JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) akan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk dapat menyiapkan pembiayaan dari program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, pihaknya berupaya menyelesaikan masalah pembiayaan program 3 juta rumah dengan Wakil Menteri Keuangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan berbagai pihak swasta.

"Dan berbagai macam metode, tadi saya katakan anggaran saya saja turun dari Rp 14 triliun tahun ini menjadi Rp 5 triliun tahun depan. Itu tidak membuat kita menyerah. Kita harus optimistis," kata dia dalam diskusi bertema Program 3 Juta Rumah Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat, Jumat (9/11/2024).

Ia menambahkan, sebelum menjalankan inisiatif tersebut, pihaknya terus memetakan permasalahan yang ada, termasuk yang terjadi di industri pengembang properti.

"Ini bagian dari belanja masalah. Saya juga punya prinsip bukan hanya belanja masalah tetapi belanja dukungan dan belanja peluang. Jadi kita lakukan tiga belanja dalam tiga minggu ini," imbuh dia.

Pria yang karib disapa Ara itu bilang, pihaknya akan meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk, di antaranya, memperpanjang bebas pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi lima tahunan.

Selain itu, Maruarar bilang, pihaknya telah bersepakat dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Pemerintah Daerah untuk mengurangi harga jual rumah.

“Jika pembagian tanah bisa gratis dan murah, lalu efisiensi bisa dilakukan, kemudahan perizinan juga terjadi, saya pikir program Tiga Juta Rumah ini bisa meningkatkan omzet para pengembang secara luar biasa. Tahun depan, saya berani bilang bahwa banyak perubahan yang akan menyangkut perumahan baik di sisi bisnis maupun sosialnya. Jadi, saya minta para pengembang untuk mempersiapkan diri baik-baik,” imbuh dia.

Sebagai informasi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) mendapatkan mandat khusus, yaitu membangun 3 juta unit rumah.

Langkah ini diambil untuk mengurangi backlog perumahan yang tercatat sebesar 12,7 juta unit.

Namun demikian, hal tersebut tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menghitung, program 3 juta rumah membutuhkan anggaran sebesar Rp 750 triliun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) akan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk dapat menyiapkan pembiayaan dari program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, pihaknya berupaya menyelesaikan masalah pembiayaan program 3 juta rumah dengan Wakil Menteri Keuangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan berbagai pihak swasta.

"Dan berbagai macam metode, tadi saya katakan anggaran saya saja turun dari Rp 14 triliun tahun ini menjadi Rp 5 triliun tahun depan. Itu tidak membuat kita menyerah. Kita harus optimistis," kata dia dalam diskusi bertema Program 3 Juta Rumah Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat, Jumat (9/11/2024).

Ia menambahkan, sebelum menjalankan inisiatif tersebut, pihaknya terus memetakan permasalahan yang ada, termasuk yang terjadi di industri pengembang properti.

"Ini bagian dari belanja masalah. Saya juga punya prinsip bukan hanya belanja masalah tetapi belanja dukungan dan belanja peluang. Jadi kita lakukan tiga belanja dalam tiga minggu ini," imbuh dia.

Pria yang karib disapa Ara itu bilang, pihaknya akan meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk, di antaranya, memperpanjang bebas pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi lima tahunan.

Selain itu, Maruarar bilang, pihaknya telah bersepakat dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Pemerintah Daerah untuk mengurangi harga jual rumah.

“Jika pembagian tanah bisa gratis dan murah, lalu efisiensi bisa dilakukan, kemudahan perizinan juga terjadi, saya pikir program Tiga Juta Rumah ini bisa meningkatkan omzet para pengembang secara luar biasa. Tahun depan, saya berani bilang bahwa banyak perubahan yang akan menyangkut perumahan baik di sisi bisnis maupun sosialnya. Jadi, saya minta para pengembang untuk mempersiapkan diri baik-baik,” imbuh dia.

Sebagai informasi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) mendapatkan mandat khusus, yaitu membangun 3 juta unit rumah.

Langkah ini diambil untuk mengurangi backlog perumahan yang tercatat sebesar 12,7 juta unit.

Namun demikian, hal tersebut tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menghitung, program 3 juta rumah membutuhkan anggaran sebesar Rp 750 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah berkomitmen memperbesar kucuran kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) tahun depan. Hal itu salah satunya didorong oleh kualitas kredit masyarakat yang cenderung positif.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menuturkan, portofolio kredit macet atau non-performing loan (NPL) kredit FLPP masyarakat posisinya sangat rendah di level 1%. Untuk itu, dirinya sesumbar bakal menambah kuota FLPP ke depan.

“FLPP ini diminati dengan NPL 1 koma sekian persen. Jadi, anggaran FLPP ini perlu diperbesar,” tuturnya saat ditemui di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Senin (28/10/2024).

Di samping itu, dirinya juga mengaku bakal menjalin kerja sama dengan koalisi Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk penyediaan rumah murah.

