JAKARTA, KOMPAS.com - Hingga akhir tahun 2024, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 14,68 triliun,

Dalam paparannya di Kementerian Dalam Negeri, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan 145.796 unit rumah.

Dari total seluruh jenis rumah yang dibangun, akan ada 7.645 unit rumah susun, dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp 10,128 triliun.

Sementara itu, jenis rumah khusus akan dibangun 2,732 unit rumah dan telah disiapkan dana sebesar Rp 986 miliar.

Bagi rumah swadaya, telah disiapkan dana sebesar Rp 3,005 triliun untuk pembangunan 135.319 unit rumah.

Kementerian PKP juga memfasilitasi pembangunan 20.850 unit rumah umum dan komersial dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 189 miliar.

Biaya dukungan manajemen yang disediakan untuk mendukung seluruh program pembangunan perumahan ini adalah sebesar Rp 372 miliar.

Sebagai informasi, anggaran untuk Kementerian KKP tahun 2024 ini telah dialokasikan sejak masih menjadi Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir bakal memetakan sejumlah aset milik perusahaan pelat merah untuk mendukung realisasi program 3 juta rumah besutan Presiden Prabowo Subianto.

Langkah tersebut merupakan hasil dari pertemuan antara Erick Thohir dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta.

“Kami tadi punya kesepakatan akan memetakan seluruh aset BUMN, tentu konteksnya perumahan di mana untuk perumahan rakyat lalu juga perumahan menengah nantinya,” ujarnya dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis (7/11/2024) malam.

Sejauh ini, Erick belum dapat memastikan seberapa besar potensi aset BUMN yang dapat dialihfungsikan untuk mendukung program 3 juta rumah lantaran pertemuan tersebut masih tahap awal.

Namun yang pasti, Kementerian BUMN berkomitmen untuk mendukung pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat sesuai dengan visi Presiden.

“Kami punya komitmen yang sama bagaimana menyukseskan program Bapak Presiden, yakni program 3 juta rumah,” ucap Erick.

Di sisi lain, pertemuan ini turut melibatkan direksi BUMN seperti PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT PP (Persero) Tbk. (PTPP), dan Perum Perumnas.

Menteri PKP Maruarar Sirait menambahkan ada tiga poin penting dari pertemuannya dengan Erick Thohir dan direksi BUMN, yakni ketersediaan lahan, efisiensi bahan bangunan, serta rencana perubahan komponen pembentuk harga rumah untuk masyarakat.

Perihal harga rumah, Maruarar atau akrab disapa Ara menyebutkan pihaknya akan bekerja sama dengan BTN untuk memangkas salah satu komponen biaya dalam pembelian rumah. Detail rencana ini akan disampaikan di kantor BTN, Jumat (8/11/2024).

Meski tidak menjelaskan secara rinci, Ara menyatakan pemangkasan salah satu komponen akan membuat harga rumah menjadi lebih murah. Mengingat ada banyak variabel dalam pembentukan harga, mulai dari tanah, bangunan, pajak, serta biaya lainnya.

“Kebijakan tersebut akan berpengaruh kepada harga rumah. Pengaruhnya berapa, tentunya akan kami lihat, tetapi kebijakan tersebut akan mengurangi satu variabel,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menggandeng emiten BUMN, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) untuk memangkas salah satu komponen biaya pembelian rumah.

Maruarar atau akrab disapa Ara menyatakan detail pengurangan salah satu komponen ini akan disampaikan di Kantor BTN, Jumat, 8 November 2024. Upaya ini menjadi komitmen pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat.

“Kami akan bertemu dan mengabarkan satu kabar baik, di mana salah satu bentuknya, apakah pajak atau pembiayaan bisa kami upayakan untuk dikurangi,” ujarnya dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (7/11/2024) malam.

Meski tidak menjelaskan secara rinci, Ara menyatakan pemangkasan salah satu komponen akan membuat harga rumah menjadi lebih murah. Mengingat ada banyak variabel dalam pembelian rumah, mulai dari tanah, bangunan, hingga pajak.

