Jakarta -

Transisi energi di sektor transportasi dari internal combustion engine ke battery electric vehicles menjadi sebuah keniscayaan. Namun pakar dan akademisi mewanti-wanti supaya peralihan transisi energi ini jangan sampai menimbulkan masalah pengangguran.

Seperti diketahui, banyak suku cadang untuk kendaraan bensin yang tidak digunakan pada kendaraan listrik khususnya battery electric vehicle (BEV). Transisi energi dari ICE ke BEV menjadi hal yang menantang.

"Industri otomotif sudah cukup terbangun dengan mobil konvensional atau kita sebut internal combustion engine, bagaimana kita bisa transisi mobil listrik secara industri, ekonomi, dan dampaknya pada pengurangan gas rumah kaca, itu suatu tantangan besar," kata Dr. Alloysius Joko Purwanto, Energy Economist dari Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) di Jakarta Selatan, dalam perbincangan dengan detikOto belum lama ini.

Alternatif teknologi lain seperti bioetanol, biofuel, dan hidrogen sedang diteliti untuk memperkuat transisi energi, namun tantangan terkait biaya, teknologi, dan ketersediaan bahan baku masih menjadi kendala.

"Sekali lagi kalau kita berhasil menangkap peluang, kita perlu kebijakan yang bisa diarahkan menangkap peluang. Dari sisi otomotif, kendaraan listrik itu industri akan memerlukan lebih sedikit tenaga pekerja dibandingkan sektor otomotif ICE," tambahnya lagi.

"Jadi yang ICE ini lebih padat karya dibandingkan EV," sambungnya lagi.

"Jadi mungkin secara industri vertikal dan lebih simple, jadi akan ada banyak surplus human resources yang kita miliki di masa mendatang. Itu saya pikir pemerintah harus menangkap kelebihan tenaga kerja itu istilahnya dialirkan ke sektor lain yang produktif," jelasnya lagi.

Dia berharap pemerintah bisa mendorong penggunaan alternatif lain.

"Ini harus diidentifikasikan pemerintah. Maksudnya pertanian, atau sektor industri lainnya, jasa dan lain-lain. Itu dipetakan dan didukung oleh pendidikan, pendidikan kita harus mengarah ke sana, tidak bisa kita melepaskan ke mekanisme pasar saja, percaya saya akan banyak pengangguran," tambahnya lagi.

Prof. Dr. Ir. Deendarlianto, S.T., M. Eng lebih lanjut mengungkapkan saat mendorong penggunaan energi terbarukan harus membangun industri dalam negeri.

"Ketika pengurangan emisi Co2 mendorong energi terbarukan ya. Tapi jangan sampai ketika mendorong energi terbarukan. Impor malah menjadi-jadi," ujar Deen.

Green jobs merujuk pada pekerjaan yang mendukung dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, pelestarian lingkungan, dan pengurangan dampak negatif terhadap ekosistem.

Pekerjaan ini bertujuan untuk meminimalkan jejak karbon, mengurangi polusi, dan mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Green jobs melibatkan bidang-bidang seperti energi terbarukan, efisiensi energi, manajemen limbah, transportasi berkelanjutan, dan pertanian berkelanjutan.

"Bisa saja ketika bicara biodiesel, dimulai dari resources, kemudian juga cleaning, kemudian pressing, sampai kepada menghasilkan sumber daya energinya, standarisasi, testing kalau kita bisa membuat pohon industrinya. Banyak sekali bisa dibangun," tambahnya lagi.

"Green job, green economy bisa bangun," sambung dia.

"Kita bisa mendomestikan rantai pasok dari segala hal energi bersih tadi. Kita beruntung punya nikel yang banyak tapi jangan lupa juga. Kendaraan listrik, semi konduktor, sudah diambil duluan sama Malaysia, Vietnam dan Singapura. Hati-hati," jelasnya lagi.

(riar/din)

Jakarta -

PT Pertamina (Persero) terus memperluas penggunaan energi bersih berbasis pedesaan melalui Program Desa Energi Berdikari (DEB). Hingga Oktober 2024, Pertamina telah mengoperasikan 102 Desa Energi Berdikari di seluruh Indonesia.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan hingga Oktober 2024, Pertamina telah menambah DEB di 17 desa yang tersebar di berbagai wilayah, seperti Tasikmalaya (Jawa Barat), Banten, Kamojang, Subang, Indramayu (Jawa Barat), Bali, Jambi, Ulubelu (Lampung), Boyolali (Jawa Tengah) dan Lumut Balai (Sumatera Selatan).

"DEB yang dikembangkan Pertamina menggunakan energi bersih yang bersumber dari tenaga surya, mikrohidro, dan biogas yang memang potensinya besar sehingga bisa memberikan manfaat secara berkelanjutan," ujar Fadjar dalam keterangan tertulis, Kamis (31/10/2024).

Fadjar menambahkan dalam menjalankan program DEB, Pertamina tidak hanya melakukan pemasangan infrastruktur energi bersih, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana mengelola energi bersih agar memberikan manfaat optimal bagi pengembangan ekonomi. Melalui edukasi ini, Pertamina berharap masyarakat bisa mandiri mengelola energinya sendiri.

"Inilah model pemberdayaan Pertamina, membangun swasembada energi berbasis desa dengan masyarakat sebagai tulang punggungnya," imbuh Fadjar.

Fadjar menuturkan Pertamina akan terus memperluas penggunaan energi bersih berbasis desa. Pada tahun 2024, Pertamina menargetkan bisa menambah DEB di 79 wilayah. Saat ini, sebagian sudah dilakukan survei dan sebagian lagi sedang proses instalasi.

