SETELAH menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU RI sejak 4 Juli 2024, Mochammad Afifuddin resmi menjadi Ketua KPU RI definitif periode 2022-2027 mulai kemarin. Penunjukan Afif dilakukan berdasarkan rapat pleno pimpinan KPU RI yang digelar pada Minggu (28/7) siang.

Dengan penunjukan ketua baru, sejumlah pembuktian telah dinanti dari KPU, sebab hal itu bukan semata untuk mengisi kekosongan jabatan dan demi kelancaran tugas-tugas KPU menuju Pilkada Serentak 2024.

Jejak hitam yang dibuat ketua sebelumnya, Hasyim Asy'ari, membuat KPU juga memiliki pekerjaan rumah soal pembuktian integritas dan profesionalitas. Di samping kasus asusila yang akhirnya membuahkan pemecatan, Hasyim juga sudah membuat kontroversi sejak awal menjabat. Ia menjadi potret pejabat yang merendahkan aturan etik karena terus melakukan pelanggaran meski diberi peringatan keras.

Mulai dari kasus kedekatan dengan ketua umum partai, pernyataan yang partisan, sampai memproses pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden tanpa berkonsultasi dengan DPR. Sederet kasus itu menunjukkan betapa bahayanya jabatan Ketua KPU di tangan pejabat yang tidak menggenggam erat etika. Dosa yang dibuatnya berdampak dahsyat pada demokrasi negeri ini sampai ke masa depan. Jika melihat lebih jauh ke belakang, Ketua KPU sebelum Hasyim, Arief Budiman, juga diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Arief terbukti melanggar etik karena mendampingi dan menemani Evi Novida Ginting Manik yang telah diberhentikan DKPP pada 18 Maret 2020 untuk mendaftarkan gugatan ke PTUN Jakarta.

Itu artinya, sudah dua Ketua KPU terakhir pupus jabatan dengan dipecat. Catatan kelam ini jelas tidak boleh lagi terulang untuk ketiga kalinya.

Berdasarkan rekam jejaknya, Mochammad Afifuddin semestinya sudah tidak asing dengan tuntutan integritas dan profesionalitas KPU. Bahkan, Afif sudah lebih dulu akrab dalam soal pengawasan penyelenggaraan pemilu karena sebelum bertugas di KPU, ia lebih dulu menjadi anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Pada akhir masa purnatugas di Bawaslu, ia juga menjalankan tugas sebagai anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), ex officio perwakilan dari unsur Bawaslu RI. Dengan begitu, Afif semestinya bisa menjadi nakhoda yang mengembalikan muruah dan citra KPU.

Sebaliknya pula, sungguh ironis, jika ia sampai mengulang coreng ketua sebelumnya. Afif mesti memahami, jika sejarah kelam KPU tidak dapat diperbaiki, bahkan justru bertambah, KPU benar-benar akan dicap sebagai pengkhianat rakyat. Pasalnya, ketika rakyat sudah bersusah payah berpartisipasi dalam demokrasi, KPU justru menjadi benalunya. Kualitas akhir penyelenggaraan pemilu menjadi amat mudah disangsikan ketika perilaku bobrok para pejabat penyelenggaranya terus terjadi.

Untuk menepis semua kekhawatiran itu, tidak ada cara lain kecuali pembuktian kinerja sejak awal menjabat. Dalam soal ini, Afif memang memberikan sinyal cukup baik dengan langsung memberikan laporan proses penyusunan peraturan KPU (PKPU) terkait dengan logistik untuk pilkada.

Tidak hanya itu, Afif mengatakan KPU juga tengah melakukan penetapan susunan daftar pemilih sementara (DPS) di seluruh provinsi. Selanjutnya, KPU juga akan menetapkan PKPU tentang kampanye para pasangan calon kepala daerah.

Sederet tugas lain KPU yang juga sedang berjalan ialah penyiapan PKPU terkait dengan dana kampanye, kampanye, dan persiapan pendaftaran pencalonan yang akan berlangsung sekitar sebulan lagi. KPU juga sudah menjalin konsolidasi dengan beberapa lembaga penyelenggara pemilu, termasuk Bawaslu.

