Bank Mandiri terus berkomitmen untuk mencapai Net Zero Emissions (NZE) melalui penerapan prinsip-prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) pada perusahaan. Dengan visi "Becoming Indonesia's Sustainability Champion for a Better Future" Bank Mandiri memiliki ESG Framework, yang terdiri tiga pilar strategi utama yaitu sustainable banking, sustainable operation, dan sustainability beyond banking.

Melalui pilar Sustainable Banking, Bank Mandiri terus menjalankan aktivitas bisnis yang berkelanjutan dengan komitmen untuk 'Lead Indonesia's Transition to Low Carbon Economy'. Komitmen ini diwujudkan dengan mengintegrasikan aspek ESG ke dalam seluruh inti bisnis perusahaan, serta mengembangkan berbagai produk dan layanan keuangan berkelanjutan yang dirancang khusus untuk segmen wholesale dan retail.

Sampai dengan Juni 2024, portofolio berkelanjutan Bank Mandiri telah mencapai Rp 278 triliun, tumbuh sebesar 14,7% secara YoY. Komposisi dari portofolio berkelanjutan terdiri dari portofolio hijau sebesar Rp 139 triliun dengan pertumbuhan sebesar 20,4% YoY dan portofolio sosial sebesar Rp139 triliun dengan pertumbuhan sebesar 9,5% YoY. Pendorong utama dari pertumbuhan portofolio hijau berasal dari sektor Energi Terbarukan, Green Building, Pengelolaan SDA Hayati, serta Produk Ramah Lingkungan.

"Bank Mandiri berkomitmen untuk mendukung transisi energi dan pengembangan energi terbarukan dengan memberikan pendanaan kepada pelaku usaha di sektor tersebut. Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan yang telah dilakukan, sebagai langkah untuk mewujudkan visi keberlanjutan dan mempercepat transisi menuju sumber energi yang lebih ramah lingkungan." Ujar Vice President ESG Group Bank Mandiri Adam Zahir.

Portofolio di bidang energi terbarukan selaras dengan rencana jangka panjang PT PLN (Persero). Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), perusahaan listrik milik negara ini menargetkan pencapaian Net Zero Emission pada tahun 2060. Dengan begitu, salah satu bentuk dukungan Bank Mandiri adalah melakukan pembiayaan kepada Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) yang berlokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Untuk memastikan bahwa pembiayaan terhadap sektor energi berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan, Bank Mandiri telah menetapkan kebijakan kredit (credit policy) khusus di bidang energi. Beberapa aspek yang diperhatikan dalam kebijakan ini meliputi pemenuhan analisis AMDAL, kepemilikan sertifikat pengelolaan lingkungan, serta keamanan dan kesehatan lingkungan kerja. Selain itu, Bank Mandiri juga memiliki kode etik yang jelas terkait emisi karbon.

Selain itu, Bank Mandiri berperan aktif dalam memberikan pembiayaan kepada pengembang infrastruktur kendaraan bermotor berbasis listrik. Upaya ini tidak hanya mendukung penciptaan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan, tetapi juga mendorong percepatan pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

Dengan komitmen yang kuat terhadap keberlanjutan dan inovasi, Bank Mandiri berupaya menjadi motor penggerak dalam transisi energi di Tanah Air. Melalui dukungan terhadap proyek-proyek energi terbarukan, Bank Mandiri tidak hanya berkontribusi terhadap pencapaian target nasional, tetapi juga berinvestasi pada masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tengah merevisi Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik atau RPTL. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman P Hutajulu menyebut, Kementerian ESDM belum menetapkan periode RUPTL terbaru nantinya karena pemerintah berkeinginan memperpanjang periode berlakunya dokumen tersebut.

“Belum diputuskan apakah nanti akan 15 tahun atau 10 tahun. Tapi yang jelas kami ingin mengejar pertumbuhan ekonomi 8%,” kata Jisman saat ditemui di Hotel Bidakara Jakarta pada Jumat (4/10).

Dia menyebut, perpanjangan periode RUPTL bisa menghasilkan perencanaan listrik yang lebih panjang dibandingkan sebelumnya. Terlebih, menurutnya dengan target pertumbuhan ekonomi 8% pemerintah tentu akan mendorong penggunaan listrik yang semakin besar. “Ada banyak poin yang direvisi,” ujarnya.

Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo sebelumnya mengatakan, pihaknya sedang merancang RUPTL baru. Dalam RUPTL baru tersebut, PLN merencanakan sebanyak 75% kapasitas listrik yang dihasilkan perusahaan akan berbasis energi baru terbarukan (EBT), sedangkan 25% sisanya bersumber dari gas.

Darmawan mengatakan, pihaknya berkomitmen mencari titik keseimbangan antara pertumbuhan dan keberlanjutan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Empat tahun lalu, PLN telah merancang RUPTL terhijau sepanjang sejarah dengan menetapkan target energi baru terbarukan yang ambisius.

Menurutnya hal itu sejalan dengan upaya pemerintah yang sudah mencanangkan target net zero carbon pada 2060. “Nah saat ini tentu saja kita sedang dalam proses merancang RUPTL yang baru bersama dengan pemerintah RUPTL 2024-2033,” kata Darmawan di sela kegiatan Road to PLN Investment Days 2024 di Jakarta, Selasa (4/6).

Pada RUPTL yang lama, PLN menghapus rencana pembangunan proyek PLTU batu bara berkapasitas 13 GW. Menurutnya, ini sebagai upaya perusahaan dalam transisi energi menuju ke penggunaan energi bersih.

"Ada 1,1 GW PLTU batu bara yang diganti dengan pembangkit energi baru terbarukan. Selain itu, ada 800 MW PLTU batu bara yang digantikan dengan gas," ujar Darmawan beberapa waktu lalu.

Selain itu, PLN mengungkapkan penambahan kapasitas pembangkit selama sepuluh tahun dari tahun 2021 hingga 2030 sebanyak 51,6% di antaranya adalah pembangkit berbasis energi baru terbarukan.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah bakal menggenjot listrik dari energi baru terbarukan (EBT),

Saat ini, pemerintah tengah menggodok Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2035 dengan minimal 60% pembangkit listrik berasal dari EBT dari total sumber listrik di Indonesia.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya bersama PT PLN (Persero) tengah meninjau untuk segera memasukkan besaran porsi megawatt untuk EBT dalam RUPTL.

“Sejak diperintahkan oleh Presiden Jokowi dan Presiden (terpilih) Prabowo, untuk mendetailkan kita konversi RUPTL 2025 sampai dengan 2035, 10 tahun RUPTL itu, minimum saya katakan 60% itu harus energi baru terbarukan,” kata Bahlil dalam agenda Green Initiative Conference di Jakarta, Rabu (25/9).

Untuk mencapai 60% pembangkit dari EBT sesuai RUPTL 2025-2035, Bahlil menyoroti beberapa masalah besar. Antara lain, transisi jaringan atau infrastruktur yang belum memadai.

Bahlil mengakui sumber energi bersih di Indonesia melimpah seperti geothermal, angin hingga air. Bahkan, untuk panas bumi Indonesia memiliki total cadangan 40%. Namun, memang ketersedian jaringan yang belum memadai menjadi kendalanya.

“Sumbernya ada, tetapi jadingannya belum ada,” ujar Bahlil.

Untuk menangani masalah ini, Bahlil meminta ke PLN untuk segera mengidentifikasi sumber-sumber energi baru terbarukan dan kemudian diintervensi dengan kebijakan pemerintah untuk membangun jaringan.

Selain itu, Bahlil juga menyoroti mahalnya investasi membangun infrastruktur EBT. Untuk menghubungkan sumber-sumber energi baru terbarukan diperlukan investasi mencapai ratusan triliun.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan segera mengumumkan rencana penambahan kapasitas pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) sebesar 62 gigawatt (GW).

Rencana penambahan kapasitas EBT bakal termuat dalam revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 oleh PT PLN (Persero).

"Saya hanya ingin memberi tahu Anda bahwa Presiden akan segera mengumumkan juga RUPTL kita tentang Energi Terbarukan 62 Gigawatt hingga 2040. Ini, menurut saya, dua kali lipat dari listrik yang ada di negara ini," kata Luhut dalam Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024 di JCC Senayan, Kamis (5/9).

Menurut Luhut, inisiatif penambahan kapasitas pembangkit listrik dari EBT ini tidak hanya melindungi lingkungan, tetapi juga memberdayakan masyarakat dan yang terpenting mempertahankan hak kita untuk tumbuh dan sejahtera.

Adapun, PT PLN (Persero) menargetkan penambahan kapasitas pembangkit berbasis energi baru terbarukan (EBT) dan gas sebesar 80 gigawatt (GW) pada tahun 2040 dalam RUPTL terbaru.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menyebutkan, dalam RUPTL terbaru yang drafnya sudah siap diterbitkan, penambahan kapasitas pembangkit mayoritas dari EBT sebesar 75% atau sekitar 60 GW, dan pembangkit gas 25%.