“Kebijakan itu akan berpengaruh kepada harga rumah. Pengaruhnya berapa, tentunya akan kami lihat, tetapi kebijakan tersebut akan [mengurangi] satu variabel,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman menghasilkan usulan untuk memperpanjang tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari 15 menjadi 30 tahun.

Erick mengatakan bahwa rencana tersebut diharapkan mampu mendorong minat dan daya beli masyarakat untuk memiliki hunian dengan cicilan yang lebih murah.

“Kami akan mendorong skema pembiyaan di mana mortgage ini yang tadi 15 tahun, kalau bisa jadi 30 tahun supaya membantu masyarakat yang memang sudah punya bujet tertentu. Dengan ditarik 30 tahun, cicilannya jauh lebih murah,” ucap Erick.

PAJAK PROPERTI

Dalam perkembangan sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo selaku Ketua Satgas Perumahan pernah mengungkapkan rencana penghapusan pajak properti 16%.

Adapun pajak tersebut terdiri atas PPN 11% serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% dari harga rumah. Rencana ini disebut akan bergulir pada 1 hingga 3 tahun pertama masa pemerintahan Prabowo-Gibran.

Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu sempat mengatakan bahwa penghapusan PPN dan BPHTB perlu dilakukan untuk mewujudkan target 3 juta rumah. Sebab, dua komponen tersebut dinilai cukup membebani masyarakat dalam memiliki hunian.

“Penyebab orang sulit membeli rumah bukan DP [down payment] melainkan adanya biaya PPN, BPHTB, dan asuransi yang semuanya harus dibayar tunai dan tidak bisa dicicil,” kata Nixon di Jakarta pada 15 Oktober 2024.

Menurutnya, pembebasan PPN tidak serta-merta membuat negara kehilangan pendapatan karena nantinya masyarakat akan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahun. Dengan demikian, penerimaaan negara diyakini tetap terjaga.

“Intinya, pendapatan dari PBB akan terus berkelanjutan setiap tahunnya, sedangkan PPN hanya dibayar sekali. Jadi, idenya adalah mengurangi beban di awal, sehingga masyarakat bisa mencicil dengan lebih ringan untuk membeli rumah,” ucap Nixon.

_______

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas segala kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengusulkan pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah di 2025.

"Tahun 2025 kita sedang mengusulkan, tapi kan kita bicara ekonomi makro juga," kata Direktur Jenderal Perumahan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Iwan Suprijanto usai melakukan rapat bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan pada Rabu (6/11/2024).

Iwan melanjutkan, pihaknya juga mengusulkan pemberian insentif PPN DTP termasuk untuk pembelian rumah inden, sehingga tidak hanya diberikan kepada rumah-rumah yang ready stok saja.

"Kalau untuk rumah inden itu harus dibicarakan bersama, bukan hanya di kami saja, tapi di Kementerian Keuangan juga. Karena itu kan berpengaruh terhadap penerimaan negara nantinya," kata Iwan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan insentif PPN-DTP merupakan komponen yang dibutuhkan kelas menengah, lantaran konsumsi masyarakat tengah melemah saat ini.

"PPN-DTP itu adalah komponen yang sangat diperlukan oleh kelas menengah. Dan kelas masyarakat itu adalah pertama untuk beli rumah, yang kedua beli mobilitas untuk bekerja," ujar Airlangga saat konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Adapun pada 2024, PPN DTP sektor properti terus dilanjutkan dari 50 persen menjadi 100 persen hingga akhir Desember 2024. Insentif ini akan dialokasikan untuk kelas menengah untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

"Kami sudah usulkan itu diperpanjang, berapa lama? Itu masih akan diadakan pembahasan dengan Menteri Keuangan," kata Airlangga.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengklaim banyak investor asing yang tertarik dengan program 3 juta rumah Prabowo-Gibran.

