JAKARTA, investor.id – Kejaksaan Agung menetapkan mantan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Prasetyo Boeditjahjono (PB) sebagai tersangka. PB jadi tersangka dalam kasus proyek pembangunan jalur kereta apai Besitang-Langsa, Balai Teknik Perkeretaapian Medan, Sumatera Utara, periode 2017-2023.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Abdul Qohar mengatakan, penangkapan Prasetyo dilakukan di sebuah hotel di kawasan Sumedang, Jawa Barat, Minggu (3/11/2024). Prasetyo ditangkap setelah beberapa kali mangkir dari panggilan Kejagung sebagai saksi.

Abdul Qohar menjelaskan, pada periode tahun 2017—2023 Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Medan melaksanakan pembangunan jalan kereta api Trans Sumatera. Salah satu jalur yang dibangun adalah jalan kereta api Besitang-Langsa yang menghubungkan Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Aceh.

Proyek ini menelan anggaran sebesar Rp 1,3 triliun yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, Prasetyo selaku Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan periode 2016—2017, memerintahkan terdakwa Nur Setiawan Sidik (NSS) selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) untuk memecah pekerjaan konstruksi tersebut menjadi 11 paket.

Selanjutnya, Prasetyo meminta kepada NSS untuk memenangkan delapan perusahaan dalam proses tender atau lelang. 

Ketua Pokja pengadaan barang dan jasa, yang merupakan terdakwa Rieki Meidi Yuwana (RMY), atas permintaan KPA, lantas melakukan lelang konstruksi tanpa kelengkapan dokumen teknis pengadaan. Namun RMY menggunakan dokumen tanpa mendapatkan persetujuan pejabat teknis dan metode penilaian kualifikasi pengadaan yang bertentangan dengan regulasi pengadaan barang dan jasa.

Qohar menambahkan, dalam pelaksanaan tersebut, pembangunan jalan kereta api Besitang-Langsa pun tidak didahului dengan studi kelayakan, tidak terdapat dokumen trase jalur kereta api yang dibuat kementerian perhubungan.

Selain itu, KPA pejabat pembuat komitmen, PPK, dan konsultan pengawas dengan sengaja memindahkan jalur pembangunan kereta api yang tidak sesuai dengan dokumen desain dan jalan sehingga jalur kereta api mengalami amblas atau penurunan tanah dan tidak dapat dipakai. 

Akibat perbuatannya menyebabkan jalur kereta api tidak bisa difungsikan dan merugikan negara sebesar Rp 1,1 triliyun, berdasarkan penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).  

Sebelumnya, kejagung telah menetapkan tujuh orang tersangka atas dugaan korupsi proyek pengadaan pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa, dan saat ini para tersangka tengah menjalani persidangan.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA -- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) resmi menunda sidang tiga terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa periode 2017–2023.

Tiga terdakwa yang dituntut yaitu eks Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wilayah I pada Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Utara (Sumut), Akhmad Afif Setiawan; mantan PPK Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalur Kereta Api Besitang-Langsa, Halim Hartono; dan mantan Kasi Prasarana pada Balai Teknik Perkeretaapian Sumut Rieki Meidi Yuwana.

Awalnya, Hakim Maryono meminta tiga terdakwa itu maju untuk ke persidangan untuk mendengarkan tuntutan dari jaksa penuntut umum (JPU).

Namun, saat sidang dimulai, JPU melayangkan permohonan agar sidang tuntutan kasus Besitang-Langsa ini ditunda satu pekan. Sebab, JPU mengaku belum siap.

"Mohon izin yang mulia, tuntutan kami belum siap yang mulia. Mohon waktu satu minggu lagi yang mulia," ujar JPU di persidangan, Kamis (17/10/2024).

Atas permintaan itu, Hakim Maryono kemudian memutuskan untuk menunda sidang tuntutan ini hingga (24/10/2024).

