JAKARTA, investor.id – PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) berada pada posisi yang strategis untuk menjadi penyedia energi bersih papan atas di Tanah Air. Portofolio energi bersih BREN yang tersebar hampir merata di wilayah Indonesia, membuat perannya vital dalam mendukung target pemerintah menuju emisi nol bersih (net zero emission/NZE) 2060. Tidak berhenti di panas bumi (geothermal) dan angin, BREN juga mempertimbangkan untuk masuk ke energi hidro dan solar.

Emiten EBT milik konglomerat Prajogo Pangestu ini tercatat memiliki lima Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan empat Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) angin dengan total kapasitas mencapai 961 MW.

JAKARTA - Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam mencapai target kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi ( PLTP ) sebesar 10,5 Giga Watt (GW) pada 2035. Berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, industri, akademisi, media massa, dan masyarakat, perlu bekerja sama memastikan transisi energi berjalan lancar menuju target Indonesia Emas 2045 dan net zero emission pada 2060 atau lebih cepat.

Pengembangan energi panas bumi, yang memiliki cadangan besar di Indonesia, harus dioptimalkan untuk mendukung ketahanan energi nasional. Sinergi ini diharapkan tidak hanya memajukan sektor energi, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin global dalam energi terbarukan. Melalui pendekatan pentahelix, setiap pihak diharapkan dapat berkontribusi sesuai peran masing-masing.

Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE), Julfi Hadi mengatakan, Indonesia saat ini memiliki cadangan panas bumi terbesar kedua di dunia dengan potensi mencapai 23,7 GW akan tetapi pemanfaatannya masih minim hanya sekitar 2,2 GW. PGE berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan terus mengembangkan kapasitas PLTP guna memenuhi target yang telah ditetapkan.

"Dalam dua hingga tiga tahun mendatang, PGE menargetkan peningkatan kapasitas 1 GW dan tambahan 1,5 GW pada 2030," ujar dia dalam webinar bertajuk "Peran Penting Industri Panas Bumi dalam Kebijakan Transisi Energi dan Pencapaian Target Indonesia Emas 2045" di Jakarta, dikutip Jumat (25/10/2024).

Menurut dia, PGE juga mengadopsi teknologi baru seperti pompa submersible listrik dan pengukur aliran dua fase untuk meningkatkan efisiensi operasional. Investasi untuk mencapai target ini diperkirakan mencapai USD17-18 miliar, dengan kontribusi signifikan terhadap PDB nasional sebesar USD21-22 miliar.

Dalam hal pengurangan emisi, lanjut Julfi, energi panas bumi memiliki potensi yang luar biasa. Dengan pengembangan yang tepat, energi panas bumi di Indonesia diperkirakan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca tahunan sebesar 18-20 juta m� CO?.

"Komitmen ini tidak hanya mendukung transisi energi bersih, tetapi juga memberikan kontribusi langsung terhadap upaya global mengatasi perubahan iklim," ujarnya.

Sektor ini dapat menciptakan sekitar 1 juta pekerjaan baru, baik langsung maupun tidak langsung. Hal ini tentunya berdampak positif pada perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat lokal di sekitar proyek panas bumi.

Namun, lanjut Julfi, tantangan yang dihadapi dalam pengembangan panas bumi tidaklah sedikit. Salah satu hambatan terbesar adalah risiko pengeboran, di mana hasil eksplorasi sering kali lebih rendah dari yang diharapkan. Proses pengeboran hingga komersialisasi juga memakan waktu yang cukup lama, yakni 5 hingga 15 tahun. Selain itu, regulasi yang kompleks dan perizinan yang lambat menjadi kendala utama dalam menarik investasi di sektor ini.

"Oleh karena itu, diperlukan dukungan kebijakan yang lebih fleksibel dan insentif yang memadai untuk mempercepat pengembangan energi panas bumi di Indonesia," kata dia.

Pada kesempatan itu, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) unsur konsumen Dina Nurul Fitria menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan industri dalam menghadapi tantangan global. Pemerintah harus memberikan kepastian regulasi dan insentif yang mendukung pengembangan energi terbarukan, termasuk panas bumi. Pemerintah pusat dan daerah juga diharapkan dapat memberikan dukungan dalam bentuk kemudahan alokasi lahan dan kebijakan insentif untuk pengembangan infrastruktur energi terbarukan.

"Inventarisasi sumber daya energi terbarukan di seluruh wilayah Indonesia juga menjadi langkah penting untuk mencapai target bauran energi nasional. Dengan dukungan yang tepat, energi panas bumi dapat menjadi solusi strategis dalam mencapai ketahanan energi Indonesia," katanya.

Sementara, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menyampaikan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mendukung pengembangan panas bumi yang berkelanjutan. Pengembangan panas bumi tidak hanya mengurangi ketergantungan pada energi fosil, tetapi juga memberikan stabilitas energi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi.

