Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Realisasi investasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) terus mencatatkan pertumbuhan yang signifikan sejak awal berdirinya hingga kuartal III 2024. Hal ini turut diiringi dengan jumlah penyerapan tenaga kerja yang tinggi.

“Capaian kumulatif investasi KEK hingga September 2024 senilai Rp 220,6 triliun dan telah menyerap tenaga kerja hingga 135.083 orang,” kata Kepala Biro Investasi, Kerja Sama dan Komunikasi Dewan Nasional KEK, Bambang Wijanarko kepada Kontan.co.id, pekan lalu.

Bambang menjelaskan, seiring dengan peningkatan investasi dan penyerapan tenaga kerja tersebut, jumlah pelaku usaha di KEK juga semakin bertambah, di mana secara kumulatif hingga September 2024 mencapai 379 pelaku usaha.

“Secara kumulatif hingga September 2024 adalah sejumlah 379 pelaku usaha dan masih akan terus bertambah, sementara tambahan jumlah pelaku usaha dari Januari-September 2024 sejumlah 47 pelaku usaha,” jelasnya.

Dia menyebut bahwa pelaku usaha yang berdikari di KEK berasal dari dalam maupun luar negeri seperti Singapura, Malaysia, Tiongkok, India, Turki, Selandia Baru, Jerman, Inggris, dan Amerika Serikat.

Untuk diketahui, sejauh ini terdapat 24 KEK di Tanah Air yang terdiri dari 12 KEK Industri, yaitu Gresik, Kendal, Sei Mangkei, Arun Lhokseumawe, Galang Batang, Morotai, Palu, Sorong, MBTK, Bitung, Tanjung Sauh, dan Setangga.

7 KEK Pariwisata, yaitu Mandalika, Lido, Tanjung Lesung, Kura Kura Bali, Tanjung Kelayang, Likupang, dan Sanur (Pariwisata-Kesehatan), 2 KEK Digital, yaitu Nongsa dan Singhasari, 1 KEK Jasa lainnya (KEK MRO), yaitu Batam Aero Technic (BAT).

Lalu ada 2 KEK yang baru saja diresmikan beberapa waktu lalu yakni KEK Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten dan KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam. Selain itu, masih ada 8 KEK yang masih dalam proses penetapan.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada Kuartal III-2024 sebesar 4,95% year on year (YoY) berhasil menyerap jutaan tenaga kerja.Sepanjang Agustus 2023 hingga Agustus 2024 terjadi penyerapan tenaga kerja sebanyak 4,79 juta orang.

Tenaga kerja yang berhasil terserap 4,79 juta orang itu terdiri dari pekerja penuh waktu, pekerja paruh waktu dan setengah pengangguran.

Pekerja paruh waktu adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu, tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain.

Sedangkan setengah pengangguran adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu, dan masih mencari atau menerima pekerjaan tambahan.

Dari data BPS, pekerja penuh sebanyak 98,45 juta orang atau meningkat sebesar 2,06 juta orang. Sedangkan pekerja paruh waktu sebanyak 34,63 juta orang atau terkerek naik sebanyak 0,51 juta orang.

Sementara itu, setengah pengangguran sebanyak 11,56 juta orang atau meningkat 2,22 juta orang. Dengan begitu, jumlah tenaga kerja yang berhasil terserap pada Agustus 2024 sebanyak 4,79 juta orang.

Lebih lanjut, jumlah angkatan kerja pada Agustus 2024 sebanyak 152,11 juta orang atau naik 4,40 juta orang jika dibandingkan pada Agustus 2023.

"Dari 215,37 juta penduduk usia kerja pada Agustus 2024, sebanyak 152,11 juta orang di antaranya merupakan angkatan kerja," ujar Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti dalam Konferensi Pers di Jakarta, Selasa (5/11).

