IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengusulkan pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah di 2025.

"Tahun 2025 kita sedang mengusulkan, tapi kan kita bicara ekonomi makro juga," kata Direktur Jenderal Perumahan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Iwan Suprijanto usai melakukan rapat bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan pada Rabu (6/11/2024).

Iwan melanjutkan, pihaknya juga mengusulkan pemberian insentif PPN DTP termasuk untuk pembelian rumah inden, sehingga tidak hanya diberikan kepada rumah-rumah yang ready stok saja.

"Kalau untuk rumah inden itu harus dibicarakan bersama, bukan hanya di kami saja, tapi di Kementerian Keuangan juga. Karena itu kan berpengaruh terhadap penerimaan negara nantinya," kata Iwan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan insentif PPN-DTP merupakan komponen yang dibutuhkan kelas menengah, lantaran konsumsi masyarakat tengah melemah saat ini.

"PPN-DTP itu adalah komponen yang sangat diperlukan oleh kelas menengah. Dan kelas masyarakat itu adalah pertama untuk beli rumah, yang kedua beli mobilitas untuk bekerja," ujar Airlangga saat konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Adapun pada 2024, PPN DTP sektor properti terus dilanjutkan dari 50 persen menjadi 100 persen hingga akhir Desember 2024. Insentif ini akan dialokasikan untuk kelas menengah untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

"Kami sudah usulkan itu diperpanjang, berapa lama? Itu masih akan diadakan pembahasan dengan Menteri Keuangan," kata Airlangga.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berharap Kementerian Keuangan bisa membebaskan atau mengurangi pajak-pajak terkait membangun dan pembelian rumah. Tujuannya agar harga rumah terjangkau bagi masyarakat.

"Saya juga berharap nanti Kementerian Keuangan bisa mengurangi atau menghilangkan pajak bagi rumah rakyat, ya mudah-mudahan kita bisa berharap harga rumah buat rakyat bisa turun," kata Maruarar di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Selain itu, Maruarar menjelaskan, dalam upaya penurunan harga rumah juga dilakukan dengan mengalokasikan lahan dari negara kemudian bisa dibangun rumah oleh para pengembang atau developer.

Sebab, menurutnya, biaya pembebasan lahan memakan porsi sekitar 40 persen dari harga jual rumah oleh para pengembang. Sehingga saat ini, pemerintah tengah mencari lahan-lahan atau aset negara yang potensial untuk dibangun rumah oleh para pengembang.

Saat ini, kata dia, ada sekitar 157 hektare lahan HGB di atas HPL negara yang berlokasi di Mojokerto dan Banten. Aset-aset negara itu diharapkan bisa diberikan kepada pengembang untuk dibangunkan rumah murah untuk masyarakat.

"Jadi kita minggu depan akan berbicara dengan Dirjen Kekayaan Negara. Kami berusaha tanahnya itu gratis buat rakyat kecil. Jadi yang membangun siapa, ya tentu kombinasi, enggak mungkin APBN semua. Bisa juga dari program FLPP, bisa juga nanti ada CSR swasta, mungkin juga dari APBN," kata Maruarar.

Selain tanah dan berharap keringan pajak dari negara, Maruarar juga mengupayakan untuk melakukan efisiensi belanja material membangun rumah. Salah satunya dengan meminta diskon dari pabrik untuk pengadaan material skala besar.

"Bayangkan nanti kalau tanahnya gratis, udah kita melakukan efisiensi dari belanja semen dan material sebagainya, kita berharap harga rumah bisa turun," ujar Maruarar.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. alias BTN (BBTN) Nixon L. P. Napitupulu mengungkapkan alasan masyarakat kesulitan membeli rumah.

Menurutnya, yang memberatkan masyarakat bukanlah besaran pembayaran muka atau down payment, melainkan biaya awal lainnya seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

“Ada biaya PPN dan ada BPHTB, itu enggak bisa pakai kredit, mesti pakai cash. Ada lagi namanya biaya asuransi. Itu kalau ditotal 20%-21% [dari keseluruhan harga rumah],” katanya kepada wartawan di Menara BTN, Jakarta Pusat, Selasa (15/10/2024).

Dia menjelaskan bahwa permasalahan tersebut selaras dengan rencana penghapusan PPN 11% dan BPHTB 5% yang dicanangkan oleh Satuan Tugas (Satgas) Perumahan pemerintahan anyar Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

BTN, yang menurut Nixon diminta memberi masukan dalam berbagai persamuhan Satgas Perumahan, juga mengusulkan pemberian insentif kepada masyarakat berupa penjaminan premi asuransi.