Maka dari itu, kata dia, saat ini pemerintah tengah menyiapkan skema investasi yang menarik untuk ditawarkan kepada investor dalam rangka membangun rumah-rumah baru di Indonesia.

"Secara prinsip, sejak rencana pembangunan 3 juta rumah diumumkan, maka permintaan (investasi) dari berbagai negara di dunia baik swasta maupun pemerintah sangat besar. Oleh karena itu, menjadi tugas kita untuk menyiapkan diri bagi investasi yang akan menguntungkan rakyat ini," kata Fahri Hamzah melalui pesan singkat kepada IDXChannel, Kamis (7/11/2024).

Fahri Hamzah mengakui hingga saat ini paling tidak ada tiga calon investor asing yang siap mendanai program 3 juta rumah, seperti Qatar, China, dan Dubai. Namun, dia masih enggan untuk menyebutkan investasi itu berasal dari perusahaan apa, serta berapa komitmen nilai investasi yang akan dilakukan.

"Ada banyak negara dan swasta (siap berkontribusi mewujudkan program 3 juta rumah)," kata dia.

Pada kesempatan yang berbeda, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PKP Iwan Suprijanto mengatakan, calon investor dari ketiga negara tersebut siap melaksanakan MoU dengan pemerintah untuk mulai merealisasikan komitmen investasinya.

"(Investasi asing) ada. Jadi kebetulan Pak Wamen (Fahri Hamzah) sedang ke China, tampaknya ada beberapa negara yang tertarik untuk mendukung program ini, ada China, Dubai, dan Qatar," kata Iwan di Kantor Kemenko Infrastruktur, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

"Ada rencana untuk meneken MoU, tetapi kami ingin memastikan itu clear, jangan sampai menjadi investasi kemudian beban negara dan rakyat di kemudian hari," katanya.

(Dhera Arizona)

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID –JAKARTA. Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mengungkapkan bahwa program pembangunan 3 juta rumah yang diprakarsai oleh Presiden Prabowo Subianto akan membutuhkan dana yang sangat besar.

Dalam rapat kerja bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Jakarta pada Senin (4/11), Lasarus menjelaskan bahwa dalam lima tahun terakhir, anggaran untuk sektor perumahan telah menghabiskan dana sebesar Rp 119 triliun untuk pembangunan sekitar 2,17 juta unit rumah.

Ia menambahkan bahwa untuk membangun 3 juta rumah, diperlukan dana mencapai Rp 750 triliun. "Rp 750 triliun satu tahun, kita baru bicara uang mampu ngga kita siapkan Rp 750 triliun. Kemudian sumber daya manusianya gimana," ujarnya.

Lasarus juga menekankan bahwa membangun 3 juta rumah bukanlah hal yang mudah. Ia menghitung bahwa dalam satu tahun, Kementerian PKP harus mampu mendirikan sekitar 8.333 rumah setiap harinya.

"Tiga juta dibagi 360 (hari) saya pakai kalkulator tadi, berarti setiap hari itu harus jadi rumah 8.333 rumah," ungkapnya.

Lebih lanjut, Lasarus menyatakan pentingnya keterlibatan pihak swasta dalam proyek ini dengan cara yang terukur. Ia meminta Kementerian PKP untuk segera menyampaikan rancangan atau blueprint terkait program pembangunan 3 juta rumah.

"Kami tentu juga bertanggung jawab secara moral kepada pak Menteri dan kepada bangsa dan negara, karena anggaran bapak kami yang mengesahkan," tuturnya.

Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyatakan bahwa pihaknya akan menyampaikan rancangan program tersebut sebelum masa reses, yaitu pada 6 Desember 2024.

"Mudah-mudahan sebelum 6 Desember kami bisa menyampaikan blue print peta jalan yang diminta apa yang kami lakukan, dari mana, dan saya yakin itu ngga sempurna," tandasnya.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait resmi melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) program 3 juta rumah besutan Presiden Prabowo Subianto.

Adapun groundbreaking perdana tersebut dilakukan di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Di mana, ini didirikan dengan menggandeng pengusaha swasta yaitu Agung Sedayu Group dan Bumi Samboro Sukses dengan luasan 2,5 hektare (Ha).