RUPTL tersebut juga mencanangkan pembangkit beban dasar (baseload) ditetapkan 3 jenis, yaitu pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) atau geothermal, pembangkit listrik tenaga gas (PLTG), dan pembangkit listrik tenaga air (PLTA).

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan dalam waktu 10 tahun ke depan pasokan listrik Indonesia minimal 60% harus bersumber dari energi baru terbarukan (EBT).

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, target bauran EBT tersebut akan tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) tahun 2025-2035.

"Saya mulai sejak diperintahkan Presiden Jokowi dan Prabowo untuk kita konversi RUPTL 2025-2035, 10 tahun ke depan minimum 60% harus EBT," kata Bahlil dalam agenda Green Initiative Conference 2024, Rabu (25/9/2024).

Terlebih, Indonesia memiliki potensi EBT sebesar 40% dari total cadangan EBT di kawasan Asia Tenggara. Bahkan, Indonesia juga memiliki 40% cadangan panas bumi atau geotermal dunia.

Namun, tak dapat dipungkiri, Bahlil menyebut, terdapat tiga masalah besar yang dihadapi untuk mewujudkan sumber daya listrik dengan EBT. Salah satunya terkait ketersediaan jaringan transmisi listrik.

"Masalahnya ada tiga, pertama transisi. Jadi, panas bumi geotermal, kemudian angin, air itu ada betul sumbernya, tetapi jaringannya belum ada, kalau PLN atau swasta bangun ini mau dijual ke mana karena nggak punya jaringan," jelasnya.

Untuk itu, dia meminta PLN untuk mengidentifikasi lokasi sumber-sumber energi baru terbarukan. Di sisi lain, pemerintah akan membuat kebijakan intervensi untuk pembangunan jaringan listrik.

Lebih lanjut, investasi untuk menyambungkan sumber daya EBT membutuhkan investasi yang tidak murah, bahkan membutuhkan capital expenditure (capex) triliunan rupiah.

Tak hanya itu, Bahlil juga saat ini tengah mengkaji ulang kerja sama ekspor listrik berbasis EBT dengan mendahulukan kebutuhan nasional.

Pihaknya tak mempermasalahkan ekspor listrik hijau. Namun, dia menilai Indonesia juga harus berhati-hati dalam melangkah, terutama untuk memastikan dapat unggul dalam konteks EBT.

"Terkait dengan ekspor listrik, kami lagi mengkaji dari Kementerian ESDM karena memang seluruh perangkat regulasinya ada di ESDM. Kami akan siapkan, kami akan memberikan, tapi saya akan mementingkan kepentingan nasional," kata Bahlil.

Dengan ekspor listrik, menurut Bahlil, nilai daya saing dan keunggulan komparatif EBT nasional justru diberikan kepada negara lain. Padahal, dia menilai Indonesia sendiri belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan segera mengumumkan rencana penambahan kapasitas pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) sebesar 62 gigawatt (GW).

Rencana penambahan kapasitas EBT bakal termuat dalam revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 oleh PT PLN (Persero).

"Saya hanya ingin memberi tahu Anda bahwa Presiden akan segera mengumumkan juga RUPTL kita tentang Energi Terbarukan 62 Gigawatt hingga 2040. Ini, menurut saya, dua kali lipat dari listrik yang ada di negara ini," kata Luhut dalam Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024 di JCC Senayan, Kamis (5/9).

Menurut Luhut, inisiatif penambahan kapasitas pembangkit listrik dari EBT ini tidak hanya melindungi lingkungan, tetapi juga memberdayakan masyarakat dan yang terpenting mempertahankan hak kita untuk tumbuh dan sejahtera.

Catatan Kontan, PT PLN (Persero) menargetkan penambahan kapasitas pembangkit berbasis energi baru terbarukan (EBT) dan gas sebesar 80 gigawatt (GW) pada tahun 2040 dalam RUPTL terbaru.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menyebutkan, dalam RUPTL terbaru yang drafnya sudah siap diterbitkan, penambahan kapasitas pembangkit mayoritas dari EBT sebesar 75% atau sekitar 60 GW, dan pembangkit gas 25%.