Komaidi mencatat bahwa biaya operasional PLTP jauh lebih murah dibandingkan pembangkit listrik berbasis fosil, dengan rata-rata Rp 107,15/kWh. Selain itu, kapasitas operasi PLTP yang tinggi hampir setara dengan pembangkit listrik tenaga nuklir, memungkinkan efisiensi tinggi dalam jangka panjang. "Tantangan regulasi dan biaya awal yang tinggi masih menjadi kendala bagi banyak investor," katanya.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Komaidi menekankan pentingnya dukungan kebijakan yang optimal untuk menciptakan value creation dari produk turunan panas bumi. Contohnya, negara-negara seperti Selandia Baru dan Jepang telah sukses memanfaatkan produk turunan seperti green hydrogen dan ekstraksi silika untuk meningkatkan keekonomian proyek panas bumi. Indonesia juga memiliki potensi besar untuk mengembangkan produk-produk ini sebagai bagian dari industri energi terbarukan. Dengan demikian, pengembangan panas bumi dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi negara dan mendukung target transisi energi bersih. "Kolaborasi antarpemangku kepentingan menjadi kunci utama untuk mewujudkan potensi ini," kata dia.

Para narasumber pun sepakat bahwa kesuksesan pengembangan energi panas bumi di Indonesia bergantung pada komitmen bersama dari seluruh pihak yang terlibat. Pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat harus saling bekerja sama untuk menciptakan kebijakan yang mendukung dan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan energi terbarukan.

Dukungan yang kuat dari media juga dibutuhkan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik dalam transisi energi ini. Dengan langkah yang tepat, Indonesia dapat menjadi pemimpin global dalam pemanfaatan energi panas bumi dan mencapai target ketahanan energi yang berkelanjutan.

Protes masyarakat kepada pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Ulumbu di Poco Leok, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), bisa berdampak pada investasi energi baru terbarukan. Investor akan menilai pembangunan pembangkit energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia sarat akan ketidakpastian.

"Jelas (berpengaruh). Apapun isu yang memunculkan ketidakpastian, itu pasti akan memberikan pengaruh," ujar Peneliti Purnomo Yusgiantoro Center, Farida Zed, ketika ditanya wartawan mengenai dampak protes pembangunan PLTP Ulumbu pada bauran energi. Farida menjadi pembicara dalam agenda Katadata bertajuk Indonesia Future Policy Dialogue di Jakarta, Rabu (9/10).

Dia mengatakan, pemerintah membutuhkan investor dalam membangun pembangkit listrik EBT berkapasitas besar seperti pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP). Di sisi lain, risiko pembangunan listrik tersebut sangat besar. Karena itu, investor akan mempertimbangkan adanya kepastian hukum dan regulasi yang diterapkan oleh pemerintah pusat dan daerah.

"Jadi kepastian hukum, kemudian regulasi, komitmen pemerintah di dalam pencapaian target-target itu, itu memang harus disupport dengan aspek-aspek lain," ujar mantan Direktur EBT Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tersebut.

Farida mengatakan, keraguan investor selanjutnya akan berdampak pada sulit tercapainya bauran energi baru terbarukan di Indonesia.

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), warga Poco Leok menolak perluasan proyek PLTP Ulumbu ke wilayahnya karena khawatir proyek itu akan menghilangkan lahan dan ruang hidup masyarakat. Selain itu, mata air yang menjadi tumpuan utama warga untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari bisa rusak.

Perizinan

Selain kepastian hukum dan regulasi, Farida mengatakan, investor juga membutuhkan kepastian waktu dalam hal proses perizinan. Pengajuan proses izin yang tidak memiliki kepastian waktu, akan sangat berpengaruh terhadap modal yang telah dikeluarkan oleh investor.

Menurut Farida, pemerintah juga harus memastikan kesediaan PLN menampung listrik yang dihasilkan dari pembangkit swasta. Ia berharap proses power purchase agreement (PPA) atau perjanjian pembelian listrik antara perusahaan swasta yang membangun pembangkit EBT dengan PLN berlangsung secara cepat atau tidak berlarut-larut.

"Negosiasi dengan PLN ini mungkin juga memerlukan waktu untuk dilakukan kepastian, jangan sampai PPA itu sekarang berlarut-larut, sehingga ini juga merupakan burden bagi dunia usaha," ujarnya.

Untuk mencapai target bauran EBT, Farida mengatakan, Indonesia tidak dapat hanya bergantung terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, dunia usaha atau swasta diperlukan untuk membantu mempercepat capaian tersebut di tengah terbatasnya anggaran pemerintah.

"Dengan keterbatasan dana, pemerintah memiliki tugas lain ya, tidak hanya menyelesaikan masalah energi, tapi kan ada pendidikan, ada kesehatan, ada lain-lain yang harus diselesaikan, karena itu peran swasta ini sangat kita perlukan, saya pikir itu yang penting," ucapnya.