“Jadi tanahnya ini sebagian punya saya, sebagian punya perusahaan. Sebagai Menteri harus memberi contoh gotong royong,” ujar pria yang akrab disapa Ara tersebut di Tangerang, Banten, Jumat (1/11).

Ara menjelaskan, di lahan tersebut akan dibangun sebanyak 250 unit rumah dengan tipe 60/36, yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum memiliki hunian, secara gratis.

Masyarakat tersebut terdiri dari berbagai kategori seperti guru, TNI/Polri dan Aparatur Sipil Negera (ASN) yang berpangkat dan berpenghasilan rendah, termasuk para milenial yang bergaji rendah, serta rakyat kecil dengan penghasilan tidak tetap.

Di sisi lain, Ara mengungkapkan, lokasi rumah gratis ini dijadikan percontohan sebagai gerakan gotong royong pembangunan rumah gratis bagi MBR, terutama juga karena lokasinya yang tidak jauh dari Bandara Soekarno-Hatta.

Dia bilang, pembangunan rumah itu juga sebagai bagian dari upaya pengembangan wilayah, di mana nantinya akan dibangun pula sekolah hingga tempat swasta.

“Seleksi dan kriteria calon penerimanya berproses seiring pembangunan, pasti peminatnya banyak sekali. Untuk itu saya pesan yang akan menyeleksi calon penerima harus tahu lapangan dengan kriteria yang ketat,” tandasnya.

Banten: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mencanangkan Gerakan Nasional Gotong Royong Bangun Rumah untuk Rakyat. Hal ini ditandai dengan rencana peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan rumah gratis bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari sumbangan swasta.

Peletakan batu pertama pembangunan rumah gratis bagi MBR tersebut dilaksanakan di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten pada Jumat, 1 November 2024 di atas lahan seluas 2,5 Hektare (Ha).

Menteri Maruarar (Ara) mengatakan tanah tersebut merupakan hibah dari PT Bumi Samboro Sukses yang sebagian merupakan milik Menteri Ara.
"Jadi tanahnya ini sebagian punya Pak Menteri, sebagian punya perusahaan. Sebagai Menteri harus memberi contoh gotong royong," kata Menteri Ara, Jumat, 1 November 2024.

Menurutnya, rumah gratis yang dibangun sebanyak 250 unit dengan tipe 60/36 tersebut akan diperuntukkan untuk MBR yang belum mempunyai rumah dari berbagai kategori seperti untuk Guru, Anggota TNI/Polri dan ASN yang berpangkat dan bergaji rendah, termasuk para milenial yang bergaji rendah, serta rakyat kecil dengan penghasilan tidak tetap.

"Tujuannya agar ekosistemnya berkembang dengan baik, untuk itu nanti kita lengkapi dengan sekolah dan tempat ibadah. Seleksi dan kriteria calon penerimanya berproses seiring pembangunan, pasti peminatnya banyak sekali. Untuk itu saya pesan yang akan menyeleksi calon penerima harus tahu lapangan dengan kriteria yang ketat," jelas dia.

Menurut Menteri Ara, lokasi rumah gratis ini akan dijadikan percontohan dari gerakan gotong royong pembangunan rumah gratis bagi MBR, terutama juga karena lokasinya yang tidak jauh dari Bandara Soekarno-Hatta.

Baca juga: Pemerintah Kasih Rumah Gratis di Tangerang

"Intinya kolaborasi dengan berbagai pihak. Saya sudah bertemu sejumlah pengembang mulai dari Pak Aguan dari Agung Sedayu, Boy Tohir dari Adaru, Prayoko dari Barito Grup, Franki Wijaya dari Sinar Mas, Laurence dari Harum Energi, juga tadi sudah ada yang menawarkan tanah di Palangkaraya dan Kalimantan Barat untuk dibangun rumah," ujar dia.