RUPTL tersebut juga mencanangkan pembangkit beban dasar (baseload) ditetapkan 3 jenis, yaitu pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) atau geothermal, pembangkit listrik tenaga gas (PLTG), dan pembangkit listrik tenaga air (PLTA).

Dalam RUPTL 2021-2030 yang masih berlaku saat ini, rencana penambahan pembangkit EBT hanya sebesar 20,9 GW atau 51,6% dari total bauran energi primer.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan bauran energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia.

Komitmen tersebut akan tergambar dalam penambahan kapasitas energi terbarukan sebesar 62 gigawatt (GW) dalam rencana umum penyediaan tenaga listrik (RUPTL) hingga 2040.

"Presiden akan mengumumkan RUPTL yaitu 62 GW energi terbarukan hingga 2040," ujar Luhut pada pembukaan Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024, di Jakarta, Kamis (5/9).

Dengan begitu, Indonesia berkomitmen menambah kapasitas EBT sebesar 21 GW dari komitmen sebelumnya yang tercantum dalam RUPTL 2021-2030 sebesar 41 GW. Dengan begitu total komitmen Indonesia sampai 2040 sebesar 62 GW.

Luhut mengatakan, penambahan komitmen EBT tersebut bertujuan untuk melindungi lingkungan dan mempertahankan hak Indonesia untuk tetap tumbuh dan berkembang.

Pemerintah Kebut Pembangunan EBT

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengejar target pembangunan energi baru terbarukan sebesar 18,7 GW hingga 2030, sesuai dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) Hijau PLN.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman Hutajulu, mengatakan total pengembangan sektor ketenagalistrikan dalam dokumen RUPTL Hijau 2021-2030 PLN sekitar 41GW. Dari jumlah tersebut, sebanyak 21 GW atau 52% proyek merupakan pembangkit EBT.

"Telah ada 12 GW proyek pembangkit yang telah selesai, sedangkan sisanya sebesar 18,7 GW masih dalam tahap perencanaan," ujar Jisman dalam keterangan, Rabu (4/9).

Proyek pengembangan listrik hijau berbasis EBT ini merupakan kesempatan bagi investasi luar negeri untuk berkontribusi lewat skema Independent Power Producer (IPP) atau kontraktor Engineering, Procurement and Construction (EPC).

"Pembangkit EBT yang dapat dikembangkan terdiri dari PLTA 7 GW, PLTS 4,4 GW, PLTP 2,2 GW dan sisanya 2,3 GW pembangkit EBT lainnya. Total kebutuhan investasi diperlukan sebesar US$ 28 miliar," ujarnya.

Pengembangan Pembangkit EBT

Pemerintah dan PLN juga sedang membahas target pengembangan pembangkit EBT yang baru. Pengembangan tersebut akan meningkatkan target kapasitas EBT dari 21 GW menjadi 33 GW dalam Draft RUPTL yang baru. Dengan demikian, bauran EBT diharapkan dapat meningkat dari 52% menjadi 76% pada 2060.

Berdasarkan proyeksi normal, permintaan listrik saat ini akan meningkat sampai 72 GW di 2033. Proyeksi tersebut mengalami peningkatan lewat penambahan permintaan baru yang signifikan dari Industri smelter dan data center.

Hal tersebut berdampak pada peningkatan peningkatan di Pulau Jawa yang umumnya tumbuh sebesar 1 GW per tahun berubah menjadi 3 GW per tahun.

"Untuk memenuhi demand tersebut, kita membutuhkan percepatan pengembangan pembangkit EBT yang masif. Kita memiliki potensi EBT yang besar lewat tenaga surya, bioenergi, angin, dan panas bumi dengan total 1.233 GW di Sumatera dan 518 GW di Kalimantan," ujarnya.

Namun penyediaan listrik berbasis EBT masih terdapat kendala dalam pengembangan karena sumber-sumber EBT yang berada di Pulau Sumatera. Sementara pelanggan listrik terbanyak berada di luar Pulau Sumatera.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan segera mengumumkan rencana penambahan kapasitas pembangkitlistrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) sebesar 62 gigawatt (GW).

Luhut menuturkan, rencana penambahan kapasitas pembangkit EBT tersebut bakal tertuang dalam revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 milik PT PLN (Persero).

“Saya hanya ingin memberi tahu Anda, hadirin sekalian, Presiden [Jokowi] akan segera mengumumkan RUPTL kita, 62 GW energi terbarukan hingga 2040,” kata Luhut dalam pembukaan Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024 di JCC Senayan, Kamis (5/9/2024).

