Bisnis.com, JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir memastikan konsolidasi BUMN Karya akan terus berlanjut. Pihaknya pun berencana menyambangi Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo untuk meminta restu terkait penggabungan tersebut.

Kementerian BUMN berencana melebur tujuh perusahaan pelat merah konstruksi menjadi tiga klaster. Tujuh perusahaan itu adalah PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), PT PP (Persero) Tbk. (PTPP), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT), PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero).

Skemanya, Adhi Karya akan menjadi induk holding bagi Brantas dan Nindya. Selanjutnya Kementerian BUMN bakal menggabungkan PTPP dengan Wijaya Karya, sedangkan Waskita bergabung dengan Hutama Karya.

Erick Thohir menyatakan bahwa pihaknya akan melangsungkan pertemuan dengan Menteri PU Dody Hanggodo pada Rabu, 6 November 2024. Pertemuan tersebut akan membahas persetujuan atas konsolidasi perusahaan konstruksi BUMN.

"Salah satu isunya mendapat approval bahwa BUMN Karya ini dari 7 menjadi 3, sehingga kita bisa melalukan restrukturisasi, penyehatan, tetapi juga membangun keahlian di masing-masing BUMN," ucapnya di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (4/11/202).

Dia menambahkan jika surat persetujuan sudah diraih, Kementerian BUMN bakal bergerak cepat untuk mengeksekusi rencana penggabungan sehingga mampu mempercepat penyehatan di BUMN Karya.

Sebelumnya, Direktur Utama Waskita Karya Muhammad Hanugroho mengungkapkan langkah integrasi antara perseroan dengan Hutama Karya merupakan salah satu upaya lanjutan dalam menyelamatkan Waskita.

Hanugroho atau akrab disapa Oho menuturkan Hutama Karya telah melakukan proses due diligence terkait rencana integrasi yang diinisiasi Kementerian BUMN. Uji tuntas yang dilakukan terhadap Waskita ini melibatkan konsultan independen.

Uji tuntas yang dilakukan melihat seluruh aspek, termasuk target penyelamatan Waskita. Dengan kehadiran Hutama Karya, Oho menyatakan proses penyehatan emiten berkode saham WSKT ini akan berjalan lebih cepat.

“Jadi, sudah dipastikan tentunya penyehatan bisa lebih cepat dan pemulihannya bisa lebih cepat lagi,” ujarnya dalam sebuah sesi wawancara, beberapa waktu lalu.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), PT PP (Persero) Tbk. (PTPP), dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) mulai ancang-ancang untuk menyambut rencana merger BUMN Karya yang diperkirakan terealisasi pada era pemerintahan Prabowo Subianto.

Rencana penggabungan yang digaungkan Menteri BUMN Erick Thohir ini bahkan telah meraih restu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Namun, belum ada informasi pasti kapan penggabungan 7 BUMN Karya bakal dieksekusi.

Total, tujuh perusahaan pelat merah konstruksi bakal dilebur menjadi tiga klaster. Tujuh perusahaan itu adalah ADHI, PTPP, WIKA, PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT), PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero).

Skemanya, Waskita Karya akan digabungkan dengan Hutama Karya sedangkan Adhi Karya menjadi induk perusahaan bagi Brantas dan Nindya Karya. Langkah berikutnya, Kementerian BUMN bakal ‘mengawinkan’ PTPP dengan Wijaya Karya.

Direktur Utama Adhi Karya Entus Asnawi Mukhson mengatakan Kementerian BUMN, selaku pemegang saham, telah menginstruksikan perseroan untuk mempersiapkan merger dengan Brantas dan Nindya Karya.

“Kami sekarang sedang menyamakan dari sisi laporan, dari sisi budaya, kemudian dari sisi sistem, dan lain sebagainya. Tahapannya memang sedang dalam persiapan,” ujarnya dalam Pubex Live 2024, Rabu (28/8/2024).

Direktur Keuangan Adhi Karya Bani Iqbal menambahkan perseroan juga melakukan evaluasi dengan konsultan untuk mengkaji manfaat merger. ADHI turut meminta pandangan Kementerian PUPR sebagai salah satu pemberi kerja dominan BUMN Karya.

