereka menginginkan MLB," ucap Gus Salam.

Gus Salam mengingatkan berdirinya NU sebagai representasi kiai pesantren, ulama dan tokoh di daerah. Tugas utamanya mendamaikan, menyejukkan, memberi nasihat. Bila ada satu kelompok dengan kelompok lainnya bertengkar maka sepatutnya NU memberikan solusi.

"Nyatanya hari ini PBNU sumber kegaduhan, sering frontal, sering konfrantasi, sering menyimpang. Berbanding terbalik dengan nilai-nilai yang di tanamkan muadziz NU," ujar Gus Salam.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ahmad Iman Sukri, menolak tegas upaya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mencampuri urusan internal PKB.

Hal ini disampaikan Iman usai Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf mengklaim telah mendapatkan mandat dari Rais Aam PBNU, KH Miftachul Ahyar, dari Tebuireng, Jawa Timur untuk memperbaiki PKB.

Iman mengatakan sejarah kelahiran PKB memang lekat dengan Nahdlatul Ulama (NU). Namun, partai berlambang sembilan bintang itu dan PBNU merupakan dua entitas yang berbeda.

"Hubungan PKB cuma dengan Nahdlatul Ulama sebagai wadah aspirasi politik warga NU, bukan dengan PBNU. Ngaco itu (klaim Gus Yahya)," kata Iman pada Rabu (13/8/2024).

Hubungan baik PKB dan NU, lanjut Iman, terjalin hingga saat ini. Terbukti pada saat Pilpres 2024 ketika Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin maju sebagai calon wakil presiden, restu dari kiai-kiai hingga masyayikh NU mengalir deras.

"Jadi jangan asal klaim punya mandat, apalagi sampai mau mencampuri urusan internal," ucap Iman.

Iman menegaskan PKB dan PBNU merupakan entitas yang berbeda. Hal ini mengacu pada aturan yang berlaku di Indonesia.

"PBNU dan PKB secara perundang-undangan entitasnya berbeda. PKB di bawah UU Partai Politik, PBNU di bawah UU Organisasi Kemasyarakatan," ujar Iman.

Menjelang Muktamar PKB yang bakal berlangsung pada 24-25 Agustus 2024 di Bali, Iman memastikan seluruh kader tetap solid di bawah kepemimpinan Cak Imin. Selain pemilihan ketua umum, Muktamar PKB nantinya juga akan membahas berbagai isu politik dan ekonomi, baik internal maupun eksternal.

PKB bakal menggelar Muktamar di Bali pada 24-25 Agustus 2024. Sebanyak 65 pimpinan partai politik luar negeri yang tergabung dalam organisasi Centrist Democrat International (CDI) akan diundang dan dijadwalkan hadir. PKB merupakan bagian dari CDI.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid berpendapat bahwa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tidak mempunyai hak untuk membenahi partainya. Jazilul menyampaikan pernyataan tersebut setelah Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mendapatkan mandat penuh dari Rais Aam PBNU untuk segera memperbaiki PKB.

“Tidak punya hak. Justru keputusan itu melanggar AD/ART NU, dan melenceng dari khittah NU. Apanya yang mau dibenahi? Justru hari ini PKB memiliki prestasi yang luar biasa,” jelasnya di Kantor DPP PKB, Jakarta, Selasa (13/8/2024).

Menurut dia, keputusan tersebut melanggar konstitusi sebab PKB dilindungi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, sedangkan PBNU sebagai organisasi kemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Oleh sebab itu, ia berpendapat bahwa yang harus dibenahi saat ini adalah PBNU, bukan PKB.

“Sekali lagi karena memang tidak ada hubungannya secara organisatoris antara PKB dengan PBNU. Jadi, itu keputusan yang batal menurut konstitusi partai politik, sekaligus menurut aturan ormas,” katanya.

Ia menambahkan, “Jadi keputusan yang diambil itu melanggar etika sekaligus aturan. Etika dalam bernegara, aturan dalam bernegara, sekaligus etika di dalam Nahdlatul Ulama dan PKB.”

Sebelumnya, Ketua Umum PBNU mendapatkan mandat untuk memperbaiki PKB setelah para kiai di Pondok Pesantren Tebuireng menyepakati memberikan "Mandat Tebuireng" kepada Rais Aam PBNU.

Setelah mendapatkan "Mandat Tebuireng", Rais Aam PBNU Miftachul Ahyar selanjutnya memanggil Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf yang kebetulan sedang berada di Surabaya.

