Jakarta -

Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mendapatkan uang pensiun seumur hidup. Penyaluran uang pensiun secara simbolis dilakukan PT Taspen di kediaman Jokowi, Solo, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

Dalam unggahannya di Instagram @taspen, perusahaan memamerkan penyerahan manfaat program pensiun yang dilakukan langsung oleh Direktur Operasional Taspen Ariyandi dan Direktur Keuangan Taspen Rena Latsmi Puri kepada Jokowi.

Jokowi sendiri bakal menerima manfaat pensiun setiap bulan melalui rekening Bank Mandiri Taspen.

"TASPEN menegaskan komitmen untuk memberikan pelayanan yang proaktif kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Negara yang memasuki masa pensiun guna menjamin kesejahteraan," tulis Taspen dalam unggahannya.

"Komitmen ini diwujudkan melalui penyaluran manfaat Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo sebagai penghargaan atas pengabdian beliau kepada negara," lanjut Taspen.

Besaran Uang Pensiun Jokowi

Dalam catatan detikcom, aturan terkait pemberian uang pensiun pensiun kepada presiden dan wakil presiden tertuang dalam Undang-undang (UU) nomor 7 tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil presiden.

"Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun," tulis Pasal 6 Ayat 1 aturan tersebut.

Menurut aturan itu, besaran uang pensiunan yang diterima presiden dan wakil presiden pensiun setara dengan 100% gaji pokok terakhir mereka. Dalam hal ini Jokowi akan menerima uang pensiun setara gaji pokok tertinggi pejabat negara.

Untuk nominal gaji pokok tertinggi pejabat negara saat ini diberikan untuk Ketua MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA. Hal ini seperti yang telah tertuang dalam Pasal 1 poin a Peraturan Pemerintah (PP) nomor 75 tahun 2000.

"Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung adalah sebesar Rp 5.040.000 sebulan," tulis Pasal Pasal 1 Huruf (a) PP 75 Tahun 2000.

Artinya besaran gaji pokok yang bisa diterima Jokowi sebesar Rp 30.240.000 per bulan, di mana gaji tersebut merupakan 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara (6 x Rp 5.040.000).

(hal/fdl)

JAKARTA - PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) ( Taspen ) menyerahkan manfaat Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) kepada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), di Surakarta, Rabu (6/11). Penyerahan hak itu diberikan langsung oleh Direktur Operasional Taspen, Ariyandi, bersama Direktur Keuangan Taspen, Rena Latsmi Puri, dan Direktur Compliance & Control Bank Mandiri Taspen Resi Lora sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian Jokowi kepada negara.

Besaran manfaat Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 dan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1978. Taspen membayarkan manfaat Program Pensiun ke Jokowi mulai 1 November 2024, yang akan disalurkan setiap bulan pada tanggal yang sama melalui rekening Bank Mandiri Taspen.

"Saya menyampaikan apresiasi atas pelayanan jemput bola yang diberikan oleh Taspen. Layanannya cepat, terima kasih Taspen atas komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik," kata Jokowi melalui keterangan tertulis dari Taspen, dikutip pada Jumat (8/11/2024).

Pada kesempatan tersebut, Taspen juga secara simbolis menyerahkan kartu peserta Taspen kepada Jokowi sebagai tanda kepesertaannya dalam program Taspen.

Corporate Secretary Taspen, Henra, mengatakan penyerahan kartu ini menegaskan Jokowi kini resmi menjadi bagian dari penerima manfaat dari program pensiun Taspen, yang dirancang untuk mendukung kesejahteraan para pensiunan ASN dan Pejabat Negara.

"Pemberian manfaat pensiun kepada Presiden Joko Widodo merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi dan kepemimpinan beliau selama menjabat sebagai Kepala Negara. Kami berharap dana pensiun ini dapat memberikan manfaat nyata bagi Bapak Joko Widodo dalam menjalani masa pensiun dengan nyaman dan tenang," kata Henra.

"Taspen berkomitmen untuk memastikan para pensiunan, terutama tokoh-tokoh yang telah berjasa bagi bangsa, mendapatkan layanan terbaik yang menunjang kesejahteraan mereka di masa purnabakti," tambahnya.

