Demi menjaga ketahanan pangan nasional, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menunjukkan keseriusannya dengan menggelar rapat marathon, hari ini. Tak tanggung-tanggung, rapat dilakukan sebanyak dua kali dalam sehari untuk membahas strategi percepatan swasembada pangan.

Rapat pertama dimulai pukul 6 pagi di kediaman Amran. Amran memulainya dengan berdiskusi intensif mengenai rencana aksi dan program prioritas. Tak berhenti di situ, pada pukul 13.00 siang, rapat kembali digelar di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta. Rapat kedua ini dihadiri oleh Wakil Menteri Pertanian, para pejabat eselon I, Tenaga Ahli Menteri (TAM), Staf Ahli Menteri (SAM), serta sejumlah staf kementerian lainnya.

Amran menekankan pentingnya langkah konkret untuk memastikan swasembada pangan segera tercapai.

"Kami tidak ingin hanya sekadar wacana. Kita harus bergerak cepat dan tepat agar masyarakat Indonesia dapat terus menikmati akses pangan yang mudah dan terjangkau," kata Amran dalam keterangan tertulis, Minggu (10/11/2024).

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto inginkan lompatan besar sektor pertanian dalam mencapai swasembada. Rapat maraton ini membahas detail strategi dan langkah taktis untuk memperkuat produksi pangan lokal, mulai dari penguatan sistem distribusi hingga optimalisasi program bantuan pertanian di daerah.

Amran beserta jajaran membahas progres optimalisasi lahan tahun 2024, proyeksi optimalisasi lahan tahun 2025, cetak sawah 2025, pompanisasi tadah hujan, dan penanaman padi gogo untuk peningkatan produksi padi dan beras nasional. Upaya ini juga menjadi bukti nyata komitmen Menteri Amran dalam memastikan Indonesia mampu mencapai swasembada pangan.

"Ketahanan pangan adalah prioritas utama. Kita harus berlari lebih cepat untuk mewujudkan swasembada agar kebutuhan pangan masyarakat tetap terjamin, terutama dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks," lanjutnya.

Seperti diketahui, Kementan di bawah komando Amran dan Wamentan Sudaryono terus bergerak untuk menjalankan program peningkatan produksi pangan. Dalam berbagai kesempatan, Amran menyampaikan ke jajarannya bahwa tidak ada tanggal merah untuk bekerja demi membangun pertanian Indonesia. Keseriusan ini menjadi angin segar bagi para petani dan masyarakat luas, menunjukkan bahwa pemerintah tidak main-main dalam menjaga ketahanan pangan demi kesejahteraan.

Video Prabowo: Saya Bertekad untuk Swasembada Pangan

Video Prabowo: Saya Bertekad untuk Swasembada Pangan

JAKARTA, investor.id - Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan Indonesia mencapai swasembada pangan dalam tiga hingga empat tahun mendatang dengan mencetak luas lahan panen hingga empat juta hektare. 

Untuk mendukung target ketahanan pangan nasional ini, PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) berkomitmen memperkuat skema Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) sebagai bagian dari perlindungan bagi para petani. 

Komitmen Jasindo ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, khususnya dalam menyediakan asuransi pertanian sebagai proteksi bagi para petani terhadap risiko gagal panen. 

Sekretaris Perusahaan Asuransi Jasindo, Brellian Gema, melalui keterangan resminya pada Kamis (7/11/2024) menyampaikan bahwa AUTP merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam melindungi para petani, khususnya di sektor padi, untuk mendukung ketahanan pangan nasional. 

“Melalui AUTP, petani mendapatkan perlindungan dari risiko gagal panen yang bisa merugikan nilai ekonomi usaha tani mereka. Dengan adanya asuransi ini, petani tetap memiliki modal kerja untuk masa tanam berikutnya,” ujar Brellian. 

Pemerintah turut memberikan subsidi premi sebesar 80% kepada petani, sehingga petani hanya perlu membayar Rp36 ribu per hektare dengan nilai pertanggungan mencapai Rp6 juta per hektare. 

Sampai 31 Agustus 2024, Jasindo telah memberikan perlindungan terhadap risiko gagal panen untuk lebih dari 400 ribu petani di seluruh Indonesia dengan cakupan luasan lahan lebih dari 250 ribu hektare di 22 provinsi. 

Realisasi klaim AUTP sendiri telah mencapai Rp3,17 miliar untuk luas lahan sekitar 500 ribu hektare, dengan rasio klaim sebesar 7,08%. 

Tiga provinsi dengan keikutsertaan AUTP terbesar adalah Jawa Barat dengan kepesertaan lebih dari 140 ribu petani, Jawa Timur 79 ribu petani, dan Jawa Tengah dengan 64 ribu petani. 

