JAKARTA, KOMPAS.com - Profil politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cucun Syamsurijal menjadi sorotan setelah terpilih sebagai Wakil Ketua DPR periode 2024-2029.

Penetapan itu dilakukan dalam Sidang Paripurna ke-2 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Masa Sidang 2024-2025, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Lelaki bernama lengkap Cucun Ahmad Syamsurijal itu lahir di Bandung pada 11 Agustus 1972.

Dia merupakan politikus PKB yang berhasil terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019 dengan perolehan 37.763 suara dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat II.

Di awal masa jabatannya di DPR, Cucun bertugas di Komisi IV DPR RI yang membidangi sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan.

Pada Mei 2016, Cucun digeser ke Komisi V DPR RI yang mengurus perhubungan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, pembangunan pedesaan, kawasan tertinggal, serta meteorologi dan klimatologi.

Sebelum aktif di PKB dan menjadi anggota DPR, Cucun memulai karier organisasi di Nahdlatul Ulama (NU) sejak 1998 di wilayah Solokan.

Dia dipercaya sebagai Bendahara Umum Pengurus Cabang NU Kabupaten Bandung (2004-2009), dan Ketua Pengurus Wilayah Lembaga Perekonomian NU (LPNU) (2005-2010).

Di PKB, Cucun juga menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum PKB Kabupaten Bandung (2005-2010), dan menjadi Ketua Dewan Pengurus Cabang PKB Kabupaten Bandung (2010-2015).

Selain aktif di politik, Cucun juga berkecimpung di dunia bisnis sebagai Direktur PT GSM dan Manager Marketing PT HS.

Harta kekayaan Cucun Syamsurijal

Cucun tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar Rp 22 miliar.

Dia menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terakhir ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 6 Agustus 2024.

Mayoritas kekayaan Cucun berasal dari aset tanah dan bangunan yang mencapai nilai Rp 14,6 miliar.

Aset tanah dan properti itu tersebar di wilayah Bandung, Jawa Barat.

Selain itu, Cucun memiliki harta berupa alat transportasi dan mesin senilai Rp 3,7 miliar, yang di antaranya mencakup mobil BMW dan mesin tenun.

Cucun juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar Rp 2 miliar, kas dan setara kas senilai Rp 2,9 miliar, serta harta lainnya senilai Rp 1,2 miliar dan Rp 24,5 juta.

Dia tercatat memiliki utang sebesar Rp 2,4 miliar yang turut dilaporkan dalam LHKPN-nya.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan bakal absen dari undangan menghadiri Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Bali, 24-25 Agustus 2024.

Maruf mengatakan bahwa sudah diundang oleh PKB. Namun, dia menyebut telah memiliki agenda kunjungan luar negeri pada tanggal yang sama.

"Saya kira PKB, saya terima kasih, sangat mengapresiasi, tetapi saya tidak bisa hadir karena saya ada kunjungan ke luar negeri," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Sabtu (17/8/2024).

Meski demikian, Maruf menyatakan dukungannya kepada PKB agar Muktamar ke-6 bisa berjalan dengan lancar. Selain harapan untuk Muktamar PKB, mantan Rais Aam PBNU itu turut berharap agar konflik antara partai tersebut dengan NU bisa selesai.

"Ya itu saya kira itu [konflik] nanti juga selesai. Biasa di NU itu awalnya gegeran, akhirnya ger-geran," katanya.

Untuk diketahui, konflik antara elite PKB dan elite Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kian sengit. Para elite yang secara tradisi berasal dari kaum Nahdliyin itu tidak segan saling mengumbar kesalahan masing-masing ke ruang publik.

PKB merasa bahwa PBNU tidak berhak untuk mencampuri urusan dapur partai. PKB bukan organ otonom PBNU dan memiliki struktur maupun anggaran dasar dan rumah tangga sendiri. Sementara itu, PBNU berkukuh bahwa sebagai partai yang lahir dan dibentuk oleh para elite agama NU, PKB seharusnya berada di bawah kendali mereka.