Sedangkan penduduk yang bekerja sebanyak 144,64 juta orang atau naik sebanyak 4,79 juta orang dari periode Agustus 2023. Adapun jumlah pengangguran tercatat 7,47 juta orang atau mengalami penurunan 0,39 juta orang.

KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan bahwa pemerintah harus menunjukkan keberpihakannya dalam mendukung pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Ia juga menyoroti sumbangsih sektor UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan daya saing produk dalam negeri.

“UMKM telah menjadi kebanggaan kita semua, terutama di daerah pemilihan (dapil) saya, Jawa Barat (Jabar) II. Mereka tidak hanya bertahan tetapi juga terus berkembang meskipun menghadapi berbagai rintangan,” ujar Cucun dalam pembukaan UMKM Fest di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Menurutnya, upaya tersebut merupakan bukti nyata bahwa sektor UMKM memainkan peran penting dalam menjaga kestabilan ekonomi lokal.

Cucun juga menyinggung kebijakan di masa lalu yang menganggap industri tekstil sebagai "sunset industry".

Menurutnya, langkah tersebut merusak tatanan ekonomi domestik, terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja.

“Tekstil adalah salah satu komoditas unggulan kita sebelum China menguasai pasar dunia. Menyebutnya sebagai industri yang surut adalah kesalahan besar yang masih berdampak pada tingginya angka pengangguran,” tutur Cucun.

Ia menegaskan betapa pentingnya dukungan pemerintah untuk industri kecil dan menengah.

“Industri kecil dan menengah adalah penyerap tenaga kerja yang sangat besar. Kehadiran negara sangat diperlukan untuk memastikan bahwa sektor ini terus berkembang,” ucap Cucun.

Ia memberikan contoh dari kampung halamannya, yang dikenal sebagai kampung UMKM dengan berbagai produk turunan dari industri besar, seperti aksesoris otomotif dan tekstil.

“Sekarang, banyak produk tersebut hilang, padahal kebutuhan akan barang-barang itu masih tinggi,” ujar politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Cucun juga menyebutkan bahwa negara-negara maju, seperti Jepang, memiliki UMKM yang kuat sebagai penopang ekonomi saat terjadi guncangan global.

"UMKM adalah bantalan yang melindungi ekonomi dari gejolak. Oleh karena itu, pemerintah harus serius dalam menciptakan skema yang mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia," katanya.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat selama sepuluh tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo realisasi investasi telah mencapai Rp 9.117,4 triliun.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani, mengungkapkan selama sepuluh tahun terakhir realisasi investasi memberikan dampak pada penyerapan tenaga kerja. Ia mencatat dari 2014 hngga 2024 penyerapan tenaga kerja telah mencapai 13,83 juta orang.

“Ini kalau kita lihat angkanya terus meningkat, begitu juga dengan realisasi investasi,” ujarnya dalam Konferensi Pers, Selasa (15/10).

Rosan mengatakan, selama sepuluh tahun terakhir ini, kestabilan ekonomi maupun politik tercipta sangat baik sehingga tercipta pula kepercayaan investor yg tinggi pada Indonesia.

Menurutnya kepercayaan investor dari luar negeri maupun dalam negeri menjadi kunci dalam mencapai target-target investasi.

“Mereka juga melihat bagaimana kita terus melakukan perbaikan dari segi kebijakan, izin dan lainnya, jadi mereka juga merasakan kita selalu memberikan reformasi kebijakan,” ungkapnya.

Jika diperinci, berdasarkan sektornya, realisasi investasi selama sepuluh tahun terakhir didominasi sektor manufaktur dibandingkan sektor premier maupun tersier.

Sementara itu, pertumbuhan rata-rata sektor manufaktur sepuluh tahun terakhir 15,5%.

Kemudian, berdasarkan wilayah porsi investasi dalam sepuluh tahun terakhir cukup mengalami perubahan. Jika dilihat, pada tahun 2014 realisasi investasi didominasi di Jawa dengan porsi 56,9% dan luar Jawa 43,1%.

