Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

AHY mengatakan perintah disampaikan saat bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih menghadap Prabowo. Pertama, soal kelanjutan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

"Kemarin saya menghadap Bapak Presiden, bersama Bapak Menteri PU dan Menteri Perhubungan. Secara khusus kami mendengarkan arahan-arahan beliau, yang jelas untuk IKN kita fokus pada penyelesaian IKN sebagai pusat pemerintahan," terang AHY dalam Pembukaan Rakorbangwil di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Pembangunan IKN akan difokuskan dalam menyelesaikan tiga elemen utama pemerintahan yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini tidak hanya perkantoran, tetapi juga fasilitas pendukung perumahannya juga disiapkan.

"Ke depan targetnya 4-5 tahun ke depan itu sudah bisa benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang baru. Ini yang diharapkan oleh Bapak Presiden Prabowo," ujarnya.

Kedua, soal Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Raksasa. Menurut AHY, Prabowo menaruh perhatian lebih pada peristiwa penurunan muka tanah atau land subsidence di kawasan pesisir serta permukiman yang terdampak.

AHY mengatakan, di kawasan Muara Baru penurunannya bisa mencapai 10 cm per tahun., di sinilah Giant Sea Wall dibutuhkan.

"Diperlihatkan tanggung-tanggul yang sudah terbangun tetapi tentu tidak berhenti di situ kita berharap ke depan, lebih jauh kita berharap akan ada yang lebih kokoh, lebih tinggi, yang lebih bisa mengamankan bahaya. Saya ulangi, mengamankan masyarakat terutama para nelayan yang ada di pesisir utara Jawa," jelas AHY.

Ketiga, penuntasan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) sepanjang 2.845 kilometer (km). Keempat, AHY juga diminta untuk memastikan agar tidak ada proyek-proyek yang mangkrak dan untuk proyek yang sudah jadi bisa produktif.

"Tidak boleh lagi ada bendungan yang kemudian tidak tersambung, dengan irigasi. Tidak boleh lagi ada bandara yang kemudian ternyata utilitasnya minim karena konektivitasnya tidak disiapkan, sehingga terkesan mubazir dan lain sebagainya. Tapi kita tidak boleh berhenti pada masalah, kita harus cari solusinya," kata AHY.

Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendapatkan titah dari Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Targetnya, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam waktu 4-5 tahun.

Selain itu, prioritas pembangunan IKN selanjutnya berfokus pada tiga elemen utama pemerintahan yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

"Ke depan targetnya 4-5 tahun ke depan itu sudah bisa benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang baru. Ini yang diharapkan oleh Bapak Presiden Prabowo," kata AHY dalam Pembukaan Rakorbangwil di Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Arahan tersebut disampaikan Prabowo beberapa waktu lalu saat bertemu dengan AHY, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.

"Secara khusus kami mendengarkan arahan-arahan beliau, yang jelas untuk IKN kita fokus pada penyelesaian IKN sebagai pusat pemerintahan," ujarnya.

Di samping itu, AHY memastikan, pembangunan IKN tidak hanya digeber untuk menyelelesaikan gedung-gedung pemerintahan. Infrastruktur dasar seperti rumah tapak jabatan menteri (RTJM) hingga hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) dipastikan juga akan rampung untuk mendukung kehidupan di sana.

Senada, Menteri PU Dody Hanggodo juga memastikan penyelesaian pembangunan KIPP IKN bisa dilakukan dalam 4-5 tahun ke depan. Dalam prosesnya, Kementerian PU berkoordinasi erat dengan Otorita IKN.

"Kalau dari arahan Presiden (Prabowo) kemarin sudah jelas, paling lambat 2029 itu harus benar-benar sudah bisa berfungsi dengan baik, sementara yang lain-lainnya bisa menyusul," kata Dody usai acara.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, pembangunan infrastruktur tidak bisa dilakukan seketika seperti kisah Roro Jonggrang. Dalam pelaksanaannya mesti melewati proses dari perencanaan hingga pelaksanaan yang membutuhkan waktu.

