REPUBLIKA.CO.ID, BADUNG -- Guru Besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) Sudarsono Soedomo menilai program tumpang sari lahan sawit dengan tanaman pangan yang diinisiasi oleh Kementerian Pertanian (Kementan) bisa melindungi lingkungan dari deforestasi. Program ini juga dapat meningkatkan produktivitas.

Tumpang sari bertujuan agar lahan tetap menghasilkan sementara tanaman sawit masih dalam proses replanting. "Soal lingkungannya bisa jadi selesai. Sawitnya tumbuh lebih produktif, tidak membuka lahan baru," ujar dia ditemui dalam acara Indonesia Palm Oil Conference di Badung, Bali, Jumat (8/11/2024).

Dirinya menilai program ini bakal menjadi beleid yang efektif dalam melindungi hutan Indonesia dari deforestasi, sambil meningkatkan produktivitas sawit, serta memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat sesuai dengan Astacita Presiden Prabowo. "Menolong lingkungan dalam pengertian lebih produktif, enggak membuka lahan baru," katanya

Meski demikian, Sudarsono mengatakan pemerintah perlu memperhatikan program tersebut agar tidak membebani para pengusaha sawit di Tanah Air, mengingat biaya produksi untuk melakukan tumpang sari tanaman pangan cukup tinggi. Selain itu, ia ingin pemerintah memastikan penyerapan tanaman pangan hasil panen dari lahan sawit tersebut bisa dimanfaatkan secara optimal.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono meminta kepada para pengusaha sawit untuk turut memproduksi tanaman pangan seperti padi, jagung, dan kedelai di lahan sawit yang dimiliki dengan sistem tumpang sari guna membantu mewujudkan program swasembada pangan.

Wamentan dalam perhelatan Indonesia Palm Oil Conference (IPOC 2024) and 2025 Price Outlook di Bali, Kamis (7/11) menyatakan sistem tersebut bisa dilakukan saat lahan sawit yang dimiliki para pengusaha sedang dilakukan peremajaan, sehingga sambil menunggu pohon tersebut berproduksi, bisa dilakukan penanaman tanaman pangan.

Selanjutnya, menurut dia, potensi penambahan produksi pangan tersebut bisa diwujudkan mengingat Indonesia memiliki lahan sawit sebesar 17 juta hektare, sementara lahan baku sawah yakni hanya 7,4 juta hektare.

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) memproyeksi adanya penurunan produksi minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) Indonesia pada kuartal I/2025. Alhasil, harga CPO diprediksi akan meningkat.

Sekretaris Jenderal Gapki M. Hadi Sugeng menyampaikan bahwa penurunan produksi CPO dipicu oleh momentum hari libur, seperti Tahun Baru 2025 hingga hari raya Idulfitri. Imbasnya, konsumsi minyak kelapa sawit dan turunannya akan melonjak.

"Kami prediksi kuartal I dan II [2025], khususnya di kuartal I produksi akan menurun, siklusnya tiap tahun rata-rata setelah kuartal IV, di kuartal I [2025] itu akan turun, sehingga permintaan akan cukup banyak," kata Hadi di Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Alhasil, Gapki memprediksi harga CPO mampu tembus di kisaran 3.700—4.500 ringgit.

"Mudah-mudahan di tahun depan kita bisa di angka 4.000-an ringgit sampai Juli 2025," ujarnya.

Lebih lanjut, Hadi menjelaskan bahwa produksi CPO dan Crude Palm Kernel Oil (CPKO) Indonesia diperkirakan tidak akan naik dua digit, melainkan turun 5% hingga akhir tahun ini. Adapun, terhitung Januari—September 2024, produksi CPO dan CPKO masih terkoreksi 5%.

Padahal, tahun lalu CPO dan CPKO mampu mencapai 54 juta ton. Namun, di tahun ini diperkirakan hanya sekitar 51 juta ton untuk CPO dan CPKO.

"Ini tidak lain ada dampak dari El Niño tahun 2023 yang masih kita rasakan di tahun ini. Mudah-mudahan di tahun depan, produksi akan kembali seperti tahun 2022 atau 2023 ke angka 54 juta—55 juta ton," harapnya.

