Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah akan memperkuat dan mengoptimalkan fungsi Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dalam perumusan kebijakan pengupahan.

Langkah tersebut diambil setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materiil UU No. 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2/2022 tentang Cipta Kerja, termasuk soal pengupahan.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan pemerintah menghormati putusan MK pada Kamis (31/10/2023) dan akan menjalankan putusan tersebut. Untuk itu, pemerintah akan memperkuat Depenas dalam perumusan kebijakan pengupahan.

“Memang sesuai dengan putusan MK itu adalah memperkuat Depenas,” kata Yassierli saat ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Rabu malam (6/11/2024).

Selain memperkuat fungsi Depenas, Presiden Prabowo Subianto juga mengarahkan Kemnaker untuk mengoptimalkan keberadaan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit.

Sebagai informasi, LKS Tripartit merupakan forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah yang membahas masalah ketenagakerjaan. Anggotanya terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh.

“Arahan dari Pak Presiden memang optimalkan keberadaan dari LKS Tripartit Nasional,” ujarnya.

Langkah tersebut juga sejalan dengan salah satu amar putusan MK soal kebijakan penetapan pengupahan yang diatur dalam Pasal 88 ayat (2) dalam Pasal 81 angka 27 Lampiran UU Cipta Kerja.

MK menyatakan, frasa yang terkandung dalam pasal itu bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945. Frasa yang dianggap bertentangan itu berbunyi “Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

“Menyatakan, ‘Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan’, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” bunyi putusan tersebut, dikutip Kamis (7/11/2024).

Dalam putusannya, MK menambah bunyi pasal tersebut. MK menyatakan, perumusan kebijakan upah melibatkan dewan pengupahan daerah.

“....tidak memiliki kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai, ‘dengan melibatkan dewan pengupahan daerah yang di dalamnya terdapat unsur pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan yang menjadi bahan bagi pemerintah pusat untuk penetapan kebijakan pengupahan,” demikian bunyi putusan tersebut.

Adapun pasca putusan MK, Kemnaker tengah merumuskan regulasi baru terkait skema penetapan upah minimum. Dalam catatan Bisnis, Kemnaker belum bisa menerbitkan regulasi baru sesuai tenggat waktu yang diberikan Prabowo, yakni pada 7 November 2024.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker Indah Anggoro Putri menyampaikan, konsep pengupahan perlu dikaji dan dicermati lebih lanjut. Apalagi, masih ada perbedaan pendapat antara serikat pekerja dan pengusaha terkait formula penetapan upah minimum.

Dia ingin peraturan yang nantinya terbit tidak hanya siap dari sisi hukum, tetapi juga dari sisi logika sehingga tidak menimbulkan polemik baru kedepannya. Oleh karena itu, Indah, mengutip pesan Yassierli, meminta semua pihak untuk memberikan waktu bagi Kemnaker dalam merumuskan rancangan pengupahan.

“Jadi pesan Pak Menteri, sedang kami cermati, kaji dulu,” kata Indah saat melakukan audiensi dengan perwakilan Serikat Pekerja Nasional (SPN) di Kantor Kemnaker, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Jakarta -

Tembok penyangga sisi Tol Serpong-Cinere di KM 35+200 Jalur A ambruk pada Sabtu (2/11). Tembok sepanjang 25 meter itu ambruk imbas kondisi longsor akibat hujan deras pada kala itu.

Direktur Utama PT Cinere Serpong Jaya (CSJ), Mirza Nurul Handayani mengatakan, pihaknya selaku pengelola ruas tol terus melakukan upaya penanganan dampak dari Dinding Penahan Tanah (DPT) yang mengalami longsor, salah satunya membongkar tembok.

"Penanganan dilanjutkan dengan pembongkaran sisa DPT yang longsor sepanjang 25 meter dan DPT yang sudah dalam posisi miring sepanjang 12,5 meter baik di sisi kiri dan kanan DPT," kata Mirza dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024).

Untuk mengamankan pengguna jalan, sejak Sabtu malam telah dilakukan Pemasangan Moveable Concrete Barrier (MCB) sebagai pembatas dan proteksi area kejadian dari pengguna jalan. Pihaknya juga melakukan pengaturan agar lalu lintas di sekitar lokasi kejadian tetap dapat berjalan.

Setelah selesai proses pembongkaran, Mirza mengatakan, akan dilanjutkan dengan perkuatan lereng dengan menggunakan Cerucuk Bambu dan pemasangan shoring untuk perkuatan pada DPT yang masih berdiri dan tidak terdampak.

