REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII Nomor 09/Ijtima'Ulama/VIII/2024 menyampaikan keputusannya mengharamkan penggunaan hasil investasi setoran awal biaya haji (Bipih) untuk membiayai penyelenggaraan haji jamaah lain.

Merespons hal itu, anggota Badan Pelaksana BPKH Bidang Keuangan, Amri Yusuf menegaskan BPKH selama ini telah melaksanakan pengelolaan keuangan haji berdasarkan akad wakalah sebagai landasan syariah dari jamaah yang memercayakan pengelolaan keuangan hajinya kepada BPKH.

"BPKH akan tetap patuh terhadap peraturan perundangan yang menyatakan dana haji dikelola dengan prinsip syariah sesuai Pasal 2 UU No. 34 Tahun 2014," ujar Amri dalam acara BPKH Connect di Jakarta, Kamis (1/8/2024).

“Kami mengajak semua pihak untuk mempelajari fatwa MUI tersebut dengan teliti agar memperoleh pemahaman yang menyeluruh untuk mencegah terjadinya multitafsir," ucap Amri.

Implementasi Fatwa MUI tersebut akan dibahas bersama pemerintah dan DPR, untuk merumuskan skema Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang selaras dengan Fatwa MUI, sambil tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta tidak memberatkan jamaah yang akan berangkat pada tahun 2025 dan selanjutnya.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2018, Pasal 37 Ayat 5, pembagian proporsi penggunaan nilai manfaat atau hasil investasi setoran awal harus mendapatkan persetujuan DPR.

“BPKH tengah merancang skema untuk mengurangi proporsi subsidi nilai manfaat dalam BPIH secara gradual, dan memberikan prosentase nilai manfaat yang lebih besar kepada jemaah tunggu agar tercapai skema self financing," kata Amri Yusuf.

Sebelumnya, MUI menerbirkan fatwa haram terkait dana investasi haji. MUI mengharamkan hasil investasi setoran awal Bipih calon jamaah haji untuk membiayai penyelenggaraan haji jamaah lain.

Hal ini termaktub dalam Fatwa MUI nomor 09/Ijatima Ulama/VIII/2024 tentang Hukum Memanfaatkan Hasil Investasi Setoran Awal Bipih Calon Jamaah Haji untuk Membiayai Penyelenggaraan Haji Jamaah Lain.

"Hukum memanfaatkan hasil investasi setoran awal BIPIH calon jamaah haji untuk membiayai penyelenggaraan haji jemaah lain adalah haram," dikutip dari buku 'Konsensus Ulama Fatwa' yang diterbitkan MUI.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan tak pernah mengeluarkan instruksi bagi jajaran baik di tingkat pusat maupun daerah soal permohonan video dukungan sukses haji, menyusul beredarnya surat dari Kepala Kemenag Bintan kepada Ketua MUI Bintan.

"Tidak ada instruksi dari Kementerian Agama pusat agar jajaran di daerah membuat permohonan video dengan arahan seperti tertulis di surat Kankemenag Bintan yang sedang viral," ujar Juru Bicara Kemenag Anna Hasbie saat dikonfirmasi dari Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Anna mengatakan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini yang dinilai berjalan sukses memang mendapat banyak apresiasi dari masyarakat, terutama jamaah, bahkan sejak mereka masih berada di Tanah Suci.

Testimoni akan sukses haji dari jamaah dan masyarakat ini terus mengalir hingga saat ini, meski operasional haji sudah ditutup oleh Menag Yaqut Cholil Qoumas pada 25 Juli 2024.

"Atas antusiasme masyarakat itu, kami minta agar testimoni dari stakeholders itu dikumpulkan untuk dipublikasikan sekaligus sebagai bagian dari evaluasi. Sebab, selain apresiasi, ada juga testimoni yang bermuatan saran perbaikan," kata dia.

Menurut dia, testimoni ini penting untuk dipublikasikan agar masyarakat mendapat informasi soal penyelenggaraan haji dari berbagai perspektif, termasuk saran dan masukan yang mereka sampaikan.

"Masukan yang didapat dari berbagai testimoni itu akan kami susun sebagai rekomendasi agar bisa ditindaklanjuti kemudian," kata dia.

Menurutnya, ada banyak inovasi baru yang berhasil diterapkan sehingga penyelenggaraan haji berjalan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

Tahun ini kali pertama Indonesia mendapat kuota tambahan hingga 20.000. Tahun ini kali pertama layanan fast track diterapkan pada tiga embarkasi yakni Bandara Soetta, Adi Soemarmo Solo, dan Djuanda Surabaya.

Tahun ini juga, kata dia, jamaah haji Indonesia tidak menempati Mina Jadid, layanan katering diberikan secara penuh selama jamaah berada di Makkah dengan total 17.492.983 boks didistribusikan.

"Tahun ini kebijakan Murur diterapkan secara terencana dan sistematis. Ini sebagai ikhtiar agar kepadatan di Muzdalifah yang terjadi pada 2023 tidak terulang. Ada sekitar 51.899 orang yang terdaftar menjalani skema ini," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Indonesia Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI MPO) Mahfut Khanafi mengharapkan keberadaan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji 2024 tidak dimanfaatkan sebagai gerakan politik.

"Pansus ada boleh, tetapi kemudian jangan dipakai untuk gerakan-gerakan politik misalnya dalam proses transisi pemerintahan," kata Mahfut dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Ahad (28/7/2024).