“Kami menyadari pentingnya sosialisasi yang lebih luas agar program ini dapat menjangkau petani di seluruh pelosok Indonesia. Meski ada tantangan, kami optimistis  target AUTP tahun ini akan tercapai sehingga seluruh petani dapat terlindungi oleh asuransi,” jelas Brellian. 

Namun, Brellian juga mengungkapkan sejumlah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan AUTP, antara lain jangkauan area yang luas, keinginan petani untuk membayar 20% premi, penggunaan aplikasi SIAP yang masih membutuhkan sosialisasi, dan pengelolaan lahan endemis.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia mencapai swasembada pangan dalam tiga hingga empat tahun mendatang dengan mencetak luas lahan panen hingga empat juta hektare.

Untuk mendukung target ketahanan pangan nasional ini, PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) berkomitmen memperkuat skema Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) sebagai bagian dari perlindungan bagi para petani.

Komitmen Jasindo ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, khususnya dalam menyediakan asuransi pertanian sebagai proteksi bagi para petani terhadap risiko gagal panen.

Sekretaris Perusahaan Asuransi Jasindo Brellian Gema menyampaikan bahwa AUTP merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam melindungi para petani, khususnya di sektor padi, untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

“Melalui AUTP, petani mendapatkan perlindungan dari risiko gagal panen yang bisa merugikan nilai ekonomi usaha tani mereka. Dengan adanya asuransi ini, petani tetap memiliki modal kerja untuk masa tanam berikutnya,” ujar Brellian dalam siaran persnya, Kamis (7/11).

Pemerintah turut memberikan subsidi premi sebesar 80% kepada petani, sehingga petani hanya perlu membayar Rp36 ribu per hektare dengan nilai pertanggungan mencapai Rp6 juta per hektare.

Sampai 31 Agustus 2024, Jasindo telah memberikan perlindungan terhadap risiko gagal panen untuk lebih dari 400 ribu petani di seluruh Indonesia dengan cakupan luasan lahan lebih dari 250 ribu hektare di 22 provinsi.

Realisasi klaim AUTP sendiri telah mencapai Rp3,17 miliar untuk luas lahan sekitar 500 ribu hektare, dengan rasio klaim sebesar 7,08%.

Tiga provinsi dengan keikutsertaan AUTP terbesar adalah Jawa Barat dengan kepesertaan lebih dari 140 ribu petani, Jawa Timur 79 ribu petani, dan Jawa Tengah dengan 64 ribu petani.

“Kami menyadari pentingnya sosialisasi yang lebih luas agar program ini dapat menjangkau petani di seluruh pelosok Indonesia. Meski ada tantangan, kami optimis target AUTP tahun ini akan tercapai sehingga seluruh petani dapat terlindungi oleh asuransi,” jelas Brellian.

Namun, Brellian juga mengungkapkan sejumlah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan AUTP, antara lain jangkauan area yang luas, keinginan petani untuk membayar 20% premi, penggunaan aplikasi SIAP yang masih membutuhkan sosialisasi, dan pengelolaan lahan endemis.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Sutarto Alimoeso menyambut baik rencana pemerintah yang akan menghapus utang kredit petani di perbankan.

Langkah ini sangat membantu para petani yang membutuhkan permodalan tapi tidak bisa mengajukan lantaran terganjal tunggakan kerdit di perbankan.

"Itu sangat positif. Petani selama ini kesulitan mendapat akses pembiayaan karena terganjal utang di bank," katanya kepada KONTAN, Selasa (5/11/2024). Meski demikian, Perpadi juga meminta pihak yang nakal dalam kredit pertanian seyogiaya diproses secara hukum

Untuk diketahui, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah menggodok Peraturan Pemerintah (PP) terkait hapus tagih kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ada di Himbara atau bank-bank BUMN.

Langkah ini sangat dibutuhkan agar bank-bank BUMN memiliki dasar hukum yang kuat dalam mengambil langkah penting untuk membantu program-program pemerintah di bidang pertanian sekaligus menjalankan amanat dari Undang-Undang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU PPSK).

Dengan adanya penghapusan buku tagihan terhadap kredit macet bagi para petani dan pelaku UMKM di sektor pertanian, maka Kementerian BUMN akan terus mendorong program-program Presiden RI Prabowo Subianto di sektor pertanian, khususnya dalam upaya akselerasi swasembada pangan.

Sutarto berharap, petani bisa meningkatkan produktivitas hasil panennya jika memiliki cukup dana untuk menanam. Pasalnya, selama ini banyak petani menjadi korban tengkulak atau renteni. Akibatnya, kesejahteraan petani sulit meningkat.

"Selama ini petani sangat kesulitan tentang penyiapan modal kerja," ungkapnya.

