Jakarta -

Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mendapatkan uang pensiun seumur hidup. Penyaluran uang pensiun secara simbolis dilakukan PT Taspen di kediaman Jokowi, Solo, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

Dalam unggahannya di Instagram @taspen, perusahaan memamerkan penyerahan manfaat program pensiun yang dilakukan langsung oleh Direktur Operasional Taspen Ariyandi dan Direktur Keuangan Taspen Rena Latsmi Puri kepada Jokowi.

Jokowi sendiri bakal menerima manfaat pensiun setiap bulan melalui rekening Bank Mandiri Taspen.

"TASPEN menegaskan komitmen untuk memberikan pelayanan yang proaktif kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Negara yang memasuki masa pensiun guna menjamin kesejahteraan," tulis Taspen dalam unggahannya.

"Komitmen ini diwujudkan melalui penyaluran manfaat Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo sebagai penghargaan atas pengabdian beliau kepada negara," lanjut Taspen.

Besaran Uang Pensiun Jokowi

Dalam catatan detikcom, aturan terkait pemberian uang pensiun pensiun kepada presiden dan wakil presiden tertuang dalam Undang-undang (UU) nomor 7 tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil presiden.

"Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun," tulis Pasal 6 Ayat 1 aturan tersebut.

Menurut aturan itu, besaran uang pensiunan yang diterima presiden dan wakil presiden pensiun setara dengan 100% gaji pokok terakhir mereka. Dalam hal ini Jokowi akan menerima uang pensiun setara gaji pokok tertinggi pejabat negara.

Untuk nominal gaji pokok tertinggi pejabat negara saat ini diberikan untuk Ketua MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA. Hal ini seperti yang telah tertuang dalam Pasal 1 poin a Peraturan Pemerintah (PP) nomor 75 tahun 2000.

"Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung adalah sebesar Rp 5.040.000 sebulan," tulis Pasal Pasal 1 Huruf (a) PP 75 Tahun 2000.

Artinya besaran gaji pokok yang bisa diterima Jokowi sebesar Rp 30.240.000 per bulan, di mana gaji tersebut merupakan 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara (6 x Rp 5.040.000).

(hal/fdl)

JAKARTA - PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) ( Taspen ) menyerahkan manfaat Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) kepada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), di Surakarta, Rabu (6/11). Penyerahan hak itu diberikan langsung oleh Direktur Operasional Taspen, Ariyandi, bersama Direktur Keuangan Taspen, Rena Latsmi Puri, dan Direktur Compliance & Control Bank Mandiri Taspen Resi Lora sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian Jokowi kepada negara.

Besaran manfaat Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 dan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1978. Taspen membayarkan manfaat Program Pensiun ke Jokowi mulai 1 November 2024, yang akan disalurkan setiap bulan pada tanggal yang sama melalui rekening Bank Mandiri Taspen.

"Saya menyampaikan apresiasi atas pelayanan jemput bola yang diberikan oleh Taspen. Layanannya cepat, terima kasih Taspen atas komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik," kata Jokowi melalui keterangan tertulis dari Taspen, dikutip pada Jumat (8/11/2024).

Pada kesempatan tersebut, Taspen juga secara simbolis menyerahkan kartu peserta Taspen kepada Jokowi sebagai tanda kepesertaannya dalam program Taspen.

Corporate Secretary Taspen, Henra, mengatakan penyerahan kartu ini menegaskan Jokowi kini resmi menjadi bagian dari penerima manfaat dari program pensiun Taspen, yang dirancang untuk mendukung kesejahteraan para pensiunan ASN dan Pejabat Negara.

"Pemberian manfaat pensiun kepada Presiden Joko Widodo merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi dan kepemimpinan beliau selama menjabat sebagai Kepala Negara. Kami berharap dana pensiun ini dapat memberikan manfaat nyata bagi Bapak Joko Widodo dalam menjalani masa pensiun dengan nyaman dan tenang," kata Henra.

"Taspen berkomitmen untuk memastikan para pensiunan, terutama tokoh-tokoh yang telah berjasa bagi bangsa, mendapatkan layanan terbaik yang menunjang kesejahteraan mereka di masa purnabakti," tambahnya.