Hal tersebut dia sampaikan menyusul adanya sejumlah dugaan atau kecurigaan bahwa keberadaan Pansus Haji mengarah pada tujuan politis. Kecurigaan itu dinilai bisa muncul karena keberadaan Pansus Haji berdekatan dengan transisi pemerintahan.

"Terlepas benar atau tidak, itu silakan dibuktikan di proses hukum nanti. Setidaknya, jangan bikin gaduh dalam hal narasi haji karena orang Indonesia itu selalu bahagia setelah pulang haji,” ujar Mahfut menambahkan.

Tanggapan tersebut, dia sampaikan acara Dialog Publik Menelaah Kebijakan Inovasi Haji 2024 digelar PB HMI di Asrama Haji Yogyakarta, Sabtu (27/7).

Terkait dengan penyelenggaraan haji 2024, Mahfut menilai pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) telah memberikan pelayanan yang lebih baik kepada jamaah.

“Kalau seandainya kita berbicara fakta, tentu pesan kita kepada Kementerian Agama (Kemenag) yaitu teruslah memberikan pelayanan baik dalam hal haji, yang sudah baik ini ditambahi lagi,” ujar dia.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI Ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/7), menyetujui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Pengawasan Haji.

Pembentukan pansus itu beserta komposisi keanggotaannya sudah sesuai dengan tata tertib yang berlaku, yang mana Anggota Pansus terdiri dari Fraksi PDI Perjuangan (tujuh orang), Partai Golkar (4), Partai Gerindra (4), Partai NasDem (3), Partai Demokrat (3), PKS (3), PAN (2), dan PPP (1).

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar, saat itu, mengatakan bahwa Pansus Angket Haji akan bekerja secepatnya, termasuk bekerja saat masa reses.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Operasional penyelenggaraan ibadah haji 1445 H/2024 M telah berakhir seiring dengan kepulangan kloter terakhir jamaah haji Indonesia pada 22 Juli 2024 di sejumlah debarkasi asrama haji. Namun, masih ada 45 jamaah haji Indonesia yang di sejumlah rumah sakit Arab Saudi, baik di Makkah, Madinah, maupun Jeddah.

PPIH Arab Saudi pun telah menyiapkan tim yang secara berkala akan memantau dan meng-update kondisi jamaah. Pihak keluarga juga bisa mengetahui perkembangan kondisi kesehatan jamaah yang sakit itu melalui nomor kontak yang telah disediakan.

Sebanyak 213.275 jamaah reguler diberangkatkan ke Arab Saudi pada oprasional haji 1445 H/2024 M. Dari 213.320, hanya 45 kuota yang tidak terserap untuk berangkat ke Arab Saudi. Setelah menjalani puncak haji, jamaah secara bertahap dipulangkan ke Tanah Air sejak 22 Juni sampai 22 Juli 2024 dalam 553 kelompok terbang (kloter).

Hingga hari terakhir, Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) mencatat ada 441 jamaah haji reguler yang wafat di Arab Saudi selama operasional haji 1445 H. Ada dua jamaah haji reguler yang wafat paska operasional haji atau setelah 22 Juli 2024. Selain itu, tercatat juga 20 jamaah haji khusus yang wafat di Arab Saudi selama operasional haji 1445 H.

Siskohat juga mencatat, ada 64 jamaah yang tanazul mandiri atau pulang lebih awal (berpisah dari kloter) dengan membeli tiket sendiri atas kemauan sendiri. Dua jamaah dideportasi dan satu orang masih menjalani pemeriksaan di Arab Saudi terkait kasus imigrasi.

“Sampai hari ini, tercatat ada 45 jamaah yang masih dirawat di sejumlah rumah sakit di Arab Saudi. Satu jamaah di rawat di Jeddah, 25 jamaah di Makkah, dan 19 jamaah dirawat pada beberapa rumah sakit di Madinah,” ujar Konsul Haji KJRI Jeddah yang juga Ketua PPIH Arab Saudi, Nasrullah Jasam dalam siaran persnya, Rabu (24/7/2024)

Nasrullah mengatakan, puluhan jamaah yang masih dirawat tersebut akan dipantau dan secara berkala divisitasi oleh Tim Kantor Haji Haji (KUH) pada KJRI Jeddah, baik jmaah yang yang dirawat di Madinah, Makkah, maupun Jeddah.

Menurut dia, pihaknya telah menetapkan petugas yang akan memantau perkembangan kondisi jamaah haji Indonesia yang masih dirawat di Arab Saudi. “Kita sudah menetapkan PIC maaing-maing wilayah. Jika ada keluarga yang ingin mengetahui keadaan jamaah yang masih dirawat di RS, bisa menghubungi para PIC,” ucap dia.

Daftar nama PIC dan pasien..

Berikut daftar nama PIC update perkembangan kondisi jamaah haji dirawat di Arab Saudi:

MADINAH

a. Ahmad Hasidin (+966 50 300 6176),

b. Syaiful Bahri (+966 53 440 8552)

MAKKAH

a. Naef Bahri (+966 56 485 3513),

b. Misbah Baharun (+966 56 155 2687)

JEDDAH

Hasyim Hilabi (+966 54 265 7560)

“Mereka akan menginformasikan kepada keluarga jamaah, jika ada yang ingin mendapat info kondisi keluarganya yang masih dirawat di RS Arab Saudi,”ujar dia.