Dengan kecukupan modak kerja yang memadai, Sutarto bilang, dampak jangka panjangnya akan positif pada pencapaian target swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan menghapus utang lama para petani Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sektor pertanian yang nilainya mencapai Rp 8,7 triliun.

Angka tersebut diperoleh dari catatan utang UMKM di Bank Himbara atau bank-bank BUMN.

“Usulannya, apakah dua tahun atau lima tahun atau sepuluh tahun. Kami mengusulkan, kurang lebih dengan track record lima tahun. Kalau bisa bukan dua tahun, karena kalau dua tahun terlalu cepat,” ujar Erick dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (4/ 11/2024).

Dengan adanya penghapusan buku tagihan terhadap kredit macet bagi para petani dan pelaku UMKM di sektor pertanian, maka Kementerian BUMN akan terus mendorong program-program Prabowo di sektor pertanian, khususnya dalam upaya akselerasi swasembada pangan.

Apalagi, kebijakan hapus tagih kredit bagi petani dan nelayan ini menjadi salah satu prioritas bagi pemerintahan Prabowo.

Bisnis.com, PADANG - Produksi padi di Provinsi Sumatra Barat hingga Oktober 2024 sebanyak 1,2 juta ton dan jumlah ini masih jauh dari target pada tahun ini yang jumlah mencapai 1,4 juta ton padi gabah kering giling (GKG).

Sekretaris Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Provinsi Sumbar Ferdinal Asmin mengatakan bahwa di beberapa bulan tersisa di tahun 2024 ini, produktivitas padi di Sumbar terus digenjot agar target 1,4 juta ton bisa tercapai.

Apalagi DTPHP melalui UPTD Balai Mekanisasi dan Sarana Prasarana Pertanian (BMSPP) telah menandatangani kerjasama dengan Kodim di Kabupaten Tanah Datar dan Kodim di Kabupaten Agam, dan saat ini pemulihan lahan pertanian yang terdampak bencana alam telah mulai dikerjakan.

"Jika lahan yang dipulihkan itu dikelola kembali oleh petani, maka produksi padi bisa kita genjot. Artinya kalau mengukur dari target, kami butuh 200.000 ton lebih lagi," kata Ferdinal, Selasa (5/11/2024).

Dia merinci untuk pengerjaan pemulihan pertanian yang terdampak bencana alam itu, lebih memprioritaskan ke lahan pertanian di Kabupaten Tanah Datar dan Agam.

"Luas lahan yang akan dipulihkan itu 335 hektare di Tanah Datar, dan 104 hektare di Agam. Targetnya tahun 2024 ini selesai," ujarnya.

Dikatakannya lahan-lahan akan segera dimulai pengerjaan pemulihan lahannya itu merupakan kategori rusak berat, sehingga menjadi prioritas untuk dikerjakan.

"Untuk sisa lahan lainnya akan dikerjakan di tahun 2025 mendatang," jelasnya.

Bencana alam yang terjadi pada Mei 2024 itu telah membuat hamparan pertanian rusak berat dan ringan mencapai 5.900 hektare yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota, seperti Kabupaten Agam, Tanah Datar, Pesisir Selatan, Solok Selatan, Padang Pariaman, dan Kota Padang Panjang.

Mengutip data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi padi di Sumbar hingga September 2024 telah mencapai 1 juta ton GKG atau bila dikonversi ke beras menjadi 594.905 ton.

BPS melihat puncak panen padi di Sumbar pada 2024 selaras dengan tahun sebelumnya yaitu terjadi pada bulan Maret dengan luas panen mencapai 36.840 hektare.

"Tapi untuk puncak panen padi pada Maret 2024 relatif lebih tinggi atau naik sekitar 6.471 hektare (21,30%) dibandingkan Maret 2023 lalu," tulis data BPS.

Dengan demikian untuk realisasi panen padi sepanjang Januari−September 2024 sebesar 228.964 hektare, atau mengalami peningkatan sekitar 5.353 hektare (2,39%) dibandingkan Januari−September 2023 yang mencapai 223.611 hektare.

Sementara itu, potensi luas panen padi pada Oktober−Desember 2024 nanti atau tengah berjalan ini diperkirakan sekitar 67.252 hektare.

BPS mencatat untuk total luas panen padi pada 2024 diperkirakan sebesar 296.216 hektare, atau mengalami penurunan sekitar 4.349 hektare (1,45%) dibandingkan luas panen padi pada 2023 yang sebesar 300.565 hektare.

Sugeng menjelaskan produksi padi di Sumbar sepanjang Januari−September 2024 diperkirakan sebesar 1.027.429 ton GKG, atau mengalami penurunan sekitar 78.531 ton GKG (7,10%) dibandingkan Januari−September 2023 yang sebesar 1.105.960 ton GKG.

