Jakarta -

Di tengah ekonomi yang terus bertumbuh, bisnis waralaba semakin diminati karena menawarkan peluang investasi yang telah teruji dan dikenal masyarakat.Namun ada beberapa hal krusial yang perlu kamu perhatikan agar bisnis waralaba mu dapat terus berjalan dan sustainable.

1.Datang ke pameran IFBC 2024 ICE BSD

Salah satu langkah untuk memulai bisnis waralaba, yaitu kamu bisa hadir di pameran peluang usaha untuk dapat memahami lebih mendalam terkait industri itu sendiri. Dalam waktu dekat ini pameran waralaba terlengkap Info Franchise & Business Concept (IFBC) 2024 akan kembali hadir pada 8-10 November di Hall 3A ICE BSD, Tangerang. Pameran ke 169 ini menghadirkan 200 lebih merek peluang usaha yang terdiri dariwaralaba, peluang bisnis, kemitraan, keagenan, hingga distributor.

Foto: dok. Pameran IFBC 2024 ICE BSD Februari

2. Ketahui Rekam Jejak Pemilik Usaha

Setelah hadir di pameran IFBC 2024 ICE BSD, hal selanjutnya yang harus dipertimbangkan adalah rekam jejak dari pemilik usaha waralaba tersebut. Ketahui siapa orang-orang di balik peluang usaha tersebut, serta apakah sudah memiliki rekam jejak yang sudah teruji?

3. Pastikan Pemilik Waralaba Menjalankan Pemenuhan Kriteria Waralaba Sesuai Peraturan

Hal lainnya yang juga harus dipertimbangkan ialah apakah waralaba tersebut telah memenuhi kriteria waralaba sesuai dengan PP 35/2024, yang terdiri dari:

• Memiliki sistem bisnis
• Memberikan keuntungan
• Memiliki Kekayaan Intelektual
• Dukungan yang berkesinambungan

Jika usaha jenis peluang usaha, kemitraan, keagenan, distributor dan lainnya, apakah usaha tersebut telah memiliki legalitas dan izin dari instansi terkait, yang disyaratkan untuk menjalankan usaha.

4.Perjanjian Waralaba/Perjanjian Kemitraan

Setelah mengetahui kriteria waralaba, hal lain yang harus diperhatikan adalah perjanjian waralaba atau perjanjian kemitraan. Apakah waralaba/kemitraan tersebut memiliki perjanjian tertulis antara franchisor dengan franchisee, atau pemilik usaha dengan mitra yang memuat perlindungan yang memadai terhadap kepentingan franchisee/mitra? Dan apakah perjanjian tersebut mencantumkan ketentuan minimum sebagai berikut:

• Nama dan alamat para pihak
• Kekayaan Intelektual masih dalam masa perlindungan
• Kegiatan usaha
• Sistem bisnis
• Hak dan kewajiban
• Bantuan, Fasilitas, Bimbingan Operasional, Pelatihan, dan Pemasaran
• Wilayah usaha
• Jaminan untuk mendapatkan kompensasi dan/atau pemberian hak atas waralaba dalam hal pemberi waralaba menghentikan kegiatan usahanya
• Jangka waktu perjanjian
• Tata cara pembayaran imbalan
• Kepemilikan dan peralihan kepemilikan waralaba
• Penyelesaian sengketa
• Tata cara perpanjangan dan pengakhiran Perjanjian Waralaba
• Jaminan Pemberi Waralaba menjalankan kewajibannya
• Jumlah gerai/tempat Usaha

Ketahui pula bagaimana rekam jejak pelaksanaan perjanjian tersebut selama ini?