JAKARTA, investor.id - Pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Ulumbu mendapat penolakan warga Poco Leok, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengirim tim Inspektur Panas Bumi seiring terjadinya bentrokan antara masyarakat dengan aparat keamanan pada Kamis (3/10/2024). 

PLN dan Pemkab Manggarai dikawal oleh puluhan aparat gabungan berencana melakukan pendataan lokasi PLTP pada hari itu. Namun warga menolak kegiatan tersebut sehingga insiden tak bisa dihindarkan. Aparat mengamankan sebanyak 4 warga dan satu jurnalis. Namun mereka kini sudah dibebaskan. 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menurunkan tim untuk menyelesaikan permasalahan pada pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Ulumbu di Poco Leok, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Direktur Panas Bumi, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Gigih Udi Atmo, mengatakan untuk menghindari konflik dengan masyarakat, Kementerian ESDM menugaskan inspektur panas bumi guna melihat situasi di proyek tersebut.

"Tim ESDM telah merespons dengan cepat. Hari ini inspektur panas bumi, Kementerian ESDM telah terjun langsung ke lapangan," ujar Gigih saat dikonfirmasi Katadata.co.id, Jumat (4/10).

Gigih mengatakan, pihaknya akan segera memberikan informasi lanjutan mengenai kondisi yang terjadi di proyek pembangunan energi baru terbarukan (EBT) di wilayah Nusa Tenggara Timur tersebut.

"Nanti kita adakan diskusi dengan rekan-rekan media, saat ini tim inspektur sedang turun ke lapangan," ujarnya.

Proyek PLN dengan Pendanaan Bank Jerman

Pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Ulumbu unit 5-6 di Poco Leok ini dikerjakan oleh PT PLN, dan didanai oleh Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), bank pembangunan dan investasi asal Jerman.

Pendanaan dari KfW diteken pada Oktober 2018 lalu. Pembiayaan proyek ini merupakan perjanjian utang langsung tanpa jaminan antara Pemerintah Jerman dengan Perseroan Terbatas PLN, untuk pendanaan Geothermal Energy Programme sebesar EUR 150 juta atau sekitar Rp 2,5 triliun.

Manager PLN Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara, Wahidin, mengatakan perusahaan akan membangun PLTP berkapasitas 40 megawatt (MW) di Kabupaten Manggarai Pulau Flores, NTT.

“Pembangunan PLTP Ulumbu sebagai langkah PLN untuk mendukung transisi energi menuju pemanfaatan energi hijau berkelanjutan di Indonesia,” kata Wahidin, Selasa (19/7).

Dia menambahkan upaya persiapan pembangunan sudah dimulai, salah satunya melalui sosialisasi kepada masyarakat adat di beberapa desa di Kecamatan Satarmese, yaitu Desa Lungar, Desa Mocok, Desa Wewo, dan Desa Go Muntas melalui upacara adat yang disebut Tabe Gendang.

Sosialisasi kepada kepada masyarakat di sekitar lokasi pembangunan itu merupakan bagian dari tahapan prakonstruksi. Wahidin menjelaskan, pembangunan PLTP Ulumbu direncanakan memanfaatkan tujuh area pengeboran, di antaranya lima area sumur produksi dan dua sumur reinjeksi.

Menurut dia, pengembangan energi panas bumi PLTP Ulumbu 2 x 20 MW harus diwujudkan. Proyek itu akan menciptakan ketahanan energi melalui energi terbarukan secara mapan dan berkelanjutan.

Langkah ini, kata dia sejalan dengan rencana pemerintah untuk meningkatkan peran energi baru terbarukan (EBT) pada bauran energi nasional yang ditargetkan mencapai 23% pada 2025. Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2021-2030, Indonesia memiliki potensi panas bumi sebesar 23,96 Gigawatt (GW).

Penolakan Warga

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), warga setempat menolak perluasan proyek PLTP Ulumbu ke Poco Leok karena proyek itu akan menghilangkan lahan dan ruang hidup warga. Selain itu, mata air yang menjadi tumpuan utama warga untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari akan rusak.

Namun, menguatnya penolakan warga atas rencana perluasan penambangan panas bumi tersebut tidak membuat pemerintah dan PLN mengurungkan rencana melanjutkan perluasan proyek PLTP Ulumbu.

Warga juga khawatir terhadap potensi kebocoran gas H2S yang mematikan. Penolakan warga Poco Leok menguat dan meluas setelah terjadi kebocoran gas mematikan H2S di beberapa lokasi tambang panas bumi, seperti di Sorik Marapi, Mandailing Natal, Sumatera Utara, yang menyebabkan lima penduduk tewas dan sedikitnya 275 orang mengalami keracunan.

Di Mataloko, yang bertetangga kabupaten dengan Poco Leok, operasi tambang panas bumi menyemburkan lumpur panas yang menyebabkan sawah warga terendam, sumber air tercemar, hingga merusak ladang pertanian warga. Semburan lumpur panas itu menyebabkan sumber mata pencaharian warga Mataloko menghilang. Selain itu, atap seng rumah warga berkarat sehingga menambah beban pengeluaran warga.

