Jakarta -

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ingin mendorong pemberdayaan generasi muda untuk terlibat dalam mendukung swasembada pangan dengan menjadi Petani Milenial. Menurutnya, para petani milenial ini bisa meraup hingga Rp 10 juta per bulan.

Amran melaporkan, sudah ada 3.000 orang yang ikut program Petani Milenial. Sedangkan, ada 20.000 orang lainnya yang saat ini sudah mendaftar untuk ikut program tersebut.

"Kalau mereka terlibat, itu dapat Rp 10 juta minimal per orang per bulan. Kalau jadi pegawai, Rp 2 juta, Rp 3 juta. Artinya menarik kan?," kata Amran di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Menurutnya, membuat profesi ini menguntungkan menjadi salah satu syarat untuk membuat generasi muda terlibat dalam pertanian. Dengan demikian, harapannya momen bonus demografi benar-benar bisa dioptimalkan untuk mengelola sumber daya alam (SDA) Indonesia yang melimpah.

Selain menguntungkan, modernisasi teknologi pertanian juga menjadi syarat lainnya. Harapannya, para petani milenial bisa memanfaatkan alat-alat berteknologi tinggi mulai dari traktor hingga drone. Dengan teknologi, produksi pertanian juga bisa digenjot.

"Kalau kita cetak sawah, bangun sawah, kemudian kita tinggalkan, kalau diolah secara manual, pakai tangan, tidak mungkin satu keluarga, empat orang, mengelola 1.000 hektare, 5.000 hektare. Sekarang kita memanfaatkan SDA yang melimpah, kemudian ada teknologi yang kita sudah kuasai," ujarnya.

Dengan tercapainya target cetak sawah 3 juta hektare dalam 4 tahun dan optimalisasi lahan (oplah) 1 juta hektare di 2025, Indonesia bisa mencapai swasembada pangan dan menjadi lumbung pangan dunia.

"Mimpi kami adalah seluruh cetak sawah di Indonesia, 3 juta hektare, itu menjadi transformasi pertanian tradisional ke modern, sejajar dengan, klaster ini, sejajar dengan Amerika, Jepang, dengan Korea, dengan negara-negara maju di dunia. Sehingga, nanti tidak ada alasan, Indonesia tidak menjadi lumbung pangan dunia," kata dia.

(shc/ara)

Jakarta -

Di tengah ekonomi yang terus bertumbuh, bisnis waralaba semakin diminati karena menawarkan peluang investasi yang telah teruji dan dikenal masyarakat.Namun ada beberapa hal krusial yang perlu kamu perhatikan agar bisnis waralaba mu dapat terus berjalan dan sustainable.

1.Datang ke pameran IFBC 2024 ICE BSD

Salah satu langkah untuk memulai bisnis waralaba, yaitu kamu bisa hadir di pameran peluang usaha untuk dapat memahami lebih mendalam terkait industri itu sendiri. Dalam waktu dekat ini pameran waralaba terlengkap Info Franchise & Business Concept (IFBC) 2024 akan kembali hadir pada 8-10 November di Hall 3A ICE BSD, Tangerang. Pameran ke 169 ini menghadirkan 200 lebih merek peluang usaha yang terdiri dariwaralaba, peluang bisnis, kemitraan, keagenan, hingga distributor.

Foto: dok. Pameran IFBC 2024 ICE BSD Februari

2. Ketahui Rekam Jejak Pemilik Usaha

Setelah hadir di pameran IFBC 2024 ICE BSD, hal selanjutnya yang harus dipertimbangkan adalah rekam jejak dari pemilik usaha waralaba tersebut. Ketahui siapa orang-orang di balik peluang usaha tersebut, serta apakah sudah memiliki rekam jejak yang sudah teruji?

3. Pastikan Pemilik Waralaba Menjalankan Pemenuhan Kriteria Waralaba Sesuai Peraturan

Hal lainnya yang juga harus dipertimbangkan ialah apakah waralaba tersebut telah memenuhi kriteria waralaba sesuai dengan PP 35/2024, yang terdiri dari:

• Memiliki sistem bisnis
• Memberikan keuntungan
• Memiliki Kekayaan Intelektual
• Dukungan yang berkesinambungan

Jika usaha jenis peluang usaha, kemitraan, keagenan, distributor dan lainnya, apakah usaha tersebut telah memiliki legalitas dan izin dari instansi terkait, yang disyaratkan untuk menjalankan usaha.

