Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD mendukung pernyataan sikap Presiden Prabowo Subianto yang melarang pejabat untuk melakukan kunjungan kerja ke luar negeri dengan hasil yang tak pasti.

Menurutnya, selama ini keberangkatan pejabat untuk melakukan giat ke Luar Negeri turut memberikan beban pekerjaan terhadap Kedutaan Besar dari Negara-negara yang dituju. Mengingat, setiap pejabat yang hadir harus dilayani secara protokoler.

"Banyak pegawai Kedubes RI yang mengeluh karena hampir setiap saat secara bersambung selalu ada rombongan dari Kementerian, DPR/DPRD, lembaga negara, Pusat dan Daerah kunker ke luar negeri. Belum pulang yang satu, datang lain. Mereka harus dilayani secara protokoler,” kata Mahfud dalam keterangan resmi di sosial media instagram pribadinya, Minggu (3/11).

Masalahnya, tambah Mahfud, hak kunker ke luar negeri dan antar daerah bagi Pemda/DPRD diberikan aturan resmi.

Bahkan, beberapa panitia khusus (pansus) untuk sebuah rancangan undang-undang (RUU) juga diberikan hak istimewa ini. Padahal, Mahfud menilai, kunjungan dan studi banding itu tidak memiliki urgensi khusus.

View this post on Instagram

A post shared by Mahfud MD (@mohmahfudmd)

Untuk itu, Mahfud berharap Prabowo ke depan bisa mengatur kembali hak dalam melakukan kunker ini secara ketat untuk memastikan tak ada kebocoran anggaran negara.

"Saya tahu Kemenkeu dan Kemdagri sudah berusaha untuk mengatur ini tapi jika sudah dibahas di lembaga politik tertentu ada saja alasan untuk mencari pembenaran," jelas Mahfud

"Presiden/Pimpinan Koalisi Merah Putih, terutama Partai Gerindra, harus memelopori pengaturan kembali tentang ini," tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta izin kepada masyarakat Indonesia untuk melakukan kunjungan kerja ke luar negeri perdana sebagai kepala negara pada bulan ini.

Hal itu ia sampaikan setelah mewanti-wanti menteri Kabinet Merah Putih dan seluruh jajarannya untuk mengurangi perjalanan dinas atau studi banding ke luar negeri.

Prabowo menjelaskan bahwa sebetulnya ia ingin lebih berkonsentrasi mengurus persoalan di dalam negeri.

Namun, sebagai kepala negara yang baru dilantik, ia harus memenuhi undangan dari sejumlah negara seperti China dan Amerika Serikat, serta menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) di Peru dan KTT G20 di Brasil.

"Salah satu kewajiban pertama harus berangkat ke APEC, G20, diundang ke Tiongkok. Begitu diundang ke Tiongkok, Amerika juga ngundang. Waduh ini dua kekuatan besar ngundang, ya nggak berani saya nolak," ujar Prabowo dalam acara Deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Sabtu (2/11).

Serangkaian kunjungan kerja ke sejumlah negara itu, kata Prabowo, dilakukan demi kepentingan rakyat Indonesia. Dia menuturkan bahwa kegiatannya tersebut diperlukan untuk menjaga hubungan baik Indonesia dengan negara-negara lain.

"Jadi saya minta izin. Bukan Prabowo jalan-jalan ke luar negeri ya, saya lebih suka di dalam negeri, saya lebih suka ngurus saudara-saudara sekalian, tapi untuk rakyat saya juga harus berhubungan baik dengan seluruh negara," tandas Prabowo

Bisnis.com, JAKARTA - Hadi Tjahjanto membeberkan agenda kegiatannya usai lengser dari jabatan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam).

Dia mengatakan bahwa dirinya akan melanjutkan kegiatannya sebagai Ketua Umum PB Forum Karate-Do Indonesia (PB FORKI).

"Saya yang pertama masih aktif sebagai Ketua Umum PB Forki. Jadi saya akan terus melakukan pembinaan BP Forki supaya mendapatkan prestasi," ujarnya di Kemenkopolhukam, Selasa (22/10/2024).

Hadi juga mengaku bakal lebih banyak berkegiatan dengan keluarga, terutama dengan anak dan cucunya. Selain itu, eks Panglima TNI ini juga bakal menghabiskan waktunya untuk menjalani hobi blusukan ke masyarakat.

"Saya ingin ngobrol dengan masyarakat, petani, nelayan, kemudian mungkin bisa juga kita koordinasi dengan filantropi untuk memberikan bantuan kesehatan di desa-desa. Jadi hobi-hobi blusukan masih senang," tambahnya.

