Aparatur Sipil Negara (ASN) dijadwalkan mulai pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Januari 2025 mendatang. Di sana, mereka akan menempati rumah susun (rusun) atau apartemen ASN-Hankam.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan, pemerintah belum ditetapkan secara pasti terkait penempatan ASN di apartemen tersebut. Hal ini merupakan bagian dari wewenang Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara (PAN-RB).

"Saat ini secara penghunian memang belum diatur. Nanti Kementerian PAN-RB akan mengatur siapa yang akan ditugaskan di sana," kata Iwan dalam siaran Youtube Kementerian PUPR, dikutip Jumat (25/10/2024).

Iwan mengatakan, satu unit apartemen ini punya ukuran yang cukup luas mencapai 98 meter persegi, dengan dukungan 3 kamar tidur. Menurutnya, secara fasilitas apartemen ini sangat ideal untuk satu keluarga.

"Tapi dalam hal masih lajang, itu bisa diberlakukan sharing. Karena ada 3 kamar, ada misalnya 3 cewek, cewek sama cewek. Kan lebih baik ngumpul gitu. Karena punya ruang keluarga, ruang makan, ruang masak, lebih seru. Apalagi di IKN ya, yang baru gitu ya.," ujarnya.

Menurutnya, akan lebih nyaman dan menyenangkan bila tinggal di tempat baru bersama dengan teman-teman. Dengan demikian, menurutnya apartemen tersebut akan ideal digunakan secara sharing oleh para ASN lajang.

Iwan menambahkan, apartemen ini sudah dilengkapi dengan smart management system. Sistem kelistrikannya kan terkoneksi dengan aplikasi di handphone sehingga bisa diatur dari jarak jauh. Hal ini juga menyangkut keamanannya, seperti menggunakan face recognition hingga smart door lock.

Keberadaan apartemen ini juga mendapat pujian dari para ASN yang bertugas di IKN saat Presiden 2014-2024 Joko Widodo (Jokowi) berkantor di sana beberapa waktu lalu. Menurut mereka, fasilitasnya di luar ekspektasi.

"Kalau mereka di Jakarta, itu mungkin kalau apartemen itu paling gede ya, 33, 36 (meter persegi). Ini 98 gitu. Bareng-bareng pun oke gitu. Dan yang nggak menyangka, ada convenience store, ada tempat ngopi, sudah ada," kata dia.

"Dari kementerian-kementerian lain, TNI juga menyatakan kepuasannya. Dari Paspampres dan sebagainya, itu juga menyatakan kepuasan. Terakhir juga Paskibraka. Adik-adik Paskibraka kemarin tinggal di sana. Jadi ada video testimoni juga mereka sampaikan terima kasih," sambungnya.

Sementara menyangkut biaya apartemen ASN ini, Iwan belum dapat memastikan apakah akan ditanggung pemerintah atau tidak. Hanya saja satu hal yang pasti, ASN tetap perlu membayar biaya air, listrik, serta biaya lainnya seperti Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) apartemen.

"Saat ini pengaturan penghunian ASN ini belum dilakukan, belum diatur. Tapi terkait penghunian ini memang ada beberapa biaya-biaya yang harus ditanggung, ditanggung dulu. Ada biaya listrik, air, gas, biaya pengelolaan bersama," ujarnya.

Begitu pula dengan rumah tapak jabatan Menteri (RTJM). Menurutnya, perlu ada kebijakan yang mengatur, apakah itu bentuknya sebagai tunjangan perumahan untuk ASN, atau kemudian dibebaskan dan negara mengalokasikan anggaran untuk membiayai itu.

"Kalau saya secara pribadi, saya mendorong diberikan insentif dari tunjangan perumahan. Dikasih nilai tertentu, misalnya 1 juta, dan kemudian 1 juta itu mereka akan bayar misalnya IPL-nya, listriknya, air, dan sebagainya. Tapi memang sudah kita hitung, agar biaya itu adalah biaya wajar yang mereka bisa Kelola," kata Iwan.

Tim Purna Paskibraka yang membawa duplikat bendera Pusaka Merah Putih dan salinan naskah teks proklamasi meninggalkan Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu (31/8).