Sementara pada tahun 2023 porsinya menjadi 48,5% di pulau Jawa dan 51,5% di luar pulau Jawa.

“Begitu juga pada tahun ini hingga September 2024 ini, realisasi investasi disumbang paling banyak dari luar Jawa dengan porsi 50,34% sementara dari Jawa porsinya 49,66%,” ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com -Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengatakan, selama masa Kabinet Indonesia Maju atau periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), investasi di Tanah Air sudah mampu menyerap 7.188.479 tenaga kerja.

Rosan menyebut, secara rata-rata setiap tahunnya ada 1.437.695 tenaga kerja yang terserap karena realisasi investasi.

"Dari sisi penciptaan lapangan kerja, juga tercipta penyerapan tenaga kerja total selama Kabinet Indonesia Maju ini adalah 7.188.479 tenaga kerja di Indonesia atau rata-rata kurang lebih pertahunnya adalah 1.437.695 (tenaga kerja terserap)," ujar Rosan saat memberikan sambutan pada acara Anugerah Layanan Investasi 2024 di Jakarta yang disiarkan secara daring pada Senin (30/9/2024).

"Karena kita ketahui penciptaan lapangan kerja adalah merupakan pr atau tantangan kita yang harus kita lakukan terus menerus," sambung dia.

Rosan juga menyebutkan, hingga akhir September 2024 capaian investasi Indonesia diperkirakan sebesar Rp 6.350 triliun.

Capaian tersebut merupakan realisasi investasi selama periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi.

"Dapat kami sampakan, selama periode Kabinet Indonesia Maju (2019) sampai dengan Juni 2024, terdapat realisasi investasi sebesar Rp 5.931,3 triliun yang diperkirakan sampai dengan akhir September 2024 ini akan mencapai Rp 6.350 triliun," kata Rosan.

Berdasarkan capaian itu, menurutnya ada peningkatan capaian investasi sebesar 90,2 persen sejak 2019.

Sementara itu, menurut hitungan rata-rata pemerintah ada pertumbuhan investasi sebesar 18 persen pertahunnya.

Rosan menyampaikan, pencapaian realisasi investasi tersebut menunjukkan kebijakan yang diterbitkan pemerintah direspons dengan baik oleh publik dan pasar.

"Sehingga berdasarkan sebaran investasi ini, semenjak tahun 2020 sudah lebih banyak di luar pulau Jawa," kata Rosan.

Sementara itu, dari sisi layanan perizinan usaha berbasis risiko, terhitung ada 10.382.846 nomor induk berusaha (NIB) yang diterbitkan pemerintah pada 2921-2024 melalui sistem online single submission (OSS).

"Ini juga menunjukkan bahwa perizinan berusaha lebih mudah dan juga memberikan kepastian yang lebih pasti dan mayoritas dari izin yang kita berikan adalah kepada usaha kecil dan menengah," kata Rosan.

Namun, lanjut Rosan, kemudahan penerbitan izin usaha belum terjadi untuk usaha menengah dan besar.

Penyebabnya, usaha menengah dan besar memerlukan proses verifikasi yang lebih panjang. Melibatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah serta ada sejumlah syarat teknis lainnya.

Sehingga Rosan meminta agar seluruh pihak terkait mau memperbaiki regulasi untuk mempercepat layanan perizinan itu.

"Kta perlu, menurut kami meningkatkan daya saing investasi, perbaikan regulasi dan peningkatan layanan dan percepatan perizinan sesuai dengan kewenangan baik di tingkat pusat dan daerah," tuturnya.

"Dalam kesempatan ini kami juga mengimbau dan menyampaikan kepada seluruh pemerintah kementerian dan lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota untuk memberikan pelayanan terbaik," tambah Rosan.

Bisnis.com, JAKARTA — Angka realisasi penyerapan tenaga kerja selama lada kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tercatat lebih rendah daripada selama periode pertamanya.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengungkapkan, realisasi penyerapan tenaga kerja mencapai 7.188.479 orang selama 2019—2024 atau periode kedua pemerintah Jokowi.