“Jadi, premi penjaminannya ditanggung negara. Kenapa? Karena kalau ini keluar atau dibebaskan, 20% biaya di depan itu hilang,” sambungnya.

Dirinya memaparkan pembebasan biaya-biaya tersebut juga akan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memperoleh hunian. Pasalnya, besaran angsuran per tenor juga akan turun sebagaimana diputihkannya biaya awal terkait.

Kendati baru berupa usulan, Nixon berharap agar gagasan tersebut dapat diterapkan pemerintahan mendatang yang menargetkan pembangunan 3 juta rumah untuk masyarakat.

“Karena kita diminta, kita kasih ide itu. Syarat supaya 3 jutanya terserap, salah satunya dari sisi demand. Kita harus bantu mengurangi biaya-biaya di depan yang selama ini menjadi beban buat masyarakat untuk memiliki rumah,” tandasnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, rencana penghapusan PPN dan BPHTB pembelian rumah tersebut disampaikan oleh Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo sekaligus Ketua Satgas Perumahan.

Dia mengeklaim Prabowo memang berkomitmen untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui kemudahan kepemilikan hunian.

“BPHTB 5%, ya, ini rekomendasi kita kepada pemerintah untuk dihapus. Jadi, sekitar 16% [insentif perumahan; bebas PPN dan bebas BPHTB],” jelasnya, dikutip Senin (14/10/2024).

Adapun, program 3 juta rumah merupakan salah satu dari 17 program prioritas yang dijanjikan Prabowo-Gibran dalam kampanye Pilpres 2024 silam.

Perinciannya, sebanyak 1 juta rumah akan dibangun di daerah perdesaan, satu juta rumah di wilayah perkotaan, serta 1 juta rumah lainnya di daerah pesisir.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal resmi dilantik dalam hitungan hari atau tepatnya pada 20 Oktober 2024. Sejumlah program yang dicanangkan kian bergaung, salah satunya yakni mengenai rencana pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sektor properti.

Informasi mengenai penghapusan pajak pembelian rumah itu pertama kali disampaikan oleh sang adik yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Terpilih, Hashim Djojohadikusumo. Dia menjelaskan, usulan penghapusan BPHTB tersebut telah direkomendasikan kepada pemerintahan terpilih dan bakal diberlakukan sementara waktu.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah resmi memperpanjang pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) 100% untuk masyarakat yang membeli rumah hingga Desember 2024.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso menjelaskan, meski telah disepakati implementasi PPN DTP 100% akan berlaku apabila Peraturan Menteri Keuangan (PMK) telah terbit.

“Mestinya kan diberlakukan sejak diundangkan kan PMK-nya. Saya tidak tahu kalau ini,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (27/8/2024).

Hanya saja, tambah Susi, berdasarkan pembahasan yang dilakukan perpanjangan insentif PPN DTP 100% itu didesain berlaku menyeluruh untuk Semester II/2024.

“Kebijakan itu adalah semester 2 memperpanjang dari semester 1. Cuma saya tidak tahu, dari PMK-nya konstruksi hukum untuk pemberlakuannya itu bisa gak mulai 1 Juli? Biasanya PMK kan mulai tanggal diundangkan,” tegasnya.

Sebelumnya, kabar perpanjangan periode PPN DTP ini pertama kali disampaikan oleh Menteriko Perekonomian, Airlangga Hartarto. Di mana, notabenenya insentif PPN DTP 100% untuk pembelian rumah sudah berakhir pada Juni 2024.

Di samping itu, Airlangga juga mengungkap pemerintah telah sepakat memberikan tambahan kuota pembiayaan rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari 166.000 menjadi 200.000.

Airlangga menjelaskan, pemerintah memutuskan memberikan dua insentif tersebut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh kelas menengah.

“Insentif PPN DTP akan [kembali] diberikan sebesar 100%, ini sampai dengan bulan Desember 2024 di mana PMK-nya [Peraturan Menteri Keuangan] akan disiapkan Ibu Menteri Keuangan [Sri Mulyani]," jelas Airlangga.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mencatat, pembiayaanBSI Griya mencapai Rp 54,34 triliun hingga Juni 2024.

Direktur Sales and Distribution BSI Anton Sukarna mengatakan, pembiayaan BSI Griya meraih minat yang besar dari nasabah, terutama untuk pembelian rumah baru yang memiliki permintaan tinggi di masyarakat.