Pembawa duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi adalah Paskibraka 2023 yakni Kachina Ozora asal Kalimantan Tengah dan Paskibraka 2024 asal Jakarta Sabrina Roihanah. Mereka menaiki kendaraan rantis Maung dari Istana IKN dengan dikawal 5 voorijder Polisi Militer.

Iring-iringan tersebut nantinya akan tiba di Bandara Halim Perdanakusuma pukul 14.00 WIB dan selanjutnya akan dibawa ke Monumen Nasional (Monas).

Prosesi kirab pengembalian duplikat bendera pusaka dan naskah teks proklamasi dari IKN ke Jakarta digelar hari ini Sabtu (31/8). Iring-iringan telah bergerak menuju Jakarta pukul 10.20 WIB.

Kasetpres Heru Budi Hartono menerima penyerahan duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi di Istana IKN.

Pembawa duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi adalah Paskibraka 2023 yakni Kachina Ozora asal Kalimantan Tengah dan Paskibraka 2024 asal Jakarta Sabrina Roihanah.

Kachina dan Sabrina yang membawa duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi langsung menaiki kendaraan rantis Maung dari Istana IKN. Rombongan dikawal 5 voorijder Polisi Militer.

Direncanakan iring-iringan akan tiba di Bandara Halim Perdanakusuma pukul 14.00 WIB. Selanjutnya akan dibawa ke Monumen Nasional (Monas).

Masyarakat dapat memeriahkan kirab ini, karena akan ada panggung hiburan di sejumlah titik di kawasan Monas, yaitu di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jalan Medan Merdeka Selatan, dan Pintu Silang Tenggara Monas, tepatnya di depan Kedubes AS.

Berikut rute kirab:

Presiden Jokowi angkat bicara mengenai polemik lepas hijab oleh 18 Paskibraka yang sempat menjadi sorotan saat pengukuhan. Bahkan, polemik itu memunculkan desakan Kepala BPIP Yudian Wahyudi dicopot atau mundur.

"Ya nanti dilihat," kata Jokowi di Istana Negara IKN, Sabtu (17/8).

Jokowi meminta setiap pihak menghormati keberagaman dan kebhinekaan. Ia menyebut Indonesia adalah negara besar. Sehingga ia menegaskan, keberagaman tak boleh disederhanakan.

"Kita harus menghormati keberagaman, kita harus menghormati kebhinnekaan. Karena negara-negara besar, sukunya berbeda, rasnya berbeda, agamanya berbeda, adat istiadatnya berbeda, jadi tidak bisa diseragamkan," tambah dia.

Jokowi menegaskan, perbedaan adalah anugerah yang harus disyukuri sebagai bentuk persatuan.

"Dan perbedaan itu adalah anugerah yang patut kita syukuri. Keberagaman itu adalah sesuatu kekayaan yang harus kita syukuri untuk persatuan, bukan untuk perbedaan," ucap dia.

Polemik bermula ketika anggota Paskibraka RI tidak ada yang mengenakan jilbab. Padahal, diketahui ada 18 anggota Paskibraka 2024 yang sehari-hari mengenakan jilbab.

Awalnya, BPIP mewajibkan anggota Paskibraka putri agar tidak mengenakan jilbab atau hijab pada saat pengukuhan pada 13 Agustus dan saat bertugas mengibarkan bendera pada 17 Agustus. Kemudian, setelah ramai dikritik, hal tersebut direvisi.

“Paskibraka Putri yang mengenakan jilbab dapat bertugas tanpa melepaskan jilbabnya dalam pengibaran Sang Saka Merah Putih pada Peringatan HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara,” kata Yudian.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas merespons soal polemik Paskibraka putri berjilbab yang melepas jilbab saat pengukuhan di Ibu Kota Negara, Selasa (13/8).

Menurutnya, jilbab adalah hak dan itu harus dihormati.

“Jadi gini, jilbab itu hak, orang pakai jilbab ini hak. Namanya hak ya kita harus hormati, itu saja,” kata Yaqut singkat saat ditemui di kompleks parlemen usai menghadiri sidang tahunan, Jumat (16/8).

Ia menolak berkomentar lebih lanjut, sebab menurutnya wewenang itu ada di tangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

“Kan kepala BPIP sudah menjelaskan ya,” lanjutnya.