Selain mendukung swasembada energi, Program DEB juga berperan penting dalam mengurangi emisi, sejalan dengan target pemerintah mencapai NZE pada tahun 2060. Setiap tahun, Program DEB Pertamina berhasil menurunkan karbon emisi sebesar 729.127 ton Co2eq.

"Semakin luas penggunaan energi bersih, maka akan semakin besar pengurangan emisi karbon sehingga bisa mempercepat target pemerintah dalam NZE," tandas Fadjar.

Program DEB juga turut memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat sekitar. Salah satunya adalah pembangkit listrik tenaga surya sistem off-grid di Ulubelu, Lampung yang telah berhasil dibangun dan beroperasi untuk menyalakan mesin pemanggang kopi.

Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi produksi, tetapi juga mengurangi biaya operasional dalam produksi kopi Robusta. Keberhasilan ini menunjukkan potensi besar DEB dalam mendukung kegiatan ekonomi lokal sekaligus mendorong penggunaan energi terbarukan.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs) poin 7 Energi bersih dan terjangkau, poin 8 Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, dan poin 13 Penanganan perubahan iklim. Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

(akn/ega)

Jakarta - PT Pertamina (Persero) terus mendukung target Net Zero Emission. Upaya ini salah satunya dilakukan melalui program injeksi C02 dengan teknologi CO2-EOR sebagai bagian dari Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS).

Implementasi teknologi CCUS diharapkan dapat mendukung pencapaian target tersebut dengan secara efektif menyimpan CO2 dan mengurangi polusi atmosfer. Pada saat yang sama, injeksi CO2 dalam metode Enhanced Oil Recovery (EOR) akan meningkatkan laju ekstraksi minyak yang berkontribusi pada peningkatan produksi migas Pertamina.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan Indonesia memiliki potensi besar dalam penerapan teknologi CCUS dan EOR untuk mengurangi emisi dan menjaga keamanan energi. Proyek CCUS di Lapangan Sukowati Bojonegoro Jawa Timur ini menjadi contoh sekaligus akselerasi pengembangan teknologi di lapangan-lapangan Migas lain di Indonesia.

"Keberhasilan proyek ini diharapkan dapat menjadi model bagi inisiatif serupa di masa depan, dan dapat menciptakan efek multiplier yang positif, dan mendukung pertumbuhan ekonomi," ujar Nicke dalam keterangan tertulis, Senin (14/10/2024).

Nicke menambahkan, proyek ini juga menciptakan peluang investasi. Dengan secara paralel melakukan upaya peningkatan produksi dan juga secara potensial menyimpan CO2 yang besar, Indonesia dapat menarik investasi dalam proyek-proyek CCUS, terutama dari negara-negara maju, seperti dalam hal ini Jepang.

"Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kapasitas penyimpanan CO2 tetapi juga mendorong inovasi dalam industri terkait," terang Nicke.

Sementara itu Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso mengatakan kerja sama dengan JOGMEC dan JAPEX merupakan komitmen perusahaan dalam mempercepat penerapan teknologi CCUS di lapangan migas Pertamina.

"Kerja sama strategis dengan Jepang telah berhasil dilakukan di Lapangan Jatibarang Indramayu dan sekarang dilanjutkan di Lapangan Sukowati, Bojonegoro Jawa Timur. Kerja sama ini merupakan komitmen Pertamina dalam dekarbonisasi sekaligus meningkatkan produksi migas nasional," jelas Fadjar.

Injeksi C02 menggunakan teknologi peralatan yang didesain khusus secara tepat guna untuk melakukan injeksi CO2 dengan volume 100 ton per hari selama 25 hari. Injeksi C02 dilakukan di SKW-26 dengan fase liquid atau gas pada tekanan sumur sebesar 1000 - 1500 psi.

Fadjar menambahkan, injeksi C02 inter-well injection merupakan uji coba tahap kedua setelah injeksi tahap pertama yang dilakukan dengan metode huff and puff di Lapangan Sukowati pada akhir tahun 2023.

"Setelah dilakukan injeksi tahap kedua, Pertamina akan melakukan evaluasi terhadap peningkatan produksi migas untuk nantinya dilakukan penerapan penuh teknologi CCUS dengan CO2-EOR di Lapangan Sukowati serta dilanjutkan di lapangan migas lainnya," imbuhnya.

Selain di Sukowati Jawa Timur, lanjut Fadjar, Pertamina bersama mitra saat ini tengah menerapkan implementasi teknologi CCS/CCUS di berbagai lapangan migas seperti di Sumatera Tengah, Sumatera Selatan, Asri Basin, Jatibarang, Gundih, Kalimantan Timur dan Sulawesi Tengah.

Sebagai informasi, kegiatan Injeksi C02 dilaksanakan langsung oleh Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati bersama Deputy Director General CCS Project Department, JOGMEC Hiroshi Okabe, General Manager Asia Carbon Neutral Business Department, JAPEX Kyoko Okamoto, Japan Embassy Yuichiro.

Hadir juga Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Kementerian ESDM Noor Arifin Muhammad, perwakilan SKK Migas, PJ Bupati Bojonegoro, Adriyanto, Direktur Strategi Portofolio dan Pengembangan Usaha Pertamina Salyadi Saputra, Direktur Utama Pertamina Hulu Energi (PHE) Chalid Said Salim, Direktur Pengembangan & Produksi PHE Awang Lazuardi, Direktur Utama PDSI Avep Disasmita dan Direktur Operasi Elnusa, Endro Hartanto.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social and Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

(anl/ega)

PT Pertamina (Persero) menggelar Pertamina Eco Youth Fest 2024 di Hutan Kota Gelora Bung Karno, Jakarta pada Sabtu (21/9). Kegiatan yang terbuka untuk masyarakat umum ini merupakan ajakan kepada generasi muda untuk peduli lingkungan melalui edukasi pengurangan emisi dan praktik gaya hidup berkelanjutan.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso menyampaikan bahwa Pertamina Eco Youth Fest 2024 dirancang sebagai perpaduan unik antara hiburan, edukasi dan aksi peduli lingkungan dengan menyasar generasi muda.

