REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Pada 16 Agustus 2024, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menyampaikan pidato kepresidenan di hadapan MPR/DPR RI. Dalam pidato kenegaraan yang menjadi pidato terakhirnya, Presiden menyampaikan beberapa catatan keberhasilan dan capaian kinerja Pemerintah dalam mewujudkan program prioritas dan rencana pembangunan nasional.

Presiden menyampaikan capaian Pemerintah dalam kepemimpinannya untuk mengurangi angka kemiskinan dan stunting, keberhasilan pembangunan infrastruktur, capaian ekonomi dan finansial, penyelenggaraan pemilu, hingga pembangunan sistem penegakan hukum dan peradilan.

Presiden menyampaikan capaian dalam 10 (sepuluh) tahun kepemimpinannya. Presiden menekankan bahwa dalam periode kepemimpinannya, Pemerintah telah mampu membangun sebuah fondasi dan peradaban baru yakni “pembangunan yang Indonesiasentris”.

Dari pembangunan infrastruktur untuk pembangunan ekonomi, memperkuat persatuan bangsa, dan ketahanan dalam menghadapi perubahan global. Presiden menyampaikan berbagai keberhasilan program-programnya selama 10 tahun dalam mendukung produktivitas nasional, pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan, hingga penataan sistem hukum dan keadilan. Presiden kemudian menutup pidatonya dengan pesan keberlanjutan yang terjaga kepada Presiden terpilih selanjutnya.

Apresiasi tentunya dialamatkan kepada Pemerintah selama berjalannya waktu terutama dalam mendukung kinerja Pak Jokowi dalam mencapai target pembangunan nasional baik dalam jangka pendek maupun panjang.

Banyak tentunya hasil-hasil capaian Pemerintah yang patut untuk diberi penghargaan, membutuhkan keberlanjutan dalam peningkatannya, maupun catatan kritis terhadap implementasi pelaksanaan kewenangan.

Dalam catatan evaluatif maupun kritis berbagai kalangan, termasuk yang menghiasi media massa, Pemerintah telah berupaya untuk membangun kepercayaan dan kepuasan publik dengan berbagai kinerja maupun teknik pencitraan.

Alhasil, kehidupan politik dalam berbangsa dan bernegara sedikit banyak terpengaruh pada upaya maupun capaian kinerja Pemerintah. Salah satu hal yang paling banyak disorot tentunya adalah sistem kepemimpinan Presiden dalam menciptakan kehidupan demokratis yang adil dan beradab sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD NRI 1945.

Dalam 10 tahun kepemimpinan Jokowi, fluktuasi politik dan hukum terjadi. Perbedaan pendapat atau pandangan menghiasi media dalam menilai keberhasilan Pemerintah untuk menciptakan iklim bangsa yang demokratis, berkeadilan, dan menghormati prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).

Namun mengapa kemudian banyak catatan miring atau kritis terhadap kinerja Pemerintah di bidang politik, khususnya terhadap momen pidato Presiden dalam Sidang Tahunan MPR 2024 ini.

Model kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada awalnya mengusung kepemimpinan yang demokratis dan transformatif. Presiden menyerukan berbagai perubahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan kehidupan berbangsa menyongsong perubahan global dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Presiden Jokowi yang berasal dari kalangan sipil seperti menjanjikan kehidupan yang demokratis, yakni lebih aspiratif dan memprioritaskan penyelesaian permasalahan pokok masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan secara publik.

Kepemimpinan Presiden Jokowi pada awalnya merespon berbagai keluhan masyarakat dan mengidentifikasi permasalahan pokok seperti yang dilakukannya pada saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Seiring berjalannya waktu, banyak perubahan yang dapat kita lihat baik itu sebuah kemajuan dan pembangunan maupun dalam kehidupan berpolitik. Presiden pada awalnya kurang mendapat dukungan politik, hingga akhirnya mampu merangkul berbagai partai politik dan organisasi, serta mendapat afirmasi terhadap program-program kerjanya. Pemerintahan yang tadinya merespon kritik publik yang banyak, menjadi pemerintahan yang kurang mendapat kritik.

Secara obyektif, selain penghargaan terhadap capain dan prestasi, kita dapat melihat bahwa masih terdapat berbagai temuan dan catatan kritis terhadap Pemerintah dalam kepemimpinan Pak Jokowi.

Dalam catatan Indikator misalnya terhadap nilai kepuasan publik terhadap Presiden pada 2024 terlihat masih ada ketidakpuasan sebesar 22,7 persen. Sedangkan sisanya, 49 persen hanya merasa cukup puas.

Alasan sentimen negatif publik terhadap pemerintahan Presiden menyangkut berbagai hal seperti ketidakmerataan atau persamaan dalam bantuan sebesar 25,9 persen dari jawabn tidak puas tersebut, kegagalan dalam pemberantasan korupsi (9,4 persen), harga kebutuhan yang meningkat (7,9 persen) dan kenaikan hutang negara (5,9 persen). Nilai kepuasan ini sebenarnya menurun dari tahun sebelumnya yakni penurunan sebesar dua persen.

Dari data tersebut...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden ke-5 RI Megawati Sukarnoputri dipastikan tak hadir dalam upacara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim) pada Sabtu (17/8/2024). Ketua umum PDIP itu dikatakan ada acara internal partai yang tak memungkinkannya untuk turut hadir dalam gelaran perdana kenegeraan di ibu kota ‘bikinan’ Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani, yang merupakan putri dari Megawati, mengaku akan menjadi perwakilan ibunya dalam acara kenegaraan tersebut. “(Megawati) ada acara di Lenteng Agung dengan struktur partai, dan acaranya di IKN insya Allah saya yang akan ke IKN,” begitu kata Puan di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, pada Jumat (16/8/2024).