Lebih lanjut Mirza mengatakan, untuk penanganan permanen akan dilakukan setelah hasil evaluasi dan kajian teknis selesai dilakukan. "PT CSJ memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami akibat kejadian tersebut dan selama proses penanganan berlangsung," ujarnya.

Pengguna jalan yang melintas diimbau agar berhati-hati dan mengikuti rambu dan arahan petugas di lapangan. Antisipasi arah perjalanan untuk menghindari kepadatan.

(shc/ara)

Jakarta -

Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersama kementerian terkait berkoordinasi membahas sinergi infrastruktur dalam mendukung program prioritas swasembada pangan.

Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan menerima pesan langsung dari Presiden Prabowo untuk menyukseskan program pangan nasional.

Adapun Prabowo juga telah menetapkan target Indonesia mencapai swasembada pangan dalam kurun waktu tiga sampai empat tahun mendatang.

"Pangan adalah prioritas utama yang harus dicapai dan setiap kementerian terkait wajib berkoordinasi secara terpadu untuk memastikan ketersediaan infrastruktur yang mendukung sektor pertanian," ujar AHY dalam keterangan tertulis, Jumat (1/11/2024).

Hal ini disampaikannya usai memimpin rapat lintas kementerian di Kantor Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, pada Kamis (31/10).

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyampaikan urusan pangan merupakan program nasional prioritas kabinet Merah Putih yang hukumnya wajib sukses. Oleh karenanya, kementerian/lembaga di bawah kendali Menko terkait penyediaan infrastruktur harus terkendali secara terpadu, agar tidak dijumpai hambatan berarti.

"Meskipun Kementerian Pertanian (Kementan) berada di bawah koordinasi Menko Pangan, namun mengingat swasembada pangan merupakan program nasional Presiden, maka menko terkait, seperti Menko Infrastruktur diharapkan juga turut membantu menyelesaikan hambatan program unggulan presiden tersebut, khususnya dalam mengantisipasi ketersediaan air untuk sektor pertanian," ungkap Amran.

Untuk mencapai swasembada pangan, Kementan telah mencanangkan program cetak sawah sebanyak 3 juta hektare. Pihaknya juga mempersiapkan daerah sentra pertanian yang terhubung dengan irigasi dan bendungan yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

"Optimalisasi infrastruktur yang ada adalah kunci. Pemanfaatan bendungan dan saluran irigasi yang baru dibangun harus segera diselesaikan untuk menjamin stabilitas suplai air ke lahan pertanian," papar Amran.

Selain keterdukungan infrastruktur, Amran juga menyoroti perlunya koordinasi lintas kementerian untuk menangani perbedaan data. Ia juga mendorong penguatan sinergi dengan Kementerian Dalam Negeri agar pembinaan di tingkat pemerintah daerah lebih optimal.

"Dengan kerja sama terpadu antar kementerian dan dukungan penuh pemerintah, Indonesia optimistis dapat mencapai swasembada pangan dalam waktu dekat, sejalan dengan visi besar Presiden untuk ketahanan pangan nasional yang kuat dan berkelanjutan," pungkas Amran.

Sebagai informasi, rapat tersebut turut dihadiri oleh Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti.

Lihat Video: Prabowo: Saya Bertekad untuk Swasembada Pangan

[Gambas:Video 20detik]

(prf/ega)

Jakarta -

Hari ini Teten Masduki menyerahkan jabatannya sebagai Menteri Koperasi kepada Budi Arie. Hal ini ditandai dalam acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) yang berlangsung di Gedung Kementerian Koperasi dan UMKM, Senin (21/10/2024).

Teten mengatakan pihaknya sudah berkomunikasi dengan Budi Arie untuk meningkatkan kehidupan masyarakat perubahan sosial. Dia menyebut perjalanan tersebut tidaklah mudah. Untuk itu, dia bilang senang karena Budi Arie yang menggantikannya.

"Walaupun ternyata untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi rakyat ini tidak mudah, oleh karena itu saya senang sekali Budi Arie menggantikan saya, berbagai komunikasi yang sudah dilakukan beberapa masalah saya yakin bisa diselesaikan oleh Budi Arie," kata Teten.

Dia menyebut sudah memberikan catatan kepada Budi Arie terkait masalah koperasi. Dia berharap Budi Arie bisa bekerja dengan sebaik-baiknya.

Sementara itu, Budi Arie mengatakan dia akan menghubungkan Kementerian Komunikasi Digital dengan Kementerian Koperasi. Dia bilang langkah ini untuk digitalisasi koperasi.

"Saya sudah sampaikan bahwa Kementerian Koperasi dan Kementerian Komunikasi Digital dikerjasamakan karena saya ingin digitalisasi koperasi," katanya.