"Pertamina ingin mengajak generasi muda terutama Gen Z untuk peduli terhadap lingkungan sejak dini demi masa depan Indonesia yang lebih hijau. Acara ini dikemas dengan berbagai program yang unik dan atraktif sehingga bisa mendorong generasi muda praktik langsung gaya hidup berkelanjutan sebagai upaya pengurangan emisi," ujar Fadjar.

Pada ajang ini, dihadirkan Gita Wirjawan dan tim Podkes Agak Laen yang memandu Live Podcast bertema isu-isu hangat terkait pengurangan emisi, pengembangan energi terbarukan dan energi hijau Pertamina.

Diskusi interaktif ini diharapkan dapat mendorong gerakan ramah lingkungan dan sadar energi dari generasi muda. Sehingga, para Gen Z dapat mengambil langkah pertama bersama menuju masa depan yang lebih berkelanjutan bersama-sama.

Selain itu, Pertamina juga mengadakan berbagai Eco Workshop, di mana masyarakat dapat langsung mempraktikan berbagai upaya keberlanjutan.

Kemudian, pengunjung akan dapat menikmati hiburan musik dari Rizky Febian, Okaay, Idgitaf, Fabio Asher, dan Club Dangdut Racun.

"Kami mengajak teman-teman yang hadir dapat membawa tumblernya sendiri, untuk membeli jus dan kopi, atau membawa kotak makannya untuk beragam makanan dan camilan yang ada di acara ini," papar Fadjar.

Indonesia akan menyerahkan dokumen berupa komitmen menurunkan emisi gas rumah kaca melalui Second Nationally Determined Contributions (NDC) pada September tahun ini. Pemerintah seolah ingin terlihat ambis di mata internasional dengan terus memperbarui dan menaikkan target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).

Nyatanya, jauh panggang dari api. Komitmen pemerintah Indonesia bertolak belakang dengan kenyataan. Paling gamblang dapat terlihat dari eksploitasi kehutanan dan lahan Indonesia yang masih terjadi. Padahal, produksi gas rumah kaca Indonesia dari sektor ini masih jadi salah satu yang terbesar.

NDC merupakan komitmen yang disusun oleh negara yang meratifikasi persetujuan Paris, untuk berkontribusi pada penurunan emisi gas rumah kaca. Dokumen itu diserahkan kepada Sekretariat Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC). Indonesia menyampaikan dokumen NDC pada 2016 dengan target penurunan emisi gas rumah kaca 29% dengan upaya sendiri dan sampai dengan 41% dengan bantuan internasional pada 2030.

Pada 2021, Indonesia memperbarui komitmen iklim melalui dokumen Updated NDC. Target untuk mengurangi emisi masih tetap 29% dengan upaya sendiri hingga 41% dengan dukungan internasional.

Namun, target pengurangan emisi di sektor energi dan kehutanan dan penggunaan lahan sedikit meningkat, khususnya dalam skenario jika ada dukungan internasional. Updated NDC juga memuat target adaptasi perubahan iklim yang berfokus pada ketahanan ekonomi, sosial-penghidupan, serta ekosistem dan lanskap.

Dokumen NDC tersebut terus dimutakhirkan dan ditingkatkan target penurunan emisinya. Pada 2022, Indonesia meningkatkan ambisi pengurangan emisinya melalui dokumen Enhanced NDC (ENDC). Target pengurangan emisi naik menjadi 31,89% dengan upaya sendiri hingga 43,2% dengan dukungan internasional.

Masih tingginya konversi lahan di Indonesia ini berbanding terbalik dengan komitmen yang tertuang dalam NDC. Dalam dokumen ENDC, Indonesia menjanjikan pencegahan laju deforestasi dan degradasi hutan; rehabilitasi hutan dan lahan, termasuk pembangunan hutan tanaman seluas 12 juta hektare; pengelolaan hutan berkelanjutan termasuk lewat perhutanan sosial; dan restorasi gambut dan perbaikan tata air gambut seluas 2 juta hektare.

Komitmen Indonesia dalam pemanfaatan hutan dan lahan (Forestry and Other Land Use /FOLU) mempunyai banyak kelemahan. Target rehabilitasi masih didominasi pembangunan hutan tanaman dibandingkan penanaman kembali hutan alam.

Saat ini hutan tanaman masih didominasi korporasi. Komitmen itu juga membuka ruang hilangnya hutan seluas 175-359 ribu hektare per tahun hingga 2030. Dalam sepuluh tahun berarti 3,5 juta hektare hutan bisa tumpas.

Komitmen Indonesia juga tidak sinkron dengan FOLU Net Sink 2030. Ini adalah komitmen Indonesia mencapai tingkat emisi GRK sebesar -140 juta ton CO2e pada 2030. Bahwa pada 2030 sektor lahan dan hutan akan menyerap lebih banyak emisi karbon dibandingkan yang dikeluarkan. Sementara untuk mencapai target FOLU Net Sink 2030 itu, tidak ada lagi ruang buat deforestasi.