Apabila hal itu berjalan lancar, Ara berharap pemerintah dapat lebih efektif menyediakan rumah murah bagi masyarakat.

“Jadi output rumah harga murah karena menggunakan produsen langsung dan juga tanah dengan biaya murah,” tegasnya.

Pada kesempatan berbeda, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) turut mengatakan hal demikian.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Apersi Daniel Djumali menjelaskan bahwa setidaknya kuota FLPP 2025 diharapkan dapat tembus 300.000 unit. Hal itu diperlukan guna memastikan alokasi tetap tersedia hingga akhir tahun.

“Sekarang sampai November sudah habis, tahun depan harus ditarik lagi atau [kerja sama] dengan bank bikin skema pembiayaan yang khusus. [Kalau untuk kuota FLPP tahun depan] harusnya minimal 300.000 unit,” tegasnya.

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mencatat portfolio BSI Griya mencapai Rp 55 triliun per Agustus 2024. Pangsa pasar BSI di sektor ini telah mencapai 7,19%, tumbuh positif sebesar 8,86% year on year.

Selain itu, BSI juga telah menyalurkan KPR Subsidi sebesar Rp 2,75 triliun terhadap pengembangan 18.428 unit rumah yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sejalan dengan itu, BSI juga terus mendukung pemerintah untuk mempermudah akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat Indonesia. Hal tersebut diwujudkan melalui kolaborasi strategis BSI dengan Real Estate Indonesia (REI).

Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan, Melalui kerja sama ini, BSI siap memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki rumah idaman dengan berbagai skema pembiayaan, baik komersial maupun subsidi.

Lebih lanjut Hery mengungkapkan, kerja sama ini akan memperkuat sinergi Perseroan dengan lebih dari 723 anggota REI yang mengembangkan lebih dari 1.600 proyek perumahan, di mana BSI telah aktif terlibat dalam pembiayaan perumahan. Tidak hanya di sektor komersial, kolaborasi ini juga memperkuat penyaluran KPR Subsidi.

“Kami berharap melalui kolaborasi dengan REI, penyaluran KPR BSI Griya dari anggota REI dapat meningkat hingga 30%. Ini adalah langkah nyata untuk mempermudah masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah, dalam mendapatkan akses ke rumah layak dan terjangkau,” ungkap Hery dalam rilis resminya, Selasa (22/10).

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk membangun 3 juta unit rumah selama masa pemerintahannya. Sebanyak 2 juta unit di antaranya akan dibangun di perdesaan, sementara 1 juta unit lainnya di perkotaan.

Pada tahun 2023, angka backlog perumahan di Indonesia mencapai 12,7 juta. Angka ini naik 1,7 juta dari tahun sebelumnya.

Data Kementerian PUPR pada tahun 2022 menunjukkan dengan angka backlog perumahan sebesar 11 juta yang sebanyak 93% berasal dari Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Selain itu, sebanyak 60% dari angka tersebut didominasi oleh MBR yang bekerja pada sektor informal. Hal ini menunjukkan urgensi dalam penyediaan rumah layak bagi masyarakat.

Hery menambahkan, sinergi ini merupakan bagian dari upaya BSI dan REI dalam mendukung program pemerintah terkait pengadaan perumahan yang berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Kolaborasi dengan REI bukan hanya sebatas angka, tetapi ini adalah tugas mulia untuk menyediakan perumahan yang layak, dan memperluas akses bagi masyarakat Indonesia yang membutuhkan rumah,” kata Hery.

Dengan rencana REI untuk menyelenggarakan 50 kegiatan hingga tahun 2025, BSI juga akan turut serta secara eksklusif dalam kegiatan tersebut. Melalui berbagai kegiatan ini, REI dan BSI berupaya memperkuat hubungan dengan para pengembang dan mendorong pertumbuhan sektor perumahan di Indonesia.

Tidak hanya itu, Hery juga menambahkan bahwa kemitraan dengan REI dan para pengembang adalah bentuk kerja sama yang saling menguntungkan. Saat ini, BSI menempati posisi sebagai bank terbesar keenam dalam hal penyaluran pembiayaan Griya.

Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia dengan lebih dari 21 juta nasabah, BSI bekerja sama dengan REI dan asosiasi pengembang untuk menyediakan perumahan yang layak dan berkualitas bagi masyarakat.

“Kami optimistis kolaborasi ini akan memberikan dampak signifikan dalam mendorong pertumbuhan sektor perumahan di Indonesia. BSI siap menyediakan dukungan pembiayaan, sementara para pengembang di bawah naungan REI akan menyediakan hunian yang berkualitas dan layak. Kami merasa tidak ada kendala untuk mendukung pembiayaan," imbuhnya.

Pihaknya berharap, ke depan BSI akan terus berperan aktif dalam membantu mengatasi permasalahan backlog perumahan di Indonesia.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN Syariah) kembali menggenjot pembiayaan perumahan, dalam hal ini penyaluran KPR Tapera Syariah. Di mana, targetnya bisa mencapai 1.000 unit pada tahun ini.