"Kemarin kiai berkumpul (di Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur), mendalami masalah-masalah terkait hubungan PBNU dan PKB," kata Yahya ketika ditemui wartawan di kediaman Miftachul Ahyar di Pesantren Miftachussunnah, Surabaya, Jawa Timur, Selasa.

Bisnis.com, JAKARTA--Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menghadirkan bekas kader Partai Kebangkitan Bangsa alias PKB untuk menghadapi kubu Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang dinilai telah melenceng jauh dari khittah partai. Salah satu tokoh yang hadir adalah Effendi Choirie alias Gus Choi.

Gus Choi adalah bekas kader PKB yang dipecat oleh Cak Imin pada tahun 2013 lalu. Ia dipecat lantaran terlalu kritis terhadap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). PKB pada waktu itu adalah salah satu partai pendukung pemerintahan SBY.

Adapun Gus Choi telah hadir memenuhi panggilan PBNU untuk menjelaskan posisi Muhaimin Iskandar saat merebut PKB dari Gus Dur.

Dia menjelaskan bahwa undangan itu bukan berasal dari personal Ketum atau Sekjen PBNU, namun Gus Choi mengaku diundang secara kelembagaan oleh PBNU. Maka dari itu, Gus Choi menegaskan bahwa dirinya bakal memenuhi undangan tersebut.

"Saya ini kan sebagai kader NU juga harus menghormati undangan PBNU. Jadi yang tanda tangan surat Waketum dan Wasekjen PBNU, tembusannya Rois Aam dan Ketum PBNU, jadi ini tuh bukan undangan orang-perorang PBNU, tapi institusi PBNU, karena itu saya harus hadir untuk menghormati dan takdzim kepada PBNU," tuturnya di Jakarta, Rabu (7/8/2024).

Gus Choi mengaku sudah siap memberikan semua keterangan kepada PBNU terkait sejarah PKB hingga direbutnya PKB dari Gus Dur ke Muhaimin Iskandar.

Dia mengatakan bahwa dirinya memahami kondisi PKB sejak dulu sampai saat ini. Pasalnya, kata Gus Choi, dirinya pernah jadi Ketua Fraksi PKB DPR dan pernah menjadi Ketua Muktamar Luar Biasa PKB.

"Saya permah jadi Ketua Fraksi PKB, partai yang didirikan NU dan pernah jadi Ketua Muktamar Luar Biasa PKB. Insya Allah saya akan menjawab semua pertanyaan dari PBNU terkait apa yang saya alami dan saya ketahui," terangnya.

Eks Sekjen PKB

Sebelumnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memanggil Lukman Edy untuk membahas ihwal konflik PKB-PBNU yang semakin meruncing.

Lukman menjelaskan dalam rapat tertutup yang digelar selama dua jam, dirinya dimintai keterangan salah satunya tentang konflik antara Gus Dur dan Cak Imin pada 2008 yang menimbulkan dualisme Muktamar PKB.

"Pada saat itu kan ada Muktamar Ancol yang dipimpin Gus Dur dan Muktamar Parung yang dipimpin Cak Imin. Ya sudah saya jelaskan saja apa adanya," tuturnya di Kantor PBNU Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Selain itu, dia juga membawa AD/ART DPP PKB pertama dan saat ini sebagai bahan untuk perbandingan oleh para elit PBNU serta dokumen tentang sejarah berdirinya PKB.

Lukman dan elite PBNU juga sempat membahas Muktamar DPP PKB tahun 2019 lalu, di mana Dewan Syuro lagi tidak memiliki kewenangan apapun.

"Kewenangan Dewan Syuro PKB dihapus dan masih banyak yang dihapus,” ujarnya.

Ma'ruf Amin Siap Jadi Penengah

Sementara itu, Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin bersedia menjadi penengah alias juru damai konflik yang terjadi antara elite Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Hal ini dikemukakan Wapres dalam keterangan persnya usai meninjau MuseumKu Gerabah Timbul Raharjo Kasongan, Kajen, Bangunjiwo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, D.I. Yogyakarta, Rabu (7/8/2024).

“Kalau keinginan mereka itu untuk saya dimintai sebagai orang yang bagaimana meng-islahkan, mendamaikan dengan tulus dengan ikhlas, saya sangat bersedia,” katanya kepada wartawan.