Jakarta -

Riset yang dilakukan PT HSBC Indonesia mengungkapkan, nasabah tajir di Indonesia menganggap dana sebesar US$ 340.000 atau Rp 5,37 miliar (1 US$ = Rp 15.796) menjadi jumlah ideal untuk memasuki masa pensiun. Hal ini disampaikan oleh Head of Network Sales and Distribution HSBC Indonesia Sumirat Gandapraja, Kamis (7/11/2024).

"Angka ini sederhana untuk nasabah kaya. Saya selalu bertanya ke nasabah saya, setiap bulan menghabiskan berapa rupiah? Saya menyimpulkan, sampai dengan pensiun pun mereka akan menghabiskan nominal yang sama tiap bulannya. Pada saat itu misalnya nasabah berusia 45 tahun, pada saat nanti usia pensiun di 55 tahun itu angka Rp 5 miliar sudah berbeda lagi nilainya karena angka inflasi juga pasti bertambah," katanya di Insights Day di Jakarta.

Sumirat menganalogikan estimasi pengeluaran nasabah tajir misal di angka Rp 50 juta per bulan, maka dalam kurun waktu sepuluh tahun, mereka akan membutuhkan sekitar Rp 21 miliar. Oleh sebab itu, Sumirat bilang bahwa Rp 5,37 miliar menjadi angka yang sederhana untuk pensiunan nasabah tajir.

"Kalau nasabah saat ini berusia 40-45 tahun, dan spending per bulan katakanlah Rp 50 juta dalam sebulan, itu berarti mereka butuh kurang lebih Rp 21 miliar untuk pensiun di umur 55 tahun. Kembali lagi, ini untuk nasabah kaya, angka Rp 5,37 miliar itu bukan angka yang berlebihan. Ini untuk jangka waktu sepuluh tahun," terang Sumirat..

Selain itu, Sumirat juga memaparkan bahwa angka Rp 5,37 miliar ini hanya untuk biaya hidup sehari-hari nasabah tajir, dan tidak ada pos untuk pendanaan lain selain biaya kebutuhan sehari-hari.

"Angka ini untuk biaya hidup suami-istri biasanya, kalau itu termasuk juga dalam pengeluaran travel, bayar pajak rumah, atau mungkin ganti kendaraan, dan lain-lain. Tidak ada dana di luar dari kebutuhan sehari-hari saja, hanya untuk pos dana pensiun," tambahnya.

Bahkan, Sumirat menemukan fakta bahwa beberapa nasabah tajirnya mengakui membutuhkan angka lebih besar 6-7 kali lipat dari Rp 5,37 miliar.

"Dari pengalaman saya setiap hari bertemu nasabah, saya melihat bahwa angka itu sebenarnya jauh lebih rendah dari yang dibutuhkan oleh nasabah kaya kita. Bahkan, mungkin ini cuma sepertiganya. Mungkin mereka tidak menghitung inflasi, atau mungkin benar-benar mau hidup sangat sederhana pada saat mereka pensiun. Saya juga bertemu dengan beberapa nasabah yang mengatakan angka yang dibutuhkan itu bahkan 6-7 kali lipat lebih besar," tandas Sumirat.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Wealth and Personal Banking HSBC Indonesia Lanny Hendra menyatakan pihaknya mencoba merancang solusi kebutuhan nasabah dengan tiga pilar yang digunakan.

"Pertama, adalah wealth management dari produk, dari sisi pilihan produk itu selalu kita luncurkan. Kedua adalah lifestyle dan wellness, yang membuat kualitas hidupnya lebih baik. Kalau dia (nasabah) melakukan perencanaan dengan maksimal. Ketiga, pilar yang kita berikan juga adalah pendidikan internasional," terang Lanny dalam paparannya.

(eds/eds)

JAKARTA, KOMPAS.com - Beban berlebih pada sepeda motor sering kali dianggap sepele oleh sebagian pengguna kendaraan roda dua. Padahal, memaksa motor membawa muatan berlebihan bisa mengakibatkan kerusakan serius pada beberapa komponen utama, termasuk ban, suspensi, hingga rangka motor.