Jakarta -

Riset yang dilakukan PT HSBC Indonesia mengungkapkan, nasabah tajir di Indonesia menganggap dana sebesar US$ 340.000 atau Rp 5,37 miliar (1 US$ = Rp 15.796) menjadi jumlah ideal untuk memasuki masa pensiun. Hal ini disampaikan oleh Head of Network Sales and Distribution HSBC Indonesia Sumirat Gandapraja, Kamis (7/11/2024).

"Angka ini sederhana untuk nasabah kaya. Saya selalu bertanya ke nasabah saya, setiap bulan menghabiskan berapa rupiah? Saya menyimpulkan, sampai dengan pensiun pun mereka akan menghabiskan nominal yang sama tiap bulannya. Pada saat itu misalnya nasabah berusia 45 tahun, pada saat nanti usia pensiun di 55 tahun itu angka Rp 5 miliar sudah berbeda lagi nilainya karena angka inflasi juga pasti bertambah," katanya di Insights Day di Jakarta.

Sumirat menganalogikan estimasi pengeluaran nasabah tajir misal di angka Rp 50 juta per bulan, maka dalam kurun waktu sepuluh tahun, mereka akan membutuhkan sekitar Rp 21 miliar. Oleh sebab itu, Sumirat bilang bahwa Rp 5,37 miliar menjadi angka yang sederhana untuk pensiunan nasabah tajir.

"Kalau nasabah saat ini berusia 40-45 tahun, dan spending per bulan katakanlah Rp 50 juta dalam sebulan, itu berarti mereka butuh kurang lebih Rp 21 miliar untuk pensiun di umur 55 tahun. Kembali lagi, ini untuk nasabah kaya, angka Rp 5,37 miliar itu bukan angka yang berlebihan. Ini untuk jangka waktu sepuluh tahun," terang Sumirat..

Selain itu, Sumirat juga memaparkan bahwa angka Rp 5,37 miliar ini hanya untuk biaya hidup sehari-hari nasabah tajir, dan tidak ada pos untuk pendanaan lain selain biaya kebutuhan sehari-hari.

"Angka ini untuk biaya hidup suami-istri biasanya, kalau itu termasuk juga dalam pengeluaran travel, bayar pajak rumah, atau mungkin ganti kendaraan, dan lain-lain. Tidak ada dana di luar dari kebutuhan sehari-hari saja, hanya untuk pos dana pensiun," tambahnya.

Bahkan, Sumirat menemukan fakta bahwa beberapa nasabah tajirnya mengakui membutuhkan angka lebih besar 6-7 kali lipat dari Rp 5,37 miliar.

"Dari pengalaman saya setiap hari bertemu nasabah, saya melihat bahwa angka itu sebenarnya jauh lebih rendah dari yang dibutuhkan oleh nasabah kaya kita. Bahkan, mungkin ini cuma sepertiganya. Mungkin mereka tidak menghitung inflasi, atau mungkin benar-benar mau hidup sangat sederhana pada saat mereka pensiun. Saya juga bertemu dengan beberapa nasabah yang mengatakan angka yang dibutuhkan itu bahkan 6-7 kali lipat lebih besar," tandas Sumirat.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Wealth and Personal Banking HSBC Indonesia Lanny Hendra menyatakan pihaknya mencoba merancang solusi kebutuhan nasabah dengan tiga pilar yang digunakan.

"Pertama, adalah wealth management dari produk, dari sisi pilihan produk itu selalu kita luncurkan. Kedua adalah lifestyle dan wellness, yang membuat kualitas hidupnya lebih baik. Kalau dia (nasabah) melakukan perencanaan dengan maksimal. Ketiga, pilar yang kita berikan juga adalah pendidikan internasional," terang Lanny dalam paparannya.

(eds/eds)

Robot kami bisa mengangkut keranjang hasil panen dan bahkan menanam benih. Komponen penting seperti base frame, lifter, arm, dan gripper telah kami sempurnakan dalam beberapa versi

Jakarta (ANTARA) - Robot pemetik buah apel hasil kolaborasi mahasiswa Jurusan D4 Mekatronika dan Jurusan Teknik Komputer Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) meraih Medallion for Excellence dalam ajang WorldSkills Competitions (WSC) di Lyon, Prancis.