Dia menyoroti persoalan koperasi berkaitan dengan tata kelola dan sumber daya manusia dalam 100 hari ke depan. Dia pun berkomitmen akan melanjutkan apa yang telah Teten lakukan di koperasi.

"Kita akan perkuat tata kelola dan sumber daya manusia karena itu 100 hari dan mudah-mudahan mesin di Kementerian Koperasi bisa kuat untuk lari 120 km per jam," jelasnya.

(rrd/rrd)

Jakarta -

Bank Indonesia (BI) menahan bunga acuannya di level 6%. Hal ini diputuskan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 15-16 Oktober 2024.

"Rapat Dewan Gubernur BI pada 15 dan 16 Oktober 2024 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 6%," kata Gubernur BI Perry Warjiyo di Gedung BI, Jakarta Pusat, Rabu (16/10/2024).

Perry melanjutkan, bunga deposit facility dan lending facility juga tetap masing-masing 5,25% dan 6,75%.

"Demikian juga suku bunga Deposit Facility tetap 5,25%, dan suku bunga Lending Facility tetap 6,75%," lanjutnya.

Langkah BI menahan bunga acuan, lanjut Perry, sejalan dengan target inflasi 2,5±1% pada 2024-2025.

"Keputusan ini konsisten dengan arah kebijakan moneter unutuk memastikan tetap terkendali inflasi dalam sasaran 2,5±1% pada 2024-2025 serta untuk mendukugn pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tuturnya.

Simak Video: BI Rate 6%: Pertahankan Stabilitas, Perkuat Pertumbuhan Ekonomi

[Gambas:Video 20detik]

(ara/ara)

Konektivitas yang lebih baik juga meningkatkan akses ke pasar nasional dan internasional yang berdampak pada peningkatan output ekonomi daerah

Bekasi (ANTARA) -

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA – PT Indosat Tbk. (ISAT) dan PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) meningkatkan jangkauan dan kualitas internet di Aceh dan Sumatra Utara (Sumut) guna mendukung penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI.

Director and Chief Technology Officer Indosat Desmond Cheung mengatakan perusahaan telah melakukan uji coba kesiapan jaringan secara menyeluruh, di mana tim teknis Indosat sudah disiagakan untuk memantau selama 24/7 guna menjamin kenyamanan pelanggan.

Perusahaan, jelasnya, menyiapkan beberapa hal untuk memastikan kelancaran aktivitas digital seluruh kontingen dan penonton.

Pertama, sejumlah Base Transceiver Station (BTS) dan perangkat repeater telah ditambahkan di lokasi-lokasi strategis untuk menghadirkan cakupan jaringan luas dengan sinyal yang kuat, terutama di area dengan potensi kebutuhan layanan internet yang tinggi

Kedua, Indosat melakukan optimasi balancing trafik dan peningkatan kapasitas BTS yang menjangkau lokasi pertandingan PON XXI untuk mengantisipasi lonjakan kenaikan trafik internet.

Ketiga, menempatkan Mobile BTS (MBTS) di Stadion Deli Serdang untuk memastikan semua pengguna, termasuk atlet, ofisial, penonton, hingga awak media mendapatkan layanan digital yang cepat dan stabil.

“Dengan MBTS, Indosat dapat menangani peningkatan trafik data, telepon, dan SMS dengan baik selama puncak acara PON XXI berlangsung,” kata Desmond dikutip dari keterangan resmi, Sabtu (7/9/2024)

Hal tersebut, tambahnya, akan membantu menghindari gangguan atau penurunan kualitas layanan yang mungkin terjadi akibat adanya lonjakan pengguna.

Sementara itu, Telkomsel menyediakan jaringan 5G di 12 lokasi strategis, pengoptimalan jaringan 4G di 257 site eksisting, hingga pemasangan 14-unit Compact Mobile BTS (COMBAT) selama PON XXI digelar.

Direktur Network Telkomsel Indra Mardiatna mengatakan perusahaan berkomitmen untuk terus mendukung berbagai acara kenegaraan tingkat nasional dan internasional dengan layanan telekomunikasi mumpuni.

“Seluruh kesiapan infrastruktur, termasuk kehadiran jaringan 5G terkini kami di PON XXI Aceh-Sumut 2024 merupakan bagian dari upaya kami untuk memastikan kelancaran komunikasi dan pengalaman digital terbaik bagi seluruh peserta,” kata Indra dikutip Kamis (5/9/2024).