Selain itu, risiko kecelakaan pun meningkat karena motor yang membawa beban berlebih lebih sulit dikendalikan, terutama saat melewati jalan bergelombang atau menikung tajam.

"Beban yang terlalu berat akan memengaruhi keseimbangan dan stabilitas motor. Ini bisa sangat berbahaya, terutama di jalan-jalan perkotaan yang padat," kata Purnomo, pemilik Tamaro Motor, kepada Kompas.com, Rabu (6/11/2024).

Purnomo menjelaskan bahwa motor sebenarnya dirancang dengan kapasitas muatan tertentu yang tercantum dalam buku manual.

Kapasitas tersebut telah diperhitungkan secara cermat oleh pabrikan agar motor dapat berfungsi optimal dan tahan lama.

Namun, banyak pengguna yang mengabaikan batasan ini, baik untuk membawa barang dalam jumlah besar maupun membonceng lebih dari satu orang.

Ia menambahkan, salah satu dampak utama dari beban berlebih adalah tekanan berlebih pada ban.

“Ban yang menerima tekanan berlebih bisa cepat aus dan lebih rentan pecah. Ini sangat berisiko, apalagi jika pengemudi tidak menyadari kondisi ban,” kata Purnomo.

Selain ban, komponen suspensi juga menjadi korban utama. Suspensi motor, menurut Purnomo, dirancang untuk menahan beban standar.

Bila motor terus-menerus membawa beban yang melebihi kapasitas, suspensi akan bekerja lebih keras dari seharusnya dan memperpendek umur pemakaiannya.

“Kalau sering membawa beban berlebih, suspensi motor bisa cepat aus dan harus diganti lebih awal. Ini tentunya akan menambah biaya perawatan,” kata Purnomo.

Untuk menjaga agar motor tetap awet dan performanya optimal, Purnomo menyarankan pengguna untuk selalu mematuhi kapasitas beban yang direkomendasikan oleh pabrikan. Selain menjaga kondisi motor, langkah ini juga membantu meningkatkan keselamatan di jalan raya.

Milan -

Honda resmi meluncurkan skuter matik (skutik) Honda ADV350. Motor ini hadir dengan gaya ala motor petualang.

Honda ADV350 meluncur di pameran otomotif roda dua di EICMA, Milan, Italia. Motor ini mengadopsi desain ala Honda X-ADV dengan sudut yang kokoh dan warna blok yang mempromosikan tampilan off-road.

Gaya petualang memamerkan bagian depan ADV350 yang unik. Garpu terbalik (upside-down) berdiameter 37 mm dan shock breaker belakang dengan tabung telah direvisi untuk menghadirkan performa bantingan suspensi yang premium.

25YM Honda ADV350 Foto: Dok. Honda

Roda depan berukuran 15 inci dan belakang 14 inci. Velg yang ringan dibalut ban tubeless dengan ukuran 120/70-15 di depan dan 140/70-14 di belakang. Ban berpola ala motor dual purpose memungkinkan ADV350 memiliki cengkeraman yang cukup baik di semua kondisi. Untuk pengereman, ada rem cakram tunggal 256mm di depan dipadukan cakram belakang 240mm.

25YM Honda ADV350 Foto: Dok. Honda

Kepraktisan tidak dilupakan, ada ruang untuk dua helm full-face di bawah jok (sekarang dengan lampu internal), soket USB di glovebox dan kenyamanan pengoperasian Smart Key. Windshield bisa diatur ketinggiannya dengan empat tahap penyesuaian. Layar TFT lima inci yang baru mengintegrasikan konektivitas smartphone Honda RoadSync dengan sakelar kontrol empat arah yang intuitif.

25YM Honda ADV350 Foto: Dok. Honda

Honda ADV350 ditenagai mesin SOHC empat katup Smart Power+ (eSP+) 330cc yang disempurnakan. Mesin itu diklaim menghasilkan performa yang kuat sekaligus ramah lingkungan.