Betul bahwa pembuktian kinerja Afif masih amat panjang karena baru dimulai. Sebab itu pula, tidak hanya Bawaslu, rakyat juga harus semakin kritis mengawal dan mengawasi sepak terjang KPU. Tidak ada celah untuk keterlambatan, apalagi pelanggaran, sekecil apa pun. Inilah kesempatan terakhir bagi Afif sebagai ketua untuk membuktikan bahwa lembaga yang dipimpinnya masih memiliki muruah di negeri ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin mengeklaim, KPU akan lebih siap melaksanakan tahapan dan pemungutan Pilkada Serentak 2024 ketimbang Pemilu 2024.

Alasannya, KPU sudah mempunyai pengalaman melaksanakan Pemilu 2024 dan tahapan Pilkada pun tak hanya dikerjakan oleh KPU, tetapi juga KPU di tingkat daerah.

"Kami sudah punya pengalaman kemarin, satu. Kedua kan titik simpul penanggung jawabnya kan juga sudah terdistribusi lah ya. Jadi lebih siap kayaknya,” ujar Afifuddin dalam program Gaspol! Kompas.com, Rabu (17/7/2024).

Afifuddin menyebutkan, pemungutan suara Pilkada 2024 juga tidak akan seruwet Pemilu 2024 yang menyediakan empat hingga lima kertas suara untuk dicoblos pemilih.

Sebab, pada Pilkada 2024, pemilih hanya disodori dua kertas suara, yakni untuk memilih kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

“Kan varian surat-suratnya (pilkada) juga tidak seruwet Pemilu kan? Kalau bagi KPU RI tentu varian pemilu nasional lebih ribet,” kata Afif.

“Kalau pemilu kemarin kan ada DPD, ada Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi Kabupaten/Kota. Itu kan faktor yang luar biasa,” ujar dia.

Saat ini KPU tengah melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) untuk memutakhirkan daftar pemilih Pilkada Serentak 2024.

Hasil pemutakhiran daftar pemilih ini akan disusun menjadi daftar pemilih tetap (DPT) yang ditetapkan paling lambat pada 23 September nanti.

Dari jumlah dan sebaran DPT yang ditetapkan, KPU akan menentukan berapa dan di mana saja TPS untuk Pilkada Serentak 2024, serta berapa kebutuhan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara pada masing-masing TPS.

Sementara itu, KPU hanya mempunyai waktu lebih kurang dua bulan untuk distribusi logistik.

Pasalnya, masa kampanye Pilkada 2024 berlangsung selama 60 hari, terhitung sejak 25 September sampai 23 November 2024, sebelum dimulainya masa tenang pada 24-26 November 2024, dan pemungutan suara pada 27 November 2024.

Jumlah hari kampanye ini 15 hari lebih singkat dibandingkan Pemilu 2024, Februari lalu.

JAKARTA, KOMPAS com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI belum membahas komisioner yang akan menjadi ketua KPU definitif untuk menggantikan Hasyim Asy'ari yang pekan lalu dipecat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dari kursi Ketua KPU RI.

Sejak Hasyim dipecat, hingga sekarang, jabatan Ketua KPU RI masih dijabat Mochamad Afifuddin selaku pelaksana tugas (plt), meskipun Presiden RI Joko Widodo telah menerbitkan keppres pemberhentian Hasyim secara tidak hormat pada Selasa (9/7/2024).

"Belum kami bahas secara komprehensif juga apakah akan segera kami definitifkan pembahasan kembali ketua definitif atau menunggu nanti, jadi ini soal pilihan," ujar Afifuddin kepada wartawan pada Jumat (12/7/2024).

Pria yang akrab disapa Afif itu menjelaskan, 6 komisioner tersisa sebetulnya sudah mencukupi kuorum untuk dapat melakukan rapat pleno penentuan ketua KPU RI secara definitif dalam waktu dekat.