Luhut menyebutkan, porsi EBT yang tertuang dalam RUPTL baru tersebut, lebih besar dua kali lipat bila dibandingkan dengan kapasitas pembangkit EBT di Indonesia saat ini.

“Inisiatif ini tidak hanya melindungi lingkungan kita, tetapi juga memberdayakan masyarakat kita dan yang terpenting mempertahankan hak kita untuk tumbuh dan sejahtera,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, PLN berencana menambah porsi pembangkit listrik berbasis EBT dalam revisi RUPTL 2021-2030 hingga mencapai 62 GW.

Porsi itu mengambil 75% dari total penambahan pembangkit listrik baru yang dirancang dalam RUPTL baru. Adapun, rancangan usaha penyediaan listrik anyar itu bakal berlaku hingga 2040.

“Kita sudah punya rencana yang cukup ambisius ya 20,9 GW [RUPTL saat ini] akan ditingkatkan lagi menjadi totalnya 62 GW,” kata EVP of Energy Transition and Sustainability PLN Kamia Handayani kepada Bisnis, Rabu (27/9/2023).

Rencananya, target ambius penyediaan sumber setrum bersih itu dominan berasal dari pembangkit pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dengan porsi mencapai 34 GW.

Sisanya, sekitar 28 GW bakal dipenuhi lewat pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB).

“Banyaknya baseload karena kita kan membutuhkan baseload ya,” kata dia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan segera mengumumkan komitmen energi hijau melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Hingga 2040, akan ada penambahan kapasitas pembangkit listrik menjadi 62 gigawatt (GW).

Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dalam Indonesia International Sustainability Forum (ISF 2024). Acara ini digelar pada 5-6 September, menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan agenda transisi energi dunia.

Menurut Luhut, target RUPTL energi baru terbarukan (EBT) 62 GW ini dua kali lipat dari listrik yang ada di Indonesia saat ini. Ia menilai, transisi energi merupakan suatu inisiatif penting dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat.

"Saya hanya ingin memberi tahu Anda bahwa Presiden akan segera mengumumkan juga RUPTL kita tentang Energi Terbarukan 62 Gigawatt hingga 2040. Ini, menurut saya, dua kali lipat dari listrik yang ada di negara ini," kata Luhut, di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Kamis (5/9/2024).

Indonesia telah menetapkan RUPTL PLN 2020-2030 sebesar 41 GW selama 10 tahun. Dengan demikian, targetnya akan bertambah 21 GW menjadi 62 GW hingga 2040.

"Inisiatif ini, tidak hanya melindungi lingkungan kita tetapi juga memberdayakan masyarakat kita dan yang terpenting mempertahankan hak kita untuk tumbuh dan sejahtera. Ini juga sangat penting, kita memiliki hak untuk melakukan ini," ujarnya.

Namun demikian, menurutnya setiap negara memiliki titik awal yang berbeda, dengan kapasitas dan kemampuan yang berbeda, dan batasan tertentu pada karbonisasi. Oleh karena itu, ISF penting dalam meningkatkan kolaborasi antar berbagai stakeholder nasional maupun global.

"Forum ini mengingatkan kita bahwa kolaborasi, izinkan saya ulangi, kolaborasi sangat penting untuk agenda keberlanjutan kita," kata dia.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan menyampaikan sambutan dalam pembukaan Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2024). Foto: Dok. ISF 2024

Luhut mengatakan, posisi Indonesia sebagai negara berkembang memiliki peranan penting dalam mendukung aksi iklim global. Forum ini digelar untuk mendukung kebutuhan tersebut.

"Saya tersadar bahwa ekonomi yang sedang berkembang harus dimulai dengan menyusun narasi kita sendiri. Negara berkembang seperti Indonesia memiliki kisah-kisah unik untuk dibagikan dan peran penting dalam mendukung aksi Iklim Global, mengingat banyaknya kontribusi dari kita. Lebih masuk akal untuk membawa percakapan ini lebih dekat ke rumah. Menyelenggarakan dialog ini di Indonesia," ujar Luhut.

Sebagai tambahan informasi, pengembangan sektor ketenagalistrikan tercermin lewat dokumen RUPTL Hijau 2021-2030 PLN dengan total projek pembangkit sekitar 41 Giga Watt (GW). Terdapat di dalamnya 21 GW atau 52% proyek yang berasal dari pembangkit EBT.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman Hutajulu mengatakan, telah ada 12 GW proyek pembangkit yang telah selesai, sedangkan sisanya sebesar 18,7 GW proyek masih dalam tahap perencanaan.