Pembongkaran wilayah Poco Leok untuk perluasan operasi tambang panas bumi yang berada dalam kawasan ring of fire, menambah deretan ancaman terhadap keselamatan warga. Aktivitas ini dikhawatirkan berpotensi memicu peristiwa gempa bumi yang dapat menghadirkan petaka bagi masyarakat.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi (IPB) kepada PT Cahaya Anagata Energy (CAE) untuk mengelola Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Way Ratai di Provinsi Lampung.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi, mengatakan ini merupakan pertama kalinya IPB diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko.

"IPB ini merupakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diproses melalui perizinan online berbasis OSS untuk pertama kalinya, dan merupakan hasil sinergi antar kementerian terkait," ujar Eniya dalam keterangan tertulis, Kamis (26/9).

Eniya menyebut, pemerintah menawarkan Wilayah Kerja Panas Bumi melalui pelelangan. Ini memungkinkan pemerintah untuk memberikan Izin Panas Bumi untuk Eksplorasi, Eksploitasi, dan Pemanfaatan Tidak Langsung.

PT Cahaya Anagata Energy dibentuk khusus untuk mengelola WKP Way Ratai, yang merupakan hasil pelelangan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal EBTKE. Pelelangan dilakukan pada tahun 2023 dan dimenangkan oleh konsorsium PT Pertamina Geothermal Energy dan PT Jasa Daya Chevron, dengan komitmen eksplorasi sebesar USD28,850,000.

Pengembangan panas bumi pada WKP Way Ratai memiliki rencana investasi sebesar USD212,46 juta dan memiliki kapasitas untuk menyertakan tenaga kerja tetap sebanyak 175 orang di luar penyerapan tenaga kerja kontraktor pengeboran dan konstruksi PLTP. Rencana ini akan memenuhi kebutuhan listrik untuk sistem kelistrikan Sumatera Bagian Selatan sebesar 55 MW.

Selain itu, proyek ini akan memberikan manfaat kepada negara dalam bentuk pajak dan PNBP, serta daerah dalam bentuk bonus produksi kepada daerah penghasil dan program pemberdayaan masyarakat lokal.

Dengan terbitnya IPB ini, PT CAE diharapkan dapat segera melakukan kegiatan survei geoscience serta berbagai kegiatan lainnya untuk dapat mengakselerasi pemanfaatan panas bumi dengan beroperasinya PLTP lebih cepat.

"Kami berharap, PT CAE segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta pada tahap selanjutnya saat kegiatan pengeboran sumur eksplorasi dan pembangunan PLTP dapat memperoleh kemudahan-kemudahan perizinan sebagaimana telah diamanahkan dalam Perpres 112 Tahun 2022 khususnya dalam pasal 22 dan 23," pungkasnya.

JAKARTA, investor.id – PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) menandatangani sejumlah kemitraan strategis. Dua di antaranya memiliki nilai investasi total mencapai US$ 365 juta atau setara Rp 5,54 triliun.

Total investasi tersebut masing-masing berasal dari kerja sama antara PGEO dan PLN Indonesia Power (PLN IP) dengan investasi tahap awal sebesar US$ 165 juta, serta kesepakatan nota kesepahaman antara PGEO dan Badan Usaha Milik Pemerintah Kenya, Geothermal Development Company (GDC), senilai US$ 200 juta.

Direktur Utama Pertamina Geothermal Energy (PGEO), Julfi Hadi menyampaikan, kerja sama strategis PGEO dan PLN IP bertujuan untuk meningkatkan kapasitas di beberapa pembangkit listrik panas bumi milik PGEO melalui proses co-generation, yang berpotensi menambah kapasitas sebesar 230 MW.

“Tahap awal kerja sama co-generation akan menambah kapasitas 45 MW, yaitu di PLTP Lahendong Binary Unit (15 MW) dan PLTP Ulubelu Binary Unit (30 MW) dengan investasi US$ 165 juta,” ungkap Julfi dalam keterangan resminya dikutip, Selasa (24/9/2024).

Sedangkan, kolaborasi PGEO dan GDC bertujuan untuk menjajaki pengembangan lapangan panas bumi Suswa. Proyek yang berlokasi di Kenya ini diklaim mempunyai potensi kapasitas untuk dikembangkan hingga mencapai 100 MW.

Di luar dua kemitraan tersebut, anak usaha Grup Pertamina ini juga menandatangani sejumlah kerja sama lain dengan beberapa perusahaan afiliasi untuk menciptakan ekosistem manufaktur, jasa, dan teknologi terdepan di industri panas bumi.

Perusahaan-perusahaan afiliasi itu meliputi penandatangaan joint development agreement (JDA) PGEO dan PT Elnusa Tbk (ELSA) serta Multifab untuk pengembangan dan manufaktur komponen heat exchanger.