Telkomsel melakukan optimalisasi jaringan untuk memberikan pengalaman konektivitas berkecepatan tinggi yang andal bagi seluruh peserta, termasuk di lokasi-lokasi penting seperti Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh, Sumut Sport Center, wisma atlet, bandara, tempat penginapan, media center dan area strategis lainnya.

Telkomsel juga menyiapkan berbagai produk dan layanan pelanggan untuk mengakomodasi kebutuhan komunikasi para atlet, official, volunteer, serta pengunjung yang dapat ditemukan di berbagai lokasi, seperti pusat layanan di Media Center Hotel Hermes Aceh hingga 12 GraPARI yang tersebar di berbagai lokasi Aceh dan Sumatera Utara,

Selain itu, Telkomsel juga menghadirkan berbagai penawaran khusus selama perhelatan PON XXI Aceh-Sumut 2024. Pelanggan dapat memanfaatkan Surprise Deal PON XXI yang menawarkan paket data hingga 25 GB selama tujuh hari dengan harga spesial pada tanggal 7-8 September dan 20-21 September.

"Tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata".

Suara merdu anak-anak menggema, menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Matahari yang perlahan turun dan kencangnya angin laut, tak membuat rasa antusias surut.

Bagaimana tidak, siapa yang tak bersemangat bernyanyi di atas kapal perang. Apalagi bagi anak-anak di Pulau Kei Besar. Kapal sebesar itu, mungkin, tidak pernah mereka lihat.

Tak hanya itu, anak-anak pun semakin gembira, karena Menteri Sosial Tri Rismaharini ikut menyumbangkan suara, bernyanyi bersama. Mendengar alunan lagu yang telah menjadi simbol cinta Tanah Air itu, membangkitkan semangat nasionalisme bagi siapa pun yang mendengar.

Sore itu, Kamis (24/7/2024), Kapal Republik Indonesia (KRI) Teluk Weda 526 tengah sandar di dermaga Pelabuhan Elat, Kecamatan Kei Besar, Maluku Tenggara. Kedatangan kapal itu untuk tujuan kemanusiaan.

Bersama Kementerian Sosial, membantu masyarakat di pulau terdepan. Ruangan dalam kapal yang biasanya berisi tank, kini menjadi tempat berbagai bantuan. Sementara geladak tempat biasa helikopter mendarat, penuh dengan anak-anak, guru, dan masyarakat. Tenda-tenda dipasang di atas helipad.

Di bawahnya, anak-anak duduk berbaris, sementara guru-guru mendampingi di pinggir tenda. Awalnya hanya 10 siswa dari 25 sekolah dasar, menengah, dan atas yang diundang ke atas kapal. Namun, melihat antusiasme yang besar, Risma mengajak lebih banyak masyarakat dan anak-anak untuk ikut serta.

Uniknya, ratusan siswa SD, SMP, dan SMA, serempak mengenakan atasan berbahan kaus bertuliskan "Aku dan Kamu Satu, Satu Nusa Satu Bangsa Satu Bahasa".

Bagi Risma, mengunjungi pulau terdepan adalah sebuah pesan. Pesan bahwa dimanapun berada, sejauh apa pun lokasinya, masyarakat di pulau terdepan tidak pernah ditinggalkan. Kepulauan Kei merupakan bagian dari Wallacea, yaitu kumpulan pulau-pulau Indonesia yang dipisahkan laut dalam dari lempeng Benua Asia maupun Australia.

Wilayah Kei Besar, tepatnya di Tanjung Luswed Ohoi Weduar Feer, Kei Besar Selatan Barat, berbatasan langsung dengan Australia. Tentu saja tidak mudah menjangkau Kei Besar. Risma menempuh 27 jam perjalanan laut dari Kota Ambon menggunakan KRI Teluk Weda.

Meskipun tinggal di pulau yang jauh dari ibu kota negara, nasionalisme anak-anak di Kei Besar boleh diadu. Contohnya Fikram Rokubun (12). Siswa kelas 6 SD Inpress Dit Rahareng ini menulis puisi yang dibaca langsung di hadapan Risma.

"Jangan kira aku pengecut, lihat dulu bangsaku, Indonesia tercinta ku," kata Fikram saat membaca puisi.

Sepenggal bait puisi itu ia ciptakan langsung saat acara bersama Risma dan para TNI Angkatan Laut di atas KRI Teluk Weda. Puisinya diganjar hadiah oleh Risma. Awalnya diberikan alat lukis, tapi Fikram minta ditukar dengan Al-Quran. Sebab dia bercita-cita ingin jadi ustaz.

Meskipun berbeda cita-cita dengan Fikram, anak lainnya, Jems Piter Heatubun (11), memiliki semangat nasionalisme yang sama. Siswa Kelas 6 SD Inpres Harangur ini ingin jadi tentara. Niatnya ingin berjuang demi negara.