"Pembangkit EBT yang dapat dikembangkan terdiri dari PLTA 7 GW, PLTS 4,4 GW, PLTP 2,2 GW dan sisanya 2,3 GW pembangkit EBT lainnya. "Total kebutuhan investasi diperlukan sebesar USD28 miliar," tutur Jisman, dalam keterangan tertulis, Selasa (3/9/2024).

Pemerintah dan PLN sedang membahas target pengembangan pembangkit EBT yang baru yang diperkirakan akan meningkat dari 21 GW di dalam RUPTL eksisting menjadi 33 GW di dalam Draft RUPTL yang baru sehingga meningkatkan bauran EBT dari 52% menjadi 76%.

Berdasarkan proyeksi normal, demand listrik saat ini akan meningkat sampai 72 GW pada 2033. Proyeksi tersebut mengalami peningkatan lewat penambahan demand baru yang signifikan dari Industri Smelter dan Data Center. Hal ini berdampak pada peningkatan permintaan di Pulau Jawa yang umumnya tumbuh sebesar 1 GW per tahun berubah menjadi 3 GW per tahun.

"Untuk memenuhi demand tersebut, kita membutuhkan percepatan pengembangan pembangkit EBT yang masif. Kita memiliki potensi EBT yang besar lewat tenaga surya, bioenergi, angin, dan panas bumi dengan total 1.233 GW di Sumatera dan 518 GW di Kalimantan," ujarnya.

Reporter: Ahmad Febrian | Editor: Ahmad Febrian

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT PLN (Persero) berupaya ikut dalam percepatan transisi energi di Indonesia. Perusahaan pelat merah ini tengah menyusun rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) terbaru.

Executive Vice President (EVP) Perencanaan Sistem Ketenagalistrikan PLN, Warsono menyatakan, draf terbaru ini akan merevisi RUPTL 2021-2030. Dalam RUPTL teranyar, PLN membidik penambahan porsi pembangkit energi baru terbarukan (EBT) menjadi 75% dari sebelumnya 51%. Adapun, sekitar 25% berasal dari pembangkit berbasis gas.

Menurut dia, RUPTL terbaru ini akan menjadi yang terhijau sepanjang sejarah PLN. Menurut dia, PLN tengah menyiapkan strategi transisi energi dengan mengidentifikasi berbagai potensi EBT di dalam negeri. Misalnya, pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang dapat menjadi base load renewable energy. Rencananya, PLN akan membangun PLTA dengan kapasitas sebesar 13 gigawatt (GW)-14 GW.

PLN akan membangun pula pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), serta pembangkit listrik tenaga bayu atau angin dengan potensi kapasitas masing-masing sebesar 5 GW “Jadi ke depan kami membangun EBT itu sesuai resources yang ada di Indonesia. Semua EBT kami optimalkan,” ujar Warsono, dalam keterangannya, Kamis (8/8).

Meski begitu, Warsono menyatakan, PLN telah mengidentifikasi sejumlah tantangan untuk menyediakan energi hijau. Tantangan mismatch antara lokasi suplai EBT dengan wilayah permintaan bisa jadi contoh.

Misalnya, PLN telah memetakan potensi suplai energi dari pembangkit geotermal mayoritas berasal dari Sumatera dan Kalimantan. Adapun, permintaan energi terbesar datang dari Jawa. “Karena itu, kami akan membangun teknologi green enabler untuk sistem transmisi yang besar dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Batam, Bali, dan seterusnya sehingga nanti renewable energy itu bisa kita maksimalkan,” kata Warsono.

Selain itu, tantangan lain datang dari pendanaan untuk mendukung pembangunan pembangkit hijau. Menurut Warsono, ke depan PLN akan lebih banyak memanfaatkan pendanaan dari swasta. PLN akan memanfaatkan pula pendanaan dari global, salah satunya melalui skema Just Energy Transition Partnership (JETP).

“Sekarang sudah mulai bergerak ke arah bagaimana untuk mengeksekusi karena bagaimanapun memulai sesuatu yang besar dimulai dari roadmap yang kuat Dan salah satu yang perlu kita persiapkan adalah terkait regulasi transisi energi,” ujarnya.

PT PLN (Persero) menyampaikan komitmennya untuk senantiasa ikut dalam upaya percepatan transisi energi di Indonesia. BUMN setrum ini menyatakan saat ini tengah menyusun rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) terbaru.