Berikut daftar nama jamaah dirawat di RS Arab Saudi sampai tanggal 24 Juli 2024:

1. SAMIDI JOWIRYO KROMOWIJOYO (SOC 52), dirawat di RS Dr. Erfan Bagedo, Jeddah

2. JAENAH BINTI ROFII (BPN 07), dirawat di RS. KING ABDUL AZIZ, AL ZAHIR - MAKKAH

3. SUKARDI MANIDJAN DIRAN BIN MANIDJAN (SUB 04), dirawat di MAKKAH MEDICAL CENTER (MMC)

4. YULIUS AR, BSC BIN RAJULIN (SOC 31), dirawat di MAKKAH MEDICAL CENTER (MMC)

5. AHMAD TRIAS BIN WAHNO HARJO (KJT 02), , dirawat di MAKKAH MEDICAL CENTER (MMC)

6. ALIYANAH BINTI ALI BEJI (KJT 25), dirawat di MAKKAH MEDICAL CENTER (MMC)

7. IR. IPONG PUTRA INDRAWAN BIN AMURIDDIN (SUB 52), dirawat di MAKKAH MEDICAL CENTER (MMC)

8. M. ZAHRONI BIN THOHIR (SUB 102), dirawat di MAKKAH MEDICAL CENTER (MMC)

9. MHD. DAVIS BIN SUTAN AMIR (KNO 09) , dirawat di RS Al Noor, Makkah

10. EDOH BINTI JUHARNA (JKS 54), dirawat di RS Al Noor, Makkah

11. SULIYAH SAMUDI SADINI BINTI SAMUDI (JKG 46), dirawat di RS Al Saedy Jummum, Makkah

12. ASIA NUO (PDG 14), dirawat di RS Awwad Albishri, Makkah

13. WAMING MONE LABA BINTI LABA OME (SUB 79), dirawat di RS Awwad Allbishri, Makkah

14. SISWOYO BIN SOETOPO (SUB 66), dirawat di RS Awwad Albishri, Makkah

15. MAHPUZ BIN BAPAK MAHPUZ (LOP 10), dirawat di RS King Abdullah, Makkah

16. TIORLUN BINTI TONGKU JUNJUNGAN (KNO 10), dirawat di RS King Abdullah, Makkah

17. AMAQ YAN BIN NURAWAN (LOP 05), dirawat di RS Saudi German Hospital, Makkah

18. RUSMAWATI H.M BINTI H MUHAMMAD ALWI (UPG 06), dirawat di RS Saudi German Hospital, Makkah

19. MUKIBAN BIN SURIJAN JOYO RUKOH (SOC 63), dirawat di RS Saudi German Hospital, Makkah

20. MUHAMMAD BIN DARAB (BDJ 04), dirawat di RS Saudi German Hospital, Makkah

21. SASI UMRAH ATAR BIN UMRAH (BDJ 15), dirawat di RS Saudi German Hospital, Makkah

22. HADIJA ELY BINTI ALY ELY LUMAKAPUL (UPG 30), dirawat di RS Saudi German Hospital, Makkah

23. ASRIYAH BINTI KASAN (SOC 31), dirawat di RS Saudi National Hospital, Makkah (Al-Ahli)

24. MUHAMMAD ISA BASYAH (BTJ 10), dirawat di RS Saudi National Hospital, Makkah (Al-Ahli)

25. ABDULLAH BASINU BIN BASINU JOHRA (UPG 11), dirawat di RS Saudi National Hospital, Makkah (Al-Ahli)

26. RAMI BINTI SELO FOTI (LOP 12), dirawat di RS Saudi National Hospital, Makkah (Al-Ahli)

27. KHASANAH RAMINAH KASDI (KTJ 07), dirawat di RS Mouwasat Hospital, Madinah

28. SUMINTO HADI, DRS BIN HADI WARSONO (JKS 51), dirawat di RS Saudi German Madinah

29. RAJAB UMAR (BTJ 06), dirawat di RS Saudi German Madinah

30. SARUNI BINTI KROMO PRAWIRO (SOC 43), dirawat di RS Hayat Madinah

31. SARTONO BIN SYAMSURI (SOC 89), dirawat di RS King Fahad Madinah

32. SARMAN BIN KROMO SARMIN (SOC 62), dirawat di RS Hamid Sulaiman Al-Ahmadi Hospital Madinah

33. SOLEH MASTUR RASIJAH BIN MASTUR (SOC 79), dirawat di RS King Fahad Madinah

34. WULANDARI BINTI SOELARSO BUDI WIYOTO (SOC 95(, dirawat di RS Miqot Madinah

35. SUPARTI BINTI SOFWAN KARTO (SOC 66), dirawat di RS Hamid Sulaiman Al-Ahmadi Hospotal Madinah

36. SUPATI BINTI RU’DIN ABDIN (SUB 103), dirawat di RS Saudi German Madinah

37. NUR FADLILAH BINTI H MACHFUD ANAS (SUB 48), dirawat di RS Hamid Sulaiman Al-Ahmadi Hospital Madinah

38. ALI BUDIYONO BIN ABDUL ROCHIM (SUB 89), dirawat di RS Saudi German Madinah

39. EDDY SUTRISNO BIN SAIDI (SUB 88), dirawat di RS Saudi German Madinah

40. MIRAN BIN MERTOJO (SUB 90), dirawat di RS Saudi German Madinah

41. MELIANA HARAHAP BINTI ASRIN HARAHAP (KNO 22), dirawat di RS Hayat Madinah

42. JAUMA BIN HARI ABDULLAH (BTH 23), dirawat di RS Mouwasat Hospital Madinah

43. ABDUL WAHAB BIN MAT SUJAK (JKG 30), dirawat di RS Mouwasat Hospital Madinah

44. JUSMAINI DJURI ABDULLAH BINTI DJURI (0DG 13), dirawat di RS Hayat Madinah

45. SAKINEM BINTI SAN MUSTAR (BTH 22), dirawat di RS Madina National Hospital, Madinah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Operasional penyelenggaraan ibadah haji 1445 H/2024 M telah berakhir seiring dengan kepulangan kloter terakhir jamaah haji Indonesia pada 22 Juli 2024 di sejumlah debarkasi asrama haji. Namun, masih ada 45 jamaah haji Indonesia yang di sejumlah rumah sakit Arab Saudi, baik di Makkah, Madinah, maupun Jeddah.