Bermasalah di sektor FOLU, ENDC juga berantakan di sektor energi. Tidak ada target keluar dari jebakan energi batubara (phase out), yang menjadi salah satu sumber polutan bumi. Tidak ada satu kata pun yang menyebut target pensiun dini PLTU Batubara di ENDC tersebut. Tak heran jika Climate Change Tracker NDC Indonesia di sektor energi mendapat ponten critically insufficient, alias sangat-sangat tidak cukup.

Rasanya beberapa aksi mitigasi Indonesia dalam sektor energi hanya dalam bentuk peningkatan porsi biofuel, campuran biomassa dalam PLTU Batubara, dan penggunaan kendaraan listrik. Target Biofuel di NDC 2030 misalnya, mencapai 18 juta kiloliter. Ini disebut dapat mengurangi konsumsi energi fosil, yang digantikan oleh energi nabati.

Tapi yang mengkhawatirkan, bio dalam biofuel itu berasal dari kelapa sawit. Kita tahu, peningkatan penggunaan biofuel di Indonesia tujuannya bukan untuk mengurangi porsi konsumsi minyak fosil, tapi untuk menyediakan pasar baru bagi kelapa sawit yang sudah kelebihan pasokan di pasar dunia.

Artinya jika target porsi minyak nabati dari sawit itu naik terus dalam biofuel, maka mesti ada lahan tambahan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Hutan semakin berpotensi untuk dibabat lagi.

Sebelumnya, analisis deforestasi yang dilakukan Madani berdasarkan data Auriga Nusantara dan Global Forest Watch pada 2023 menyimpulkan, bahwa lebih dari 50% deforestasi atau hilangnya hutan alam di Indonesia itu terjadi di wilayah izin atau konsesi. Jika digabung dengan lahan sekitar konsesi di radius 2 kilometer, maka 70% deforestasi terjadi di lahan konsesi dan sekitarnya.

Dorongan untuk meningkatkan penggunaan kendaraan listrik juga tak kalah problematik. Kendaraan listrik berbasis baterai ini membutuhkan bahan baku berupa nikel. Kebutuhan nikel untuk baterai mendorong semakin banyaknya pembukaan dan pengolahan tambang nikel di berbagai daerah, utamanya di Sulawesi Tengah dan Tenggara serta Maluku Utara.

Tanpa ada kebijakan pengutamaan daur ulang dalam produksi baterai, maka hutan alam dan lahan akan semakin habis untuk memenuhi kebutuhan ini. Benar bahwa nikel masuk kategori material mentah kritis. Tapi pemanfaatannya tidak harus selalu merambah hutan alam. Apalagi menerabas wilayah adat.

Berdasarkan analisis Madani Berkelanjutan, ada 9,8 juta hektare hutan yang masih untapped, alias berada di luar izin dan konsesi, belum masuk skema perlindungan dan alokasi kelola masyarakat pada 2022. Dari total itu, 15,28% atau setara 1,5 juta hektare merupakan hutan alam primer.

Sebanyak 67,77% atau setara 6,7 juta hektare hutan alam untapped berada di dalam kawasan hutan. Hanya 3,29% atau setara 325 ribu hektare hutan alam untapped masuk dalam Fungsi Ekosistem Gambut (FEG). Tanpa perlindungan, hutan ini bisa lenyap.

Juga masih ada target 6,4 juta hektare lahan yang belum dijadikan perhutanan sosial. Sebelumnya pemerintah menargetkan penetapan status perhutanan sosial dapat mencapai 12,7 juta hektare, yang tersebar di ekosistem hutan pesisir, lahan gambut dan hutan darat. Namun hingga September 2023, baru 6,3 juta hektare yang sudah mendapat status sebagai perhutanan sosial.

Pekerjaan rumah pemerintah juga masih berderet jika menilik status hutan adat. Memang hingga tahun 2023 pemerintah sudah mengakui 244.195 hektare lahan sebagai hutan adat. Hutan ini, sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi, tidak boleh diubah statusnya, baik itu untuk konsesi perorangan, badan hukum, bahkan tanah negara sekalipun.

Namun jika membandingkan dengan data Badan Registrasi Wilayah Adat—inisiatif masyarakat sipil untuk mengadvokasi hutan adat di Indonesia—pengakuan pemerintah terhadap hutan adat itu terbilang seujung kuku. Sebab menurut catatan badan tersebut, semestinya ada 11 juta hektare hutan yang berpotensi menjadi hutan adat.

Makanya, dengan melihat kondisi eksploitasi kehutanan dan lahan yang masih tinggi ini, dan masih rendahnya upaya penyelamatan hutan, pemerintah mesti mengingat lagi apa itu FOLU Net Sink 2030. Komitmen ini adalah wasiat Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.

FOLU Net Sink 2030 adalah komitmen tingkat serapan emisi sudah lebih tinggi dari tingkat emisi pada tahun 2030. Target itu dicapai melalui aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor kehutanan dan lahan. Tanpa perhatian serius pada percepatan perhutanan sosial, penetapan hutan adat, hingga perlindungan terhadap hutan alam, mustahil rasanya FOLU NET SINK 2030 tercapai. Itu artinya NDC Indonesia tidak akan pernah berhasil.

Banyaknya celah dalam pernyataan komitmen itu bisa jadi karena kurangnya keterlibatan publik. Deforestasi dan alih fungsi lahan secara brutal adalah juga pendorong terjadinya bencana. Kelompok-kelompok rentan akan yang paling menerima dampaknya. Selain gagal untuk mengurangi emisi, jalan Indonesia menuju gagal beradaptasi menjadi semakin terang.

