Groundbreaking proyek swasta di Ibu Kota Nusantara (IKN) dipastikan bakal tetap dilakukan. Hal ini dipastikan langsung oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono yang baru dilantik Presiden Prabowo Subianto.

Basuki mengatakan dalam waktu dekat kemungkinan akan ada lagi groundbreaking yang dilakukan di IKN, namun, jadwalnya belum ditetapkan. Basuki perlu mengatur itu semua setelah efektif dilantik jadi Kepala Otorita IKN.

"Mungkin ada tapi nggak tahu persis, ini baru mau ke kantor lagi," kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/10/2024).

Lantas, apakah Prabowo akan ikut melakukan groundbreaking seperti yang dilakukan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya? Basuki bilang sampai saat ini belum ada arahan langsung kepada dirinya mengenai masalah itu.

"Kalau itu saya nggak, nggak, belum saya harus tanya beliau lagi mekanisme dan perintahnya," sebut Basuki.

Sejauh ini, Basuki bilang pihaknya akan mempercepat pembicaraan awal dan komitmen para investor untuk berinvestasi di IKN. Sementara itu bagi investor yang sudah melakukan groundbreaking, diminta untuk mempercepat pembangunannya.

"Saya kira kami tetap mendorong yang sudah groundbreaking kita dorong membangun yang masih pembicaraan dipercepat untuk disepakati," ungkap Basuki.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menyiapkan 48 Keputusan Presiden (Keppres) untuk penataan 48 kementerian di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto. Hal ini penting dalam proses transisi dan penataan kabinet.

Diketahui dalam pemerintahan Prabowo, jumlah kementerian dan lembaga (KL) bertambah cukup drastis dibandingkan saat era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Di era Jokowi jumlah kementerian mencapai 34, sementara saat era Prabowo jumlahnya menjadi 48.

Menteri PAN-RB Rini Widiyantini menjelaskan, pihaknya bersama Menteri PAN-RB era Jokowi, Abdullah Azwar Anas, telah menyiapkan proses transisi ini sejak 4 bulan lalu. Menyusul Keppres ini, juga akan disusun Peraturan Presiden (Perpres).

"Kemarin Pak Anas sudah mempersiapkan itu, ada sekitar 48 Keppres yang sudah disediakan untuk organisasi kementerian-kementerian yang baru itu, nanti setelah itu baru kita akan mempersiapkan juga Perpres transisinya," kata Rini, ditemui di usai sertijab di Kantor KemenPAN-RB, Senin (22/10/2024).

Sebelum membuat Perpres tersebut, Rini menjelaskan bahwa pihaknya perlu menyiapkan Perpres Transisi. Aturan ini diperlukan sebagai acuan sekaligus pemetaan tugas dan fungsi kementerian, utamanya kementerian-kementerian baru.

"Jadi harus diberitahu bahwa fungsi ini pindah kemana, fungsi A pindah kemana, fungsi B pindah kemana, sehingga para kementerian sudah tahu dia itu akan mengerjakan apa. Kemudian setelah itu, kita membuat Perpres, setelah membuat peraturan struktur organisasi sudah ada, maka kita sekarang siapkan juga rancangan Permen PAN-RB planning bagaimana cara pemindahannya," terangnya.

Namun untuk tahap awalnya, pihaknya perlu menunggu Perpres Transisi rampung. Perpres inilah yang akan menjadi acuan awal dari transisi pemerintah, termasuk untuk pemindahan dan penataan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pemindahan ASN ini berkaca pada adanya sejumlah kementerian yang dipecah dan dihilangkan, salah satunya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Rini juga memastikan, ASN dipindahkan sesuai dengan fungsinya.

"Jadi sesuai dengan fungsinya. Kemudian yang kita atur berikutnya adalah mengenai penganggarannya. Nanti kita bersama-sama dengan Menteri Sesneg, kemudian dengan Menteri Keuangan, kita akan bahas bersama-sama," kata Rini.

"Mereka juga nanti akan mengatur programnya, yang dulu program dari satu menteri itu harus, nanti kita akan coba membuat roadmap penyelesaiannya, itu menjadi salah satu program yang kita selesaikan dalam 100 hari ini," sambungnya.

Rini menargetkan, proses transisi ini bisa rampung pada bulan Oktober ini. Persiapannya harus selesai sebelum tahun baru agar persoalan anggaran dan penataan sumber daya manusia (SDM) kementerian bisa segera ditetapkan.

"Mungkin bulan Oktober kita upayakan selesai semuanya. Kalau menteri kan harus bisa segera bekerja. Kalau yang menteri yang tidak berubah kan bisa langsung. Nanyak menteri yang, Menko-nya kan sekarang ada tujuh, jadi itu juga harus disesuaikan. Kemudian kementerian-kementerian yang ada di bawah Menko juga harus disesuaikan dulu," ujarnya.

Selain itu, Rini sendiri menargetkan Perpres Transisi ini bisa keluar dalam 1-2 hari ke depan. Adapun saat ini, Perpres tersebut telah berada di tangan Prabowo sehingga harapannya bisa segera dirilis.