"[Memutuskan] untuk menunda perkara ini yang akan dibuka persidangan lagi pada tanggal 24 Oktober Pak ya, 24 Oktober, Jaksa menghadirkan terdakwa di persidangan. Dengan demikian sidang ditutup," tutur Hakim.

Sebelumnya, ketiga terdakwa itu diduga melakukan kongkalikong atas proyek pembangunan KA Besitang-Langsa. Ketiganya juga telah didakwa merugikan negara yang mencapai Rp1,15 triliun.

"Yang merugikan Keuangan Negara sebesar Rp1.157.087.853.322 atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut sebagaimana dalam laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalur KA Besitang–Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan," dalam dakwaan JPU.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan jalan dan jembatan di daerah harus bisa berfungsi optimal. Kerusakan sekecil mungkin seharusnya tidak bisa dibiarkan.

Dia mewanti-wanti agar tidak ada jalan di daerah yang mengalami kerusakan parah. Karena apabila terjadi kerusakan mobilitas logistik akan terhambat, dan pada akhirnya hal ini akan berpengaruh pada harga bahan pokok yang diterima masyarakat. Semakin rusak jalan, bisa saja membuat harga barang jadi makin mahal.

Hari ini, Jokowi melakukan peresmian perbaikan jalan dan jembatan di Provinsi Aceh. Ada perbaikan jalan dan jembatan yang dilakukan di 14 kabupaten.

"Jalan dan jembatan untuk konektivitas antar kabupaten kota dan provinsi itu sangat penting sekali baik bagi mobilitas orang dan barang. Jalan yang rusak dapat menghambat mobilitas logistik dan bisa berpengaruh pada harga yang diterima masyarakat," sebut Jokowi dalam peresmian yang disiarkan virtual, Selasa (15/10/2024).

Ada sekitar 24 ruas jalan sepanjang 196 kilometer dan jembatan sepanjang 60 meter yang diresmikan Jokowi hari ini di 14 kabupaten yang ada di Aceh. Semua jalan yang diperbaiki menelan biaya Rp 686 miliar.

Adapun perbaikan jalan dilakukan di Aceh Timur, Bireuen, Simeulue, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Langsa, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Aceh Jaya, Aceh Barat Daya, Aceh Nagan Raya, di Gayo Lues, dan Bener Meriah.

Simak: Protes Jalan Rusak, Warga Asahan Sumut Blokir Akses Menuju Tol

[Gambas:Video 20detik]

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan perbaikan jalan dan jembatan di Provinsi Aceh senilai Rp 686 miliar. Ini merupakan perbaikan jalan dalam program Inpres Perbaikan Jalan Daerah (IJD).

Ada sekitar 24 ruas jalan sepanjang 196 kilometer dan jembatan sepanjang 60 meter yang diresmikan Jokowi hari ini di 14 kabupaten yang ada di Aceh.

"Ini menelan biaya Rp 686 miliar khusus di Provinsi Aceh yang tersebar di 14 kabupaten. Di Aceh Timur, Bireuen, Simeulue, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Langsa, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Aceh Jaya, Aceh Barat Daya, Aceh Nagan Raya, di Gayo Lues, dan Bener Meriah," beber Jokowi dalam peresmian yang ditayangkan virtual, Selasa (15/10/2024).

Dia berharap dengan pembangunan dan perbaikan jalan yang dilakukan, mobilitas orang dan barang di Aceh akan lebih baik.

"Kita harapkan dengan pembangunan dan perbaikan jalan tersebut mobilitas orang dan barang, dan kecepatan distribusi logistik di Aceh akan lebih baik," sebut Jokowi.

Simak: Video: Jokowi Resmikan 24 Jalan-Jembatan di Aceh, Telan Anggaran Rp 686 M

[Gambas:Video 20detik]

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan perbaikan jalan dan jembatan di Provinsi Aceh senilai Rp 686 miliar. Ini merupakan perbaikan jalan dalam program Inpres Perbaikan Jalan Daerah (IJD).