Namun berdasarkan amatan fase tumbuh padi hasil Survei KSA September 2024, potensi produksi padi sepanjang Oktober−Desember 2024 adalah sebesar 324.620 ton GKG.

Dengan demikian, total produksi padi pada 2024 diperkirakan sebesar 1.352.049 ton GKG, atau mengalami penurunan sebanyak 130.420 ton GKG (8,80%) dibandingkan 2023 yang sebesar 1.482.469 ton GKG.

Produksi padi tertinggi pada 2023 dan 2024 terjadi pada bulan Maret. Sementara produksi padi terendah pada 2024 terjadi di bulan Agustus. Produksi padi pada Maret 2024 yaitu sebesar 163.893 ton GKG, sedangkan produksi padi pada Agustus 2024 diperkirakan sebesar 57.011 ton GKG.

Tiga kabupaten kota dengan total produksi padi tertinggi pada 2024 adalah Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Pesisir Selatan. Sementara itu, tiga kabupaten dan kota dengan produksi padi terendah yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Bukittinggi, dan Kota Padang Panjang.

Sugeng menyampaikan penurunan produksi padi yang cukup besar pada 2024 terjadi di wilayah itu, sentra produksi padi yaitu Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Tanah Datar.

Di sisi lain, terdapat beberapa kabupaten dan kota yang mengalami peningkatan produksi padi cukup besar, misalnya Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi.

Apabila produksi padi dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk, maka produksi padi sepanjang Januari−September 2024 diperkirakan setara dengan 594.905 ton beras, atau mengalami penurunan sebesar 45.471 ton (7,10%) dibandingkan Januari− September 2023 yang sebesar 640.376 ton.

Selain itu itu, potensi produksi beras sepanjang Oktober−Desember 2024 adalah sebesar 187.962 ton. Dengan demikian, total produksi beras pada 2024 diperkirakan sekitar 782.867 ton, atau mengalami penurunan sebesar 75.516 ton (8,80 persen) dibandingkan produksi beras pada 2023 yang sebesar 858.383 ton.

Produksi beras tertinggi pada 2024 terjadi pada bulan Maret, yaitu sebesar 94.898 ton. Sementara itu, produksi beras terendah juga terjadi pada bulan Agustus, yaitu sebesar 33.011 ton.

Kondisi ini mirip dengan tahun 2023, di mana produksi beras tertinggi terjadi pada bulan Maret dan produksi beras terendah juga terjadi pada bulan Agustus.

IDXChannel - Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mendorong penggunaan bibit padi unggul guna meningkatkan produktivitas dalam mendukung pencapaian swasembada pangan nasional.

"Melalui optimalisasi penggunaan benih padi unggul dapat turut melejitkan produktivitas beras nasional," kata Arief dalam keterangan diterima di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Arief menyatakan bahwa optimalisasi penggunaan benih padi unggul dapat mempercepat peningkatan hasil panen beras nasional dan mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan di Indonesia.

Dia mengaku bahwa dirinya telah mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifili Hasan (Zulhas) telah meninjau lahan yang dikelola PT Sang Hyang Seri (SHS) dan ID FOOD di Subang, Jawa Barat, sebagai pusat produksi benih padi unggul.

Arief menekankan pentingnya pengembangan pusat pembenihan padi berkualitas yang mampu meningkatkan produktivitas dan mendukung target swasembada pangan nasional yang lebih cepat.

"Dengan benih padi terbaik yang ditanam oleh petani, maka dapat menentukan skala produktivitas saat panen nantinya. Target swasembada pangan pun (akan) semakin cepat tercapai," ujarnya.

Pusat benih SHS di Subang saat ini memiliki lahan seluas 3.200 hektare, yang diharapkan mampu menjadi fondasi penting dalam meningkatkan produksi beras dalam negeri.

Dengan benih padi unggul yang dikelola secara baik oleh petani di lahan itu, Arief yakin bahwa produktivitas panen dapat mencapai 7 hingga 8 ton per hektare.

Peningkatan produktivitas ini diperkirakan mampu mengangkat produksi nasional hingga 20 persen, sehingga potensi impor beras dapat ditekan secara signifikan.

"Jika semakin banyak petani menanam dengan benih dari sini, dapat bantu melejitkan produksi nasional sampai 20 persen. Impor pun bisa kita hindari," jelasnya.

Arief memastikan pemerintah juga turut mengupayakan penyerapan hasil panen oleh Bulog untuk menjaga stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) secara berkelanjutan.

Dia menyebutkan, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan produktivitas padi nasional pada 2023 mencapai 52,85 kuintal per hektaree, meningkat dari 51,28 kuintal per hektaree pada 2020.

