JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PDI-PAndreas Hugo Pareira mengeklaim, DPR belum berencana untuk merevisi Undang-Undang (UU) MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).

Hal itu disampaikan Hugo saat ditanya soal pembahasan revisi UU MD3 yang disebut menjadi salah satu agenda kerja Baleg DPR RI hingga Desember 2024.

“Enggak ada rencana itu. Enggak ada rencana itu,” ujar Hugo saat ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (24/10/2024).

Menurut Hugo, saat ini Baleg DPR RI masih mempersiapkan program legislasi nasional (prolegnas) yang baru, sehingga belum ada penentuan soal pembahasan yang diprioritaskan.

“Itu kan isu kemarin. Sebelum pelantikan. Sekarang kita bicara untuk mempersiapkan Prolegnas yang baru,” kata Hugo.

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPR RI Bob Hasan mengungkapkan, pembahasan revisi UU MD3 masuk dalam susunan agenda kerja Baleg DPR RI hingga Desember 2024.

Hal itu berdasarkan kesepakatan bersama dalam rapat penetapan agenda kerja yang berlangsung pada Rabu (23/10/2024).

“Dari agenda tadi (pembahasan UU MD3) juga termasuk di dalamnya, dari agenda (kerja),” ujar Bob Hasan di Gedung DPR RI, Rabu (23/10/2024).

Ia menyebutkan, selain UU MD3, pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) juga akan masuk daftar prioritas.

“Itu sudah masuk dalam daftar-daftar agenda kita. Kurang lebih itu pertengahan November nanti, sudah ada masuk,” kata Bob Hasan.

Meski begitu, Bob Hasan menegaskan bahwa Baleg sebatas menyepakati agenda kerja, dan belum membicarakan mengenai substansi pembahasannya.

“Kami belum membaca secara menyeluruh. Kalau tadi kami hanya menyusun agenda ya, agenda ke depan ini,” ucap Bob Hasan.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan bahwa formasi pimpinan DPR akan tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Dasco menyatakan bahwa hingga saat ini tidak ada perubahan atas UU MD3 tersebut, sehingga akan tetap mengacu pada UU yang ada.

Dengan demikian, Ketua DPR RI periode 2024-2029 akan sangat mungkin dipegang oleh partai pemenang Pileg 2024 yaitu PDI Perjuangan (PDIP).

“Kita sudah sama-sama tahu bahwa dalam periode ini tidak ada perubahan UU MD3, sehingga Pimpinan DPR tentunya mengacu pada UU MD3 yang masih berlaku pada saat ini,” tuturnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2024).

Lebih lanjut, Dasco menjelaskan nantinya soal penentuan Ketua DPR sudah diatur sesuai dengan UU MD3 yaitu pemenang kesatu, kedua, hingga kelima dalam Pileg akan menjadi Pimpinan DPR.

“Tentunya kalau melihat UU MD3, paket pimpinan itu sudah diatur dengan ketentuan paket pimpinan pemenang satu, kedua, ketiga, keempat, dan kelima yang nanti akan diusulkan oleh masing-masing fraksi nama-namanya dan langsung ditetapkan,” jelas dia.

Sekadar informasi, PDI Perjuangan (PDIP) meraup suara terbanyak di Pemilihan umum Legislatif (Pileg) 2024. PDIP berhasil mencetak suara sah sebanyak 25.387.279 suara berdasarkan hasil rekapitulasi suara tingkat nasional Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kemudian, lima urutan lartai terbesar lainnya setelah PDIP adalah Golkar dengan perolehan suara 25.387.279 suara; Gerindra 20.071.708 suara; PKB 16.115.655 suara; serta Nasdem 14.660.516 suara.

Jakarta: Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memastikan bahwa Undang-Undang MPR/DPR/DPD/DPRD (MD3) tidak akan mengalami perubahan, sehingga formasi pimpinan DPR periode 2024-2029 akan tetap mengacu pada ketentuan UU MD3 yang berlaku saat ini. Partai pemenang Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 akan mendapat jatah kursi Ketua DPR.

"Ya kan kita sudah sama-sama tahu bahwa dalam periode ini tidak ada perubahan UU MD3 sehingga pimpinan DPR tentunya mengacu pada UU MD3 yang masih berlaku pada saat ini," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 30 September 2024.