Puan mengatakan, dirinya akan berangkat ke IKN pada malam ini, Jumat (16/8/2024). Megawati juga diketahui tak hadir dalam pidato kenegaraan Presiden Jokowi di MPR/DPR pada Jumat (16/8/2024). Selama ini, Megawati, dalam rezim pemerintahan Jokowi, tak pernah absen dalam pidato kenegaraan presiden menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia di Gedung MPR/DPR.

Padahal, pidato kenegaraan Presiden Jokowi tahun ini merupakan yang terakhir sebelum dia lengser pada Oktober 2024 nanti. Dan Presiden Jokowi pun akan menggelar upacara kemerdekaan Indonesia ke-79, pertama kali di IKN, yang menjadi ibu kota baru bagi Indonesia.

Akan tetapi, Megawati dipastikan absen dalam perayaan upacara kenegaraan di IKN tersebut. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto kemarin, kepada wartawan juga menyampaikan Megawati tak hadir dalam perayaan upacara HUT RI ke-79 di IKN, karena lebih memilih untuk merayakan HUT Kemerdekaan Indonesia bersama-sama para kader PDI Perjuangan di Kantor Lenteng Agung, Jakarta Selatan (Jaksel).

Jakarta: Momen menarik terjadi saat Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR 2024 yang berlangsung hari ini, Jumat, 16 Agustus 2024. Jokowi empat kali meminta maaf saat mengakhiri pidatonya.

Di akhir pidatonya memperlambat ucapannya saat menyampaikan permintaan maaf. "Saya dan Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin mohon maaf. Mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa," kata Jokowi saat membawakan pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR di Gedung Parlemen Senayan, Jumat, 16 Agustus 2024.

Jokowi sadar selama 10 tahun kepemimpinannya tidak sempurna. Ia pun mengakui tidak bisa menyenangkan semua pihak. "Untuk setiap harapan yang mungkin belum bisa terwujud, untuk setiap cita-cita yang mungkin belum bisa tergapai. Sekali lagi, kami mohon maaf,” ucapanya.
Meski begitu Jokowi mengungkapkan bahwa semua usaha dan upaya yang sudah dilakukannya adalah yang terbaik bagi bangsa dan negara. “Ini adalah yang terbaik, yang bisa kami upayakan bagi rakyat Indonesia, bagi bangsa dan negara Indonesia," lanjutnya.

Baca juga: 10 Tahun Jokowi Menjabat, seperti Apa Wajah Indonesia saat Ini?

Ia juga menyadari bahwa semua upaya yang dilakukan tidak selalu membuahkan hasil yang diinginkan. Namun, ia percaya bahwa jika terus bersatu dan bekerja sama, Indonesia akan mencapai cita sebagai negara yang berdaulat dan makmur.

"Saya tahu bahwa hasil yang kita capai pada saat ini belum sepenuhnya tuntas mencapai hasil akhir, belum sepenuhnya sesuai dengan harapan dan keinginan Bapak Ibu semua. Namun, saya yakin dan percaya dengan persatuan dan kerja sama kita, dengan keberlanjutan yang terjaga, Indonesia sebagai negara yang kuat dan berdaulat akan mampu melompat dan menggapai cita- cita Indonesia Emas 2045," tambah Jokowi.

(RUL)

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo berbicara mengenai program makan bergizi gratis dalam pidato kenegaraan terakhirnya dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Program makan bergizi gratis tersebut merupakan program yang dicanangkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Strategi kebijakan jangka pendek akan difokuskan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonom menguatkan kesejahteraan dan pemerataan antar-daerah. Pertama, makan bergizi gratis (MBG) diarahkan untuk meningkatkan gizi anak sekaligus memberdayakan UMKM," ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, program makan bergizi gratis bakal meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah.

Dia menyebutkan, program tersebut bakal dilaksanakan secara bertahap.

"Meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah. Program makan bergizi gratis dilakukan secara bertahap, diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan, serta tata kelola yang akuntabel," imbuhnya.

Prabowo sebelumnya tengah mempertimbangkan pembentukan kementerian khusus untuk mengurusi program makan bergizi gratis.

"Kita sedang pikirkan, apakah itu (program makan bergizi gratis) perlu kementerian khusus atau cukup badan saja. Yang penting adalah skemanya, sistemnya, sampai terwujud, sampai ke anak itu dengan tepat," ujar Prabowo dalam keterangannya, Jumat (24/5/2024).

Pertimbangan untuk membentuk kementerian khusus itu muncul demi menghindari potensi kebocoran anggaran program tersebut.

"Ada fenomena sebagai anak bangsa bahwa sadar semua terjadi banyak kebocoran di bangsa kita. Nah, ini sekarang bagaimana kita membuat skema dengan efisien dengan baik, tidak ada kebocoran sampai ke anak-anak kita," tutur dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo berbicara mengenai program makan bergizi gratis dalam pidato kenegaraan terakhirnya dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Program makan bergizi gratis tersebut merupakan program yang dicanangkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Strategi kebijakan jangka pendek akan difokuskan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonom menguatkan kesejahteraan dan pemerataan antar-daerah. Pertama, makan bergizi gratis (MBG) diarahkan untuk meningkatkan gizi anak sekaligus memberdayakan UMKM," ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, program makan bergizi gratis bakal meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah.