Direktur Konsumer BTN Hirwandi Gafar mengungkapkan realisasi penyaluran KPR Tapera Syariah sampai 30 September 2024 sebanyak 527 unit. Sejak diluncurkan pertama kali tahun 2022, BTN Syariah telah menyalurkan KPR Tapera Syariah sebanyak 2.629 unit.

“BTN Syariah bersama BP Tapera akan terus melakukan sosialisasi KPR Tapera Syariah di seluruh BKD (Badan Kepegawaian Daerah) dimana saat ini sudah berlangsung di 15 provinsi,” katanya dalam keterangan resmi, Jumat (18/10).

Terbaru, BTN Syariah bersama BP Tapera menggelar kegiatan akad massal KPR Tapera Syariah di Jember, Jawa Timur, Kamis (17/10/2024). Adapun, akad massal KPR Tapera Syariah bagi PNS di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Jember dan Universitas Jember itu berjumlah sebanyak 100 unit.

Menurut Hirwandi, potensi sektor perumahan di Jawa Timur khususnya Jember masih sangat besar. Hal ini bisa dilihat dari jumlah PNS peserta Tapera yang belum memiliki rumah masih cukup banyak. Untuk di Jawa Timur jumlahnya sebanyak 35.914 orang sedangkan di Jember sekitar 1.112 PNS.

Lebih lanjut, Hirwandi menegaskan, BTN Syariah bakal terus meningkatkan perekonomian Indonesia melalui pemberian pembiayaan berbasis syariah bagi seluruh masyarakat Indonesia.

BTN Syariah hingga akhir September 2024 telah menyalurkan pembiayaan rumah subsidi sebanyak 29.618 unit dengan nilai mencapai Rp. 4,76 triliun, sedangkan untuk pembiayaan rumah non subsidi sebanyak 11.103 Unit senilai Rp. 2,83 triliun.

“Tahun depan BTN Syariah menargetkan pembiayaan rumah menjadi 61.791 unit atau naik sekitar 48% dari tahun 2024,” katanya.

Untuk mencapai strategi tersebut, Hirwandi menuturkan, BTN Syariah akan mengoptimalkan seluruh potensi kuota FLPP dan KPR Tapera Syariah dengan meningkatkan kerjasama dengan stakeholder perumahan baik Kementerian PUPR dan BP Tapera serta dengan Organisasi Kemasyarakatan seperti NU dan Muhammadiyah.

“Selain itu, kami juga terus mengembangkan sinergi dan kolaborasi dengan asosiasi dan pengembang KPR Subsidi serta melakukan perbaikan bisnis proses KPR Subsidi dengan sistem Host-to-Host dengan Sistem BP Tapera,” katanya.

IDXChannel- Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN Syariah) menyalurkan pembiayaan rumah subsidi sebanyak 29.618 unit dengan nilai mencapai Rp4,76 triliun hingga September 2024.

Sedangkan untuk pembiayaan rumah non subsidi sebanyak 11.103 Unit senilai Rp2,83 triliun. “Tahun depan BTN Syariah menargetkan pembiayaan rumah menjadi 61.791 unit atau naik sekitar 48 persen dari tahun 2024,” kata Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar dalam rilis Jumat (18/10/2024).

Untuk mencapai target itu, perseroan berkolaborasi dengan BP Tapera menggelar kegiatan akad massal KPR Tapera Syariah di Jember, Jawa Timur, Kamis (17/10/2024).

Hal ini dilakukan untuk mempermudah masyarakat khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki rumah idaman.

Dia mengatakan, BTN Syariah sangat concern terhadap pemenuhan rumah untuk rakyat tidak terkecuali bagi PNS. Untuk itu, pihaknya berkolaborasi dengan BP Tapera menggelar akad massal KPR Tapera Syariah bagi PNS dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Jember dan Universitas Jember dengan jumlah sebanyak 100 unit.

Menurut Hirwandi, potensi sektor perumahan di Jawa Timur khususnya Jember masih sangat besar. Hal ini bisa dilihat dari jumlah PNS peserta Tapera yang belum memiliki rumah masih cukup banyak. Untuk di Jawa Timur jumlahnya sebanyak 35.914 orang sedangkan di Jember sekitar 1.112 PNS.

“Jadi potensi untuk ekspansi pembiayaan Tapera masih sangat besar baik Syariah maupun konvensional. BTN sebagai bank fokus pembiayaan perumahan sangat serius menggarap potensi yang cukup besar ini di Jawa Timur termasuk di Kabupaten Jember,” ujar Hirwandi.

Hirwandi mengungkapkan, tahun ini BTN Syariah menargetkan bisa menyalurkan KPR Tapera Syariah sebanyak 1.000 unit, sedangkan realisasi penyaluran KPR Tapera Syariah sampai 30 September 2024 sebanyak 527 unit.

