Jakarta -

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melakukan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN). Salah satu yang dibangun adalah rumah tapak untuk para menteri.

Namun, rumah tapak menteri yang dibangun Kementerian PUPR hanya 36. Sementara, jumlah menteri pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ada 48.

"Selanjutnya ada juga fasilitas yaitu rumah tapak jabatan menteri. Kembali, jumlah rumah tapak jabatan menteri ini yang disiapkan adalah sebanyak 36 rumah saat ini. Jadi kembali mengacu kepada yang lain," kata Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga di Komisi II DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Dia menerangkan, Kementerian PUPR juga membangun Kompleks Kepresidenan yang terdiri dari Sekretariat Presiden, Istana Garuda, dan Istana Negara dengan progres rata-rata telah di atas 95%.

Lanjutnya, ada empat Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) yang dibangun. Sementara, pemerintahan Prabowo memiliki 6 Kemenko.

"Ini memang 4 Kemenko mengacu kepada Kemenko yang lama. Tetapi 4 ini tuh 4 klaster bapak, ada 16 building sebetulnya, 4x4 ada 16 building," ujarnya.

Dia melanjutkan, untuk pembangunan rusun ASN I-IV terdiri dari 47 tower. Sebanyak 40 tower diharapkan selesai pada akhir tahun ini.

"Kemudian rumah susun ASN I sampai dengan IV ini terdiri dari 47 tower, diharapkan mungkin sekitar Desember ini sekitar 40 tower itu akan selesai, dan sebagian sudah digunakan. Satu tower itu terdiri dari 12 lantai, dengan mampu satu tower itu menyediakan 60 unit apartemen," terangnya.

(acd/ara)

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut 16 rumah susun (rusun) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan rampung pada akhir bulan ini.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan, konstruksi rusun ASN di IKN tersebut agak sedikit terlambat lantaran sempat tersendat pengerjaannya pada Agustus 2024.

“Ya, itu sedikit mundur dari [target rampung] 21 tower karena ini [IKN] sering kali dipakai jadi pengerjaan terpaksa dihentikan,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, dikutip rabu (16/10/2024).

Akan tetapi, Iwan optimistis pihaknya bakal merampungkan 16 rusun ASN hingga akhir kepemimpinan Presiden Jokowi.

Kendati demikian, Iwan memberi sinyal bahwa proses pemindahan ASN disebut belum dapat dilakukan dalam waktu dekat dan secara terburu-buru. Pasalnya, saat ini Kementerian PUPR juga tengah membangun ekosistem jalan menuju rusun.

“Kalau yang sudah benar-benar siap sih yang kemarin digunakan itu sudah 13 [rusun] sudah full furnish semua 13. Semoga di Oktober ini bisa sampai 16 ya,” tegasnya.

Adapun, hingga akhir tahun Kementerian PUPR menargetkan bakal menyelesaikan konstruksi 47 rusun ASN di IKN.

Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Danis H. Sumadilaga menjelaskan, sisanya sebanyak 31 tower bakal diusahakan rampung pada periode November hingga Desember 2024.

“Bulan November - Desember bisa selesai 47 rusun, jadi ada lanjutan [pembangunan],” pungkasnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, semula sebanyak 1.700 ASN disiapkan akan mulai dipindahkan ke IKN dan menghuni rusun tersebut pada September 2024.

Akan tetapi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Azwar Anas memberi sinyal adanya pembatalan rencana tersebut.

Azwar menuturkan, rencana pemindahan ASN ke IKN juga masih akan menunggu arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) seraya menunggu ekosistem di ibu kota baru itu terbentuk.

“Jadi begini, semula September, terakhir arahan presiden jangan buru-buru kalau ekosistemnya belum siap,” tuturnya saat ditemui di Gedung Dhanapala, Selasa (27/8/2024).

Jakarta -

Menteri PUPR sekaligus Plt. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) buka-bukaan soal progres pembangunan kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) dan rusun ASN di ibu kota baru. Dia mengatakan dua infrastruktur penting untuk pemerintah ini siap digunakan bulan ini.

Untuk Kantor Kemenko misalnya target penyelesaian bangunannya adalah bulan ini. Hingga awal Oktober ini penyelesaian konstruksi sudah mencapai 95%.

Bahkan tanggal 10 Oktober 2024 mendatang, Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto ada rencana untuk melakukan rapat koordinasi besar di Kantor Kemenko IKN.

"Target Oktober, yang jadi sudah 95%. Tanggal 10 Pak Menko Polhukam mau rakor di sini, furniture sudah ada," beber Basuki di IKN, Kalimantan Timur, Minggu (6/10/2024).

Ketika ditanya soal apakah ASN akan pindah ke IKN setelah Kantor Kemenko selesai, Basuki mengamininya. Menurutnya, dia sudah melapor ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara langsung soal progres pembangunan Kantor Kemenko di IKN.