Pada tahun depan, Gapki meramal produksi CPO akan sulit mencetak angka dua digit, meski diyakini komoditas ini masih akan tumbuh lantaran efek El Niño yang sudah berakhir di tahun ini.

"Dan tahun depan semestinya dengan curah hujan yang cukup bagus paling tidak produktivas kembali ke 2023 sekitar 55 juta ton," tuturnya.

Dari sisi harga, Hadi juga menyampaikan bahwa sejak Januari—September 2023, harga CPO tembus Rp11.100 per kilogram. Sementara di tahun ini sudah mencapai sekitar Rp12.490 per kilogram, atau naik 12%.

"Tahun depan kita juga berharap masih ada harga yang cukup karena ada biodiesel yang akan menyerap supply CPO, diharapkan CPO tetap stabil," terangnya.

Tantangan Industri Sawit

Berdasarkan catatan Gapki, sepanjang 2024, kelapa sawit tetap menjadi kunci dalam pasar minyak nabati global dan juga sebagai minyak nabati dengan produksi terbesar di dunia. Gapki melihat bahwa kelapa sawit memainkan peran yang sangat vital dari berbagai sektor.

Ketua Panitia Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2024 Mona Surya mengatakan bahwa sekitar 60% dari total produksi minyak kelapa sawit Indonesia ditujukan untuk pasar ekspor dan telah mencakup lebih dari 160 negara.

Kendati demikian, Mona mengungkap bahwa terdapat sejumlah tantangan di industri kelapa sawit, terutama di dalam negeri terkait isu produksi dan produktivitas kelapa sawit.

"Terutama pada pertanian swasta yang membutuhkan replanting segera dan progres daripada percepatan replanting itu masih sangat-sangat lambat, sehingga itu harus dipercepat untuk bisa meningkatkan produktivitas Indonesia," ujarnya.

Sementara itu, Mona menyebut juga ada tantangan dari luar negeri yang dihadapi komoditas minyak kelapa sawit, mulai dari keseimbangan antara pasokan dan permintaan minyak nabati lainnya, hingga faktor geopolitik di Eropa dan Timur Tengah.

Mona juga menyinggung kebijakan dari Uni Eropa, yakni kebijakan produk bebas deforestrasi atau The European Union on Deforestation-free Regulation (EUDR) yang berisiko menjadi hambatan rantai internasional.

“Pasalnya, kebijakan ini berpotensi memberikan dampak signifikan bagi petani sawit, terutama seperti Indonesia,” jelasnya.

Untuk itu, Gapki kembali menggelar Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2024 pada 6-8 November 2024, dengan tema yang diusung Seizing Opportunities Amidst Global Uncertainty di The Westin Resort Nusa Dua, Bali.

Mona menjelaskan bahwa konferensi ini menjadi forum yang sangat strategis di dalam membahas berbagai peluang di tengah ketidakpastian global. Serta, adanya transaksi bisnis di dalam konferensi ini.

"Jadi acara ini memang acara yang sangat-sangat ditunggu oleh pemangku kelapa sawit dan juga seluruh sektor yang berkaitan dengan industri kelapa sawit," ungkapnya.

Di samping itu, konferensi ini juga akan memberikan analisis mendalam mengenai situasi pasar minyak global yang berfokus pada perkembangan dan dinamika terkini yang mempengaruhi industri minyak sawit.

"Berbagai kebijakan minyak sawit Indonesia, perspektif pasar dari negara-negara impor, serta analisis top pasokan dan pemerintahan minyak sawit ini akan menjadi topik pembahasan utama," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto berencana menangkap pengusaha yang memiliki lahan sawit bodong atau tak terdaftar.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam acara Kompas 100 CEO Forum Ke-15 yang disiarkan secara daring dikutip, Minggu (13/10/2024).

Mulanya, Luhut bercerita Satuan Tugas (Satgas) Sawit bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mengaudit data terkait lahan sawit bodong. Dia menyebut, dari audit itu ditemukan lebih dari 3 juta hektare lahan sawit masih tak terdaftar.