Robot yang diberi nama Badak V7 ini mampu memetik buah apel langsung dari pohon secara otomatis dengan menggabungkan sensor dan sistem navigasi yang canggih.

"Dengan tema Pertanian (Agriculture), kami merancang robot yang mampu mendeteksi dan mengambil objek berukuran minimal 40 mm x 40 mm x 60 mm hingga maksimal 60 mm x 60 mm x 80 mm," kata salah satu anggota tim Ahmad Yogi Fernanda dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Ia menambahkan robot Badak V7 memiliki kerangka fleksibel yang memungkinkan operasional di berbagai medan dengan kemampuan menangani objek beragam bentuk. Dengan desain yang dirancang fungsional, Ahmad bersama timnya menjadikan robot yang dipertandingkan pada September 2024 mampu melakukan proses panen hingga menanam benih.

"Robot kami bisa mengangkut keranjang hasil panen dan bahkan menanam benih. Komponen penting seperti base frame, lifter, arm, dan gripper telah kami sempurnakan dalam beberapa versi," kata dia.

Demi menjaga keseimbangan dan ketepatan navigasi, Badak V7 dilengkapi berbagai sensor, termasuk dua sensor inframerah, dua sensor ultrasonik, kamera 3D kedalaman, dan giroskop.

"Sensor inframerah dan ultrasonik berperan penting dalam menjaga stabilitas robot, sementara algoritma Dijkstra membantu menentukan jalur pergerakan yang efisien," tambahnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sain, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) Tatang Muttaqin menilai Autonomous Mobile Robotics (AMR) merupakan keterampilan yang sangat penting untuk industri masa depan.

"Partisipasi peserta didik vokasi di ajang internasional seperti ini membuktikan betapa relevan dan strategisnya penerapan AMR untuk masa depan industri," katanya.

Sementara itu dosen pembimbing kompetisi AMR PENS Adytia Darmawan melihat prospek besar dari keterampilan AMR di Indonesia.

Menurutnya, saat ini Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang ahli di bidang AMR ini masih terbatas. Sedangkan seiring perkembangan teknologi, keterampilan ini akan sangat dibutuhkan.

Guna meningkatkan kemampuan mahasiswa di bidang ini, kata dia, PENS telah mengembangkan kurikulum yang mendukung inovasi mahasiswa. Salah satunya adalah penerapan Lab Based Learning (LBL), yang menekankan riset di laboratorium.

"Di lab, mahasiswa dibiasakan melakukan eksperimen dan berpikir kritis untuk mencari solusi. Ini membantu mereka mengasah keterampilan teknis secara langsung," jelas Adytia.

Pewarta: Farhan Arda Nugraha
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Pemerintah Thailand memutuskan untuk menaikkan usia pensiun pekerjanya menjadi 65 tahun, lebih lama dari China yang naik menjadi 63 tahun. Hal ini berlaku baik untuk pegawai sipil maupun swasta.

Dikutip dari Bloomberg, kenaikan usia pensiun ini lantaran pemerintah mencatat harapan hidup penduduknya lebih panjang dan adanya perubahan demografi di negara tersebut.

Adapun harapan hidup di Thailand, berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), meningkat menjadi 75,3 pada tahun 2021.

Menteri Tenaga Kerja Thailand, Phiphat Ratchakitprakarn, mengatakan pemerintah ingin meningkatkan kontribusi dari pekerja, pengusaha, dan negara ke dalam dana jaminan sosial nasional dan memperluas sistem tunjangan untuk mencakup 2 juta pekerja migran dari Myanmar, Laos, dan Kamboja.

"Pihak Kementerian juga mempertimbangkan untuk mengubah biaya medis yang berfluktuasi yang diperkirakan mencapai 60 miliar baht (USD 1,78 miliar) per tahun menjadi biaya tetap," kata Phiphat, dikutip Senin (28/10).

Menurut data Kementerian Tenaga Kerja, usia pensiun bagi pejabat dan karyawan pemerintah di Thailand saat ini adalah 60 tahun, sementara di sektor swasta berkisar antara 55 hingga 60 tahun.