Sejak diluncurkan pertama kali tahun 2022, BTN Syariah telah menyalurkan KPR Tapera Syariah sebanyak 2.629 unit. “BTN Syariah bersama BP Tapera akan terus melakukan sosialisasi KPR Tapera Syariah di seluruh BKD (Badan Kepegawaian Daerah) dimana saat ini sudah berlangsung di 15 provinsi,” katanya.

Hirwandi menegaskan, BTN Syariah terus berkomitmen dalam meningkatkan perekonomian Indonesia melalui pemberian pembiayaan berbasis syariah bagi seluruh masyarakat Indonesia.

BTN Syariah juga akan mengoptimalkan seluruh potensi kuota FLPP dan KPR Tapera Syariah dengan meningkatkan kerjasama dengan stakeholder perumahan baik Kementerian PUPR dan BP Tapera serta dengan Organisasi Kemasyarakatan seperti NU dan Muhammadiyah. “Selain itu, kami juga terus mengembangkan sinergi dan kolaborasi dengan asosiasi dan pengembang KPR Subsidi serta melakukan perbaikan bisnis proses KPR Subsidi dengan sistem Host-to-Host dengan Sistem BP Tapera,” katanya.

Pada kesempatan yang sama Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho mengatakan, BP Tapera telah merealisasikan akad pembiayaan Tapera berdasarkan prinsip syariah sebanyak 662 unit rumah dengan realisasi efek yang telah dicairkan pada Kredit Pembiayaan Rumah sebanyak 594 unit rumah.

“Tercatat sejak tahun 2021 hingga per 14 Oktober 2024, BP Tapera secara keseluruhan telah merealisasikan akad pembiayaan KPR Tapera secara nasional berdasarkan prinsip syariah sebanyak 2.975 unit rumah,” kata Heru.

Heru memaparkan di Provinsi Jawa Timur BP Tapera telah merealisasikan akad Tapera dengan total nominal akad Rp189,43 miliar untuk 1.285 unit rumah, dimana untuk akad syariah sendiri adalah sebanyak 156 unit rumah senilai Rp23,08 Miliar dimana Kota dan Kabupaten Jember sendiri memberikan kerkontribusi sebanyak 121 unit rumah Tapera, yang 10 unit diantaranya syariah dengan nilai Rp1,3 miliar.

Sedangkan untuk penyaluran bantuan pembiayaan perumahan dengan skema FLPP yang dikelola oleh BP Tapera sejak tahun 2022, Jawa Timur masuk dalam peringkat 5 tertinggi, yaitu sebesar 38.899 unit rumah senilai Rp4,27 triliun.

"Kabupaten Jember sendiri menjadi bagian sebanyak 7.553 unit rumah, dimana 870-nya menggunakan skema Syariah. Sehingga total FLPP yang telah disalurkan BP Tapera sejak tahun 2022 hingga per 14 Oktober 2024 adalah telah mencapai 618.354 unit rumah senilai Rp71,45 Triliun,” ujar Heru

Di sisi lain, BTN Syariah dan BP Tapera pada kesempatan yang sama melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MOU) dengan Universitas Jember. BTN Syariah dan Universitas Jember tandatangani kesepakatan MOU mengenai Jasa Layanan Perbankan Syariah meliputi Giro, Pembukaan Tabungan, Pembiayaan Consumer dan Komersial serta Penggunaan E-Channel.

“BTN merasa bangga dapat menjalin kerja sama yang baik dengan Universitas Jember, perseroan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi segenap civitas akademika Univeritas Jember, dengan beragam produk dan jasa perbankan yang akan memudahkan manajemen kampus, karyawan, dan mahasiswa dalam melakukan transaksi perbankan sehari-hari,” kata Hirwandi.

(kunthi fahmar sandy)

Jakarta - Menjaga daya dukung lingkungan menjadi pakem utama dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Tak terkecuali pada sektor pembiayaan perumahan, yang kini menyasar pada insentif pengadaan rumah rendah emisi.

Kebijakan ini diproyeksikan dapat berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim, meningkatkan kualitas hidup penghuni dan hemat biaya operasional. Bank BTN menjadi lembaga keuangan yang menjadi pelopor pendukung pemerintah dalam pembangunan rumah ramah lingkungan.

Oleh karena itu, detikcom memberikan anugerah Bank Pionir Pembiayaan Rumah Rendah Emisi kepada Bank BTN. Perusahaan berkomitmen mendukung pembiayaan 150.000 unit rumah dengan 30% penggunaan komponen ramah lingkungan yang akan ditargetkan bakal tercapai hingga 2029.

Bank BTN menggunakan material ramah lingkungan berupa floor decking yang mengandung 3,6 kg sampah plastik. Proyek ini juga memakai paving block yang mengandung 2 kg sampah plastik per 1 meter persegi.

Bank BTN memproyeksikan bahwa hingga 2029, proyek ini berpotensi untuk menekan emisi karbon sebesar 2,42 CO2 setara dengan penanaman 110.000 pohon dan 323 hektar penyerapan emisi. Rumah rendah emisi ini juga menerapkan efisiensi seperti efisiensi pemakaian energi, air, pengelolaan sampah, hingga pengurangan polusi.