Untuk itu, dalam penyusunan Second NDC, pemerintah perlu membuka pintu seluas-luasnya masukan publik dan melibatkan secara bermakna kelompok yang paling terdampak perubahan iklim seperti masyarakat adat dan lokal, perempuan, anak-anak dan lansia, penyandang disabilitas, petani kecil dan nelayan tradisional, buruh, dan kelompok rentan lainnya. Melalui partisipasi bermakna masyarakat sipil, termasuk kelompok rentan, Second NDC akan menjadi lebih kredibel dan legitimate, baik di mata publik maupun di mata dunia internasional.

Jakarta: Utusan Khusus untuk Perubahan Iklim Tiongkok, Liu Zhenmin, menilai tingkat polusi udara di Indonesia, terutama di Jakarta, belum membaik. Menurutnya, setelah tujuh tahun lalu, Liu merasa polusi udara di Jakarta tak ada perubahan alias tetap buruk.

Liu pun menyarankan Indonesia segera 'tobat' agar masalah polusi udara ini dapat segera teratasi dengan baik.

“Saya rasa, setelah tujuh tahun, bagi saya, setelah kembali dari Jakarta, saya menemukan bahwa polusi udara di Jakarta sama seperti tujuh tahun lalu,” kata Liu dalam diskusi di Indonesia Net Zero Summit (INZS) 2024 di Jakarta, Sabtu, 24 Agustus 2024.

Menurutnya, perlu segera adanya perubahan. Salah satunya dengan menggalakkan penggunaan kendaraan listrik untuk mengurangi emisi karbon.

“Saya rasa pemerintah Indonesia, pemerintah daerah, sebaiknya menggunakan kesempatan ini untuk transisi apa pun. Gunakan lebih banyak mobil listrik ramah lingkungan, dorong orang untuk menggunakan lebih banyak sepeda motor listrik,” terangnya.

Belajar dari pengalaman Tiongkok, kata Liu, dalam waktu beberapa bulan hingga setahun, kualitas udara akan berubah.

“Itu akan baik untuk kota-kota, menurut saya. Jadi, gabungkan pengendalian polusi dengan pengurangan emisi di kota-kota,” ucap Liu.

Kolaborasi Indonesia-Tiongkok

Namun, kata dia, hal tersebut hanya dapat terwujud jika ada dukungan dari masyarakat, khususnya kaum muda. Meskipun agak lama, kata Liu, namun demi kualitas udara yang lebih baik di kota, ia merasa Indonesia akan mencapai banyak hal jika segera memasifkan penggunaan kendaraan listrik.

“Jadi, kita perlu dimobilisasi dengan dukungan masyarakat,” tegasnya.

Ia mengatakan, Tiongkok tahun lalu memiliki kombinasi empat kebijakan udara, seperti mengurangi pengendalian polusi, mengurangi emisi, memperluas cakupan hijau, dan memajukan pertumbuhan.

“Tiongkok dan Indonesia memiliki potensi besar untuk berkolaborasi dalam beberapa dekade mendatang, tetapi kita adalah tetangga dekat. Kita memiliki situasi yang sama untuk transisi energi,” ucap Liu.

Menurutnya, dengan berkolaborasi dalam memperluas kapasitas energi terbarukan, dapat memperluas kerja sama kedua negara dalam pembuatan banyak produk energi terbarukan.

“Jadi saya yakin jika kita memulai kerja sama ini, sudah ada beberapa kerja sama proyek yang bagus. Saya rasa Tiongkok benar-benar dapat berbagi banyak hal dengan Indonesia dan membantu Indonesia memulai proses transisi energi terbarukan,” imbuhnya.

Iklim Jahat

Liu mengagumi keputusan pemerintah Indonesia untuk target nol bersih ini sekitar tahun 2050. Meski demikian, ia menyarankan dan mengusulkan agar Indonesia benar-benar ingin memulai suatu proses, rencana nasional untuk mencapai target nol bersih ini.

“Bagi Tiongkok, kita akan mencapai puncak karbon sebelum tahun 2030. Saya rasa sebagai negara berkembang, pendekatan dua langkah ini mungkin lebih penting. Namun untuk meyakinkan pemerintah dan perusahaan kita bahwa kita harus mencapai puncak karbon terlebih dahulu, maka kita harus memulai proses netralitas karbon,” tegasnya.

“Saya pikir secara bertahap, kita harus mengurangi komponen batu bara dalam energi menjadi persentase yang sangat kecil,” pungkas Liu.

Konferensi perubahan iklim terbesar di Asia, Indonesia Net Zero Summit (INZS) digelar hari ini, Sabtu, 24 Agustus 2024. Dengan tema ‘S.O.S Neraka Bocor: Climate Avengers Assemble!’ konferensi garapan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) ini mengajak anak muda Indonesia melawan musuh bersama, yaitu “Ik-Lim Ja’Hat.”

Baca juga: Wamenlu RI Sebut Perubahan Iklim Ancaman Nyata, Bukan Seperti Cerita di Film

(WIL)

IDXChannel - Asia Zero Emission Community (AZEC) Advocacy Group Roundtable diharapkan mampu menghadirkan solusi keberlanjutan lingkungan melalui pengurangan emisi di negara-negara Asia Tenggara (ASEAN). Sehingga, pada akhirnya masyarakat di kawasan bisa punya kehidupan lebih berkelanjutan.

"Jadi, forum ini adalah bagaimana negara-negara Asia untuk bisa saling mendukung satu sama lain dan bekerja sama. Ada upaya-upaya kami agar mencapai pro sustainability. Kami justru mengupayakan inklusivitas," ujar Ketua Umum Kadin Indonesia sekaligus Ketua ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) Indonesia Arsjad Rasjid saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (20/8/2024).