PPIH Arab Saudi pun telah menyiapkan tim yang secara berkala akan memantau dan meng-update kondisi jamaah. Pihak keluarga juga bisa mengetahui perkembangan kondisi kesehatan jamaah yang sakit itu melalui nomor kontak yang telah disediakan.

Sebanyak 213.275 jamaah reguler diberangkatkan ke Arab Saudi pada oprasional haji 1445 H/2024 M. Dari 213.320, hanya 45 kuota yang tidak terserap untuk berangkat ke Arab Saudi. Setelah menjalani puncak haji, jamaah secara bertahap dipulangkan ke Tanah Air sejak 22 Juni sampai 22 Juli 2024 dalam 553 kelompok terbang (kloter).

Hingga hari terakhir, Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) mencatat ada 441 jamaah haji reguler yang wafat di Arab Saudi selama operasional haji 1445 H. Ada dua jamaah haji reguler yang wafat paska operasional haji atau setelah 22 Juli 2024. Selain itu, tercatat juga 20 jamaah haji khusus yang wafat di Arab Saudi selama operasional haji 1445 H.

Siskohat juga mencatat, ada 64 jamaah yang tanazul mandiri atau pulang lebih awal (berpisah dari kloter) dengan membeli tiket sendiri atas kemauan sendiri. Dua jamaah dideportasi dan satu orang masih menjalani pemeriksaan di Arab Saudi terkait kasus imigrasi.

“Sampai hari ini, tercatat ada 45 jamaah yang masih dirawat di sejumlah rumah sakit di Arab Saudi. Satu jamaah di rawat di Jeddah, 25 jamaah di Makkah, dan 19 jamaah dirawat pada beberapa rumah sakit di Madinah,” ujar Konsul Haji KJRI Jeddah yang juga Ketua PPIH Arab Saudi, Nasrullah Jasam dalam siaran persnya, Rabu (24/7/2024)

Nasrullah mengatakan, puluhan jamaah yang masih dirawat tersebut akan dipantau dan secara berkala divisitasi oleh Tim Kantor Haji Haji (KUH) pada KJRI Jeddah, baik jmaah yang yang dirawat di Madinah, Makkah, maupun Jeddah.

Menurut dia, pihaknya telah menetapkan petugas yang akan memantau perkembangan kondisi jamaah haji Indonesia yang masih dirawat di Arab Saudi. “Kita sudah menetapkan PIC maaing-maing wilayah. Jika ada keluarga yang ingin mengetahui keadaan jamaah yang masih dirawat di RS, bisa menghubungi para PIC,” ucap dia.

Daftar nama PIC dan pasien..

Berikut daftar nama PIC update perkembangan kondisi jamaah haji dirawat di Arab Saudi:

MADINAH

a. Ahmad Hasidin (+966 50 300 6176),

b. Syaiful Bahri (+966 53 440 8552)

MAKKAH

a. Naef Bahri (+966 56 485 3513),

b. Misbah Baharun (+966 56 155 2687)

JEDDAH

Hasyim Hilabi (+966 54 265 7560)

“Mereka akan menginformasikan kepada keluarga jamaah, jika ada yang ingin mendapat info kondisi keluarganya yang masih dirawat di RS Arab Saudi,”ujar dia.

Berikut daftar nama jamaah dirawat di RS Arab Saudi sampai tanggal 24 Juli 2024:

1. SAMIDI JOWIRYO KROMOWIJOYO (SOC 52), dirawat di RS Dr. Erfan Bagedo, Jeddah

2. JAENAH BINTI ROFII (BPN 07), dirawat di RS. KING ABDUL AZIZ, AL ZAHIR - MAKKAH

3. SUKARDI MANIDJAN DIRAN BIN MANIDJAN (SUB 04), dirawat di MAKKAH MEDICAL CENTER (MMC)

4. YULIUS AR, BSC BIN RAJULIN (SOC 31), dirawat di MAKKAH MEDICAL CENTER (MMC)

5. AHMAD TRIAS BIN WAHNO HARJO (KJT 02), , dirawat di MAKKAH MEDICAL CENTER (MMC)

6. ALIYANAH BINTI ALI BEJI (KJT 25), dirawat di MAKKAH MEDICAL CENTER (MMC)

7. IR. IPONG PUTRA INDRAWAN BIN AMURIDDIN (SUB 52), dirawat di MAKKAH MEDICAL CENTER (MMC)

8. M. ZAHRONI BIN THOHIR (SUB 102), dirawat di MAKKAH MEDICAL CENTER (MMC)

9. MHD. DAVIS BIN SUTAN AMIR (KNO 09) , dirawat di RS Al Noor, Makkah

10. EDOH BINTI JUHARNA (JKS 54), dirawat di RS Al Noor, Makkah

11. SULIYAH SAMUDI SADINI BINTI SAMUDI (JKG 46), dirawat di RS Al Saedy Jummum, Makkah

12. ASIA NUO (PDG 14), dirawat di RS Awwad Albishri, Makkah

13. WAMING MONE LABA BINTI LABA OME (SUB 79), dirawat di RS Awwad Allbishri, Makkah

14. SISWOYO BIN SOETOPO (SUB 66), dirawat di RS Awwad Albishri, Makkah

15. MAHPUZ BIN BAPAK MAHPUZ (LOP 10), dirawat di RS King Abdullah, Makkah

16. TIORLUN BINTI TONGKU JUNJUNGAN (KNO 10), dirawat di RS King Abdullah, Makkah

17. AMAQ YAN BIN NURAWAN (LOP 05), dirawat di RS Saudi German Hospital, Makkah

18. RUSMAWATI H.M BINTI H MUHAMMAD ALWI (UPG 06), dirawat di RS Saudi German Hospital, Makkah

19. MUKIBAN BIN SURIJAN JOYO RUKOH (SOC 63), dirawat di RS Saudi German Hospital, Makkah

20. MUHAMMAD BIN DARAB (BDJ 04), dirawat di RS Saudi German Hospital, Makkah

21. SASI UMRAH ATAR BIN UMRAH (BDJ 15), dirawat di RS Saudi German Hospital, Makkah

22. HADIJA ELY BINTI ALY ELY LUMAKAPUL (UPG 30), dirawat di RS Saudi German Hospital, Makkah

23. ASRIYAH BINTI KASAN (SOC 31), dirawat di RS Saudi National Hospital, Makkah (Al-Ahli)

24. MUHAMMAD ISA BASYAH (BTJ 10), dirawat di RS Saudi National Hospital, Makkah (Al-Ahli)

25. ABDULLAH BASINU BIN BASINU JOHRA (UPG 11), dirawat di RS Saudi National Hospital, Makkah (Al-Ahli)

26. RAMI BINTI SELO FOTI (LOP 12), dirawat di RS Saudi National Hospital, Makkah (Al-Ahli)

27. KHASANAH RAMINAH KASDI (KTJ 07), dirawat di RS Mouwasat Hospital, Madinah

28. SUMINTO HADI, DRS BIN HADI WARSONO (JKS 51), dirawat di RS Saudi German Madinah

29. RAJAB UMAR (BTJ 06), dirawat di RS Saudi German Madinah

30. SARUNI BINTI KROMO PRAWIRO (SOC 43), dirawat di RS Hayat Madinah

31. SARTONO BIN SYAMSURI (SOC 89), dirawat di RS King Fahad Madinah

32. SARMAN BIN KROMO SARMIN (SOC 62), dirawat di RS Hamid Sulaiman Al-Ahmadi Hospital Madinah

33. SOLEH MASTUR RASIJAH BIN MASTUR (SOC 79), dirawat di RS King Fahad Madinah

34. WULANDARI BINTI SOELARSO BUDI WIYOTO (SOC 95(, dirawat di RS Miqot Madinah

35. SUPARTI BINTI SOFWAN KARTO (SOC 66), dirawat di RS Hamid Sulaiman Al-Ahmadi Hospotal Madinah

36. SUPATI BINTI RU’DIN ABDIN (SUB 103), dirawat di RS Saudi German Madinah

37. NUR FADLILAH BINTI H MACHFUD ANAS (SUB 48), dirawat di RS Hamid Sulaiman Al-Ahmadi Hospital Madinah

38. ALI BUDIYONO BIN ABDUL ROCHIM (SUB 89), dirawat di RS Saudi German Madinah

39. EDDY SUTRISNO BIN SAIDI (SUB 88), dirawat di RS Saudi German Madinah

40. MIRAN BIN MERTOJO (SUB 90), dirawat di RS Saudi German Madinah

41. MELIANA HARAHAP BINTI ASRIN HARAHAP (KNO 22), dirawat di RS Hayat Madinah

42. JAUMA BIN HARI ABDULLAH (BTH 23), dirawat di RS Mouwasat Hospital Madinah

43. ABDUL WAHAB BIN MAT SUJAK (JKG 30), dirawat di RS Mouwasat Hospital Madinah

44. JUSMAINI DJURI ABDULLAH BINTI DJURI (0DG 13), dirawat di RS Hayat Madinah

45. SAKINEM BINTI SAN MUSTAR (BTH 22), dirawat di RS Madina National Hospital, Madinah

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Barat (Jabar) mengungkapkan seluruh kelompok terbang (kloter) haji asal Jawa Barat sebanyak 93 kloter telah kembali. Menurut Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Jabar, ada lima orang yang gagal terbang karena masih harus mendapatkan perawatan di Tanah Suci.

Kepala Bidang (Kabid) Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Jawa Barat (Jabar) Boy Hari Novian mengatakan lima peserta haji yang gagal terbang karena sakit berasal dari Kabupaten Bogor, Kabupaten Ciamis, Kota Bandung, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Indramayu. Mereka dinilai harus terlebih dahulu menerima perawatan sebelum kembali ke Tanah Air.

"Jadi ada lima orang yang harus tertinggal di Tanah Suci, empat di Makkah, satu di Madinah, karena sakit dan harus dirawat. Maskapai tidak mengizinkan untuk jamaah tersebut ikut terbang," kata Boy saat dikonfirmasi di Bandung, Selasa (23/7/2024).

Sebagian besar dari mereka dinilai mengalami sakit diabetes dan jantung sehingga pihak maskapai penerbangan menyatakan mereka tidak laik terbang.Selama menjalani perawatan, lanjutnya, peserta haji tersebut didampingi oleh Kantor Urusan Haji dan Umrah di Arab Saudi sampai membaik dan bisa terbang kembali ke Indonesia.