Peningkatan produktivitas ini memerlukan adanya standby buyer, seperti Bulog, untuk memastikan penyerapan hasil produksi dan menjaga kestabilan harga di pasaran.

"Tentunya dengan adanya eskalasi produksi yang progresif tersebut, harus ada standby buyer untuk membantu penyerapannya," ucap Arief.

Arief juga memastikan komitmen pemerintah dalam menjaga stok CPP yang akan dipergunakan untuk program-program intervensi pemerintah, termasuk menopang pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di awal tahun 2025.

Ia menambahkan, penyerapan beras oleh Bulog untuk stok CPP dilaporkan berjalan dengan baik, menunjukkan progres positif dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Bantuan pangan beras tahap ketiga tahun 2024 masih berlangsung dan diperkirakan akan dilanjutkan hingga Desember, sebagai bagian dari upaya kontinuitas pemerintah membantu keluarga kurang mampu lewat program bantuan pangan beras 10 kg.

Bantuan tersebut menyasar 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.

Arief juga menyebutkan bahwa realisasi pengadaan beras dalam negeri yang dilaksanakan Bulog sampai minggu keempat Oktober, telah mencapai 1,084 juta ton. Perolehan ini meningkat hingga 34,15 persen jika dibandingkan pada periode yang sama dalam dua tahun terakhir.

"Pada Januari-Oktober 2022 kala itu tercatat 808 ribu ton. Sementara Januari-Oktober 2023 di 895 ribu ton, sehingga telah terjadi peningkatan sebesar 21,03 persen," kata Arief.

(Dian Kusumo Hapsari)

Presiden Prabowo Subianto menjajal proses panen padi menggunakan mesin alat panen modern combine harvester di proyek lumbung pangan atau food estate Merauke, Papua Selatan pada Minggu pagi (3/11).

Peninjauan proses tanam dan panen padi itu dilakukan dalam rangka pengembangan program prioritas Prabowo, yakni swasembada pangan nasional.

Dalam kesempatan itu, Prabowo menyapa dan berbincang dengan para petani yang sedang melakukan proses tanam padi. Ia juga melihat langsung proses tanam padi di atas menara pandang bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Prabowo turut menyaksikan proses panen padi dengan menggunakan combine harvester, yang mempermudah pekerjaan petani di Merauke. Bahkan, ia sempat menaiki alat tersebut dan mencoba langsung proses panen padi.

Salah satu petani di Desa Telaga Sari, tempat lumbung pangan tersebut, menyampaikan hasil panen tadinya hanya sekitar 2 ton gabah sebelum lahan diperluas. Setelah diperluas, hasil panen meningkat menjadi 7-8 ton.

"Bersyukur sudah diberikan program ini untuk kami masyarakat petani di Merauke, terima kasih yang sedalam-dalamnya saya ucapkan karena program ini peningkatan hasil panen kami bertambah, mengucap syukur dan terima kasih untuk program yang diadakan di Kabupaten Merauke," ujar Petrus, seperti dikutip melalui keterangan resmi.

Prabowo bertekad membawa Indonesia mencapai swasembada pangan dalam 4 tahun hingga 5 tahun ke depan.

Program tersebut diharapkan mampu terus meningkatkan produksi pangan nasional dan menyejahterakan para petani di wilayah Timur Indonesia.

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi yakin optimalisasi penggunaan benih padi unggul dapat mempercepat peningkatan hasil panen beras nasional dan mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan di Indonesia.

Ia pun mendorong bibit padi unggul guna meningkatkan produktivitas dalam mendukung pencapaian swasembada pangan nasional.

"Dengan benih padi terbaik yang ditanam oleh petani, maka dapat menentukan skala produktivitas saat panen nantinya. Target swasembada pangan pun (akan) semakin cepat tercapai," ujar Arief dalam keterangan diterima di Jakarta, Ahad, 3 November 2024, seperti dikutip dari Antara.

Sebelumnya, Arief bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifili Hasan (Zulhas) telah meninjau lahan yang dikelola PT Sang Hyang Seri (SHS) dan ID FOOD di Subang, Jawa Barat, sebagai pusat produksi benih padi unggul.

Pusat benih SHS di Subang saat ini memiliki lahan seluas 3.200 hektar, yang diharapkan mampu menjadi fondasi penting dalam meningkatkan produksi beras dalam negeri.

Arief optimistis bibit padi unggul yang dikelola secara baik oleh petani di lahan itu bakal mendorong produktivitas panen dapat mencapai 7 hingga 8 ton per hektare. Peningkatan produktivitas ini diperkirakan mampu mengangkat produksi nasional hingga 20 persen, sehingga potensi impor beras dapat ditekan secara signifikan.