Daya puncaknya mencapai 21,5 kW @ 7.500 rpm diimbangi dengan torsi 31,5 Nm @ 5.250 rpm. Diameter dan langkah ditetapkan pada 77 mm x 70,8 mm, dengan rasio kompresi 10,5:1.

Rocker arm tipe rol dan bak mesin tertutup memberikan keandalan jangka panjang bersama dengan kinerja yang kuat. Untuk meningkatkan pendinginan piston, ada oil jet seperti yang digunakan pada CRF450R, untuk menyemprotkan oli langsung ke bagian belakang piston, memajukan waktu pengapian dan meningkatkan kinerja pembakaran. Kapasitas olinya adalah 1,8 liter.

25YM Honda ADV350 Foto: Dok. Honda

Pengaturan ECU telah diperbarui, bersama dengan struktur internal knalpot (serta penutup luar pelindungnya) baru, katalisator yang ditingkatkan, dan sensor O2 ditambahkan untuk memastikan motor lebih ramah lingkungan. Konsumsi bahan bakarnya diklaim mencapai 28,6 km/liter (mode WMTC). Dengan kapasitas tangki bahan bakar 11,7 L, motor ini bisa menjangkau jarak hingga lebih dari 330 km.

Keamanan disediakan dalam bentuk Honda Selectable Torque Control (HSTC) dan Emergency Stop Signals.

(rgr/dry)

JAKARTA, investor.id - Saham emiten Grup Lippo PT Multipolar Tbk (MLPL) melonjak 12,04% ke Rp 214 pada perdagangan 29 Oktober 2024 kemarin.

Sebanyak 775,61 juta saham MLPL ditransaksikan, frekuensi 25.589 kali, dan nilai transaksi Rp 159,24 miliar.

Dalam sebulan terakhir saham Multipolar meningkat 28,14%, dalam satu bulan terakhir melesat 177,92%, dan dalam tiga bulan terakhir terbang 319,61% dari Rp 51 alias area gocap.

Sementara itu, Bursa Efek Indonesia (BEI) mengeluarkan keputusan untuk menjatuhkan suspensi atas saham Multipolar (MLPL) pada perdagangan 30 Oktober 2024 ini.

BEI menilai telah terjadi peningkatan harga kumulatif yang signifikan atas saham MLPL sehingga dalam rangka cooling down dan perlindungan bagi investor.

“Bursa Efek Indonesia memandang perlu untuk melakukan penghentian sementara perdagangan saham Multipolar (MLPL) pada tanggal 30 Oktober 2024,” jelas pengumuman BEI.

BEI menyatakan penghentian sementara perdagangan saham Multipolar (MLPL) - emiten Grup Lippo - tersebut dilakukan di pasar reguler dan pasar tunai.

“Dengan tujuan untuk memberikan waktu yang memadai bagi pelaku pasar untuk mempertimbangkan secara matang berdasarkan informasi yang ada dalam setiap pengambilan keputusan investasinya di saham Multipolar (MLPL),” pungkas BEI.

Editor: Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – Saham emiten terafiliasi Mayapada Group, PT Sona Topas Tourism Industry Tbk. (SONA) mendadak melejit ratusan persen selama sepekan, tak lama setelah otoritas Bursa membuka suspensi saham perseroan.

Berdasarkan data RTI Infokom pada perdagangan sesi pertama, Selasa (29/10/2024), saham SONA melonjak 13,59% dari posisi harga kemarin menuju Rp8.150 per saham.

Jika ditarik lebih jauh, harga saham emiten yang bergerak di sektor pariwisata ini sudah melompat 162,90% dalam sepekan terakhir. Sementara itu, secara year to date (YtD), saham SONA mengalami kenaikan 699,02%.

Ini bukan kali pertama saham SONA bergerak volatil. Selama 2 bulan terakhir, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) sedikitnya dua kali memberhentikan sementara perdagangan saham SONA, masing-masing pada 25 September dan 27 September 2024.

Otoritas bursa menyatakan penghentian sementara saham SONA disebabkan oleh peningkatan harga kumulatif yang signifikan. Kondisi ini membuat BEI merasa perlu mensuspensi SONA sebagai upaya menjaga perlindungan investor.