"Jadi ada pendampingan oleh Kantor Urusan Haji di Jeddah, tiap hari melihat mengecek ke rumah sakit, tempat perawatan jamaah haji. Nanti setelah dinyatakan bisa dan layak terbang, akan langsung diterbangkan kembali ke Tanah Air," ujar dia.

Dari sebanyak 93 kloter haji asal Jabar tersebut yang berangkat 40.594 orang, namun yang kembali ke Tanah Air hanya 40.473 orang. Jamaah yang terakhir datang adalah 316 orang Kloter 30 asal Embarkasi Kertajati.

"Semua sudah kembali, yang terakhir Kloter 30 yang diberangkatkan kemarin (22/7) dari Arab Saudi, turunnya di Kertajati," ujar Boy.

Selama pelaksanaan ibadah haji 2024, Kemenag Jabar mengungkapkan ada 69 peserta haji yang wafat dengan rincian 41 orang asal Embarkasi Bekasi (JKS) dan 28 asal Embarkasi Kertajati (KJT), kesemuanya dimakamkan di Baqi (Madinah), Syaraya (Makkah), dan Jeddah.

Bisnis.com, JAKARTA — Rapat perdana Panitia Khusus (Pansus) AngketHaji bakal digelar oleh DPR dalam waktu dekat, setelah sebelumnya batal digelar.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar saat menanggapi pertanyaan tentang rapat perdana pansus tersebut batal digelar.

Sebelumnya, rapat perdana PansusAngket Haji DPR RI terkait pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2024 yang sedianya digelar pada Rabu (17/7/2024) siang, pukul 13.00 WIB. Namun, rapat itu batal terlaksana.

Muhaimin mengatakan bahwa izin rapat PansusAngket Haji sudah ditandatangani olehnya. Menurutnya, penyelenggaraan itu hanya menunggu kesediaan para anggota pansus yang juga masih melaksanakan reses.

“Pelaksanaan rapat mungkin menunggu teman-teman. Masih banyak di daerah karena reses. Saya berharap kalau reses ini pada sibuk, ya diatur waktunya,” katanya di Jakarta, Minggu (21/7/2024).

Sementara itu, Cak Imin menjelaskan bahwa penunjukan Ketua Pansus Angket Haji akan dibicarakan secara internal tanpa keterlibatan pimpinan DPR RI.

“Saya sudah tidak ikut-ikut lagi. Pimpinan menyerahkan sepenuhnya siapa yang akan menjadi pimpinan pansus,” jelasnya.

Lebih lanjut, Cak Imin mengatakan bahwa fokus pembahasan akan dibahas secara khusus oleh Pansus Angket Haji.

“Pansus angket ini akan fokus kayaknya pada yang namanya visa yang tidak tepat sesuai undang-undang, fokus di situ,” ujarnya.

Sebelumnya, anggota PansusAngket Haji DPR RI Wisnu Wijaya mengatakan bahwa rencananya rapat perdana tersebut akan membahas pemilihan pimpinan pansus, dan rapat itu pun akan dihadiri oleh pimpinan DPR RI.

"Akan tetapi, kemarin sore menjelang petang itu ada informasi terkait penundaan. Sampai kapan? Kami juga bertanya kepada sekjen yang mengatur agenda tersebut," kata Wisnu saat memberikan keterangan di Jakarta, Rabu (17/7).

Sebelum mengetahui penundaan, menurutnya para anggota PansusAngket Haji sudah bergerak menuju Jakarta dari daerah pemilihan masing-masing. Adapun saat ini DPR RI sedang menjalani masa reses mulai 12 Juli hingga 15 Agustus 2024.

"Karena ada rangkaian kunjungan kerja juga kemarin di beberapa wilayah, di beberapa daerah, dengan semangat kami sudah menghadiri undangan rapat hari ini jam 13.00 WIB," kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agama (Kemenag) mempersilahkan Panitia Khusus (Pansus) Haji yang dibentuk DPR untuk membuktikan tuduhan korupsi dalam pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus pada 2024.

"Dibuktikan saja," ujar Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief di Jakarta, Senin (15/7/2024).

Hilman menanggapi informasi yang disampaikan sebelumnya oleh anggota Pansus Angket Pengawasan Haji DPR RI Luluk Nur Hamidah bahwa pihaknya menemukan indikasi korupsi dalam penyelenggaraan haji 2024, khususnya terkait dengan pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus.

Luluk mengatakan indikasi itu muncul berdasarkan informasi yang diterima oleh Pansus Angket Haji.

"Bukan hanya ada indikasi pelanggaran terhadap UU, tapi kami juga mencium adanya indikasi korupsi dalam pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus," kata Luluk beberapa waktu lalu.

Menanggapi hal tersebut, Hilman mengatakan kuota haji khusus yang diambil dari kuota tambahan adalah ketentuan dari Arab Saudi. Kementerian Haji Saudi bersama Kemenag RI sebelumnya melakukan simulasi-simulasi soal potensi kepadatan di Mina.

Saat dilakukan simulasi, kata dia, kepadatan di Mina yang sudah tidak bisa dihindari lagi, utamanya di maktab yang ditempati jamaah Indonesia. Apabila dipaksakan maka akan mengancam keselamatan jiwa.

"Dalam MoU antar menterinya [Menteri Agama RI dan Menteri Haji Saudi], angkanya memang segitu. Kan kita gak boleh jual-jual sembarangan," kata Hilman.