Ada sekitar 24 ruas jalan sepanjang 196 kilometer dan jembatan sepanjang 60 meter yang diresmikan Jokowi hari ini di 14 kabupaten yang ada di Aceh.

"Ini menelan biaya Rp 686 miliar khusus di Provinsi Aceh yang tersebar di 14 kabupaten. Di Aceh Timur, Bireuen, Simeulue, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Langsa, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Aceh Jaya, Aceh Barat Daya, Aceh Nagan Raya, di Gayo Lues, dan Bener Meriah," beber Jokowi dalam peresmian yang ditayangkan virtual, Selasa (15/10/2024).

Dia berharap dengan pembangunan dan perbaikan jalan yang dilakukan, mobilitas orang dan barang di Aceh akan lebih baik.

"Kita harapkan dengan pembangunan dan perbaikan jalan tersebut mobilitas orang dan barang, dan kecepatan distribusi logistik di Aceh akan lebih baik," sebut Jokowi.

Simak: Jokowi Resmikan Pembangunan-Renovasi Venue PON Aceh Senilai Rp 811 M

[Gambas:Video 20detik]

LANGSA, iNews.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Langsa melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) membuka pendaftaran seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pendaftaran ini dibuka sejak 1 Oktober 2024 dan akan ditutup pada 20 Oktober 2024.

Kepala Dinas BKPSDM Langsa, Dewi Nursanti mengatakan, alokasi formasi PPPK 2024 di lingkup Pemkot Langsa mencapai 1.303 formasi. Rincian formasi tersebut, 48 untuk PPPK guru, 32 tenaga kesehatan dan 1.223 tenaga teknis.

“Tenaga teknis ini nantinya ditempatkan sebagai tenaga administrasi, keuangan hingga operator yang tersebar di seluruh OPD dan sekolah di lingkup Pemkot Langsa,” ujar Dewi Nursanti, Jumat (4/10/2024).

Mengenai gaji atau honor PPPK, dia menjelaskan bahwa terdapat rentang atau skala upah yang akan disesuaikan dengan keuangan daerah. 

Dari Dana Alokasi Umum (DAU), terdapat minimal dan maksimal gaji, misalnya untuk Guru Ahli Pratama atau Guru Agama Islam, yaitu Rp3.203.600 hingga maksimal Rp4.505.800 per bulan, tergantung jabatannya.

Untuk persyaratan pendaftaran, Dewi menyebutkan bahwa tidak ada perubahan dan masih berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor: 329 Tanggal 2 Agustus 2024 beserta aturan turunannya.

Editor: Kurnia Illahi

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Hutama Karya (Persero) menyiapkan sejumlah jalan tol untuk mendukung mobilitas atlet dari berbagai cabang olahraga (cabor) dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dan Aceh.

Sejumlah ruas tol yang dimaksud adalah Tol Binjai-Langsa yang mendukung mobilitas atlet cabang olahraga (cabor) gulat dan sambo.

Kemudian, Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat (Kutepat) yang mendukung atlet cabor tinju, akuatik, ski air, bola voli (pantai), balap sepeda, dan berkuda.

Sementara Tol Sigli-Banda Aceh (Sibanceh) yang memfasilitasi atlet cabor sepak bola, sepatu roda, kempo, dan arung jeram.

“Kami bangga dapat berkontribusi dalam PON 2024 dimana jalan tol kelolaan kami ini ini berperan penting dalam mendukung konektivitas antara dua provinsi,” tutur Executive Vice President (EVP) Sekretaris Hutama Karya Adjib Al Hakim dalam rilisnya, Jumat (13/9/2024).

Selain menyiagakan jalan tol yang beroperasi, perseroan mengoperasikan secara fungsional Jalan Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 1 (Padang Tiji-Seulimeum).

Tol ini akan memudahkan pergerakan para atlet dan panitia dari Padang Tiji hingga Baitussalam dan sebaliknya atau dari daerah Tebing Tinggi hingga Dolok Merawan dan sebaliknya.