Adapun, Hadi juga kini mengaku lebih merasa lebih lega lantaran telah berhasil merampungkan tugasnya di ATR/BPN maupun Polhukam dengan baik.

"Ya lega, karena menurut saya apa yang saya inginkan itu bersama-sama dengan staff saya bisa diraih. Baik di ATR maupun di Polhukam, dan tu kan bisa dirasakan oleh masyarakat semuanya," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mendadak batal menghadiri acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo-Gibran pada Minggu 20 Oktober 2024.

Padahal, sebelumnya Mahfud mengonfirmasi bahwa dia akan hadir ke acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Gedung MPR/DPR hari ini. Bahkan, dia mengakui sudah bersiap-siap untuk berangkat ke Gedung MPR/DPR pada pagi ini, namun mendadak batal.

Alasannya, Mahfud MD mendadak harus bertolak ke Surabaya, Jawa Timur untuk menengok Ibunya yang sedang sakit.

"Pagi seharusnya saya siap-siap ke Gedung MPR untuk menghadiri Pelantikan Presiden. Tetapi tiba-tiba saya harus menengok Ibu di Surabaya," ujar Mahfud melalui akun X pribadinya, @mohmahfudmd pada Minggu (20/10/2024) pagi.

Dia pun sudah memberitahukan kepada pimpinan MPR perihal absennya dirinya pada pelantikan presiden dan wapres hari ini.

"Saya sudah beritahukan kepada Pimpinan MPR bahwa saya absen pada acara di MPR. Ibu saya sudah berusia 94 tahun, mudah-mudahan disehatkan oleh Allah SWT," lanjutnya.

Sebagaimana diketahui, Mahfud MD merupakan eks Cawapres nomor urut 3 yang berpasangan dengan Capres Ganjar Pranowo kala itu.

Sementara itu, Ketua MPR Ahmad Muzani memastikan bahwa mantan calon presiden alias capres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan akan menghadiri pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Muzani mengungkapkan telah berkomunikasi langsung dengan Anies maupun Ganjar. Keduanya telah mengonfirmasi akan hadir di pelantikan pada tanggal 20 Oktober mendatang.

"Pak Anies Mas Ganjar alhamdulillah insyaallah hadir, saya sudah berkontak tadi malam, Mas Ganjar menyampaikan kehadirannya, Mas Anies juga menyampaikan kehadirannya," kata Muzani, Rabu (16/10/2024).

Adapun Muzani dan pimpinan MPR lainnya menggelar silaturahmi kepada sejumlah presiden dan wakil presiden. Mereka mengantarkan undangan untuk hadir dalam pelantikan Prabowo pada tanggal 20 Oktober 2024 nanti.

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan mengumumkan 12 nama yang lolos rangkaian seleksi calon anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) periode 2024–2028. Berdasarkan pengumuman resmi nama-nama calon anggota Kompolnas terdiri atas unsur pakar kepolisian dan tokoh masyarakat.

Sebanyak 12 nama pilihan pansel selanjutnya akan diajukan kepada Presiden Joko Widodo untuk selanjutnya dipilih enam orang untuk menjadi anggota Kompolnas periode 2024–2028.

Sebelumnya, Ketua Panitia Seleksi Calon Anggota Kompolnas Hermawan Sulistyo mengatakan bahwa pansel telah menerima 137 orang. Para calon terdiri atas pakar kepolisian dan tokoh masyarakat yang mendaftar sebagai calon anggota Kompolnas.

Pendaftaran calon anggota Kompolnas periode 2024–2028 akan ditutup pada tanggal 19 Juli 2024. Hermawan mengapresiasi antusiasme masyarakat dengan mau mendaftar menjadi calon anggota Kompolnas.

Ia menambahkan 137 orang tersebut terdiri atas 37 calon peserta berlatar belakang pakar kepolisian dan 100 orang dari tokoh masyarakat. Para pendaftar ini kemudian melewati seleksi administrasi, lalu ikut tes tertulis dilanjut tes kesehatan dan kejiwaan.

Daftar Nama Calon Anggota Kompolnas Pilihan Pansel

Calon Anggota Kompolnas Unsur Pakar Kepolisian

1. Irjen Pol. (Purn) Drs. Arief Wicaksono Sudiutomo
2. Irjen Pol. (Purn) Ida Oetari Poernamasasi S.AP.,M.A.
3. Michael Marcus Iskandar Pohan S.H., M.H.
4. Raden Indah Pangestu Amaritasari S.IP., M.A.
5. Dr. Supardi Hamid, M.Si
6. Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.