"Pembangunan infrastruktur ini tidak bisa seketika. Tidak ada pembangunan Roro Jonggrang, pasti ada proses dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasinya ini membutuhkan waktu," kata AHY dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Dengan begitu, AHY menilai infrastruktur akan benar-benar tepat sasaran, efisien dan dimanfaatkan oleh rakyat. Ia menyinggung sering kali ada infrastruktur yang dibangun dengan perencanaan kurang matang sehingga keberadaannya tidak optimal atau kurang berpengaruh signifikan pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

"Seringkali ada proyek-proyek infrastruktur yang dibangun atas dasar keinginan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi termasuk karena kapasitas infrastruktur yang sudah ada itu tidak lagi bisa diperluas, padahal kebutuhannya lebih banyak dan oleh karena itu harus dibangun di tempat yang baru. Tetapi seringkali mungkin perencanaannya tidak terintegrasi dengan baik, kurang matang terutama dalam menjawab aspek konektivitas," tutur AHY.

"Oleh karena itu tidak sedikit pembangunan infrastruktur yang sebetulnya bisa menjawab sisi kapasitas, tetapi tidak bisa menjawab dari sisi utilitas dan keberlanjutan. Akibatnya biaya yang cukup mahal itu bisa dikatakan tidak optimal atau kurang berpengaruh signifikan pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," tambahnya.

AHY mencontohkan proyek-proyek yang dipertanyakan optimalisasinya seperti Bandara Kertajati di Jawa Barat dan beberapa proyek lainnya. "Tadi disampaikan ada sejumlah bandara misalnya Kertajati, pelabuhan dan lokasi-lokasi lain yang seringkali kita pertanyakan optimalisasinya," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, AHY menyebut dalam pembangunan infrastruktur seringkali dihadapkan pada pilihan antara biaya, waktu dan kualitas. Tidak jarang biaya yang sudah dikeluarkan tidak sesuai dengan kualitas yang diharapkan.

"Seringkali kita ingin cepat dan murah, artinya kita harus berkompromi dengan waktu. Jika mau murah dan berkualitas, maka waktu pengerjaannya lebih lama dan jika ingin cepat dan berkualitas, pasti anggarannya lebih besar," bebernya.

Untuk mengatasi itu, AHY menyebut perlunya membangun pemikiran strategis yang kuat dan saling terhubung satu sama lain. Segala sesuatunya harus dipertimbangkan dengan matang dan berimbang agar tidak terjadi berbagai kebocoran.

"Sumber pendanaan pembangunan infrastruktur berasal dari uang rakyat. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika bapak presiden menekankan jangan sampai ada kebocoran. Kita harus mempertanggungjawabkan setiap rupiah untuk digunakan sebaik mungkin dan sekali lagi, kita pertanggungjawabkan kepada rakyat kita,"katanya.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkirakan Indonesia membutuhkan 3 juta hektare (ha) lahan sawah baru. Pasalnya lahan sawah banyak dialihfungsikan menjadi pabrik hingga rumah sakit.

Menteri ATR/ Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan Alih fungsi lahan tersebut baik, namun harus ada lahan penggantinya juga.

"Estimasi kasar butuh tiga juta lahan sawah baru. Karena sawah lama di Pulau Jawa sudah banyak 'diduduki' menjadi pabrik, perumahan, sekolah, rumah sakit, yang itu juga baik. Tapi 'kan butuh ganti," terang Nusron saat ditemui di kantor Kementerian ATR/BPN, Selasa (5/11/2024).

Menurut Nusron, Indonesia perlu menetapkan Kawasan Pangan Pertanian Berkelanjutan (KP2B) terlebih dulu. Baru kemudian menyusun Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B), dalam rangka menopang produktivitas pertanian dan pangan berkelanjutan.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga menyampaikan, pihaknya berfokus bukan semata karena ingin menyukseskan swasembada pangan.

"Tetapi karena memang ini tuntutan bagi negara-negara di dunia, ketika tekanan geopolitik bahkan perang itu bisa mengganggu pasokan suplai bahan-bahan atau komoditas pangan. Kalau harganya tiba-tiba melambung tinggi sedangkan kita sangat membutuhkan komoditas impor, maka sulit rasanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri," papar AHY.