Dia menyebutkan, program tersebut bakal dilaksanakan secara bertahap.

"Meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah. Program makan bergizi gratis dilakukan secara bertahap, diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan, serta tata kelola yang akuntabel," imbuhnya.

Prabowo sebelumnya tengah mempertimbangkan pembentukan kementerian khusus untuk mengurusi program makan bergizi gratis.

"Kita sedang pikirkan, apakah itu (program makan bergizi gratis) perlu kementerian khusus atau cukup badan saja. Yang penting adalah skemanya, sistemnya, sampai terwujud, sampai ke anak itu dengan tepat," ujar Prabowo dalam keterangannya, Jumat (24/5/2024).

Pertimbangan untuk membentuk kementerian khusus itu muncul demi menghindari potensi kebocoran anggaran program tersebut.

"Ada fenomena sebagai anak bangsa bahwa sadar semua terjadi banyak kebocoran di bangsa kita. Nah, ini sekarang bagaimana kita membuat skema dengan efisien dengan baik, tidak ada kebocoran sampai ke anak-anak kita," tutur dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus PDI-P I Wayan Sudirta mengkritik pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Wayan menyayangkan Jokowi yang tidak terlalu lugas dalam menyampaikan pidatonya.

"Materi pidatonya juga terlalu irit. Tidak menyinggung utang luar negeri. Kurang menyinggung masalah SDM, SDA. Bahkan masalah hukum pun yang disinggung hanya soal-soal yang sangat normatif seperti Komisi Yudisial. Tidak memberikan masukan bagaimana agar Komisi Yudisial ini berperan," ujar Wayan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat.

"Memang ada tiga hal sebagai produk pemerintahan Jokowi yang disebut seperti KUHP, Omnibus Law. Tapi sekali lagi, penjelasannya tidak memadai. Sebenarnya yang kami tunggu sekarang ini kan penjelasan mengenai masalah persatuan, masalah demokrasi, masalah keadilan sosial. Masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum yang disorot sebagai politisasi hukum," sambungnya.

Wayan menjelaskan, persoalan di dunia hukum saat ini adalah ketidakadilan pemberian hukum kepada rakyat, di mana orang-orang yang dekat dengan kekuasaan mendapatkan perlakuan istimewa.

Anggota Komisi III DPR ini menilai, orang yang tidak dekat dengan kekuasaan malah dicari-cari terus kesalahannya.

"Paling tidak kita berharap, kalaupun tidak klarifikasi, saya berharap tadinya mendapat pemahaman dan keyakinan bahwa ke depan, persatuan lebih terjaga. Demokrasi lebih terjaga. Hak-hak rakyat tidak dikebiri dengan kotak kosong. Tapi itu tidak memadai yang kita tangkap," kata Wayan.

Maka dari itu, kata Wayan, demi persatuan dan kebaikan bersama, pihaknya akan memberi masukan kepada Jokowi.

Dia merasa, paling tidak, Jokowi bisa menekankan betapa pentingnya persatuan, demokrasi, dan hak rakyat.

"Walaupun dalam waktu 2-3 bulan mendatang waktunya terasa singkat," ucapnya.

Sementara itu, Wayan merasa Jokowi kini sudah bukan negarawan lagi, tidak seperti ketika dirinya masih menjadi relawan Jokowi di masa lalu.

Dia mengaku tidak punya data untuk mendukung kenegarawan Jokowi.

"Bisa jadi sebagian orang masih tetap menganggap Pak Jokowi itu politisi yang negarawan. Yang luar biasa. Bisa jadi. Kalau kita lihat hasil surveinya kan, apakah survei itu objektif dan tidak objektif, tapi nyatanya survei itu masih banyak memberikan apresiasi," jelas Wayan.

"Tapi kalau saya agak sulit memilih kata-kata untuk menyatakan akhir-akhir ini beberapa kebijakannya sebagai seorang negarawan yang bisa kita terima," imbuhnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo kembali mengenakan pakaian adat saat menyampaikan pidato kenegaraan di Sidang Tahunan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat (16/8/2024) ini.

Pakaian yang digunakan Presiden kali ini yakni baju adatBetawi Bangsawan Ujung Serong berwarna hitam.

Untuk melengkapi penampilannya di pidato kenegaraannya untuk terakhir kalinya, Presiden memakai peci berwarna senada.

Menurut Deputi II Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Abetnego Tarigan, pakaian adat Betawi yang dikenakan Presiden kali ini punya makna terima kasih untuk Kota Jakarta.

Pakaian itu mencerminkan nilai-nilai kesopanan, ketaatan terhadap agama, kekuatan, dan kebijaksanaan yang disimbolkan dari warna dan motif yang tegas dan berani serta kebijaksanaan yang sangat dihormati dalam budaya Betawi.

Selain itu, ada alasan filosofis di balik baju adat Betawi ini.

Yaitu sebagai perjuangan bersama selama 10 tahun ini dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa demi memajukan Indonesia.

Kebiasaan Kepala Negara memakai baju adat saat sidang tahunan dimulai sejak 2017 lalu.

Saat itu, Jokowi mengenakan baju adat Suku Bugis dari Sulawesi Selatan.

Berikut ini rangkuman baju adat Presiden yang dikenakannya saat menghadiri sidang tahunan DPR-MPR setiap tanggal 16 Agustus.

1. Baju adat Bugis (2017)

Saat menghadiri Sidang Tahunan MPR 2017, Presiden Jokowi mengenakan pakaian adat dari Suku Bugis, Sulawesi Selatan.

Pakaian adat tersebut dilengkapi dengan songkok warna emas atau disebut sebagai songkok ta bone.