Kemudian, PGEO dan Pertamina Maintenance and Construction meneken Joint Development Agreement/JDA terkait jasa operation and maintenance. Selain itu, JDA antara PGEO dan PT PGAS Solution, anak usaha PGAS, yang berfokus pada jasa EPCC sektor panas bumi. Perjanjian lisensi teknologi Flow2max antara PGEO dan PT Sigma Cipta Utama.

Julfi mengapresiasi, antusiasme para mitra dalam bekerja sama dengan PGE. Menurutnya, kemitraan strategis tersebut dapat terlaksana bukan hanya karena kemampuan dan kredibilitas PGE dalam memimpin pengembangan panas bumi, tetapi juga karena kesadaran seluruh pihak terhadap pentingnya kolaborasi lintas sektor.

“Pelaku industri kini membuka pintu berkolaborasi untuk menciptakan ekosistem panas bumi yang ideal dan mengatasi tantangan yang ada. Kolaborasi adalah kunci mempercepat pengembangan energi panas bumi untuk mendukung agenda transisi energi nasional dan pencapaian target net zero emission (NZE) pada 2060,” tutup Julfi. 

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

PT PLN Indonesia Power (PLN IP) dan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) menandatangani perjanjian konsorsium pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lahendong Binary Unit dan PLTP Ulubelu Binary Unit. Pengembangan panas bumi menjadi salah satu fokus utama PLN dalam mencapai target net zero emission (NZE) pada 2060.

Direktur Utama PLN IP, Edwin Nugraha Putra, mengungkapkan energi panas bumi memiliki keunggulan kestabilan yang tidak tergantung pada perubahan cuaca atau udara dibanding energi hijau lain. Oleh sebab itu, PLN IP melakukan terobosan dalam pengembangan PLTP dengan menggandeng PGE.

"Kolaborasi ini merupakan langkah strategis, sehingga potensi panas bumi yang ada di Indonesia dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin," kata Edwin dikutip dari siaran pers, Minggu (22/9).

Edwin menjelaskan, kerja sama antara PLN IP dengan PGE meliputi pengembangan PLTP Cogeneration (binary unit) di lokasi wilayah kerja panas bumi (WKP) milik PGE dengan potensi kapasitas mencapai 230 Mega Watt (MW). Di lokasi tersebut, konsorsium PLN IP dan PGE akan membangun PLTP Ulubelu Binary Unit berkapasitas 30 MW dan PLTP Lahendong Binary Unit berkapasitas 15 MW.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, mengatakan dibutuhkan kolaborasi bersama antara pemerintah, BUMN maupun pihak swasta di Indonesia untuk pengembangan panas bumi. Kerja sama antara PLN IP dan PGE ini merupakan langkah nyata dalam upaya mendorong peningkatan bauran EBT di tanah air.

"Transisi energi tidak bisa dicapai sendirian, perlu ada kolaborasi dan sinergi," kata dia.

Adapun penandatanganan perjanjian konsorsium telah dilakukan bersamaan dengan helaran Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) Ke-10 di Jakarta pada Rabu, 18 September 2024.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), mengatakan pengembangan panas bumi belum optimal jika menimbang potensinya yang sangat melimpah. Indonesia memiliki potensi geothermal yang diperkirakan mencapai 40 persen dari potensi dunia. Namun, saat ini hanya 11 persen yang termanfaatkan.

Meski demikian, dia mengatakan, pemanfaatan energi panas bumi dinilai krusial dalam mendukung komitmen Pemerintah Indonesia dalam transisi energi.

"Kita harus segera membenahi proses perizinan yang memakan waktu hingga enam tahun agar investor dapat berkontribusi lebih cepat dalam menyediakan tambahan listrik hijau," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, saat ini PLN dan pihak-pihak lain telah terlibat aktif dalam pengembangan energi panas bumi. Ia berharap ke depannya semakin banyak potensi panas bumi yang bisa dioptimalkan sekaligus untuk menjawab tantangan trilema energi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan, energi panas bumi memiliki tren pertumbuhan yang cukup baik dalam 10 tahun terakhir di mana kapasitasnya telah meningkat 2 kali lipat.

"Energi panas bumi dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan porsi energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional," ujar Bahlil.

Bahlill mengatakan, Pemerintah Indonesia siap memberikan dukungan untuk pengembangan panas bumi melalui dukungan regulasi dan percepatan proses perizinan. Menurutnya, selama ini pengembangan panas bumi mengalami hambatan dari sisi waktu pengembangan yang cukup lama.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT PLN (Persero) melalui PT PLN Indonesia Power (PLN IP) dan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) menandatangani Consortium Agreement pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lahendong Binary Unit (15 MW) dan PLTP Ulubelu Binary Unit (30 MW).