Foto: dok. Pameran IFBC 2024 ICE BSD Februari

5. Prospektus Penawaran Waralaba/Prospektus Penawaran usaha

Ketahui apakah waralaba/kemitraan tersebut memberikan prospektus penawaran kepada calon franchisee/mitra pada saat melakukan penawaran? Dan apakah prospektus tersebut mencantumkan ketentuan minimum sebagai berikut:

• Data identitas Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan
• Legalitas usaha Pemberi Waralaba/Pemberi Waralaba Lanjutan
• Sejarah kegiatan usaha
• Struktur organisasi usaha
• Sistem bisnis
• Laporan keuangan 2 tahun terakhir
• Jumlah gerai / tempat usaha Waralaba
• Daftar Penerima Waralaba / Penerima Waralaba Lanjutan
• Hak dan kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba
• Sertifikat / Surat Pencatatan Kekayaan Intelektual

6. Keanggotaan dalam Asosiasi Waralaba

Hal yang tak kalah pentingnya adalah ketahui apakah waralaba tersebut tergabung atau menjadi anggota dari suatu asosiasi waralaba atau asosiasi lain terkait bisnis yang dijalankan. Seperti Asosiasi Franchise Indonesia (AFI).

Semua hal ini dapat kamu diskusikan langsung di pameran IFBC 2024 ICE BSD, akan ada ragam sesi edukasi dan konsultasi bersama praktisi berpengalaman. Jangan lewatkan kesempatan untuk memperluas jaringan dan mendapatkan insight bisnis di IFBC 2024 ICE BSD, yang berlangsung 8-10 November 2024, Hall 3A ICE BSD, Tangerang pukul 10.00- 20.00 WIB. Tiket masuk harga Rp 50.000/ hari dan Rp 60.000 terusan tiket dapat dibeli secara on the spot dan online diwww.infofranchiseexpo.com

(Content Promotion/Pameran IFBC)

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan peran pemerintah dalam penyelamatan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex hanya sebagai fasilitator. Artinya, bantuan yang diberikan bukan finansial atau beken disebut bailout alias dana talangan.

Airlangga mengatakan, pemerintah akan tetap mengacu kepada putusan pengadilan dalam membantu Sritex. Terkait utang Sritex kepada puluhan bank, akan tetap ditanggung perusahaan tekstil tersebut.

"(Utang kepada bank ditanggung) pemilik Sritex. Sejauh ini kan kita fasilitator saja," kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2024).

Langkah ke depan yang didorong pemerintah adalah bagaimana Sritex bisa tetap berproduksi dan berkegiatan biasa seperti ekspor impor. Sejauh ini pihak Bea Cukai, kurator, dan pemilik disebut sudah bertemu.

Dari pertemuan tersebut, kata Airlangga, ada hal-hal teknis yang disepakati terkait jaminan operasional dan proses izin ekspor impor. Termasuk profit atau penghasilan dari ekspor harus dapat membiayai operasional usaha.

"Kalau operasionalisasi itu kan harus pemilik lama yang lebih mengetahui. Harus ada jaminan bahwa dari operasi tersebut, keseluruhannya impor ekspornya sesuai dengan bidang usaha tersebut," jelas Airlangga.

"Jadi ada koridor-koridor yang harus disepakati dan juga penghasilan dari ekspor juga kembali untuk membiayai operasi usaha," tambahnya.

Utang Sritex

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae mengungkapkan, jumlah utang Sritex per September 2024 tercatat sebesar Rp 14,64 triliun. Utang tersebut kepada 27 bank dan 3 multifinance.

"Total outstanding mencapai Rp 14,64 triliun. Jadi masing-masing Rp 14,42 triliun pada bank dan Rp 0,22 triliun pada perusahaan pembiayaan," kata Dian dalam konferensi pers RDKB secara virtual, Jumat (1/11/2024).

"Nah sementara itu cadangan agregat yang telah dibentuk pada bank dan perusahaan pembiayaan masing-masing sebesar 83,34% dan 63,95%. Nah, ini saya kira sudah cukup dari memadai untuk mem-backup potensi kerugian kepada bank," tambahnya.