Rosan menegaskan, penciptaan lapangan kerja merupakan salah satu tantangan terbesar pemerintah. Oleh sebab itu, dia menyatakan ke depan penciptaan lapangan kerja harus tetap menjadi fokus.

"Dari sisi penciptaan lapangan kerja, juga tercipta penyerapan tenaga kerja total selama Kabinet Indonesia Maju adalah 7.188.479 tenaga kerja di Indonesia atau rata-rata kurang lebih pertahunnya 1.437.695," ujar Rosan ketika beri pidato dalam Anugerah Layanan Investasi 2024 di Jakarta Pusat, Senin (30/9/2024).

Sebagai perbandingan, dikutip dari dataindonesia.id, setidaknya ada 7.429.200 tenaga kerja yang terserap selama 2014—2019 atau periode pertama pemerintahan Jokowi. Artinya, realisasi penyerapan tenaga kerja periode kedua pemerintahan Jokowi lebih rendah daripada periode pertamanya (lebih rendah sekitar 240.721 tenaga kerja).

Lebih lanjut, Rosan mengungkapkan Kementerian Investasi/BKPM telah mengeluarkan perizinan berusaha berbasis resiko sebanyak 10.382.846 NIB (nomor induk berusaha) selama 4 Agustus 2021 sampai dengan 27 September 2024.

Perizinan berusaha itu, sambungnya, dikeluarkan melalui sistem Online Single Submission. Rosan pun meyakini, capaian menunjukkan bahwa perizinan berusaha sudah semakin mudah didapatkan.

"Dan mayoritas dari izin yang kita berikan adalah kepada usaha kecil dan menengah," sambungnya.

Terserap ke Sektor Nonproduktif?

Sebagai catatan, Rosan tidak mendetailkan ke sektor mana 7,1 juta tenaga kerja tersebut terserap.

Kendati demikian, jika merujuk data yang diolah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) maka tampak bahwa mayoritas warga masih bekerja di sektor nonproduktif.

Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Scenaider C.H. Siahaan merincikan, jika dibagi berdasarkan sektor maka kebanyakan penduduk bekerja di sektor jasa-jasa (71,3 juta) dibandingkan manufaktur (18,9 juta), pertanian (40,7 juta), maupun lain-lain seperti pertambangan, konstruksi, dan sebagainya (11,3 juta).

"Dan masih banyak yang bekerja paruh waktu yaitu sekitar 36,8 juta orang; dan setengah pengangguran di sekitar 12,1 juta orang," jelas Scenaider dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/9/2024).

Tak hanya itu, sambungnya, rata-rata upah buruh nasional masih di angka Rp3,04 juta perbulan. Bahkan, masih banyak sektor yang beri upah di bawah rata-rata nasional tersebut.

Sektor-sektor yang menyerap banyak tenaga karena namun memberi upah di bawah rata-rata nasional yaitu: industri pengelolaan (rata-rata Rp3,03 juta/bulan), konstruksi (Rp2,95 juta/bulan), pendidikan (Rp2,84 juta/bulan), pengadaan air (Rp2,69 juta/bulan).

Lalu, perdagangan (Rp2,54 juta/bulan), pertanian (Rp2,24 juta/bulan), akomodasi dan makanan minum (Rp2,24 juta/bulan), serta aktivitas jasa lainnya (Rp1,74 juta/bulan).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Penanaman Koordinasi Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengatakan, hingga akhir Desember 2024 capaian investasi Indonesia tercatat sebesar Rp 5.931 triliun.

Capaian tersebut merupakan jumlah total selama periode Kabinet Indonesia Maju atau periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Dapat kami sampakan, selama periode Kabinet Indonesia Maju (2019) sampai dengan Juni 2024, terdapat realisasi investasi sebesar Rp 5.931,3 triliun yang diperkirakan sampai dengan akhir September 2024 ini akan mencapai Rp 6.350 triliun," ujar Rosan saat memberikan sambutan pada acara Anugerah Layanan Investasi 2024 di Jakarta yang disiarkan secara daring pada Senin (30/9/2024).