Tak tanggung-tanggung, PBNU bahkan membentuk pansus untuk mengembalikan PKB ke 'khittah'-nya. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya mengibaratkan hubungan PKB dan PBNU itu seperti pabrikan mobil. Dia menjelaskan jika pabrik mobil menemukan masalah di sistem mobil yang diciptakan, maka pabrik akan melakukan penarikan atau recall untuk dilakukan perbaikan.

"Kemarin kan ada perusahaan memproduksi mobil. Sudah dilempar ke pasar, sudah laku, ternyata ada kesalahan sistem di mobilnya. (Maka) ditarik kembali produknya untuk diperbaiki sistemnya," katanya, akhir pekan lalu.

Pernyataan Gus Yahya yang mengibaratkan PKB sebagai mobil rusak membuat gerah Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Ia segera merespons pernyataan Gus Yahya dengan kalimat lebih lugas.

Cak Imin adalah Ketua Umum PKB sejak tahun 2005 lalu. Itu artinya mantan calon Wakil Presiden pada Pilpres 2024 lalu itu, telah menjabat sebagai orang nomor 1 di PKB hampir 20 tahun. Adapun Cak Imin awalnya memamerkan perolehan suara PKB yang pada melejit pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 lalu.

Dia kemudian menyentil pernyataan Gus Yahya tentang mobil rusak dan balik menuding, yang rusak justru elite PBNU yang sekarang dipimpin Gus Yahya dan Saifullah Yusuf alias Gus Ipul. "Omongan Yahya dan Saipul enggak laku. Yang rusak itu Yahya sama Saipul, kok PKB ditarik-tarik untuk ikut rusak," katanya.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Peta politik dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta mulai terbuka.

PDI-P saat ini telah melobi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk berkoalisi menentukan bakal calon gubernur (cagub) dan wakil gubernur (cawagub) Jakarta periode 2024-2029.

"Apa yang bisa kami lakukan? dengan 15 kursi (DPRD Jakarta), dengan kebutuhan 22 kursi (DPRD Jakarta), tidak ada pilihan lain kecuali bersama-sama dengan partai lain,” ujar Ketua DPP PDI-P Eriko Sotarduga dalam program “Satu Meja the Forum” yang tayangkan di Kompas TV, Rabu (7/8/2024).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, kepala daerah diusung partai politik atau gabungan harus memperoleh paling sedikit 20 persen kursi dari jumlah total kursi DPRD atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

Dengan demikian, untuk mengusung cagub dan cawagub pada Pilkada 2024 ini membutuhkan sedikitnya 22 kursi DPRD. Artinya, PDI-P membutuhkan tujuh kursi lagi untuk memenuhi syarat pencalonan.

Eriko mengklaim, PDI-P dan PKB memiliki kedekatan karena menganggap sama-sama meraup suara tertinggi di Pemilu Legislatif (Pileg) Jawa Timur.

Di tengah proses komunikasi itu, PDI-P melobi untuk melalukan barter politik dengan memberi kebebasan kepada PKB untuk mengusung kadernya sebagai cagub atau cawagub.

"Kalau mereka pilih calon gubernur di Jawa Timur, maka kami calon gubernur di Jakarta. Fair,” kata Eriko," ucap Eriko. Namun, Eriko mengatakan, PDI-P sampai saat belum menentukan sosok potensial yang adakan dimajukan dalam Pilkada 2024 karena masih melihat situasi Jakarta ke depan.

Sebab, dalam waktu dekat Jakarta akan berubah status sebagai daerah khusus yang akan menjadi kawasan aglomerasi sehingga situasi kepemimpinan dianggap akan berbeda.

"Peran kepala daerah nantinya tidak akan sama dengan zaman Ahok (Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Gubernur Jakarta 2014-2017) dan Anies (Anies Baswedan, Gubernur Jakarta 2018-2022) nantinya,” ucap Eriko.

Untuk diketahui, PKB salah satu dari tiga partai yang mendukung sosok Anies Baswedan untuk maju dalam Pilkada Jakarta 2024.