"Pembelian rumah dengan kisaran harga Rp 500 juta-Rp 2 miliar masih menjadi primadona pilihan masyarakat karena sesuai dengan rata-rata penghasilan profesi pegawai," kata dia dalam keterangan resmi, Jumat (23/8/2024).

FREEPIK/WIRESTOCK Ilustrasi membeli rumah, kredit pemilikan rumah (KPR).

Ia menjelaskan, selain pembelian rumah baru, kebutuhan akan renovasi rumah, pembelian rumah second dan takeover rumah juga menjadi produk pembiayaan yang dicari masyarakat.

“Kebutuhan ini mendorong BSI untuk memberikan berbagai alternatif solusi pembiayaan syariah bagi masyarakat dengan jangka waktu yang relatif panjang dan angsuran tetap, sehingga bagi anak-anak muda yang baru mau memiliki investasi rumah bisa memilih pembiayaan syariah,” jelas Anton.

Anton menambahkan, pihaknya optimistis tren pembelian rumah akan terus mengalami peningkatan.

Hal ini sejalan dengan stimulus yang diberikan pemerintah yaitu kebijakan program insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN DTP) melalui program PMK 007/2024, sehingga para investor bisa memiliki rumah baru tanpa harus membayar PPN.

PPN DTP ini dapat dimanfaatkan untuk setiap satu orang pribadi atas perolehan 1 rumah tapak atau 1 rumah susun.

"Orang pribadi yang telah memanfaatkan insentif PPN DTP sebelum berlakunya PMK 120/2023 pada tahun 2023 lalu dapat kembali memanfaatkan insentif PPN DTP ini," imbuh dia.

FREEPIK/FREEPIK Ilustrasi membeli rumah.

Selain faktor kebijakan, menurut Anton, BSI juga melihat peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memiliki hunian yang layak dan sesuai dengan prinsip syariah sebagai faktor kunci dalam pertumbuhan ini.

Pada posisi Juni 2024, terdapat lebih dari 200.000 nasabah yang telah menikmati fasilitas BSI Griya.

Di sisi lain BSI juga turut serta dalam program pemerintah dan memperhatikan kebutuhan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) dalam mendapatkan hunian melalui BSI Griya Subsidi.

“Permintaan terhadap pembiayaan syariah terus meningkat, terutama di segmen perumahan. Kami berkomitmen untuk terus menyediakan pembiayaan yang tidak hanya kompetitif dari sisi harga, tetapi juga memberikan keberlanjutan bagi nasabah,” ujar Anton.

Keberlanjutan tersebut yakni rumah yang dibeli, transaksinya dengan cara yang halal, berada di lokasi yang strategis dan menjaga kelestarian lingkungan serta dari sisi pembelinya bisa memberikan keberkahan.

Angsuran yang tetap, sehingga tidak mengganggu cashflow dan juga terjamin karena BSI bekerja sama dengan notaris-notaris yang mumpuni sehingga nasabah aman bertransaksi.

Sebagai informasi, BSI Griya memberikan beberapa penawaran menarik seperti Special Price Merdeka mulai setara 7,90 persen fix hingga 15 tahun yang berlaku sampai dengan September 2024, dan program BSI Griya Mabrur yang memberikan benefit berupa porsi haji, umrah, paket wisata, emas senilai Rp 25,5 juta tanpa diundi.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mencatat, pembiayaanBSI Griya mencapai Rp 54,34 triliun hingga Juni 2024.

Direktur Sales and Distribution BSI Anton Sukarna mengatakan, pembiayaan BSI Griya meraih minat yang besar dari nasabah, terutama untuk pembelian rumah baru yang memiliki permintaan tinggi di masyarakat.

"Pembelian rumah dengan kisaran harga Rp 500 juta-Rp 2 miliar masih menjadi primadona pilihan masyarakat karena sesuai dengan rata-rata penghasilan profesi pegawai," kata dia dalam keterangan resmi, Jumat (23/8/2024).

FREEPIK/WIRESTOCK Ilustrasi membeli rumah, kredit pemilikan rumah (KPR).

Ia menjelaskan, selain pembelian rumah baru, kebutuhan akan renovasi rumah, pembelian rumah second dan takeover rumah juga menjadi produk pembiayaan yang dicari masyarakat.

“Kebutuhan ini mendorong BSI untuk memberikan berbagai alternatif solusi pembiayaan syariah bagi masyarakat dengan jangka waktu yang relatif panjang dan angsuran tetap, sehingga bagi anak-anak muda yang baru mau memiliki investasi rumah bisa memilih pembiayaan syariah,” jelas Anton.