Sebelumnya, Pemerintah China juga menaikkan usia pensiun untuk pertama kalinya sejak 1978. Keputusan ini diambil untuk mengurangi penurunan jumlah tenaga kerja.

Pekerja pria akan pensiun pada umur 63 tahun, lebih lama dari tahun sebelumnya umur 60 tahun. Sementara untuk pekerja wanita akan pensiun di umur 55 tahun, dari sebelumnya umur 50 tahun. Kemudian wanita yang menduduki posisi manajemen akan pensiun pada umur 58 tahun, bukan lagi 55 tahun.

Perubahan tersebut akan berlangsung selama 15 tahun mulai Januari 2025 dan memungkinkan lebih banyak orang untuk bekerja lebih lama.

Thailand berencana untuk menaikkan usia pensiun bagi sektor swasta dan pemerintah menjadi 65 tahun. Kebijakan ini seiring dengan peningkatan dalam teknologi perawatan kesehatan dan medis.

Mengutip Bloomberg pada Minggu (27/10), perubahan usia pensiun ini merupakan salah satu dari beberapa usulan yang diajukan sebelumnya, karena pemerintah menangani harapan hidup yang lebih panjang dan adanya perubahan demografi di negara tersebut.

Menteri Tenaga Kerja Phiphat Ratchakitprakarn mengatakan, pemerintah ingin meningkatkan kontribusi dari pekerja, pengusaha, dan negara ke dalam dana jaminan sosial nasional dan memperluas sistem tunjangan untuk mencakup 2 juta pekerja migran dari Myanmar, Laos, dan Kamboja.

"Pihak Kementerian juga mempertimbangkan untuk mengubah biaya medis yang berfluktuasi yang diperkirakan mencapai 60 miliar baht (USD 1,78 miliar) per tahun menjadi biaya tetap," kata Phiphat dikutip Minggu (27/10).

Menurut data Kementerian Tenaga Kerja, usia pensiun bagi pejabat dan karyawan pemerintah saat ini adalah 60 tahun, sementara di sektor swasta berkisar antara 55 hingga 60 tahun.

Sementara untuk harapan hidup di Thailand, berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia, meningkat menjadi 75,3 pada tahun 2021.

Jakarta -

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap masalah pada PT Pindad, anak perusahaan, dan perusahaan terafiliasi lainnya. Mulai dari masalah keuangan hingga pengelolaan dana pensiun pegawai.

Temuan itu tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan tahun 2021 hingga semester I-2023 kepada PT Pindad, anak perusahaan dan perusahaan terafiliasi lainnya. Laporan disampaikan langsung kepada jajaran Direksi PT Pindad di Kantor Pusat BPK, Senin (21/10).

"Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menemukan sejumlah permasalahan. Salah satunya adalah PT Pindad terbebani biaya ekonomi dan mengalami financial distress," ungkap Anggota VII BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII Slamet Edy Purnomo dalam keterangan tertulis, Jumat (25/10/2024).

Merespons temuan itu, PT Pindad buka suara. Dalam keterangan tertulis, Pindad mengapresiasi atensi BPK yang menyoroti adanya penurunan nilai investasi pasca pandemi COVID-19.

Perlu dipahami pula suatu investasi dapat mengalami fluktuasi, demikian pula yang terjadi pada Dana Pensiun Pindad.

Atas hal tersebut, manajemen PT Pindad selaku pendiri telah mengambil langkah strategis agar dapat menyelesaikan temuan sesuai dengan
rekomendasi BPK.

Manajemen PT Pindad bersama Dewan Pengawas dan Pengurus Dana Pensiun Pindad secara intensif juga senantiasa berkoordinasi berkenaan dengan tata kelola untuk mengawal investasi Dana Pensiun secara cermat agar Dana Pensiun Pindad menjadi lebih baik.

"Salah satu langkah penyelamatan yang telah dilakukan Pengurus Dana Pensiun adalah segera menarik investasi saham yang mengalami tren penurunan," tutur Pindad.