4.Perjanjian Waralaba/Perjanjian Kemitraan

Setelah mengetahui kriteria waralaba, hal lain yang harus diperhatikan adalah perjanjian waralaba atau perjanjian kemitraan. Apakah waralaba/kemitraan tersebut memiliki perjanjian tertulis antara franchisor dengan franchisee, atau pemilik usaha dengan mitra yang memuat perlindungan yang memadai terhadap kepentingan franchisee/mitra? Dan apakah perjanjian tersebut mencantumkan ketentuan minimum sebagai berikut:

• Nama dan alamat para pihak
• Kekayaan Intelektual masih dalam masa perlindungan
• Kegiatan usaha
• Sistem bisnis
• Hak dan kewajiban
• Bantuan, Fasilitas, Bimbingan Operasional, Pelatihan, dan Pemasaran
• Wilayah usaha
• Jaminan untuk mendapatkan kompensasi dan/atau pemberian hak atas waralaba dalam hal pemberi waralaba menghentikan kegiatan usahanya
• Jangka waktu perjanjian
• Tata cara pembayaran imbalan
• Kepemilikan dan peralihan kepemilikan waralaba
• Penyelesaian sengketa
• Tata cara perpanjangan dan pengakhiran Perjanjian Waralaba
• Jaminan Pemberi Waralaba menjalankan kewajibannya
• Jumlah gerai/tempat Usaha

Ketahui pula bagaimana rekam jejak pelaksanaan perjanjian tersebut selama ini?

Foto: dok. Pameran IFBC 2024 ICE BSD Februari

5. Prospektus Penawaran Waralaba/Prospektus Penawaran usaha

Ketahui apakah waralaba/kemitraan tersebut memberikan prospektus penawaran kepada calon franchisee/mitra pada saat melakukan penawaran? Dan apakah prospektus tersebut mencantumkan ketentuan minimum sebagai berikut:

• Data identitas Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan
• Legalitas usaha Pemberi Waralaba/Pemberi Waralaba Lanjutan
• Sejarah kegiatan usaha
• Struktur organisasi usaha
• Sistem bisnis
• Laporan keuangan 2 tahun terakhir
• Jumlah gerai / tempat usaha Waralaba
• Daftar Penerima Waralaba / Penerima Waralaba Lanjutan
• Hak dan kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba
• Sertifikat / Surat Pencatatan Kekayaan Intelektual

6. Keanggotaan dalam Asosiasi Waralaba

Hal yang tak kalah pentingnya adalah ketahui apakah waralaba tersebut tergabung atau menjadi anggota dari suatu asosiasi waralaba atau asosiasi lain terkait bisnis yang dijalankan. Seperti Asosiasi Franchise Indonesia (AFI).

Semua hal ini dapat kamu diskusikan langsung di pameran IFBC 2024 ICE BSD, akan ada ragam sesi edukasi dan konsultasi bersama praktisi berpengalaman. Jangan lewatkan kesempatan untuk memperluas jaringan dan mendapatkan insight bisnis di IFBC 2024 ICE BSD, yang berlangsung 8-10 November 2024, Hall 3A ICE BSD, Tangerang pukul 10.00- 20.00 WIB. Tiket masuk harga Rp 50.000/ hari dan Rp 60.000 terusan tiket dapat dibeli secara on the spot dan online diwww.infofranchiseexpo.com

(Content Promotion/Pameran IFBC)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto membentuk satu direktorat jenderal (ditjen) baru di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yakni Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum). Ditjen Gakkum bertugas memperkuat pengawasan dan penindakan hukum di sektor ESDM.

Dasar hukumnya tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian ESDM. Beleid tersebut ditandatangani Prabowo pada 5 November 2024.

"Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum energi dan sumber daya mineral," seperti tertulis di Pasal 24, dikutip Kamis (7/11/2024).

Dalam melaksanakan tugasnya, Ditjen Gakkum menyelenggarakan sejumlah fungsi dengan rincian sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral

3. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral

4. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral

5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral;

6. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral

7. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal

8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

(ily/kil)

Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara soal perkembangan terkini kasus Investree. Izin usaha Investree sudah dicabut OJK dan mantan CEO Investree Adrian Asharyanto Gunadi kabur ke luar negeri.

Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman, pihaknya siap menggandeng aparat penegak hukum untuk membawa Adrian pulang ke Indonesia.