Direktur Utama PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) sekaligus CEO Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma (Aguan), yang akan terlibat membangun rumah gratis tersebut mengatakan, bahwa Agung Sedayu Grup selalu mendukung program Pemerintah untuk membangun rumah bagi rakyat kecil.

"Kami grup Agung Sedayu sudah membantu bangun rumah untuk rakyat sekitar 6.800 rumah. Sehingga lewat pencanangan ini oleh Pak Menteri yang sesuai perintah Bapak Presiden, kami langsung menyatakan dukungan bantuannya. Kita harapkan pengusaha lain bisa ikut bangun rumah untuk rakyat yang kurang beruntung," kata Aguan.

Dikatakan Aguan, pembangunan rumah gratis tersebut merupakan bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR) atau bentuk tanggung jawab dan kewajiban perusahaan terhadap sosial dan lingkungan masyarakat.

Aguan menambahkan, pada 2025, PIK merencanakan membangun 10 ribu rumah sehingga pekerjaan Kementerian PKP bisa lebih ringan. "Dana pembangunannya dari alokasi dana CSR yang memang sudah dialokasikan sekitar Rp60 miliar tiap tahunnya," jelas dia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KIE)

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait (Ara) mengaku siap menggunakan mobil dinas Maung besutan PT Pindad sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Ara menjelaskan, hal itu menjadi komitmen pemerintah untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri. Di samping itu, Ara juga menyebut arahan tersebut sempat disampaikan Prabowo saat melakukan retreat menteri di Magelang, Jawa Tengah.

“Arahan Pak Prabowo waktu retreat agar seluruh menteri, wakil menteri dan kepala badan menggunakan mobil dinas Maung buatan Pindad,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (30/10).

Ara menjelaskan, dirinya hingga saat ini memang belum pernah naik mobil Maung tersebut. Akan tetapi dia menilai bahwa desain mobil Maung tersebut bagus dan menjadi kebanggaan bangsa Indonesia.

Dengan demikian, Ara memastikan bahwa dirinya siap untuk menjalankan perintah tersebut dan meminta Wakil Menteri dan jajaran pegawai khususnya Eselon I agar juga turut menggunakan mobil tersebut.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto pada pembekalan atau retreat beberapa waktu lalu memberikan arahan dan meminta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih menggunakan mobil dinas Maung termasuk Pejabat Eselon I.

“Kita semua harus bangga dan cinta pakai produk dalam negeri. Saya juga berharap kualitas produk dalam negeri harus berkualitas dan makin ditingkatkan sehinga menjadi kebanggan bangsa Indonesia,” pungkasnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan pihaknya hanya mendapatkan alokasi anggaran Rp5,078 triliun pada 2025.

Padahal, kementerian diminta membangun 3 juta rumah.

"Bayangkan ini anggaran kami Rp5 triliun di 2025, diminta bangun 3 juta rumah," katanya dalam Diskusi Program 3 Juta Rumah di Kementerian PUPR, Selasa (29/10).

"Kalau 2024 dikasih anggaranya Rp14 triliun, tapi yang terbangun 200 ribuan (rumah)," imbuhnya.

Pria yang akrab disapa Ara itu memaparkan angaran Rp5,08 triliun itu akan digunakan untuk lima prioritas. Pertama, pembangunan rumah susun senilai Rp3,53 triliun di antaranya untuk lanjutan pembangunan hunian vertikal untuk personil Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebanyak 240 unit, lanjutan pembangunan rusun aparatur sipil negara (ASN), dan pertahanan keamanan (Hankam) sebanyak 2.820 unit.

Kemudian, pembangunan rumah susun masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) rendah terdampak IKN sebanyak 44 unit, lanjutan pembangunan rumah susun mendukung daerah otonomi baru (DOB) sebanyak 460 unit, lanjutan pembangunan rumah susun direktif sebanyak 701 unit, serta lanjutan renovasi tower rumah susun Wisma Atlet Kemayoran sebanyak 10 tower.