"Jika semakin banyak petani menanam dengan benih dari sini, dapat bantu melejitkan produksi nasional sampai 20 persen. Impor pun bisa kita hindari," ucap Arief.

Ia pun memastikan pemerintah juga turut mengupayakan penyerapan hasil panen oleh Bulog untuk menjaga stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) secara berkelanjutan.

Adapun data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan produktivitas padi nasional pada 2023 mencapai 52,85 kuintal per hektare, meningkat dari 51,28 kuintal per hektare pada 2020. Kenaikan produktivitas ini, kata Amran, perlu direspons dengan kesediaan standby buyer, seperti Bulog, untuk memastikan penyerapan hasil produksi dan menjaga kestabilan harga di pasaran.

Lebih jauh, Arief juga memastikan komitmen pemerintah dalam menjaga stok CPP yang akan dipergunakan untuk program-program intervensi pemerintah, termasuk menopang pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di awal tahun 2025. Penyerapan beras oleh Bulog untuk stok CPP juga dilaporkan berjalan dengan baik, menunjukkan progres positif dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sementara bantuan pangan beras tahap ketiga tahun 2024 masih berlangsung dan diperkirakan akan dilanjutkan hingga Desember, sebagai bagian dari upaya kontinuitas pemerintah membantu keluarga kurang mampu lewat program bantuan pangan beras 10 kg. Bantuan tersebut menyasar 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.

Bisnis.com, PADANG - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi padi di Provinsi Sumatra Barat hingga September 2024 telah mencapai 1 juta ton gabah kering giling (GKG) atau bila dikonversi ke beras menjadi 594.905 ton.

Kepala BPS Sumbar Sugeng Arianto mengatakan pihaknya melihat puncak panen padi di Sumbar pada 2024 selaras dengan tahun sebelumnya yaitu terjadi pada bulan Maret dengan luas panen mencapai 36.840 hektare.

"Tapi untuk puncak panen padi pada Maret 2024 relatif lebih tinggi atau naik sekitar 6.471 hektare (21,30%) dibandingkan Maret 2023 lalu," katanya dikutip dari data BPS, Jumat (1/11/2024).

Dengan demikian untuk realisasi panen padi sepanjang Januari−September 2024 sebesar 228.964 hektare, atau mengalami peningkatan sekitar 5.353 hektare (2,39%) dibandingkan Januari−September 2023 yang mencapai 223.611 hektare.

Sementara itu, potensi luas panen padi pada Oktober− Desember 2024 nanti atau tengah berjalan ini diperkirakan sekitar 67.252 hektare

"Kami mencatat untuk total luas panen padi pada 2024 diperkirakan sebesar 296.216 hektare, atau mengalami penurunan sekitar 4.349 hektare (1,45%) dibandingkan luas panen padi pada 2023 yang sebesar 300.565 hektare," ujarnya.

Sugeng menjelaskan produksi padi di Sumbar sepanjang Januari−September 2024 diperkirakan sebesar 1.027.429 ton GKG, atau mengalami penurunan sekitar 78.531 ton GKG (7,10%) dibandingkan Januari−September 2023 yang sebesar 1.105.960 ton GKG.

Namun berdasarkan amatan fase tumbuh padi hasil Survei KSA September 2024, potensi produksi padi sepanjang Oktober−Desember 2024 adalah sebesar 324.620 ton GKG.

Dengan demikian, total produksi padi pada 2024 diperkirakan sebesar 1.352.049 ton GKG, atau mengalami penurunan sebanyak 130.420 ton GKG (8,80%) dibandingkan 2023 yang sebesar 1.482.469 ton GKG.

Produksi padi tertinggi pada 2023 dan 2024 terjadi pada bulan Maret. Sementara produksi padi terendah pada 2024 terjadi di bulan Agustus. Produksi padi pada Maret 2024 yaitu sebesar 163.893 ton GKG, sedangkan produksi padi pada Agustus 2024 diperkirakan sebesar 57.011 ton GKG.

Tiga kabupaten kota dengan total produksi padi tertinggi pada 2024 adalah Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Pesisir Selatan. Sementara itu, tiga kabupaten dan kota dengan produksi padi terendah yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Bukittinggi, dan Kota Padang Panjang.

Sugeng menyampaikan penurunan produksi padi yang cukup besar pada 2024 terjadi di wilayah itu, sentra produksi padi yaitu Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Tanah Datar. Di sisi lain, terdapat beberapa kabupaten dan kota yang mengalami peningkatan produksi padi cukup besar, misalnya Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi.

"Jika produksi padi dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk, maka produksi padi sepanjang Januari−September 2024 diperkirakan setara dengan 594.905 ton beras, atau mengalami penurunan sebesar 45.471 ton (7,10%) dibandingkan Januari− September 2023 yang sebesar 640.376 ton," sebutnya.