Data tersebut pun diterima oleh Prabowo. Kemudian, sang presiden terpilih itu ingin menangkap saja para pengusaha yang terlibat.

"Kemarin baru diumumkan 3,1 juta hektare [lahan sawit] tak register. Beliau [Prabowo] bilang 'Bang kita tangkap saja'. 'Tenang Mr President' kata saya, 'Biar Bapak dilantik nanti terserah dan kita siapkan data yang benar'," jelas Luhut.

Luhut pun mengatakan bahwa Prabowo memiliki semangat untuk menindak penyelewengan. Bahkan, Luhut berseloroh semangat Prabowo itu harus sedikit direm.

"Jadi saya lihat spirit dari presiden terpilih itu kencang. Gasnya itu kencang, malah mungkin perlu di rem-rem sedikit," tuturnya.

Lebih lanjut, Luhut menuturkan, saat ini apa yang sudah dikerjakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah baik. Oleh karena itu, Prabowo pun bakal melanjutkannya, termasuk menyelesaikan permasalahan industri sawit.

"Landasan bagus, sekarang diteruskan Pak Prabowo dengan speed lebih kencang lagi, dengan speed untuk menyelesaikan masalah-masalah ketidakberesan dalam pemerintah," katanya.

Fenomena tumpang tindih lahan kawasan hutan dan perkebunan sawit merupakan isu yang sangat kompleks dan belum terselesaikan di Indonesia. Untuk itu, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Indonesia seiring dengan perbaikan tata kelola industri sawit itu sendiri.

Pada Juni 2023 lalu, pemerintah membentuk Satgas Sawit sebagai upaya penyelesaian konflik ini melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pasal 110 A dan 110 B.

Dalam aturan tersebut mengatur agar penyelesaian lahan sawit ilegal ini dilakukan selama 3 tahun sejak UU Cipta Kerja disahkan.

Adapun, temuan BPKP saat itu menyatakan terdapat 16,8 juta hektare lahan perkebunan sawit di Indonesia. Seluas 3,3 juta hektare di antaranya merupakan lahan ilegal yang berdiri di kawasan hutan.

Selaku ketua Satgas Sawit, Luhut mengungkapkan pihaknya berfokus pada pembenahan tata kelola dan pemaksimalan pemasukan negara pada industri yang telah menjadi penyumbang devisa terbesar di luar sektor minyak dan gas (migas).

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, langkah audit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bisa digunakan untuk mengetahui permasalahan di suatu kementerian. Hal itu berdasarkan pengalamannya sebagai menteri.

Ia lantas bercerita, ada satu kementerian tidak punya memiliki data lahan sawit. Namun, kemudian diketahui 3,1 juta lahan sawit tidak terdaftar.

"Misalnya ada satu satu kementerian data kelapa sawit dia nggak punya berapa juta hektar, kita punya, bagaimana kita bisa mendapatkan sumber yang bagus. Kemarin baru diumumkan 3,1 juta ha tidak register," katanya dalam diskusi Melaju Menuju Indonesia Emas, Jumat (11/10/2024).

Hal itu pun direspons presiden terpilih Prabowo Subianto. Prabowo berniat menangkap tapi ditenangkan Luhut.

"Beliau bilang 'Bang kita tangkap aja'. Tenang Mr President saya bilang, biar bapak dilantik nanti terserah dan kita siapkan data yang benar," ungkapnya.

Luhut lantas mengatakan, spirit dari presiden terpilih gasnya kencang. Menurutnya, perlu direm-rem sedikit.

"Jadi saya lihat spirit daripada presiden terpilih itu kencang, gasnya itu kencang malah mungkin perlu direm-rem sedikit," katanya.

(acd/das)

Bisnis.com, PEKANBARU — Sektor perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau saat ini menghadapi tantangan yaitu turunnya produktivitas dibandingkan periode tahun-tahun sebelumnya.

Kepala Bank Indonesia Riau menyebutkan hal ini disebabkan akibat banyaknya tanaman kelapa sawit yang sudah berusia tua atau di atas 25 tahun.

"Sekitar 60% dari lahan sawit di Riau dikelola oleh perkebunan rakyat, di mana banyak pohon sawit sudah memasuki usia tua. Selain itu, pemupukan yang kurang optimal turut mempengaruhi penurunan produktivitas," ungkapnya Kamis (10/10/2024).