Dalam forum ini pula, kata Arsjad, antarnegara tidak hanya mengupayakan kepentingan nasional. Namun, diharapkan juga bisa mendukung pembangunan ekonomi regional yang lebih inklusif.

"Di sini, untuk project-project kami, kami upayakan sebanyak mungkin proyek yang sudah ada, dijalankan dengan baik. Prinsipnya adalah inklusivitas di mana Asia mengupayakan project-project yang kini sedang berlangsung bisa diselesaikan dengan baik," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, President Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) Tatsuya Watanabe menuturkan, kawasan Asia memiliki karakteristik tersendiri yakni pertumbuhan ekonominya sangat pesat.

Oleh karenanya, kata dia, negara-negara Asia memiliki satu tujuan yaitu pertumbuhan ekonomi yang optimal melalui nol emisi karbon dengan memperhatikan kebutuhan masing-masing negara.

"Satu hal yang kami bahas secara meluas adalah bagaimana teknologi bisa dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kita ke depan, sementara masih juga memperhatikan upaya untuk go green atau transisi ekonomi berkelanjutan," ujar dia.

Dia mengungkapkan, sejumlah opsi teknologi yang bisa digunakan seperti bahan bakar energi baru terbarukan, teknologi hidrogen, ammonia, biofuel, panas bumi, dan lainnya.

"Itu semua untuk menjadi solusi kita ke depannya," ujarnya.

Sehingga, jelas Tatsuya, dua prinsip dalam forum ini bisa tercapai yakni tercapainya pertumbuhan ekonomi berbarengan dengan keberlanjutan lingkungan.

"Faktor ini semua bisa ramah terhadap lingkungan. Intinya adalah, negara-negara di Asia punya tujuan bersama dan kami ingin saling mendukung," kata Tatsuya.

Managing Director Keidanren Arihiro Iwamura menambahkan, AZEC berperan sebagai platform untuk memastikan pertumbuhan ekonomi dan netralitas karbon dapat dicapai secara bersamaan oleh industri di seluruh Asia.

Bahkan, pihaknya juga menyampaikan usulan-usulan terkait regulasi yang dipadukan dengan kebijakan pemerintah. Dalam hal ini juga termasuk dasar-dasar pembiayaan sejumlah proyek nol emisi karbon ini.

"Selain itu memang perlu pembentukan regulasi atau aturan-aturan main atau laws. Perlu juga dibentuk antara negara-negara sesama ASEAN dan AZEC ini. Kami akan atur ke pemerintah-pemerintah yang ada di dalam AZEC ini," ujarnya.

(Dhera Arizona)

Jakarta: Pelestarian lingkungan menjadi salah satu komitmen pemerintah, salah satunya dalam pengurangan emisi karbon. Pelaku bisnis diminta ikut berkontribusi penuh terhadap komitmen ini, yakni dengan konsisten menerapkan prinsip keberlanjutan.

"Industri, terutama di sektor petrokimia, harus semakin menerapkan prinsip berkelanjutan dalam operasinya," ujar Head of Corporate Communication Barito Pacific Angelin Sumendap, dikutip dari Antara, Jumat, 9 Agustus 2024.

Dorongan tersebut diungkap Angelin dalam penghargaan Katadata Environment, Socail, and Governance (ESG) Index (KESGI). Pihaknya mendapat skor 67,58 untuk penilaian keseluruhan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola.

Menurut Angelin, skor tersebut menempatkan pihaknya di peringat 1 di antara 17 perusahaan yang masuk nominasi. "Dengan ini, Barito Pacific semakin yakin telah mengambil langkah yang tepat dan akan terus berkomitmen untuk mempercepat inisiatif keberlanjutan,” ujar Angelin.
Dalam KESGI, pihaknya tercatat memproduksi energi terbarukan sebesar 7.075 GWh dan 14.652 ton uap. Selain itu, perusahaan memanfaatkan sampah plastik sebagai komponen campuran aspal. Jalan aspal plastik yang dikembangkan ini selama 2018-2023 mencapai 120,8 km, melampaui target awal yang semula yakni 100 km.

Di bidang sosial, pihaknya berkomitmen melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan secara berkelanjutan. Hal ini dilakukan melalui Yayasan Bakti Barito (Bakti Barito). Lembaga ini menjadi sarana bagi perseroan dan seluruh anak perusahaannya

Penganugerahan dilaksanakan dalam acara Sustainability Action for the Future Economy (SAFE). Forum tersebut merupakan agenda tahunan yang digelar Katadata Indonesia sejak 2020.

SAFE membahas isu dan solusi untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan. Forum ini menyatukan semua pemangku kepentingan untuk mengeksplorasi pengalaman, strategi, dan aksi nyata untuk ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

(ADN)

JAKARTA, investor.id - PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) menegaskan komitmen dalam memerangi perubahan iklim dengan mempercepat upaya dekarbonisasi melalui inisiatif energi dan pengurangan emisi di seluruh grup. Hal mana selaras dengan World Economic Forum's Global Risks Report 2024 yang menempatkan perubahan iklim, khususnya cuaca ekstrem, sebagai risiko material utama dalam skala global pada tahun 2024.

Group CEO Lippo Karawaci (LPKR) John Riady mengatakan, rencana dekarbonisasi didukung oleh audit energi secara berkala, peluncuran inisiatif efisiensi energi dan peningkatan aset secara sistematis. “Ditambah lagi, peluang-peluang baru yang terkait dengan bangunan hijau dan energi terbarukan,” ungkap John dalam keterangan pers, Kamis (1/8/2024).

Pada Kuartal I-2023, John mengatakan, fungsi keberlanjutan grup melibatkan manajemen senior dan tim operasional dari unit-unit bisnis utama dalam menentukan target pengurangan emisi dan peta jalan dekarbonisasi yang spesifik, yang disesuaikan dengan karakteristik unik operasi bisnis dan rencana belanja modal.