Hilman mengatakan Kemenag tidak bisa memutuskan soal pembagian kuota jika tidak ada rumusan dari Kementerian Haji Saudi yang diturunkan lewat dokumen. Ketika dokumen dari Kementerian Haji Saudi turun, kata dia, maka Kemenag baru bisa memproses soal pembagian alokasi kuota haji tambahan.

"Dari sana dokumennya barulah kita proses, kalau gak ada itu, gak bisa kita proses," kata dia.

Hilman juga menegaskan Kemenag siap akan membawa dokumen dan data-data yang diperlukan saat rapat Pansus Haji dimulai.

Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengaku siap mengikuti setiap proses evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2024.

"Ya kita ikuti saja. Itu proses yang disiapkan konstitusi. Jadi kita ikuti saja," kata Menag Yaqut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setelah berakhirnya operasional pendorongan jamaah Gelombang II dari Makkah ke Madinah pada Sabtu (13/7/2024), pelayanan kesehatan Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) di Makkah pun berakhir. Sedangkan jamaah yang masih dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi (RSAS) akan dilayani hingga 23 Juli 2024.

Anggota Media Center Kementerian Agama Widi Dwinanda mengatakan, jika jamaah dinyatakan sembuh di RSAS, mereka akan dievakuasi oleh tim Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Makkah dan KKHI Madinah.

“Jika tim KKHI telah menyelesaikan tugasnya pada penyelenggaraan tahun ini, jamaah haji yang masih berada di RSAS akan diserahkan kepada Kantor Urusan Haji dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI),” ujar Widi dalam keterangan resmi Kemenag, Jumat (12/7/2024).

Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), kata Widi, kembali mengingatkan jamaah haji Indonesia agar mengindahkan jadwal penerbangan kepulangan ke Tanah Air yang telah ditentukan dan telah disosialisasikan perangkat kloter.

“Prioritaskan waktu untuk kesiapan kepulangan dengan tidak bepergian seperti city tour dan aktivitas belanja sehari sebelum kepulangan, sehingga tidak terjadi ada jamaah tertinggal pesawat,” ucap dia.

Menunggu kepulangan ke Tanah Air, PPIH juga mengimbau jamaah haji untuk tidak berlebihan dalam menjalankan aktivitas pada hari-hari terakhir di Makkah dan Madinah.

“Tetap mengenakan alat pelindung diri untuk menghindari sengatan matahari langsung saat ke masjid dan kembali ke hotel, terutama di siang hari, minum cukup sehingga terhindar dari dehidrasi,” kata Widi.

Jika ingin melakukan ibadah sunah, city tour, atau ziarah di sekitar Kota Makkah dan Madinah, lanjut dia, maka jamaah diimbau untuk memeriksa kesehatannya terlebih dahulu. "Jika tidak memungkinkan, dalam kondisi sakit untuk ziarah, jangan memaksakan diri agar kesehatan jamaah haji terjaga sampai pulang ke Tanah Air,” jelas dia.

Dia menambahkan, hingga Kamis (11/7/2024) pukul 21.00 Waktu Arab Saudi (WAS), jamaah haji dan petugas yang telah diterbangkan ke Tanah Air berjumlah 144.706 orang tergabung dalam 369 kelompok terbang.

Pada Jumat (12/7/2024) hari ini terdapat 20 kelompok terbang, dengan jumlah jamaah haji sebanyak 7.976 orang. Mereka telah dan akan diterbangkan ke Tanah Air, dengan rincian sebagai berikut:

1. Debarkasi Balikpapan (BPN) sebahyak 324 jamaah atau satu kloter.

2. Debarkasi Batam (BTH) sebanyak 450 jamaah atau satu kloter.

3. Debarkasi Aceh (BTJ) sebanyak 393 jamaah atau satu kloter.

4. Debarkasi Jakarta Pondok Gede (jkg) sebanyak 833 jamaah atau dua kloter.

5. Debarkasi Jakarta Bekasi (JKS) sebanyak 880 jemaah atau dua kloter.

6. Debarkasi Medan (KNO) sebanyak 360 jamaah atau satu kloter.

7. Debarkasi Padang (PDG) sebanyak 393 jamaah atau satu kloter.

8. Debarkasi Palembang (PLM) sebanyak 450 jamaah atau satu kloter.

9. Debarkasi Solo (SOC) sebanyak 1.440 jamaah atau empat kloter.

10. Debarkasi Surabaya (SUB) sebanyak 1.113 jamaah atau tiga kloter.

11. Debarkasi Makassar (UPG) sebanyak 900 jamaah atau dua kloter.

12. Debarkasi Kertajati (KJT) sebanyak 440 jemaah atau satu kloter.

Bisnis.com, JAKARTA — PansusAngketDPR untuk Pengawasan Haji 2024 mengisyaratkan adanya temuan baru dalam penyelenggaraan ibadah haji pada tahun ini. Selain pengalihan kuota haji, Pansus Angket DPR mencium adanya indikasi korupsi.

Hal itu diungkapkan anggota PansusAngketDPR untuk Pengawasan Haji 2024, Luluk Nur Hamidah. Adapun, Pansus Angket DPR untuk Pengawasan Haji 2024 baru saja disepakati pembentukannya dalam Rapat Paripurna DPR RI yang digelar kemarin, Selasa (9/7/2024).

Luluk menjelaskan, sebelumnya bahwa pengalihan kuota haji pada 2024 telah melanggar UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Regulasi itu, khususnya Pasal 64, Ayat 2, menetapkan alokasi haji khusus hanya sebesar 8% dari kuota haji Indonesia.