"OJK bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum dalam melakukan proses penegakan hukum terhadap Sdr. Adrian Gunadi terkait dengan dugaan tindak pidana sektor jasa keuangan, termasuk antara lain mengupayakan untuk mengembalikan Sdr. Adrian Gunadi ke dalam negeri sesuai ketentuan perundang-undangan," jelas Agusman dalam keterangannya, Rabu (6/11/2024).

Menurutnya, sesuai POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPPBTI) (POJK 10/2022), Investree wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan pembubaran dan membentuk Tim Likuidasi paling lama 30 hari kalender sejak tanggal dicabutnya izin usaha.

Ia menambahkan, setelah pencabutan izin usaha PT Investree Radhika Jaya, penagihan kepada penerima dana atau borrower akan tetap dilakukan. Borrower tetap berkewajiban untuk melakukan pelunasan seluruh kewajibannya kepada Pemberi Dana atau Lender.

"Proses penyelesaian kewajiban tersebut dilakukan melalui Tim Likuidasi," tuturnya.

Ia menyatakan dalam rangka menciptakan industri LPBBTI yang sehat, berintegritas, inklusif, tangguh dan resiliens, OJK telah dan akan terus melakukan langkah-langkah penguatan pengawasan (supervisory enhancement) terhadap industri Penyelenggara LPBBTI.

Lalu menyusun perubahan POJK 10/2022, serta melakukan upaya pengembangan dan penguatan industri LPBBTI sebagaimana tertuang dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri LPBBTI periode 2023 - 2028.

(ily/hns)

JAKARTA - Kalangan akademisi dan pemerintah daerah mengapresiasi Program Pengembangan Masyarakat (PPM) PetroChina International Jabung Ltd dalam mengembangkan sentra ternak rakyat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat) sepanjang tahun 2024.

PetroChina baru-baru ini memberikan bantuan pembangunan kandang, 30 ekor kambing, pelatihan, obat-obatan, peralatan pendukung dan pendampingan ke BUMDes Pujiku Artomoro, Desa Terjun Gajah, Betara, Tanjab Barat. BUMDes ini sebelumnya menerima 34 ekor kambing yang kini sukses berkembang menjadi ratusan ekor.

Selain kambing, PetroChina telah memberikan bantuan budidaya penggemukan sapi sebanyak 29 ekor beserta sarana pendukungnya kepada kelompok tani di Desa Tungkal I dan Kelurahan Tungkal II Kecamatan Tungkal Ilir.

Pakar SCR yang juga Direktur Lembaga Kajian dan Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat (LKPEM) AM Hardianto menilai, program pengembangan masyarakat PetroChina di sektor peternakan tersebut menjadi contoh nyata kolaborasi badan usaha, pemerintah, kelompok masyarakat serta akademisi dalam memperkuat ketahanan pangan di daerah maupun nasional.

"Program pengembangan sektor peternakan oleh PetroChina ini kita dukung dan apresiasi sebagai bagian dalam menjaga persediaan sekaligus menjaga ketahanan pangan sebagaimana yang menjadi fokus pemerintah Presiden Prabowo saat ini. PPM ini harus terus diwujudkan melalui kerja sama konkret yang mengintegrasikan berbagai pihak sebagai satu kesatuan pilar bangsa," ujar Hardianto dalam keterangannya, Selasa (5/11/2024).

Ketua Pusat Unggulan Ipteks (PUI)-PT Sifas Universitas Jambi Adriani juga mengapresiasi langkah PetroChina memberikan bantuan ke para peternak tersebut. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bentuk keseriusan perusahaan kepada masyarakat dan sentra peternakan rakyat agar terus maju.

"Kita apresiasi Langkah PetroChina ini, di Desa Terjun Gajah ini bantuan yang kedua, sebelumnya juga bantuan kambing akan tetapi itu kambing yang diperah susunya. Kalau ini Kambing Pedaging jenis PE (peranakan etawa)," kata Prof Adriani.

Menurut dia, timnya siap mendampingi para peternak yang mendapatkan bantuan. Ini menjadi angin segar untuk dunia peternakan kambing jenis PE tersebut dan untuk menjalankan program tersebut akan menerapkan teknologi tepat guna peternakan.