Untuk diketahui, PON 2024 dengan tema 'Bersatu Kita Jaya,' merupakan salah satu ajang olahraga terbesar yang diikuti oleh seluruh provinsi di Indonesia.

Acara ini akan mempertandingkan total 34 cabor, 42 disiplin, dan 527 nomor pertandingan, mulai dari akuatik, atletik, hingga balap sepeda dan bela diri.

“Dengan dukungan infrastruktur yang baik, kami yakin PON kali ini akan menjadi sukses besar dan dapat memberikan kenyamanan dan kelancaran bagi semua pihak yang terlibat dalam
penyelenggaraannya,” tutup Adjib.

Perseroan menegaskan komitmennya mendukung kelancaran pelaksanaan PON 2024, yang untuk pertama kalinya diselenggarakan di dua provinsi sekaligus yakni di Provinsi Aceh dan Sumatra Utara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatra Bagian Utara, Nur Setiawan Sidik mengeklaim, hanya melaksanakan perintah jabatan dari atasan dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Jalur Kereta Besitang-Langsa di Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017-2023. Kuasa hukum Nur Setiawan, Ranop Siregar, menjelaskan, perintah dimaksud, yakni berasal dari mantan dirjen perkeretaapian Kementerian Perhubungan Prasetyo Boeditjahjono.

Hal itu untuk melengkapi perubahan usulan kegiatan pembangunan Jalur Kereta Besitang-Langsa yang akan dibiayai oleh Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) tahun anggaran 2017. "Terdakwa semata-mata hanya melaksanakan perintah jabatannya sebagai bawahan," ucap Ranop dalam sidang pembacaan nota keberatan (eksepsi) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (24/7/2024).

Dengan demikian, Ranop memohon kepada majelis hakim untuk berkenan menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap Nur Setiawan batal demi hukum atau harus dibatalkan dan/atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Dia menyampaikan, kliennya telah menyampaikan kepada Prasetyo bahwa belum ada data pendukung dalam pembangunan Jalur Kereta Besitang-Langsa.

Data dukung tersebut, yakni kerangka acuan kerja (KAK) atau term of reference (TOR), rencana anggaran biaya (RAB), spesifikasi teknis, dan gambar teknis (long section dan cross section). Namun, Prasetyo tetap memerintahkan Nur Setiawan untuk melanjutkan rencana pembangunan Jalur Kereta Besitang–Langsa.

Mengutip ketentuan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Ranop menuturkan, seseorang yang melakukan suatu perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang telah diberikan oleh kekuasaan yang berwenang memberikan tersebut tidak dapat dihukum. "Maka sangat tidak berlebihan apabila terdakwa melalui tim penasihat hukum memohon majelis hakim untuk menyatakan surat dakwaan tersebut batal demi hukum," tuturnya.

Nur Setiawan didakwa merugikan negara sebesar Rp 1,15 triliun dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Jalur Kereta Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan periode 2017-2023.

Perbuatan korupsi dilakukan bersama-sama dengan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatra Bagian Utara periode 2017-2018 Amanna Gappa, Team Leader Tenaga Ahli PT Dardella Yasa Guna Arista Gunawan, serta Beneficial Owner dari PT Tiga Putra Mandiri Jaya dan PT Mitra Kerja Prasarana Freddy Gondowardojo.

Salahgunakan wewenang...

Kemudian bersama pula dengan mantan Kepala Seksi Prasarana pada Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatra Bagian Utara Rieki Meidi Yuwana, mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalur Kereta Besitang-Langsa Halim Hartono, serta Dirjen Perkeretaapian Kemenhub periode 2016-2017 Prasetyo Boeditjahjono.

Lalu, dengan PPK wilayah I pada Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatra Bagian Utara Akhmad Afif Setiawan serta Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatra Bagian Utara periode 2015–2016 Hendy Siswanto. Korupsi diduga dilakukan para terdakwa dengan cara memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi atau dengan menyalahgunakan kewenangan karena jabatan.