Rekomendasi BPK

Dalam penyampaian LHP, BPK RI memberikan rekomendasi kepada manajemen PT Pindad untuk meningkatkan kinerja perusahaan agar menjadi lebih laik lagi, utamanya terhadap kinerja keuangan Pindad yang terbebani biaya ekonomi atau biasa disebut dengan financial distress.

Kondisi ini dihadapkan langsung dengan karakter khusus dalam mengelola cash flow operation perusahaan yang berbeda jika dibandingkan dengan industri manufaktur pada umumnya.

Hal-hal yang memengaruhi kondisi tersebut antara lain rigid-nya proses produksi dan penggunaan material khusus untuk dapat memenuhi spesifikasi militer, serta waktu penyelesaian produksi yang cukup panjang hingga lintas tahun.

Hal ini tentunya akan memengaruhi kinerja keuangan tahunan Pindad, salah satunya tercermin pada beban keuangan berupa cost of fund yang cukup tinggi.

Direktur Utama PT Pindad, Abraham Mose, menegaskan menyambut baik rekomendasi yang diberikan oleh BPK sebagai upaya untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas di PT Pindad.

"Kami telah melakukan berbagai upaya perbaikan sebelum audit ini dan akan terus meningkatkan kinerja agar senantiasa sejalan dengan tata kelola terbaik," kata Abraham

(hns/hns)

Jakarta -

Pemerintah berencana melakukan pensiun dini (early retirement) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon-1 pada 2035 demi mengurangi emisi karbon. Namun, rencana 'suntik mati' PLTU berkapasitas 660 megawatt (MW) di Jawa Barat itu menghadapi sejumlah tantangan.

Plt Bidang Koordinasi Konektivitas Berkelanjutan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Andi Yulianti Ramli mengatakan, keputusan itu harus memperhitungkan banyak aspek, mulai dari hukum hingga dampak sosial dan ekonomi.

"Kita kan benar-benar harus menghitung jangan sampai ada kerugian negara, jangan sampai ada pelanggaran hukum, jangan sampai membebani portofolio PLN, jangan sampai berdampak pada sosial budaya ekonominya," katanya di sela acara The Bangun Bangsa Conference 2024, Sustainability in Action: Accelerating Decarbonisation Journey in Asia Pacific di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (25/10/2024).

Andi menambahkan, suntik mati PLTU Cirebon butuh persetujuan dari tiga Kementerian. Ketiganya adalah Kementerian BUMN, Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan.

"Pensiunan dini untuk Cirebon-1, kita belum bisa menyatakan bahwa yes akan dipensiunkan, tetapi saat ini sedang dilakukan kajian-kajiannya karena ternyata hal ini merupakan hal yang sangat kompleks dan prinsip no one left behind itu adalah menjadi pegangan kami," jelasnya.

Andi menyebut sudah ada penawaran pendanaan dari Asian Development Bank (ADB) untuk pensiun dini PLTU Cirebon-1 sebesar US$ 430 juta atau sekitar Rp 6,70 triliun (kurs Rp 15.600).

"Untuk pembiayaannya kita sudah dapat penawaran pendanaan dari ADB untuk net present value-nya sebesar US$ 430 juta untuk biaya tambahan kelistrikan kepada PLN. Karena pergantian PLTU Cirebon ini apapun PLTU-nya itu harus nantinya merupakan total dari EBT dan juga berikut transmisi yang harus dibangun," bebernya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah mengatakan butuh biaya kurang lebih US$ 1,3 miliar atau setara Rp 21 triliun (kurs Rp 16.200) untuk mempensiunkan dini PLTU Cirebon-1. Pelaksanaannya dilakukan lewat skema Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform sebagai pendanaan campuran untuk memobilisasi sumber daya keuangan dan dukungan internasional.

"Salah satu pilot project yang sudah berjalan adalah pemensiunan dini Cirebon 1 power plant. Dengan kapasitas 660 MW, akan membutuhkan biaya kurang lebih US$ 1,3 miliar untuk memensiunkan dini pembangkit listrik ini dalam 7 tahun ke depan," terang Sri Mulyani dalam unggahan di Instagram resmi @smindrawati, Jumat (19/4).