Anton menambahkan, pihaknya optimistis tren pembelian rumah akan terus mengalami peningkatan.

Hal ini sejalan dengan stimulus yang diberikan pemerintah yaitu kebijakan program insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN DTP) melalui program PMK 007/2024, sehingga para investor bisa memiliki rumah baru tanpa harus membayar PPN.

PPN DTP ini dapat dimanfaatkan untuk setiap satu orang pribadi atas perolehan 1 rumah tapak atau 1 rumah susun.

"Orang pribadi yang telah memanfaatkan insentif PPN DTP sebelum berlakunya PMK 120/2023 pada tahun 2023 lalu dapat kembali memanfaatkan insentif PPN DTP ini," imbuh dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mencatat, pembiayaanBSI Griya mencapai Rp 54,34 triliun hingga Juni 2024.

Direktur Sales and Distribution BSI Anton Sukarna mengatakan, pembiayaan BSI Griya meraih minat yang besar dari nasabah, terutama untuk pembelian rumah baru yang memiliki permintaan tinggi di masyarakat.

"Pembelian rumah dengan kisaran harga Rp 500 juta-Rp 2 miliar masih menjadi primadona pilihan masyarakat karena sesuai dengan rata-rata penghasilan profesi pegawai," kata dia dalam keterangan resmi, Jumat (23/8/2024).

FREEPIK/WIRESTOCK Ilustrasi membeli rumah, kredit pemilikan rumah (KPR).

Ia menjelaskan, selain pembelian rumah baru, kebutuhan akan renovasi rumah, pembelian rumah second dan takeover rumah juga menjadi produk pembiayaan yang dicari masyarakat.

“Kebutuhan ini mendorong BSI untuk memberikan berbagai alternatif solusi pembiayaan syariah bagi masyarakat dengan jangka waktu yang relatif panjang dan angsuran tetap, sehingga bagi anak-anak muda yang baru mau memiliki investasi rumah bisa memilih pembiayaan syariah,” jelas Anton.

Anton menambahkan, pihaknya optimistis tren pembelian rumah akan terus mengalami peningkatan.

Hal ini sejalan dengan stimulus yang diberikan pemerintah yaitu kebijakan program insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN DTP) melalui program PMK 007/2024, sehingga para investor bisa memiliki rumah baru tanpa harus membayar PPN.

PPN DTP ini dapat dimanfaatkan untuk setiap satu orang pribadi atas perolehan 1 rumah tapak atau 1 rumah susun.

"Orang pribadi yang telah memanfaatkan insentif PPN DTP sebelum berlakunya PMK 120/2023 pada tahun 2023 lalu dapat kembali memanfaatkan insentif PPN DTP ini," imbuh dia.

FREEPIK/FREEPIK Ilustrasi membeli rumah.

Selain faktor kebijakan, menurut Anton, BSI juga melihat peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memiliki hunian yang layak dan sesuai dengan prinsip syariah sebagai faktor kunci dalam pertumbuhan ini.

Pada posisi Juni 2024, terdapat lebih dari 200.000 nasabah yang telah menikmati fasilitas BSI Griya.

Di sisi lain BSI juga turut serta dalam program pemerintah dan memperhatikan kebutuhan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) dalam mendapatkan hunian melalui BSI Griya Subsidi.

“Permintaan terhadap pembiayaan syariah terus meningkat, terutama di segmen perumahan. Kami berkomitmen untuk terus menyediakan pembiayaan yang tidak hanya kompetitif dari sisi harga, tetapi juga memberikan keberlanjutan bagi nasabah,” ujar Anton.

Keberlanjutan tersebut yakni rumah yang dibeli, transaksinya dengan cara yang halal, berada di lokasi yang strategis dan menjaga kelestarian lingkungan serta dari sisi pembelinya bisa memberikan keberkahan.

Angsuran yang tetap, sehingga tidak mengganggu cashflow dan juga terjamin karena BSI bekerja sama dengan notaris-notaris yang mumpuni sehingga nasabah aman bertransaksi.

Sebagai informasi, BSI Griya memberikan beberapa penawaran menarik seperti Special Price Merdeka mulai setara 7,90 persen fix hingga 15 tahun yang berlaku sampai dengan September 2024, dan program BSI Griya Mabrur yang memberikan benefit berupa porsi haji, umrah, paket wisata, emas senilai Rp 25,5 juta tanpa diundi.