Awalnya para anggota Paskibraka yang bertugas di IKN semula mengenakan jilbab. Namun, saat pengukuhan para anggota yang semula menggunakan jilbab terlihat melepas jilbabnya.

Polemik ini pun menuai sorotan publik, bahkan berujung pada desakan agar Kepala BPIP Yudian Wahyudi dicopot.

BPIP awalnya mengakui adanya aturan yang mengatur soal seragam Paskibraka. Para Paskibraka putri tidak boleh menggunakan jilbab dalam dua momen, yakni saat pengukuhan pada 13 Agustus dan saat bertugas mengibarkan bendera pada 17 Agustus. Namun akhirnya aturan ini pun direvisi.

“Paskibraka Putri yang mengenakan jilbab dapat bertugas tanpa melepaskan jilbabnya dalam pengibaran Sang Saka Merah Putih pada Peringatan HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara,” kata Yudian melalui keterangan resminya, Kamis (15/8).

Ayah Sofia, Tatang Suyatna, mengaku kaget dan kecewa ketika tahu anaknya tak mengenakan jilbab di acara Upacara Pengukuhan Paskibraka Nasional, yang digelar di Ibu Kota Nusantara (IKN), pada Selasa 13 Agustus lalu.

Tatang melihat putri keduanya itu dari video yang beredar di media sosial. Saat itu sudah malam, kata Tatang, dan dia baru senggang dari urusan pekerjaan.

“Ya, waktu pas lihat kecewa juga. Karena biasa sudah berhijab,” tuturnya kepada wartawan, Kamis (15/8).

Kaget dan kecewa itu tak bisa luput dari perasaan Tatang. Terlebih, putrinya yang kerap mengaku ingin jadi akpol itu memang tak pernah lepas dari jilbab.

Jika tidak di rumah, kata Tatang, Sofia pastilah menggunakan jilbab, seperti saat bersekolah atau melakukan kegiatan luar ruangan lainnya. Itu dilakukan Sofia sejak dia SMP.

“Biasanya nggak mau melepas. Kami percaya sama anak kami karena didikan agama. Sofia ngaji terus salat lima waktu karena waktu mau berangkat ke sana juga keluarga berpesan, orang tua khususnya kami, jangan tinggalkan salat,” ucapnya.

Lebih lanjut, Tatang mengaku tak mendapat konfirmasi soal putrinya yang bakal tampil tanpa jilbab di upacara pengukuhan Paskibraka Nasional.

Namun mengingat hal tersebut berhubungan dengan tugas, selaku orang tua, pria bertubuh tegap dengan janggut di dagunya itu cuma bisa mendoakan kelancaran urusan putri kesayangannya.

“Keluarga cuma berharap Sofia dapat melaksanakan tugas lancar, dikasih kesehatan. Sudah, begitu saja,” kata Tatang di depan awak media.

“Kami percaya anak kami,” imbuh dia.

Hal senada disampaikan oleh Kepala Kesbangpol, Kabupaten Sumedang Asep Tatang Sujana. Dia menilai tak adanya konfirmasi kepada orang tua membuat rasa kecewa bertambah.

Dia sendiri, mengaku pihaknya keberatan atas kebijakan mendadak tersebut. Namun, Asep mengatakan urusan keberatannya sudah terwakili oleh pernyataan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat.

“Tiba-tiba, nah itu jadi kecewa. Cuma karena ini adalah masalah pengorbanan untuk bangsa, sesuai dengan kesepakatan yang disampaikan Kesbangpol Prov, biar yang membuat keberatan tentang peristiwa ini,” katanya.

Sekum Muhammadiyah Abdul Mu'ti merespons BPIP yang telah mengizinkan Paskibraka 2024 tetap menggunakan jilbabnya saat upacara HUT ke-79 RI di IKN 17 Agustus nanti.

"Kami mengapresiasi kebijakan BPIP yang mendengar aspirasi masyarakat dan mengizinkan anggota Paskibraka putri mengenakan jilbab," tutur Mu'ti dalam keterangannya, Kamis (15/8).