Dua partai lain yakni PKS dan Nasdem. Namun, PKB pun telah memberikan sinyal untuk batal mendukung Anies menjadi bakal calon gubernur Jakarta karena berencana bergabung ke barisan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

"Semua serba mungkin," kata Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Jazilul mengatakan, PKB sudah mendapat tawaran untuk bergabung ke KIM dan tengah mempertimbangkan tawarannya.

"Kita pertimbangkan, kita pertimbangkan. Kan sudah ada tawaran, PKB akan mempertimbangkan untuk kebaikan Jakarta, kebaikan Indonesia," ucap Jazilul.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "PDI-P 'Barter' Politik dengan PKB", Klik untuk baca: https://megapolitan.kompas.com/read/2024/08/09/12472371/pdi-p-barter-politik-dengan-pkb.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tak ragu mendukung Wali Kota Medan, Bobby Nasution di Pilkada Sumatera Utara (Sumut) 2024 meski nama menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu terseret dalam kasus dugaan suap eks Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba.

"Saya belum mendengar kasus apa ya. Tapi, setidaknya usulan kepada Mas Bobby yang muncul di DPW PKB Sumut sudah kami godok," kata Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (7/8/2024).

Jazilul enggan berkomentar lebih jauh soal kasus yang menyeret nama Bobby.

"Kalau kasus berikutnya belum tahu apa itu masalahnya. Nanti ada keterangan yang lebih jelas," ucap Wakil Ketua MPR ini.

Sebelumnya diberitakan, perkara dugaan suap eks Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba (AGK) menyeret nama menantu berikut putri Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution dan Kahiyang Ayu.

"Kalau kasus berikutnya belum tahu apa itu masalahnya. Nanti ada keterangan yang lebih jelas," ucap Wakil Ketua MPR ini.

Sebelumnya diberitakan, perkara dugaan suap eks Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba (AGK) menyeret nama menantu berikut putri Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution dan Kahiyang Ayu.

Nama mereka disebut-sebut dalam sidang dugaan suap AGK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Ternate, Rabu (31/7/2024) pekan lalu.

Dalam persidangan itu, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Kadis ESDM) Provinsi Malut, Suryanto Andili sebagai saksi.

Jaksa mencecar Suryanto menyangkut keterlibatan Muhaimin Syarif alias Ucu di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut. Sebelum dicopot, Muhaimin merupakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Malut.

Jaksa kemudian menggali keterangan dari Suryanto dengan menanyakan perusahaan-perusahaan yang mendapatkan izin tambang. Di antara izin yang dikeluarkan disebut dengan istilah “Blok Medan”.

Informasi itu lebih dulu keluar dari mulut Muhaimin Syarif yang sudah diperiksa pada kesempatan sebelumnya.

"Kemarin kan kita sudah periksa Pak Muhaimin Syarif, ada istilah Medan. Medan? Kenapa ada istilah Medan? Bukannya Ternate atau Obi? Kenapa Pak?” tanya Jaksa KPK. Namun, Suryanto tidak mau menjawab dengan jelas.

Jaksa pun membujuk anak buah Abdul Gani itu agar berterus terang. "Saya ingin keterusterangan Bapak. Apa yang dimaksud Medan? Blok itu milik Medan? Apa Pak?” cecar Jaksa. “Di situ yang saya tahu disampaikan itu Bobby,” jawab Suryanto.

Jaksa KPK pun meminta Suryanto memperjelas siapa Bobby yang dimaksud terkait tambang di Malut. “Bobby Nasution,” ujar Suryanto. "Bobby Nasution? Wali Kota Medan maksudnya?” tanya Jaksa memastikan. "Iya,” jawab Suryanto.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "PKB Tak Ragu Dukung Bobby meski Namanya Terseret Kasus Eks Gubernur Malut", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/08/07/15475841/pkb-tak-ragu-dukung-bobby-meski-namanya-terseret-kasus-eks-gubernur-malut?page=all#page2.

JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta 2024 menjadi perhatian.