Namun, Afif menyebut, saat ini para komisioner KPU RI masih tersebar di sejumlah wilayah memantau persiapan dan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Mereka juga belum menentukan kapan akan melakukan rapat pleno tersebut, termasuk apakah akan terlebih dulu menunggu Komisi II DPR RI menentukan siapa calon anggota KPU RI yang menggantikan Hasyim.

Afif menyebut, dari segi waktu, KPU RI masih punya kesempatan yang cukup lama untuk menentukan Ketua KPU RI secara definitif.

"Kalau persoalan plt itu durasinya 3 bulan dan bisa diperpanjang satu periode lagi/satu putaran lagi--bisa tiga bulan lagi," kata dia menjelaskan.

Untuk diketahui, saat ini ada 6 komisioner KPU yang masih bertugas, yakni Afif, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, August Mellaz, dan Yulianto Sudrajat.

Posisi Hasyim yang kosong akan digantikan oleh anggota KPU Kaltim Iffa Rosita yang berstatus cadangan berdasarkan hasil seleksi komisioner KPU pada 2022 lalu.

Namun, pelantikan Iffa sebagai komisioner KPU masih menunggu proses di DPR.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyebut, ucapan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD sebagai masukan yang penting. Hal itu setelah Mahfud mendapat laporan ada komisioner KPU RI bergaya hedonisme.

"Masukan penting untuk KPU (Komisi Pemilihan Umum) supaya betul-betul berhati-hati agar warning (peringatan) itu tidak mengganggu pelaksanaan pilkada," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).

Hanya saja, Cak Imin mengaku, tidak tahu terhadap pernyataan Mahfud soal kehidupan mewah komisioner KPU. "Saya enggak tahu. Saya enggak tahu, nanti kalau ada, saya belum tahu itu, kalau tahu nanti baru komentar," ujarnya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin berterima kasih kepada Mahfud yang menyoroti lembaganya usai pemberhentian tetap Hasyim Asy'ari sebagai ketua dan anggota oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP RI). "Tentu kami terima kasih (pada) semua kritikan, masukan ke penyelenggara," ujar Afifuddin di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (8/7/2024).

Menurut Afifuddin, pernyataan Mahfud merupakan ungkapan rasa sayang terhadap proses demokrasi. Oleh karena itu, dia menegaskan, apa yang menjadi perhatian semua pihak tentu akan menjadi atensi KPU juga sebagai penyelenggara pemilu.

Adapun Mahfud melalui akun media sosial X, @mohmahfudmd, Ahad (7/7/2024) pukul 22.30 WIB, mengkritik gaya hidup komisioner KPU. Hanya saja, Mahfud tidak menjelaskan siapa sosok yang dimaksud.

"Pasca-putusan DKPP memecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari, kita terus terkaget-kaget dengan berita lanjutannya. Info dari obrolan sumber Podcast Abraham Samad SPEAK UP, setiap komisioner KPU sekarang memakai 3 mobil dinas yang mewah, ada juga penyewaan jet (untuk alasan dinas) yang berlebihan, juga fasilitas lain jika ke daerah yang (maaf) asusila. DPR dan Pemerintah perlu bertindak, tidak diam.

Secara umum, KPU kini tak layak menjadi penyelenggara pilkada yang sangat penting bagi masa depan Indonesia. Pergantian semua komisioner KPU perlu dipertimbangkan tanpa harus menunda pilkada November mendatang. Juga tanpa harus membatalkan hasil pemilu yang sudah selesai diputus atau dikonfirmasi oleh MK. Pilpres dan Pileg 2024 sebagai hasil kerja KPU sekarang sudah selesai, sah, dan mengikat."

JAKARTA - Pelaksana tugas (Plt) Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin mengaku menerima surat pengunduran diri dari pegawai KPU yang ingin maju sebagai peserta Pilkada 2024. Hal itu dikatakannya dalam agenda Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 untuk wilayah Sumatera.

Turut hadir di acara tersebut, yakni Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Mendagri Tito Karnavian, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, serta perwakilan dari TNI Polri. Berdasarkan Pasal 14 ayat (4) huruf B PKPU Nomor 8 Tahun 2024, jajaran KPU, Bawaslu, dan DKPP harus mengundurkan diri jika maju sebagai peserta Pilkada 2024.