Dalam Katadata Sustainability for The Future Economy (SAFE) 2024 di Jakarta, Kamis (8/8), Executive Vice President (EVP) Perencanaan Sistem Ketenagalistrikan PLN, Warsono, menyatakan draf terbaru ini akan merevisi RUPTL 2021-2030.

Dalam RUPTL teranyar, PLN membidik penambahan porsi pembangkit energi baru terbarukan (EBT) menjadi 75 persen dari sebelumnya 51 persen. Adapun, sekitar 25 persen lainnya berasal dari pembangkit berbasis gas.

“Tentu ini berangkat dari komitmen PLN untuk mempercepat transisi energi demi mencapai nol emisi bersih,” kata Warsono dalam sesi bertajuk Fast-Tracking the Green Power Energy: A Bold Acceleration. Dia menyebut RUPL terbaru ini akan menjadi yang terhijau sepanjang sejarah perseroan.

Menurut dia, PLN pun tengah menyiapkan strategi transisi energi dengan mengidentifikasi berbagai potensi EBT di dalam negeri. Misalnya, pembangkit listrik tenaga air (PLT) yang dapat menjadi base load renewable energy. Rencananya, PLN akan membangun PLTA dengan kapasitas sebesar 13-14 Gigawatt.

Lalu, PLN akan membangun pula pembangki listrik tenaga surya (PLTS), serta pembangkit listrik tenaga bayu atau angin dengan potensi kapasitas masing-masing sebesar 5 Gigawatt.

“Jadi ke depan kami membangun EBT itu sesuai dengan resources yang ada di Indonesia. Semua EBT kami optimalkan dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan,” ujar Warsono.

Meski begitu, Warsono menyatakan bahwa PLN telah mengidentifikasi sejumlah tantangan untuk menyediakan energi hijau. Tantangan mismatch antara lokasi suplai EBT dengan wilayah permintaan pun bisa jadi contoh.

Misalnya, PLN telah memetakan potensi suplai energi dari pembangkit geothermal mayoritas berasal dari Sumatera dan Kalimantan. Adapun, permintaan energi terbesar datang dari Jawa.

Karena itu, “kami akan membangun teknologi green enabler untuk sistem transmisi yang besar dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Batam, Bali, dan seterusnya sehingga nanti renewable energy itu bisa kita maksimalkan,” kata Warsono.

Selain itu, tantangan lain datang dari pendanaan untuk mendukung pembangunan pembangkit hijau. Menurut Warsono, ke depan PLN akan lebih banyak memanfaatkan pendanaan dari swasta.

Dia menambahkan PLN akan memanfaatkan pula pendanaan dari global, salah satunya melalui skema Just Energy Transition Partnership (JETP). Menurut dia, PLN bersama pemerintah siap bekerja sama untuk segera melaksanakan proyek transisi energi yang masuk dalam skema tersebut.

“Sekarang sudah mulai bergerak ke arah bagaimana untuk mengeksekusi karena bagaimanapun memulai sesuatu yang besar dimulai dari roadmap yang kuat Dan salah satu yang perlu kita persiapkan ke depannya adalah terkait dengan regulasi transisi energi,” ujarnya.

Di luar itu, PLN menyampaikan kembali komitmennya untuk mendukung langkah pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Warsono memastikan PLN tidak akan menambah pembangkit berbasis batu bara tersebut, kecuali jika sudah masuk dalam fase proses konstruksi.

Sustainability Action for the Future Economy (SAFE) merupakan forum tahunan yang digelar Katadata Indonesia sejak 2020. SAFE membahas isu dan solusi untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan. Forum ini menyatukan semua pemangku kepentingan: pemerintah,korporasi dan industri, organisasi masyarakat sipil dan publik untuk mengeksplorasi pengalaman, strategi, dan aksi nyata untuk ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

Tahun ini, menghadirkan lebih dari 40 pembicara ahli dan profesional, SAFE berfokus pada sejumlah topik strategis terkait pengembangan ekonomi hijau seperti pasar karbon Indonesia, akselerasi dekarbonisasi industri, transisi energi, pembangunan ekosistem kendaraan listrik, pembiayaan berkelanjutan, ekonomi sirkular, dan inisiatif berbagai kelompok masyarakat dalam mendukung isu keberlanjutan dan pelestarian alam.

IDXChannel - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan dua wilayah potensial yang bisa menjadi lokasi pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) atau "kebun angin".