Dasco menjelaskan bahwa ketua DPR akan diambil dari partai politik yang memenangkan Pileg 2024. Sedangkan empat wakil ketua DPR akan diambil dari partai lain berdasarkan urutan perolehan suara terbanyak di Pileg.
Baca juga: UU MD3 Disebut Tak Jadi Direvisi

"Ya tentunya kalau melihat UU MD3, paket pimpinan itu sudah diatur dengan ketentuan pemenang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima yang nanti akan diusulkan oleh masing-masing fraksi nama-namanya dan langsung ditetapkan," katanya.

Sebelumnya, sempat beredar kabar mengenai wacana revisi UU MD3, yang diharapkan akan mengubah mekanisme penetapan pimpinan DPR. Namun, Dasco telah menegaskan bahwa mayoritas fraksi di DPR sepakat untuk tidak melakukan perubahan UU MD3 hingga akhir periode DPR 2019-2024.

"Dan kita mayoritas sepakat partai-partai di parlemen untuk tidak melakukan revisi Undang-Undang MD3 sampai dengan akhir periode jabatan anggota DPR pada saat ini," tegas Dasco.

KPU Tetapkan Hasil Pileg 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan hasil resmi Pileg DPR RI 2024, di mana PDIP menjadi partai dengan perolehan kursi terbanyak. Penetapan dilakukan pada akhir Agustus 2024 lalu.

Berdasarkan hasil rekapitulasi, PDIP mendapatkan 110 kursi di DPR, disusul oleh Golkar dengan 102 kursi, Gerindra dengan 86 kursi, NasDem dengan 69 kursi, dan PKB dengan 68 kursi.

Puan Maharani Kembali Jadi Ketua DPR?

Peluang Puan Maharani untuk kembali menjadi Ketua DPR semakin kuat. Ketua DPP PDIP, Eriko Sotarduga, mengungkapkan bahwa partainya telah mempersiapkan nama calon Ketua DPR dan secara tersirat menyebutkan Puan sebagai kandidat kuat.

"Kalau dilihat dari segi pengalaman, Ketua Fraksi sudah, menjadi Ketua DPR, ya Mbak Puan. Kita tentu suara bulat dan Mbak Puan monggo," ucap Eriko kepada wartawan, Kamis 26 September 2024.

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, juga memprediksi bahwa Puan Maharani akan kembali menduduki kursi Ketua DPR. Menurutnya, dengan PDIP sebagai pemenang Pileg dan tidak adanya revisi UU MD3, posisi Puan sangat kuat di internal partai.

"Tanpa ada revisi Undang-Undang MD3, PDIP tetap berhak mendapat kursi Ketua DPR, dan posisi Puan paling kuat," ujar Ujang, Jumat 27 September 2024.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DHI)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, susunan pimpinan DPR akan mengikuti Undang-Undang (UU) MPR/DPR/DPD/DPRD (MD3) yang berlaku saat ini.

Dasco menegaskan, tidak ada perubahan apa pun terkait dengan UU MD3.

"Ya kan kita sudah sama-sama tahu bahwa dalam periode ini tidak ada perubahan UU MD3, sehingga pimpinan DPR tentunya mengacu pada UU MD3 yang masih berlaku pada saat ini," ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2024).

Dasco mengatakan, Ketua DPR bakal ditetapkan sesuai dengan partai pemenang Pileg 2024.

Dia menyebut lima partai pemenang akan mengusulkan nama untuk menjadi pimpinan DPR.

"Ya tentunya kalau melihat UU MD3, paket pimpinan itu sudah diatur dengan ketentuan paket pimpinan pemenang satu, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, yang nanti akan diusulkan oleh masing-masing fraksi nama-namanya dan langsung ditetapkan," kata dia.

PDI-P menjadi partai pemenang Pileg 2024.

Dengan begitu, sedianya kader PDI-P yang akan menjadi Ketua DPR periode 2024-2029.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan partai politik lain di DPR sepakat tak akan merevisi Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Ketua DPP PDIP Said Abdullah meyakini para partai politik berkomitmen untuk tak mengubah UU MD3 hingga pelantikan anggota DPR baru pada awal Oktober nanti.

"Insya Allah saya yakin, semua bersepakat bahwa MD3 akan tetap sampai pelantikan 1 Oktober yang akan datang," kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9).