Calon Anggota Kompolnas Unsur Tokoh Masyarakat

1. Prof. Dr. Deni S.B. Yuherawan, S.H., M.Si.
2. Fitriana Sidikah Rachman, S.Sos., M.Si
3. Gufron S.H.
4. Mochammad Choirul Anam, S.H.
5. Mustholih S.H.I., M.H., CLA
6. Dr. Yusuf, S.Ag., S.H., M.H.

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto mengatakan kehadiran Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah lama dinantikan bangsa Indonesia.

Hadi menjelaskan sejak 79 tahun merdeka baru kali ini Indonesia memiliki Istana Negara yang dibuat oleh anak bangsa sendiri.

"Saya bangga dengan Istana Negara dan Istana Garuda di IKN, karena setelah 79 tahun akhirnya Indonesia mempunyai istana buatan anak bangsa," kata Hadi dikutip dari akun Instagram resminya, Kamis (8/8/2024).

Hadi kemudian menjelaskan bahwa saat ini, Istana Negara yang terletak di Jakarta merupakan warisan pemerintahan kolonial. Karena itu, ia menegaskan Istana Garuda di IKN adalah peninggalan bangsa Indonesia. Sebab, proyek tersebut seluruhnya dibangun oleh masyarakat Indonesia.

"Ini adalah salah satu kebanggaan bangsa, Istana Negara, Istana Garuda, dan seluruh fasilitasnya ini dibangun oleh putra-putra bangsa. 79 tahun kita menunggu untuk bisa memiliki satu istana yang luar biasa ini. Istana di Jakarta adalah peninggalan kolonial, ini adalah peninggalan putra bangsa," ujar dia.

Pada Rabu (7/8), Hadi pun menjelaskan dirinya berkeliling meninjau perkembangan pembangunan IKN. Ia dan sejumlah awak media berangkat pagi-pagi menggunakan pesawat Hercules dari Lapangan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta.

"Setibanya di Balikpapan, kami langsung berangkat menuju Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) IKN untuk makan siang dan diskusi santai," jelas dia.

(kil/kil)

Jakarta: Menko Polhukam Haji Tjahjanto mengatakan media berpenting dalam pembangunan nasional terutama pembangunan IKN di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

"Media massa adalah inti komponen bangsa yang tidak bisa ditinggal untuk bahu membahu membangun Indonesia," ujar Menko Hadi saat mengajak pemimpin redaksi media nasional dan lokal berkeliling ke kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) ibu kota negara baru Indonesia itu, Rabu, 7 Agustus 2024.

Kegiatan temu pemimpin redaksi nasional dan lokal yang dilaksanakan di IKN saat ini, kata dia lagi, merupakan momentum yang baik untuk mendekatkan hubungan antara media massa nasional dan lokal dengan pemerintah.

IKN merupakan pembangunan strategis nasional serta pembangunan bangsa Indonesia yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan untuk Indonesia yang semakin maju.

"Dengan melihat langsung kemajuan pembangunan IKN, diharapkan media massa memberitakan positif terkait pembangunan ibu kota negara baru Indonesia," ucapnya.

Menko Hadi menambahkan bahwa pertemuan dengan pemimpin redaksi media bakal dilakukan secara rutin untuk membahas isu-isu strategis guna bersama membangun Indonesia. Medcom.id/Win Adab

(WWD)

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Koordinator Hukum, Politik, dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto memastikan lapangan upacara di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara siap digunakan untuk puncak HUT ke-79 Republik Indonesia (RI).

Selain lapangan upacara, Hadi menambahkan bahwa infrastruktur jalan menuju IKN dari Balikpapan juga sudah bisa digunakan bagi tamu yang akan akan melaksanakan upacara.

"Lapangan upacara di IKN siap digunakan sebagai tempat pelaksanaan upacara HUT ke-79 RI dan akses menuju ke IKN sudah siap digunakan," ujar Hadi di IKN, Rabu (7/8/2024).

Selanjutnya, mantan Menteri ATR/BPN itu juga menuturkan akses dari Balikpapan menuju Jembatan Balang akan dibuka menuju IKN. Jarak tempuh ke IKN dari Balikpapan itu dapat ditempuh dengan waktu sekitar 90 menit.