Sebab, kata Ma’ruf, mendamaikan dua pihak yang berseteru merupakan perintah agama. Terlebih, dirinya merupakan salah satu pendiri PKB, dan juga pernah aktif di PBNU.

“Apalagi saya juga terlibat dulu waktu pendirian [PKB], bahkan Ketua Dewan Syuro pertama itu saya, sebelum Gus Dur, tentu saya punya [kedekatan],” sebutnya.

Kendati demikian, Wapres Ke-13 RI itu juga menegaskan akan menolak menjadi juru damai, jika kedua belah pihak mendekatinya sekedar mencari “peluru” untuk menyerang satu sama lain.

“Tapi kalau hanya nyari peluru, untuk menghantam yang satu, hanya minta dari saya tapi digunakan untuk peluru, untuk menghantam yang lain, saya tidak bersedia,” tegasnya.

Karena dengan begitu, orang nomor dua di Indonesia itu menilai bahwa, sama saja dirinya justru memicu konflik yang ada menjadi makin besar.

“Tapi kalau saya dimintai untuk mendamaikan, mereka ingin berdamai mencari solusi, tentu saya sangat siap untuk melakukan itu,” tandas Ma’ruf

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin bersedia menjadi penengah alias juru damai konflik yang terjadi antara elite Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Hal ini dikemukakan Wapres dalam keterangan persnya usai meninjau MuseumKu Gerabah Timbul Raharjo Kasongan, Kajen, Bangunjiwo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, D.I. Yogyakarta, Rabu (7/8/2024).

“Kalau keinginan mereka itu untuk saya dimintai sebagai orang yang bagaimana meng-islahkan, mendamaikan dengan tulus dengan ikhlas, saya sangat bersedia,” katanya kepada wartawan.

Sebab, kata Ma’ruf, mendamaikan dua pihak yang berseteru merupakan perintah agama. Terlebih, dirinya merupakan salah satu pendiri PKB, dan juga pernah aktif di PBNU.

“Apalagi saya juga terlibat dulu waktu pendirian [PKB], bahkan Ketua Dewan Syuro pertama itu saya, sebelum Gus Dur, tentu saya punya [kedekatan],” sebutnya.

Kendati demikian, Wapres Ke-13 RI itu juga menegaskan akan menolak menjadi juru damai, jika kedua belah pihak mendekatinya sekedar mencari “peluru” untuk menyerang satu sama lain.

“Tapi kalau hanya nyari peluru, untuk menghantam yang satu, hanya minta dari saya tapi digunakan untuk peluru, untuk menghantam yang lain, saya tidak bersedia,” tegasnya.

Karena dengan begitu, orang nomor dua di Indonesia itu menilai bahwa, sama saja dirinya justru memicu konflik yang ada menjadi makin besar.

“Tapi kalau saya dimintai untuk mendamaikan, mereka ingin berdamai mencari solusi, tentu saya sangat siap untuk melakukan itu,” tandas Ma’ruf.

Bisnis.com, JAKARTA -- Konflik antara elite Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan elite Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kian sengit. Para elite yang secara tradisi berasal dari kaum Nahdliyin itu tidak segan saling mengumbar kesalahan masing-masing ke ruang publik.

PKB merasa bahwa PBNU tidak berhak untuk mencampuri urusan dapur partai. PKB bukan organ otonom PBNU dan memiliki struktur maupun anggaran dasar dan rumah tangga sendiri.

Sementara itu, PBNU berkukuh bahwa sebagai partai yang lahir dan dibentuk oleh para elite agama NU, PKB seharusnya berada di bawah kendali mereka. Tak tanggung-tanggung, PBNU bahkan membentuk pansus untuk mengembalikan PKB ke 'khittah'-nya.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya mengibaratkan hubungan PKB dan PBNU itu seperti pabrikan mobil. Ia menjelaskan jika pabrik mobil menemukan masalah di sistem mobil yang diciptakan, maka pabrik akan melakukan penarikan atau recall untuk dilakukan perbaikan.

"Kemarin kan ada perusahaan memproduksi mobil. Sudah dilempar ke pasar, sudah laku, ternyata ada kesalahan sistem di mobilnya. (Maka) ditarik kembali produknya untuk diperbaiki sistemnya," katanya, akhir pekan lalu.

Pernyataan Gus Yahya yang mengibaratkan PKB sebagai mobil rusak membuat gerah Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Ia segera merespons pernyataan Gus Yahya dengan kalimat lebih lugas.