Untuk efisiensi energi, rumah rendah emisi ini diwajibkan memiliki banyak ventilasi, plafon tinggi, hingga rasio jendela terhadap tembok mencapai 15% - 30%. Untuk efisiensi air, rumah rendah emisi ini menggunakan keran debit kecil, pengolahan sanitasi yang baik, memiliki sumur resapan, hingga penggunaan air bersih dari PDAM.

Untuk pengolahan sampah, rumah beremisi rendah diwajibkan memiliki bak sampah pilah. Untuk menekan polusi, pengembang juga diminta menanam 1 tanaman penyerap karbon emisi per rumah. Pengurangan polusi juga dilakukan dengan penggunaan minimal 10% materi ramah lingkungan pada dinding dan lantai, hingga memiliki ruang terbuka hijau sebanyak 10% dari total luas kawasan perumahan. (ily/rrd)

Jakarta: Usulan mengubah batas maksimal pendapatan penerima Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi Rp12 juta per bulan dari sebelumnya Rp8 juta per bulan dinilai hal bagus. Namun itu bergantung pada keputusan pemerintahan selanjutnya.

"Langkah yang bagus, sudah lama sebetulnya usulan itu, sekarang kan cuma Rp8 juta, dulu Rp4-5 juta, naik ke Rp8 juta, sekarang ke Rp12 juta. Karena yang di atas Rp8 juta juga perlu FLPP,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Kementerian PUPR di Jakarta, Kamis, 10 oktober 2024.

Selain pelonggaran batas maksimum pendapatan penerima subsidi, terdapat juga usulan yang mengemuka di pelaku industri properti bahwa tenor kredit FLPP dapat diperpanjang hingga 30-40 tahun.
Basuki juga merespons positif hal itu karena dapat meringankan beban cicilan bagi pembeli rumah.

“Karena kalau dulu misal sekarang angsur Rp2 juta, 20 tahun lagi Rp2 juta kan kecil. Jadi relatif banget. Bisa saja kalau itu kebijakannya ditetapkan pemerintah bisa saja," kata dia.

Dalam aturan pembiayaan perumahan rakyat yang saat ini berlaku dalam Keputusan Menteri PUPR No 242/KPTS/M/2020 dijelaskan bahwa syarat untuk menerima fasilitas pembiayaan perumahan FLPP di antaranya memiliki penghasilan di bawah Rp8 juta. Sementara bunga FLPP yakni 5 persen untuk tenor sampai dengan 20 tahun.

Baca juga: Kuota Resmi Ditambah, Target Rumah Subsidi FLPP Jadi 200 Ribu Unit

Dalam regulasi itu, maksimal penghasilan penerima subsidi dipatok Rp 8 juta untuk KPR Sejahtera Tapak dan KPR Sejahtera Susun. Ketentuan itu berlaku baik konvensional maupun syariah.

Sedangkan dalam aturan lama untuk KPR Sejahtera Tapak hanya Rp4.000.000 dan Rumah Sejahtera Susun sebesar Rp7.000.000. Kempen baru ini juga mencabut Kepmen nomor 535/KPTS/M/2019 tentang Batasan Harga Jual Rumah Sejahtera tapak yang Diperoleh Melalui Kredit Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi.

Adapun masa subsidi berjalan untuk penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) masa subsidi masih berlangsung paling lama 20 tahun. Sedangkan untuk SSB berlangsung paling lama 10 tahun. Selanjutnya untuk SBUM yang diberlakukan masih sama, yaitu sebesar Rp4.000.000.

Adapun presiden terpilih Prabowo Subianto melalui timnya mengungkapkan janji akan membangun sebanyak tiga juta rumah setiap tahun yaitu masing-masing satu juta rumah di pedesaan, perkotaan, hingga daerah pesisir.

"Kita mau bikin tiga juta rumah setiap tahun," ujar Ketua Satuan Tugas (Satgas) presiden terpilih Prabowo Subianto yakni Hashim Djojohadikusumo di Jakarta, Kamis.

Program pembangunan rumah itu termasuk ke dalam salah satu rencana besar yang dia usung bersama pasangannya wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, yang diberi nama Strategi Transformasi Bangsa.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KIE)

Jakarta -

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan rencana pemerintah menaikkan batas pendapatan masyarakat yang bisa membeli rumah bersubsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Basuki mengatakan, bisa saja penghasilan penerima subsidi dipatok menjadi Rp 12 juta, dari saat ini maksimal Rp 8 juta. Hal itu sesuai usulan dari berbagai pihak.

"Saya kira langkah yang bagus, sudah lama sebetulnya usulan itu. Sekarang kan cuma Rp 8 juta, dulu Rp 4-5 juta, naik ke Rp 8 juta, sekarang ke Rp 12 juta karena yang di atas Rp 8 juta itu juga perlu FLPP-nya," kata Basuki di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2024).