“Dari hasil tersebut, nanti akan dibawa evaluasi kembali dengan konsorsium konsultan yang lebih komprehensif. Di sana akan dibahas dari sisi keuangan, perpajakan, dari sisi legal, dan dampak dari sisi sumber daya manusia,” tutur Iqbal.

Proses evaluasi disebut akan membentuk hasil simulasi terkait proyeksi ke depan. Hal ini mengingat masing-masing perusahaan memiliki kompetensi tersendiri. ADHI mempunyai kemampuan di sektor perkeretaapian dan konstruksi perairan yang beririsan dengan Brantas, sedangkan Nindya Karya merupakan kontraktor secara umum.

Oleh sebab itu, Iqbal menyampaikan proses merger harus dilakukan secara hati-hati karena konsep tersebut bertujuan menambah nilai dari masing-masing perusahaan, bukan sebagai langkah penyelamatan dari keberlangsungan tiap entitas.

Di sisi lain, Direktur Strategi Korporasi dan HCM PTPP I Gede Upeksa Negara menuturkan pihaknya sedang mengkaji langkah merger dengan WIKA. Perseroan juga sudah menunjuk pihak ketiga guna memperhitungkan dampak dari rencana tersebut.

“Tentu kajian ini tidak hanya terhadap induknya di PTPP, tetapi juga terhadap keseluruhan di anak usaha dan afiliasinya,” pungkasnya dalam Pubex Live 2024.

Kajian yang melibatkan entitas anak dan afiliasi PTPP, lanjut Upeksa, perlu dilakukan lantaran ada kesamaan lini bisnis dengan Grup WIKA. Untuk itu, seluruh proses ini diharapkan menghasilkan strategi yang tepat untuk mendorong nilai tambah dari tiap entitas.

Dalam kesempatan terpisah, Sekretaris Perusahaan WIKA Mahendra Vijaya mengungkapkan bahwa pihaknya juga melakukan persiapan dari sisi internal. Mulai dari kesiapan sistem, organisasi, dan beberapa hal lainnya.

Akan tetapi, Mahendra belum dapat memerinci skema teknis penggabungan antara WIKA dan PTPP. Namun, yang pasti, perseroan akan tegak lurus mengikuti arahan pemerintah ke depan.

“Intinya on progres kami sedang siapkan,” ucapnya.

Eksekusi Meger BUMN Karya

Berdasarkan pemberitaan Bisnis.com sebelumnya, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Mahendra Sinulingga mengatakan eksekusi penggabungan BUMN Karya, khususnya antara Hutama Karya (HK) dan Waskita akan menunggu transisi pemerintahan baru.

“Merger BUMN Karya juga menunggu pemerintahan baru, tapi tetap dikejar mudah-mudahan tahun ini,” ujarnya saat ditemui di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (20/8/2024).

Arya pun memperkirakan merger antara HK dan Waskita Karya baru terlaksana pada Oktober 2024. Artinya, lini masa tersebut mundur dari rencana awal Kementerian BUMN.

Berdasarkan data Kementerian BUMN, proses penggabungan dan Waskita sejatinya ditargetkan rampung antara Juli – Agustus 2024. Sementara itu, proses merger untuk klaster BUMN Karya lainnya belum memiliki tenggat penyelesaian.

Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Indrajad Hattari memastikan merger BUMN Karya, khususnya HK dan Waskita Karya sudah mulai berjalan.

Dia juga menyatakan rencana penggabungan sudah meraih restu dari Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, sehingga pelaksanaan dari proses tersebut akan disesuaikan antarkementerian.

“Bersama Pak Bas [Basuki] dan Menteri BUMN kan sudah disepakati. Jadi, kami harus atur lagi kira-kira waktunya karena harus dilihat pembukuan yang sehat HK dan Waskita,” ucapnya saat ditemui di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, baru-baru ini.

Di tengah proses merger, Pengamat BUMN dari Datanesia Institute Herry Gunawan memandang kondisi keuangan Waskita berisiko membebani postur keuangan HK.