Dengan demikian, perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bisnis.com, MEDAN - PT Hutama Karya (Persero) mengumumkan tarif baru untuk kedua ruas Tol Binjai-Langsa yang telah beroperasi, yakni Seksi I (Binjai-Stabat) dan Seksi 2 (Stabat-Tanjung Pura).

Akumulasi tarif untuk kendaraan Golongan I yang lewat tol dari Binjai menuju Tanjung Pura menjadi Rp54.500. Tarif baru ini berlaku efektif mulai Kamis, 18 Juli 2024 pukul 00.00 WIB.

Executive Vice President Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Adjib Al Hakim mengatakan penyesuaian tarif untuk ruas tol Binjai-Stabat serta penetapan tarif untuk ruas Stabat-Tanjung Pura dilakukan pasca diterbitkannya SK Menteri PUPR No.1478/KPTS/M/2024.

Berdasarkan beleid tersebut, total akumulasi tarif dari Binjai hingga Tanjungpura maupun sebaliknya untuk kendaraan Golongan 1 naik jadi Rp54.500 seiring telah dikenakannya tarif atas ruas Stabat-Tanjung Pura yang merupakan lanjutan ruas Binjai-Stabat.

"Total akumulasi tarif untuk Golongan I dari Binjai menuju Tanjung Pura dan sebaliknya adalah sebesar Rp54.500. Transaksi pembayaran akan dilakukan di Gerbang Tol yang berada di sepanjang Tol Binjai-Tanjung Pura," kata Adjib dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (17/7/2024).

Sebagai informasi, Seksi 1 (Binjai-Stabat) dari Tol Binjai Langsa ini telah beroperasi sejak tahun 2022 dan dikenakan tarif.

Sementara Seksi 2 (Stabat-Tanjung Pura) telah beroperasi bertahap sejak September 2023 dan masih dinikmati gratis oleh pengguna jalan tol.

Lebih lanjut Adjib mengatakan, kedua ruas tol tersebut terintegrasi dengan Jalan Tol Medan Raya."Para pengguna jalan dari Binjai menuju Tanjung Pura atau sebaliknya diharapkan untuk memeriksa tarif tol yang berlaku dan memastikan saldo kartu uang elektronik mencukupi guna menghindari antrean di gerbang tol," kata dia.

Berikut besaran tarif ruas Tol Binjai-Langsa Seksi 1 dan 2 yang efektif mulai 18 Juli 2024:

• Binjai - Stabat

Gol I : Rp16.500

Gol II & III : Rp25.000

Gol IV & V : Rp33.500

• Binjai - Kuala Bingai

Gol I : Rp27.500

Gol II & III : Rp41.500

Gol IV & V : Rp55.000

• Binjai - Tanjung Pura

Gol I : Rp54.500

Gol II & III : Rp81.500

Gol IV & V : Rp109.000

• Stabat - Kuala Bingai

Gol I : Rp10.500

Gol II & III : Rp16.000

Gol IV & V : Rp21.500

• Stabat - Tanjung Pura

Gol I : Rp37.500

Gol II & III : Rp56.000

Gol IV & V : Rp75.500

• Stabat - Binjai

Gol I : Rp16.500

Gol II & III : Rp25.000

Gol IV & V : Rp33.500

• Kuala Bingai - Binjai

Gol I : Rp27.500

Gol II & III : Rp41.000

Gol IV & V : Rp55.000

• Kuala Bingai - Stabat

Gol I : Rp10.500

Gol II & III : Rp16.000

Gol IV & V : Rp21.500

• Tanjung Pura - Stabat

Gol I : Rp37.500

Gol II & III : Rp56.000

Gol IV & V : Rp75.500

• Tanjung Pura - Binjai

Gol I : Rp54.500

Gol II & III : Rp81.500

Gol IV & V : Rp109.000

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyesuaian tarif maupun penetapan tarif di dua seksi Jalan Tol Binjai-Langsa akan diterapkan mulai Kamis (18/7/2024) pukul 00.00 WIB.