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Dinas Pertanian dan Peternakan mengapresiasi program yang dilaksanakan oleh PetroChina. Kepala Bidang Peternakan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Remon F Harianja mengatakan, secara tidak langsung, upaya pengembangan sentra ternak rakyat oleh PetroChina juga menjadi dukungan bagi program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintah.

"Ini adalah contoh pemberdayaan masyarakat, jadi kita berharap dengan bantuan kambing ini dapat berkembang biak. Yang jelas, bisa menambah pendapatan masyarakat sekitar terutama masyarakat di sini dan juga untuk mendukung kegiatan ketahanan pangan di daerah," ujarnya.

Sebelumnya, Field Manager PetroChina International Jabung Ltd Rudy Hermawan melakukan serah terima program pengembangan peternakan kambing Peranakan Etawa di Desa Terjun Gajah. Menurut Rudy, program pengembangan peternakan itu lahir dari sebuah sinergi yang baik.

"Melalui diskusi dan kolaborasi dengan Universitas Jambi dan pihak Desa Terjun Gajah, program ini dirancang dengan cermat memperhatikan potensi sumber daya dan nilai ekonomi yang ada di desa," tuturnya.

Pada akhir tahun 2022, PetroChina telah menyerahkan bantuan 34 ekor kambing peranakan Etawa beserta kandang, obat-obatan, dan pelatihan serta pendampingan. Program ini berkembang dengan pesat, dengan jumlah kambing telah mencapai lebih dari 100 ekor.

"Harapan kami, Desa Terjun Gajah dapat menjadi sentra peternakan kambing di Tanjung Jabung Barat. Kami optimis, BUMDes Pujiku Artomoro dan kelompok peternak mampu menjalankan program ini sehingga membawa manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat," ungkapnya.

Jakarta -

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui akses pembiayaan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di seluruh Indonesia. Tercatat hingga akhir Triwulan III 2024, BRI berhasil menyalurkan kredit senilai Rp 1.353,36 triliun.

Angka ini naik 8,21% secara year on year (yoy), dan dari total penyaluran kredit tersebut, 81,70% di antaranya (sekitar Rp 1.105,70 triliun) merupakan kredit kepada segmen UMKM.

Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan dukungan BRI kepada segmen UMKM menjadi prioritas utama dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.

"BRI hadir untuk memperkuat UMKM sebagai pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui pemberdayaan UMKM, BRI mengambil peran dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berkeadilan," ujar Sunarso dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024).

Pada kesempatan terpisah, Sunarso mengungkapkan perseroan telah memiliki strategi dalam memberdayakan UMKM, sehingga layak dilirik oleh perbankan dan mendapatkan pembiayaan.

"Sesungguhnya UMKM kita itu lebih membutuhkan edukasi daripada advokasi. Kenapa demikian? Kalau advokasi sebenarnya menempatkan UMKM di bawah. Di bawah bank, di bawah lembaga pembiayaan. Kalau diedukasi sebenarnya menempatkan UMKM sejajar dengan bank sebagai mitra," ujar Sunarso.

Menurut Sunarso terdapat lima hal yang perlu diedukasi kepada UMKM. Pertama, tentang spirit atau semangat kewirausahaan.

"Itu yang harus kita educate kepada UMKM. Karena pelaku UMKM sangat banyak sehingga masih beragam level-nya," ujar Sunarso.

Kedua yaitu tentang kemampuan mereka melakukan administrasi dan manajerial. Menurut Sunarso ini merupakan pekerjaan rumah yang penting, mengingat kedua hal tersebut masih merupakan area yang sangat luas untuk dikerjakan. Ketiga, yaitu aksesibilitas UMKM terhadap informasi, pasar, teknologi dan pendanaan. "Itu juga penting," ujarnya.

Keempat, Sunarso mengatakan UMKM juga harus diedukasi soal keberlanjutan, baik itu tentang keberlanjutan bisnis terlebih juga keberlanjutan lingkungan. Terakhir, Sunarso menekankan pentingnya edukasi soal prinsip Good Corporate Governance kepada UMKM.

"Kita perlu educate UMKM untuk menjalankan bisnis dengan prinsip-prinsip GCG dengan baik. Itulah yang akan menjadikan UMKM bertumbuh dan berkembang berkelanjutan," tuturnya.

Sunarso menegaskan BRI siap memberikan dukungan terhadap UMKM di Indonesia.

"Salah satu bentuk komitmen BRI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, yakni dengan tetap mendorong penciptaan lapangan pekerjaan, khususnya pada segmen UMKM, melalui penyaluran kredit yang berkualitas serta program-program pemberdayaan lainnya," pungkas Sunarso.