Basuki menjelaskan, skema untuk membuat cicilan pembelian rumah bagi masyarakat bisa lebih murah dengan memperpanjang tenornya. Dari yang selama ini di kisaran 30 tahun, bisa menjadi sampai 40 tahun.

Meski begitu, Basuki menekankan semua konsep itu sejauh ini sebatas usulan. Kebijakannya tergantung pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto, sebab masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan habis 20 Oktober 2024.

"Jadi bisa saja saya kira, kalau dulu misal sekarang angsur Rp 2 juta, 20 tahun lagi Rp 2 juta itu kan kecil, jadi relatif. Tapi bisa saja, kalau policy-nya itu ditetapkan pemerintah," ungkap Basuki.

Sebagai informasi, aturan pembiayaan perumahan rakyat terakhir diperbarui melalui Keputusan Menteri PUPR Nomor 242/KPTS/M/2020 yang terbit 24 Maret 2020 lalu dan mulai berlaku per 1 April 2020.

Dalam regulasi baru ini, maksimal penghasilan penerima subsidi dipatok Rp 8 juta untuk KPR Sejahtera Tapak dan KPR Sejahtera Susun. Ketentuan itu berlaku baik konvensional maupun syariah.

Adapun masa subsidi berjalan untuk penyaluran FLPP masa subsidi masih berlangsung paling lama 20 tahun, sedangkan untuk SSB berlangsung paling lama 10 tahun. Selanjutnya untuk SBUM yang diberlakukan masih sama, yaitu sebesar Rp 4 juta.

Untuk wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat, diberikan skema yang relatif khusus. Batasan penghasilan untuk rumah umum tapak sebesar Rp 8 juta dan Sarusun umum sebesar Rp 8,5 juta.

Sedangkan suku bunga yang diterapkan adalah sebesar 4% dengan jangka waktu angsuran KPR paling lama 20 tahun. SBUM yang diberikan untuk wilayah tersebut sebesar Rp 10 juta.

(aid/ara)

Jakarta: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengungkapkan Pemerintah resmi menyetujui penambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada 2024.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan secara resmi telah menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 380 Tahun 2024 tentang Perubahan atas KMK Nomor 338 Tahun 2024 tentang Penetapan Rincian Pembiayaan Anggaran pada Sub Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 pada 3 Oktober 2024.

“Kami sangat bersyukur, surat resmi ini sudah kami terima. Dengan penambahan kuota sebesar 34 ribu unit rumah, maka diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan Masyarakat berpenghasilan rendah dalam memenuhi rumah layak huni dan terjangkau,” ujar Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho di Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu, 9 Oktober 2024.
Berdasarkan KMK tersebut, ditetapkan alokasi anggaran investasi pemerintah non-permanen untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp17,02 triliun (sebelumnya sebesar Rp13,72 triliun).

Kemudian berdasarkan surat berisi penyampaian informasi penetapan alokasi anggaran investasi Pemerintah Non Permanen untuk program FLPP yang disampaikan Direktorat Sistem Manajemen Investasi Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan kepada BP Tapera disebutkan bahwa dengan keluarnya KMK ini maka terdapat penambahan target program FLPP tahun 2024 sebanyak 34.000 unit rumah. Sehingga target program FLPP 2024 berubah dari 166 ribu unit rumah menjadi 200 ribu unit rumah.

Baca juga: Anggarkan Rp4,3 Triliun, Kuota FLPP 2024 Ditambah 34 Ribu

Dengan terbitnya pemberitahuan resmi yang disampaikan melalui Direktur Sistem Manajemen Investasi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan kepada BP Tapera maka membuktikan komitmen pemerintah untuk menjawab keingintahuan para asosiasi pengembang perumahan dan bank penyalur terkait keberlanjutan program FLPP.

Tercatat dari database BP Tapera, sampai tanggal 2 Oktober 2024 telah disalurkan program pembiayaan FLPP sebanyak 161.277 unit rumah senilai Rp19,72 triliun, sehingga total penyaluran FLPP dari tahun 2010 – 2024 sebanyak 1.559.856 unit rumah senilai Rp146,37 triliun.

FLPP adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang pengelolaannya dilaksanakan oleh BP Tapera.

Ketentuan FLPP yakni suku bunga 5 persen tetap selama jangka waktu, KPR sudah termasuk premi asuransi jiwa, asuransi kebakaran dan asuransi kredit. Kemudian cicilan KPR maksimal 20 tahun, uang muka mulai dari 1 persen, dan bebas PPN.

Adapun syarat penerima FLPP yakni berkewarganegaraan Indonesia, belum pernah menerima subsidi atau bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah berupa KPR atau kredit/pembiayaan pembangunan rumah swadaya.