Pasalnya, hingga semester I/2024, Waskita masih mencatatkan rugi bersih Rp2,15 triliun, Kerugian ini meningkat 4,18% dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai Rp2,07 triliun.

Salah satu penyebab kerugian Waskita adalah membengkaknya beban keuangan. Selama 6 bulan pertama tahun ini, perseroan mencatatkan beban keuangan Rp2,29 triliun atau meningkat 10,60% dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Selain itu, kinerja pendapatan usaha Waskita juga mengalami koreksi 15,19% year-on-year (YoY) menjadi Rp4,47 triliun pada semester I/2024. Penyebabnya datang dari segmen jasa konstruksi yang melemah 28,17% secara tahunan menjadi Rp3,12 triliun.

“Bebannya sudah terlalu berat. Jadi, kalau digabung dengan Hutama Karya, beban yang dipikul oleh Waskita akan ikut membebani Hutama Karya. Termasuk beban operasional yang defisit itu,” ujarnya kepada Bisnis, beberapa waktu lalu.

Dia pun menilai rencana penggabungan antara dua BUMN Karya ini sebaiknya ditunda lebih dulu, sembari menunggu kondisi keuangan Waskita kembali bertenaga.

--------------------------

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono membantah kabar bahwa pihaknya telah menyepakati proses penggabungan atau merger Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya.

Basuki juga turut mempertanyakan dari mana asal informasi tersebut berasal. Basuki tak banyak berkomentar terkait hal ini, namun menurutnya hingga kini pembahasan terkait peleburan PT Hutama Karya (Persero) dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk tersebut belum menghasilkan kesepakatan.

"Belum, informasi dari mana itu. Belum-belum," kata Basuki, saat ditemui di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Wacana peleburan BUMN-BUMN konstruksi atau BUMN Karya sebetulnya telah terdengar sejak tahun 2023 lalu. Berdasarkan informasi terakhir, yang akan diutamakan terlebih dulu ialah penggabungan HK dengan Waskita.

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja juga sempat dimintai konfirmasi atas kabar disetujuinya rencana tersebut oleh PUPR. Endra sendiri membenarkan pembahasan memang sudah dilakukan beberapa waktu belakangan. Tapi, dia tidak dilibatkan dalam hal itu.

"Katanya sudah (ada diskusi), tapi saya belum baca tuh (keputusannya). Iya baru satu itu (Merger HK dan WSKT), tetapi saya nggak pernah ikut pembahasan itu," ungkap Endra di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Kamis (22/8/2024).

Endra juga tidak menjawab ketika ditanya jika pihaknya sudah menerima surat resmi dari Kementerian BUMN. Tapi, secara normatif ia menjelaskan peleburan sejatinya dilakukan untuk menyehatkan posisi keuangan antar BUMN Karya.

Kabar menyangkut persetujuan merger BUMN Karya oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mulanya disampaikan oleh Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Indrajad Hattari. Dia menambahkan dalam penggabungan tersebut, pihaknya akan melihat pembukuan dari Hutama Karya maupun Waskita Karya.

"Sudah sama Pak Bas, sudah disepakati Pak Menteri sama Pak Bas. Nah ini kita harus meeting lagi kira-kira tuh timingnya tuh harus ada. Kan harus dilihat dari pembukuannya juga, HK sama Waskita," katanya di Kantor KPK, Jakarta Pusat.

"Nanti kalau digabungin jadi mereka pembagian tugasnya, Waskita jadi bagian dari HK," tambahnya.

Rabin mengatakan, pihaknya tengah menaruh perhatian terutama pada HK dan Waskita Karya. Menurutnya harus ada jadwal atau timeline yang harus disepakati dengan Kementerian PUPR agar kedua perusahaan bisa melebur.

"Peleburannya kan kalau nggak salah itu, peleburannya kan sekarang lagi dilihat terutama untuk HK sama Waskita itu lagi dalam proses, nanti kan dilihat kira-kira tuh ada timelinenya, kita harus sepakati dulu sama PUPR," ujarnya.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, disebut menyetujui rencana peleburan PT Hutama Karya (Persero) dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Menanggapi kabar tersebut, PUPR buka suara.

Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja membenarkan pembahasan memang sudah dilakukan beberapa waktu belakangan. Tapi, dia tidak dilibatkan dalam hal itu.

Karenanya, Endra mengaku belum bisa mengonfirmasi persetujuan Basuki atas rencana peleburan tersebut. "Katanya sudah (ada diskusi), tapi saya belum baca tuh (keputusannya). Iya baru satu itu (Merger HK dan WSKT), tetapi saya gak pernah ikut pembahasan itu," ungkap Endra di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Kamis (22/8/2024).

Endra tidak menjawab ketika ditanya jika pihaknya sudah menerima surat resmi dari Kementerian BUMN. Tapi, secara normatif ia menjelaskan peleburan sejatinya dilakukan untuk menyehatkan posisi keuangan antar BUMN Karya.

Sebelumnya di hari yang sama, Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Indrajad Hattari mengatakan pihaknya tengah menaruh perhatian terutama pada PT Hutama Karya (Persero) dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Menurutnya harus ada jadwal atau timeline yang harus disepakati dengan Kementerian PUPR agar kedua perusahaan bisa melebur.

"Peleburannya kan kalau nggak salah itu, peleburannya kan sekarang lagi dilihat terutama untuk HK sama Waskita itu lagi dalam proses, nanti kan dilihat kira-kira tuh ada timelinenya, kita harus sepakati dulu sama PUPR," katanya di Kantor KPK, Jakarta Pusat.

Rabin mengatakan bahwa merger disepakati Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Dia menambahkan dalam penggabungan tersebut, pihaknya akan melihat pembukuan dari Hutama Karya maupun Waskita Karya.

"Sudah sama Pak Bas, sudah disepakati Pak Menteri sama Pak Bas. Nah ini kita harus meeting lagi kira-kira tuh timmingnya tuh harus ada. Kan harus dilihat dari pembukuannya juga, HK sama Waskita," katanya.

"Nanti kalau digabungin jadi mereka pembagian tugasnya, Waskita jadi bagian dari HK," tambahnya.

Simak Video: KPK Cegah 3 Orang ke Luar Negeri Terkait Dugaan Korupsi di Hutama Karya

[Gambas:Video 20detik]

IDXChannel - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyepakati merger BUMN Karya.

Kabar kesepakatan itu dikonfirmasi oleh Sekretaris Kementerian BUMN, Rabin Indrajad Hattari. Meski sudah disepakati, proses peleburan masih harus mempertimbangkan pembukuan masing-masing perusahaan.

Misalnya, PT Hutama Karya (Persero) atau HK dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk, atau WSKT. Nantinya, WSKT akan menjadi anak usaha HK. Namun, dalam proses konsolidasi pemegang saham harus memastikan keuangan kedua BUMN karya ini sehat.

“Sudah (disepakati) sama Pak Bas sama Pak Menteri (Erick Thohir). Nah ini kita harus setting lagi kira-kira timing-nya, karena harus dilihat pembukuannya yang sehat HK sama Waskita-nya,” ujar Rabin saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (22/8/2024).

Adapun BUMN karya yang dilebur di antaranya, Waskita Karya, Hutama Karya, PT Nindya Karya (Persero), PT Brantas Abipraya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA, dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PTPP.

Dalam skemanya, Waskita Karya akan dilebur ke Hutama Karya, Nindya Karya dan Brantas Abipraya dilebur ke Adhi Karya, lalu Wijaya Karya alias WIKA akan dilebur ke PTPP. Dari tujuh perusahaan dikonsolidasi menjadi tiga perseroan saja.

“Peleburannya kalau enggak salah itu, peleburannya sekarang lagi dilihat terutama untuk HK sama Waskita lagi proses, nanti dilihat kira-kira tuh ada timeline yang harus kita sepakati dulu bersama PUPR,” tutur dia.