Presiden Joko Widodo mengatakan, dengan potensi energi panas bumi yang melimpah, pengembangan panas bumi masih belum optimal. Meski demikian, pemanfaatan energi panas bumi dinilai krusial dalam mendukung komitmen Pemerintah Indonesia dalam transisi energi.

"Indonesia memiliki potensi geotermal yang diperkirakan mencapai 40% dari potensi dunia. Namun, saat ini hanya 11% yang termanfaatkan. Kita harus segera membenahi proses perizinan yang memakan waktu hingga enam tahun agar investor dapat berkontribusi lebih cepat dalam menyediakan tambahan listrik hijau," kata Jokowi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan, energi panas bumi memiliki tren pertumbuhan yang cukup baik dalam 10 tahun terakhir di mana kapasitasnya telah meningkat dua kali lipat.

"Energi panas bumi dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan porsi energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional," ujar Bahlil dalam keterangan resmi, Minggu (22/9).

Bahlil menuturkan Pemerintah Indonesia siap memberikan dukungan untuk pengembangan panas bumi melalui dukungan regulasi dan percepatan proses perizinan. Pasalnya, selama ini pengembangan panas bumi mengalami hambatan dari sisi waktu pengembangan yang cukup lama.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan, pengembangan panas bumi menjadi salah satu fokus utama PLN dalam mencapai target NZE 2060. Dalam pengembangannya, dibutuhkan kolaborasi bersama antara pemerintah, BUMN maupun pihak swasta di Indonesia. Kerja sama antara PLN IP dan PGE ini merupakan langkah nyata dalam upaya mendorong peningkatan bauran EBT di tanah air.

"Transisi energi tidak bisa dicapai sendirian, perlu ada kolaborasi dan sinergi. Apa yang ditandatangani hari ini menjadi tonggak penting dalam pengembangan panas bumi nasional. PLN siap berupaya maksimal dalam mengembangkan sektor kelistrikan khususnya dalam bidang energi hijau," kata Darmawan.

Direktur Utama PLN IP, Edwin Nugraha Putra mengungkapkan, energi panas bumi memiliki keunggulan kestabilan yang tidak tergantung pada perubahan cuaca atau udara dibanding energi hijau lain.

Berdasarkan fakta tersebut, pembangkit panas bumi menjadi andalan dalam pengembangan EBT, sebab itu PLN IP melakukan terobosan dalam pengembangan PLTP dengan menggandeng PGEO.

"Kolaborasi ini merupakan langkah strategis, sehingga potensi panas bumi yang ada di Indonesia dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin," kata Edwin.

Edwin menjelaskan, kerja sama antara PLN IP dengan PGE meliputi pengembangan PLTP Cogeneration (Binary Unit) di lokasi wilayah kerja panas bumi (WKP) milik PGE dengan potensi kapasitas mencapai 230 MW. Di lokasi tersebut, konsorsium PLN IP dan PGE akan membangun PLTP Ulubelu Binary Unit 30 MW dan PLTP Lahendong Binary Unit 15 MW.

"Proyek ini dalam rangka percepatan transisi energi dan mendukung kebijakan energi nasional dalam pencapaian National Determined Contribution (NDC) serta program Net Zero Emissions," tambahnya.

JAKARTA - PLN Indonesia Power (PLN IP) bersama Pertamina Geothermal Energy (PGE) dalam pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulubelu Binary Unit 30 MW dan Lahendong Binary Unit 15 MW. Kolaborasi ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Indonesia melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam memaksimalkan potensi Energi Baru Terbarukan untuk mencapai target Net Zero Emission pada 2060.

Sinergi tersebut ditandai dengan penandatanganan Consortium Agreement antara PLN Indonesia Power dengan Pertamina Geothermal Energy. Moment tersebut yang diselenggarakan pada event Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) ke-10 di Jakarta Convention Center (JCC), baru-baru ini.

Baca Juga: 10 Tahun Jabat Presiden, Jokowi Heran Investasi Pembangkit Panas Bumi Masih Lambat

Presiden Jokowi mengatakan Indonesia sebagai pemilik potensi terbesar geothermal, diperkirakan mencapai 40 persen dari potensi dunia dengan perkiraan mencapai 24 ribu Mega Watt. Sebab itu, energi panas bumi harus terus dikembangkan agar optimal dalam memenuhi kebutuhan listrik dengan rendah emisi dan mewujudkan ekonomi hijau.

"Negara kita Indonesia juga berkomitmen menjadi bagian penting dari langkah-langkah dunia dalam membangun ekonomi hijau, dalam mengembangkan industri hijau, dalam melakukan transisi ke energi hijau. Ini komitmen yang sudah sering saya sampaikan di mana-mana," kata Jokowi.

Sementara, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, Indonesia saat ini memiliki kapasitas listrik yang ada sebesar 93 Giga Watt atau setara dengan 93 ribu MW. Di mana 13,7 GW atau 15 persen diantaranya berasal daripada energi baru terbarukan. Energi panas bumi dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan porsi EBT dalam bauran energi nasional.