BEI akhirnya membuka kembali suspensi SONA pada 14 Oktober 2024. Sepekan setelah gembok dibuka, saham emiten yang melantai pada 1992 ini sempat memerah. Namun, setelahnya saham SONA naik signifikan selama 21–29 Oktober.

Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta menyampaikan bahwa pergerakan harga saham SONA kini sudah mencapai titik jenuh beli.

“Secara teknikal, SONA sudah extremely overbought, sehingga investor direkomendasikan untuk menjual di saat harga mencapai level tertinggi [sell on strength],” ujar Nafan kepada Bisnis, Selasa (29/10/2024).

Sebelumnya, Presiden Direktur SONA Wong Budi Setiawan menuturkan bahwa saat ini pihaknya sedang membangun kembali performa perusahaan usai diterpa pandemi Covid-19. Salah satunya dengan membenahi rencana kerja.

“Berbagai perencanaan kami benahi, termasuk perkembangan bisnis perseroan di kota-kota lain di Indonesia, selain Bali dan Jakarta,” ungkap Wong Budi Setiawan dalam surat kepada BEI pada 8 Oktober lalu.

Pembenahan dilakukan setelah perseroan menutup Toko Bali Galleria yang dimiliki oleh salah satu entitas anak pada 1 September 2024. Wong menjelaskan penutupan itu dikarenakan toko bebas bea belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi, serta diperparah oleh melemahnya perekonomian dunia.

Kendati demikian, Wong menyatakan bahwa emiten Mayapada Group itu kini secara aktif mengikuti tender di berbagai wilayah dan bandara, termasuk membuka opsi untuk melakukan ekspansi di luar bandara seperti kereta, halte MRT, dan lainnya.

“Hal ini bertujuan agar perseroan mampu menambah kehadiran toko-toko perseroan dengan harapan mampu meningkatkan pendapatan ke depan,” pungkasnya.

Sampai dengan semester I/2024, SONA mencatatkan pendapatan usaha sebesar Rp374,84 miliar. Perolehan itu meningkat 20,02% dibandingkan periode sama tahun lalu yang meraih pendapatan Rp312,32 miliar.

Pendapatan usaha SONA ditopang oleh penjualan bebas bea sebesar Rp188,31 miliar, penjualan ritel mencapai Rp186,35 miliar, penjualan tiket bersih Rp113,64 juta, dan penjualan voucer hotel berkontribusi Rp66,92 juta.

Setelah diakumulasikan dengan pendapatan dan beban lainnya, SONA meraih laba bersih sebesar Rp7,43 miliar pada semester I/2024. Capaian ini berbalik dari kinerja tahun lalu yang membukukan rugi bersih Rp10,51 miliar.

“Perseroan memandang positif prospek usaha ke depan, seiring dengan berlalunya pandemi Covid-19, perjalanan udara meningkat, dan banyaknya pembangunan infrastruktur oleh pemerintah Indonesia,” kata Wong.

------

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas segala kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Pemerintah Thailand memutuskan untuk menaikkan usia pensiun pekerjanya menjadi 65 tahun, lebih lama dari China yang naik menjadi 63 tahun. Hal ini berlaku baik untuk pegawai sipil maupun swasta.

Dikutip dari Bloomberg, kenaikan usia pensiun ini lantaran pemerintah mencatat harapan hidup penduduknya lebih panjang dan adanya perubahan demografi di negara tersebut.

Adapun harapan hidup di Thailand, berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), meningkat menjadi 75,3 pada tahun 2021.

Menteri Tenaga Kerja Thailand, Phiphat Ratchakitprakarn, mengatakan pemerintah ingin meningkatkan kontribusi dari pekerja, pengusaha, dan negara ke dalam dana jaminan sosial nasional dan memperluas sistem tunjangan untuk mencakup 2 juta pekerja migran dari Myanmar, Laos, dan Kamboja.

"Pihak Kementerian juga mempertimbangkan untuk mengubah biaya medis yang berfluktuasi yang diperkirakan mencapai 60 miliar baht (USD 1,78 miliar) per tahun menjadi biaya tetap," kata Phiphat, dikutip Senin (28/10).