Cak Imin adalah Ketua Umum PKB sejak tahun 2005 lalu. Itu artinya mantan calon Wakil Presiden pada Pilpres 2024 lalu itu, telah menjabat sebagai orang nomor 1 di PKB hampir 20 tahun.

Adapun Cak Imin awalnya memamerkan perolehan suara PKB yang pada melejit pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 lalu. Dia kemudian menyentil pernyataan Gus Yahya tentang mobil rusak dan balik menuding, yang rusak justru elite PBNU yang sekarang dipimpin Gus Yahya dan Saifullah Yusuf alias Gus Ipul.

"Omongan Yahya dan Saipul enggak laku. Yang rusak itu Yahya sama Saipul, kok PKB ditarik-tarik untuk ikut rusak," katanya.

Sekadar informasi, PBNU telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) PKB bentukan PBNU terus bekerja, setelah pada Rabu (31/7) Pansus PKB mengundang eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKB Lukman Edy, kini giliran Sekjen PKB Hasanuddin Wahid yang dipanggil untuk datang ke PBNU bertemu tim Pansus PKB.

Hasanuddin Wahid dipanggil untuk datang ke Ruang Rapat Lantai 5 Gedung PBNU Jalan Kramat Raya Nomor 164 Jakarta Pusat pada Senin 5 Agustus 2024 pukul 12.30 WIB. Namun Hasanuddin memutuskan tidak datang.

Tim asistensi tentang PKB bentukan PBNU ini merupakan hasil dari rapat pleno PBNU dan menetapkan Wakil Rais Aam KH Anwar Iskandar dan Wakil Ketua Umum PBNU KH Amin Said Husni sebagai ketua dan anggotanya.

Tim ini akan mengundang banyak tokoh baik yang masih aktif di PKB maupun yang saat ini sudah tidak lagi di PKB namun memiliki hubungan kesejarahan dengan PKB. Hasil kajian dari tim ini selanjutnya akan dibawa ke Pleno PBNU untuk pengambilan keputusan organisasi.

Lapor ke Bareskrim

Sementara itu, PKB melaporkan Mantan Sekretaris Jenderal DPP PKB Muhammad Lukman Edy ke Bareskrim Polri atas dugaan tindak pidana menyebarkan informasi bohong atau hoaks terkait Ketum DPP PKB Muhaimin Iskandar.

Ketua Bidang Hukum dan Perundangan DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal menuding Muhammad Lukman Edy mencemarkan nama baik dan merugikan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar.

"Saudara Lukman ini bukan siapa siapa, dia tidak ada kapasitasnya berbicara tentang DPP PKB maupun pimpinan DPP PKB," tutur Cucun di Jakarta, Senin (5/8).

Bahkan, Cucun mengancam pihaknya bakal meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit BUMN PT Hutama Karya di mana Muhammad Lukman Edy saat ini menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama PT Hutama Karya.

"Nanti mintakan audit BPK bagaimana dia berkontribusi selama ini buat negara karena menjalankan fungsi sebagai wakil komisaris [Hutama Karya]. Apakah betul melaksanakan pengawasan terhadap perusahaan BUMN tersebut atau tidak?" imbuhnya.

Sementara itu, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf menuturkan bahwa pelaporan mantan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke Bareskrim Polri merupakan bentuk keputusasaan.

Adapun, Saifullah menuturkan pihaknya siap menghadapi laporan kepada dirinya atau kepada Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya.

“Malah kalau perlu kita harapkan secepatnya dan kemudian kita bisa mengetahui hal-hal apa yang ingin dilaporkan,” ungkapnya.

Dia menuturkan bahwa apa yang dilakukan hari ini telah menjadi bagian dari keputusan PBNU dan diambil lewat permusyawaratan di lingkungan PBNU. "Seperti saudara Lukman Edy [eks Sekjen PKB] misalnya dia sudah konfirmasi, kalau dia siap untuk menghadapi semua proses hukum,” tuturnya.

Balas Pantun Soal KTA

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid atau Gus Jazil menyentil tentang Gus Ipul dan Ketua PBNU yang cawe-cawe ke partai. Ia menegaskan bahwa kedua elite PBNU itu tidak memiliki KTA PKB.

“KTA dari mana? Ga ada, ga ada KTA nya,” jelas Gus Jazil, ketika ditemui di DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Selasa (6/8/2024).