"Saat ini kapasitas dari pembangkit listrik panas bumi di Indonesia mencapai 2,6 GW atau terbesar nomor dua di dunia yang sudah jalan dan pertumbuhannya selama 10 tahun terakhir itu tumbuh dua kali lipat," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra mengungkapkan, berdasarkan fakta tersebut pembangkit panas bumi menjadi andalan dalam pengembangan EBT, sebab itu PLN Indonesia Power melakukan terobosan dalam pengembangan PLTP dengan mengandeng Pertamina Geothermal Energy.

"Kolaborasi ini merupakan langkah strategis, sehingga potensi panas bumi yang ada di Indonesia dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin," kata Edwin.

Baca Juga: Bahlil Ramal Investasi Panas Bumi Tembus Rp133 Triliun di 2024

Menurut Edwin kerja sama antara PLN IP dengan Pertamina Geothermal Energy meliputi pengembangan PLTP Cogeneration (Binary Unit) di lokasi Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Pertamina Geothermal Energy dengan potensi kapasitas mencapai 230 MW. Adapun yang akan dikembangkan dalam kerjasama ini meliputi PLTP Ulubelu Binary Unit 30 MW dan Lahendong Binary Unit 15 MW.

"Proyek ini dalam rangka percepatan transisi energi dan mendukung kebijakan energi nasional dalam pencapaian National Determined Contribution (NDC) serta program Net Zero Emission," tambahnya.

Direktur Utama Pertamina Geothermal Energy Jufli Hadi menambahkan, kerja sama PGE dan PLN IP merupakan bentuk nyata kolaborasi dalam pengembangan energi panas bumi.

"Kolaborasi adalah kunci dalam upaya menciptakan ekosistem yang mendukung percepatan pengembangan panas bumi di Indonesia. Kerja sama PGE dan PLN IP ini adalah salah satu dari sekian banyak langkah yang perlu kita ambil demi kemajuan energi hijau yang akan memberi manfaat besar dan berkelanjutan, tidak hanya bagi kedua perusahaan, tetapi juga untuk Indonesia dan Dunia," Kata Jufli.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eniya Listiani Dewi blak-blakan menjelaskan ihwal mandeknya perizinan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). Soal mandeknya perizinan PLTP tersebut baru-baru ini juga dipersoalkan oleh Presiden Jokowi.

Eniya menyatakan, mandeknya perizinan PLTP biasanya terjadi selama tahap eksplorasi. Dalam tahap tersebut, biasanya sering ditemui penolakan dari masyarakat terkait pembebasan lahan.

“Ini (pembebasan lahan) bersinggungan dengan berbagai hal di lokal, penduduk lokal setempat, adanya mungkin protes-protes masyarakat,” kata Eniya ketika dihubungi pada Rabu, 19 September 2024.

Menurut Eniya, pembebasan lahan ini menjadi hal yang paling berat dalam proses perizinan. Pembebasan lahan tersebut berkaitan dengan kewajiban untuk membangun akses jalan masuk ke lokasi pengeboran. Namun Eniya tetap mengatakan bahwa dinamika seperti ini harus dikomunikasikan dengan baik.

Eniya juga menyebut semua persyaratan dibebankan kepada pengembang membuat Perusahaan pengembang kesulitan. Sementara di sisi lain, pengembang tidak mau melewati ketentuan waktu eksplorasi. Hal tersebut yang membuat Eniya terpaksa mengeluarkan surat penghentian eksplorasi sementara.

“Saya pun sering membuat surat penghentian, jadi permintaan penghentian eksplorasi sementara gitu,” ujarnya.

Kesulitan lainnya adalah lokasi panas bumi yang biasanya ada di tengah gunung sehingga sulit dijangkau oleh alat berat yang akan melakukan pengeboran. Selain itu, penentuan titik pengeboran yang cocok juga seringkali memakan waktu karena mengharuskan perpindahan titik ketika potensi panas bumi di titik tersebut kurang maksimal.

Adanya kesulitan-kesulitan tersebut membuat Eniya menginginkan adanya kerja sama dari masyarakat. Ia juga meminta media untuk dapat mengedukasi masyarakat bahwa tujuan PLTP adalah membantu memberikan pasokan listrik ke masyarakat.

“Jadi masyarakat gak protes yang malah menghalangi. Pemerintah ingin memberikan akses listrik, malah sering adanya penolakan,” ucap Eniya.

Sebelumnya Presiden Jokowi mengaku heran karena proses perizinan untuk membangun PLTP bisa memakan waktu 5-6 tahun. Hal ini disampaikannya saat membukaIndonesia International Geothermal Convention and Exhibiton Tahun 2024 di Balai Sidang Jakarta (JCC), Jakarta, Rabu kemarin.