Kedua seksi yang dimaksud adalah Seksi 1 Binjai-Stabat dan Seksi 2 Stabat-Tanjung Pura.

Hal ini menyusul terbitnya Surat Keputusan (SK) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 1478 /KPTS/M/2024 mengenai Penyesuaian Tarif Tol Binjai-Langsa Seksi 1 (Binjai-Stabat) dan Penetapan Tarif Seksi 2 (Stabat-Tanjung Pura).

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Hutama Karya Adjib Al Hakim mengatakan, ruas tol ini merupakan bagian dari integrasi Jalan Tol Medan Raya dan jaringan Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS).

"Para pengguna jalan dari Binjai menuju Tanjung Pura atau sebaliknya diharapkan untuk memeriksa tarif tol yang berlaku dan memastikan saldo kartu uang elektronik mencukupi, guna menghindari antrean di gerbang tol," imbau Adjib.

Berikut rincian tarif Tol Binjai-Langsa:

Tol Binjai-Stabat

Binjai-Stabat

• Golongan I: semula Rp 15.000 menjadi Rp 16.500
• Golongan II dan III: semula Rp 22.500 menjadi Rp 25.000
• Golongan IV dan V: semula Rp 30.000 menjadi Rp 33.500

Binjai-Kuala Bingai

• Golongan I: semula Rp 15.000 menjadi Rp 27.500
• Golongan II dan III: semula Rp 22.500 menjadi Rp 41.000
• Golongan IV dan V: semula Rp 30.000 menjadi Rp 55.000

Binjai-Tanjung Pura

• Golongan I: semula Rp 15.000 menjadi Rp 54.500
• Golongan II dan III: semula Rp 22.500 menjadi Rp 81.500
• Golongan IV dan V: semula Rp 30.000 menjadi Rp 109.000

Tol Stabat-Tanjung Pura

Kuala Bingai-Binjai

• Golongan I: Rp 27.500
• Golongan II dan III: Rp 44.000
• Golongan IV dan V: Rp 55.000

Kuala Bingai-Stabat

• Golongan I: Rp 10.500
• Golongan II dan III: Rp 16.000
• Golongan IV dan V: Rp 21.500

Tanjung Pura-Stabat

• Golongan I: Rp 37.500
• Golongan II dan III: Rp 56.500
• Golongan IV dan V: Rp 75.500

Tanjung Pura-Binjai

• Golongan I: Rp 54.500
• Golongan II dan III: Rp 81.500
• Golongan IV dan V: Rp 109.000

Bisnis.com, JAKARTA — Kasus dugaankorupsipembangunanjalur kereta api (KA) Besitang-Langsayang baru mulai berproses di pengadilan kembali menjadi sorotan.

Pangkalnya, nama "BPK" disebut telah menerima biaya ikat janji ataucommitment feesebesar 1,5% atau Rp10,2 miliar. Hal itu terungkap dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU)Kejaksaan Agung(Kejagung) terhadap tiga tersangka kasusjalur KA Besitang-Langsapada Senin (15/7/2024) di PN Tipikor Jakarta Pusat.

Dalam dokumen dakwaan JPU, Halim Hartono selaku terdakwa pada kasus itu telah menerimacommitment feesebesar 10% dari Sulmiyadi selaku pihak PT Agung-Tuwe JO. Dari jumlah tersebut, terdapat pembagian 1,5% untuk BPK.

Halim Hartono, salah satu terdakwa dalam kasus dugaan korupsijalur KA Besitang-Langsa, merupakan mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalur Kereta Api Besitang-Langsa periode Agustus 2019–Desember 2022.

"Pemberian uang dari Sulmiyadi [selaku pelaksana BSL-18] kepada Halim Hartono melalui Andri Fitra sebagai bentuk komitmen fee sebesar 10% dari nilai kontrak untuk Halim Hartono, sebesar 1,5% untuk Pokja, dan sebesar 1,5 % untuk BPK dengan total sebesar Rp10.250.000.000," demikian terungkap dalam dokumen JPU.