Ia menjelaskan bahwa dirinya merupakan jajaran syuriah PCNU Tangerang Selatan dan wakil ketua PWNU DKI Jakarta. Ia ingin meluruskan khittah NU yang termuat di dalam qonun asasi NU, dengan mengajak untuk ditegakkan karena merupakan organisasi ulama, bukan organisasi pasar induk.

"Di situ ada adab, ada tata krama, ada kesantunan," tegasnya.

Sebaliknya, Gus Ipul itu mengungkapkan bahwa ada atau tidaknya KTA bukan suatu yang mendesak untuk dibahas saat ini.

“Ya enggak papa lah [jika tidak memiliki KTA],” kata Saifullah dalam konferensi pers di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa (6/8/2024)

Gus Ipul menekankan bahwa KTA bisa dibuat kapan saja. Saat ini, menurutnya, yang paling penting justru mengembalikan sejarah bahwa PKB adalah partai yang secara struktural berada di bawah PBNU.

“Dokumennya ada, dan untuk itu tidak boleh kemudian mengabaikan sejarah, itu aja,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Konflik antara elite Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan elite Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kian sengit. Para elite yang secara tradisi berasal dari kaum Nahdliyin itu tidak segan saling mengumbar kesalahan masing-masing ke ruang publik.

PKB merasa bahwa PBNU tidak berhak untuk mencampuri urusan dapur partai. PKB bukan organ otonom PBNU dan memiliki struktur maupun anggaran dasar dan rumah tangga sendiri.

Sementara itu, PBNU berkukuh bahwa sebagai partai yang lahir dan dibentuk oleh para elite agama NU, PKB seharusnya berada di bawah kendali mereka. Tak tanggung-tanggung, PBNU bahkan membentuk pansus untuk mengembalikan PKB ke 'khittah'-nya.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya mengibaratkan hubungan PKB dan PBNU itu seperti pabrikan mobil. Ia menjelaskan jika pabrik mobil menemukan masalah di sistem mobil yang diciptakan, maka pabrik akan melakukan penarikan atau recall untuk dilakukan perbaikan.

"Kemarin kan ada perusahaan memproduksi mobil. Sudah dilempar ke pasar, sudah laku, ternyata ada kesalahan sistem di mobilnya. (Maka) ditarik kembali produknya untuk diperbaiki sistemnya," katanya, akhir pekan lalu.

Pernyataan Gus Yahya yang mengibaratkan PKB sebagai mobil rusak membuat gerah Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Ia segera merespons pernyataan Gus Yahya dengan kalimat lebih lugas.

Cak Imin adalah Ketua Umum PKB sejak tahun 2005 lalu. Itu artinya mantan calon Wakil Presiden pada Pilpres 2024 lalu itu, telah menjabat sebagai orang nomor 1 di PKB hampir 20 tahun.

Adapun Cak Imin awalnya memamerkan perolehan suara PKB yang pada melejit pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 lalu. Dia kemudian menyentil pernyataan Gus Yahya tentang mobil rusak dan balik menuding, yang rusak justru elite PBNU yang sekarang dipimpin Gus Yahya dan Saifullah Yusuf alias Gus Ipul.

"Omongan Yahya dan Saipul enggak laku. Yang rusak itu Yahya sama Saipul, kok PKB ditarik-tarik untuk ikut rusak," katanya.

Sekadar informasi, PBNU telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) PKB bentukan PBNU terus bekerja, setelah pada Rabu (31/7) Pansus PKB mengundang eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKB Lukman Edy, kini giliran Sekjen PKB Hasanuddin Wahid yang dipanggil untuk datang ke PBNU bertemu tim Pansus PKB.

Hasanuddin Wahid dipanggil untuk datang ke Ruang Rapat Lantai 5 Gedung PBNU Jalan Kramat Raya Nomor 164 Jakarta Pusat pada Senin 5 Agustus 2024 pukul 12.30 WIB. Namun Hasanuddin memutuskan tidak datang.

Tim asistensi tentang PKB bentukan PBNU ini merupakan hasil dari rapat pleno PBNU dan menetapkan Wakil Rais Aam KH Anwar Iskandar dan Wakil Ketua Umum PBNU KH Amin Said Husni sebagai ketua dan anggotanya.

Tim ini akan mengundang banyak tokoh baik yang masih aktif di PKB maupun yang saat ini sudah tidak lagi di PKB namun memiliki hubungan kesejarahan dengan PKB. Hasil kajian dari tim ini selanjutnya akan dibawa ke Pleno PBNU untuk pengambilan keputusan organisasi.