SHUTTERSTOCK/TECH_BG Ilustrasi investasi.

Berdasarkan capaian itu, menurutnya ada peningkatan capaian investasi sebesar 90,2 persen sejak 2019 lalu.

Sementara itu, menurut hitungan rata-rata pemerintah ada pertumbuhan investasi sebesar 18 persen per tahunnya sejak lima tahun lalu.

Rosan menyampaikan, pencapaian realisasi investasi tersebut menunjukkan kebijakan yang diterbitkan pemerintah direspons dengan baik oleh publik dan pasar.

"Sehingga berdasarkan sebaran investasi ini, semenjak tahun 2020 sudah lebih banyak di luar pulau Jawa. Dari sisi penciptaan lapangan kerja, juga tercipta penyerapan tenaga kerja total selama Kabinet Indonesia Maju ini adalah 7.188.479 tenaga kerja di Indonesia," ungkap Rosan.

"Atau rata-rata kurang lebih pertahunnya adalah (menyerap) 1.437.695 (tenaga kerja), karena kita ketahui penciptaan lapangan kerja adalah merupakan PR atau tantangan kita yang harus kita lakukan terus-menerus," lanjutnya.

KOMPAS.com / IRFAN KAMIL Menteri Investasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (20/8/2024).

Sementara itu, dari sisi layanan perizinan usaha berbasis risiko, terhitung ada 10.382.846 nomor induk berusaha (NIB) yang diterbitkan pemerintah pada 2921-2024 melalui sistem online single submission (OSS).

"Ini juga menunjukkan bahwa perizinan berusaha lebih mudah dan juga memberikan kepastian yang lebih pasti dan mayoritas dari izin yang kita berikan adalah kepada usaha kecil dan menengah," kata Rosan.

"Di lain itu, juga untuk usaha menengah dan besar dengan tingkat risiko yang lebih tinggi ini memang masih memakan waktu karena memerlukan verifikasi dari kementerian, lembaga dan pemerintah daerah serta pemenuhan persyaratan yang masih memakan waktu yang cukup, cukup lama," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Penanaman Koordinasi Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengatakan, hingga akhir Desember 2024 capaian investasi Indonesia tercatat sebesar Rp 5.931 triliun.

Capaian tersebut merupakan jumlah total selama periode Kabinet Indonesia Maju atau periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Dapat kami sampakan, selama periode Kabinet Indonesia Maju (2019) sampai dengan Juni 2024, terdapat realisasi investasi sebesar Rp 5.931,3 triliun yang diperkirakan sampai dengan akhir September 2024 ini akan mencapai Rp 6.350 triliun," ujar Rosan saat memberikan sambutan pada acara Anugerah Layanan Investasi 2024 di Jakarta yang disiarkan secara daring pada Senin (30/9/2024).

SHUTTERSTOCK/TECH_BG Ilustrasi investasi.

Berdasarkan capaian itu, menurutnya ada peningkatan capaian investasi sebesar 90,2 persen sejak 2019 lalu.

Sementara itu, menurut hitungan rata-rata pemerintah ada pertumbuhan investasi sebesar 18 persen per tahunnya sejak lima tahun lalu.

Rosan menyampaikan, pencapaian realisasi investasi tersebut menunjukkan kebijakan yang diterbitkan pemerintah direspons dengan baik oleh publik dan pasar.

"Sehingga berdasarkan sebaran investasi ini, semenjak tahun 2020 sudah lebih banyak di luar pulau Jawa. Dari sisi penciptaan lapangan kerja, juga tercipta penyerapan tenaga kerja total selama Kabinet Indonesia Maju ini adalah 7.188.479 tenaga kerja di Indonesia," ungkap Rosan.