Said mengatakan berdasarkan pengalaman masa lalu, perubahan UU MD3 membuat DPR menjadi arena konflik. "Semua fraksi apa ya, kami tidak ingin DPR itu menjadi arena konflik. Kami punya pengalaman buruk soal MD3 dulu," katanya.

Berdasarkan aturan UU MD3 yang saat ini berlaku, partai dengan suara terbanyak hasil Pemilu bisa menduduki kursi Ketua DPR. Berdasarkan hasil Pemilu Legislatif 2024, PDIP mendapat suara terbanyak, sehingga berhak mendapatkan kursi Ketua DPR nantinya.

Sebelumnya, revisi UU MD3 sebelumnya masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas periode 2023-2024. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sempat menyebut Said yang mengusulkan revisi UU MD3 karena perlunya perubahan pada pasal yang berkaitan dengan keuangan.

Beriringan dengan pernyataannya itu, Dasco menegaskan bahwa usulan revisi bukan berasal dari pimpinan DPR.

"Itu permintaannya dari Pak Said, PDIP, untuk memasukkan UU MD3," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (1/8).

Jakarta: Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) dipastikan tak direvisi. Perubahan beleid itu disebut belum diperlukan lantaran tak ingin mengganggu iklim demokrasi.

"Tidak akan ada perubahan, tidak akan ada revisi terhadap Undang-Undang MD3. Karena kita semua menjaga demokrasi, termasuk di dalamnya etik berdemokrasi," kata Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 6 Agustus 2024.

Dia mengatakan semua partai politik (parpol) sepakat tak dilakukan perubahan terhadap revisi UU MD3. "Sampai saat ini, tidak ada yang berkehendak semua partai politik, dan fraksi, untuk tetap komitmen menjaga demokrasi, dan segala etik di dalamnya, supaya MD3 berjalan terus," ujar Said.
Menurut Said, revisi UU MD3 masih memungkinkan diubah. Namun, usai pelantikan Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto.

"Kalau mau diubah, pasca pelantikan Oktober, sesudah itu ada kemungkinan, kalau memang berkehendak semua," ujar Said.

Baca juga: Pemerintah Disebut Sudah Siapkan Perppu MD3, DPR: Siapa yang Ngomong Ya?

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Said Abdullah mengusulkan Revisi UU MD3. Dasco mengatakan revisi itu diusulkan Said karena pasal yang berkaitan dengan soal keuangan perlu diubah.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menegaskan bahwa hal itu bukan permintaan dari pimpinan DPR. "Itu permintaannya dari Pak Said, PDIP, untuk memasukkan UU MD3," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 1 Agustus 2024.

(AGA)

Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB bilang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau Perppu MD3 bisa saja diterbitkan. Meski demikian, ada kondisi yang menjadi syarat penerbitan Perppu tersebut.

“Mungkin ada yang genting di DPR, di UU MD3. Kalau itu dianggap penting ya bisa Perppu," kata Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid di Kantor DPP PKB, Selasa (6/8).

Wakil Ketua MPR itu mengaku belum mengetahui lebih jauh soal perkembangan Perppu MD3, termasuk munculnya isu Perppu MD3 untuk merebut kursi Ketua DPR. Ia hanya tahu revisi UU MD3 masuk dalam Program Legislasi Nasional 2023-2024.

“Yang jelas MD3 memang masuk di Prolegnas. Kapan dibahas, apa usulan yang mau diubah, saya belum tahu itu. Yang jelas untuk perbaikan," kata Jazilul.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Yevri Hanteru Sitorus mengaku telah mendengar informasi adanya Perppu MD3. Ia mengatakan dirinya akan heran jika Perppu dirilis untuk mengganti mekanisme pimpinan DPR.

"Ada kabar-kabar katanya nih, Perppu MD3 mau dibuat.Kalian cari benar tidak itu, tanya sama Pak Pratik (Menteri Sekretaris Negara Pratikno)," ujar Deddy di Jakarta, Rabu (31/7).

Istana juga sudah buka suara terkait isu revisi ini. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan tak ada Perppu MD3 yang akan diteken Presiden Joko Widodo.

"Wah, kata siapa, ada-ada saja. Tidak ada cerita itu," kata Pratikno kepada wartawan di Kantor Kemensetneg, Kamis (1/8).