Selain itu itu, potensi produksi beras sepanjang Oktober−Desember 2024 adalah sebesar 187.962 ton. Dengan demikian, total produksi beras pada 2024 diperkirakan sekitar 782.867 ton, atau mengalami penurunan sebesar 75.516 ton (8,80 persen) dibandingkan produksi beras pada 2023 yang sebesar 858.383 ton.

Produksi beras tertinggi pada 2024 terjadi pada bulan Maret, yaitu sebesar 94.898 ton. Sementara itu, produksi beras terendah juga terjadi pada bulan Agustus, yaitu sebesar 33.011 ton.

"Kondisi ini mirip dengan tahun 2023, di mana produksi beras tertinggi terjadi pada bulan Maret dan produksi beras terendah juga terjadi pada bulan Agustus," jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Provinsi Sumbar Ferdinal Asmin mengatakan bahwa di beberapa bulan tersiksa di tahun 2024 ini, produktivitas padi di Sumbar terus digenjot.

Apalagi DTPHP melalui UPTD Balai Mekanisasi dan Sarana Prasarana Pertanian (BMSPP) telah menandatangani kerjasama dengan Kodim di Kabupaten Tanah Datar dan Kodim di Kabupaten Agam, untuk memulai pemulihan lahan pertanian yang terdampak bencana alam.

"Jika lahan yang dipulihkan itu dikelola kembali oleh petani, maka produksi padi bisa kita genjot," tegasnya.

Dia merinci untuk pengerjaan pemulihan pertanian yang terdampak bencana alam itu, lebih memprioritaskan ke lahan pertanian di Kabupaten Tanah Datar dan Agam.

"Luas lahan yang akan dipulihkan itu 335 hektare di Tanah Datar, dan 104 hektare di Agam. Targetnya tahun 2024 ini selesai," ujarnya.

Dikatakannya lahan-lahan akan segera dimulai pengerjaan pemulihan lahannya itu merupakan kategori rusak berat, sehingga menjadi prioritas untuk dikerjakan.

"Untuk sisa lahan lainnya akan dikerjakan di tahun 2025 mendatang," jelasnya.

Bencana alam yang terjadi pada Mei 2024 itu telah membuat hamparan pertanian rusak berat dan ringan mencapai 5.900 hektare yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota, seperti Kabupaten Agam, Tanah Datar, Pesisir Selatan, Solok Selatan, Padang Pariaman, dan Kota Padang Panjang.

Bisnis.com, PALEMBANG – Musim penghujan di Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) diperkirakan akan berlangsung mulai akhir Oktober hingga awal November 2024. Ini menjadi sinyal bagi para petani untuk mempersiapkan musim tanam.

Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DPTPH) Sumsel Bambang Pramono menjelaskan bahwa memasuki musim hujan, pertanaman dapat dilakukan di lahan pasang surut, lahan kering, serta lahan tadah hujan dan irigasi.

“Untuk lahan lebak tidak dianjurkan untuk tanam, tetapi untuk lebak dangkal sudah bisa ditanami. Lahan lebak tengah dan lebak dalam biasanya baru dapat ditanami pada bulan April,” jelasnya, Kamis (31/10/2024).

Dengan demikian, Dinas Pertanian akan mendorong para petani untuk mempersiapkan diri. Ini mencakup pengolahan lahan dan pemilihan benih. Sehingga, musim tanam periode Oktober hingga April tahun depan bisa dilakukan secara optimal.

“Kita sedang melakukan sosialisasi ke kabupaten/kota mengenai informasi bahwa persiapan penanaman sudah bisa dilakukan, karena musim hujan sebentar lagi akan tiba,” imbuhnya.

Sementara itu, untuk beberapa lokasi tertentu, antisipasi juga dilakukan melalui program pompanisasi. Tujuannya agar curah hujan tidak menyebabkan penundaan dalam musim tanam.

Dia menambahkan, lahan lebak tengah dan dalam baru bisa ditanami pada bulan April-Mei, ketika musim hujan mulai mereda dan genangan air sudah surut.

Oleh karena itu, agar pertanian di lahan lebak tidak tertinggal dibandingkan dengan jenis lahan lainnya, pemerintah memberikan bantuan melalui program optimasi lahan.

“Jadi nilai tambahnya, jika di provinsi lain sumber air di irigasi atau waduk berkurang saat musim kemarau, kita di Sumsel justru bisa bertahan, karena lahan yang semula tergenang tersebut akan surut,” pungkasnya.

SUBANG, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mendapatkan keluhan dari petani padi yang tidak mendapat pasokan pupuk bersubsidi dari pemerintah.