(akn/ega)

Jakarta -

Rencana kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa merek dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 mendapat banyak penolakan dari sejumlah kalangan masyarakat.

Salah satunya ada dari Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI). Sebab aturan kebijakan kemasan polos tanpa merek ini dinilai dapat menggerus omzet para pedagang.

Sekretaris Jenderal APPSI, Mujiburrohman, pada awalnya mengatakan rencana aturan tersebut dapat menyuburkan peredaran rokok murah ilegal di tengah masyarakat. Hal ini dikhawatirkan dapat menurunkan jumlah penjualan rokok legal para pedagang pasar.

"Secara umum, rokok itu ada peralihan ke rokok murah yang kita tahu sendiri tidak ada cukainya dan lain sebagainya (rokok ilegal). Nah itu kita khawatir juga akan ancaman itu dan lain sebagainya," kata Mujiburrohman kepada detikcom, ditulis kembali (3/11/2024).

Selama ini menurutnya para pedagang sudah mengalami penurunan omzet yang diperkirakan salah satunya terjadi karena ada peralihan pembelian rokok konvensional ke rokok ilegal. "Jadi pendapatan mereka (pedagang pasar) memang merosot, nah apakah karena orang yang mengkonsumsi atau ada peralihan (ke rokok ilegal) itu," tambahnya.

Namun Mujiburrohman sendiri tidak tahu persis berapa penurunan omzet yang dialami para pedagang karena sangat bervariasi dan pihaknya tidak memiliki kemampuan untuk mensurvei itu.

"Jadi memang pedagang punya kekhawatiran akan mempengaruhi (omzet penjualan). Cuman kan ini belum terjadi gitu loh, jadi ya mereka sebatas masih 'waduh-waduh gimana' aja. Kalau apakah itu berpengaruh nggak ya nanti, karena pedagang itu tidak punya analisa dari sisi itu kan. Kalau misalnya peneliti atau pengamat itu kan kemudian dia survei pasar dan lain sebagainya ada parameter kalau pedagang kan nggak punya kemampuan itu," terangnya.

Karena kekhawatiran penurunan omzet inilah para pedagang pasar, khususnya mereka yang turut berjualan rokok, menolak keberadaan aturan terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek tadi.

"Ya keberatan (akan aturan tersebut). Karena khawatir itu, tapi sekali lagi bahwa itu juga pedagang yang jual rokok. Karena kalau di pasar itu kan sekian persen kan jual rokok," katanya.

Simak juga Video 'Cukai Hasil Tembakau, Peluang dan Tantangan dalam Pemberantasan Rokok Ilegal':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

(fdl/fdl)

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka-bukaan terkait rencana insentif untuk industri padat karya. Rencana ini muncul di tengah situasi babak belurnya industri padat karya terutama tekstil.

Seperti diketahui saja, salah satu perusahaan tekstil terbesar PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) telah dinyatakan pailit. Kondisi itu mengancam karyawan di perusahaan tekstil itu yang berjumlah sekitar 50.000 orang.

"Pemerintah akan melakukan insentif khusus seperti tadi insentif khusus padat karya. Terutama untuk revitalisasi permesinan, sedang disiapkan scheme untuk kredit investasi. Tentu teknisnya nanti pasti akan dibahas dengan Kementerian Keuangan maupun dengan Perbankan, dengan Himbara," kata Airlangga dalam konferensi pers di Hotel Four Seasons, Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Sementara ini, untuk menyelamatkan industri padat karya, sejumlah perlindungan akan dilakukan. Perlindungan itu di antaranya pemberlakuan Bea Masuk Antidumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau safeguard.

"Baik dari Kementerian Perindustrian maupun dari Kementerian Perdagangan dalam bentuk safeguard. Jadi beberapa safeguard yang sudah jatuh tempo ini kita akan lanjutkan," terangnya.

Sebelumnya, Airlangga memang telah mengatakan pemerintah menyiapkan kebijakan untuk melindungi industri tekstil. Hal ini disampaikan Airlangga usai bertemu Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Berbagai langkah yang dimaksud Airlangga itu mulai dari kebijakan Bea Masuk Antidumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau safeguard. Namun aturan-aturan ini masih dalam proses persiapan.