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan bahwa dirinya telah berkomunikasi dengan para pimpinan partai politik terkait RUU MD3 (MPR, DPR, DPRD, dan DPD). Ia meyakini bahwa tidak akan ada revisi pada RUU MD3.

“Insyaallah, karena kami sudah berkomunikasi dengan para pimpinan partai politik, dan Pak Dasco state punya clear and clean, tidak akan ada perubahan, tidak akan ada revisi terhadap Undang-Undang MD3," ujar Said Abdullah di DPR RI, Jakarta, Selasa (6/8)

Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadi perubahan setelah pelantikan Presiden pada 21 Oktober. Said mengatakan bahwa perubahan tersebut dapat terjadi jika semua partai politik menghendaki.

“Kalau mau diubah, pasca pelantikan 21 Oktober, sesudah itu ada kemungkinan, kalau memang berkehendak semua partai politik, dan memang menjadi kebutuhan kita semua,” kata Said.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan RUU MD3 masuk Prolegnas prioritas karena adanya permintaan dari politikus PDIP Said Abdullah yang juga merupakan Ketua Banggar DPR.

"Itu permintaannya dari Pak Said, PDIP, untuk memasukkan UU MD3 karena ada beberapa pasal yang berkaitan dengan soal keuangan," kata Dasco kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Kamis (1/8).

Ketua Harian DPP Gerindra ini memahami, jika MD3 dibahas, akan memicu polemik. Terlebih memasuki akhir masa jabatan DPR periode 2019-2024. Oleh sebab itu, pembahasan RUU MD3 tidak dikebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-PSaid Abdullah meyakini tidak ada perubahan Undang-undang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3) untuk mengganti mekanisme pemilihan pimpinan DPR.

Menurut Said, pimpinan partai politik telah sepakat untuk tidak menggulirkan revisi UU MD3.

"Insya Allah, karena kami sudah berkomunikasi dengan para pimpinan partai politik, dan Pak Dasco (Ketua Harian DPP Partai Gerindra) statement-nya clear and clean, tidak akan ada perubahan, tidak akan ada revisi terhadap Undang-undang MD3," kata Said di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Said mengeklaim, semua pimpinan partai politik tetap menjaga iklim demokrasi yang sehat dan etika berdemokrasi sehingga sepakat untuk tidak merevisi UU MD3.

Ia berpandangan, jika UU MD3 hendak direvisi, sebaiknya dilakukan setelah pelantikan anggota DPR periode 2024-2029 pada Oktober 2024 mendatang.

"Kalau mau diubah, pasca pelantikan 1 Oktober (pelantikan anggota DPR periode baru). Sesudah itu ada kemungkinan, kalau memang berkehendak semua partai politik dan memang menjadi kebutuhan kita semua," kata Said.

Dengan demikian, komposisi pimpinan DPR periode 2024-2029 akan mengikuti aturan pada UU MD3 yang sedang berlaku, yakni diisi perwakilan dari lima partai politik dengan suara terbanyak pada Pemilu 2024.

Lalu, kursi ketua DPR bakal diduduki oleh anggota DPR dari partai politik pemenang pemilu.

Dalam konteks tersebut, PDI-P semestinay berhak menduduki kursi ketua DPR periode mendatang karena partai tersebut punya kursi terbanyak di DPR periode 2024-2029.

Hal itu sesuai dengan Pasal 427 D ayat (1) huruf b UU MD3 yang berbunyi "Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPR".

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar mengaku belum mendengar kabar bakal dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3) yang digadang untuk mengubah mekanisme pemilihan Ketua DPR.

Hal ini pertama kali dikabarkan oleh PDI-P yang mengaku mendengar wacana Perppu MD3.

"Itu kan sampai sekarang yang saya tahu belum ada, tetap menggunakan yang lama, yaitu pemenang pemilu otomatis jadi ketua," kata Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F Paulus ditemui di Jakarta Pusat, Jumat (2/8/2024) malam.

"Tapi saya dengar sampai sekarang belum ada rencana itu," tambahnya.

Menurut dia, Golkar tidak bisa mengambil sikap seorang diri mengenai Perppu MD3.

Lodewijk kemudian mengingatkan bahwa fraksi di DPR tidak hanya Partai Golkar. Sejauh ini fraksi di DPR RI berisi sembilan partai politik.