Keluhan itu diterima Zulhas saat meninjau lahan pertanian PT Sang Hyang Seri di Desa Sukamandi, Subang, Jawa Barat, Kamis (31/10/2024).

Keluhan disampaikan Ketua Kelompok Tani Sang Hyang Sri, Ipin Mansur, saat berdialog dengan Zulhas.

“Berkaitan dengan swasembada pangan, saya mendukung program itu, Pak. Namun, kami sebagai para petani perlu diperhatikan dengan serius,” kata Ipin kepada Zulhas.

“Berkaitan dengan swasembada pangan, saya mendukung program itu, Pak. Namun, kami sebagai para petani perlu diperhatikan dengan serius,” ujar Ipin.

Ipin mengatakan bahwa kelompok tani yang ia kelola tidak mendapatkan pupuk bersubsidi dari pemerintah.

“Kami di sini tidak mendapatkan subsidi, Pak. Tidak ada, Pak, tidak ada,” ucap Ipin.

Ipin berharap ada kesetaraan bagi kelompok tani lain seperti Kelompok Tani Sang Hyang Sri agar mendapat pupuk bersubsidi.

“Kami di sini tidak mendapatkan subsidi, Pak. Tidak ada, Pak, tidak ada,” kata Ipin.

Menanggapi itu, Zulhas berjanji segera memberi alokasi pupuk bersubsidi bagi Kelompok Tani Sang Hyang Sri.

“Ya sudah, Pak Arief (Kepala Bapanas), nanti kita ngomong sama Pak Mentan (Andi Amran Sulaiman) ya,” ucap Zulhas kepada Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo yang mendampingi kunjungan.

Zulhas pun berjanji mengalokasikan pupuk sebanyak 1.300 ton.

sebagai informasi, alokasi kuota pupuk bersubsidi telah ditambah dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton pada 2024.

Dalam kesempatan itu, Zulhas juga ikut memanen padi menggunakan sabit maupun combine harvester di lahan pertanian PT Sang Hyang Seri.

Lahan seluas 3.200 hektar dikelola para petani PT Sang Hyang Seri yang bekerja sama dengan Tani Optima untuk penyediaan bibit dan teknologi.

“Harapan tahun depan panen (gabah) bisa mencapai dua digit, 10 ton per hektar,” kata Direktur Utama Tani Optima Budi Tanaka.

SUBANG, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mendapatkan keluhan dari petani padi yang tidak mendapat pasokan pupuk bersubsidi dari pemerintah.

Keluhan itu diterima Zulhas saat meninjau lahan pertanian PT Sang Hyang Seri di Desa Sukamandi, Subang, Jawa Barat, Kamis (31/10/2024).

Keluhan disampaikan Ketua Kelompok Tani Sang Hyang Sri, Ipin Mansur, saat berdialog dengan Zulhas.

“Berkaitan dengan swasembada pangan, saya mendukung program itu, Pak. Namun, kami sebagai para petani perlu diperhatikan dengan serius,” kata Ipin kepada Zulhas.

“Berkaitan dengan swasembada pangan, saya mendukung program itu, Pak. Namun, kami sebagai para petani perlu diperhatikan dengan serius,” ujar Ipin.

Ipin mengatakan bahwa kelompok tani yang ia kelola tidak mendapatkan pupuk bersubsidi dari pemerintah.

“Kami di sini tidak mendapatkan subsidi, Pak. Tidak ada, Pak, tidak ada,” ucap Ipin.

Ipin berharap ada kesetaraan bagi kelompok tani lain seperti Kelompok Tani Sang Hyang Sri agar mendapat pupuk bersubsidi.

“Kami di sini tidak mendapatkan subsidi, Pak. Tidak ada, Pak, tidak ada,” kata Ipin.

Menanggapi itu, Zulhas berjanji segera memberi alokasi pupuk bersubsidi bagi Kelompok Tani Sang Hyang Sri.

“Ya sudah, Pak Arief (Kepala Bapanas), nanti kita ngomong sama Pak Mentan (Andi Amran Sulaiman) ya,” ucap Zulhas kepada Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo yang mendampingi kunjungan.

Zulhas pun berjanji mengalokasikan pupuk sebanyak 1.300 ton.

sebagai informasi, alokasi kuota pupuk bersubsidi telah ditambah dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton pada 2024.

Dalam kesempatan itu, Zulhas juga ikut memanen padi menggunakan sabit maupun combine harvester di lahan pertanian PT Sang Hyang Seri.

Lahan seluas 3.200 hektar dikelola para petani PT Sang Hyang Seri yang bekerja sama dengan Tani Optima untuk penyediaan bibit dan teknologi.

“Harapan tahun depan panen (gabah) bisa mencapai dua digit, 10 ton per hektar,” kata Direktur Utama Tani Optima Budi Tanaka.