"Pemerintah juga menyiapkan ada beberapa langkah untuk sektor industri tekstil, termasuk kaitannya dengan safeguard dan antidumping," kata Airlangga di kantornya, Jakarta, Rabu, (30/10).

(ada/kil)

Jakarta -

Kementerian Perindustrian memberi sinyal melanjutkan program subsidi atau insentif untuk pembelian motor listrik pada tahun 2025. Sebelumnya insentif motor listrik buat tahun 2024 telah habis dengan kuota sebanyak 50 ribu unit.

"Sementara belum ada anggarannya, tapi kalau bisa nanti pada 2025 ada penyesuaian anggaran yang dialokasikan kepada Kemenperin untuk insentif pembelian motor listrik, saya kira bagus. Jadi semuanya masih mungkin," ungkap Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita kepada wartawan di Cikarang Dry Port, Bekasi, Jumat (1/11).

Diberitakan sebelumnya, subsidi motor listrik telah diberikan sejak tahun 2023. Program itu kemudian berlanjut hingga 2024 dengan kuota sebanyak 50 ribu unit. Buat tahun 2024, kuota subsidi motor listrik sudah habis.

Berdasarkan situs Sistem Informasi Pemberian Bantuan Pembelian Kendaraan Listrik Roda Dua (SISAPIRa), alokasi anggaran yang masih tersedia buat tahun 2024 adalah nol.

Sebanyak 60.815 unit kendaraan motor listrik subsidi diterima masyarakat di tahun 2024. Sedangkan tahun 2023, hanya 11.532 unit yang tersalurkan. Subsidi yang diberikan pemerintah adalah sebanyak Rp 7 juta untuk motor listrik baru dan motor listrik hasil konversi. Program tersebut terbukti bikin harga motor listrik jadi lebih murah, sehingga menarik minat masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan tidak ada kuota tambahan hingga akhir tahun 2024 ini. Padahal masih ada 21.465 unit pendaftar di aplikasi SISAPIRa yang sudah masuk sistem dan sekarang posisinya menggantung.

"Kalau tahun ini enggak," kata Airlangga dikutip dari CNBCIndonesia. Kendati begitu, Airlangga menjamin subsidi buat motor listrik akan masuk perencanaan dan pembahasan untuk tahun depan. "Kita akan bahas, teknisnya nanti kita lihat lagi," terang Airlangga.

(lua/lth)

Jakarta -

Pemerintah menargetkan beban subsidi dan impor energi bisa ditekan. Strategi tersebut adalah melalui pengembangan jaringan gas alias jargas rumah tangga yang masif. Jargas dinilainya dapat membantu mengurangi subsidi dan impor energi.

Pemberian subsidi energi bisa menjadi lebih tepat sasaran dengan adanya jargas. Pada ujungnya, Indonesia bisa memperbaiki neraca keuangan. Jargas juga dinilai dapat mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat dan penyerapan tenaga kerja selama pembangunan jargas berlangsung.

"Jargas dapat membantu menurunkan impor yang selama ini membebani negara," ujar Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman dalam keterangannya, Sabtu (2/11/2024).

Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I Kemendagri Gunawan Eko Movianto menyampaikan dukungan Kemendagri untuk menjembatani kepentingan pemerintah daerah dengan pengembangan jargas.

"Kemendagri mendukung pembangunan jargas untuk swasembada energi agar kita dapat memanfaatkan kekayaan alam domestik bekerjasama bersama seluruh stakeholder dengan eksekusi bertanggungjawab penting untuk dilaksanakan," ujar Eko.

PT PGN selaku operator jargas menyambut baik dukungan dari berbagai stakeholder yang harapannya menjadi stimulus ke depan dalam pengembangan jargas. PGN mengestimasi pengurangan impor LPG dari pengelolaan jargas eksisting PGN saat ini mencapai 84.000 ton per tahun dan pengurangan subsidi Rp 468 miliar per tahun per 1 juta sambungan rumah tangga.

Angka ini tentu akan terus bertambah seiring dengan pertumbuhan jargas yang diakselerasi secara bersama-sama oleh pihak-pihak terkait.

"Dibutuhkan penyelarasan bauran energi di wilayah jargas dengan bahan bakar subtitusi, khususnya LPG bersubsidi untuk optimalisasi program Jargas, serta meningkatkan minat pelanggan," ungkap Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Rosa Permata Sari.