Untuk bawahannya, Presiden memakai sarung songket bercorak jingga dengan aksen merah marun keemasan.

Sementara saat menghadiri Sidang Tahunan MPR 2018, Jokowi tidak mengenakan pakaian adat. Saat itu, Presiden hanya memakai setelan jas berwarna biru dongker.

2. Pakaian adat Sasak (2019)

Pada 2019, Presiden Jokowi kembali mengenakan baju adat saat menyampaikan pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR sekaligus sidang bersama DPR dan DPD RI.

Jokowi terlihat memakai setelan adat berwarna coklat keemasan dari Suku Sasak, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Dengan bawahan berupa songket bermotif subahnale, keris turut terpasang di bagian depan pakaian.

Sementara itu, di bagian kepala, Jokowi mengenakan mahkota yang disebut asapuk.

Secara keseluruhan, busana ini merupakan busana pemimpin dalam budaya Lombok.

3. Baju adat Suku Sabu (2020)

Presiden melanjutkan kebiasaan mengenakan pakaian adat pada Sidang Tahunan MPR 2020, dengan baju dari Suku Sabu Raijua asal Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pakaian adat itu terdiri dari topi dan kain tenun menyilang di bagian dada yang juga digunakan untuk sarung.

Penampilannya pun tampak lengkap dengan aksesoris berupa kalung dan sabuk berwarna emas.

Karena digelar di tengah pandemi Covid-19, Presiden juga mengenakan masker hitam bercorak senada dengan baju adat.

4. Pakaian adat Suku Badui (2021)

Pada 2021, Jokowi menghadiri Sidang Tahunan MPR dengan memakai pakaian adat Urang Kanakes dari Suku Badui, Banten.

Penampilannya terdiri dari pakaian kutung lengan panjang atau jamang sangsang berwarna hitam.

Pada bagian kepala, terlihat telekung atau ikat kepala hasil tenun masyarakat Badui berwarna biru.

Penampilan Jokowi juga dilengkapi tas selempang yang khas dari suku tersebut.

5. Baju adat Bangka Belitung (2022)

Saat menyampaikan pidato kenegaraan 16 Agustus 2022, Presiden Jokowi mengenakan pakaian adat dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berwarna hijau tua.

Busana ini dilengkapi selendang warna hijau tua dengan motif pucuk rebung keemasan di pinggirnya.

Penampilan Jokowi pun tampak apik dengan perpaduan bawahan berupa kain cual dan celana coklat.

"Baju adat yang saya kenakan ini adalah baju Paksian, dari Provinsi Bangka Belitung. Motif pucuk rebung yang melambangkan kerukunan dan warna hijau dipilih karena mengandung filosofi kesejukan, harapan, dan pertumbuhan," ujar Jokowi pada 16 Agustus 2022.

6. Pakaian adat Tanimbar (2023)

Baju adat pria Tanimbar menjadi pilihan Presiden Jokowi pada sidang tahunan 2023.

Pakaian yang dipakai Jokowi terdiri dari dari celana dan kemeja panjang serta dilengkapi dengan umpan, selembar kain tenun yang dililitkan ke tubuh dan diikatkan di bahu atau pinggang.

Sementara pada bagian kepala, tampak hiasan dari bulu burung, seperti burung cenderawasih atau kakatua.

Pakaian adat tersebut berkaitan dengan identitas budaya, spiritualitas, dan nilai-nilai masyarakat Tanimbar

Motif-motif pada baju tersebut juga memiliki makna simbolis yang menggambarkan keseimbangan alam, hubungan antara manusia dan alam, serta nilai-nilai sosial dan spiritual.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap sederet capaiannya membangun sarana infrastruktur selama 10 tahun menjabat sebagai Presiden RI. Salah satunya, telah membangun jalan tol baru sepanjang 2.700 kilometer (Km).

Dalam agenda Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2024, Jokowi menyebut komitmen pembangunan infrastruktur nasional dilakukan guna memperkokoh fondasi dan melahirkan peradaban baru RI.

“Alhamdulillah, selama 10 tahun ini kita telah mampu membangun sebuah fondasi dan peradaban baru, dengan pembangunan yang Indonesia sentris, membangun dari pinggiran, membangun dari desa dan membangun dari daerah terluar,” kata Jokowi di Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Selain membangun 2.700 km tol baru, Jokowi merinci selama kepemimpinannya RI telah membangun 366.000 km jalan desa. Kemudian, 1,9 juta meter jembatan desa, dan 6.000 km jalan nasional.

Selanjutnya, adapula 50 pelabuhan dan bandara baru, 43 bendungan, dan 1,1 juta hektare jaringan irigasi baru.

Komitmen menggarap sektor infrastruktur itu disebut berhasil menekan angka biaya logistik dari sebelumnya mencapai 24% menjadi 14% di tahun 2023.

“Kita bisa meningkatkan daya saing dari sebelumnya peringkat 44 menjadi peringkat 27 di tahun 2024. Kita mampu memperkuat persatuan karena akses yang lebih merata dan berkeadilan,” pungkasnya.

Menilik ke belakang, selama 10 tahun terakhir anggaran infrastruktur langganan meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan catatan Bisnis, alokasi anggaran infrastruktur hanya turun sebanyak 2 kali saat Jokowi menjabat, tepatnya pada tahun anggaran (TA) 2020 dan 2022.