"Jajaran kita, bagi penyelenggara yang kok di tengah jalan pingin jadi kepala daerah itu dihitungnya harus mundur paling lambat 45 hari sebelum pendaftaran pasangan calon," ujar Afifuddin dalam pidatonya.

Jika merujuk waktu 45 hari sebelum waktu pendaftaran, Jumat 12 Juli 2024 jadi hari terakhir jajaran KPU mengundurkan diri. Untuk itu, dia mempersilakan pegawai KPU yang ingin berkontestasi dapat menyampaikan pengunduran diri sebab masih ada waktu.

"Saya kemarin menerima beberapa tapi tidak banyak, pengajuan mundur diri dari beberapa jajaran yang sudah tidak mau menjadi penyelenggara tapi mau jadi peserta, masih ada waktu," sambungnya.

Afifuddin juga menegaskan kembali, bagi anggota legislatif terpilih hasil Pemilu 2024, juga harus mengundurkan diri bila berniat maju sebagai peserta Pilkada 2024. "Bagi calon terpilih anggota DPR DPD dan DPRD dan bagi calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR jadi yang terpilih belum dilantik juga itu harus mengundurkan diri," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin buka suara soal cuitan calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024 Mahfud MD terkait mobil dinas mewah para komisioner lembaga penyelenggara pemilu itu.

Afif tak membantah hal tersebut dan hanya menegaskan bahwa salah satu mobil tidak selalu dipakai.

"Statusnya sewa," kata Afif kepada Kompas.com, Senin (8/7/2024).

"Yang pasti sih mobil dinas itu dua, satu (lainnya) mobil lama. Dua ya yang nempel di kita, satunya mobil lama yang pelat merah itu yang itu bisa dipakai jajaran yang lain," ujar dia.

Berdasarkan catatan Kompas.com, para komisioner KPU RI memang diberikan kesempatan menunggangi fasilitas 3 mobil dinas sewaan yang diberikan pada waktu yang berbeda.

Satu mobil lama adalah Mitsubishi Pajero. Para komisioner KPU RI 2022-2027 sangat jarang terlihat menunggangi mobil ini.

Fasilitas mobil berikutnya adalah Hyundai Palisade yang banyak digunakan pada 2023.

Sementara itu, memasuki 2024, sejumlah komisioner KPU RI terlihat sering menggunakan Toyota Alphard.

"Tetapi poin yang ingin saya tekankan, yang penting apa pun yang pernah diberikan fasilitas ke kita jangan sampai ada yang melanggar aturan. Itu saja," tegas Afif.

Sebelumnya, dalam cuitannya lewat akun resmi X, Mahfud mengaku kaget dengan berita lanjutan selepas pemecatan Hasyim.

"Info dari obrolan sumber Podcast Abraham Samad SPEAK UP, setiap komisioner KPU sekarang memakai 3 mobil dinas yang mewah, ada juga penyewaan jet (utk alasan dinas) yg berlebihan, juga fasilitas lain jika ke daerah yang (maaf) asusila. DPR dan Pemerintah perlu bertindak, tidak diam," tulis Mahfud.

Eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu menganggap, KPU kini tak layak menjadi penyelenggara pilkada "yang sangat penting bagi masa depan Indonesia"

"Pergantian semua komisioner KPU perlu dipertimbangkan tanpa harus menunda Pilkada November mendatang," sebut dia.

"Juga tanpa harus membatalkan hasil pemilu yang sudah selesai diputus atau dikonfirmasi oleh MK Pilpres dan Pileg 2024 sebagai hasil kerja KPU sekarang sudak selesai, sah, dan mengikat," kata Mahfud.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) 2022-2027 Hasyim Asy'ari dipecat dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena terbukti melanggar etik. Kasus Hasyim semakin menegaskan adanya permasalahan dalam pemilihan anggota penyelenggara pemilu.