Menurut John, salah satu inisiatif yang dilakukan adalah audit energi dan proyek-proyek efisiensi. Dalam hal ini, LPKR melakukan 13 audit energi di beberapa mal, hotel, dan rumah sakit terpilih, untuk memberikan kejelasan sekaligus mendapatkan detail inisiatif pengoptimalan efisiensi energi dan rencana perbaikan yang akan datang.

Tidak hanya itu, lanjut John, Perusahaan juga berhasil mengimplementasikan 22 proyek efisiensi energi, mulai dari penggantian lampu LED, optimalisasi sistem pendinginan, smart cooling, penggunaan peralatan hemat energi, dan lain-lain. “Proyek-proyek spesifik ini diharapkan dapat mencapai penghematan finansial tahunan setidaknya sebesar Rp1,9 miliar, penghematan energi sebesar 875.893 KWH, dan pengurangan emisi sebesar 762 tCO2 (total karbon dioksida),” paparnya.

Lebih lanjut John mengatakan, inisiatif lainnya adalah digitalisasi. Unit-unit bisnis seperti Rumah Sakit Siloam dan Aryaduta Hotel telah menerapkan dasbor otomatis yang memantau konsumsi energi dan air harian dari portofolio aset. Hal ini memungkinkan respon yang cepat terhadap anomali dalam pola konsumsi serta memungkinkan untuk merumuskan rencana yang efektif untuk mengurangi konsumsi.

“Dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti ukuran aset, usia sistem energi yang ada terpasang, jenis sistem HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning) yang digunakan, serta berbagai metrik operasional lainnya,” ucapnya.

Tak terkecuali inisiatif untuk menurunkan emisi langsung/elektrifikasi. Hingga tahun 2023, perusahaan telah memasang total 31 stasiun pengisian daya kendaraan listrik di seluruh aset. Tambahan ini termasuk dengan penambahan 20 stasiun pengisian kendaraan listrik pada tahun 2022 yang dipasang sepanjang 2023.

Di samping itu, Lippo Malls dan Hyundai Motors Indonesia telah menandatangani perjanjian untuk memperluas jaringan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik di hampir sekitar ke-52 mal yang berada dalam naungan Lippo Malls di berbagai kota di Indonesia. Perusahaan juga telah menandatangani nota kesepahaman dengan PT Exelly Elektrik Indonesia (Voltron untuk menyediakan layanan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di beberapa properti yang dikembangkan/dikelola oleh grup.

Sementara itu, lewat kerjasama dengan Beam Mobility, Lippo Cikarang meluncurkan 500 layanan sepeda listrik di lebih dari 60 tempat parkir di sekitar kawasan Lippo Cikarang Cosmopolis. Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan penggunaan moda transportasi yang ramah lingkungan di dalam kawasan untuk jarak dekat. Lippo Cikarang secara rutin menyelenggarakan Car Free Day (CFD) di kawasan pusat bisnis untuk mengurangi emisi kendaraan dan mendorong gaya hidup sehat.

Perusahaan juga telah menanam lebih dari 160 ribu pohon di Lippo Village, Lippo Cikarang, dan Tanjung Bunga, untuk meningkatkan keindahan alam di dalam kawasan, mengurangi dampak panasnya perkotaan, dan meningkatkan kualitas udara serta meningkatkan keindahan alam di dalam kawasan. Pohon-pohon ini juga membantu memerangi perubahan iklim karena berfungsi sebagai penyerap karbon untuk mengimbangi emisi.

Editor: Indah Handayani (indah.handayani26@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Pemerintah Indonesia menargetkan pengurangan emisi karbon melalui beragam cara. Salah satu opsi yang diyakini berpengaruh, yakni dengan memperkuat ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

"Dengan menyediakan solusi pembiayaan yang inovatif dan dapat diakses, kami mendukung akselerasi pertumbuhan industri ini serta berkontribusi langsung pada target zero emission Indonesia," kata General Manager Gotion Indonesia, Zhen Hailu, dikutip dari Media Indonesia, Minggu, 28 Juli 2024.

Hal tersebut diungkap Zhen saat menginisiasi kerja sama dengan Industrial and Commercial Bank of China (ICBC). Menurut Zhen, kolaborasi strategis pihaknya sebagai produsen baterai, merupakan langkah penting mendukung program pemerintah Indonesia.
"Kemitraan strategis antara Gotion Indonesia dan ICBC Bank merupakan langkah penting dalam memperkuat ekosistem kendaraan listrik di Indonesia," ujar Zhen.

Pihaknya berkomitmen menghadirkan teknologi baterai terdepan. Teknologi itu, kata Zhen, tidak hanya mendukung mobilitas berkelanjutan.

"Tetapi juga membantu mencapai visi Indonesia untuk masa depan yang lebih hijau dan bebas dari emisi," ujar Zhen.

Kerja Sama diinisiasi di Hotel J.W Marriott Jakarta, dengan melibatkan sekitar 120 peserta dari merek sepeda motor listrik. Termasuk, mengundan instansi pemerintah, dan pakar keuangan.

Menurut Zhen, kerja sama ini sejalan dengan target pemerintah Indonesia. Khususnya, untuk mengurangi emisi karbon dan ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Zhen mengatakan fokus utama kolaborasi Gotion dan ICBC yakni menawarkan solusi pembiayaan. Hal tersebut diyakini dapat mendukung pertumbuhan merek/brand sepeda motor listrik.