Berdasarkan informasi yang pihaknya terima, kata Luluk, pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus sebanyak 50% itu terindikasi korupsi.

“Bukan hanya ada indikasi pelanggaran terhadap UU, tapi kami juga mencium adanya indikasi korupsi dalam pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus,” katanya, dalam keterangan resmi, pada Rabu (10/7/2024).

Oleh karena itu, jelasnya, PansusAngketDPR akan mendalami terlebih dahulu informasi tersebut. Bahkan, pansus akan memanggil pihak-pihak terkait untuk menyelidiki kebenaran informasi tersebut.

"Kami akan dalami dan selidiki apakah benar informasi yang kami terima itu. Kami akan panggil para pihak terkait dengan hal ini nanti,” ujarnya.

Lebih lanjut, Luluk menjelaskan bahwa pengalihan kuota jemaah untuk haji plus tersebut telah mencederai nilai-nilai keadilan. Untuk itu, DPR membentuk Pansus Angket untuk Pengawasan Haji 2024.

Menurutnya, PansusAngketDPR telah mengindikasikan penggunaan alokasi kuota tambahan pada 2024 itu terkait dengan penyalahgunaan wewenang pemerintah.

“Ada rasa keadilan yang diabaikan oleh Pemerintah/Kemenag dari pengalihan kuota ini. Apalagi antrean jemaah yang sangat panjang. Khususnya antrean jemaah lansia reguler yang bisa kita prioritaskan melalui tambahan kuota 20 ribu tersebut,” ucapnya.

DPR, jelasnya, berharap PansusAngket dapat membongkar kotak pandora pengalihan kuota haji yang berdasarkan UU hanya diperbolehkan sebesar 8% untuk haji khusus.

“Tapi justru digunakan 50% oleh Kemenag ke Haji Khusus,” katanya.

Selain itu, dia mengatakan bahwa DPR juga menyoroti tentang layanan Armurzna yang masih belum ada perubahan karenaover capacitybaik tenda maupun toilet.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas memastikan pelaksanaan ibadah haji 2024 akan dievaluasi untuk memperbaiki layanan ke depan. Menag mengaku pelaksanaan ibadah haji 2024 berjalan lancar, bahkan lebih baik dari tahun 2023. Kendati demikian, dia mengatakan evaluasi harus tetap dilakukan.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengatakan bahwa peta jalan atauroadmapkerja Pansus Angket Pengawasan Haji 2024 akan mulai disusun besok, Rabu (10/7/2024).

Dia mengatakan bahwa seluruh nama yang sudah ditentukan dari fraksi-fraksi yang ada di DPR akan bekerja dalam waktu secepat-cepatnya dalam menyusun target tersebut.

"Mulai besok akan disusunroadmapkerja Pansus Angket Haji ini yang akan melibatkan nama-nama yang sudah ada tadi dari seluruh fraksi-fraksi yang ada di DPR yang akan bekerja dalam waktu secepat-cepatnya dalam menyusun target-target agar kesalahan pelaksanaan haji tidak berulang-ulang di setiap tahunnya," ucapnya, saat ditanyai awak media, pada Selasa (9/7/2024).

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa tujuan dari Pansus Angket Pengawasan Haji ini agar ke depannya tidak ada lagi penyelewengan dari kebijakan yang merugikan para jemaah haji yang sudah mengantre puluhan tahun.

Adapun saat disinggung soal penyelewengan haji yang terjadi setiap tahun, Cak Imin mengatakan bahwa evaluasi justru harus juga dilakukan setiap tahun.

"Justru tiap tahun itu harus dilakukan tindakan-tindakan khusus melalui Pansus ini supaya tidak terulang dan terulang lagi," ujarnya.

Selanjutnya, dia mengungkap bahwa penyelewengan yang paling fatal dalam penyelenggaraan haji 2024 adalah penggunaan visa haji reguler yang tidak sepenuhnya diberikan kepada jemaah yang antre tahunan, tetapi diberikan kepada jemaah haji khusus dengan biaya yang mahal.

Cak Imin optimistis bahwa Pansus Angket Pengawasan Haji ini akan berhasil menghasilkan kesimpulan yang nantinya dapat merubah cara penyelenggaraan haji ke depan supaya lebih baik.

"Pasti dalam waktu yang singkat, saya kira masih bulan Juli, Agustus, September, cukuplah untuk menghasilkan kesimpulan-kesimpulan merubah cara penyelenggaraan haji supaya lebih baik," tambahnya.

Kemudian dia menjelaskan, setelah Pansus Angket Pengawasan Haji disahkan di Rapat Paripurna, maka setelahnya perlu untuk menyusun pimpinan dan anggotanya.

Seperti diketahui, Cak Imin baru saja menyetujui dan mengesahkan Pansus Angket Pengawasan Haji 2024, dalam Rapat Paripurna DPR RI, pada Selasa (9/7/2024).

Komisi VIII DPR sebelumnya mengusulkan untuk menggunakan hak angket dalam mengawasi penyimpangan yang terjadi selama penyelenggaraan haji 2024.

"Kini saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan, apakah pembentukan dan susunan nama-nama keanggotaan Pansus Angket Pengawasan Haji sebagaimana yang diusulkan dapat kita setujui?," kata Cak Imin, di Rapat Paripurna DPR RI.

Sontak semua anggota di Rapat Paripurna menyatakan "setuju". Cak Imin mengatakan bahwa pembentukan Panitia Angket Pengawasan Haji akan diproses dan ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.