Menurut data Kementerian Tenaga Kerja, usia pensiun bagi pejabat dan karyawan pemerintah di Thailand saat ini adalah 60 tahun, sementara di sektor swasta berkisar antara 55 hingga 60 tahun.

Sebelumnya, Pemerintah China juga menaikkan usia pensiun untuk pertama kalinya sejak 1978. Keputusan ini diambil untuk mengurangi penurunan jumlah tenaga kerja.

Pekerja pria akan pensiun pada umur 63 tahun, lebih lama dari tahun sebelumnya umur 60 tahun. Sementara untuk pekerja wanita akan pensiun di umur 55 tahun, dari sebelumnya umur 50 tahun. Kemudian wanita yang menduduki posisi manajemen akan pensiun pada umur 58 tahun, bukan lagi 55 tahun.

Perubahan tersebut akan berlangsung selama 15 tahun mulai Januari 2025 dan memungkinkan lebih banyak orang untuk bekerja lebih lama.

Thailand berencana untuk menaikkan usia pensiun bagi sektor swasta dan pemerintah menjadi 65 tahun. Kebijakan ini seiring dengan peningkatan dalam teknologi perawatan kesehatan dan medis.

Mengutip Bloomberg pada Minggu (27/10), perubahan usia pensiun ini merupakan salah satu dari beberapa usulan yang diajukan sebelumnya, karena pemerintah menangani harapan hidup yang lebih panjang dan adanya perubahan demografi di negara tersebut.

Menteri Tenaga Kerja Phiphat Ratchakitprakarn mengatakan, pemerintah ingin meningkatkan kontribusi dari pekerja, pengusaha, dan negara ke dalam dana jaminan sosial nasional dan memperluas sistem tunjangan untuk mencakup 2 juta pekerja migran dari Myanmar, Laos, dan Kamboja.

"Pihak Kementerian juga mempertimbangkan untuk mengubah biaya medis yang berfluktuasi yang diperkirakan mencapai 60 miliar baht (USD 1,78 miliar) per tahun menjadi biaya tetap," kata Phiphat dikutip Minggu (27/10).

Menurut data Kementerian Tenaga Kerja, usia pensiun bagi pejabat dan karyawan pemerintah saat ini adalah 60 tahun, sementara di sektor swasta berkisar antara 55 hingga 60 tahun.

Sementara untuk harapan hidup di Thailand, berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia, meningkat menjadi 75,3 pada tahun 2021.

Jakarta -

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap masalah pada PT Pindad, anak perusahaan, dan perusahaan terafiliasi lainnya. Mulai dari masalah keuangan hingga pengelolaan dana pensiun pegawai.

Temuan itu tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan tahun 2021 hingga semester I-2023 kepada PT Pindad, anak perusahaan dan perusahaan terafiliasi lainnya. Laporan disampaikan langsung kepada jajaran Direksi PT Pindad di Kantor Pusat BPK, Senin (21/10).

"Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menemukan sejumlah permasalahan. Salah satunya adalah PT Pindad terbebani biaya ekonomi dan mengalami financial distress," ungkap Anggota VII BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII Slamet Edy Purnomo dalam keterangan tertulis, Jumat (25/10/2024).

Merespons temuan itu, PT Pindad buka suara. Dalam keterangan tertulis, Pindad mengapresiasi atensi BPK yang menyoroti adanya penurunan nilai investasi pasca pandemi COVID-19.

Perlu dipahami pula suatu investasi dapat mengalami fluktuasi, demikian pula yang terjadi pada Dana Pensiun Pindad.

Atas hal tersebut, manajemen PT Pindad selaku pendiri telah mengambil langkah strategis agar dapat menyelesaikan temuan sesuai dengan
rekomendasi BPK.

Manajemen PT Pindad bersama Dewan Pengawas dan Pengurus Dana Pensiun Pindad secara intensif juga senantiasa berkoordinasi berkenaan dengan tata kelola untuk mengawal investasi Dana Pensiun secara cermat agar Dana Pensiun Pindad menjadi lebih baik.