Adapun secara rata-rata, komitmen anggaran infrastruktur yang dilayangkan Jokowi sebesar Rp359,26 triliun per tahun. Pada awal menjabat di 2014, anggaran infrastruktur Jokowi Rp154,7 triliun. Kemudian, pada 2015 anggaran infrastruktur Jokowi melesat menjadi Rp256,1 triliun.

Pada 2016, Jokowi kembali menaikkan anggaran infrastruktur menjadi Rp269,1 triliun. Selanjutnya, pada 2021 anggaran infrastruktur naik menjadi Rp381,2 triliun.

Jokowi kembali menaikkan anggaran infrastruktur pada 2023 seiring dengan rencana pemerintah untuk mengejar pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Anggaran infrastruktur yang digelontorkan pemerintah pada 2023 ialah Rp392 triliun. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan anggaran pada 2022 yaitu Rp372,8 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD 2024 di Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Dalam pidato tersebut, Jokowi menyampaikan sejumlah kinerja pemerintahannya seperti pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, hingga capaian pertumbuhan ekonomi.

Jelang akhir pidatonya, Jokowi kembali menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat Indonesia atas kekurangan selama memimpin bersama Wapres Maruf Amin.

"Saya dan Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin mohon maaf. Mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa, untuk setiap harapan yang mungkin belum bisa terwujud, untuk setiap cita-cita yang mungkin belum bisa tergapai. Sekali lagi, kami mohon maaf. Ini adalah yang terbaik, yang bisa kami upayakan bagi rakyat Indonesia, bagi bangsa dan negara Indonesia," ujar Jokowi.

Berikut Pidato Kenegaraan Jokowi di Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD 2024:

"Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam sejahtera bagi kita semua,
Om Swastyastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin beserta Ibu Hj. Wury Estu Ma’ruf Amin.

Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-Lembaga Negara.

Yang saya hormati Ibu Prof. Dr. (H.C.) Hj. Megawati Soekarnoputri, Presiden Republik Indonesia Kelima.

Yang saya hormati Bapak Jenderal TNI (Purn) Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia Keenam.

Yang saya hormati Bapak Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.

Yang saya hormati Bapak Dr. (H.C.) H. Muhammad Jusuf Kalla beserta Ibu Hj. Mufidah Jusuf Kalla.

Yang saya hormati Bapak Prof. Dr. H. Boediono beserta Ibu Hj. Herawati Boediono.

Yang saya hormati Ibu Hj. Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid.

Yang saya hormati Ibu Karlinah Djaja Atmaja Wirahadikusumah.

Yang saya hormati Yang Mulia para Duta Besar Negara-Negara Sahabat dan para Pimpinan Perwakilan Badan dan Organisasi Internasional.

Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan KaBIN.

Yang saya hormati para Ketua Umum Partai Politik.

Bapak, Ibu, Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air. Para hadirin yang saya muliakan.

Para hadirin yang saya muliakan, Tahun ini, genap 10 tahun saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Tahun ini juga genap 5 tahun Bapak Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

Sebuah tanggung jawab dan kepercayaan besar yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Sebuah mandat dan amanah besar yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya.

Sejak hari pertama saya menerima amanah ini, saya sangat menyadari bahwa akan ada banyak gelombang yang harus dihadapi, akan banyak tantangan yang harus diselesaikan. Tapi sedari awal, saya juga yakin dan sangat percaya bahwa saya tidak sendirian. Ada cita-cita dan harapan masyarakat. Ada dukungan dan doa dari rakyat yang selalu mengiringi dan menguatkan. Senyum, sapa, dan doa Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara se-Bangsa se-Tanah Air adalah sumber kekuatan saya.

Hari ini, 16 Agustus 2024, di momen terakhir saya dan Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin berdiri di sini, izinkan kami menyampaikan terima kasih yang tulus. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua. Kepada seluruh rakyat Indonesia di manapun berada, yang selama 10 tahun ini telah dengan kuat bersama-sama melintasi tantangan demi tantangan, menapaki langkah demi langkah, dan menghadapi terjadinya perubahan demi perubahan, sehingga kita sebagai sebuah bangsa yang besar bisa sampai pada titik ini. Titik yang bisa menjadi titik lontar untuk menggapai kemajuan bersama di masa yang akan datang.

Alhamdulillah, selama 10 tahun ini kita telah mampu membangun sebuah fondasi dan peradaban baru, dengan pembangunan yang Indonesiasentris, membangun dari pinggiran, membangun dari desa dan membangun dari daerah terluar. Sampai saat ini kita telah membangun 366 ribu kilometer jalan desa, 1,9 Juta meter jembatan desa, 2.700 kilometer jalan tol baru, 6.000 kilometer jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 bendungan, dan 1,1 juta hektare jaringan irigasi baru.

Dengan pembangunan itu, kita berhasil menurunkan biaya logistik dari sebelumnya 24% menjadi 14% di tahun 2023. Kita bisa meningkatkan daya saing dari sebelumnya peringkat 44 menjadi peringkat 27 di tahun 2024. Kita mampu memperkuat persatuan karena akses yang lebih merata dan berkeadilan. Selain itu, ketangguhan kita sebagai sebuah bangsa juga terbukti dari daya tahan dalam menghadapi pandemi Covid-19, dalam menghadapi perubahan iklim, dan dalam menghadapi geopolitik dunia yang semakin memanas.

Patut kita syukuri, alhamdulillah, Indonesia merupakan satu dari sedikit negara yang mampu pulih lebih cepat, bahkan terus bertumbuh. Pertumbuhan ekonomi kita terjaga di atas 5%, walau banyak negara tidak tumbuh, bahkan melambat. Wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku justru mampu tumbuh di atas 6% dan Maluku Utara mampu tumbuh di atas 20%.