"Atau rata-rata kurang lebih pertahunnya adalah (menyerap) 1.437.695 (tenaga kerja), karena kita ketahui penciptaan lapangan kerja adalah merupakan PR atau tantangan kita yang harus kita lakukan terus-menerus," lanjutnya.

KOMPAS.com / IRFAN KAMIL Menteri Investasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (20/8/2024).

Sementara itu, dari sisi layanan perizinan usaha berbasis risiko, terhitung ada 10.382.846 nomor induk berusaha (NIB) yang diterbitkan pemerintah pada 2921-2024 melalui sistem online single submission (OSS).

"Ini juga menunjukkan bahwa perizinan berusaha lebih mudah dan juga memberikan kepastian yang lebih pasti dan mayoritas dari izin yang kita berikan adalah kepada usaha kecil dan menengah," kata Rosan.

"Di lain itu, juga untuk usaha menengah dan besar dengan tingkat risiko yang lebih tinggi ini memang masih memakan waktu karena memerlukan verifikasi dari kementerian, lembaga dan pemerintah daerah serta pemenuhan persyaratan yang masih memakan waktu yang cukup, cukup lama," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Penanaman Koordinasi Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengatakan, hingga akhir Desember 2024 capaian investasi Indonesia tercatat sebesar Rp 6.360 triliun.

Capaian tersebut merupakan jumlah total selama periode Kabinet Indonesia Maju atau periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Ingin saya sampaikan juga bahwa investasi sampai dengan Juni 2024 ini terdapat sebesar Rp 6.931 triliun total, dan pada akhir 2024 ini akan mencapai Rp 6.360 triliun. Sehingga itulah periode yang berada dalam Kabinet Indonesia Maju," ujar Rosan saat memberikan sambutan pada acara Anugerah Layanan Investasi 2024 di Jakarta yang disiarkan secara daring pada Senin (30/9/2024).

SHUTTERSTOCK/TECH_BG Ilustrasi investasi.

Berdasarkan capaian itu, menurutnya ada peningkatan capaian investasi sebesar 90,2 persen sejak 2019 lalu.

Sementara itu, menurut hitungan rata-rata pemerintah ada pertumbuhan investasi sebesar 18 persen per tahunnya sejak lima tahun lalu.

Rosan menyampaikan, pencapaian realisasi investasi tersebut menunjukkan kebijakan yang diterbitkan pemerintah direspons dengan baik oleh publik dan pasar.

"Sehingga berdasarkan sebaran investasi ini, semenjak tahun 2020 sudah lebih banyak di luar pulau Jawa. Dari sisi penciptaan lapangan kerja, juga tercipta penyerapan tenaga kerja total selama Kabinet Indonesia Maju ini adalah 7.188.479 tenaga kerja di Indonesia," ungkap Rosan.

"Atau rata-rata kurang lebih pertahunnya adalah (menyerap) 1.437.695 (tenaga kerja), karena kita ketahui penciptaan lapangan kerja adalah merupakan PR atau tantangan kita yang harus kita lakukan terus-menerus," lanjutnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Penanaman Koordinasi Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengatakan, hingga akhir Desember 2024 capaian investasi Indonesia tercatat sebesar Rp 6.360 triliun.

Capaian tersebut merupakan jumlah total selama periode Kabinet Indonesia Maju atau periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Ingin saya sampaikan juga bahwa investasi sampai dengan Juni 2024 ini terdapat sebesar Rp 6.931 triliun total, dan pada akhir 2024 ini akan mencapai Rp 6.360 triliun. Sehingga itulah periode yang berada dalam Kabinet Indonesia Maju," ujar Rosan saat memberikan sambutan pada acara Anugerah Layanan Investasi 2024 di Jakarta yang disiarkan secara daring pada Senin (30/9/2024).

SHUTTERSTOCK/TECH_BG Ilustrasi investasi.

Berdasarkan capaian itu, menurutnya ada peningkatan capaian investasi sebesar 90,2 persen sejak 2019 lalu.