Data BPS mencatat secara kumulatif nilai ekspor Riau periode Januari—Agustus 2024 sebesar US$11,43 miliar atau mengalami penurunan sebesar 8,50% dibanding periode yang sama tahun 2023.

Demikian juga ekspor nonmigas yang didominasi CPO nilainya sebesar US$10,30 miliar, mengalami penurunan sebesar 10,31% dibandingkan periode yang sama Tahun 2023.

Sementara itu pelemahan kinerja perekonomian tidak hanya sektor sawit, dimana sektor migas di Riau juga mengalami penurunan produksi sebesar 8%—12% per tahun akibat penurunan alamiah pada sumur-sumur migas.

Kondisi ini menyebabkan sektor pertambangan di Riau mengalami kontraksi yang cukup signifikan, sehingga menjadi tantangan besar bagi perekonomian daerah.

Meskipun menghadapi tantangan tersebut, Bank Indonesia tetap optimistis bahwa ekonomi Riau dapat tumbuh positif pada 2024.

"Kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi Riau tahun 2024 akan berada di kisaran 3,3% hingga 4,1%, meskipun sedikit melandai dibandingkan tahun 2023. Kami juga optimis inflasi akan terjaga dalam rentang 2,5%±1%," kata Panji.

Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Riau yang berkelanjutan.

Selain itu, BI bersama Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia sedang melakukan kajian mengenai dampak pengembangan industri pulp dan kertas terhadap ekonomi Riau.

"Kami berharap hasil kajian ini dapat memberikan masukan bagi pemangku kebijakan dalam merumuskan strategi pembangunan yang efektif dan berkelanjutan," pungkasnya.

JAKARTA - Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Sabarudin buka-bukaan terkait maraknya konflik antara pengusaha perkebunan sawit dengan masyarakat sekitar. Menurutnya, kemunculan masalah tersebut disebabkan oleh sejumlah faktor.

Sabarudin mengungkapkan, meskipun telah ada kebijakan yang mewajibkan pengusaha perkebunan sawit untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat, namun rupanya belum cukup efektif untuk menangani konflik.

Kewajiban perusahaan untuk memberikan fasilitas pembangunan kebun masyarakat minimal 20% dari total area kebun yang diusahakan oleh perusahaan pada kenyataannya justru kerap melahirkan persoalan baru dalam pelaksanaannya.

Sabarudin menyebut ini terjadi akibat kurangnya transparansi serta kurangnya keseriusan upaya dalam pengelolaan sawit yang mana pada akhirnya implementasi kebijakan tersebut tidak kunjung terealisasi, sehingga kemudian banyak masyarakat yang berada di sekitar perkebunan sawit milik perusahaan besar merasa dirugikan.

"Persoalan ini muncul tidak hanya pada tataran implementasi tapi juga tataran aturan atau regulasi yang cenderung tidak mengantisipasi munculnya sengketa maupun konflik di dalam kerjasama tersebut. Persoalan tidak sebatas itu saja, tetapi tataran kebijakan juga memunculkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi masyarakat sekitar," kata Sabarudin Senin (12/8/2024).

"Hal ini terlihat dari perbedaan perspektif antara pelaku usaha dan juga perbedaan membentuk regulasi pemerintah yang menangani bidang perkebunan dan bidang pertanahan. Akibatnya tuntutan masyarakat terhadap realisasi pembangunan 20% tidak mencapai solusi yang jelas di tengah konflik yang terus merebak di berbagai daerah," lanjutnya.

Berangkat dari situasi tersebut, Sabarudin menyebut perlu adanya solusi atas konflik kemitraan usaha pembangunan kebun masyarakat yang perlu diprioritaskan oleh semua pihak.

Ia menilai perlu adanya perumusan rekomendasi kebijakan berupa resolusi konflik kemitraan usaha perkebunan kelapa sawit dan merumuskan panduan hukum dalam pelaksanaan pembangunan kebun masyarakat serta merumuskan inovasi hukum dalam kemitraan antara petani dengan pelaku usaha baik di hulu maupun di hilir.