Selain memiliki rasa nasionalisme, anak-anak di Kei Besar memiliki talenta. Salah satunya Feronica Ohoinol (12). Bersama teman-temannya, gadis yang akrab dipanggil Fero ini unjuk kebolehan bermain ukulele di hadapan Risma. Lagu-lagu kebangsaan pun dipilih untuk dinyanyikan sebagai bentuk kecintaannnya pada tanah air.

Kepiawaiannya bernyanyi sambil memetik senar gitar kecil sontak menjadi perhatian seluruh hadirin. Fero dan teman-temannya amat senang bisa punya pengalaman berada di atas kapal perang. Katanya tidak ada kata yang bisa menggambarkan perasaannya, sebab bermimpi menginjakkan kaki di atas kapal perang pun ia tidak pernah.

Di atas KRI Teluk Weda, Risma tak hanya bermain bersama anak-anak, tapi juga menyampaikan pesan perdamaian. Kapal tidak akan sampai di tujuan tanpa adanya kekompakan dan kerukunan. Begitu Risma menganalogikan seseorang tidak akan sukses jika bertengkar dengan temannya.

"Sekarang kalau kalian mau berhasil sampai ke tujuan. Kalian juga gak boleh berantem sama teman," kata Risma.

Jangan berkelahi, jangan merundung, begitu pesan yang diulang-ulang kepada anak-anak yang hadir di KRI Teluk Weda. Nasionalisme terkikis oleh konflik. Karenanya, merawatnya perlu sedini mungkin, yaitu dengan menanamkan rasa cinta sesama sejak anak-anak.

Jakarta: Tugas dan fungsi DPD dinilai perlu diperkuat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sehingga perlu ada revisi undang-undang untuk memperkuat peran dan fungsi DPD dam Otonomi Daerah (Otda).

Hal ini disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Haris Pertama, dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-51 KNPI di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Sabtu, 27 Juli 2024.

"DPD harus diperkuat, Otda juga harus diperkuat. Terutama oleh gerakan pemuda di seluruh Indonesia," ujar Haris, dalam keterangan tertulis, dilansir pada Minggu, 28 Juli 2024.
Haris mengatakan tugas dan fungsi DPD selama ini masih lemah. Bahkan, kata dia, DPD terkesan sekadar penghias di Parlemen.

Dia menegaskan penguatan DPD dan Otda sangat penting. Tujuan akhirnya agar tidak terjadi disintegrasi bangsa.

Baca juga: Senator Asal Papua Jadi Pimpinan DPD RI Harus Didukung

Dia ingin DPD mempunyai peran menguatkan kepala daerah, agar seluruh daerah bisa mendapatkan otonomi penuh dalam mengelola Sumber Daya Alam (SDA) di daerah masing-masing. Dengan begitu, kepala daerah yang dipilih langsung dapat menentukan kebijakan sendiri dalam menyejahterakan rakyat.

"Ke depan, kami berharap, Pemerintah Daerah (Pemda) dan otonomi daerah diperkuat, atau tak lagi mendapat intervensi dari Pemerintah Pusat. Selama ini, soal IUP Tambang misalnya, kepala daerah, hanya rekomendasi. Agar daerah lebih cepat pertumbuhannya, itu harus diubah. Sebab, yang tahu masyarakat, ya para kepala daerah di wilayah tersebut," ucap dia.

Dia meyakini Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah di daerah, dapat membiayai dan menyejahterakan masyarakat daerah. Namun, banyak daerah seperti di Papua, Kalimantan, dan lainnya, yang masyarakat masih miskin.

"Padahal, SDA melimpah. Sebab itu, kami mendorong pengutatan Pemda dan Otonomi Daerah melalui undang-undang. Pengutan peran dan fungsi DPD RI juga akan membawa dampak besar terhadap daerah, bukan hanya di tingkat pusat," ujar dia.

Sementara itu, mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai momentum HUT KNPI ke-51 merupakan untuk refleksi dan kontemplasi. Pemuda harus mau berkorban dan bersatu menjaga NKRI, dengan memperjuangkan keadilan, hukum, dan demokrasi.

"Mengapa, untuk apa, mau kemana, dan tujuan KNPI ke depan? Ingat kemerdekaan Indonesia digawangi oleh Pemuda. Tugas kita semua, pemuda, mengambil pelajaran dari sejarah, bersatu menjaga bangsa besar yang prural, SDM dan SDA melimpah ini, untuk mencapai Indonesia Emas 2045," ujar dia.

(ABK)