"Mudah-mudahan bisa (1-2 hari lagi terbit). Jadi ini saya kira sangat baik, Pak Presiden, penyiapan untuk para kementerian. Meskipun ini organisasinya mungkin kementeriannya lebih besar, tetapi tahap-tahapan itu sudah disiapkan," ujar dia.

Sedangkan untuk kementerian-kementerian baru yang saat ini belum punya gedung kantor, Rini mengatakan, pihaknya dengan Kementerian Sekretariat Negara akan berkoordinasi untuk mengatur hal tersebut.

"Kita punya aset banyak, mudah-mudahan nanti, karena saya nggak bisa bicarakan bukan kewenangan MenPAN, kita mengatur organisasinya," katanya.

Simak: Video Momen 48 Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran Resmi Dilantik

[Gambas:Video 20detik]

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melanjutkan kebijakan hilirisasi komoditas penting di Indonesia. Kebijakan ini dibesut Joko Widodo (Jokowi), presiden yang menjabat sebelum Prabowo.

Prabowo mengatakan kebijakan hilirisasi akan membuat masyarakat Indonesia memiliki kesejahteraan sejati. Termasuk bagi masyarakat miskin, kesejahteraan ekonomi bisa terjadi dengan adanya kebijakan hilirisasi.

"Dalam menjamin melindungi mereka yang paling lemah untuk mencapai kesejahteraan sejati, kemakmuran yang sebenarnya kita harus melakukan hilirisasi kepada semua komoditas yang kita miliki," beber Prabowo dalam pidato kenegaraan pertamanya, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Menurutnya dengan adanya kebijakan hilirisasi, kekuatan ekonomi Indonesia akan meningkat. Dengan begitu masyarakat bisa mencapai taraf hidup yang lebih baik.

Eks Menteri Pertahanan itu ingin manfaat hilirisasi dari berbagai komoditas di Indonesia harus bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

"Nilai tambah dari semua komoditas itu harus menambah kekuatan ekonomi kita sehingga rakyat kita bisa mencapai tingkat hidup yang sejahtera. Seluruh komoditas kita harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat," pungkas Prabowo.

Presiden Prabowo Subianto punya keinginan untuk mengubah skema subsidi bagi masyarakat. Banyak subsidi yang masih terbuka akan diubah skemanya menjadi subsidi langsung di eranya memimpin Indonesia.

Prabowo bilang pihaknya akan meneliti data penerima subsidi dan mengubah skema subsidi menjadi secara langsung kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan.

"Semua subsidi bantuan kepada rakyat kita yang masih dalam keadaan susah, harus kita yakini subsidi-subsidi itu sampai kepada mereka yang membutuhkan. Kita harus berani meneliti dan kalau perlu kita ubah subsidi itu harus kepada langsung kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan itu," ungkap Prabowo dalam pidato kenegaraan pertamanya, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Purnawirawan Jenderal TNI itu menyatakan akan menggunakan teknologi digital untuk memastikan semua subsidi bisa diterima oleh keluarga yang membutuhkan. Dia menekankan jangan sampai ada aliran bantuan yang tidak sampai ke mereka yang membutuhkan.

"Dengan teknologi digital kita akan mampu sampai subsidi itu sampai ke setiap keluarga yang membutuhkan. Tidak boleh aliran-aliran bantuan itu tidak sampai ke mereka yang membutuhkan," tegas Prabowo.

Prabowo juga menekankan ekonomi hilirisasi harus terus dilakukan di Indonesia agar nilai tambah bisa didapatkan dan pada akhirnya pergerakan ekonomi bisa berjalan cepat di Indonesia. Dengan begitu semua masyarakat bisa mencapai kesejahteraan yang sejati.

"Selain itu menjamin melindungi mereka yang paling lemah untuk mencapai kesejahteraan sejati, kemakmuran yang sebenarnya kita harus melakukan hilirisasi kepada semua komoditas yang kita miliki. Nilai tambah dari semua komoditas itu harus menambah kekuatan ekonomi kita sehingga rakyat kita bisa mencapai tingkat hidup yang sejahtera," beber Prabowo.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo bakal kembali menjadi Wakil Menteri BUMN di era pemerintahan Prabowo Subianto. Pria yang akrab disapa Tiko ini menjadi salah satu orang yang dipanggil Prabowo di kediamannya di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta.

"Saya kan melanjutkan," kata Tiko di Jakarta, Selasa (15/10/2024).

Dia mengatakan, dirinya akan bekerja keras dan loyal kepada Prabowo. Kemudian, semakin meningkatkan kontribusi BUMN ke masyarakat.

"Pokoknya kita akan kerja keras dan akan loyal kepada pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran dan BUMN kita harapkan semakin maju dan semakin berkontribusi buat masyarakat," terangnya.

Selain Tiko, hadir juga Direktur Utama InJourney Dony Oskaria. Dony juga bakal menjadi Wakil Menteri BUMN.

"Iya, sama Pak Tiko," ungkap Dony.