Inflasi juga terkendali di kisaran 2-3% saat banyak negara mengalami kenaikan yang luar biasa, bahkan ada yang mencapai lebih dari 200%. Angka kemiskinan ekstrem mampu kita turunkan dari sebelumnya 6,1% menjadi 0,8% di tahun 2024. Angka stunting mampu kita kurangi dari sebelumnya 37,2% menjadi 21,5% di tahun 2023. Tingkat pengangguran juga mampu kita tekan dari sebelumnya 5,7% menjadi 4,8% di tahun 2024.

Upaya perlindungan bagi masyarakat ekonomi bawah juga telah memberi manfaat luas bagi masyarakat.

Rp361 triliun anggaran Kartu Indonesia Sehat selama 10 tahun ini telah digunakan untuk membiayai layanan kesehatan lebih dari 92 juta peserta JKN per tahun, mulai dari usia dini sampai lansia yang tersebar di seluruh Indonesia.

Rp113 triliun anggaran Kartu Indonesia Pintar selama 10 tahun telah digunakan untuk pendidikan lebih dari 20 juta siswa per tahun, mulai SD sampai SMA/ SMK di seluruh Indonesia. Rp225 triliun anggaran Program Keluarga Harapan selama 10 tahun telah dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi sekitar 10 juta keluarga kurang mampu per tahun. Rp60,3 triliun anggaran Pra Kerja selama 5 tahun telah dimanfaatkan untuk menambah keahlian 18,8 juta pekerja yang tersebar di seluruh Indonesia.

Ini adalah pembangunan yang kita cita-citakan bersama. Pembangunan yang menyentuh semua lapisan masyarakat. Pembangunan yang memberi dampak bagi masyarakat luas. Pembangunan yang membuka peluang untuk tumbuh bersama.

Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian se-Bangsa dan se-Tanah Air.

Di sisi lain, kita juga telah mengambil langkah besar untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah dengan tidak lagi mengekspor bahan mentah, tapi mengolahnya dulu di dalam negeri. Walau banyak negara lain menggugat, menentang, bahkan berusaha menggagalkan, tapi kita sebagai bangsa yang berdaulat, sebagai bangsa yang besar, kita tidak goyah, bahkan terus maju melangkah. Langkah tersebut dimulai dari nikel, bauksit, dan tembaga yang akan dilanjutkan dengan timah, serta sektor potensial lainnya, seperti perkebunan, pertanian, dan kelautan.

Alhamdulillah, sampai saat ini telah terbangun smelter dan industri pengolahan untuk nikel, bauksit, dan tembaga yang membuka lebih dari 200 ribu lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan negara Rp158 triliun selama 8 tahun ini.

Kita ingin kekayaan yang ada di negeri ini, anugerah Allah SWT untuk negeri ini, dapat dikelola sebesar[1]besarnya untuk kepentingan rakyat, dapat dimanfaatkan semaksimalnya untuk kesejahteraan rakyat.

Oleh sebab itu, kita juga telah mengambil kembali aset kita yang selama puluhan tahun dikelola oleh pihak asing, yang selama puluhan tahun diambil manfaat besarnya oleh pihak asing, seperti Freeport, Blok Rokan, dan Newmont. Alhamdulillah, semua itu bisa kita ambil alih kembali.

Selain itu, di saat dunia mulai mengarahkan masa depannya ke ekonomi hijau, Indonesia juga tidak ingin kehilangan momentum karena Indonesia memiliki potensi besar di sektor energi hijau, yaitu sekitar lebih dari 3.600 GW, baik dari energi air, angin, matahari, panas bumi, gelombang laut, dan bio energi. Kita terus konsisten mengambil bagian dalam langkah dunia melakukan transisi energi secara hati-hati dan bertahap.

Transisi energi yang ingin kita wujudkan adalah transisi energi yang berkeadilan, yang terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat.

Di sektor teknologi dan digitalisasi, kita juga patut bersyukur. Untuk pertama kalinya, kita memiliki INA Digital. Sebuah digitalisasi layanan pemerintah yang terintegrasi untuk mempercepat dan mempermudah layanan bagi masyarakat.

Cakupan elektrifikasi terus kita perluas hingga mencapai 99% di tahun 2024. Demikian juga dengan cakupan internet yang terus ditingkatkan hingga mencapai 79% di tahun 2024. Cakupan ini akan menjadi ekosistem yang baik untuk mendorong digitalisasi UMKM dan pengembangan start up Indonesia sehingga akan melahirkan semakin banyak entrepreneur muda berkualitas di negeri ini.

Dukungan produk dalam negeri juga kita berikan perhatian khusus dengan memprioritaskan belanja APBN, APBD, dan BUMN untuk produk-produk dalam negeri. Dukungan tersebut karena kita ingin apa yang berasal dari rakyat dapat kembali ke rakyat, dan bermanfaat maksimal untuk rakyat.

Di bidang hukum, kita juga patut bersyukur. Setelah 79 tahun merdeka, akhirnya kita memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru sebagai upaya memodernisasi hukum Indonesia, serta UU Cipta Kerja yang merevisi 80 UU dan 1.200 pasal sebagai upaya menderegulasi peraturan yang tumpang tindih.

Kita juga sudah memiliki UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk memberikan perlindungan yang nyata, yang lebih kuat, terutama bagi perempuan dan anak-anak.

Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian se-Bangsa dan se-Tanah air, Ini adalah hasil kerja keras kita bersama. Ini adalah fondasi besar kita bersama. Ini adalah bukti bahwa persatuan kita, bahwa kerukunan kita, bahwa kerja keras dan kegotongroyongan kita dapat membawa Indonesia melompat lebih tinggi lagi.