Ia mendorong Kepala BPIP Yudian Wahyudi lebih sensitif terhadap isu seperti ini. Sebab, mereka justru adalah teladan dalam pengamalan nilai Pancasila.

"Setelah kasus Paskibraka, kepala BPIP hendaknya lebih bijaksana dan sensitif dalam mengambil kebijakan serta tidak membuat pernyataan kontroversial, khususnya dalam masalah agama," kata dia.

"BPIP hendaknya menjadi teladan dalam pengamalan Pancasila."

Mu'ti pun menitipkan pesan kepada 38 Paskibraka yang bertugas nanti. Termasuk 18 perempuan yang sehari-harinya menggunakan jilbab.

"Kepada para anggota Paskibraka, hendaknya melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya untuk kesuksesan upacara kemerdekaan dan kebesaran bangsa dan negara Indonesia," tutup dia.

Awalnya, BPIP mewajibkan anggota Paskibraka putri agar tidak mengenakan jilbab atau hijab pada saat pengukuhan pada 13 Agustus dan saat bertugas mengibarkan bendera pada 17 Agustus. Kemudian, setelah ramai dikritik, hal tersebut direvisi.

“Paskibraka Putri yang mengenakan jilbab dapat bertugas tanpa melepaskan jilbabnya dalam pengibaran Sang Saka Merah Putih pada Peringatan HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara,” kata Yudian melalui keterangan resminya,

Yudian juga menyatakan bahwa kebijakan saat ini juga agar bisa diterapkan oleh anggota Paskibraka pada tingkatan di bawahnya.

Ia menyebut mengikuti arahan dari Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi selaku Penanggung Jawab Pelaksanaan Upacara HUT RI ke-79 yang tetap meminta anggota Paskibraka putri tetap menggunakan jilbab saat bertugas.

Kebijakan Sebelumnya

Sebelumnya, Yudian Wahyu menegaskan, pihaknya mewajibkan anggota putri melepas jilbab saat pengukuhan dan saat pengibaran bendera dengan alasan: "demi keseragaman."

Kebijakan BPIP tahun ini soal jilbab yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya tak urung memicu kecaman dari banyak pihak, mulai orang tua dari siswa yang menjadi anggota Paskibraka, kepala daerah asal siswa, tokoh-tokoh agama Islam, hingga organisasi purna Paskibraka.

"Paskibraka Putri dengan mengenakan pakaian, atribut dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan yaitu Pengukuhan Paskibraka adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada dan hanya dilakukan pada saat Pengukuhan Paskibraka dan Pengibaran Sang Merah Putih pada Upacara Kenegaraan saja," ungkap BPIP.

"Di luar acara Pengukuhan Paskibraka dan Pengibaran Sang Merah Putih pada Upacara Kenegaraan, Paskibraka Putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab dan BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan jilbab tersebut. BPIP senantiasa patuh dan taat pada konstitusi," klaim BPIP.

Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Himmatul Aliyah merespons polemik Paskibraka diminta melepas hijab. Ia mendorong Presiden Jokowi mencopot Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi.

“Saya meminta Presiden Jokowi memberhentikan Kepala BPIP karena sudah membuat gaduh masyarakat Indonesia perihal Paskibraka diminta untuk melepas hijab pada saat pengukuhan dan pengibaran bendera upacara HUT RI di IKN,” kata Himma dalam keterangannya, Kamis (15/8).

Menurut Himma, Yudian Wahyudi tidak paham makna dari sila pertama Pancasila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Apalagi, kata Himma, Pasal 29 UUD 1945 telah menjamin setiap warga negaranya untuk memeluk agamanya masing-masing serta beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

“Jadi kita juga harus menghormati keyakinan beragama warga negara Indonesia termasuk Paskibraka ini. Di antaranya menjalankan ajaran agamanya, salah satunya dengan berhijab menutup aurat, dengan menyuruh di buka. Sama saja masuk dalam pelecehan terhadap perempuan dan penistaan agama” ujar Himma yang juga merupakan Purna Paskibraka Indonesia itu.

Kemudian, anggota Komisi X ini meminta agar pemerintah untuk mengembalikan proses seleksi Paskibraka di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Sebab, menurutnya, sejak diambil alih oleh BPIP, banyak sekali persoalan yang menimbulkan kegaduhan terkait proses seleksi Paskibraka dari tahun ke tahun di tingkat daerah.