Lapor ke Bareskrim

Sementara itu, PKB melaporkan Mantan Sekretaris Jenderal DPP PKB Muhammad Lukman Edy ke Bareskrim Polri atas dugaan tindak pidana menyebarkan informasi bohong atau hoaks terkait Ketum DPP PKB Muhaimin Iskandar.

Ketua Bidang Hukum dan Perundangan DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal menuding Muhammad Lukman Edy mencemarkan nama baik dan merugikan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar.

"Saudara Lukman ini bukan siapa siapa, dia tidak ada kapasitasnya berbicara tentang DPP PKB maupun pimpinan DPP PKB," tutur Cucun di Jakarta, Senin (5/8).

Bahkan, Cucun mengancam pihaknya bakal meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit BUMN PT Hutama Karya di mana Muhammad Lukman Edy saat ini menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama PT Hutama Karya.

"Nanti mintakan audit BPK bagaimana dia berkontribusi selama ini buat negara karena menjalankan fungsi sebagai wakil komisaris [Hutama Karya]. Apakah betul melaksanakan pengawasan terhadap perusahaan BUMN tersebut atau tidak?" imbuhnya.

Sementara itu, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf menuturkan bahwa pelaporan mantan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke Bareskrim Polri merupakan bentuk keputusasaan.

Adapun, Saifullah menuturkan pihaknya siap menghadapi laporan kepada dirinya atau kepada Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya.

“Malah kalau perlu kita harapkan secepatnya dan kemudian kita bisa mengetahui hal-hal apa yang ingin dilaporkan,” ungkapnya.

Dia menuturkan bahwa apa yang dilakukan hari ini telah menjadi bagian dari keputusan PBNU dan diambil lewat permusyawaratan di lingkungan PBNU. "Seperti saudara Lukman Edy [eks Sekjen PKB] misalnya dia sudah konfirmasi, kalau dia siap untuk menghadapi semua proses hukum,” tuturnya.

Balas Pantun Soal KTA

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid atau Gus Jazil menyentil tentang Gus Ipul dan Ketua PBNU yang cawe-cawe ke partai. Ia menegaskan bahwa kedua elite PBNU itu tidak memiliki KTA PKB.

“KTA dari mana? Ga ada, ga ada KTA nya,” jelas Gus Jazil, ketika ditemui di DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Selasa (6/8/2024).

Ia menjelaskan bahwa dirinya merupakan jajaran syuriah PCNU Tangerang Selatan dan wakil ketua PWNU DKI Jakarta. Ia ingin meluruskan khittah NU yang termuat di dalam qonun asasi NU, dengan mengajak untuk ditegakkan karena merupakan organisasi ulama, bukan organisasi pasar induk.

"Di situ ada adab, ada tata krama, ada kesantunan," tegasnya.

Sebaliknya, Gus Ipul itu mengungkapkan bahwa ada atau tidaknya KTA bukan suatu yang mendesak untuk dibahas saat ini.

“Ya enggak papa lah [jika tidak memiliki KTA],” kata Saifullah dalam konferensi pers di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa (6/8/2024)

Gus Ipul menekankan bahwa KTA bisa dibuat kapan saja. Saat ini, menurutnya, yang paling penting justru mengembalikan sejarah bahwa PKB adalah partai yang secara struktural berada di bawah PBNU.

“Dokumennya ada, dan untuk itu tidak boleh kemudian mengabaikan sejarah, itu aja,” tegasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Ketua Umum GP Ansor Addin Jauharudin memerintahkan Banser untuk mengusir dan menggebuk pihak-pihak yang mendemo kantor PBNU di Jalan Kramat Raya, Jakarta. Pasalnya, aksi terakhir kemarin sudah kelewat batas dan melanggar etika NU.

"Kalau masih terjadi aksi lagi di depan kantor PBNU, Banser gak usah takut-takut, saya perintahkan untuk usir dan gebuk saja kalau tidak mau pergi," tegas pria yang akrab disapa Gus Addin kepada media, Ahad (4/8/2024).

Addin mengatakan agar tidak terjadi lagi demontrasi di depan kantor PBNU. "Kemarin cukup yang terakhir, kita jaga Marwah NU. Ini adalah kantor kita semua. Dari sini kita dididik, dibesarkan hingga menjadi seperti ini," tegas Gus Addin.

Makanya, dia kembali menegaskan jika ada lagi yang mendemo kantor PBNU, maka akan segera berhadapan dengan GP Ansor-Banser.

"Siapapun yang Demo depan PBNU, apapun urusannya, maka akan berhadapan dengan kami," katanya.

Mantan Ketua Umum PB PMII dan Sekjen KNPI ini menegaskan bahwa gedung NU adalah gedung keramat, tempat para ulama berkhidmat. "Wajib kita jaga. Ansor Banser akan siaga menunggu perintah ketua umum PBNU," katanya.

Sebelumnya, sejumlah orang yang mengatasnamakan Aliansi Santri Gus Dur melakukan demontrasi di depan Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jumat (2/8/ Agustus 2024 kemarin.

Dalam aksi yang dipimpin koordinator aksi Muhammad Sholihin tersebut, para pendemo menuntut agar Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf dan Sekretaris Jenderal PBNU H Saifullah Yusuf mundur dari jabatannya karena dianggap telah menyimpang dari tujuan besar PBNU. Poster-poster yang dibawa di antaranya berbunyi, ’’Ketum PBNU dan Sekjen PBNU harus mundur.’’

Sementara itu, Hubungan antara PBNU dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tengah memburuk. Pembentukan Pansus Haji 2024 di DPR RI yang diinisiasi Ketum PKB A Muhaimin Iskandar, direspons dengan pembentukan Pansus Pengembalian PKB ke pangkuan NU.

Baca juga: NU Tegal Respons Buku Sejarah Sebut Kakek Habib Luthfi Pekalongan Pendiri NU

Sebelumnya, saat ditemui awak media seusai menghadiri acara pelantikan Pengurus Wilayah NU (PWNU) Jawa Tengah (Jateng) di Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Gus Yahya sempat ditanyai tentang hubungan PBNU dengan PKB.

"Gini ya, itu kan kemarin ada Toyota, itu kan memproduksi mobil. Sudah dilempar ke pasar, sudah laku, ternyata ada kesalahan sistem di mobil itu, maka ditarik kembali mobilnya untuk diperbaiki sistemnya," ujar Gus Yahya merespons pertanyaan tersebut, Sabtu (3/8/2024).

Menanggapi...

Menanggapi pernyataan itu, Cak Imin, sapaan akrab A Muhaimin Iskandar, menjawab pernyataan Gus Yahya yang menyebut PKB sebagai mobil rusak merupakan cara untuk mempolitisasi PKB.

Dia mengatakan, PKB memiliki prestasi yang diakui semua pihak, terutama dalam ajang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Menurut dia, prestasi yang diraih PKB itu adalah keberhasilan para kader yang tidak bergantung dengan siapapun.

"Prestasi perolehan PKB pada Pemilu 2024 diakui semua pihak, dan kita syukuri sebagai keberhasilan kader-kader yang tidak lagi bergantung pada siapapun," kata Cak Imin melalui akun X @cakimiNOW, yang dikutip Republika.co.id, Ahad (4/8/2024).

Cak Imin menilai, upaya penggembosan yang dilakukan Gus Yahya dan Gus Ipul atau Saifullah Yusuf tak membuat PKB terpecah. Justru, hal itu membuat perolehan PKB meningkat tajam.

Karema itu, dia menilai omongan Gus Yahya dan Gus Ipul itu sudah tak lagi laku. Dia menambahkan, kedua orang itulah yang seharusnya ditarik karena rusak, alih-alih mengiyakan PKB yang disebut sebagai mobil rusak.

"Omongan Yahya dan Saipul gak laku. Yang rusak itu Yahya sama Saiful, kok PKB ditarik-tarik untuk ikut rusak, apa gak semakin menurunkan tingkat kepercayaan pada PBNU?" tulis Cak Imin

Dia menambahkan, perilaku yang dilakukan Gus Yahya dan Gus Ipul jelas-jelas melanggar khitah atau garis besar perjuangan. Sebab, pernyataan Gus Yahya tak lain untuk mempolitisasi PKB.

"Mempolitisir NU gak laku kok lanjut mempolitisir PKB, emang siapa lu.. Anda sopan kami segan, kalo gak sopan jangan ajak-ajak kite," sebut Cak Imin.

"Ini tanggapan saya selaku Ketum PKB atas pernyataan Yahya di Semarang," kata dia.