Sri Mulyani menyebut pensiun dini PLTU Cirebon-1 dapat menyelamatkan 28,5 juta ton CO2e. Investasi yang dibutuhkan untuk transisi menuju ekonomi rendah karbon ini diakui sangatlah besar.

(ily/rrd)

Luhut Binsar Pandjaitan batal pensiun karena kembali mengemban tugas di pemerintahan Presiden Prabowo menjadi salah satu berita populer di kumparanBisnis sepanjang Senin (20/10).

Selain itu, Sri Mulyani yang kembali menjadi Menteri Keuangan mendapat sambutan meriah di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga menjadi berita yang ramai dibaca. Berikut ini rangkuman selengkapnya.

Luhut sebelumnya beberapa kali menyebut akan pensiun usai masa kepemimpinan era Presiden Jokowi berakhir. Namun, Ia ditunjuk dan sudah dilantik oleh Prabowo sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

Lewat unggahan dalam Instagram resminya, Luhut mengungkapkan alasan ia menerima tawaran dari Prabowo. Permintaan untuk membantu Prabowo, kata Luhut, sudah disampaikan sejak pertemuan mereka berdua pada 21 Juli 2024. Kemudian pada malam harinya, keduanya mengikuti Gala Dinner Akabri.

"Sebelum mengakhiri sambutannya, beliau meminta izin kepada istri saya untuk 'memperbolehkan' suaminya ini menerima tanggung jawab baru di posisi yang baru. Saat itu, istri saya hanya tersenyum lebar saja," tulis Luhut, Senin (21/10).

Luhut bilang, Indonesia memiliki tantangan perekonomian yang cukup kompleks mulai soal pangan, transisi energi, perkembangan teknologi termasuk AI, perubahan iklim, hingga dinamika geopolitik.

Sri Mulyani tiba di Kantor Kementerian Keuangan menggunakan kebaya kutu baru putih, Senin (21/10). Kedatangan Sri Mulyani langsung disambut riuh oleh ratusan pegawainya di lobby Kementerian Keuangan.

Berdasarkan pantauan kumparan, Sri Mulyani juga terlihat disambut dengan buket bunga yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal Kemenkeu Heru Pambudi.

Selain Sri mulyani, tiga Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) yakni Suahasil Nazara, Thomas Djiwandono, dan Anggito Abimanyu juga disambut dengan meriah di kantor Kemenkeu.

Untuk detail pembagian tugas ketiga Wamenkeu, Suahasil mengatakan akan ada diskusi lanjut untuk mendetailkan pembagian tugas.

"Nanti habis dilantik kami obrolin kerjaan ya," tutur Suahasil.

Jakarta -

Masa pemerintahan presiden Joko Widodo (Jokowi) dan wakil presiden Ma'ruf Amin telah berakhir. Jabatannya resmi digantikan oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam masa periode 2024-2029.

"Mulai saat ini Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka adalah presiden Republik Indonesia dan wakil presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan 2024-2029," kata Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani di Gedung MPR RI, Minggu (20/10/2024).

Jokowi dan Ma'ruf Amin akan menerima uang pensiun seumur hidup. Aturan terkait pemberian uang pensiun kepada presiden dan wakil presiden tertuang dalam Undang-undang (UU) nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil presiden.

Berdasarkan aturan itu, besaran uang pensiunan bekas presiden dan wakil presiden setara dengan 100% gaji pokok terakhir mereka saat masih menjabat. Dalam hal ini gaji pokok terakhir yang diterima Jokowi sebesar enam kali dari gaji pokok tertinggi pejabat negara, sedangkan gaji pokok terakhir Ma'ruf Amin sebesar empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara.

Perlu diketahui bahwa nominal gaji pokok tertinggi pejabat negara saat ini diberikan untuk Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Ketua Mahkamah Agung (MA) yakni sebesar Rp 5.040.000 per bulan. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 poin a Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 tahun 2000.

Artinya besaran gaji pokok terakhir yang diterima Jokowi dan menjadi uang pensiunan sebesar Rp 30.240.000 per bulan, di mana gaji tersebut merupakan 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara (6 x Rp 5.040.000).