Terkait pailitnya Sritex, Dian menyebut pihak perbankan telah mempertimbangkan berbagai aspek terkait keamanan perkreditan, termasuk kemampuan Sritex membayar utang. Perbankan juga sudah memperhatikan perkembangan di dunia bisnis dan segala persoalan yang mungkin terjadi.

"Nah tetapi tentu bank punya mekanisme yang sudah mapan, bisa dikatakan begitu, dalam menghadapi situasi-situasi yang seperti itu karena kemacetan dalam dunia bisnis itu dari waktu ke waktu memang sering terjadi sehingga ketentuan kehatian-hatian di dalam konteks perbankan ini memang sudah mencantumkan hal tersebut," bebernya.

Dian menyebut saat ini Sritex sedang melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung. Sebagai informasi, Sritex diputuskan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang atas gugatan yang diajukan PT Indo Bharat (IBR).

"Nah saat ini kita juga sama-sama mengetahui bahwa debitur masih sedang melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung," tutupnya.

(aid/hns)

Jakarta -

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan peran pemerintah dalam penyelamatan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex dari pailit hanya sebagai fasilitator. Artinya bantuan yang diberikan bukan bersifat finansial.

Airlangga mengatakan pemerintah akan tetap mengacu kepada putusan pengadilan dalam membantu Sritex. Terkait utang Sritex kepada 28 bank, akan tetap ditanggung perusahaan tekstil tua tersebut.

"(Utang kepada 28 bank ditanggung) pemilik Sritex. Sejauh ini kan kita fasilitator saja," kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2024).

Langkah ke depan yang didorong pemerintah adalah bagaimana Sritex bisa tetap berproduksi dan berkegiatan biasa seperti ekspor impor. Sejauh ini pihak Bea Cukai, kurator dan pemilik disebut sudah bertemu.

Dari pertemuan tersebut, kata Airlangga, ada hal-hal teknis yang disepakati terkait jaminan operasional dan proses izin ekspor impor. Termasuk profit atau penghasilan dari ekspor harus dapat membiayai operasional usaha.

"Kalau operasionalisasi itu kan harus pemilik lama yang lebih mengetahui. Harus ada jaminan bahwa dari operasi tersebut, keseluruhannya impor ekspornya sesuai dengan bidang usaha tersebut," jelas Airlangga.

"Jadi ada koridor-koridor yang harus disepakati dan juga penghasilan dari ekspor juga kembali untuk membiayai operasi usaha," tambahnya.

Berdasarkan laporan keuangannya, per Semester I-2024 liabilitas Sritex tercatat US$ 1,6 miliar atau setara Rp 25,12 triliun (kurs Rp 15.700). Angka ini terdiri atas liabilitas jangka panjang sebesar US$ 1,47 miliar dan liabilitas jangka pendek sebesar US$ 131,42 juta. Lalu ekuitasnya telah mencatatkan defisiensi modal sebesar -US$ 980,56 juta.

Utang bank menjadi salah satu pos yang mengambil porsi paling besar dalam liabilitas jangka panjang Sritex, dengan nilai sebesar US$ 809,99 juta atau sekitar Rp 12,72 triliun. Hingga 30 Juni 2024, tercatat ada 28 bank yang memiliki tagihan kredit jangka panjang atas Sritex.

Bank-bank tersebut cukup beragam, ada bank pelat merah hingga bank swasta baik dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu bank dengan beban utang paling besar ialah ke PT Bank Centra Asia Tbk atau BCA

(aid/hns)

Jakarta -

Kementerian Ketenagakerjaan mengunjungi pabrik raksasa tekstil Sritex di kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin (28/10/2024). Sritex kini berstatus pailit berdasarkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel (Noel) Ebenezer Gerungan mengatakan, kunjungannya ke Kemnaker merupakan bentuk kehadiran pemerintah di tengah-tengah buruh. Oleh karena itu ia meminta agar tidak ada lagi keresahan atau kegelisahan.