"Tadi kita sudah menggunakan akses dari Balikpapan melalui jalur Samarinda terus ke IKN, dan nantinya akan dibuka jalur yang dari Balikpapan menuju ke Jembatan Pulau Balang ke IKN kurang lebih bisa ditempuh satu setengah jam," tutur Hadi usai menjajal jalan di IKN tersebut.

Diberitakan sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa infrastruktur dan fasilitas penunjang sudah rampung 100% di antaranya Istana Negara, rumah menteri, hingga hotel tempat menginap tamu.

“Sudah 100%. Maksudnya kalau dalam kondisi misalnya kalau Istana, rumah menteri, hotel, sudah. Tapi kalau yang untuk sementara di kantor-kantor Menko itu baru lantai 1,2, yang bisa dipakai nanti,” ujarnya pada Selasa (6/8/2024)

Adapun, untuk tempat Pesawat Presiden dan para tamu, pemerintah menyiapkan dua bandara yakni Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan dan bandara APT Pranoto, Samarinda.

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Koordinator Hukum, Politik, dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto memastikan lapangan upacara di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara siap digunakan untuk puncak HUT ke-79 Republik Indonesia (RI).

Selain lapangan upacara, Hadi menambahkan bahwa infrastruktur jalan menuju IKN dari Balikpapan juga sudah bisa digunakan bagi tamu yang akan akan melaksanakan upacara.

"Lapangan upacara di IKN siap digunakan sebagai tempat pelaksanaan upacara HUT ke-79 RI dan akses menuju ke IKN sudah siap digunakan," ujar Hadi di IKN, Rabu (7/8/2024).

Selanjutnya, mantan Menteri ATR/BPN itu juga menuturkan akses dari Balikpapan menuju Jembatan Balang akan dibuka menuju IKN. Jarak tempuh ke IKN dari Balikpapan itu dapat ditempuh dengan waktu sekitar 90 menit.

"Tadi kita sudah menggunakan akses dari Balikpapan melalui jalur Samarinda terus ke IKN, dan nantinya akan dibuka jalur yang dari Balikpapan menuju ke Jembatan Pulau Balang ke IKN kurang lebih bisa ditempuh satu setengah jam," tutur Hadi usai menjajal jalan di IKN tersebut.

Diberitakan sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa infrastruktur dan fasilitas penunjang sudah rampung 100% di antaranya Istana Negara, rumah menteri, hingga hotel tempat menginap tamu.

“Sudah 100%. Maksudnya kalau dalam kondisi misalnya kalau Istana, rumah menteri, hotel, sudah. Tapi kalau yang untuk sementara di kantor-kantor Menko itu baru lantai 1,2, yang bisa dipakai nanti,” ujarnya pada Selasa (6/8/2024)

Adapun, untuk tempat Pesawat Presiden dan para tamu, pemerintah menyiapkan dua bandara yakni Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan dan bandara APT Pranoto, Samarinda.

Sebanyak 86 layanan dari 16 tenant telah pemulih usai peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto menyatakan, upaya pemulihan layanan PDNS 2 dilakukan oleh tim yang terdiri dari Kementerian Kominfo, BSSN, PT Telkom Tbk, dan partisipasi aktif dari semua tenant.

“Per 12 Juli, pukul 17.30 WIB, tercatat 86 layanan dari 16 kementerian, lembaga dan pemerintah daerah telah go live,” tutur Hadi dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/7).

Hadi menjelaskan beberapa layanan publik yang berhasil dipulihkan selain dalam bentuk layanan perizinan juga berupa layanan informasi dalam bentuk portal.

“Termasuk layanan beasiswa yang dikelola Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi,” ujarnya.

Hadi menambahkan, saat ini tim terus melakukan upaya pemulihan layanan publik dengan secepat-cepatnya dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian. Proses pemulihan layanan terbagi dalam tiga zona tahapan berdasarkan teknik penanganan data.

Data yang terdampak insiden pada PDNS 2 berada di zona merah, dan ditetapkan dalam proses “karantina”. Data tersebut selanjutnya akan dipindahkan ke zona biru untuk dilakukan penguatan keamanan dan pemindaian kerentanan.

"Setelah itu layanan bisa go-live atau data layanan publik diunggah ke pusat data lain ke zona hijau yang siap digunakan kembali,” jelasnya.

Menurut Hadi, setiap tahapan pemulihan dilakukan dengan teliti dan cermat. Langkah itu diambil untuk meminimalkan celah serangan siber yang dapat masuk dan berdampak pada pelayanan publik.