AHY menambahkan, tiga juta hektar lahan sawah baru ini adalah kalkulasi yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia. Selain itu AHY bilang, pembukaan lahan food estate di berbagai daerah juga perlu dikalkulasi dengan matang, beriringan dengan revitalisasi lahan yang sudah ada juga perlu dilakukan.

"Kembali kepada pilihan, satu sisi kita ingin bangun rumah. Satu sisi lain kita ingin mempertahankan lahan sawah. Tugas ATR/BPN tidak mudah untuk bisa menghadirkan keseimbangan tadi, termasuk menjaga lingkungan. Jangan sampai semua lahan digunakan untuk beton, ini tugas yang penting untuk dilakukan," tandas AHY.

Adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mendatangi kantor Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Turut hadir dalam pertemuan itu Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanegara.

Dalam pertemuan itu salah satu isu yang dibahas adalah tanggul laut raksasa. Menurutnya program tersebut sudah diwacanakan sejak lama namun tak kunjung berjalan.

"Program ini program lama, ini sudah dihitung pada tahun 1994, berarti 30 tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang belum jalan," katanya di Kantor AHY di Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Hashim menyebut proyek yang membentang dari pesisir Banten sampai ke Jawa Timur ini harus segera dimulai. Pasalnya ada ancaman sawah-sawah di utara Pulau Jawa akan tenggelam.

Adapun proyek tersebut kemungkinan memakan waktu pengerjaan 20 tahun dan dilaksanakan oleh dua sampai tiga presiden.

"Program Pak Prabowo adalah kita bikin tanggul laut raksasa dari Banten sampai ke Jawa Timur. Program ini mungkin memakan waktu 20 tahun. Mungkin dua atau tiga presiden yang melaksanakan. Tapi harus mulai sekarang," imbuhnya.

"Kalau tidak mulai sekarang, sawah-sawah di pantai utara akan tenggelam, bisa berapa juta hektare kita hilang. Ini semacam emergency, harus segera karena ini memerlukan waktu yang cukup lama," tegasnya.

Menurut Hashim saat ini sudah ada konsultan yang menyusun program tanggul laut raksasa untuk merealisasikan program tersebut. Tanggul laut raksasa dibangun untuk menyelamatkan pantai utara Pulau Jawa dari ancaman tenggelam.

"Pertama di Jakarta, teluk Jakarta. Kan permukaan tanah kita kan lagi ambles, kita sudah mengetahuinya. Permukaan laut meningkat karena perubahan iklim. Nah, kita harus selamatkan pantai utara Pulau Jawa. Karena di situ adalah sumber beras, sumber pangan nasional itu di pantai utara, di Pulau Jawa. Ini di luar Sumatera," beber Hashim.

Adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mendatangi kantor Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Turut hadir dalam pertemuan itu Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanegara.

Dalam pertemuan itu salah satu isu yang dibahas adalah tanggul laut raksasa. Menurutnya program tersebut sudah diwacanakan sejak lama namun tak kunjung berjalan.

"Program ini program lama, ini sudah dihitung pada tahun 1994, berarti 30 tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang belum jalan," katanya di Kantor AHY di Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Hashim menyebut proyek yang membentang dari pesisir Banten sampai ke Jawa Timur ini harus segera dimulai. Pasalnya ada ancaman sawah-sawah di utara Pulau Jawa akan tenggelam.

Adapun proyek tersebut kemungkinan memakan waktu pengerjaan 20 tahun dan dilaksanakan oleh dua sampai tiga presiden.

"Program Pak Prabowo adalah kita bikin tanggul laut raksasa dari Banten sampai ke Jawa Timur. Program ini mungkin memakan waktu 20 tahun. Mungkin dua atau tiga presiden yang melaksanakan. Tapi harus mulai sekarang," imbuhnya.

"Kalau tidak mulai sekarang, sawah-sawah di pantai utara akan tenggelam, bisa berapa juta hektare kita hilang. Ini semacam emergency, harus segera karena ini memerlukan waktu yang cukup lama," tegasnya.