Oleh sebab itu, saya sangat menghargai, sangat mengapresiasi dukungan dan kerja sama seluruh Lembaga Negara dalam menopang lompatan kemajuan Indonesia. Mulai dari MPR RI yang telah berperan aktif memperkokoh ideologi negara, memperdalam rencana penyusunan Pokok-Pokok Haluan Negara, dan menjaga silaturahmi antartokoh bangsa.

DPR RI, yang telah menjalankan fungsi legislasi, menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan, merumuskan RAPBN 2025 untuk suksesi transisi pemerintahan, menyelesaikan banyak undang-undang strategis, seperti UU Ibu Kota Negara, UU Daerah Khusus Jakarta, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Aparatur Sipil Negara, dan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak.

Sedangkan DPD RI terus mengawal kemandirian daerah otonom, menginisiasi inisiatif rancangan legislasi, melakukan pengawasan pelaksanaan UU dan Perda, serta memberi perhatian khusus terkait agraria dan pangan.

Begitu juga dengan BPK RI telah mengawasi penggunaan anggaran negara serta memperkokoh kepercayaan dan kepemimpinan Indonesia di dunia internasional melalui keaktifannya dalam organisasi dan forum-forum global.

Mahkamah Konstitusi RI telah menangani lebih dari 202 perkara pengujian UU dan mengadili sengketa Pemilu. Sementara itu, Mahkamah Agung RI beserta lembaga peradilan di bawahnya yang mengadili dan melakukan penguatan restorative justice untuk menyelaraskan kepentingan korban dan pertanggungjawaban terdakwa tanpa melalui pemidanaan.

Komisi Yudisial RI telah berperan aktif mewujudkan hakim berintegritas dan berkualitas guna meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap institusi kehakiman di negara kita.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, Sepuluh tahun bukanlah waktu yang cukup panjang untuk mengurai semua permasalahan bangsa.

Saya sangat menyadari bahwa sebagai pribadi yang jauh dari kata sempurna, sebagai insan yang tumbuh dalam segala keterbatasan, dan sebagai manusia yang jauh dari kata istimewa, sangat mungkin ada yang luput dari pandangan saya. Sangat mungkin ada celah dari langkah-langkah yang saya ambil. Sangat mungkin banyak kealpaan dalam diri saya.

Oleh sebab itu, di penghujung masa jabatan ini, izinkan saya menyampaikan suara nurani terdalam kepada Bapak, Ibu, Saudara-Saudara se-Bangsa dan se[1]Tanah Air, kepada seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali satu pun.

Saya dan Prof.Dr.(H.C.) K.H. Ma’ruf Aminmohon maaf. Mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa, untuk setiap harapan yang mungkin belum bisa terwujud, untuk setiap cita-cita yang mungkin belum bisa tergapai. Sekali lagi, kami mohon maaf. Ini adalah yang terbaik, yang bisa kami upayakan bagi rakyat Indonesia, bagi bangsa dan negara Indonesia.

Saya tahu bahwa hasil yang kita capai pada saat ini belum sepenuhnya tuntas mencapai hasil akhir, belum sepenuhnya sesuai dengan harapan dan keinginan Bapak Ibu semua.

Namun, saya yakin dan percaya dengan persatuan dan kerja sama kita, dengan keberlanjutan yang terjaga, Indonesia sebagai negara yang kuat dan berdaulat akan mampu melompat dan menggapai cita[1]cita Indonesia Emas 2045.

Terakhir, kepada Presiden Terpilih, Bapak Jendral TNI (Purn.) Prabowo Subianto, tahun depan, Insyallah, Bapak yang akan menyampaikan pidato kenegaraan.

Nanti, pada tanggal 20 Oktober 2024, izinkan saya menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan ini kepada Bapak Prabowo Subianto. Izinkan saya juga menyerahkan semua harapan dan cita-cita masyarakat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari pinggiran, dari daerah terluar, dari desa, dari pusat-pusat kota kepada Bapak.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan bagi bangsa Indonesia dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto pada pemerintahan periode mendatang.

Dirgahayu Republik Indonesia! Dirgahayu Negeri Pancasila! Merdeka! Merdeka! Merdeka!

Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Om Shanti Shanti Shanti Om, Namo Buddhaya."

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengucapkan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia saat membacakan Pidato Kenegaraan terakhir dalam Sidang Tahunan MPR 2024, Jumat (16/8/2024).

Dia mengakui bahwa 10 bukanlah waktu yang cukup panjang untuk mengurai semua permasalahan bangsa Indonesia.

"Saya sangat menyadari bahwa sebagai pribadi yang jauh dari kata sempurna, sebagai insan yang tumbuh dalam segala keterbatasan, dan sebagai manusia yang jauh dari kata istimewa, sangat mungkin ada yang luput dari pandangan saya," ujarnya di kompleks DPR RI, Jumat (16/8/2024).

Jokowi melanjutkan bahwa sangat mungkin ada celah dari langkah-langkah yang diambil selama menjabat sebagai Presiden RI.

Serta, dia mengatakan sangat mungkin banyak kealpaan dalam dirinya. Oleh sebab itu, Jokowi mengatakan di penghujung masa jabatan ini, dia menyampaikan suara nurani terdalam kepada seluruh rakyat di Tanah Air.