"Cara ini kita harapkan bisa memberikan kontribusi dalam pengembangan perkebunan sawit nasional kita, termasuk pengembangan sawit berkelanjutan yang menjadi fokus pemerintah saat ini," pungkasnya.

IDXChannel - Sub Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo, manargetkan peremajaan 60.000 hektare (ha) sawit rakyat hingga 2026. Sejauh ini, peremajaan baru menyentuh 9.700 ha.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko Santosa, mengatakan perusahaan telah melakukan empat program kemitraan bersama petani sawit di Indonesia, yaitu pola single management, kemitraan swadaya atau offtaker, penyediaan bibit unggul bersertifikat kepada petani, hingga program pembinaan KUD.

“Sejak tahun 2019, kemitraan kami dengan petani plasma melalui pola single management, dimana perusahaan yang mengatur budidaya perkebunan sawit milik petani, mulai dari tanam ulang, pemeliharan, hingga proses panen angkut olah, telah terbukti mampu membawa produktivitas petani binaan kita di atas rata-rata standar nasional,” ujar Jatmiko melalui keterangan pers, Sabtu (10/8/2024).

Dalam peremajaan pola offtaker pada akhir Juni lalu, PalmCo menggelar tanam ulang pola tersebut di Langkat Sumatera Utara di atas lahan seluas 107 Ha.

Melalui pola offtaker, perusahaan ingin petani sawit non plasma bisa memperoleh perlakuan yang sama dengan petani plasma binaan PalmCo. Harapannya produktivitas petani seluruhnya bisa di atas standar nasional.

Pola offtaker memungkinkan petani sawit swadaya yang bergabung dalam suatu kelompok untuk menerima pengerjaan peremajaan sawit tua mereka.

Perusahaan juga mendampingi petani maupun kelembagaannya dalam budidaya sawit berkelanjutan dan memastikan TBS yang diproduksi diterima oleh pabrik-pabrik milik PalmCo dengan harga sesuai ketentuan.

(Febrina Ratna)

Bisnis.com, BALIKPAPAN –– Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik menyoroti rendahnya partisipasi anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Cabang Kaltim yang hanya mencakup kurang dari 50% dari total lahan kelapa sawit seluas 1,3 juta hektare di Bumi Mulawarman.

"Nah ini bicara secara kelembagaan mereka dapat apa di Gapki,” ujarnya, dikutip Senin (29/7/2024).

Pria yang juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini, menekankan bahwa Gapki sebagai wadah bagi para pengusaha penghasil minyak kelapa sawit harus mampu menjembatani urusan serta masalah para anggotanya.

“Eksistensi Gapki menjadi hal yang sangat penting bagi anggotanya, organisasinya, masyarakat dan Pemerintah,” tambahnya.

Akmal juga mengingatkan pengurus Gapki Kaltim untuk membangun soliditas kelembagaan dan kemitraan usaha agar terbangun sinergi yang baik.

Menurutnya, tantangan yang dihadapi terkait lahan dengan masyarakat, pelaku usaha lain seperti tambang batu bara, bahkan sesama perusahaan sawit, menuntut adanya kolaborasi untuk mencari solusi.

Secara kelembagaan, Akmal meminta pengurus Gapki untuk mengutamakan kepentingan bersama dan memberikan pelayanan optimal kepada anggota.

Sementara itu, Ketua Umum Gapki Pusat Eddy Martono menyebutkan bahwa dari total kebun sawit seluas 1,3 juta hektare di Kaltim, perusahaan sawit yang menjadi anggota Gapki hanya mencakup sekitar 406.000 hektare.

“Jadi jumlah anggotanya belum mencapai 50 persen,” sebutnya.

Eddy menegaskan Gapki selalu memposisikan diri sebagai organisasi mitra pemerintah dan senantiasa membangun koordinasi serta komunikasi dengan pemerintah terkait kebijakan dan kegiatan di masyarakat.

Kepada pengurus Gapki yang baru dilantik, Eddy berpesan agar segera menjalankan program kerja utama organisasi, seperti percepatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), jalur kemitraan, fasilitasi kebun rakyat 20%, serta advokasi kebun sawit dalam kawasan hutan.