Sebab jika salah satu dari mereka berubah haluan ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus dan mendukung bakal calon gubernur Ridwan Kamil, maka kemungkinan peluang bakal kandidat gubernur Jakarta Anies Baswedan buat mengikuti kontestasi Pilkada akan tersendat atau bahkan hilang sama sekali.

Penyebabnya adalah dukungan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta buat Anies tidak memenuhi syarat pencalonan.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro mengatakan, peluang PKB, PKS, dan Nasdem berbalik arah sangat terbuka karena KIM juga merayu partai politik lain dengan berbagai cara, salah satunya seperti menawarkan jatah kursi di kabinet.

"Menimbang ekses 'melawan' atau berbeda sikap dengan KIM tak sebanding nilai manfaatnya dalam ruang lingkup 1 periode," kata Agung saat dihubungi Kompas.com, Senin (5/8/2024).

"Sehingga bagi Nasdem, PKB, dan PKS, realitas politik ini memberikan arahan untuk lebih realistis-rasional agar ke depan mampu bertahan di tengah dinamika kekuasaan," sambung Agung.

Di sisi lain, Agung juga mempertimbangkan sikap PKS dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Pilkada Jakarta.

Sebab menurut dia tinggal 2 partai politik itu yang masih mempunyai "nyali" menjadi oposisi, di tengah gelombang KIM yang mendukung Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Dia menilai PKS masih berpeluang berbalik arah di Pilkada Jakarta karena pernah mendukung Prabowo dalam 2 kali Pilpres yakni 2014 dan 2019.

Sedangkan PDI-P dianggap tidak mudah terbujuk rayuan KIM karena menganggap mereka sebagai perpanjangan tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi), buat tetap menancapkan pengaruh politiknya pada pemerintahan mendatang.

"Bila akhirnya PKS beralih ke KIM dengan beragam garansi 'gula-gula politik' nasionalnya, maka 'Good Bye Anies dan Welcome toKIM Plus bagi PKS'," ucap Agung.

Sebelumnya, wacana KIM Plus muncul setelah Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menyatakan, Pilkada Jakarta 2024 berpeluang hanya diikuti satu pasangan calon jika PKB memilih bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

Jazilul mengatakan, kemungkinan partai-partai politik bergabung menjadi satu kubu hanya untuk mendukung satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terbuka lebar.

Jazilul mengakui bahwa partainya tengah mempertimbangkan tawaran untuk bergabung ke KIM Plus.

Adapun KIM merupakan koalisi pendukung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Mereka adalah Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, Partai Garuda, Partai Rakyat Indonesia Adil Makmur (Prima), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Saat ini Pilkada DKI Jakarta 2024 kemungkinan bakal diikuti dua nama beken, yaitu eks gubernur Jakarta Anies Baswedan dan eks gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Anies Baswedan sudah dideklarasikan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Nasdem. Sedangkan Ridwan Kamil diusung Partai Gerindra dan Partai Golkar.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya tak akan membiarkan munculnya calon tunggal yang melawan kotak kosong di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.

Ia mengatakan, PDI-P terus mengupayakan kerja sama dengan partai politik (parpol) lain untuk mengusung jagoannya.

Dia mengingatkan agar berbagai pihak terus menjaga iklim demokrasi di Indonesia. Salah satunya dengan tidak berupaya untuk menghadirkan calon tunggal di Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Skenario dominasi calon tunggal melawan kotak kosong di pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta 2024 diperkirakan baru bisa terjadi jika Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Nasdem merapat kepada Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Jika hal itu terjadi, maka wacana Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus kemungkinan terwujud, dan sang kandidat diusung yakni Ridwan Kamil bisa dipastikan tidak akan mendapatkan perlawanan sengit di Pilkada Jakarta.

"Kemungkinan KIM Plus melawan Kotak Kosong di Pilkada Jakarta mengemuka ketika Koalisi Perubahan yang beranggotakan Nasdem, PKB, dan PKS yang sementara ini mengusung Anies, 'tergiur' untuk berpindah haluan," kata Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro saat dihubungi Kompas.com, Senin (5/8/2024).