“Pemerintah melakukan pembersihan data dari malware atau pun virus yang mencurigakan dari data yang sudah berhasil diselamatkan, sekaligus memperkuat parameter keamanan infrastrukturnya” ujarnya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto memastikan bahwa keamanan server Pusat Data Nasional (PDN) akan ditingkatkan usai serangan Ransomware.

Hadi menyebut, nantinya PDN yang merupakan pengganti Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya yang diretas akan dilengkapi kemampuan pencadangan dan pengamana berlapis.

"Pemerintah saat ini terus meningkatkan kemampuan PDN, pengganti PDNS 2 di Surabaya untuk bisa memiliki kemampuan backup berganda, backup berlapis dengan pengamanan yang baik," ujar Hadi dalam Konferensi Pers di Jakarta, Jumat (5/7).

Di sisi lain, Hadi menyebut bahwa layanan PDNS 2 di Surabaya telah kembali normal per 1 Juli 2024. Dengan begitu, masyarakat saat ini bisa menggunakan layanan PDNS tersebut.

"Untuk pelayanan masyarakat yang menggunakan digital per 1 Juli sudah berjalan normal. Pelayanan masyarakat sudah bisa dirasakan oleh masyarakat," katanya.

Sebagai informasi, Server Pusat Data Nasional (PDN) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengalami serangan siber Ransomware sejak Kamis (20/06/2024), yang menyebabkan gangguan pada layanan publik di berbagai instansi.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam RI) Hadi Tjahjanto menyerahkan aset hasil sitaan Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada sembilan instansi yang terdiri dari lembaga dan kementerian.

Penyerahan aset tersebut melalui mekanisme Penetapan Status Penggunaan (PSP) yang dilakukan Satgas BLBI. Melalui serah terima tersebut, diharapkan seluruh aset properti eks BLBI yang telah disita, dapat dikelola dengan baik demi kepentingan masyarakat dan negara.

"Aset yang dilakukan PSP dan berita acara serah terima yang ditandatangani pada hari ini, nilainya mencapai Rp 2,77 triliun atau seluas 989.168 meter persegi," kata Hadi saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (5/7).

9 Instansi yang Peroleh Aset Sitaan

Kesembilan instansi tersebut diantaranya Mahkamah Agung (MA), Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Intelijen Negara, Badan Pengawas Pemilu, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Ombudsman Republik Indonesia.

Hadi mengatakan penyerahan eks aset BLBI kepada sembilan instansi dan lembaga itu merupakan bukti nyata kerja Satgas BLBI dalam menagih aset milik pemerintah. Satgas BLBI juga memastikan aset yang telah diberikan kepada pemerintah tidak jatuh ke pihak-pihak lain yang ingin memanfaatkan.

Nantinya, aset tersebut akan dipakai para instansi dan kementerian terkait itu menjadi beberapa fasilitas seperti gedung kantor pelayanan, rumah dinas, laboratorium, kampus politeknik negeri, hingga gedung penyimpanan barang bukti dan aset.

Dengan adanya pemanfaatan aset tersebut, Hadi berharap bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. "Semoga dengan penyerahan aset kepada sembilan kementerian/lembaga ini, masyarakat Indonesia dapat melihat bahwa aset eks BLBI dipergunakan secara maksimal," ujar Hadi.

Jakarta: Kerja Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) dipastikan diperpanjang. Masa kerja satgas akan berakhir pada 31 Desember 2024.

"Hasil kerja Satgas BLBI saat ini sedang disiapkan rancangan keputusan presiden (Kepres)," ujar Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto, dalam konferensi pers, di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat, 5 Juli 2024.

Hadi menjelaskan alasan perpanjangan kinerja Satgas BLBI. Terdapat hak negara dari obligor atau debitur yang belum diselesaikan.
"Kolaborasi berbagai Kementerian Lembaga untuk menuntaskan hak tagih negara yang belum diselesaikan para obligar dan debitur," terangnya.

Hadi mengatakan satgas baru saja mengibahkan lahan eks BLBI senilai Rp 2,77 triliun atau seluas 989.168 meter persegi kepada sembilan kementerian lembaga. Meliputi

Mahkamah Agung, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Intelijen Negara, Badan Pengawas Pemilu, Badan Pusat Statistik, dan Ombudsman Republik Indonesia.

"Semoga dengan penyerahan aset kepada semnilan Kementerian lembaga, masyarakat Indonesia dapat melihat bahwa aset eks BLBI dipergunakan secara maksimal," tandasnya.

(LDS)