"Salah satu langkah penyelamatan yang telah dilakukan Pengurus Dana Pensiun adalah segera menarik investasi saham yang mengalami tren penurunan," tutur Pindad.

Rekomendasi BPK

Dalam penyampaian LHP, BPK RI memberikan rekomendasi kepada manajemen PT Pindad untuk meningkatkan kinerja perusahaan agar menjadi lebih laik lagi, utamanya terhadap kinerja keuangan Pindad yang terbebani biaya ekonomi atau biasa disebut dengan financial distress.

Kondisi ini dihadapkan langsung dengan karakter khusus dalam mengelola cash flow operation perusahaan yang berbeda jika dibandingkan dengan industri manufaktur pada umumnya.

Hal-hal yang memengaruhi kondisi tersebut antara lain rigid-nya proses produksi dan penggunaan material khusus untuk dapat memenuhi spesifikasi militer, serta waktu penyelesaian produksi yang cukup panjang hingga lintas tahun.

Hal ini tentunya akan memengaruhi kinerja keuangan tahunan Pindad, salah satunya tercermin pada beban keuangan berupa cost of fund yang cukup tinggi.

Direktur Utama PT Pindad, Abraham Mose, menegaskan menyambut baik rekomendasi yang diberikan oleh BPK sebagai upaya untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas di PT Pindad.

"Kami telah melakukan berbagai upaya perbaikan sebelum audit ini dan akan terus meningkatkan kinerja agar senantiasa sejalan dengan tata kelola terbaik," kata Abraham

(hns/hns)

Jakarta -

Pemerintah berencana melakukan pensiun dini (early retirement) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon-1 pada 2035 demi mengurangi emisi karbon. Namun, rencana 'suntik mati' PLTU berkapasitas 660 megawatt (MW) di Jawa Barat itu menghadapi sejumlah tantangan.

Plt Bidang Koordinasi Konektivitas Berkelanjutan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Andi Yulianti Ramli mengatakan, keputusan itu harus memperhitungkan banyak aspek, mulai dari hukum hingga dampak sosial dan ekonomi.

"Kita kan benar-benar harus menghitung jangan sampai ada kerugian negara, jangan sampai ada pelanggaran hukum, jangan sampai membebani portofolio PLN, jangan sampai berdampak pada sosial budaya ekonominya," katanya di sela acara The Bangun Bangsa Conference 2024, Sustainability in Action: Accelerating Decarbonisation Journey in Asia Pacific di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (25/10/2024).

Andi menambahkan, suntik mati PLTU Cirebon butuh persetujuan dari tiga Kementerian. Ketiganya adalah Kementerian BUMN, Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan.

"Pensiunan dini untuk Cirebon-1, kita belum bisa menyatakan bahwa yes akan dipensiunkan, tetapi saat ini sedang dilakukan kajian-kajiannya karena ternyata hal ini merupakan hal yang sangat kompleks dan prinsip no one left behind itu adalah menjadi pegangan kami," jelasnya.

Andi menyebut sudah ada penawaran pendanaan dari Asian Development Bank (ADB) untuk pensiun dini PLTU Cirebon-1 sebesar US$ 430 juta atau sekitar Rp 6,70 triliun (kurs Rp 15.600).

"Untuk pembiayaannya kita sudah dapat penawaran pendanaan dari ADB untuk net present value-nya sebesar US$ 430 juta untuk biaya tambahan kelistrikan kepada PLN. Karena pergantian PLTU Cirebon ini apapun PLTU-nya itu harus nantinya merupakan total dari EBT dan juga berikut transmisi yang harus dibangun," bebernya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah mengatakan butuh biaya kurang lebih US$ 1,3 miliar atau setara Rp 21 triliun (kurs Rp 16.200) untuk mempensiunkan dini PLTU Cirebon-1. Pelaksanaannya dilakukan lewat skema Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform sebagai pendanaan campuran untuk memobilisasi sumber daya keuangan dan dukungan internasional.

"Salah satu pilot project yang sudah berjalan adalah pemensiunan dini Cirebon 1 power plant. Dengan kapasitas 660 MW, akan membutuhkan biaya kurang lebih US$ 1,3 miliar untuk memensiunkan dini pembangkit listrik ini dalam 7 tahun ke depan," terang Sri Mulyani dalam unggahan di Instagram resmi @smindrawati, Jumat (19/4).