"Tadi disampaikan oleh Pak Menteri ESDM, seingat saya sudah pergi ke tiga lokasi pembangkit listrik tenaga panas bumi. Yang saya heran saat itu peluangnya besar, artinya banyak investor yang mencari energi hijau, EBT (energi baru dan terbarukan), dan potensinya ada 24.000 megawatt. Sudah kita kerjakan, tetapi kok tidak berjalan secara cepat?," kata Jokowi seperti dikutip dari Antara.

Jatam Sebut Banyak PLTP Bermasalah

Juru Kampanye Jaringan Anti Tambang (JATAM), Alfarhat Kasman menyebut PLTP lebih banyak memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Menurutnya, daya rusak pertambangan panas bumi sama saja dengan pertambangan lainnya. Ia lantas memberikan contoh kasus yang terjadi di PLTP Sorik Marapi.

“Kebocoran gas H2S di PLTP Sorik Marapi di Mandailing Natal itu telah menyebabkan kurang lebih lima sampai tujuh orang meninggal dunia dan lainnya dilarikan ke rumah sakit karena menghirup gas H2S itu,” kata Farhat ketika dihubungi pada Rabu, 19 September 2024.

Contoh lainnya adalah semburan lumpur di PTLP Mataloko yang mirip dengan semburan lumpur Lapindo. Begitu juga dengan PLTP Poco Leok atau Ulumbu yang menyebabkan atap-atap seng rumah warga menjadi berkarat. Oleh karenanya, Farhat tak jarang mengkritik pemanfaatan panas bumi atau geotermal sebagai Energi Baru Energi Terbarukan (EBET).

“Apanya yang mau dianggap sebagai energi baru energi terbarukan sementara daya rusak yang dihasilkan itu tidak berbeda jauh dengan pada umumnya? Itu kan ngawur sebetulnya, ngaco,” ucapnya.

Ia pun mewanti-wanti agar pemangkasan proses perizinan PLTP saat ini bukan berarti menghapus perizinan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Karena bila dilakukan, menurut Alfarhat, hal itu merupakan sebuah kejahatan. Sejatinya, menurut Farhat, Amdal adalah upaya memproteksi dari kemungkinan daya rusak yang disebabkan PLTP.

Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap salah satu penyebab pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) berjalan lambat adalah proses perizinan yang lama. Karena itu dari potensinya yang mencapai 24 ribu megawatt hanya 11 persen yang baru bisa digarap para investor.

Hal ini disampaikan Presiden Jokowi saat membuka Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) di JCC Senayan, Rabu (18/9).

Merespons hal ini, Pimpinan Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno meminta, apa yang disampaikan Presiden Jokowi mengenai investasi panas bumi lambat ini segera menjadi perhatian berbagai pihak yang berkaitan dengan pengurusan investasi terbarukan.

"Indonesia sudah dalam posisi urgent untuk melakukan percepatan transisi energi. Di sisi lain transisi energi membutuhkan biaya yang besar dan karena itu nilai investasi yang signifikan. Pernyataan Presiden Jokowi tentu karena beliau sangat memahami kebutuhan kita untuk investasi energi terbarukan dalam hal ini adalah panas bumi," kata Eddy.

Sejalan dengan Presiden Jokowi, Eddy yang juga Sekjen PAN ini menegaskan pentingnya pengembangan energi panas bumi sebagai bagian dari upaya penurunan emisi dan mencapai target Net Zero Emissions (NZE) pada tahun 2060. Faktanya, Indonesia, yang memiliki cadangan panas bumi sekitar 23 GW, saat ini baru memanfaatkan sekitar 10,3% dari kapasitas tersebut.

"Meskipun Indonesia memiliki potensi yang besar, namun investasi di sektor panas bumi cenderung menurun, dari US$ 1,18 miliar pada 2018 menjadi sekitar US$ 740 juta pada 2023. Penurunan ini mengindikasikan bahwa ada hal yang harus dibenahi baik dalam sisi regulasi maupun implementasi aturan tersebut di level penyelenggara dan pelaksana aturan," lanjutnya.

Dalam kesempatan bicara sebagai narasumber di forum Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition tersebut, Eddy menegaskan komitmen Komisi VII DPR RI untuk menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBET).

"Komitmen Komisi VII DPR RI adalah mendukung dan mendorong percepatan transisi energi di Indonesia dengan menyelesaikan pembahasan RUU EBET. Pengesahan RUU ini akan menjadi era baru ketahanan dan kedaulatan energi di Indonesia dengan sumber daya energi terbarukan yang berlimpah,"

"Semoga atensi dari Presiden Jokowi menjadi pemicu untuk memperbaiki dan memperkuat kebijakan serta regulasi yang dapat memberikan kepastian dan daya tarik lebih bagi investor di sektor energi baru terbarukan, khususnya panas bumi, untuk memastikan peningkatan investasi di masa depan," tutup Anggota DPR RI dari Jawa Barat III Dapil Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur ini.

(fdl/fdl)