Terkait hal ini, penasihat hukum (PH) terdakwa sempat melayangkan pertanyaan soal nama "BPK" yang dimaksud dalam dakwaan JPUKejagung.

"Ini sedikit, majelis. Kami pertanyakan untuk halaman 42 poin nomor 27. MaksudBPKdi sini apakah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK apa? jangan disingkat gitu, mohon izin majelis. Karena BPK menerima uang di sini. BPK nih Badan Pemeriksa Keuangan kah atau apa?" tanya PH di persidangan.

Kemudian, JPU menyampaikan terkait namaBPKitu bakal dijawab saat terdakwa mengajukan eksepsi atau pembelaan atas dakwaan yang telah dibacakan.

"Mohon izin majelis. Sebaiknya dituangkan saja di eksepsi. Kalaupun terdakwa eksepsi, nanti akan kita jawab di eksepsi," jawab JPU.

Berikut sejumlah fakta terkait kasus dugaankorupsipembangunanjalur KA Besitang-Langsayang dirangkumBisnis:

KERUGIAN NEGARA

Kejagungtelah menetapkan kerugian negara sebesar Rp1,157 triliun dalam kasus dugaankorupsipembangunan jalurkereta apiBesitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan periode 2017-2023.

Kerugian negara itu berdasarkan perhitungan hasil auditBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) pada kasus dugaanrasuahtersebut.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar menyampaikan penetapan kerugian negara tersebut berdasarkan hasil audit yang dilakukan BPKP per tanggal 13 Mei 2024.

"Berdasarkan laporan Hasil Audit Kerugian Negara yang dilakukan oleh BPKP 13 Mei 2024. Dengan total Kerugian Negara sejumlah Rp 1,15 triliun," ujar Harli dalam keterangan, Rabu (3/7/2024).

Perinciannya, kerugian negara itu disebabkan oleh pekerjaanreview designpembangunan jalur KA antara Besitang-Langsa sebesar Rp1,149 triliun.

Selain itu, negara disebut mengalami kerugian sebesar Rp7,9 miliar pekerjaanreview designpembangunan jalur KA antara Sigli–Bireuen dan Kuta Blang–Lhokseumawe–Langsa Besitang TA 2015.

Di samping itu, Harli menyampaikan tim penyidik Jampidsus telah menyita 36 bidang tanah milik tujuh tersangka yang tersebar di Aceh, Medan, Jakarta, dan Bogor.

"Total luas 36 bidang tanah 1.6 hektar yang akan digunakan untuk kepentingan pembuktian hasil kejahatan dan pemulihan kerugian negara," pungkasnya.

Secara umum,pembangunan jalurkereta apiBesitang-Langsa ini dinilai tidak layak dan tidak memenuhi ketentuan secara teknis.Pasalnya, proyek ini tidak dilakukanfeasibility study(FS) atau studi kelayakan serta penetapan trase jalur Kereta Api oleh Menteri Perhubungan.

Perbesar

7 TERSANGKA

Adapun, Kejagung telah menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan jalur KA ini. Tiga tersangka di antaranya telah didakwa oleh JPU Kejaksaan Agung.

Ketiga tersangka itu adalaheks Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wilayah I pada Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Utara (Sumut), Akhmad Afif Setiawan; mantan PPK Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalur Kereta Api Besitang-Langsa, Halim Hartono; serta mantan Kasi Prasarana pada Balai Teknik Perkeretaapian Sumut Rieki Meidi Yuwana.

Dalam berkas terpisah, empat tersangka lainnya bakal menyusul untuk didakwa JPU yakni, mantan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Utara, Nur Setiawan Sidik dan Amana Gappa.

Selanjutnya, Tim Leader Tenaga Ahli PT Dardella Yasa Guna Arista Gunawan dan pemilik manfaat atau beneficial owner dari PT Tiga Putra Mandiri Jaya dan PT Mitra Kerja Prasarana, Freddy Gondowardojo.