"Yang jelas Pemerintah, negara hadir di tengah buruh/pekerja. Pemerintah, negara hadir di tengah-tengah pengusaha, khususnya Pak Iwan (Dirut Sritex). Jadi tak boleh lagi ada keresahan atau kegelisahan," kata Noel dalam keterangannya, Selasa (29/10/2024).

Noel menegaskan pemerintah tak akan membiarkan sektor tekstil seperti Sritex lumpuh, bahkan tak boleh ada satupun industri tekstil mati. "Bagaimanapun pekerjaan itu hak dasar yang harus dipenuhi dan negara tak boleh abai terhadap persoalan ini, " sebutnya.

Noel menyatakan bangga atas sikap patriotik dan optimistis dari seluruh pekerja dan perusahaan Sritex yang menyebut Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai hal tabu.

"Kalau di luar, PHK menjadi momok atau monster menakutkan bagi pekerja, tapi bagi pekerja Sritex PHK merupakan hal tabu. Saya bahagia sekali mendengarnya, " ujarnya.

Pecah tangis pekerja pun terdengar saat pidato terakhir Noel yang menyatakan tak ada PHK terhadap buruh/pekerja. "Saya pastikan tak ada PHK terhadap buruh PT Sritex. Hal ini disepakati pihak manajemen yang diwakili Iwan Setiawan Lukminto sebagai Owner PT. Sritex, " katanya.

Dirut Sritex Iwan Setiawan Lukminto mengatakan efisiensi yang dilakukan perusahaan berdasarkan keputusan bisnis (market belum ada pembelinya), bukan atas dasar kebangkrutan perusahaan.

"Fokus kami ke depan, ingin terus beroperasi, bukan niat kami untuk menutup pabrik ini. Karena melihat operasional dan kondisi keuangan selama 2 tahun terakhir juga mengalami perbaikan," tutupnya.

(ily/rrd)

Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan kunjungan kerja lagi ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Jumat (11/10). Namun, Jokowi tidak akan melakukan groundbreaking dalam kunjungannya kali ini.

Di IKN, Jokowi akan meresmikan beberapa rumah sakit swasta hasil groundbreaking sebelumnya. Lalu dilanjutkan dengan acara CEO Forum yang juga berlangsung di IKN.

"Nggak ada, nggak ada," kata Jokowi ketika ditanya soal groundbreaking proyek dalam kunjungannya besok, di Kempinski Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2024).

Jokowi juga mengatakan kemungkinan dirinya akan meresmikan bangunan Istana Kepresidenan di IKN, di sana ada Istana Garuda dan Istana Negara.

Sebagai informasi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebelumnya pernah memaparkan rencananya memang akan ada agenda rangkaian groundbreaking lagi minggu ini.

Namun saat itu Basuki enggan menjelaskan ketika ditanya proyek apa dan investasinya sebesar apa, menurutnya semua masih sedang difinalkan. Yang jelas Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal kembali meresmikan groundbreaking yang dilakukan beberapa perusahaan tersebut.

"Mohon maaf kalau groundbreaking masih ada rencananya, tapi nanti tergantung kunjungan Bapak Presiden," ujar Basuki di Kawasan IKN, Kalimantan Timur, Minggu (6/10/2024) yang lalu.

Meski belum jelas, Basuki mengungkapkan tanggal 10 atau 11 Oktober 2024 mendatang, Jokowi punya rencana untuk melakukan peresmian Training Center (TC) PSSI di IKN. Nah di sela-sela acara peresmian itu kemungkinan akan ada groundbreaking proyek swasta lagi.

"Rencananya tanggal 10 atau 11 Presiden sampai ke sini untuk peresmian TC PSSI. Di sela-sela itu mungkin kita upayakan ada beberapa groundbreaking lagi, tapi sekarang sedang difinalkan. Mana-mana saja yang sudah siap untuk di-groundbreaking," beber Basuki.