Menurut Agung, jika ketiga partai politik itu tergiur bergabung dengan KIM maka hal itu memperlihatkan mereka lebih memilih bersikap pragmatis ketimbang mempertahankan sikap oposisi yang ditunjukkan pada masa pemilihan presiden (Pilpres) dan Pemilu 2024 lalu.

"Ketertarikan Nasdem, PKB, dan PKS ini terjadi karena nalar politik nasional yakni bergabung dengan pemerintahan Presiden-Wakil Presiden terpilih, Prabowo-Gibran menghegemoni sehingga nalar pilkada (regional) menjadi bukan prioritas," ujar Agung.

Agung menganggap jika Nasdem, PKB, dan PKS memilih merapat kepada KIM pada Pilkada mendatang maka hal itu sah secara politik.

Selain itu, kata Agung, PKS khususnya sudah lebih dari 2 periode pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menempatkan diri menjadi oposisi.

Lagipula pada Pilpres 2014 dan 2019, PKS adalah salah satu partai yang mendukung Prabowo Subianto yang ketika itu maju sebagai calon presiden, tetapi berakhir kalah.

Sebelumnya, wacana KIM Plus muncul setelah Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menyatakan, Pilkada Jakarta 2024 berpeluang hanya diikuti satu pasangan calon jika PKB memilih bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

Jazilul mengatakan, kemungkinan partai-partai politik bergabung menjadi satu kubu hanya untuk mendukung satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terbuka lebar.

Jazilul mengakui bahwa partainya tengah mempertimbangkan tawaran untuk bergabung ke KIM Plus.

Adapun KIM merupakan koalisi pendukung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Mereka adalah Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, Partai Garuda, Partai Rakyat Indonesia Adil Makmur (Prima), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Saat ini Pilkada DKI Jakarta 2024 kemungkinan bakal diikuti dua nama beken, yaitu eks gubernur Jakarta Anies Baswedan dan eks gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Anies Baswedan sudah dideklarasikan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Nasdem. Sedangkan Ridwan Kamil diusung Partai Gerindra dan Partai Golkar.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya tak akan membiarkan munculnya calon tunggal yang melawan kotak kosong di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.

Ia mengatakan, PDI-P terus mengupayakan kerja sama dengan partai politik (parpol) lain untuk mengusung jagoannya.

Dia mengingatkan agar berbagai pihak terus menjaga iklim demokrasi di Indonesia. Salah satunya dengan tidak berupaya untuk menghadirkan calon tunggal di Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf menyatakan, salah satu alasan mengapa mereka hendak membentuk tim 5 atau panitia khusus (pansus) buat menarik kembali Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) karena dianggap sudah menyimpang.

"Ada tanda-tanda mereka akan membawa lari dari sejarah berdirinya PKB,” kata lelaki akrab disapa Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Jumat (26/7/2024).

Gus Ipul menyebut tim itu dibentuk sebagai upaya PBNU meluruskan sejarah sekaligus mengembalikan PKB ke pemilik sahnya, yakni PBNU.

"Langkah ini setelah melihat pernyataan elite-elite PKB yang ahistoris," ujar Gus Ipul.

Menurut Gus Ipul, elite PKB saat ini kerap membuat pernyataan yang melenceng dari fatsun awal pendirian PKB.

Bahkan Gus Ipul menuding ada upaya yang nyata dan sistematis dilakukan elite PKB buat menjauhkan PKB dari struktural NU.

Gus Ipul mengingatkan PKB didirikan oleh struktur NU, mulai dari PBNU sampai tingkat ranting. Sehingga menurut dia, PKB tidak akan pernah terbentuk tanpa bantuan struktur NU.

Adapun beberapa pernyataan elite PKB yang dianggap jauh dari sikap NU yang menganggap suara PBNU tidak perlu didengarkan.