"Kita tidak bisa bicara kita (Golkar) sendiri. Sekarang katakan ada sembilan fraksi di DPR. Nanti insya Allah yang masuk delapan partai," imbuh Wakil Ketua DPR ini.

Lodewijk lantas ditanya, seperti apa sikap Golkar jika Perppu MD3 didorong di kemudian hari.

Namun ia enggan berspekulasi saat ini. Ia pun menegaskan bahwa Golkar akan mementingkan meraih kemenangan pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2029 mendatang.

"Yang paling enak buat Golkar bagaimana memenangi Pileg (2029)," ucapnya.

Di lain sisi, ia menuturkan bahwa isu terkait Perppu maupun revisi UU MD3 berasal dari luar.

Sejauh ini, ia melihat tidak ada rencana membahas revisi UU MD3 atau pun Perppu tersebut di DPR.

"Sekali lagi kita belum bicarakan di DPR. Itu kan wacana-wacana yang datang dari luar, seakan-akan ada di dalam," ungkapnya.

Sebelumnya, dikutip Kompas.id, PDI-P mendengar kabar bakal dikeluarkannya Perppu MD3 untuk mengganti mekanisme pemilihan pimpinan DPR.

Perubahan ini disebut akan membuat pemilihan pimpinan DPR tak lagi seperti 2019 di mana partai politik pemenang Pileg berhak menguasai kursi Ketua DPR.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengaku belum mendengar rencana Perppu MD3 itu.

"Kita (pimpinan DPR) belum dengar. Siapa yang ngomong ya?" tanya Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (1/8/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) Said Abdullah membenarkan bahwa dirinya pernah mengusulkan revisi Undang-Undang (UU) tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Usulan revisi UU MD3 itu, ia sampaikan pada bulan April dan September 2023 kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco selaku Pimpinan DPR yang membidangi ekonomi dan keuangan.

"Pengajuan usulan revisi UU MD3 yang saat itu saya sampaikan kepada beliau terkait dengan kewenangan keuangan DPR yang perlu dijabarkan lebih lanjut," ujar Said dalam keterangan tertulis resmi di Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Dengan perubahan kewenangan DPR di bidang anggaran yang lebih disempurnakan, kata dia, maka hal itu akan menjadi dasar kewenangan DPR untuk melakukan pengawasan dan menjalankan fungsi anggaran lebih maksimal.

Namun atas usulan tersebut, Said mengatakan saat itu juga Dasco menolaknya dan dirinya menerima keputusan Dasco selaku Pimpinan DPR.

"Pak Dasco sendiri melalui media juga menegaskan sebagai bagian dari Pimpinan DPR bahwa tidak mendengar rencana usulan revisi UU MD3," tuturnya.

Dia menjelaskan salah satu alasan pengusulan revisi UU MD3 tersebut, yakni karena setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK), DPR tidak boleh lagi masuk ke urusan satuan tiga ke bawah.

Padahal dalam menggunakan hak pengawasan, khususnya terkait anggaran dan program mengenai keuangan, dirinya berpendapat justru DPR yang melihat permasalahannya secara detail berdasarkan pengalaman di Banggar DPR.

Saat ini, Said menuturkan berdasarkan komunikasi dengan para pimpinan fraksi di DPR selama ini, telah terbangun komitmen bersama untuk menjaga demokrasi yang baik, dengan tetap mempertahankan UU MD3 yang ada.

Dia menambahkan, pemerintah, melalui Menteri Sekretaris Negara juga telah menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo tidak akan menggunakan kewenangannya untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait dengan UU MD3.

"Saya yakin Pak Presiden sangat menghargai kewenangan masing-masing lembaga negara," ucap Said.

Baca juga: Lantas Benarkah Kakek Habib Luthfi Bin Yahya Pekalongan Termasuk Pendiri NU?

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco menepis kabar adanya wacana mengenai Perppu MD3 yang diduga akan mengubah mekanisme pengisian kursi Ketua DPR untuk periode kepemimpinan berikutnya.

"Enggak ada, kami enggak ngomongin," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/8).

Adapun soal masuknya revisi UU MD3 ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas periode 2023-2024, Dasco menyebut bahwa itu diusulkan oleh Ketua Banggar DPR Said Abdullah sebab ada sejumlah pasal yang berkaitan dengan keuangan.