(hal/hns)

Jakarta: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan akan mengusut tuntas kasus pembunuhan Vina dan Eky. Kepala Korps Bhayangkara itu mengaku telah menerjunkan satuan Divisi Profesi dan Pengamanaan (Propam) Polri dan Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) untuk mendalami dan mengawasi kasus pembunuhan remaja di Cirebon, Jawa Barat (Jabar) pada 2016 silam itu.

"Saat ini pendalaman-pendalaman sedang kita lakukan, Propam kita turunkan, Irwasum kita turunkan untuk melakukan pendalaman terkait dengan peristiwa yang ada," kata Listyo kepada wartawan Rabu, 17 Juli 2024.

Listyo megatakan meski kasus itu telah terjadi delapan tahun lalu, Polri tetap berkewajiban mengungkap fakta secara terang. Dia memastikan kasus ini akan dituntaskan.
"Tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman sehingga kemudian pada saatnya setelah semuanya lengkap, kita akan sampaikan kepada masyarakat secara transparan tentang fakta-fakta yang kita temukan," ungkap mantan Kabareskrim Polri itu.

Baca juga: Propam dan Irwasum Polri Evaluasi Penyidik di Kasus Pembunuhan Vina

Untuk diketahui, kasus pembunuhan Vina semakin rumit. Pegi Setiawan, tersangka yang baru ditetapkan pada Mei 2024 dibebaskan. Pembebasan dilakukan Polda Jabar usai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung memutuskan penetapan tersangka Pegi tidak sah. Kasus yang menjerat Pegi pun dihentikan.

Kemudian, tujuh terpidana yang tengah mendekam di balik jeruji melaporkan dua saksi ke Bareskrim Polri. Kedua saksi bernama Aep dan Dede dilaporkan atas memberikan keterangan palsu.

Ketujuh terpidana ingin bebas seperti Pegi. Mereka menyatakan tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita, 16 dan Muhammad Rizky alias Eky, 16. Ketujuh terpidana itu ialah Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana.

Bahkan, ketujuh terpidana bakal mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA). Akibatnya, Polri didesak masyarakat mengusut kasus pembunuhan itu dengan profesional dan menangkap pelaku yang sesungguhnya.

(ABK)

Jakarta: Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji menunda rapat perdana yang awalnya dijadwalkan hari ini, Rabu, 17 Juli 2024, pukul 13.00 WIB. Rapat dipastikan digelar pekan depan.

"Insyaallah minggu depan kita rapat perdana," kata anggota Pansus Angket Haji, Luluk Nur Hamidah, kepada Medcom.id, Rabu, 17 Juli 2024.

Luluk belum menjelaskan secara lugas alasan penundaan. Dia menyebut penundaan karena faktor teknis.
"Ditunda sementara karena faktor teknis, sambil memberi kesempatan reses seminggu di daerah pemilihan (dapil)," ucap Luluk.

Baca juga: Rapat Perdana Pansus Angket Haji Ditunda

Rapat perdana pansus itu rencananya beragendakan pemilihan dan penetapan pimpinan pansus. Rapat ini sejatinya digelar di masa reses anggota DPR.

Sebelumnya, DPR resmi membentuk panitia khusus (pansus) penyelenggaraan haji. Pansus tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024.

Awalnya, anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina membeberkan usulan terkait dengan angket tentang pengawasan haji. Salah satu yang disoroti adalah penetapan kuota haji tak sesuai undang-undang dan tak sejalan dengan pelayanan.

"Tambahan kuota jemaah haji terkesan hanya jadi kebanggaan, namun tidak sejalan dengan peningkatan pelayanan serta komitmen dalam upaya perpendek waktu daftar tunggu jemaah haji yang sudah mendaftar," kata Selly di Ruang Rapat Paripurna DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2024.

(ABK)