Menurut Hashim saat ini sudah ada konsultan yang menyusun program tanggul laut raksasa untuk merealisasikan program tersebut. Tanggul laut raksasa dibangun untuk menyelamatkan pantai utara Pulau Jawa dari ancaman tenggelam.

"Pertama di Jakarta, teluk Jakarta. Kan permukaan tanah kita kan lagi ambles, kita sudah mengetahuinya. Permukaan laut meningkat karena perubahan iklim. Nah, kita harus selamatkan pantai utara Pulau Jawa. Karena di situ adalah sumber beras, sumber pangan nasional itu di pantai utara, di Pulau Jawa. Ini di luar Sumatera," beber Hashim.

Mega Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak disebutkan dalam Pidato Kepresidenan pertama usai pelantikan Presiden Prabowo Subianto. Padahal, proyek ini merupakan warisan besar dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah menelan anggaran besar.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan keberlanjutan IKN. Sebagai proyek besar, menurutnya IKN juga punya timeline yang cukup panjang.

"Kita juga mengetahui IKN adalah sebuah project yang besar dan perlu dilakukan berbagai upaya agar terus bisa berlanjut. Dan Bapak Presiden Prabowo juga tentu ingin bisa melanjutkan pembangunan, tentu dengan timeline yang harus disesuaikan," kata AHY, dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

Meski begitu, menurutnya bukan hanya proyek IKN yang perlu mendapatkan atensi pemerintah tetapi juga proyek-proyek strategis nasional (PSN) lainnya di berbagai wilayah. Salah satunya dukungan infrastruktur untuk mengejar swasembada pangan dan energi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

"Juga peningkatan kualitas manusia, masyarakat kita, baik sektor pendidikan, kesehatan, maupun pengentasan kemiskinan. Jadi tentu harus ada adjustment (penyesuaian timeline) yang bisa dilakukan dan ini membutuhkan masukan dari semua pihak," ujarnya.

Dengan demikian, perlu ada penyesuaian timeline untuk prioritas pembangunan. Menurutnya, ada beberapa hal yang perlu diperhitungkan kembali dan disesuaikan dengan timeline baru, utamanya terkait alokasi anggarannya.

"Setiap 5 tahun itu perlu ada adjustment dan melihat peta dan juga prioritas pembangunan ini berlaku infrastruktur, termasuk pembangunan untuk sumber daya manusia (SDM). Jadi saya hanya mengatakan bahwa ini akan dilanjutkan tetapi tentu kita akan sesuaikan," tegasnya.

"Pertama juga budgeting-nya harus harus diketahui berapa budget yang dialokasikan untuk melanjutkan project-project di IKN, kemudian selebihnya kita akan kita kawal dengan baik," sambungnya.

AHY mengatakan, salah satu pembangunan yang diprioritaskan untuk pembangunan IKN ialah infrastruktur legislatif dan yudikatif. Hal ini mengingat infrastruktur pemerintahan telah rampung dibangun mulai dari Istana Negara hingga Gedung Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) yang akan menjadi sharing office dari para ASN kementerian.

"Selain eksekutif adalah legislatif. Jadi gedung parlemennya juga harus siap, termasuk juga untuk lembaga yudikatif. Ini yang paling tidak yang saya dengar langsung arahan beliau (Prabowo), ke depan itu utamakan itu dulu sebelum dikembangkan atau diperluas untuk fungsi-fungsi lainnya," kata dia.

Ia juga memastikan, akan mengawal dengan baik pembangunan di Tanah Air. Hal ini selaras dengan pesan dari Prabowo agar jangan sampai pembangunan tidak efisien, apalagi kalau ada kebocoran.

Sebagai tambahan informasi, Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan usai pelantikan di Gedung Kura-kura, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Berbagai persoalan dibahasnya dalam pidato yang berdurasi hampir 30 menit itu. Ia membahas mulai dari kemiskinan, korupsi, swasembada pangan, energi, hingga subsidi. Namun dalam pidato tersebut, ia tidak menyinggung tentang pembangunan IKN.

Simak juga Video: Jokowi Buka Sidang Kabinet: Tak Semua Negara Mampu Bangun Ibu Kota dari Nol

[Gambas:Video 20detik]