“Saya berharap pemerintah bisa mengembalikan kewenangan seleksi Paskibraka ke Kemenpora. Karena sejak di bawah BPIP ini menimbulkan masalah terus. Dan saya juga mengusulkan lebih baik BPIP ini dibubarkan dan pemerintahan ke depan bisa menggantinya dengan lembaga yang lebih kredibel dalam hal pembinaan Pancasila,” tutup Himma.

Awalnya, BPIP mewajibkan anggota Paskibraka putri agar tidak mengenakan jilbab atau hijab pada saat pengukuhan pada 13 Agustus dan saat bertugas mengibarkan bendera pada 17 Agustus. Kemudian, setelah ramai dikritik, hal tersebut direvisi.

“Paskibraka Putri yang mengenakan jilbab dapat bertugas tanpa melepaskan jilbabnya dalam pengibaran Sang Saka Merah Putih pada Peringatan HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara,” kata Yudian

MUI berbicara hukum bila ada pihak yang memaksa seseorang yang tadinya berjilbab untuk tak menggunakannya. Hal ini terkait ramai Paskibraka 2024 diminta tak berjilbab saat pengukuhan.

"Kalau hukumnya memakai jilbab kita meyakini dan kita mengetahui hukumnya adalah wajib menggunakan jilbab, kemudian kalau orang dipaksa, maka orang yang maksa itulah yang berdosa," kata Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah MUI KH Cholil Nafis di Kantor MUI, Jakarta Pusat, Kamis (15/8).

Kepala BPIP Yudian Wahyudi sempat bilang, Paskibraka melakukan itu karena sukarela. Namun menurutnya tak seperti itu karena ada formulir yang wajib ditandatangani.

"Ini kan dibilang sukarela, kan gak mungkin sukarela, ini relasi kuasa kok artinya kalau anda tidak tanda tangan ini maka anda tidak ikut paskibraka loh, mana mungkin sukarela dengan cara relasi kuasa pada bawahnya," tutur dia.

"Yang kedua bagaimana sukarela bertanda tangan di atas meterai? Semua pasti itu adalah, pakai logika dasar saja itu gak mungkin disebut sebagai sukarela," imbuhnya.

Artinya, menurut dia, kalau Paskibraka putri kita kekeh pakai jilbab saat seleksi dan tidak mau tanda tangan pada saat penentuan i mereka tak mungkin dilibatkan sebagai Paskibraka HUT ke-79 RI.

"Di sinilah relasi kuasa yang dikatakan sukarela bagi penguasa tapi bagi relasi di bawah itu adalah hegemoni, pastilah akan mengikuti, jadi saya tidak mengatakan itu adalah sukarela."

"Itu adalah pemaksaan dengan relasi kuasa dan hegemoni penguasa kepada temen-temen atau adik-adik kita yang ingin terlibat di dalam perayaan Agustusan," urai dia.

Sementara itu BPIP mengumumkan, pada saat hari H 17 Agustus nanti, Paskibraka tetap boleh berjilbab. Namun menurut Cholil, itu tak cukup, aturan terkait harus segera dicabut.

Aturan yang dimaksud adalah Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut dan Tampang Paskibraka.

Kelengkapan pakaian dan atribut Paskibraka tidak ada poin anggota berjilbab seperti aturan sebelumnya.

a. Kelengkapan pakaian Paskibraka sebagai berikut:

1) Setangan leher merah putih;

2). Sarung tangan warna putih;

3). Kaos kaki warna putih;

4). Sepatu pantofel warna hitam; dan

5). Kecakapan /Kendit berwarna hijau (dikenakan saat Tanda pengukuhan Paskibraka).

MUI dan 87 ormas Islam di dalamnya mengambil sikap tegas terkait kisruh Paskibraka 2024 tak berjilbab. Ada dorongan agar Kepala BPIP Yudian Wahyudi dicopot.

"Kita meminta presiden untuk mengevaluasi kinerja BPIP ini, minta segera dicabut mandatnya kepada kepala BPIP, diberhentikan dan diganti," kata Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Cholil Nafis, di kantor MUI, Jakarta Pusat, Kamis (15/8).