Lalu, pembangunan baru rumah susun ASN/TNI/Polri, MBR, pekerja, lembaga perguruan tinggi, dan lembaga perguruan berasrama sebanyak 1.376 unit.

Prioritas kedua adalah rumah swadaya senilai Rp0,747 triliun yang akan digunakan untuk pembangunan rumah dengan skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) melalui program padat karya sebanyak 34.289 unit.

Ketiga, rumah khusus senilai Rp0,105 triliun. Anggaran akan digunakan untuk lanjutan pembangunan rumah khusus (rusus) untuk DOB sebanyak 50 unit, pembangunan rumah susun Suku Moi sebanyak 72 unit, lanjutan pembangunan rusus pascabencana di Ternate sebanyak 49 unit, pembangunan rusus Malawei sebanyak 100 unit (tahap I), pembangunan rusus pasca-bencana di Lebak sebanyak 94 unit.

Keempat, rumah umum dan komersial senilai Rp0,121 triliun yang digunakan untuk pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) sebanyak 10.550 unit untuk perumahan MBR yang tersebar di seluruh provinsi.

Kelima, dukungan manajemen dan teknis lainnya senilai Rp0,575 triliun untuk pelaksanaan kegiatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan kebijakan dan program penyelenggaraan perumahan. Lalu, gaji dan tunjangan, operasional kantor dan administrasi kesatkeran.

Terkait program 3 juta rumah, Ara mengatakan akan menggunakan lahan sitaan dan BUMN. Ia mengatakan akan bertemu dengan Kementerian Keuangan, Jaksa Agung, dan Kementerian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan terkait aturan hukum penggunaan lahan itu.

"Supaya ada keputusan dan kepastian hukum, yang penting kan itu. Supaya tanah-tanah ini kalau saya maunya diberikan kepada rakyat, semoga yang lain setuju," katanya.

Terkait siapa yang akan membangun rumah di tanah sitaan itu, sambung Ara, masih akan dibuat aturannya. Ia mengatakan yang membangun rumah bisa pemerintah atau swasta.

"Kita harus taat aturan tapi juga ada fleksibilitas. Yang bangun bisa swasta, bisa negara," katanya.

Namun, terkait keputusan pasti skema pembangunan 3 juta rumah, ia masih harus rapat dengan kementerian/lembaga lainnya.

"Langkah selanjutnya rapat dengan Jaksa Agung, Menteri Keuangan, Menteri ATR supaya ini bisa enggak dilegalkan, diserahkan ke rakyat," katanya.

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyediakan lahan berupa tanah perusahaan miliknya untuk di Tangerang. Lahan tersebut menjadi lokasi ground breaking pembangunan rumah gratis untuk rakyat.

Dirinya juga akan menggandeng sejumlah pihak swasta yakni Agung Sedayu untuk mendukung pembangunan rumah gratis beserta isinya untuk rakyat.

“Saya rencananya 10 November 20204 mendatang akan melaksanakan groundbreaking rumah gratis untuk rakyat di Tangerang. Tanahnya milik perusahaan yang bangun rumahnya perusahaan lain Agung Sedayu sama isinya,” ujar dia di sela-sela Diskusi Program 3 Juta Rumah.

Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan tentang berbagai rencana dan kondisi serta alokasi anggaran APBN yang tersedia untuk program perumahan di Indonesia saat ini. Dirinya juga mengajak semua pihak termasuk sektor swasta untuk terlibat secara aktif dalam Program Pembangunan 3 Juta Rumah.

Baca juga: Fahri Hamzah Ingatkan Pentingnya Rumah Layak bagi Generasi Muda

Pasalnya, selain mampu mendorong investasi, pembangunan perumahan juga akan meningkatkan industry-industri lainnya sehingga mampu membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan negara.
“Nanti kita lihat dulu kondisi dan lokasinya seperti apa (bangunan rumah tapak atau rumah susun -red). Silakan swasta bentuknya apa bisa CSR atau apa saja yang penting ada rumah buat rakyat. Mau disewain enggak? atau mau dijual juga enggak? ya saya maunya rumahnya gratis dikasih buat rakyat. Bisa saja besok di lokasi lain perusahaan lain seperti Intiland atau lainnya juga bisa bantu rumah,” jelas dia.