“Saya dan Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin mohon maaf. Mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa, untuk setiap harapan yang mungkin belum bisa terwujud, untuk setiap cita-cita yang mungkin belum bisa tergapai. Sekali lagi, kami mohon maaf,” kata Jokowi di gedung DPR RI, Jumat (16/8/2024).

Saat mengucapkan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, intonasi suara Jokowi terdengar lebih rendah dan pelan dibandingkan saat dia membacakan capaian kinerja selama 10 tahun terakhir.

Jokowi mengetahui bahwa hasil yang dicapai kini belum sepenuhnya tuntas mencapai hasil akhir, dan belum sepenuhnya sesuai dengan harapan keinginan seluruh pihak.

“Namun, saya yakin dan percaya dengan persatuan dan kerja sama kita, dengan keberlanjutan yang terjaga, Indonesia sebagai negara yang kuat dan berdaulat akan mampu melompat dan menggapai cita- cita Indonesia Emas 2045,” tuturnya.

Sebagai catatan, masa jabatan, masa jabatan pemerintahan Presiden Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober 2024 dan agak digantikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Jokowi membacakan nota keuangan sekaligus Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025 yang akan dijalankan pemerintah presiden terpilih 2024—2029 Prabowo Subianto di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat (16/8/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenakan baju adat Betawi untuk menghadiri Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan 2025 di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (16/8/2024). Ini merupakan kehadirannya terakhir sebagai presiden aktif setelah 10 tahun menjabat.

Jokowi terlihat memutuskan untuk memakai baju adat Betawi. Menariknya, mantan Wali Kota Solo itu memiliki keterkaitan cukup erat dengan Jakarta.

Misalnya, Jokowi memindahkan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke Nusantara, Kalimantan Timur, pada periode kedua pemerintahannya. Besok, Jumat (17/8/2024), dia akan menggelar upacara HUT ke-79 RI di Istana Negara di Nusantara.

Itu akan menjadi HUT RI pertama yang diselenggarakan di Nusantara.

Jokowi juga memiliki keterkaitan dengan Jakarta lantaran merupakan mantan Gubernur Jakarta. Setelah memimpin Solo, dia maju di Pilkada Jakarta 2021 dan berhasil memenangkan Jakarta-1 bersama dengan Basuki Tjahaja Purnama.

Setelah menjadi gubernur, pria dengan titel insinyur itu melenggang ke Istana Merdeka usai memenangkan Pilpres 2014.

Tidak hanya itu, jelang Pilkada Serentak 2024, atau 10 tahun setelahnya, putra bungsu Jokowi digadang-gadang bakal maju di Pilkada Jakarta. Dia tidak lain yakni Kaesang Pangarep.

Adapun Jokowi terpantau tiba di Gedung DPR untuk menyampaikan Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan serta RAPBN 2025, Jumat (16/8/2024).

Jokowi tiba disambut oleh seluruh pejabat tinggi negara MPR/DPR/DPD. Dia tiba di Gedung DPR bersama Ibu Negara, Iriana.

Berdasarkan pantauan Bisnis, Jokowi terlihat sempat melambaikan tangan ke wartawan sebelum memasuki Gedung DPR. Dia mengenakan busana yang tampak seperti adat Betawi.

Jokowi akan menyampaikan pidato kenegaraannya terakhir sebelum nantinya akan serah terima jabatan kepada presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tiba di Gedung DPR untuk menghadiri Pidato Kenegaraan serta Nota Keuangan dan RAPBN 2025, Jumat (16/8/2024).

Prabowo tiba mengenakan setelan jas lengkap dan kopiah (songkok) hitam. Dia tiba setelah beberapa pejabat tinggi negara dan elite partai politik lainnya.

Presiden terpilih 2024 itu juga sempat melambaikan tangan ke para wartawan yang berada di depan Gedung Nusantara, DPR. Tak lama kemudian, dia langsung masuk ke ruangan acara.

Prabowo merupakan salah satu menteri Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Maruf Amin.

Setelah memenangkan Pilpres 2024, dia rencananya akan dilantik bersama wapres terpilih Gibran Rakabuming pada 20 Oktober mendatang. Gibran merupakan putra sulung Jokowi.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin hadiri sidang tahunan Nota Keuangan 2025 dan Pidato Kenegaraan Presiden di Gedung DPR/MPR Senayan dengan mengenakan pakaian adat Palembang, Sumatra Selatan.

Dalam pantauan Bisnis Ma’ruf Amin tiba pada pukul 08.33 WIB di komplek parlemen Senayan didampingi Wury Ma’ruf Amin yang memakai kebaya bekelir hijau.

Saat memasuki ruang siang paripurna, Ma’ruf tampak memberikan lambaian kepada awak media yang meliput di Gedung DPR.

Sebagaimana diketahui, pada 16 Agustus setiap tahunnya, presiden akan membacakan nota keuangan dalam forum Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD. Tak terkecuali pada tahun ini, yang akan menjadi nota keuangan terakhir Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Masa jabatan pemerintahan Jokowi akan berakhir 20 Oktober 2024. Dia akan membacakan nota keuangan sekaligus Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025 yang akan dijalankan pemerintah presiden terpilih 2024—2029 Prabowo Subianto di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat (16/8/2024).

Lalu, apa itu nota keuangan? Dilansir dari djpb.kemenkeu.go.id pada Kamis (15/8/2024), secara sederhana nota keuangan adalah dokumen yang menjelaskan dan menjabarkan RAPBN tahun depan.

Dalam nota keuangan, dijelaskan rencana keuangan dan kebijakan fiskal yang akan dijalankan oleh pemerintah dalam satu periode anggaran yaitu 1 Januari—31 Desember