Selain itu, dalam konteks geopolitik, ketika timur tengah goyang, maka 50 % pasokan migas dapat terganggu. Jargas dinilai akan jadi salah satu solusi menjaga ketahanan energi nasional.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menjawab terkait amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan pemerintah dan DPR membuat Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan baru yang terpisah dari UU Cipta Kerja. Perintah itu agar dilakukan dalam waktu dua tahun ke depan.

Airlangga mengatakan pemerintah akan mempelajari terlebih dahulu amar putusan tersebut secara keseluruhan. Pembahasan akan dilakukan bersama Menteri Hukum Supratman Andi Agtas bersama DPR RI selaku institusi pembuat UU.

"Kalau itu kan kita masih pelajari amar keputusannya dan pertimbangannya. Kita akan segera lakukan, ya," kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2024).

Sebelumnya, MK menilai pembuatan UU Ketenagakerjaan baru yang terpisah dari UU Cipta Kerja akan membuat aturan mengenai ketenagakerjaan lebih mudah dipahami. Aturan yang baru itu juga diyakini bisa memperbaiki tumpang tindih aturan yang terjadi pada UU Nomor 13 Tahun 2003 dan UU Nomor 6 Tahun 2023.

Jika semua masalah tersebut dibiarkan berlarut-larut, tata kelola dan hukum ketenagakerjaan dinilai akan mudah terperosok dan terjebak dalam ancaman ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang berkepanjangan. Hal ini sangat mungkin merugikan pekerja/buruh dan pemberi kerja/pengusaha.

Putusan itu menjadi bagian dalam putusan perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Partai Buruh, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), dan sejumlah konfederasi buruh lainnya. UU Ketenagakerjaan diketahui termuat dalam UU Nomor 13 Tahun 2003, lalu digabung menjadi satu ke UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Secara keseluruhan, pemerintahan Prabowo Subianto berjanji akan melaksanakan putusan MK yang mengabulkan sebagian besar permohonan buruh terhadap uji materi UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja itu.

"Tentu pemerintah akan mengikuti apa yang diputuskan oleh MK. Oleh karena itu yang jangka pendek kan terkait dengan pengupahan, yaitu Kemnaker, berkomunikasi dengan pihak tenaga kerja, buruh, maupun dengan pengusaha," ucap Airlangga.

Airlangga mengatakan persoalan pengupahan yang dipermasalahkan terkait masih ambigunya frasa penghidupan yang layak bagi kemanusiaan di UU Cipta Kerja telah didetailkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 dengan memasukkan komponen indeks tertentu dalam perhitungan pengupahan.

Airlangga menyebut yang menjadi fokus pemerintah saat ini adalah terkait regulasi pengupahan yang harus selesai dilakukan pada November 2024, untuk menentukan upah minimum di 2025.

"Kalau dari pemerintah kan yang paling penting sekarang penentuan UMP. Jadi itu dalam waktu yang tidak terlalu lama, karena siklusnya masuk di November," pungkasnya.

(aeb/hns)

Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menemukan dan menghentikan 2.742 aktivitas entitas pinjaman online (pinjol) ilegal dan penawaran investasi ilegal. Angka itu merupakan akumulasi yang dilakukan sejak tahun.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen, DK OJK, Friderica Widyasari Dewi (Kiki Widyasari).

"Kami juga telah menemukan dan menghentikan 2.500 entitas pinjol ilegal dan 242 penawaran investasi ilegal," kata dia dalam konferesi pers virtual, Jumat (1/11/2024).

OJK juga menerima pengaduan 332.590 permintaan layanan melalui aplikasi portal perlidungan konsumen (APPK), temasuk 26.881 pengaduan. Kemudian, dalam pemberantasan aktivitas keuangan ilegal, OJK menerima 13.860 pengaduan terkait entitas ilegal.

"Total tersebut 13.020 pengaduan pinjol ilegal, 880 terkait investasi ilegal," terangnya.

Dalam rangka penegakkan dan perlindungan konsumen, OJK memberikan sanksi kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). Pada periode Januari- 28 Oktober 2024, OJK melayangkan 238 surat peringatan kepada 165 PUJK, 6 surat perintah kepada 6 PUJK, 47 surat sanksi denda kepada 47 PUJK.

"Selain itu ada 202 PUJK yang melakukan penggantian kerugian konsumen atas 1.800 pengaduan dengan kerugian Rp 193,29 miliar,"pungkasnya.

(ada/hns)