Sebelumnya, Erick Thohir menyebut, merger tujuh perseroan negara di bidang infrastruktur sudah masuk dalam pembahasan di Kementerian PUPR.

“Sudah, saya sudah kirim surat ke Pak Basuki, sudah direview oleh Menteri Keuangan. Kita menunggu prosesnya aja dari Kementerian PUPR,” kata Erick saat ditemui di gedung DPR/MPR beberapa waktu lalu.

(DESI ANGRIANI)

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, mengaku sudah bersurat kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, soal pembentukan Holding BUMN Karya. Meskipun demikian, Kementerian PUPR ternyata belum menerima surat tersebut.

Juru bicara Kementerian PUPR, Endra Atmawidjaja mengatakan bahwa pihaknya belum menerima surat dari Kementerian BUMN. Di sisi lain, Kementerian PUPR juga belum dilibatkan untuk membahas rencana merger tersebut.

"Belum. Belum ke sini surat. Belum. Setahu saya belum pernah dibahas di level BUMN dan kita," kata Endra di Kementerian PUPR, Jakarta Pusat, Jumat (12/7/2024).

Endra menjelaskan, pihaknya juga belum mengkaji rencana pembentukan Holding BUMN Karya. Oleh sebab itu, Endra mengaku tidak mau berkomentar banyak, Kementerian PUPR belum pernah membaca maupun menerima konsep hal tersebut.

"Belum pernah ada yang pernah dibawa ke sini konsepnya gimana?" jelasnya.

Endra menjelaskan bahwa Kementerian PUPR masih menunggu kejelasan maupun surat dari Kementerian BUMN.

"Lah iya, belum ada konsep yang masuk yang mau kita komentari apanya?" imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa proses pembentukan Holding BUMN Karya sedang menunggu Kementerian PUPR. Erick mengatakan masih menunggu hasil tinjauan lebih lanjut dari Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Tinjauan itu dilakukan setelah usulan penggabungan atau merger BUMN Karya ditinjau oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

"Saya sudah kirim surat ke Pak Basuki, sudah di-review oleh Menteri Keuangan. Kita menunggu prosesnya saja dari Kementerian PUPR," kata Erick Thohir kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (10/7/2024) malam.

Erick belum bisa memastikan kapan progres tersebut akan rampung. Kementerian BUMN sendiri menargetkan merger BUMN Karya bisa selesai pada September 2024.

"Kan kebijakannya bukan di kita. Makin cepat, makin baik. Seperti juga penutupan perusahaan-perusahaan BUMN kan kalau bisa jangan terlalu lama, kalau memang sudah sakit, ya harus ditutup segera," ujar Erick.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bicara progres pembentukan Holding BUMN Karya. Saat ini rencana itu sedang menunggu proses dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Erick Thohir mengatakan masih menunggu hasil tinjauan lebih lanjut dari Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Tinjauan itu dilakukan setelah usulan penggabungan atau merger BUMN Karya ditinjau oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

"Saya sudah kirim surat ke Pak Basuki, sudah direview oleh Menteri Keuangan. Kita menunggu prosesnya saja dari Kementerian PUPR," kata Erick Thohir kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (10/7/2024) malam.

Erick Thohir belum bisa memastikan kapan progres tersebut akan rampung. Kementerian BUMN sendiri menargetkan merger BUMN Karya bisa selesai pada September 2024.

"Kan kebijakannya bukan di kita. Makin cepat, makin baik. Seperti juga penutupan perusahaan-perusahaan BUMN kan kalau bisa jangan terlalu lama, kalau memang sudah sakit, ya harus ditutup segera," ujar Erick Thohir.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian BUMN berencana membentuk Holding BUMN Karya dengan meleburkan tujuh perusahaan pelat merah di sektor konstruksi menjadi tiga perusahaan. Hal ini dilakukan untuk memfokuskan kinerja dan menyehatkan masing-masing perusahaan.

Penggabungan pertama yakni PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Nindya Karya (Persero) dengan PT Brantas Abipraya (Persero). Penggabungan kedua PT Hutama Karya (Persero) dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Ketiga PT PP (Persero) Tbk dengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.