Sementara itu, menurut hitungan rata-rata pemerintah ada pertumbuhan investasi sebesar 18 persen per tahunnya sejak lima tahun lalu.

Rosan menyampaikan, pencapaian realisasi investasi tersebut menunjukkan kebijakan yang diterbitkan pemerintah direspons dengan baik oleh publik dan pasar.

"Sehingga berdasarkan sebaran investasi ini, semenjak tahun 2020 sudah lebih banyak di luar pulau Jawa. Dari sisi penciptaan lapangan kerja, juga tercipta penyerapan tenaga kerja total selama Kabinet Indonesia Maju ini adalah 7.188.479 tenaga kerja di Indonesia," ungkap Rosan.

"Atau rata-rata kurang lebih pertahunnya adalah (menyerap) 1.437.695 (tenaga kerja), karena kita ketahui penciptaan lapangan kerja adalah merupakan PR atau tantangan kita yang harus kita lakukan terus-menerus," lanjutnya.

KOMPAS.com / IRFAN KAMIL Menteri Investasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (20/8/2024).

Sementara itu, dari sisi layanan perizinan usaha berbasis risiko, terhitung ada 10.382.846 nomor induk berusaha (NIB) yang diterbitkan pemerintah pada 2921-2024 melalui sistem online single submission (OSS).

"Ini juga menunjukkan bahwa perizinan berusaha lebih mudah dan juga memberikan kepastian yang lebih pasti dan mayoritas dari izin yang kita berikan adalah kepada usaha kecil dan menengah," kata Rosan.

"Di lain itu, juga untuk usaha menengah dan besar dengan tingkat risiko yang lebih tinggi ini memang masih memakan waktu karena memerlukan verifikasi dari kementerian, lembaga dan pemerintah daerah serta pemenuhan persyaratan yang masih memakan waktu yang cukup, cukup lama," tuturnya.

Pengamat ekonomi energi dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satyakti mengatakan, investasi untuk mendorong hilirisasi perlu didukung. Misalnya hilirisasi dalam penciptaan ekosistem kendaraan listrik, yang pada ujungnya mampu menekan emisi karbon.

"Kalau lingkungan, listrik itu mampu untuk menurunkan emisi, karena tidak ada emisi karbon monoksida dan itu pasti emisinya turun. Dan juga itu sudah pasti," katanya kepada detikcom, Jumat (13/9/2024).

Saat ini Indonesia memiliki pusat hilirisasi nikel di beberapa lokasi, seperti di Sulawesi Tengah dan Maluku Utara. Yayan menilai industri yang tumbuh di sana memberi efek positif bagi perekonomian, misalnya dalam hal penyerapan tenaga kerja.

"Jadi peningkatan nilai tambah atau hilirisasi ini itu mengubah dari nikel tadi menjadi baterai, kemudian masuk menjadi industri mobil, tapi untuk di domestik yang mampu untuk menciptakan economic multiplier dan meningkatkan lapangan kerja," imbuhnya.

Senada, peneliti Indef Abra Talatof menyebut program hilirisasi mampu menjadi solusi atas permasalahan tenaga kerja di Indonesia. Hilirisasi mampu menciptakan lapangan kerja yang masif dan berkualitas, di tengah minimnya tambahan tenaga kerja formal.

"Dengan hilirisasi bisa menciptakan penyerapan lapangan kerja yang makin masif, di tengah semakin minimnya tambahan trenaga kerja formal dan semakin tergerusnya segmen kelas menengah. Hilirisasi punya kaitan erat dalam penciptaan lapangan kerja yang berkualitas," ujar Abra.

Walaupun jumlah pengangguran di Indonesia berkurang , kata dia, tapi faktanya yang meningkat adalah tenaga kerja informal. Oleh karena itu ia menilai hilirisasi ini menjadi jalan strategis menciptakan pekerjaan formal yang berkualitas. (ily/rrd)