IDXChannel - Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menyambut baik penambahan dana kuota tambahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 34 ribu unit atau senilai Rp4,3 triliun. Diharapkan bisa segera cair paling lambat akhir pekan ini.

Ketua Umum Apersi Junaidi Abdilah mengatakan, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait hal tersebut sudah ditandatangai oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada pekan lalu.

"Semoga bisa cair di minggu ini karena kita Apersi sudah menunggu-nunggu kuota tambahan FLPP ini," kata Junaidi kepada awak media di Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Dengan telah cairnya tambahan dana kuota FLPP ini, jelas dia, akan memberikan manfaat besar dan mendorong perekonomian dalam negeri. Sebab, sektor properti memberikan dampak ikutan yang besar.

Sebelumnya, Dewan Pengurus Pusat (DPP) Apersi bersama Dewan Perwakilan Daerah DPD) Apersi pada akhir September 2024 lalu melakukan audiensi ke perwakilan Kementerian Keuangan dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) di kantor BP Tapera di kawasan SCBD, Jakarta.

"Alhamdulillah, perjuangan Apersi yang melakukan audiensi dan lainnya akhirnya berujung dengan ditandatanganinya Keputusan Menteri keuangan (KMK) nomor 380 Tahun 2024 yang diterbitkan pada 3 Oktober 2024," ujar Junaidi.

Junaidi menambahkan, info yang diterima Apersi per hari ini terkait revisi DIPA kuota FLPP sudah selesai di Kemenkeu, selanjutnya proses penetapan dan dilanjutkan proses di Tapera untuk diedarkan kepada bank penyalur.

"Estimasi saya pada Jum'at mendatang sudah bisa realisasi akad KPR FLPP," katanya.

Berdasarkan KMK tersebut, alokasi anggaran investasi pemerintah untuk FLPP dinaikkan menjadi Rp17,02 triliun dari sebelumnya Rp13,72 triliun.

Dengan tambahan anggaran ini, target kuota program FLPP bertambah sebanyak 34 ribu unit rumah. Sehingga, total kuota untuk tahun 2024 meningkat dari 166 ribu unit menjadi 200 ribu unit rumah.

"Apersi mengucapakan terima kasih kepada pemerintah yang telah melakukan penambahan kuota FLPP ini. Dengan tambahan ini tak hanya membantu konsumen atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mendapatkan rumah. Selain itu juga membantu pelaku industri perumahan yang ergabung dalam Apersi," kata Junaidi.

(Dhera Arizona)

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mendorong masyarakat agar bisa memiliki rumah sendiri dari pembiayaan Tapera. Sebagai operator investasi pemerintah, BP Tapera juga mengusahakan kemudahan akses masyarakat dalam pembiayaan Tapera.

Sejauh ini, BP Tapera telah mengupayakan pembiayaan itu bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat. Kemudahan akses telah dirasakan oleh salah satu penerima manfaat Tapera, yaitu seorang aparatur sipil negara (ASN) dari Kementerian Kesehatan Nurhadi Saputro.

Keinginan Nurhadi untuk memiliki rumah akhirnya terwujud dengan Tapera. Dia menuturkan bahwa proses pengajuan pembiayaan Tapera sangat cepat, hanya membutuhkan waktu dua bulan untuk proses pencairan.

”Saya senang karena akhirnya bisa memiliki rumah yang layak untuk kami sekeluarga. Program ini sangat membantu saya, juga teman-teman PNS lainnya yang belum memiliki rumah bisa memanfaatkan program ini,” kata dia berdasarkan keterangan tertulis, Jumat (27/9).

Adapun, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan, penyelenggaraan Tapera tak terlepas dari sinergi dengan asosiasi pengembang dan perbankan. Kerja sama ini dapat mengurangi angka backlog atau rumah tangga yang belum memiliki rumah di masa kini maupun mendatang.

“Melalui sinergi ini, kami berharap program pembiayaan perumahan dalam mengurangi angka backlog kepemilikan rumah di Indonesia dapat terwujud secara optimal,” kata Heru, dalam kesempatan terpisah.

Saat ini, penyaluran pembiayaan melalui Tapera tercatat sebanyak 4.036 unit rumah yang senilai Rp 708,31 miliar bagi para peserta Tapera. Penyaluran itu telah tersebar di 33 provinsi, 390 kabupaten atau kota, yang disalurkan oleh 37 bank penyalur dan dibangun oleh 6.880 pengembang di 10.325 perumahan.

Selain mengusahakan penambahan kuota FLPP sebanyak 34 ribu unit, BP Tapera juga berkomitmen penuh dalam Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk mewujudkan pemerataan kepemilikan rumah lebih luas.

Tahun ini, BP Tapera ditargetkan menyalurkan dana FLPP sebanyak 166 ribu unit rumah senilai Rp 21,6 triliun. BP Tapera saat ini juga telah berhasil menyalurkan dana FLPP sebanyak 151.902 unit rumah.

Heru menambahkan, penyaluran dana FLPP itu berasal dari revisi dokumen anggaran (DIPA) 2024 sebesar Rp13,72 triliun. Selain itu, BP Tapera juga telah melakukan pengembalian pokok sebesar Rp7,32 triliun, yang saldo awalnya pada 2024 sebesar Rp655,20 miliar.

“Terhitung, total bank penyalur sebanyak 33 bank yang terdiri dari 17 bank konvensional dan 16 bank syariah,” tambah Heru.

Heru melanjutkan, serapan dana DIPA pada saat ini telah mencapai 100 persen. Dari situ, pengembalian pokok yang diterima setiap bulannya akan disalurkan ke masyarakat melalui bank penyalur.

“Perlu juga kami sampaikan bahwa sebagai OIP, BP Tapera akan terus menggulirkan dana yang diterima kepada masyarakat kembali,” jelas dia.

Sementara itu, sejak 24 September 2024, BP Tapera telah menyalurkan pembiayaan perumahan melalui BP Tapera sebanyak 4.036 unit rumah senilai Rp708,31 miliar bagi peserta Tapera.

Bank Mandiri meningkatkan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk mendukung kebutuhan hunian masyarakat, baik subsidi maupun non-subsidi. Hingga Agustus 2024, bank ini telah menyalurkan 3.534 unit KPR dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), mencatatkan pertumbuhan 75% year on year (YoY).

SVP Consumer Loans Bank Mandiri, Dessy Wahyuni, menyatakan bahwa pencapaian ini diiringi dengan kualitas kredit yang terjaga optimal, mendukung rencana pemerintah dalam menambah kuota FLPP untuk 34.000 unit rumah di tahun mendatang.

“Sebagai agen perubahan dan mitra pemerintah, kami menyambut baik dan mendukung rencana pemerintah untuk menambah kuota FLPP 2024 sebanyak 34.000 unit. Kami menilai, sektor properti berpotensi memiliki multiplier effect dalam memacu pertumbuhan perekonomian nasional,” ujar Desy dalam keterangan tertulis pada Jumat (27/9).

Bank Mandiri, yang dikenal dengan kode emiten BMRI, melihat permintaan pasar untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya.

Menyikapi tren ini, bank berlogo pita emas ini telah merancang berbagai strategi dan menjalin kolaborasi untuk memperlancar penyaluran pembiayaan properti.

Peningkatan penyaluran KPR FLPP ini akan difokuskan pada penguatan pasokan perumahan, serta memperluas permintaan dari segmen yang lebih beragam. Bank Mandiri tidak hanya akan menyasar segmen pegawai dengan penghasilan tetap (Fixed Income), namun juga mengembangkan tawaran untuk segmen Non-Fixed Income, yang memiliki potensi besar untuk dioptimalkan. Dengan langkah ini, Bank Mandiri berkomitmen untuk membantu lebih banyak masyarakat memiliki rumah yang layak dan terjangkau.

“Hal ini tentunya sesuai juga dengan visi Bank Mandiri yang berkomitmen menghadirkan solusi bisnis terintegrasi yang dapat melayani kebutuhan keuangan di setiap fase lapisan masyarakat,” papar Dessy.

Bersama dengan BP TAPERA sebagai koordinator program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Bank Mandiri optimis bahwa penyaluran FLPP pada tahun 2024 akan berjalan lancar dan berkelanjutan hingga tahun 2025.

Komitmen ini merupakan bagian dari upaya bank untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap kepemilikan rumah.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Bank Mandiri memanfaatkan teknologi digital sebagai alat pemasaran KPR. Salah satu inovasi yang diperkenalkan adalah fitur Livin’ KPR yang tersedia di Super Apps Livin’ by Mandiri.

Fitur ini dirancang agar lebih adaptif dan solutif, memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi KPR. Dengan pendekatan ini, Bank Mandiri berharap dapat menghadirkan pengalaman yang lebih sederhana dan efektif bagi nasabah dalam mewujudkan impian memiliki rumah.

“Hal ini tentunya sesuai dengan keinginan Bank Mandiri yang bertujuan menjadi top of mind atas segala solusi layanan perbankan di seluruh lapisan masyarakat. Selain itu Bank Mandiri juga bertujuan akan menjadi urban everyday banking yang dapat melayani kebutuhan keuangan dan menghadirkan solusi bisnis yang terintegrasi,” jelasnya.

Hingga Agustus 2024, Bank Mandiri berhasil menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan total nilai mencapai Rp 64,2 triliun, menunjukkan pertumbuhan yang signifikan sebesar 16,4% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yang tercatat sebesar Rp 55,1 triliun.

Pencapaian ini mencerminkan komitmen Bank Mandiri dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat, terutama bagi kalangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26, Bank Mandiri juga meluncurkan program KPR Sejahtera Non-FLPP. Program ini dirancang untuk mendukung penyaluran perumahan di segmen MBR dengan menawarkan suku bunga yang terjangkau, yaitu mulai dari 7,50% dengan jangka waktu fix selama 10 tahun.

Sebagai bagian dari perayaan HUT, nasabah juga dapat menikmati biaya provisi spesial sebesar 0,26% dan biaya administrasi yang hanya 0,026%. Dengan inisiatif ini, Bank Mandiri berharap dapat lebih banyak membantu masyarakat dalam mewujudkan impian memiliki rumah yang layak.

IDXChannel - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) telah menyalurkan 3.534 unit Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga akhir Agustus 2024. Angka itu tumbuh 75 persen secara year on year (yoy).

"Dengan pencapaian tersebut, kualitas kredit perseroan tetap terjaga optimal," ujar SVP Consumer Loans Bank Mandiri Dessy Wahyuni dalam keterangan tertulis pada Jumat (27/9/2024).

Sebagai agen perubahan dan mitra pemerintah, Bank Mandiri menyambut baik dan mendukung rencana pemerintah untuk menambah kuota FLPP 2024 sebanyak 34 ribu unit. "Kami menilai, sektor properti berpotensi memiliki multiplier effect dalam memacu pertumbuhan perekonomian nasional," ujarnya.

Dia menegaskan, Bank Mandiri terus memperkuat komitmennya dalam mendukung pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat melalui penyaluran KPR, baik untuk segmen subsidi maupun non-subsidi.

Khusus untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Bank Mandiri juga berperan aktif dalam menyalurkan KPR dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), sebagai upaya membantu akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau.

"Kami menilai permintaan pasar KPR FLPP terus bertumbuh setiap tahunnya. Oleh sebab itu, perseroan telah menyiapkan serangkaian strategi dan kolaborasi untuk mendorong penyaluran pembiayaan properti ini," katanya.

Selain itu, jelas Dessy, peningkatan penyaluran KPR FLPP akan terus berlanjut dengan fokus untuk memperkuat supply perumahan. Juga memperluas demand yang tidak hanya pada segmen Fix Income (Pegawai) namun juga pada segmen Non-Fix Income, yang memiliki potensi masih sangat besar.

“Hal ini tentunya sesuai juga dengan visi Bank Mandiri yang berkomitmen menghadirkan solusi bisnis terintegrasi yang dapat melayani kebutuhan keuangan di setiap fase lapisan masyarakat,” ujar Dessy.

Bersama dengan BP TAPERA sebagai koordinator program FLPP, Bank Mandiri berharap penyaluran FLPP di 2024 dapat berjalan dengan baik dan tercipta penyaluran yang berkelanjutan sampai dengan 2025 mendatang.

Dalam mewujudkan hal ini, Bank Mandiri turut memanfaatkan platform digital untuk memasarkan KPR dan menghadirkan inovasi transaksi yang Adaptif dan Solutif bagi masyarakat melalui fitur Livin’ KPR di Super Apps Livin’ by Mandiri.

“Hal ini tentunya sesuai dengan keinginan Bank Mandiri yang bertujuan menjadi top of mind atas segala solusi layanan perbankan di seluruh lapisan masyarakat. Selain itu Bank Mandiri juga bertujuan akan menjadi urban everyday banking yang dapat melayani kebutuhan keuangan dan menghadirkan solusi bisnis yang terintegrasi,” ujar dia.

Adapun hingga Agustus 2024, Bank Mandiri telah menyalurkan KPR senilai Rp64,2 triliun. Nilai tersebut tumbuh 16,4 persen yoy dari posisi Agustus 2023 sebesar Rp55,1 triliun.

Tak hanya itu, menyambut HUT ke-26, Bank Mandiri juga menyiapkan program KPR Sejahtera Non-FLPP untuk tetap mendukung penyaluran perumahan segmen MBR dengan suku bunga dan biaya kredit yang terjangkau dengan suku bunga mulai 7,50 persen fix 10 Tahun.

Sedangkan untuk KPR, nasabah bisa menikmati biaya provisi spesial HUT menjadi 0,26 persen dan biaya Admin spesial HUT 0,026 persen.

(Dhera Arizona)

Bank DKI dan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) menjalin kerja sama bipartit. Kolaborasi ini fokus untuk memanfaatkan porsi dana pendamping sebesar 25 persen dari pembiayaan perumahan melalui Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Melalui kerja sama ini Bank DKI akan memanfaatkan pembiayaan atas dana pendamping porsi 25 persen yang diberikan PT SMF guna memperkuat pendanaan jangka panjang. Yang mana, untuk porsi 75 persen pembiayaan FLPP disediakan BP Tapera. Hal ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap perumahan yang layak dan terjangkau.

FLPP merupakan program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk menyediakan akses pembiayaan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Melalui FLPP, pemerintah memberikan subsidi bunga dan fasilitas pendanaan yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan rumah layak dengan angsuran yang lebih ringan.

Program tersebut melibatkan berbagai lembaga, termasuk bank dan institusi keuangan, untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan dan diharapkan semakin banyak masyarakat yang dapat memiliki hunian yang layak dan terjangkau.

Direktur Ritel & Syariah Bank DKI Henky Oktavianus mengatakan, kemitraan ini merupakan langkah strategis dalam memberikan kontribusi memperluas akses keuangan yang inklusif khususnya dalam hal memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk kepemilikan hunian.

“Dengan pemanfaatan dana pendamping, Bank DKI optimis dapat meningkatkan kapasitas pembiayaan dan memberikan solusi pembiayaan perumahan yang lebih baik,” tutur Henky melalui keterangan tertulis, Selasa (24/9).

Ia menegaskan, kerja sama ini juga menjadi komitmen Bank DKI dalam mendukung program pemerintah untuk menekan angka ‘backlog’ atau kebutuhan terhadap rumah melalui program subsidi FLPP. Perseroan berharap dapat berkontribusi untuk turut menyediakan kemudahan akses terhadap produk pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) maupun masyarakat secara umum.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI Arie Rinaldi mengimbuhkan, selain membangun skema kemitraan bersama stakeholder dalam bidang pembiayaan perumahan, Bank DKI juga berupaya memperluas akses pembiayaan perumahan.

Hal tersebut diwujudkan, misalnya dengan menyederhanakan proses KPR dengan mengoptimalkan proses analisis untuk mempercepat proses persetujuan. “Selain itu juga dengan memastikan informasi produk dan layanan tersedia jelas dan lengkap,” ujar Arie.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat hingga periode Agustus 2024 pemerintah telah menyalurkan sebanyak 119.100 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menjelaskan bahwa total nilai yang digelontorkan untuk merealisasikan penyaluran rumah murah tersebut mencapai Rp14,69 triliun.

“Terhitung per Agustus 2024 BP Tapera telah menyalurkan sebanyak 119.100 unit rumah bagi MBR senilai Rp14,699 triliun,” kata Heru dalam keterangan resmi, dikutip Senin (23/9/2024).

Heru menjelaskan, penyaluran rumah bagi MBR sebanyak 119.100 unit terdiri dari 115.065 unit rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) senilai Rp14,02 triliun.

Sementara sisanya yakni sebanyak 4.035 unit rumah disalurkan lewat pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) senilai Rp671,45 miliar.

Adapun, penyaluran FLPP tahun 2024 telah tersebar di 33 provinsi di 387 kabupaten/kota. Terdiri dari 9.830 perumahan yang dibangun oleh 6.635 pengembang yang telah bekerja sama dengan 37 bank penyalur.

Heru menegaskan, saat ini pihaknya tengah berupaya mencapai target penyaluran FLPP sepanjang 2024 sebagaimana diamanahkan pemerintah.

Seiring dengan hal itu, Komisioner BP Tapera menghimbau kepada Bank Himbara agar dapat memperhatikan kualitas penyaluran kredit rumah, agar kiranya sesuai dengan aturan dan ketentuan pemerintah.

Di sisi lain, pemerintah juga telah menambah anggaran senilai Rp4,3 triliun untuk pengadaan 34.000 kuota penyaluran FLPP 2024 hingga menjadi 200.000 unit.

Semulanya, total alokasi anggaran FLPP dianggarkan sebanyak 166.000 unit senilai Rp13,72 triliun. Dengan demikian, total anggaran yang diguyur pemerintah untuk menalangi biaya kuota rumah subsidi tahun ini sebesar Rp18 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian keuangan (Kemenkeu), Isa Rachmatarwata enggan menjawab mengenai kelanjutan nasib kuota rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2024 yang diusulkan naik menjadi 220.000 unit.

Saat dikonfirmasi, Isa tidak memberikan keterangan pasti. Dia mengaku bahwa saat ini dirinya tengah fokus melakukan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

“Ini kan [Nota Keuangan] ngomongin RAPBN 2025, ya [fokus] 2025 ini,” kata Isa saat ditanyai mengenai nasib usulan kenaikan kuota FLPP 2024, di Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah, menjelaskan hingga saat ini pihaknya masih belum menerima jawaban usulan penambahan kuota FLPP dari Kementerian Keuangan.

Akan tetapi, dia mengaku maklum, karena realisasi penambahan kuota FLPP pada tahun ini perlu mempertimbangkan ruang fiskal yang ada.

"Ya kita lihat penerimaan negara juga ruang fiskal yang memungkinkan," kata Zainal.

Adapun, Ketua Umum DPP Realestate Indonesia (REI), Joko Suranto, menyatakan bahwa posisi kuota FLPP rumah subsidi diperkirakan bakal habis pada September 2024. Pasalnya, hingga Juni 2024 , serapan kuota FLPP telah mencapai lebih dari 79.000 atau mencapai 48% dari total kuota tersedia sebanyak 166.000.

Sejalan dengan hal itu Joko menegaskan, kejelasan pemberian penambahan KPR FLPP seakan menjadi pertaruhan akhir di ujung pemerintahan Jokowi. Di mana, pemerintah perlu membuktikan bahwa kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas para penyelenggara negara.

“Bayangkan kalau untuk sekarang, dengan 200.000 atau 165.000 [unit kuota FLPP] atau berkurang dari tahun lalu, berarti itu message [pesan] yang kurang bagus terhadap kepastian kebijakan, lebih-lebih berarti tidak ada keberpihakan,” imbuhnya.

Apabila penambahan kuota FLPP itu tak direalisasikan pemerintah, Joko menyebut hal itu bakal menimbulkan ketidakpastian di pasar properti dalam negeri.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengelola Tabungan Perumahan (BP Tapera) mengungkap telah menyalurkan pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebesar Rp142,11 triliun sejak 2010 hingga 31 Juli 2024.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menjelaskan kucuran dana tersebut diberikan untuk menyalurkan pembiayaan perumahan sebanyak 1.522.035 unit rumah. Perinciannya, sebanyak 140,016 triliun atau sebanyak 1.508.298 unit merupakan berasal dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Sementara itu, sisanya yakni sebanyak Rp2,10 triliun atau sebanyak 13.737 unit rumah disalurkan lewat pembiayaan Tapera sejak periode 2021 sampai dengan 31 Juli 2024 yang tersebar di seluruh Indonesia.

Menjaga kinerja tersebut, BP Tapera berkomitmen untuk meningkatkan akselerasi pemenuhan perumahan yang layak dan terjangkau khususnya untuk MBR.

“Tantangan utama dalam pembiayaan perumahan adalah pemenuhan backlog kepenghunian yang sudah mencapai 6,9 juta rumah tangga, sumber pembiayaan KPR yang belum kompetitif, ketimpangan akses dan daya beli masyarakat, serta transisi demografi keperkotaan,” ujar Heru dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (15/8/2024).

Lebih lanjut, BP Tapera mencatat dari data backlog kepemilikan per desil, sebanyak 83% di antaranya merupakan MBR. Sedangkan pada Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran (TA) 2024, kontribusi program FLPP diharapkan mampu mengatasi backlog kepemilikan rumah MBR mencapai 1,3%.

Adapun, kontribusi program FLPP sejak 2010 hingga 2024 terhadap backlog rumah MBR diperkirakan telah mencapai 7,5%.

Sejalan dengan hal itu, BP Tapera berkomitmen hadir untuk meningkatkan ketersediaan dana dan prioritisasi penyaluran sehingga mencukupi dan lebih tepat sasaran, menyediakan pembiayaan yang terjangkau sesuai dengan kemampuan, meningkatkan bankability peserta informal dengan tabungan beserta profiling demand dan risikonya.

“Serta untuk mengelola dana jangka panjang berbasis tabungan yang diharapkan dapat menggantikan peran APBN serta mengatasi masalah funding mismatch pembiayaan perumahan,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), masih belum dapat memastikan kelanjutan rencana penambahan kuota rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang diproyeksi habis dalam kurun 2 bulan ke depan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah, menjelaskan hingga saat ini pihaknya masih belum menerima jawaban usulan penambahan kuota FLPP dari Kementerian Keuangan.

Akan tetapi, dia mengaku maklum, karena realisasi penambahan kuota FLPP pada tahun ini perlu mempertimbangkan ruang fiskal yang ada.

"Ya kita lihat penerimaan negara juga ruang fiskal yang memungkinkan," kata Zainal saat ditemui di Perumahan Pesona Kahuripan, Rabu (31/7/2024).

Dia menjelaskan, Kementerian PUPR telah telah mengajukan penambahan kuota FLPP dapat mencapai 229.000 unit atau sama seperti tahun sebelumnya.

"Tahun lalu kita sudah mencapai 229.000 unit, nanti kita cek kira-kira masih punya cukup ruang [atau tidak]. Tapi pada dasarnya kita kan ingin bukan hanya sama [dengan kuota tahun lalu] kalau bisa lebih banyak lagi. Nanti kita diskusi lagi," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Realestate Indonesia (REI), Joko Suranto, menyatakan bahwa posisi kuota FLPP diperkirakan bakal habis pada September 2024.

Joko menegaskan, kejelasan pemberian penambahan KPR FLPP seakan menjadi pertaruhan akhir di ujung pemerintahan Jokowi. Di mana, pemerintah perlu membuktikan bahwa kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas para penyelenggara negara.

“Bayangkan kalau untuk sekarang, dengan 200.000 atau 165.000 [unit kuota FLPP] atau berkurang dari tahun lalu, berarti itu message [pesan] yang kurang bagus terhadap kepastian kebijakan, lebih-lebih berarti tidak ada keberpihakan,” pungkasnya.

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat memproyeksikan kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP akan habis pada September 2024. Kuota KPR FLPP pada tahun ini ditetapkan sebanyak 166 ribu unit, lebih rendah 27,51% dibandingkan tahun sebelumnya.

Kepala Divisi Penyaluran Pembiayaan BP Tapera Alfian Arief mencatat, akad penyaluran FLPP hingga bulan ini telah menembus 151.000 unit atau 90,96%. Lebih dari 90% dana FLPP kini telah ada di bank penyalur FLPP.

"Dana FLPP yang sudah cair ada sebanyak 101.865 unit rumah. Oleh karena itu, kami predikis dana FLPP akan habis pada September 2024," kata Alfian kepada Katadata.co.id, Rabu (31/7).

Alfian menyampaikan, realisasi dana FLPP yang sampai di tangan masyarakat baru mencapai 61,36% dari total kuota. Walau demikian, ia memperkirakan seluruh dana FLPP dapat tersalurkan ke masyarakat pada akhir kuartal ketiga tahun ini lantaran realisasi FLPP mencapai 18.000 unit per bulan.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho sebelumnya mengingatkan pada bank penyalur bahwa pembiayaan FLPP hanya ditujukan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Oleh karena itu, Heru mengatakan bank penyalur FLPP harus melakukan verifikasi data agar tepat sasaran.

"BP Tapera mengimbau seluruh bank penyalur pembiayaan Tapera dan FLPP untuk ekstra selektif dalam bekerjasama dengan pengembang," kata Heru dalam keterangan resmi, Rabu (24/7).

Heru mengatakan, akses pembiayaan tapera dan FLPP hanya dilakukan saat rumah sudah selesai dibangun. Selain itu, lokasi rumah harus berada di wilayah yang aman dari bencana.

Ia mendata, bank penyalur dengan performa tertinggi adalah PT Bank Tabungan Negara Tbk atau BTN yang menyalurkan FLPP untuk 54.312 unit rumah pada kuartal kedua tahun ini. Capaian tersebut diikuti BTN Syariah sebanyak 21.215 unit rumah dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk sebanyak 8.051 unit rumah.

Heru sebelumnya mengaku sedang mencari skema pendanaan Tapera yang tepat. Namun, ia menekankan pemerintah sebagai negara turut berkontribusi melalui Tapera dengan mengucurkan dana FLPP.

"Berbagai skema pendanaan Tapera sedang kami kembangkan, baik nantinya menggunakan tabungan, FLPP, atau dana perbankan," kata Heru kepada Katadata.co.id, Kamis (6/6).

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mencatat premi lini usaha properti pada Januari-Maret 2024 meningkat 51% menjadi Rp9,59 triliun dari periode yang sama 2023 sebesar Rp6,3 triliun.

Ketua AAUI Budi Herawan mengatakan premi yang besar itu lebih disebabkan karena penarikan premi dari rentang waktu setahun sebelumnya, bukan karena pembangunan properti baru seperti dari hunian tempat tinggal.

"Enggak terlalu signifikan [properti baru termasuk hunian]. Tarifnya juga gak terlalu besar. Itu masuk di kategori kalau untuk individual hunian masuk di small medium enterprise. Tapi kalau gedung itu, gak terlalu besar juga," kata Budi kepada Bisnis, Senin (29/07/2024).

Adapun saat ini pemerintah punya program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk KPR rumah subsidi. Sebagai ketentuan KPR FLPP, suku bunga flat 5% yang ditetapkan tersebut sudah termasuk premi asuransi jiwa, asuransi kebakaran dan asuransi kredit.

Hingga 13 Juni 2024, KPR FLPP telah disalurkan kepada 80.950 unit, atau 48,77% dari yang ditargetkan pemerintah 166.000 unit rumah di 2024 ini.

Budi menjelaskan program rumah subsidi pemerintah tersebut belum bisa dipastikan signifikan mendongkrak penerimaan premi asuransi properti karena di dalamnya juga termasuk asuransi jiwa dan asuransi kredit.

"Kalau dari propertinya sendiri seperti yang saya sebutkan tadi gak terlalu besar, walaupun jumlahnya cukup signifikan," jelasnya.

AAUI mencatat pada 2023 premi dicatat dari lini usaha properti hanya tumbuh 1% dari Rp26,23 triliun pada 2022 menjadi Rp26,48 triliun di 2023. Namun secara pangsa pasar premi dicatat, lini usaha properti nomor satu mengungguli asuransi kredit dan asuransi kendaraan bermotor.

Pada semester II/2024, Budi berharap terjadi pertumbuhan premi asuransi properti seperti capaian di 2023. Menurutnya, industri asuransi umum harus mencari pasar baru yang bisa menjadi potensi pendapatan premi asuransi.

"Karena 'kue-kuenya' masih terbatas belum ada kue baru. Harapannya yang pasti kalau kapasitas reasuransinya kembali normal paling tidak bisa mendongkrak. Sekarang juga kan banyak terindikasi self insurer karena tidak terpenuhinya kapasitas reasuransi yang cukup," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Pengembang rumah subsidi tengah cemas menanti keputusan pemerintah terkait dengan usulan penambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rumah subsidi. Pasalnya, sang Bendahara Negara yakni Sri Mulyani Indrawati masih tak bergeming merespons usulan tersebut.

Asal tahu saja, kuota rumah bersubsidi yang dialokasikan pemerintah sepanjang 2024 sebesar 166.000 unit, sedangkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat hingga 13 Juni 2024 serapannya telah mencapai 80.950 unit.