Sedangkan besaran gaji pokok terakhir yang diterima Ma'ruf Amin dan akan menjadi uang pensiunan sebesar Rp 20.160.000 per bulan, di mana gaji tersebut merupakan 4 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara (4 x Rp 5.040.000).

Fasilitas Lain yang Diterima Jokowi dan Ma'ruf Amin

Dalam Pasal 7 aturan yang sama dijelaskan, selain uang pensiun pokok, bekas presiden dan wakil presiden juga diberikan:

a. tunjangan-tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi Pegawai Negeri;

b. biaya rumah tangga yang berkenaan dengan pemakaian air, listrik, dan telepon;

c. seluruh biaya perawatan kesehatannya serta keluarganya.

Untuk tunjangan-tunjangan yang juga bisa diterima pensiunan seperti dalam Pasal 7 huruf (a), terakhir diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2024 tentang penetapan pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil, dan janda/dudanya.

Dalam hal ini pensiunan PNS akan mendapatkan tunjangan pasangan sebesar 10% dari gaji pokok yang berlaku saat ini, tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok, dan tunjangan pangan dalam bentuk uang atau beras.

"Selain diberikan pensiun pokok, penerima pensiun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis Pasal 6 PP Nomor 8 Tahun 2024.

Masih belum cukup, menurut Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978, Jokowi dan Ma'ruf Amin juga berhak untuk menerima rumah kediaman yang layak dengan seluruh kelengkapannya. Nantinya ia juga akan menerima kendaraan milik negara lengkap dengan pengemudinya.

"Kepada bekas presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya masing-masing: a. diberikan sebuah rumah kediaman yang layak dengan kelengkapannya; b. disediakan sebuah kendaraan milik Negara dengan pengemudinya," dikutip dari pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978.

(aid/fdl)

Jokowi dan Ma'ruf Amin resmi lengser dari kursi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia per hari ini, Minggu (20/1). Kedua tokoh negara tersebut mendapat uang pensiun usai tak lagi menjabat.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden Serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

"Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun," berikut bunyi Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978, tulis UU tersebut.

Pada Pasal 6 Ayat 2, besaran uang pensiun pokok sebagaimana dimaksud adalah 100 persen dari gaji pokok terakhir. Sesuai dalam Pasal 2, nominal gaji pokok Presiden adalah 6 kali gaji pokok tertinggi Pejabat Negara Republik Indonesia selain Presiden dan Wakil Presiden.

Sementara nominal gaji pokok Wakil Presiden adalah 4 kali gaji pokok tertinggi Pejabat Negara Republik Indonesia selain Presiden dan Wakil Presiden.

Kemudian pada Pasal 7 tercantum tunjangan dan fasilitas lain, yakni sebagai berikut.

a. Tunjangan-tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

mengenai pensiun yang berlaku bagi Pegawai Negeri

b. Biaya rumah tangga yang berkenaan dengan pemakaian air, listrik,

dan telepon

c. Seluruh biaya perawatan kesehatannya serta keluarganya.

Selanjutnya, dalam Pasal 8, disebutkan bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya, masing-masing diberikan sebuah rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya dan disediakan sebuah kendaraan milik negara dengan pengemudinya.

"Pensiun bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 serta tunjangan-tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya sesudah pemberhentiannya dengan hormat," demikian bunyi Pasal 9.

Uang Pensiun Jokowi Rp 30,2 Juta

Dengan perhitungan tersebut, maka uang pensiun Jokowi yang diterima setiap bulannya adalah sebagai berikut.

Gaji pokok yang diterima Jokowi adalah Rp 30.240.000, yakni 6 kali gaji yang diterima Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung sebesar Rp 5.040.000.

Sementara itu, berdasarkan Keputusan Presiden No 68 Tahun 2001, tunjangan jabatan yang diterima Jokowi per bulannya adalah sebesar Rp 32.500.000.

Dengan demikian, Jokowi setidaknya menerima uang pensiun sebesar Rp 62.740.000 per bulannya, belum termasuk tunjangan melekat lainnya, biaya rumah tangga, serta seluruh biaya perawatan kesehatannya serta keluarganya.