MODUS TERSANGKA

JPU Kejaksaan Agung menjelaskan perbuatan tersangka dan terdakwa diduga telah melaksanakan proyek pembangunan jalur KA Besitang-Langsa tanpa melakukan tahapan prosedur yang ada.

Kemudian, untuk menghindari ketentuan pekerjaan kompleks, Nur Setiawan diduga telah memecah proyek pembangunan menjadi 11 paket dengan nilai masing-masing di bawah Rp100 miliar.

"Nur Setiawan Sidik memecah kegiatan menjadi 11 paket pekerjaan konstruksi pembangunan jalur KA Besitang-Langsa dengan nilai dibawah Rp100 miliar dengan tujuan untuk menghindari ketentuan pekerjaan kompleks dan memerintahkan Rieki Meidi Yuwana untuk melakukan pelelangan menggunakan metode penilaian pascakualifikasi," dalam dokumen dakwaan JPU Kejagung.

Lebih lanjut, terdakwa juga diduga telah melakukan pengaturan lelang dengan cara melakukan kongkalikong dengan calon pemenangnya.

"Melakukan pengaturan pemenang lelang pekerjaan konstruksi pembangunan jalur KA Besitang-Langsa paket BSL-1 sampai BSL-11 dengan cara melakukan pertemuan dengan calon pemenang dengan memberikan informasi terkait metode kerja dan memasukkan persyaratan adanya dukungan dari perusahaan pemilik Multi Tamping Tier," demikian dakwaan JPU.

Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung (Kejagung) menyinggung nama "BPK" telah menerima biaya ikat janji ataucommitment feesebesar 1,5% atau Rp10,2 miliar dalam kasus dugaan korupsi pembangunan jalur kereta api (KA) Besitang-Langsa.

Seperti diketahui, JPU telah membacakan dakwaan terhadap tiga tersangka kasus pembangunan jalur KA Besitang-Langsa pada Senin (15/7/2024) di PN Tipikor Jakarta Pusat.

Salah satu yang didakwa adalah Halim Hartono. Dia merupakan mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalur Kereta Api Besitang-Langsa periode Agustus 2019–Desember 2022.

Dalam dokumen dakwaan JPU, Halim Hartono selaku terdakwa pada kasus itu telah menerimacommitment feesebesar 10% dari Sulmiyadi selaku pihak PT Agung-Tuwe JO. Dari jumlah tersebut, terdapat pembagian 1,5% untuk BPK.

"Pemberian uang dari Sulmiyadi [selaku pelaksana BSL-18] kepada Halim Hartono melalui Andri Fitra sebagai bentuk komitmen fee sebesar 10% dari nilai kontrak untuk Halim Hartono, sebesar 1,5% untuk Pokja, dan sebesar 1,5 % untuk BPK dengan total sebesar Rp10.250.000.000," dalam dokumen JPU.

Terkait hal ini, penasihat hukum (PH) terdakwa sempat melayangkan pertanyaan soal nama "BPK" yang dimaksud dalam dakwaan JPU Kejagung.

"Ini sedikit, majelis. Kami pertanyakan untuk halaman 42 poin nomor 27. Maksud BPK di sini apakah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK apa? jangan disingkat gitu, mohon izin majelis. Karena BPK menerima uang di sini. BPK nih Badan Pemeriksa Keuangan kah atau apa?" tanya PH di persidangan.

Kemudian, JPU menyampaikan terkait nama BPK itu bakal dijawab saat terdakwa mengajukan eksepsi atau pembelaan atas dakwaan yang telah dibacakan.

"Mohon izin majelis. Sebaiknya dituangkan saja di eksepsi. Kalaupun terdakwa eksepsi, nanti akan kita jawab di eksepsi," jawab JPU.

Sebagai informasi, kerugian negara berdasarkan perhitungan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kasus dugaan korupsi pembangunan jalur KA Besitang-Langsa ditaksir mencapai Rp1,15 triliun.