ICBC, kata Zhen, akan memperkenalkan produk keuangan inovatif yang dirancang untuk mengurangi beban finansial. Termasuk, memungkinkan perusahaan untuk bisa lebih fokus pada pengembangan produk dan ekspansi pasar.

"Kemitraan ini menegaskan komitmen Gotion Indonesia dan ICBC Bank untuk mempromosikan solusi energi hijau dan teknologi berkelanjutan," kata Zhen.

(ADN)

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- PT PLN Energi Primer Indonesia (EPI) melaksanakan kegiatan pengembangan Desa Berdaya Energi di Kecamatan Poncong, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Lebih tepatnya di dua kelurahan, yakni Kelurahan Gombang dan Kelurahan Karang Asem.

Sekretaris Perusahaan PLN EPI Mamit Setiawan menjelaskan Desa Berdaya Energi merupakan program penghijauan yang berbasis keterlibatan masyarakat dalam rangka menurunkan emisi karbon. Terutama di sisi hulu rantai pasok biomassa menuju pencapaian target NetZeroEmission (NZE) tahun 2060.

"Kita baru di kelurahan Karangasem dan Gombang karena ini memang pilot project," kata Mamit di Gunung Kidul, Yogyakarta, Kamis (26/7/2024).

Ia menerangkan, di dua kelurahan ini ada penghijauan alam dalam bentuk penanaman pohon multi fungsi. Di mana daunnya, dapat digunakan sebagai pakan ternak. Kemudian batangnya sebagai sumber bahan baku biomassa.

Terdapat beberapa jenis tanaman multi fungsi tersebut. Ada gamal, gmelina, kaliandra merah, serta indigofera. Jenis yang disebut terakhir paling banyak dibudidayakan di Gobang dan Karang Asem ini.

"Di sini paling berhasil indigofera. Kelebihan indigofera, setahu saya, selain bisa menjadi pakan ternak, dia bisa menjadi pewarna batik. Cuma kita mengharapkan jangan jadi pewarna batik, cukup jadi pakan ternak aja," ujar Mamit.

Program Desa Berdaya Energi merupakan kolaborasi antara PLN EPI dan Kesultanan Yogyakarta, serta Pemerintah Kelurahan Setempat. Lalu apa saja hasil yang diharapkan dari program ini? Seperti telah dijelaskan di atas, tujuan utamanya adalah menurunkan emisi karbon.

Lebih dari itu, jika dirincikan, pertama ini melibatkan dan memberdayakan masyarakat dalam rantai pasokan biomassa. Kedua, program ini bisa berkontribusi pada transisi energi. Ketiga, mengoptimalkan pasokan energi untuk program co-firing PLTU. Lalu, dampaknya juga berkontribusu memberikan kontribusi pada penyelesaian masalah dan kebutuhan sosial masyarakat.

"Kalau sepengetahuan kami seperti yang disampaikan oleh pak lurah Gobang tadi, hanya sebatas untuk penanaman energi biomassa aja. Tapi ternyata itu manfaatnya luar biasa termasuk multi toh, jadi bermacam macam fungsi tanaman itu pertama untuk membantu peternak menyediakan makanan ternak," ujar Lurah Kelurahan Karang Asem, Parimin.

Sebagai pemimpin setempat ia mengapresiasai adanya kegiatan ini. Apalagi daerahnya jadi percontohan. Secara teknis, ini melibatkan masyarakat.

Masyarakat menanam di pekarangan rumah atau di lahan milik Sri Sultan Hamengkubuwono X di Karang Asem dan Gombang itu. Daunnya bisa digunakan untuk makanan ternak, secara khusus kambing jenis etawa. Susu dari kambing tersebut untuk kebutuan warga. Rantingnya dijual ke PLN pengganti batubara.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal memasukan regulasi perdagangan karbon dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru Energi Terbarukan (RUU EBET).

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi mengatakan, poin tersebut sudah dibahas saat rapat dengan DPR.

“Kita sudah mencantumkan nilai ekonomi karbon, itu sudah selesai dengan DPR. Jadi nilai ekonomi karbon itu akan menjadi posisi tertinggi regulasi, karena akan tercantum di UU EBET," kata Eniya saat ditemui di JCC Senayan, Kamis (4/7/2024).

Eniya menyampaikan, saat ini untuk perdagangan karbon masih nengacu kepda Peraturan Presiden untuk nilai ekonomi karbonnya.

"Nanti kalau undang-undangnya sudah terbit, nilai ekonomi karbon ini akan ada di posisi tertinggi peraturannya," ucapnya.

Lebih lanjut, Eniya menambahkan, dengan masuknya nilai ekonomi karbon ke dalam UU akan meempermudah implementasinya, karena EBT memiliki carbon offsetnya.

"Karbonnya bisa di trading, apakah bisa cross border, segala macam itu nanti akan diatur," ujar Eniya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengusulkan agar ketentuan perdagangan karbon diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET).

Ketentuan tersebut masuk dalam substansi nilai ekonomi karbon. Adapun, usulan nilai ekonomi karbon merupakan usulan baru dari pemerintah yang belum termasuk dalam dalam daftar inventaris masalah RUU EBET yang disampaikan oleh pemerintah.

Usulan ini diajukan sebagai bagian dari substansi Transisi Energi dan Peta Jalan dalam rangka mencapai target nationally determined contribution (NDC) untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

“Upaya pengurangan emisi gas rumah kaca dapat menjadi bagian dari mekanisme perdagangan karbon melalui prosedur perdagangan emisi, pungutan atas karbon, dan mekanisme lain yang ditetapkan pemerintah sesuai perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif saat rapat kerja dengan Komisi VII DPR, Senin (20/11/2023).