Uang Pensiun Ma'ruf Amin Rp 20,1 Juta

Adapun gaji pokok yang diterima Ma'ruf Amin adalah Rp 20.160.000, yakni 4 kali gaji yang diterima Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung sebesar Rp 5.040.000.

Kemudian, tunjangan jabatan yang diterima Ma'ruf Amin per bulannya adalah sebesar Rp 22.000.000.

Dengan demikian, Ma'ruf Amin setidaknya menerima uang pensiun sebesar Rp 42.160.000 per bulannya, belum termasuk tunjangan melekat lainnya, biaya rumah tangga, serta seluruh biaya perawatan kesehatannya serta keluarganya.

Saksikan kumparan Info A1 LIVE Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 pada hari Minggu, 20 Oktober 2024 mulai pukul 09.00 - 18.30 WIB hanya di YouTube kumparan. Informasi selengkapnya dapat kamu akses di: kum.pr/pelantikan2024!

Jokowi dan Ma'ruf Amin resmi lengser dari kursi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia per hari ini, Minggu (20/1). Kedua tokoh negara tersebut mendapat uang pensiun usai tak lagi menjabat.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden Serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

"Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun," berikut bunyi Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978, tulis UU tersebut.

Pada Pasal 6 Ayat 2, besaran uang pensiun pokok sebagaimana dimaksud adalah 100 persen dari gaji pokok terakhir. Sesuai dalam Pasal 2, nominal gaji pokok Presiden adalah 6 kali gaji pokok tertinggi Pejabat Negara Republik Indonesia selain Presiden dan Wakil Presiden.

Sementara nominal gaji pokok Wakil Presiden adalah 4 kali gaji pokok tertinggi Pejabat Negara Republik Indonesia selain Presiden dan Wakil Presiden.

Kemudian pada Pasal 7 tercantum tunjangan dan fasilitas lain, yakni sebagai berikut.

a. Tunjangan-tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

mengenai pensiun yang berlaku bagi Pegawai Negeri

b. Biaya rumah tangga yang berkenaan dengan pemakaian air, listrik,

dan telepon

c. Seluruh biaya perawatan kesehatannya serta keluarganya.

Selanjutnya, dalam Pasal 8, disebutkan bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya, masing-masing diberikan sebuah rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya dan disediakan sebuah kendaraan milik negara dengan pengemudinya.

"Pensiun bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 serta tunjangan-tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya sesudah pemberhentiannya dengan hormat," demikian bunyi Pasal 9.

Uang Pensiun Jokowi Rp 30,2 Juta

Dengan perhitungan tersebut, maka uang pensiun Jokowi yang diterima setiap bulannya adalah sebagai berikut.

Gaji pokok yang diterima Jokowi adalah Rp 30.240.000, yakni 6 kali gaji yang diterima Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung sebesar Rp 5.040.000.

Sementara itu, berdasarkan Keputusan Presiden No 68 Tahun 2001, tunjangan jabatan yang diterima Jokowi per bulannya adalah sebesar Rp 32.500.000.

Dengan demikian, Jokowi setidaknya menerima uang pensiun sebesar Rp 62.740.000 per bulannya, belum termasuk tunjangan melekat lainnya, biaya rumah tangga, serta seluruh biaya perawatan kesehatannya serta keluarganya.

Uang Pensiun Ma'ruf Amin Rp 20,1 Juta

Adapun gaji pokok yang diterima Ma'ruf Amin adalah Rp 20.160.000, yakni 4 kali gaji yang diterima Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung sebesar Rp 5.040.000.

Kemudian, tunjangan jabatan yang diterima Ma'ruf Amin per bulannya adalah sebesar Rp 22.000.000.

Dengan demikian, Ma'ruf Amin setidaknya menerima uang pensiun sebesar Rp 42.160.000 per bulannya, belum termasuk tunjangan melekat lainnya, biaya rumah tangga, serta seluruh biaya perawatan kesehatannya serta keluarganya.

Saksikan kumparan Info A1 LIVE Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 pada hari Minggu, 20 Oktober 2024 mulai pukul 09.00 - 18.30 WIB hanya di YouTube kumparan. Informasi selengkapnya dapat kamu akses di: kum.pr/pelantikan2024!