Lalu orang atau perseorangan yang berstatus tidak kawin atau pasangan suami istri, tidak memiliki rumah, memiliki penghasilan tetap atau tidak tetap yang tidak melebihi batas penghasilan paling tinggi sebesar Rp8 juta per bulan merujuk keputusan Menteri PUPR No 242/KPTS/M/2020.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KIE)

IDXChannel - BUMN di bawah pengawasan Kemenkeu, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) telah mengalirkan dana melalui pembiayaan dan sekuritisasi sebesar Rp113,59 triliun atau 8,37 kali dibandingkan dengan modal disetor hingga semester I-2024.

Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan SMF, Heliantopo mengatakan, aliran dana tersebut menegaskan peran strategis perseroan sebagai penyedia likuiditas bagi lembaga penyalur pembiayaan perumahan, sehingga proses penyaluran pembiayaan kepada masyarakat berjalan optimal.

"Kami melihat kondisi pasar primer perumahan masih menghadapi tantangan, akan tetapi dengan kondisi pertumbuhan ekonomi yang masih terjaga peluang untuk pasar perumahan pada umumnya masih terbuka,” ujar Heliantopo dalam keterangan resmi, Senin (30/9).

Sejalan dengan tujuan SMF untuk pengentasan backlog perumahan, sebagai fiscal tools pemerintah, sejak 2018 sampai dengan Juni 2024, SMF telah menyalurkan porsi 25 persen KPR FLPP sebesar Rp24,07 triliun yang setara dengan 654.430 unit rumah. Dibandingkan kinerja semester I-2023, kinerja porsi 25 persen FLPP SMF meningkat 9,67 persen yoy.

Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo mengatakan, angka tersebut menunjukkan bahwa SMF telah menyalurkan dana dengan multiplier 2,58 kali dari Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diterima khusus untuk FLPP, yaitu sebesar Rp9,33 triliun.

"Ini merupakan upaya perseroan dalam berkontribusi terhadap pengurangan beban fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta mendorong akses masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah layak huni yang terjangkau,” tutur Ananta.

SMF mengoptimalkan ketersediaan dana melalui penerbitan obligasi untuk mendukung target penyaluran pembiayaan perumahan, memastikan pendanaan yang lebih efisien dengan bunga kompetitif, dan memperkuat sektor perumahan di Indonesia.

Hingga semester I-2024, SMF telah menerbitkan obligasi sebanyak enam kali dengan total nilai Rp7,68 triliun, termasuk social bonds sebesar Rp3,5 triliun untuk pendanaan KPR FLPP.

Dengan demikian, dari awal penerbitan surat utang pada 2009 sampai dengan Juni 2024 telah dilakukan 63 kali penerbitan dengan jumlah Rp64,95 triliun. Terdiri dari 50 kali penerbitan obligasiatau sukuk (penawaran umum) sebesar Rp60,16 triliun.

Selanjutnya, 12 kali Medium Term Notes (Penawaran terbatas) sebesar Rp4,67 triliun (termasuk di dalamnya penerbitan Sukuk Mudharabah SMF I melalui penawaran terbatas), dan satu kali penerbitan Surat Berharga Komersial sebesar Rp120 miliar.

Bakal Terbitkan Surat Utang atau Sukuk Tambahan

Ke depan, SMF berencana untuk menerbitkan surat utang atau sukuk tambahan, baik konvensional maupun berbasis sosial, dengan memerhatikan kondisi pasar dan suku bunga.

Selain kontribusi signifikan terhadap pembiayaan dan pembangunan sektor perumahan, SMF juga mencatatkan pertumbuhan kinerja keuangan yang positif. Pada paruh pertama ini, SMF mencatatkan pertumbuhan aset menjadi Rp51,82 triliun, meningkat 13 persen dari Rp45,70 triliun pada akhir 2023.

Laba bersih juga mencatatkan pertumbuhan positif mencapai Rp285 miliar, lebih tinggi 17 persen dibandingkan pencapaian Juni 2023 (yoy) yang sebesar Rp243 miliar. Peningkatan ini mencerminkan kinerja yang solid di tengah tantangan ekonomi.

(Fiki Ariyanti)

LAMPUNG, investor.id – PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) telah mengalirkan dana melalui pembiayaan dan sekuritisasi sampai dengan Semester I 2024 sebesar Rp113,59 triliun atau 8,37 kali dibandingkan dengan modal disetor. Aliran dana tersebut menegaskan peran strategis Perseroan sebagai penyedia likuiditas bagi lembaga penyalur pembiayaan perumahan sehingga proses penyaluran pembiayaan kepada masyarakat berjalan optimal. Langkah ini diharapkan dapat mengakselerasi pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

“Kami melihat kondisi pasar primer perumahan masih menghadapi tantangan, akan tetapi dengan kondisi pertumbuhan ekonomi yang masih terjaga peluang untuk pasar perumahan pada umumnya masih terbuka.” jelas Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan SMF, Heliantopo, saat paparan di Kabupaten Pesawaran, Lampung, Minggu (29/9/2024).