Menurutnya, kinerja Yudian harus dievaluasi. Sebab, telah membuat aturan baru yang menuai kontroversi yakni permintaan Paskibraka tak memakai jilbab saat pengukuhan dan pengibaran bendera.

"Jadi kita minta kepada presiden, mendesak agar dievaluasi kemudian kepala BPIP dan mungkin yang terlibat dengan penyalahgunaan dalam aturan atau mendistorsi peraturan yang lebih tinggi," kata dia.

Menurutnya, BPIP telah melanggar aturan BPIP sendiri, yaitu Peraturan BPIP RI Nomor 3 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 51 tahun 2022 tantang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Bab VII TATA PAKAIAN DAN SIKAP TAMPANG PASKIBRAKA.

Ia menjelaskan, di poin ini dijelaskan tentang Kelengkapan dan Atribut Paskibraka. Berikut detailnya:

a. Kelengkapan Seragam Paskibraka sebagai berikut:

1) Setangan leher merah putih;

2) Sarung tangan warna putih;

3) Kaos kaki warna putih;

4) Ciput warna hitam (untuk putri berhijab);

5) Sepatu pantofel warna hitam sebagaimana gambar di bawah; dan

6) Tanda Kecakapan/Kendit (dikenakan saat pengukuhan Paskibraka).

"Nah, Peraturan BPIP RI ini "disunat” oleh Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut dan Tampang Paskibraka, bahwa pada Poin 4 ditegaskan pakaian ciput bagi yang berjilbab dihilangkan," kata Cholil.

Sehingga poin kelengkapan dan atribut Paskibraka hanya 5 poin, sebagian dengan redaksi berikut:

Kelengkapan pakaian dan atribut Paskibraka:

a. Kelengkapan pakaian Paskibraka sebagai berikut:

1) Setangan leher merah putih;

2). Sarung tangan warna putih;

3). Kaos kaki warna putih;

4). Sepatu pantofel warna hitam; dan

5). Kecakapan /Kendit berwarna hijau (dikenakan saat Tanda pengukuhan Paskibraka).

Belakangan BPIP telah memperbolehkan Paskibraka putri berjilbab pada saat upacara pengibaran bendera di IKN 17 Agustus nanti. Namun menurutnya, kesalahan mengubah aturan tetap fatal.

"Saya pikir adalah kesalahan fatal bagaimana bikin keputusan kepala BPIP bertentangan dengan peraturan BPIP dan bertentangan Perpres, Undang-Undang, bertentangan dengan konstitusi kita dan yang paling tinggi yang kita sepakati adalah dengan Pancasila," tutup dia.

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi, sempat melarang Anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 putri untuk menggunakan jilbab. Atas kebijakannya itu, ia mendapat banyak kritikan dari berbagai kelompok masyarakat.

Atas polemik tersebut, Yudian telah menyampaikan permohonan maafnya kepada publik. Selain itu ia juga mengatakan dalam kebijakan terbaru BPIP, Paskibraka wanita kembali diperbolehkan memakai jilbab.

Terlepas dari itu, sebagai ketua dari lembaga non-kementerian yang berada langsung di bawah presiden, Yudian mendapatkan gaji yang sangat besar dari pemerintah. Besaran gaji yang diterimanya itu tertuang dalam Perpres Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP.

Dalam aturan ini seorang kepala BPIP berhak mendapat hak keuangan setara dengan Menteri. Namun detail terkait hak keuangan ini masih diatur kembali berdasarkan Perpres yang berlaku.

"Kepala (BPIP) diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat menteri," tulis Pasal 52 Ayat (2) aturan itu.

"Ketentuan lebih lanjut mengenai hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi pimpinan, pejabat, dan pegawai BPIP diatur dengan Peraturan Presiden," sambung Pasal 54 Perpres Nomor 7 Tahun 2018.

Aturan yang dimasuk tadi tertuang dalam Perpres Nomor 42 Tahun 2018 tentang hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi pimpinan, pejabat, dan pegawai BPIP. Aturan ini sudah diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak 23 Mei 2018 lalu.