Lebih lanjut, Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan tidak masalah apabila swasta ikut membangun rumah rakyat dengan berbagai skema dan bentuknya. Hal yang penting adalah bagaimana bantuan hunian tersebut benar-benar diberikan kepada rakyat yang membutuhkan dan tepat sasaran.

“(Bantuan rumah) macam-mavam bentuknya. Kalau dari swasta tanahnya yang bangun rumah juga swasta kan bisa intinya dikasih ke rakyat yang tepat dan jangan sampai salah sasaran. Kita ngasih BLT aja sering tidak tepat. Nanti data base penerima bantuan kalau perlu buat sendiri saja lah,” ungkap dia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KIE)

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan sejumlah pengusaha akan terlibat dalam program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Mereka di antaranya Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan, Pendiri Barito Pacific Prajogo Pangestu, Presiden Direktur PT Adaro Energy Indonesia Tbk Garibaldi Thohir atau Boy Thohir, dan Bos Sinar Mas Franky Widjaja.

"Saya sudah undang empat partner saya, kebetulan kami membangun Hotel Nusantara di IKN, ada dari Agung Sedayu, Pak Aguan, ada Pak Prajogo dari Barito, ada Pak Boy Thohir dari Adaro, ada Pak Franky dari Sinar Mas, untuk bergotong royong," katanya di Gedung Nusantara DPR, Selasa (29/10).

Pria yang akrab disapa Ara itu mengatakan langkah gotong royong itu akan dimulai dengan ground breaking pembangunan rumah di Tangerang pada 10 November mendatang. Tanahnya seluas 2,5 ha yang disumbangkan oleh Ara, sedangkan pembangunan akan dilakukan oleh Agung Sedayu.

"Ini enggak menggunakan uang negara, tanahnya dari swasta, yang bangun swasta. Nanti kita lihat bagaimana diserahkan kepada rakyat," imbuhnya.

Ara mengatakan skema pembangunan 3 juta rumah bisa bermacam-macam. Bisa tanahnya berasal dari swasta dan dibangun oleh swasta seperti yang akan ground breaking pada November. Kemudian bisa juga tanahnya berasal dari tanah sitaan dan dibangun swasta.

"Modelnya beda-beda. Jadi bisa tanahnya itu dari tanah sitaan, bisa tanah dari milik negara. Ya, itu kita akan bicarakan. Nanti masuknya ke dirjen kekayaan negara dulu," katanya.

Sebelumnya, Ara mengatakan ia memang akan menyumbang tanah untuk pembangunan 3 juta rumah. Ia mengaku bersyukur diberi kesempatan menjadi menteri dan ingin berkontribusi untuk pembangunan rumah.

"Contoh itu harus dimulai dari kita sendiri. Nanti pertengahan November (akan dimulai). Saya sebelumnya pengusaha, saya sudah bersyukur diberikan kesempatan oleh rakyat Indonesia, tentu harus mulai dengan diri kami sendiri," ujar Ara di Rusun Pasar Rumput, Setiabudi, Jakarta Selatan, dikutip detikcom, Minggu (27/10).

Ia berharap langkahnya itu bisa menjadi contoh agar pengusaha swasta terlibat dalam pembangunan 3 juta rumah.

"Tanah dari swasta, hibah, sumbangan, membangunnya dan isinya dari swasta juga. Yang kita mau buat adalah kepedulian, kegotong royongan. Moto kami adalah 'gotong royong membangun rumah untuk rakyat' karena nggak bisa sendiri," jelasnya."Anggaran negara nggak mungkin cukup. Jadi kita akan juga mengajak teman-teman semua swasta untuk kepedulian sosial dan kita kan mulai, itu akan menjadi model, doain sekitar tanggal 10 November kita mulai lakukan itu," pungkasnya.