Sebagai informasi, kepengurusan Cabang Gapki Kaltim periode 2024-2029 yang diketuai oleh Rachmat Perdana Angga.

Jakarta -

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan menggenjot inventarisasi kepemilikan sertifikat lahan perusahaan sawit dan Izin Usaha Perkebunan (IUP). Total sudah ada 537 daftar perusahaan kelapa sawit di seluruh Indonesia yang siap diinventarisasi.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, mengatakan pihaknya siap mengawal pendaftaran lahan perkebunan kelapa sawit di seluruh Indonesia.

"Saat ini telah ada sekitar 537 daftar perusahaan kelapa sawit di seluruh Indonesia yang siap diinventarisasi kepemilikan sertifikat lahannya oleh Kantor Pertanahan di masing-masing wilayah dan siap dikoordinasikan dengan Dinas Pertanian setempat terkait kepemilikan Izin Usaha Perkebunannya," ujar Suyus, dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (23/7/2024).

Suyus mengatakan, beberapa tahun belakangan sawit adalah salah satu isu yang menjadi fokus pemerintah, khususnya terkait masalah administrasi, keuangan, dan penyelesaian sengketa yang terjadi.

"Kalau data yang kita punya, pemerintah sudah mengeluarkan izin bagi sekitar 16 juta hektare sawit, meskipun memang yang sudah bersertifikat itu baru sekitar 7,9 atau 8 juta hektare dengan total 11 ribu bidang tanah," kata dia.

"Ini menjadi perhatian karena sawit merupakan penghasil produk terbanyak di Indonesia, di satu sisi memang konfliknya cukup tinggi di lapangan itu," sambungnya.

Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, R.B. Agus Widjayanto juga menyampaikan komitmennya mengawal pengelolaan administrasi terkait lahan sawit, terutama Hak Guna Usaha (HGU) dan sengketa pertanahan.

"Tugas kita mengawal program strategis nasional dan juga kegiatan-kegiatan pelayanan pertanahan lain. Kita juga mendengar aspirasi masyarakat yang disampaikan lewat Ombudsman dan survei KPK juga terhadap kita," kata Agus.

(shc/rrd)

KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan mengawal pendaftaran lahan perkebunan kelapa sawit di seluruh Indonesia.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, dalam Entry Meeting Kajian Sistemik Bersama Ombudsman RI pada Senin (22/7/2024), di Kantor Kementerian ATR/BPN Jakarta.

"Saat ini telah ada sekitar 537 daftar perusahaan kelapa sawit di seluruh Indonesia yang siap diinventarisasi kepemilikan sertifikat lahannya oleh Kantor Pertanahan di masing-masing wilayah dan siap dikoordinasikan dengan Dinas Pertanian setempat terkait kepemilikan Izin Usaha Perkebunannya," terang Suyus dikutip dari laman resmi Kementerian ATR/BPN.

Menurut dia, beberapa tahun belakangan sawit adalah salah satu isu yang menjadi fokus pemerintah, khususnya terkait masalah administrasi, keuangan, dan penyelesaian sengketa yang terjadi.

"Kalau data yang kita punya, pemerintah sudah mengeluarkan izin bagi sekitar 16 juta hektare sawit, meskipun memang yang sudah bersertifikat itu baru sekitar 7,9 atau 8 juta hektare dengan total 11 ribu bidang tanah," bebernya.

"Ini menjadi perhatian karena sawit merupakan penghasil produk terbanyak di Indonesia, di satu sisi memang konfliknya cukup tinggi di lapangan itu," imbuhnya.

Sejalan dengan topik Entry Meeting kali ini, yaitu "Pencegahan Maladministrasi dalam Layanan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit", Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, R.B. Agus Widjayanto berkomitmen mengawal pengelolaan administrasi terkait lahan sawit, terutama Hak Guna Usaha (HGU) dan sengketa pertanahan.