Direktur Jenderal (Dirjen) Ketenagalistrikan Jisman P Hutajulu mengatakan, wilayah yang berpotensi menjadi lokasi PLTB itu berada di pesisir utara Jawa dan Sulawesi.

"Kemudian ada potensi, temuan akhir-akhir ini di utara Pulau Jawa di ketinggian 150 meter itu sangat besar. Di pesisir utara Pulau Jawa dan di kaki Sulawesi, besar sekali," kata dia ketika ditemui di Jakarta, Kamis (31/7/2024).

Jisman mengatakan, ke depan pemerintah akan mendorong kehadiran dan keandalan PLTB.

"Kan dia kan intermiten ya. Kalau matahari kan hanya 4-5 jam. Kalau ini kan kadang-kadang memang di musim hujan, di musim kering," kata dia.

Lebih lanjut Jisman mengatakan bahwa potensi PLTB itu juga akan masuk dalam perubahan Rancangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUTL) yang saat ini masih digodok.

RUPTL yang masih disusun itu ditargetkan rampung pada Oktober 2024.

"Sebelum Oktober ya, sebelum Oktober. Jadi itu juga sudah diingatkan oleh Pak Menteri ke saya sebelum Oktober, mudah-mudahan ya. Tapi ya, nanti kita lagi intensif ini dengan teman-teman PLN seperti apa," kata Jisman.

(NIA DEVIYANA)

Kementerian ESDM mengatakan akan mendorong pengembangan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) dalam draf rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) 2024-2033.

Hal ini lantaran listrik tenaga bayu memiliki capacity factor atau jumlah produksi listrik per tahun yang lebih besar dibandingkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

“Jadi artinya untuk mengatasi intermitensi tadi itu agak lebih ringan dibandingkan dengan matahari, tapi tetap intermitensi,” kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman Hutajulu saat ditemui di kantornya pada Rabu (31/7).

Dia menyebut dorongan pengembangan ini perlu dilakukan untuk menjaga keandalan listrik dalam negeri. Jisman juga membandingkan kinerja antara PLTB dan PLTS untuk menjelaskan bagaimana perbedaan produksi listrik keduanya.

“Kalau matahari hanya empat sampai lima jam. Kalau bayu kan ada di musim hujan dan kemarau. Kami sudah dapatkan datanya bahwa secara CF-nya bayu ini lebih baik dibandingkan solar,” ucapnya.

Jisman menyebut Indonesia memiliki dua lokasi potensi tenaga bayu yang sangat besar. “Temuan akhir-akhir ini ada di pesisir utara Pulau Jawa di ketinggian 150 meter. Kemudian juga ada potensi di kaki Pulau Sulawesi, keduanya besar sekali,” ujarnya.

Adapun Kementerian ESDM menargetkan RUPTL 2024-2033 dapat dirampungkan sebelum Oktober. “Itu sudah diingatkan oleh Pak Menteri ke saya sebelum Oktober, mudah-mudahan ya. Tapi ya, nanti kita lagi intensif ini dengan teman-teman PLN seperti apa ya. Kita berharap supaya bisa mendorong,” kata Jisman.

Menurut data Outlook Energi Indonesia 2022 yang dirilis Dewan Energi Nasional (DEN), Indonesia memiliki potensi energi angin atau bayu mencapai 154,9 gigawatt (GW).

Sementara itu, Kementerian ESDM menyebut Indonesia memiliki potensi energi angin yang sangat besar, seperti wilayah Sidrap dan Jeneponto di Sulawesi Selatan yang berpotensi menghasilkan energi listrik dari angin hingga lebih dari 200 megawatt (MW).

Selain Sidrap dan Jeneponto, wilayah lain juga memiliki potensi sumber energi angin yang cukup besar antara lain, Sukabumi (170 MW), Garut (150 MW), Lebak dan Pandeglang (masing-masing 150 MW) serta Lombok (100 MW).

Selain wilayah tersebut di atas, wilayah lain yang memiliki potensi energi angin dibawah 100 MW antara lain, Gunung Kidul (10 MW) dan Bantul (50 MW) di DIY Yogyakarta, Belitung Timur (10 MW), Tanah Laut (90 MW).

Kemudian Selayar (5 MW), Buton (15 MW), Kupang (20 MW), Timor Tengah Selatan (20 MW),dan Sumba Timur (3 MW) di Nusa Tenggara Timur serta Ambon (15 MW) Kei Kecil (5 MW) dan Saumlaki (5 MW) di Ambon.