Sri Mulyani menyebut pensiun dini PLTU Cirebon-1 dapat menyelamatkan 28,5 juta ton CO2e. Investasi yang dibutuhkan untuk transisi menuju ekonomi rendah karbon ini diakui sangatlah besar.

(ily/rrd)

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten tekstil, PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang. Di lantai bursa, saham SRIL sudah digembok BEI selama sekitar 41 bulan.

Penghentian perdagangan sementara atau suspensi terhadap saham Sritex dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak 18 Mei 2021. BEI menerapkan suspensi lantaran SRIL menunda kewajiban pembayaran bunga surat utang.

Penundaan itu merujuk pada surat elektronik PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) No. KSEI-3657/DIR/0521 tanggal 17 Mei 2021 terkait Penundaan Pembayaran Pokok dan Bunga MTN SRITEX TAHAP III TAHUN 2018 Ke-6 (enam) (USD-SRIL01X3MF).

“Dalam rangka menjaga perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien, Bursa Efek Indonesia memutuskan untuk melakukan penghentian sementara Perdagangan saham SRIL di seluruh pasar terhitung sejak Sesi I Perdagangan Efek tanggal 18 Mei 2021, hingga pengumuman Bursa lebih lanjut,” tulis pengumuman BEI yang saat itu ditandatangani oleh Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3 BEI Goklas Tambunan dan Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan BEI Irvan Susandy.

Sejak saat itu, saham SRIL terkapar di level Rp146. Dengan demikian, suspensi saham SRIL sudah berlangsung selama 41 bulan atau 3 tahun 5 bulan.

Sritex tercatat melantai di BEI 17 Juni 2013. Saham Sritex senilai US$135 juta dilepas saat penjualan pertama dengan harga Rp240 per saham.

Di lantai bursa, saham Sritex sempat naik dari Rp240 ke posisi tertingginya di level Rp495 pada 30 Juli 2015 dan 6 Maret 2017.

Selanjutnya, sejak Maret 2017, saham SRIL perlahan melorot dan kemudian sejak 26 Juli 2019 makin longsor hingga akhirnya terkapar di level Rp146 karena di suspen BEI sejak 18 Mei 2021 hingga saat ini. Pada level harga saham Rp146, kapitalisasi pasar SRIL tercatat sebesar Rp2,99 triliun.

Seiring dengan suspensi berkepanjangan dan risiko kelangsungan usaha Sritex, BEI sudah enam kali melayangkan peringkatan risiko penghapusan pencatatan saham atau delisting kepada manajemen Sritex. Terakhir, pengumuman potensi delisting SRIL disampaikan pada 20 November 2023 bertepatan dengan 30 bulan suspensi saham SRIL.

Berdasarkan pengumuman tersebut, BEI menyampaikan ketentuan delisting saham dari papan pencatatan bursa. Ketentuan delisting merujuk pada Peraturan Bursa No. I-I tentang Penghapusan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham di Bursa. Dalam beleid tersebut, BEI dapat menghapus pencatatan saham Perusahaan Tercatat apabila mengalami dua kondisi.

Pertama, Ketentuan III.3.1.1 mengatur bahwa BEI dapat menghapus pencatatan saham apabila Perusahaan Tercatat mengalami kondisi, atau peristiwa, yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha, baik secara finansial atau secara hukum, atau terhadap kelangsungan status Perusahaan Tercatat sebagai Perusahaan Terbuka, dan Perusahaan Tercatat tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai.

Kedua, Ketentuan III.3.1.2 mengatur bahwa BEI dapat menghapus pencatatan saham Perusahaan Tercatat akibat suspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai sekurang-kurangnya selama 24 bulan terakhir.

Seperti diberitakan Bisnis, Sritex dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang, melalui Putusan dengan nomor perkara 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg.

Adapun pemohon dari perkara ini adalah PT Indo Bharta Rayon, sedangkan termohon PT Sri Rejeki Isman Tbk, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya.