Jakarta -

Donald Trump kembali terpilih sebagai Presiden AS usai unggul dari kompetitornya di Pilpres, Kamala Harris. Kemenangan Trump tersebut tentu berdampak pada perekonomian global termasuk Indonesia.

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati pun membeberkan dampak kemenangan Trump tersebut terhadap perekonomian RI. Ia mengatakan pengaruh pertama yang akan dirasakan adalah dari sisi kebijakan. AS sebagai negara ekonomi terbesar di dunia akan mengalami perubahan sejumlah kebijakan karena adanya perbedaan pandangan Trump dengan pemerintahan Joe Biden.

"Itu juga nanti akan menimbulkan banyak sekali policy yang tentu berubah karena Presiden Trump didukung oleh Partai Republik, sedangkan yang saat ini Presiden Biden adalah dari Demokrat," kata Sri Mulyani dalam konferesi pers APBN KiTa, Jumat (8/11/2024) dilansir dari detikFinance.

Menurutnya, perang perdagangan antara AS dengan China juga menjadi perhatian. Dikhawatirkan perang antar dua negara raksasa ekonomi tersebut akan meningkat. Apalagi tensi geopolitik di beberapa negara juga belum usai.

"Beberapa perubahan di dalam policy telah menimbulkan reaksi sesaat atau langsung dari market seperti ekspektasi terhadap penurunan pajak korporasi, adanya ekspansi belanja, kenaikan-kenaikan dari tarif impor terhadap negara-negara yang berdagang dengan Amerika terutama terhadap RRT juga diantisipasi," terang Sri Mulyani.

Ia menyebut salah satu pandangan Donald Trump yang berbeda dengan Biden adalah tentang perubahan iklim. Trump disebut Sri Mulyani lebih berkomitmen untuk penurunan CO2. Perbedaan kebijakan dan pandangan tersebut diprediksi akan mempengaruhi pergerakan harga minyak dunia.

"Terutama dari energi tentu akan memberikan dampak baik terhadap harga minyak dunia maupun terhadap trend ke depan dari isu-isu yang terkait dengan climate change maupun energi," ungkapnya.

Selain terhadap kebijakan, bendahara negara tersebut juga mengatakan, kemenangan Donald Trump akan memberikan sentimen yang cukup kuat. Yang akan langsung terasa adalah pengaruhnya terhadap nilai tukar mata uang di dunia, termasuk rupiah.

Nilai tukar dolar AS sampai Oktober 2024, lanjutnya, telah menguat di level Rp 15.200. Meski sempat melemah akibat sentimen global akibat penurunan suku bunga Federal Reserve (The Fed), namun kini dollar AS kembali perkasa.

"Sekarang setelah terpilihnya Presiden Donald Trump, dolar indeks mengalami penguatan, sehingga nilai tukar rupiah kita kemarin cenderung mengalami tekanan," tuturnya.

Sentimen-sentimen tersebut akan membuat rupiah tertekan. Rupiah telah terkoreksi 2,68%. Namun, jika dibandingkan dengan mata uang negara G7 dan G20, rupiah masih cukup baik.

"Indonesia masih relatif cukup baik dari sisi nilai tukar kita, depresiasi 2,68%, dibandingkan Kanada 4,46%, Filipina 5,69%, Korea 6,79%," pungkasnya.

(nkm/nkm)

Jakarta -

Kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden (Pilpres) Amerika Serikat (AS) disebut memberikan dampak terhadap perekonomian global. Hal ini diungkapkan ini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Sri Mulyani mengatakan pengaruh pertama yang akan dirasakan dari sisi kebijakan. AS sebagai negara ekonomi terbesar di dunia akan mengalami perubahan sejumlah kebijakan karena perbedaan pandangan dari pemerintahan sebelumnya yang dipimpin Joe Biden.

"Itu juga nanti akan menimbulkan banyak sekali policy yang tentu berubah karena Presiden Trump didukung oleh Partai Republik, sedangkan yang saat ini Presiden Biden adalah dari Demokrat," kata Sri Mulyani dalam konferesi pers APBN KiTa, Jumat (8/11/2024).

Menurut Sri Mulyani, perang perdagangan antara AS dengan China juga dikhawatirkan akan meningkat. Ditambah lagi, tensi geopolitik di beberapa negara belum juga usai.

"Beberapa perubahan di dalam policy telah menimbulkan reaksi sesaat atau langsung dari market seperti ekspektasi terhadap penurunan pajak korporasi, adanya ekspansi belanja, kenaikan-kenaikan dari tarif impor terhadap negara-negara yang berdagang dengan Amerika terutama terhadap RRT juga diantisipasi," terang Sri Mulyani.

Bendahara negara itu menyebut salah satu pandangan Donald Trump yang berbeda dengan presiden sebelumnya yakni terkait perubahan iklim. Menurut Sri Mulyani, Trump lebih berkomitmen untuk penurunan CO2.

Perbedaan kebijakan dan pandangan itu diprediksi mempengaruhi pergerakan harga minyak dunia. "Terutama dari energi tentu akan memberikan dampak baik terhadap harga minyak dunia maupun terhadap trend ke depan dari isu-isu yang terkait dengan climate change maupun energi," ungkapnya.

Tak hanya kebijakan, Sri Mulyani mengatakan kemenangan Donald Trump juga memberikan sentimen cukup kuat. Hal yang langsung terasa adalah pengaruh pada nilai tukar mata uang di dunia, termasuk rupiah.

Sri Mulyani mengatakan, nilai tukar dolar AS sampai Oktober 2024 telah menguat di level Rp 15.200. Kemudian sempat melemah akibat sentimen global akibat penurunan suku bunga Federal Reserve (The Fed).

"Sekarang setelah terpilihnya Presiden Donald Trump, dolar indeks mengalami penguatan, sehingga nilai tukar rupiah kita kemarin cenderung mengalami tekanan," tuturnya.

Dengan banyaknya sentimen dan membuat rupiah tertekan, Sri Mulyani mengatakan, rupiah telah terkoreksi 2,68%. Namun, jika dibandingkan dengan mata uang negara G7 dan G20, rupiah masih cukup baik.

"Indonesia masih relatif cukup baik dari sisi nilai tukar kita, depresiasi 2,68%, dibandingkan Kanada 4,46%, Filipina 5,69%, Korea 6,79%," pungkasnya.

(ada/acd)

Jakarta -

Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan terpilih kembali Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat (AS) tidak akan mengganggu neraca perdagangan Indonesia. Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengaku optimistis neraca perdagangan Indonesia tidak terjadi masalah.

Budi mengatakan berkaca pada era kepemimpinan Donald Trump pada 2017-2021 lalu, neraca perdagangan Indonesia terus meningkat. Dia pun percaya diri ke depan tidak ada hambatan bagi perdagangan Indonesia.

"Ya selama ini pengalaman yang sudah waktu Donald Trump kan juga naik. Jadi selama ini sih nggak ada perubahan. Tidak ada hambatan ya bagi kita, belum terasa, tapi saya pikir sih kita optimis nggak ada masalah apa-apa," kata Budi usai menghadiri ekspose barang impor ilegal, di Gudang Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (8/11/2024).

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) mengalami surplus selama lima tahun terakhir. Neraca perdagangan dikatakan surplus jika nilai impor lebih kecil dari nilai ekspor.

Neraca perdagangan Indonesia dengan AS pada 2019 surplus sebesar US$ 8 miliar. Pada 2020 mencapai US$ 10 miliar. Nilainya meningkat terus pada 2021 dan 2022, masing-masing sebesar US$ 14 miliar dan US$ 16 miliar.

"Memang kan isunya kan akan ada biaya masuk tambahan ya, tapi saya pikir kalau dulu kan kita juga ekspor kita meningkat terus waktu Donald Trump. Jadi mudah-mudahan tidak ada masalah ya. Mudah-mudahan justru kita mempunyai daya saing untuk itu," jelas Budi.

Sebelumnya, Calon Presiden Amerika Serikat (AS) dari Partai Republik, Donald Trump telah menyatakan kemenangan atas pesaingnya dari Partai Demokrat, Kamala Harris. Di depan khalayak, Trump sudah mengucapkan terima kasih kepada rakyat Amerika yang telah memilihnya sebagai Presiden ke-47. Ia juga mengaku akan berjuang untuk rakyat dan masa depan AS dengan seluruh nafasnya.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rakyat Amerika atas kehormatan luar biasa karena terpilih menjadi presiden yang ke-47," kata Trump dikutip dari Sky News, Rabu (6/11/2024).

Lihat juga video: Biden Janji Transisi Pemerintahan ke Trump Akan Damai dan Tertib

[Gambas:Video 20detik]

(kil/kil)

Jakarta -

Kanselir Jerman Olaf Scholz memecat Menteri Keuangan Jerman Christian Lindner pada Rabu (6/11). Langkah ini mengakhiri koalisi pemerintah Jerman setelah berbulan-bulan dilingkupi pertikaian politik, hingga kemungkinan pelaksanaan pemilihan umum lebih cepat.

Koalisi yang telah terjalin selama tiga tahun antara Social Democratic Party (SPD) Scholz, Partai Hijau, dan Free Democratic Party (FDP) Lindner telah goyah selama beberapa waktu. Ketegangan antara ketiganya dipicu ketidaksepakatan anggaran dan kebijakan ekonomi.

Scholz marah terhadap Lindner atas ketidakpeduliannya terhadap pelayanan untuk kebaikan bersama. Akhirnya, Lindner diberhentikan untuk mencegah kerugian bagi negara.

Scholz mengatakan, dia akan menyerukan mosi tidak percaya pada 15 Januari mendatang di parlemen. Langkah ini meningkatkan kemungkinan penyelenggaraan pemilihan umum lebih awal dari yang dijadwalkan pada Maret.

"Siapapun yang bergabung dengan pemerintahan harus bertindak secara bertanggung jawab dan dapat diandalkan, mereka tidak dapat mencari perlindungan ketika keadaan menjadi sulit," kata Scholz dikutip dari CNBC, Kamis (7/11/2024),

Sementara itu, FDP maupun Partai Hijau mengonfirmasi pada Rabu malam bahwa kepergian Lindner berarti berakhirnya koalisi. Namun, salah satu pihak mengatakan koalisi itu akan tetap berkuasa.

Situasi telah mencapai puncaknya dalam beberapa minggu terakhir setelah serangkaian langkah dari ketiga partai, di antaranya sebuah makalah oleh Lindner dari FDP yang menguraikan visinya untuk menghidupkan kembali ekonomi Jerman dengan menentang posisi fundamental SPD dan partai Hijau.

Kedua partai tersebut juga telah berjuang untuk menyetujui anggaran 2025, yang masih memiliki kesenjangan pendanaan beberapa miliar euro dan dalam proses negosiasi. Batas waktu untuk anggaran tersebut ditetapkan akhir bulan ini.

Dalam kesempatan berbeda, Lindner mengatakan bahwa partainya telah mengajukan saran untuk perubahan ekonomi,yang telah ditolak oleh Scholz.

"FDP masih siap untuk memikul tanggung jawab atas negara ini dan kami akan berjuang untuk melakukan hal ini juga di pemerintahan yang berbeda tahun depan," kata Lindner.

Lindner mengatakan, Scholz telah meminta untuk menghentikan sementara penghentian utang Jerman. Namun, ia tidak dapat menerimanya.

Diberlakukan pada 2009, kebijakan pembatasan utang Jerman membatasi jumlah utang yang dapat ditanggung pemerintah, dan menentukan ukuran maksimum defisit anggaran struktural pemerintah federal. Aturan tersebut menyatakan bahwa defisit tidak boleh lebih besar dari 0,35% dari PDB Jerman.

(shc/ara)

Jakarta -

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bambang Soesatyo (Bamsoet) menuturkan Kadin Indonesia akan bentuk satuan tugas (satgas) untuk menjawab putusan MK. Diketahui, putusan MK tersebut mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) yang diajukan oleh Partai Buruh.

Di mana salah satu putusan perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023 tersebut, MK meminta pembentuk Undang-undang (UU) untuk mengeluarkan aturan ketenagakerjaan dari UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Selanjutnya, pemerintah dan DPR diminta membentuk UU Ketenagakerjaan yang baru.

"Integrasi aturan ketenagakerjaan dalam satu kerangka dengan berbagai kebijakan lain pada UU Cipta Kerja dapat memunculkan kekaburan norma. Sebagai contoh, ketentuan yang berkaitan dengan upah, pengaturan jam kerja, dan perlindungan terhadap pekerja memiliki nuansa dan kebutuhan yang khusus. Jika aspek-aspek ini dikelola dalam satu regulasi yang luas, maka risiko terjadinya perhimpitan norma serta kontradiksi menjadi sangat besar dan pada gilirannya dapat merugikan pekerja," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (6/11/2024).

Hal itu ia sampaikan usai menghadiri rapat Kadin yang dipimpin oleh Ketum Kadin Indonesia Anindya Bakrie di Jakarta. Kemudian, ia menjelaskan salah satu alasan utama di balik putusan MK adalah kesulitan masyarakat awam dan pekerja untuk memahami norma-norma baru yang diperkenalkan dalam UU Cipta Kerja.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran jika masalah tersebut tidak ditangani dengan serius, tata kelola dan hukum ketenagakerjaan di Indonesia akan terjebak dalam ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang berkepanjangan.

Maka dari itu, pemisahan ini bertujuan untuk menjamin kejelasan dan kepastian hukum yang fundamental dalam dunia ketenagakerjaan dan merupakan hak dasar bagi setiap pekerja.

"Pemisahan aturan ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja juga penting untuk mempertahankan prinsip perlindungan pekerja yang merupakan salah satu pilar dalam hukum ketenagakerjaan. Dengan adanya UU Ketenagakerjaan yang terpisah, harapannya adalah norma-norma yang ada dapat lebih mudah diakses dan dipahami oleh semua pihak yang terlibat, baik itu pekerja, pengusaha, maupun masyarakat umum. Sehingga hak-hak pekerja dapat dilindungi dengan lebih baik," kata Bamsoet.

Lebih lanjut, Bamsoet mendorong pemerintah bersama DPR segera menindaklanjuti putusan MK dengan merumuskan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru dengan melibatkan berbagai stakeholder. Mulai dari perwakilan pekerja, pengusaha, dan masyarakat sipil.

Pendekatan partisipatif ini akan menciptakan undang-undang yang lebih komprehensif, inklusif dan solutif, sehingga dapat menjawab kebutuhan semua pihak.

"Pembuatan UU Ketenagakerjaan yang baru dengan diikuti upaya edukasi serta pengawasan ketat, diharapkan dapat menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh pekerja di Indonesia. Hal ini bukan hanya merupakan tuntutan hukum, tetapi juga mencerminkan komitmen negara untuk melindungi hak dasar setiap individu dalam bidang ketenagakerjaan," pungkas Bamsoet.

(akn/ega)

Jakarta -

Donald Trump hampir dipastikan menang pemilihan presiden Amerika Serikat (AS). Namun, keberhasilan itu tak sejalan dengan kinerja perusahaan medianya.

Dikutip dari Reuters, Rabu (6/11/2024) Trump Media & Technology Group melaporkan rugi bersih sebesar US$ 19,2 juta atau setara Rp 303,3 miliar (kurs Rp 15.800) pada kuartal III 2024. Hal itu disebabkan legal fee dan biaya terkait kesepakatan streaming TV perusahaan.

Perusahaan menyatakan, angka tersebut termasuk biaya hukum sebesar US$ 12,1 juta yang berasal dari akuisisi teknologi streaming TV pada Agustus dan biaya sisa terkait dengan kesepakatan dengan SPAC pada Maret.

Perusahaan juga melaporkan pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan sebesar US$ 3,9 juta.

Laporan itu muncul saat pemilihan presiden AS memasuki babak akhir, di tengah persaingan ketat antara Donald Trump dan Kamala Harris.

Proses pemilihan presiden AS sudah mencapai tahap perhitungan suara. Untuk saat ini capres Partai Republik Donald Trump masih lebih unggul daripada capres Partai Demokrat Kamala Harris.

Bahkan, media terkemuka AS Fox News, mengumumkan Donald Trump sebagai pemenang pilpres tahun 2024 ini. Fox News dalam proyeksinya menyebut Trump telah meraup 277 suara elektoral, melampaui ambang batas yang dibutuhkan untuk memenangi pilpres.

(acd/acd)

Jakarta -

Proses pemilihan presiden Amerika Serikat (AS) sudah mencapai tahap perhitungan suara. Untuk saat ini capres Partai Republik Donald Trump masih lebih unggul daripada capres Partai Demokrat Kamala Harris.

Bahkan, media terkemuka Amerika Serikat (AS), Fox News, mengumumkan capres Partai Republik, mantan Presiden Donald Trump, sebagai pemenang pilpres tahun 2024 ini. Fox News dalam proyeksinya menyebut Trump telah meraup 277 suara elektoral, melampaui ambang batas yang dibutuhkan untuk memenangi pilpres.

Perlu diketahui, pemilihan presiden AS dilakukan berdasarkan hasil pemungutan suara elektoral (Electoral College). Di luar itu capres atau kandidat membutuhkan sedikitnya 270 suara Electoral College untuk menang, jika tidak ia akan otomatis gugur.

Melansir dari update laporan CNBC, Rabu (6/11/2024) per pukul 02:00 waktu AS atau 14.00 WIB, Donald Trump unggul dengan 266 suara elektoral dibandingkan Kamala Harris yang mendapat 194 suara elektoral. Namun hasil akhir masih belum diumumkan mengingat proses perhitungan suara masih berlangsung.

Ekonom sekaligus Direktur PT Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi, mengatakan hasil pilpres AS bakal memberikan dampak terhadap Indonesia. Sebab tidak bisa dipungkiri hingga saat Negeri Paman Sam masih menjadi pusat ekonomi dan politik global.

Misal jika Donald Trump benar menjabat sebagai Presiden AS periode 2024-2028, maka ada kekhawatiran perang dagang antara Amerika dengan China maupun negara lain akan kembali terjadi. Hal inilah yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap kondisi perekonomian RI.

Di sisi lain, Trump juga sudah berjanji akan menengahi berbagai konflik bersenjata atau militer di berbagai daerah. Artinya jika ia benar terpilih maka tensi geopolitik akan berkurang dan beberapa komoditas seperti emas akan stabil cenderung menurun.

"Saat kampanye Trump sendiri mengatakan bahwa setelah saya memenangkan pilpres di Amerika, setelah saya diangkat, disumpah ya sebagai presiden di gedung putih, program utama saya adalah menghentikan perang di Timur Tengah dan di Eropa," jelas Ibrahim.

"Nah dengan cara apa? Dengan cara kemungkinan besar Amerika tidak lagi memasok persenjataan baik ke Israel maupun ke Ukraina. Nah ini yang membuat pasar sedikit tenang," tambahnya lagi.

Sementara itu Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah, menyebut hasil pemilu AS nanti tidak akan memberi pengaruh besar terhadap perekonomian Indonesia. "Belum ada penelitian yang membuktikan ada dampak yang nyata dari pergantian presiden di Amerika ke perekonomian Indonesia," kata Piter.

Kalaupun ada, hasil pilpres AS ini paling hanya memberikan pengaruh tidak langsung, semisal fluktuasi nilai tukar dolar terhadap rupiah. Itupun menurutnya sangat kecil.

"Pengaruhnya tidak besar. Siapapun yang menang di pilpres AS akan sama saja bagi Indonesia. Harga dolar tidak hanya ditentukan oleh siapa yang menang pilpres. Contoh nya saja sekarang rupiah relatif menguat, yang lebih disebabkan oleh pelemahan dollars akibat kebijakan Tiongkok melepas surat utang pemerintah AS," katanya.

Di luar itu, menurutnya yang akan lebih memengaruhi kondisi perekonomian RI adalah kebijakan presiden AS terpilih ke depan. Misalkan saja jika Trump terpilih maka ketegangan geopolitik imbas perang Rusia-Ukraina bisa saja meningkat atau sebaliknya malah melemah.

"Pasar khawatir menangnya Trump akan mengeskalasi ketegangan geopolitik yang pada akhirnya semakin memperpanjang krisis ekonomi global," jelas Piter.

"Tapi sesungguhnya dampak riil ke perekonomian global lebih ditentukan kebijakan yang akan diambil oleh Trump.Saya tidak meyakini bahwa Trump Akan mengeskalasi ketegangan geopolitik, terutama menyangkut perang Russia Ukraina," sambungnya.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Pemungutan suara dalam pertarungan Partai Republik Donald Trump dengan Partai Demokrat Kamala Harris memperebutkan kursi presiden Amerika Serikat (AS) resmi berlangsung. Berdasarkan hasil perhitungan sementara, jumlah suara yang didapat Trump masih lebih unggul daripada Harris.

Terlepas dari itu, berapa sih perbandingan kekayaan antara Donald Trump dengan Kamala Harris yang saat ini tengah bersaing di Pilpres AS?

Harta Kekayaan Donald Trump

Berdasarkan laporan Forbes Real Time Billionaires, Rabu (6/11/2024), Donald Trump tercatat memiliki pundi-pundi kekayaan senilai US$ 6 miliar atau setara dengan Rp 95,13 triliun (kurs Rp 15.856 per dolar AS).

Jumlah ini tercatat mengalami penurunan sebesar US$ 46 juta atau Rp 729,37 miliar dibandingkan dengan kemarin, Selasa (5/11). Kondisi ini menjadikan Trump sebagai orang ke-549 terkaya di dunia saat ini.

Sementara itu, berdasarkan laporan CBS News dijelaskan sebagian besar kekayaannya ini berasal dari kepemilikan real estate mulai dari lapangan golf hingga hotel hingga sahamnya di Trump Media & Technology Group yang belakangan ini naik sangat drastis.

Lonjakan awal nilai pasar Trump Media pada Maret 2024 kemarin saja berhasil membuat saham calon presiden dari Partai Republik itu naik hingga 57%. Kenaikan ini membuat saham yang dimiliki Donald Trump bernilai US$ 5,2 miliar (Rp 82,45 triliun) atau hampir dari nilai keseluruhan kekayaannya saat ini.

Harta Kekayaan Kamala Harris

Berbeda dengan Donald Trump, calon presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris bukanlah sosok yang memiliki kekayaan berlimpah hingga masuk dalam daftar orang terkaya di dunia maupun AS. Meski begitu Forbes menaksir kekayaannya bersama sang suami, Douglas Emhoff, sekitar US$ 8 juta atau Rp 126,84 miliar.

Berdasarkan laporan CBS News, jomplangnya perbandingan kekayaan antara Trump dengan Harris ini terjadi mengingat wanita yang masih menjabat sebagai wakil presiden ini merupakan 'PNS' sejak berkarier.

Ia tercatat memulai kariernya sebagai jaksa wilayah di San Francisco, sebelum menjabat sebagai jaksa agung California. Barulah kemudian Harris menjabat sebagai salah satu sebagai senator AS sebelum akhirnya menjadi wakil presiden Negeri Paman Sam mendampingi Joe Biden pada 2020 lalu hingga saat ini.

Namun berkat posisinya di pemerintahan, Harris memiliki catatan pemasukan dan laporan kekayaan yang sangat jelas. Misalkan ketika ia menjabat sebagai jaksa wilayah San Francisco dari 2004 hingga 2010, capres Partai Demokrat itu memiliki penghasilan sekitar US$ 200.000 per tahun pada akhir masa jabatannya

Namun ia besaran gaji yang diterimanya sempat turun saat menjadi jaksa agung California, dengan penghasilan US$ 159.000 per tahun. Kemudian saat Harris terpilih menjadi anggota Senat pada 2016, dirinya tercatat menerima gaji sebesar US$ 174.000 per tahun.

Terakhir sebagai wakil presiden, Harris memperoleh penghasilan sebesar US$ 235.100 per tahun. Sehingga tidak mungkin bagi dirinya untuk menyaingi kekayaan Trump yang berasal dari kalangan pengusaha.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjamin proyek gasifikasi batu bara menjadi dymethil ether (DME) sebagai pengganti LPG bakal lanjut di era Presiden Prabowo Subianto. Proyek tersebut dibesut Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan sempat terhambat karena ditinggal investor.

Bahlil bilang program gasifikasi batu bara tetap akan didorong di era Prabowo. Ini merupakan salah satu bentuk hilirisasi mineral yang mau dikejar pemerintah.

"Itu salah satu program ke depan yang akan kita dorong sebagai bentuk hilirisasi daripada batu bara. Itu diupayakan terus," ungkap Bahlil di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Sejauh ini proyek gasifikasi batu bara dilakukan oleh PT Bukit Asam Tbk (PTBA). Namun, Bahlil membuka kemungkinan perusahaan swasta lainnya bisa ikut masuk ke proyek tersebut, mulai dari Adaro hingga Kodeco.

Sebab, Bahlil menekankan ada syarat bagi perusahaan itu untuk melakukan hilirisasi batu bara bila ingin kontrak kerjanya diperpanjang.

"Tidak hanya PTBA. Contoh perusahaan-perusahaan yang pemegang PKP2B. Kayak Adaro, Arutmin, KPC, Kodeco. Mereka itu kan syaratnya begitu dilakukan perpanjangan harus melakukan hilirisasi," sebut Bahlil.

Selain itu, hilirisasi batu bara yang harus dilakukan perusahaan-perusahaan tambang bisa dalam bentuk apa saja, namun pihaknya ingin mendorong program gasifikasi batu bara menjadi DME harus diprioritaskan.

"Wajib hilirisasi tapi tidak mesti DME. Tapi salah satu yang akan kita dorong itu adalah menyangkut dengan DME," tutur Ketua Umum Partai Golkar itu.

(hal/hns)

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sempat melangsungkan pertemuan dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) pada Rabu (30/10) kemarin. Kala itu salah satu hal yang menjadi pembahasan adalah usulan skema kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025.

Dalam hal ini, skema kenaikan upah minimum tahun depan tetap mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Terkait usulan tersebut, para buruh dengan tegas menyampaikan penolakan. Sebab menurut mereka PP 51/2023 merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang belum lama ini dicabut atau direvisi berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Sehingga PP 51/2023 yang merupakan aturan turunan dari UU Cipta Kerja seharusnya tidak berlaku lagi. Jadi tidak boleh digunakan sebagai acuan perhitungan kenaikan upah minimal tahun depan.

"Undang-undang Cipta Kerja itu sudah dicabut atau tidak berlaku lagi oleh Mahkamah Konstitusi. Pemerintah dan DPR, seluruh rakyat Indonesia termasuk Apindo-Kadin wajib mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi, tidak ada tafsir lain," kata Presiden Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam konferensi pers yang diselenggarakan secara online, Senin (4/11/2024).

"Dengan demikian norma-norma hukum yang sudah dicabut tadi, aturan turunannya juga tidak berlaku. Khusus pengupahan aturan turunannya adalah Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2023, tidak berlaku," jelasnya lagi.

Atas dasar inilah para buruh yang diwakili Said Iqbal berpendapat pemerintah secara tidak adil memihak kepada para pengusaha dan melanggar konstitusi jika benar nanti menggunakan formula dalam PP 51/2023 untuk perhitungan kenaikan upah 2025.

"Padahal kan keputusan MK konstitusi sudah kami terima nih, partai buruh dan Serikat-serikat buruh sebagai penggugat, tapi dikangkangi, kami tidak ditaati oleh pemerintah dalam hal ini Menko Perekonomian, Menteri Ketenagakerjaan dan menteri-menteri terkait khususnya dalam waktu dekat akan menetapkan kenaikan upah minimum atas saran Apindo. Apindo itu siapa? Masa disuruh melawan konstitusi menteri mau? Ini ada apa?" ucapnya.

Kondisi ini lantas membuat 5 juta buruh dari 15.000 pabrik di berbagai wilayah Indonesia berencana untuk melakukan aksi mogok nasional minimal selama dua hari antara 19 November-24 Desember 2024.

"Maka akan ada mogok nasional dari serikat-serikat buruh didukung oleh mahasiswa. Tapi sedang melakukan konsolidasi dengan mahasiswa didukung oleh mahasiswa dan masyarakat lainnya. Itu bisa dipastikan didukung oleh mahasiswa dan masyarakat lainnya," terang Said.

"Mogok nasional ini diperkirakan diikuti 5 juta buruh, direncanakan 5 juta buruh di 15 ribu pabrik sekurang-kurangnya," tegasnya.

Sebagai informasi, sebelumnya Menko Perekonomia Airlangga bertemu dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan mendapat usulan terkait kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025.

Disebutkan ada tiga hal yang bisa masuk skema pengupahan. Airlangga menjelaskan dalam usulan pengusaha, pertama skema pengupahan selain UMP juga melihat kondisi perkembangan perekonomian dan industri saat ini. Kedua, skema pengupahan tetap sesuai regulasi. Ketiga, pengusaha usul agar ada skema struktur skala pengupahan baru yang berdasarkan produktivitas.

"Komitmen dari pengusaha untuk bicaranya tidak hanya UMP tetapi juga bicara mengenai skala upah dan juga struktur skala upah, dan juga berharap produktivitas bisa menjadi salah satu faktor," terang Airlangga, Rabu (30/10) lalu.

Kemudian di lain kesempatan, Airlangga juga sempat bertemu dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dan meminta para pengusaha tak khawatir soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh terkait judicial review Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Menurut Airlangga putusan MK tidak perlu dikhawatirkan karena sebagian besar yang telah diputus oleh MK sesuai dengan peraturan yang telah diturunkan pemerintah.

"Pemerintah telah meninjau hasil pembatalan MK dan tidak perlu khawatir karena sebagian besar hal yang telah diputuskan oleh MK sebenarnya sesuai dengan peraturan yang telah diturunkan dari undang-undang tersebut," kata Airlangga.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan rapat koordinasi terbatas (rakortas) dengan delapan menteri ekonomi. Dalam rapat tersebut dibahas mengenai arahan Presiden Prabowo Subianto dalam retreat di Magelang, Jawa Tengah.

Dalam paparan Airlangga, ada sekitar 13 hal yang dibahas dalam rakortas hari ini. Adapun menteri yang hadir dalam rapat tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, dan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana.

Pembahasan pertama, mengenai keputusan dari Makamah Konstitusi (MK) terkait dengan permohonan Partai Buruh dan sejumlah pemohon lain terkait Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Airlangga pemerintah akan segera menindaklanjuti dengan menyusun regulasi baru.

"Menteri ketenagakerjaan akan segera mempersiapkan regulasi yang akan didorong. Dan terkait dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan itu juga ada konsekuensi dari perubahan nomenklatur pemisahan Kementerian Ketenagakerjaan dengan BP2MI, sehingga tentu ada konsekuensi terhadap perundang-undangan juga," kata dia dalam konferesi pers di Hotel Four Seasons Jakarta, Minggu (3/6/2024).

Kedua, membahas terkait arahan Prabowo terkait dengan devisa hasil ekspor. Pemerintah akan menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai tindaklanjut untuk menggenjot devisa negara. Ketiga, pemerintah sedang disiapkan kebijakan untuk membantu UMKM mendapatkan kredit dari Himbara yaitu RPP Hapus Buku dan Hapus Tagih dari bank.

Keempat, pemerintah berencana melanjutkan sejumlah insetif untuk kelas menengah, diantaranya Pajak Penambahan Nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) untuk kendaraan bermotor berbasis listrik, mobil listrik, dan properti.

"Kemudian juga penyelesaian beberapa terkait dengan regulasi kredit usaha rakyat Kredit Alsintan dan juga sedang akan diusulkan, usulan baru untuk kredit investasi atau revitalisasi daripada industri berbasis padat karya," jelasnya.

Kelima, pemerintah juga akan menyiapkan terkait dengan revisi dari jaminan kehilangan pekerjaan dan regulasi integrasi daripada program siap bekerja dan kartu prekerja.

Keenam, dari sisi perindustrian, dibahas juga persoalan pengawasan dalam larangan terbatas (lartas) pada impor, fasilitas pelabuhan impor dan harga gas bumi.

"Tertentu untuk beberapa sektor industri dan pemerintah akan membuat gugus tugas atau task force untuk pembahasan secara detail," terangnya.

Ketujuh, pemerintah akan menggodok kebijakan agar UMKM dalam negeri bisa naik kelas dengan bisa ekspor produknya ke pasar internasional. Hal ini akan ditindaklanjuti dengan Kementerian/Lembaga terkait.

Kedelapan, program-program seperti KUR, Mekar, dan Makmur, diyakini akan terus didorong dari Kementerian BUMN. Kesembilan, tak lupa hilirisasi juga tetap akan digenjot.

"Kita akan terus mendorong hilirisasi, termasuk pengembangan daripada hilirisasi aluminium di Kalimantan Barat," lanjutnya.

Kesepuluh, dari segi energi, pemerintah berkomitmen untuk peningkatan lifting migas, pemanfaatan yang lebih luas terhadap biofuel, bioethanol. Pemerintah juga sedang membahas skema subsidi tepat sasaran oleh Kementerian ESDM.

"(Kesebelas) terkait dengan investasi, terkait dengan tax holiday, ini sudah dari Kementerian Keuangan sudah keluar tentunya ini bisa lebih diefektifkan. Tentu perbaikan dari OSS terutama dengan Kementerian Kehutanan, Lingkungan Hidup, Badan Pertanahan, ATRBPN, dan juga PU PR, beserta 18 Kementerian lain yang terintegrasi dalam sistem OSS," jelasnya.

Keduabelas, dibahas pula mengenai program untuk menggejor pariwisata Indonesia. Dalam bahasan ini diperlukan tindaklanjut terkait dengan harga tiket pesawat yang harus lebih kompetitif.

"Nah itu tentu akan dibahas dengan Kementerian Perhubungan dan juga dengan Pertamina," ucap Airlangga.

Terakhir, ketigabelas, pemerintah akan mendorong sejumlah perjanjian dagang yang masih belum rampung. Salah satunya yakni perjanjian dagang dengan Uni Eropa.

"Perjanjian-perjanjian yang diminta untuk diakselerasi yaitu EU dengan EU-CEPA, kemudian juga dengan Kanada dan Peru, nah tentu ini yang akan terus didorong dan juga proses aksesi daripada BRICS, OECD, dan CPTPP," pungkasnya.

(ada/das)

BEIJING - Dana Moneter Internasional (IMF) pada 22 Oktober menyampaikan laporan Prospek Ekonomi Dunia dan mendapati China berada dalam kondisi goyah dengan perkiraan pertumbuhan yang lebih rendah menjadi 4,8 persen di tahun 2024 dibandingkan dengan 5 persen pada 2023.

Penurunan ini diproyeksikan terjadi meski sejumlah paket stimulus telah disuntikkan oleh rezim Presiden China Xi Jinping dalam beberapa waktu terakhir.

Mengutip dari Financial Post, Minggu (3/11/2024), laporan terbaru IMF menyoroti sektor properti China yang melemah dan rendahnya belanja konsumen sebagai alasan utama kegagalan ekonominya.

IMF telah memperkirakan tingkat pertumbuhan China sebesar 4,5 persen pada tahun 2025, meski ada sejumlah langkah yang diambil seperti peningkatan ekspor neto dan lebih banyak dana yang dikeluarkan untuk mendukung pertumbuhan negara.

Kesengsaraan China tidak berakhir di sini karena perang dagangnya yang terus-menerus dengan Amerika Serikat (AS) telah mengakibatkan tarif baru yang saling dikenakan oleh kedua negara, dan tarif perdagangan ini memiliki konsekuensi ekonomi tersendiri bagi negara-negara di seluruh dunia.

Wakil Direktur IMF Gita Gopinath selama ini telah menyoroti eskalasi AS-China dan dampak globalnya bagi pihak lain.

"Kami melihat ada banyak perdagangan yang didorong faktor geopolitik di seluruh dunia. Itulah sebabnya jika Anda melihat perdagangan secara keseluruhan terhadap PDB, maka kondisinya bisa terlihat berjalan dengan baik. Tetapi, mengenai siapa yang berdagang dengan siapa, pastinya ada perubahan,? kata Gopinath dalam sebuah jumpa pers.

Peningkatan jumlah tarif perdagangan antara China, Uni Eropa, dan AS telah terjadi sepanjang 2024. Baik Uni Eropa (UE) maupun AS telah menyoroti praktik perdagangan yang tidak adil dan produksi berlebihan oleh China sebagai alasan untuk menaikkan tarif karena para pelaku industri lokal merasa tertipu.

China juga dalam tanggapannya menerapkan beberapa tarif sementara yang baru dan lebih tinggi pada sejumlah impor AS dan UE di saat ketegangannya dengan AS terus berlanjut.

Meroketnya Suku Bunga

Pernyataan Gopinath seputar kenaikan tarif oleh negara-negara ini menunjukkan bahwa hal itu cenderung berdampak buruk kepada semua pihak. Mengenai hubungan dagang AS-China dan dampak globalnya, dia berkata: ?Hasil akan jauh lebih rendah daripada yang kami proyeksikan untuk semua negara di dunia, dan akan ada tekanan pada inflasi, jadi itu bukan arah yang seharusnya kita tuju.?

Komentar Gopinath muncul setelah Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva menyatakan kekhawatirannya tentang bagaimana perdagangan global tidak lagi bergantung pada praktik perdagangan yang baik, dan sekarang sebagian besarnya didorong tindakan perdagangan balasan yang diambil suatu negara terhadap para pesaingnya.

Tim Adams, CEO Institute of International Finance, juga memperingatkan terhadap usulan tarif yang datang dari calon presiden AS Donald Trump karena hal itu dapat membuka jalan bagi disinflasi dan akhirnya mengarah pada suku bunga yang meroket.

Gopinath dari IMF mengindikasikan bahwa stabilitas ekonomi dunia bergantung pada hubungan AS-China yang baik, dan tidak ada yang lebih baik jika ?rasa kewarasan? berlaku di antara negara-negara terkemuka. ?Menjaga hubungan ini tetap stabil telah menjadi kepentingan semua pihak,? katanya.

Dalam laporan Prospek Ekonomi Dunia 2024, IMF mengatakan bahwa penggunaan kebijakan proteksionis yang berkelanjutan oleh sejumlah negara da[at memicu penurunan pertumbuhan ekonomi secara global.

IMF juga mengatakan bahwa ekonomi AS telah menjadi penggerak utama pertumbuhan global hingga akhir tahun ini dan tahun 2025, tetapi ekonomi China yang tergelincirlah yang berjuang melawan inflasi, dan aksi saling serang antar kedua negara itu telah menyebabkan meroketnya suku bunga tinggi di kancah global.

Perang Dagang AS-China

Laporan IMF selanjutnya menunjukkan bahwa pasar negara berkembang seperti India dan Brasil telah menonjol dalam hal peningkatan perkiraan IMF. Tetapi China, negara dengan ekonomi nomor dua dunia, telah bernasib di bawah ekspektasi pada 2024 dengan tingkat pertumbuhan di bawah tren sebesar 4,5 persen dan diperkirakan tergelincir di tahun 2025.

Laporan IMF juga memperingatkan terhadap kemungkinan risiko konflik bersenjata, potensi perang dagang baru, dan sisa dari kebijakan moneter ketat yang digunakan Federal Reserve AS dan bank sentral lainnya untuk mengendalikan inflasi.

"Hari ini, IMF melaporkan bahwa Amerika Serikat memimpin negara-negara maju dalam hal pertumbuhan untuk tahun kedua berturut-turut," kata Lael Brainard, Direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih, dalam sebuah pernyataan.

Laporan IMF secara meyakinkan menyatakan: "Kemunduran menyeluruh dari sistem perdagangan global berbasis aturan mendorong banyak negara untuk mengambil tindakan sepihak. Intensifikasi kebijakan proteksionis tidak hanya akan memperburuk ketegangan perdagangan global dan mengganggu rantai pasokan global, tetapi juga dapat membebani prospek pertumbuhan jangka menengah."

IMF ingin dunia untuk duduk dan memperhatikan secara seksama perang dagang antara AS dan China, dan melihat bagaimana hal tersebut berdampak pada seluruh dunia.