Masalahnya, pemecatan pimpinan KPU karena permasalahan etik bukan pertama kali terjadi, namun sudah berkali-kali. Pada KPU periode terdahulu misalnya, ada dua pimpinan KPU yang dipecat oleh DKPP.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dilanda prahara. Sang Ketua, Hasyim Asy'ari terbukti melakukan pelanggaran etik yakni tindakan asusila terhadap petugas Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pun menegakkan muruah KPU dengan memutuskan menghentikan Hasyim sebagai ketua sekaligus anggota KPU sesuai putusan perkara nomor 90-PKE-DKPP/V/2024 yang dibacakan pada Rabu (3/7/2024).

"Memutuskan; satu, mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruh; dua, menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu Hasyim Asy'ari selalu ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak keputusan ini dibacakan; tiga, Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama tujuh hari setalah putusan ini dibacakan," ujar Ketua DKPP Heddy Lugito diikuti ketukan palu, seperti yang disiarkan dalam kanal YouTube DKPP RI, Rabu (3/7/2024).

DKPP menganggap Hasyim Asy'ari melanggar etik seperti yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) huruf a serta c, Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 huruf a, Pasal 11 huruf a dan d, Pasal 12 huruf a, Pasal 15 huruf a dan d, Pasal 16 huruf e, dan Pasal 19 huruf f Peraturan DKPP No. 2/2017.

Sehari berselang, para Komisioner KPU resmi menunjuk Mochammad Afifuddin sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU, menggantikan Hasyim Asy'ari.

Penunjukkan itu disampaikan langsung oleh Afif dalam konferensi pers di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat pada Kamis (4/7/2024).

"Dengan membaca innalillahiwainnailaihirojiun dan bismillahirrahmanirrahim, teman-teman anggota KPU tadi secara bulat, secara sepakat memberikan mandat kepercayaan ke saya untuk menjadi pelaksana tugas ketua KPU Republik Indonesia," ujar Afif.

Kronologi Kasus

Kasus ini sendiri diadukan oleh korban yang memberikan kuasa kepada Aristo Pangaribuan, Uli Pangaribuan, Abdul Toni, dkk. Pengadu mengadukan Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari.

Dalam pokok aduan, Teradu yakni Hasyim didalilkan mengutamakan kepentingan pribadi dan memberikan perlakuan khusus kepada Pengadu [korban] yang bekerja sebagai anggota PPLN di salah satu negara Eropa.

Selain itu, Teradu juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan Pengadu. Meski demikian, Teradu membantah semua dalil Pengadu tersebut karena bersifat subjektif dan mengada-ada.

DKPP pun mengungkapkan dalam dua sidang pemeriksaan terungkap sejumlah fakta bahwa Teradu menjalin komunikasi intens kepada Pengadu yang membahas persoalan di luar kedinasan sejak pertama kali bertemu.

Lalu, Teradu juga beberapa kali membayar tiket pesawat dan menyewakan apartemen untuk Pengadu. Bahkan, Teradu juga sempat mengajak Pengadu untuk berhubungan badan.

Tak hanya itu, teradu juga berjanji menikahi pengadu. Usai diminta oleh Pengadu, Teradu membuat pernyataan akan membelikan apartemen hingga membiayai kebutuhan sebanyak Rp30 juta perbulan.

DKPP pun menilai perlakuan Teradu kepada Pengadu di luar kewajaran relasi kerja antara atasan dan bawahan melainkan seperti sepasang kekasih.

Selain itu, Teradu juga terbukti sengaja mengubah aturan untuk memuluskan rencana jahatnya. Aturan yang diubah itu adalah penerbitan Peraturan KPU No.5/2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan KPU No.9/2019 tentang Tata Kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Aturan tersebut justru menghapus ketentuan Pasal 90 ayat (4) Peraturan KPU No.4/2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU No.8/2019 yang berisi larangan pernikahan, pernikahan siri dan tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan sesama penyelenggara pemilu selama masa jabatan.

"Menjadi hanya larangan berada dalam ikatan perkawinan dengan penyelenggara pemilu saja," dalam dokumen putusan, dikutip Kamis (4/7/2024).