Namun, dia menjelaskan bahwa revisi UU MD3 pada akhirnya disepakati untuk tidak digulirkan parlemen karena dikhawatirkan menuai polemik.

Sementara itu, pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menyatakan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, berpeluang menjadi Ketua DPR jika dilakukan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3).

"Dasco berpengalaman selama lima tahun jadi wakil ketua DPR, dan sudah saatnya menjadi ketua DPR," katanya dihubungi di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, bila nantinya UU MD3 direvisi, yang akan diubah ialah terkait Pasal 427D ayat (1) huruf b UU MD3, yang mengatakan ketua DPR adalah anggota DPR dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPR.

Baca juga: NU Tegal Respons Buku Sejarah Sebut Kakek Habib Luthfi Pekalongan Pendiri NU

Selain itu, kemungkinan besar PDIP atau Puan Maharani akan kehilangan kursi ketua DPR. Karena salah satu poin yang mungkin direvisi, terkait dengan posisi ketua DPR.

"Yang tadinya ketua DPR adalah jatah partai pemenang atau jumlah kursi terbesar di DPR, bisa jadi nanti diubah dengan cara pemilihan. Kalau pemilihan, tentu KIM yang akan menang, karena mayoritas di parlemen," jelasnya.

Koalisi Indonesia Maju (KIM) merupakan gabungan partai politik (parpol) yang mengusung dan mendukung pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Jika ditambah PKB dan NasDem, koalisi Prabowo-Gibran artinya didukung enam parpol.

Kata dia, total kursi keenam partai ini yakni 417 dari 580 kursi di DPR perioden 2024-2029 atau setara 64,32 persen kursi di parlemen.

Selain Dasco, bursa calon ketua DPR dari KIM akan diramaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia.

"Doli tokoh muda Golkar yang bagus, Waketum Golkar bidang Pemilu dan ketua komisi II DPR RI," katanya.

KOMPAS.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Said Abdullah merespons isu Revisi Undang-undang (UU) tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Said membenarkan pernyataan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang menyatakan Said adalah pengusul revisi UU MD3 dalam beberapa media massa.

"Perlu saya sampaikan kronologisnya. Pada saat itu April dan September 2023, saya memang menyampaikan usulan revisi UU MD3 kepada pimpinan DPR, dalam hal ini Pak Sufmi Dasco selaku pimpinan DPR yang membidangi ekonomi dan keuangan," katanya dalam siaran pers, Jumat (2/8/2024).

Dia menyebutkan, perubahan kewenangan DPR bidang anggaran yang lebih disempurnakan melalui UU MD3 akan menjadi dasar kewenangan DPR untuk melakukan pengawasan dan menjalankan fungsi anggaran lebih maksimal.

“Pengajuan usulan revisi UU MD3 saat itu saya sampaikan kepada beliau terkait dengan kewenangan keuangan DPR RI yang perlu dijabarkan lebih lanjut,” ujarnya.

Namun, usulan tersebut ditolak Dasco menolaknya. Melalui media massa, Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra itu menegaskan, dia sebagai bagian dari pimpinan DPR tidak mendengar rencana usulan revisi UU MD3.

“Saya menerima keputusan beliau selaku pimpinan DPR. Kenapa waktu itu sempat saya usulkan, karena pascaputusan MK, DPR tidak boleh lagi masuk ke urusan satuan tiga ke bawah,” katanya

Padahal, DPR dalam menggunakan hak pengawasan, khususnya terkait anggaran dan program, perlu melihat masalah lebih detail berdasarkan pengalaman di Banggar DPR.

Saat ini, setahu saya berdasarkan komunikasi kami dengan Pimpinan Pimpinan Fraksi di DPR di selama ini, terbangun komitmen bersama untuk menjaga demokrasi yang baik, dengan tetap mempertahankan UU MD3 yang ada.

“Pemerintah, dalam hal ini Pak Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) juga menegaskan melalui media cetak yang saya baca bahwa Bapak Presiden tidak akan menggunakan kewenangannya untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait dengan UU MD3,” ujarnya.

Anggota Fraksi DPP PDI Perjuangan (PDIP) itu meyakini Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat menghargai kewenangan masing masing lembaga negara.