"Tugas kita mengawal program strategis nasional dan juga kegiatan-kegiatan pelayanan pertanahan lain. Kita juga mendengar aspirasi masyarakat yang disampaikan lewat Ombudsman dan survei KPK juga terhadap kita," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Keasistenan Utama III Ombudsman RI, Yustus Yoseph Maturbongs menyambut baik inisiatif Kementerian ATR/BPN yang terus bersinergi dengan Ombudsman RI.

Ia berharap, Kementerian ATR/BPN bersama stakeholders terkait dapat ikut dalam peninjauan lahan sawit bersama Ombudsman RI pada Agustus mendatang.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) siap mengawal pendaftaran lahan perkebunan kelapa sawit di seluruh Indonesia.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana mengatakan, beberapa tahun belakangan sawit adalah salah satu isu yang menjadi fokus pemerintah, khususnya terkait masalah administrasi, keuangan, dan penyelesaian sengketa yang terjadi.

“Saat ini telah ada sekitar 537 daftar perusahaan kelapa sawit di seluruh Indonesia yang siap diinventarisasi kepemilikan sertifikat lahannya oleh kantor pertanahan di masing-masing wilayah dan siap dikoordinasikan dengan dinas pertanian setempat terkait kepemilikan izin usaha perkebunannya,” ujar Suyus dalam keterangan pers, Selasa (23/7).

Suyus menjelaskan, pemerintah sudah mengeluarkan izin bagi sekitar 16 juta hektare lahan sawit. Meskipun memang yang sudah bersertifikat itu baru sekitar 7,9 juta hektare-8 juta hektare dengan total 11.000 bidang tanah.

"Ini menjadi perhatian karena sawit merupakan penghasil produk terbanyak di Indonesia, di satu sisi memang konfliknya cukup tinggi di lapangan itu,” ungkap Suyus.

Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, R.B. Agus Widjayanto berkomitmen mengawal pengelolaan administrasi terkait lahan sawit, terutama Hak Guna Usaha (HGU) dan sengketa pertanahan.

Sementara itu, Kepala Keasistenan Utama III Ombudsman RI, Yustus Yoseph Maturbongs menyambut baik inisiatif Kementerian ATR/BPN yang terus bersinergi dengan Ombudsman RI. Ia berharap, Kementerian ATR/BPN bersama stakeholders terkait dapat ikut dalam peninjauan lahan sawit bersama Ombudsman RI pada Agustus mendatang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordiantor Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk menyelesaikan masalah keterlanjuran lahan sawit selesai dalam waktu satu bulan.

Permintaan ini disampaikan Presiden dalam rapat bersama Airlangga dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).

"Pada prinsipnya mengenai ketelanjuran terkait dengan lahan yang dipergunakan oleh sawit. Nah, itu yang dibahas dan masih diberi waktu, Bapak Presiden minta satu bulan diselesaikan," kata Airlangga seusai rapat, Selasa.

Ketua imum Partai Golkar ini menuturkan, Undang-Undang Cipta Kerja sudah memberi kesempatan bagi lahan-lahan sawit yang tidak sesuai ketentuan selama 3 tahun terakhir.

Ia menyebutkan, tenggang waktu itu pun sudah lewat dan tidak akan ada pemutihan sehingga pemilik lahan sawit yang masih belum memenuhi ketentuan akan dikenakan sanksi.

"Tidak ada (pemutihan). UU Ciptaker memberikan kesempatan dalam 3 tahun mereka yang berbeda akibat daripada regulasi, dan tiga tahun itu sudah lewat," ujar Airlangga.

Adapun sanksi tersebut tercantum dalam pasal 110 a dan 110 b UU Cipta Kerja.

Pasal 110 a menyatakan, kebun sawit yang berada di kawasan hutan dan telah memiliki izin usaha sebelum berlakunya peraturan ini, tetap memiliki izin usaha, dengan syarat memenuhi syarat administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Kehutanan dalam waktu 3 tahun setelah berlakunya UU Cipta Kerja.

Sementara di pasal 110 b, para pengusaha yang tidak menyelesaikan izin usaha dalam waktu 3 tahun, akan dikenakan sanksi administrasi, seperti pencabutan izin usaha dan/atau denda.

"Yang satu di pasal 110 b terkait dengan pelanggaran, dan pelanggaran ini tentu harus ditagih," kata dia.