Sejalan dengan tujuan SMF untuk pengentasan backlog perumahan, sebagai fiscal tools Pemerintah, sejak 2018 sampai dengan Juni 2024 SMF telah menyalurkan porsi 25% KPR FLPP sebesar Rp24,07 triliun yang setara dengan 654.430 unit rumah. Dibandingkan kinerja semester 1 2023, kinerja porsi 25% FLPP SMF meningkat 9,67% YOY.

“Angka ini menunjukkan bahwa SMF telah menyalurkan dana dengan multiplier 2,58 kali dari Penyertaan Modal Negara yang diterima khusus untuk FLPP yaitu sebesar Rp9,33 triliun. Ini merupakan upaya perseroan dalam berkontribusi terhadap pengurangan beban fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta mendorong akses masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah layak huni yang terjangkau,” tutur Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo.

Penerbitan Obligasi

Ananta memaparkan, perseroan mengoptimalkan ketersediaan dana melalui penerbitan obligasi untuk mendukung target penyaluran pembiayaan perumahan, memastikan pendanaan yang lebih efisien dengan bunga kompetitif, dan memperkuat sektor perumahan di Indonesia.

“Hingga Semester I 2024, SMF telah menerbitkan obligasi sebanyak enam kali dengan total nilai Rp7,68 triliun, termasuk social bonds sebesar Rp3,5 triliun untuk pendanaan KPR FLPP,” ungkap Ananta.

Dengan demikian, dari awal penerbitan surat utang tahun 2009 sampai dengan bulan Juni 2024 telah dilakukan 63 kali penerbitan dengan jumlah Rp64,95 triliun. Rinciannya, terdiri dari 50 kali penerbitan obligasi/sukuk (penawaran umum) sebesar Rp60,16 triliun, 12 kali Medium Term Notes (Penawaran terbatas) sebesar Rp4,67 triliun (termasuk di dalamnya penerbitan Sukuk Mudharabah SMF I melalui penawaran terbatas), dan satu kali penerbitan Surat Berharga Komersial sebesar Rp120 miliar.

“Ke depan, SMF berencana untuk menerbitkan surat utang atau sukuk tambahan, baik konvensional maupun berbasis sosial, dengan memperhatikan kondisi pasar dan suku bunga,” tambah Ananta.

Melalui program Tanggung Jawab Sosial, perseroan turut mendukung pengentasan backlog kelayakan hunian di Indonesia, melalui program Peningkatan Kualitas Rumah di Daerah Kumuh senilai Rp36,4 miliar untuk 521 rumah di 24 wilayah di Indonesia yang tersebar di wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara.

Selain kontribusi signifikan terhadap pembiayaan dan pembangunan sektor perumahan, SMF juga mencatatkan pertumbuhan kinerja keuangan yang positif. Pada Semester I Tahun 2024, SMF mencatatkan pertumbuhan aset menjadi Rp51,82 triliun, meningkat 13% dari Rp45,70 triliun pada akhir 2023. Laba bersih juga mencatatkan pertumbuhan positif, mencapai Rp285 miliar, lebih tinggi 17% dibandingkan pencapaian Juni 2023 (year on year) yang sebesar Rp243 miliar.

“Peningkatan ini mencerminkan kinerja yang solid di tengah tantangan ekonomi,” ujar Ananta.

SMF sebagai Sekretariat Ekosistem Perumahan secara aktif melakukan kajian dan memberikan masukan kebijakan untuk meningkatkan pembiayaan perumahan, salah satunya melalui penyusunan policy paper yang merupakan hasil kolaborasi SMF Research Institute bersama Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Kemenko Perekonomian.

Policy Paper tersebut menghasilkan rekomendasi beberapa intervensi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan sektor perumahan, di antaranya seperti program perumahan yang tersegmentasi, pembiayaan bagi pekerja informal, assetrecycling, serta peningkatan peran pemerintah daerah.

SMF juga turut mendukung Indonesia Green Affordable Housing Program (IGAHP) untuk penyediaan pembiayaan perumahan hijau dan terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). SMF telah menyalurkan Dana Hibah dari Build Change sebesar 50.000 USD untuk pilot project IGAHP bersama BPR Nusamba Cepiring di Kendal, Jawa Tengah dan BPRS Patriot Bekasi, Jawa Barat.

Hingga akhir 2024, SMF akan berfokus pada pencapaian target bisnis sebagai liquidity provider bagi lembaga keuangan agar penyaluran pembiayaan perumahan dapat terus bertumbuh serta mendukung program pemerintah dalam KPR FLPP sebagai salah satu upaya untuk pengentasan backlog perumahan. Optimalisasi peran SMF dalam sekretariat ekosistem pembiayaan perumahan juga akan terus dilakukan melalui kajian-kajian komprehensif yang dilakukan melalui SMF Research Institute serta monitoring implementasi pilot project dan memperluas potensi kerja sama pendanaan untuk IGAHP.

Editor: Mardiana Makmun (mardiana.makmun@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News