"Ketua dan Anggota Dewan Pengarah, Kepala, Wakil Kepala, Deputi, Staf Khusus Dewan Pengarah, Anggota Dewan Pakar, Anggota Kelompok Ahli, Anggota Satuan Tugas Khusus, dan pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setiap bulan," jelas Pasal 1 aturan itu.

"Besaran hak keuangan Ketua dan Anggota Dewan Pengarah, Kepala, Wakil Kepala, Deputi, dan Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini," tulis Pasal 2 Perpres Nomor 42 Tahun 2018.

Kemudian dalam lampiran aturan itu terdapat daftar gaji pegawai BPIP sebagai berikut:

1. Ketua Dewan Pengarah: Rp 112.548.000
2. Anggota Dewan Pengarah: Rp 100.811.000
3. Kepala: Rp 76.500.000
4. Wakil Kepala: Rp 63.750.000
5. Deputi: Rp 51.000.000
6. Staf Khusus: Rp 36.500.000
7. Pengarah: Rp 76.500.000
8. Kepala: Rp 66.300.000
9. Tenaga Ahli Utama: Rp 36.500.000
10. Tenaga Ahli Madya: Rp 32.500.000
11. Tenaga Ahli Muda: Rp 19.500.000

Artinya berdasarkan aturan itu, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi mendapatkan gaji hingga Rp 76,5 juta per bulan. Di luar itu ia masih mendapatkan hak keuangan lain berupa uang perjalanan dinas, dalam hal ini besaran yang diberikan setara dengan uang perjalanan dinas Menteri.

"Fasilitas lainnya bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengarah, Kepala, Wakil Kepala, Deputi, dan Staf Khusus Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diberikan dalam bentuk biaya perjalanan dinas," tulis Pasal 4 aturan itu.

Sebanyak 18 anggota Paskibraka berjilbab diharuskan lepas jilbab saat acara pengukuhan oleh Presiden Jokowi di IKN pada Selasa (13/8). Salah satu anggota Paskibraka Nasional tersebut adalah wakil dari DIY yang merupakan siswi SMAN 8 Yogyakarta.

SMAN 8 Yogyakarta menjelaskan siswinya yang menjadi anggota Paskibraka Nasional sudah berjilbab sejak lama.

"Evelyn setiap harinya berjilbab. Dari awal masuk SMA 8 sampai sekarang ini kelas XI berjilbab," kata Waka Kesiswaan SMA 8 Yogyakarta, Slamet Nugrohom ditemui di Kompleks Kepatihan Pemda DIY, Kamis (15/8).

Sejak siswa duduk di kelas X, SMAN 8 Yogyakarta selalu menyiapkan calon-calon Paskibraka. Pada tahun ini SMAN 8 Yogyakarta mengirim satu Paskibraka nasional, satu Paskibraka provinsi, dan satu Paskibraka tingkat kota.

"Tahun ini saja SMA 8 baru merosot. Karena biasanya yang kemarin 10 Paskibraka baik tingkat kota provinsi maupun nasional," bebernya.

Sementara itu, soal polemik lepas jilbab ini, SMAN 8 Yogyakarta belum bisa berkomunikasi dengan utusannya karena dia dikarantina. Mereka juga belum berkomunikasi dengan orang tua siswi.

"Belum, sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi apa pun dari mana pun," katanya.

Slamet menegaskan SMAN 8 Yogyakarta adalah SMA yang menjunjung tinggi toleransi.

"Nasionalisme religius. Siapa pun akan kita layani sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing dan kita tidak ada pemaksaan apa pun. Agama apa pun, ras apa pun kami terima, kami layani," tegasnya.

Kini, SMAN 8 Yogyakarta menunggu klarifikasi resmi dari pihak terkait khususnya BPIP. Sekolah ingin mendapatkan penjelasan utuh tentang apa yang terjadi.

Sementara itu, pihak Istana Kepresidenan selaku tuan rumah upacara HUT RI, tetap meminta para siswi berjilbab untuk memakai jilbabnya saat pengibaran bendera pada 17 Agustus nanti di IKN.

“Kami meminta kepada seluruh adik-adik putri yang memang menggunakan jilbab, tetap gunakan itu,” kata Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono menanggapi polemik yang muncul, Rabu (14/8).