Terkait hal ini, pengadu menyebutkan bahwa Hasyim Asy'ari yang merupakan pimpinan tertinggi di KPU seharusnya memiliki tanggung jawab soal perubahan aturan tersebut bakal berdampak terhadap hak perempuan.

Di samping itu, sikap dan tindakan Hasyim uang memberikan perlakuan khusus terhadap pengadu selaku anggota PPLN Belanda pada 2024 telah bertolak belakang dengan sikap pimpinan seharusnya.

Perlakuan khusus itu mulai dari pesan yang dikirim secara intens yang tidak terkait dengan tugasnya, kemudian ajakan pertemuan di cafe dekat apartemen Hasyim.

Selain itu, Hasyim sempat memesankan kamar hotel dan tiket pesawat untuk ikut serta dalam perjalanan dinas ke Singapura kepada pengadu. Bahkan, Hasyim juga secara terang-terangan membuat swavideo yang berisi titipan salam secara personal ke pengadu.

"Berdasarkan uraian fakta tersebut, Teradu terbukti sejak awal sudah mengincar Pengadu dan memberi perlakuan khusus secara sistematis kepada Pengadu. Teradu berupaya menjalin hubungan pekerjaan, namun di sisi lainnya menyusupkan kepentingan pribadinya untuk memenuhi hasrat pribadinya yang bersifat seksual," tulis DKPP dalam putusannya.

Masa Depan KPU dan Nasib Pilkada 2024

Pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengakui menjadi pimpinan tertinggi di lembaga negara yang mengurus pemilu bukanlah pekerjaan mudah. Oleh sebab itu, Afif berharap setiap pihak turut membantunya.

Eks Ketua Divisi Bidang Hukum dan Pengawasan KPU ini menegaskan akan menjaga roda organisasi tetap berputar, meski terjadi gejolak. Dia berjanji KPU lainnya untuk menjalankan tugas sebaik-baiknya ke depannya.

"Kami akan memastikan seluruh hal melakukan pengecekan-pengecekan, percepatan-percepatan untuk menyiapkan semua hal menghadapi beberapa tahapan yang ada di depan kita," jelasnya.

Dia juga memastikan rangkaian proses Pilkada Serentak 2024 akan tetap berjalan sesuai rencana. Afif menjelaskan, KPU pusat saat ini sedang mengonsolidasikan semua ketua KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia di Jakarta.

Dia juga meminta bantuan kepada para pemegang kepentingan agar turut membantu menyukseskan pelaksanaan Pilkada 2024. Menurutnya, KPU tidak bisa bekerja sendirian.

"Kami minta dukungan para pihak, tentu kementerian/lembaga, kemudian jajaran pemerintah daerah, temen-temen jurnalis, temen-temen media, dan juga teman-teman LSM, perguruan tinggi," katanya.

Hal senada juga disampaikan oleh Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus. Dia meyakini proses Pilkada 2024 tidak akan terdampak meski KPU dilanda prahara.

Guspardi menjelaskan, pelaksanaan Pilkada 2024 berbeda dengan Pemilu 2024. KPU pusat, lanjutnya, tidak menangani langsung pelaksanaan Pilkada 2024.

"Pilkada penanggungjawabnya lebih kepada KPU daerah provinsi atau kabupaten/kota, di mana pelaksanaan pilkada itu dilakukan," jelas Guspardi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024).

Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, KPU pusat hanya lakukan pengawasan, edukasi, hingga koordinasi kepada KPU daerah dalam pelaksanaan Pilkada 2024.

Pernyataan senada disampaikan oleh anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera. Dia menjelaskan, kerja-kerja KPU tidak bergantung hanya kepada satu orang pimpinan.

"Setahu saya KPU kerjanya kolektif kolegial, tidak akan menggangu [pelaksanaan Pilkada 2024]," ujar Mardani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024).

Meski demikian, dia tidak menampik kasus pemecatan Hasyim akan berdampak ke tingkat kepercayaan publik kepada penyelenggara negara.