Padahal, Gus Ipul menegaskan, karena tidak mendengarkan PBNU berakibat PKB gagal dalam proses Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Gus Ipul menjelaskan, tim 5 sedang digagas kemungkinan mirip dengan tim dibentuk oleh PBNU pada awal masa reformasi buat mendirikan PKB.

Akan tetapi, kata Gus Ipul, tim itu baru bisa terwujud setelah mendapatkkan persetujuan dari Rais Aam KH Miftachul Ahyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf.

“Kita akan undang bergabung seluruh tokoh, para aktivis NU untuk dimintai pendapatnya terkait hal ini,” kata Gus Ipul.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar meminta kadernya mengubah pengelolaan partai agar PKB mengikuti perubahan zaman.

Hal itu disampaikan Muhaimin saat mengisi Sekolah Pemimpin Perubahan (SPP) Wilayah 1 Jawa Timur yang diikuti para kader PKB yang terpilih sebagai para anggota DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota di Malang.

“Seluruh lini kehidupan telah mengalami disrupsi, termasuk politik. Disrupsi itu akan menimbulkan pergeseran-pergeseran dalam banyak hal,” ujar Muhaimin dalam keterangannya, Rabu (10/7/2024).

Cak Imin, sapaan akrabnya, menyebutkan bahwa perubahan dalam pengelolaan partai itu meliputi cara kerja, perekrutan kader, sistem kaderisasi, penanaman ideologi, manajemen partai, hingga masalah lain yang berkembang secara dinamis.

Ia mengatakan, PKB harus menjadi partai politik yang dinamis agar bisa melahirkan banyak kader-kader baru.

“Tanpa adaptasi yang tepat dalam mengelola parpol, maka parpol bisa jadi hanya tinggal sejarah dalam nama besar yang tertulis dalam lembaran-lembaran kertas dan jejak digital,” kata dia.

Cak Imin pun berpandangan bahwa partai politik adalah instansi yang paling mumpuni untuk melahirkan para calon pemimpin masyarakat.

Meski, ia pun mengakui ada berbagai kritik karena banyak politikus yang tak dilahirkan oleh partai politik.

“Parpol adalah media paling sah dalam mendistribusikan kader-kadernya untuk menduduki jabatan-jabatan publik sebagai pemimpin masyarakat. Demokrasi modern tidak bisa dibayangkan tanpa kehadiran parpol,” kata Cak Imin.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan, ia hingga saat ini belum mendapatkan tugas untuk Pilkada 2024.

Menurut Sandiaga, saat ini ia tetap menjalankan tugas sebagai menteri Kabinet Indonesia Maju.

"Belum ada perintah per hari ini. Jadi temen-temen sabar saja, saya menjalankan tugas," ujar Sandiaga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Ia menyebut, saat ini pimpinan parpol sedang mencari formula terbaik untuk Pilkada 2024.

"Pimpinan parpol sedang menjadi formula, dan kita tunggu saja. Sabar saja," tuturnya.

Sebelumnya, Sandiaga sempat dilirik untuk maju di Pilkada 2024. Wacana tersebut pertama kali dimunculkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan, Sandiaga Uno adalah salah satu tokoh yang dijajaki untuk diusung PKB pada Pilkada Jawa Barat.

Ia mengungkapkan, nama Sandiaga muncul karena aspirasi sejumlah kelompok masyarakat.

“Untuk Jawa Barat PKB sudah mencari kader internal yang kemungkinan diusulkan bisa maju, seperti Pak Cucun, Pak Huda,” ujar Jazilul di Kantor DPP PKB, Senen, Jakarta, Selasa (2/7/2024).

“Tapi ada aspirasi juga seperti dari sebagian masyarakat Jawa Barat dan juga kader PKB untuk mengajak Pak Sandiaga Uno jadi calon gubernur Jawa Barat,” sambung dia.

Kendati demikian, ia mengungkapkan wacana itu masih perlu dijajaki lebih jauh PKB mesti membentuk koalisi untuk bisa mengusung calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat.

Di sisi lain, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sampai saat ini menyatakan Sandiaga masih menjadi kader mereka.