"Iya (ASN pindah setelah Kantor Kemenko selesai). Jadi tadi Pak Presiden juga memerintahkan kepada Pak Sekneg, karena saya sudah laporkan ini Oktober jadi, November paling lambat. Jadi Desember sudah clear semua," ungkap Basuki.

Sementara itu, untuk rumah susun ASN yang akan menjadi tempat tinggal para abdi negara di IKN, sejauh ini sudah ada 13 bangunan yang siap, 3 di antaranya masih sedang disiapkan furniture-nya, 10 sisanya sudah siap digunakan. Akhir bulan ini dijamin Basuki rusun ASN sudah siap bila mau ditinggali.

"Rusun ASN 13 ini sudah siap untuk ditinggali, tinggal beberapa diisi (furnitur). Akhir bulan ini pasti 13 sudah siap ditinggali," kata Basuki.

Simak: Penampakan Rusun ASN di IKN

[Gambas:Video 20detik]

(hal/kil)

Jakarta: Pembangunan tiga rumah susun (Rusun) untuk Aparatur Sipil Negara dan TNI AL oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Provinsi Papua Barat Daya diharapkan mampu mendorong pengembangan Infrastruktur wilayah yang menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) tersebut.

Hal itu dilaksanakan sebagai bentuk dukungan Kementerian PUPR agar pelayanan publik pemerintahan Provinsi yang baru terbentuk itu dapat segera berjalan sekaligus menjadi tempat tinggal bagi para ASN dan TNI AL yang bertugas di daerah tersebut.

"Kami akan terus mendukung pengembangan Provinsi Papua Barat Daya sebagai DOB sehingga pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan dengan baik. Salah satu bentuknya adalah dengan membangun Rusun untuk ASN dan TNI AL di Papua Barat Daya," ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto dalam keterangan tertulis, Jumat, 6 September 2024.
Menurut Iwan, pembangunan Rusun dinilai sangat penting dan akan memberikan banyak manfaat khususnya bagi ASN yang bertugas di wilayah tersebut. Apalagi lokasinya juga tidak jauh dari kawasan perkantoran dan sesuai tata ruang wilayah yang dikembangkan oleh pemerintah provinsi.

Iwan menjelaskan, beberapa bentuk dukungan Kementerian PUPR ke depan tidak hanya dari bangunan vertikal untuk hunian tapi juga dalam hal penyediaan air bersih, pengelolaan sampah dan konektivitas jalan sehingga pembangunan infrastruktur dapat berjalan dengan baik dan terpadu.

"Kami berharap dengan adanya Rusun ini bisa menjadi tempat tinggal bagi ASN Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan ASN PUPR yang bertugas di wilayah ini. Ini merupakan upaya Kementerian PUPR dalam rangka pemerataan infrastruktur di Indonesia," kata dia.

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Papua II Ridwan Dibya Sudharta menambahkan ada tiga Rusun yang dibangun sebagai dukungan pembangunan infrastruktur perumahan pada Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Barat Daya.

Pertama adalah Pembangunan Rumah Susun (Rusun) Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang berlokasi di Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi PBD Jalan Sorong Klamono KM 16 Distrik Klaurung, Kota Sorong.

"Lahan yang disediakan oleh Pemda seluas dua hektar disiapkan untuk dua tower sedangkan untuk tahap pertama akan dibangun satu tower Rusun,” jelas dia.

Rusun dibangun dengan Tipe Wisma Arunika satu tower setinggi tiga lantai. Jumlah unit hunian 44 unit dengan tipe 36 meter persegi dengan kapasitas daya tampung 176 orang dan diperkirakan selesai dalam 300 hari kalender 2025 mendatang.

Baca jug: Kementerian PUPR Mulai Pembangunan Rusun dan Rusus di DOB Papua

Sedangkan kedua adalah Rusun ASN PUPR yang dibangun di Jalan Sungai Komundan Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur Kota Sorong. Pembangunan Rusun dilaksanakan di atas lahan milik BWS dengandi Provinsi Papua Barat Daya luas lahan 6 hektar.

Berdasarkan data Balai P2P Papua II, hunian vertikal dibangun dengan tipe Wisma Arunika satu tower setinggi tiga lantai. Jumlah unit hunian 44 unit dengan tipe 36 meter persegi dengan kapasitas daya tampung 176 orang.

Sedangkan ketiga adalah Rusun TNI AL Sorong di Kawasan TNI AL Pasmar 3 Jalan Sorong Klamono KM 16 Distrik Klaurung Kota Sorong.

"Kontraktor pelaksananya adalah PT. Nindya Karya (Persero) dan kami harap dengan tipikal Rusun yang dibangun proses pembangunan bisa selesai pada pertengahan tahun depan. Kami harap dukungan Pemda dalam pembangunan Rusun ini dan kami akan melengkapinya dengan meubelair sehingga ASN tinggal masuk membawa pakaian," ungkap dia.

Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Mohammad Musa’ad menyatakan sangat mengapresiasi dukungan infrastruktur Kementerian PUPR di Papua Barat Daya. Rusun yang dibangun nantinya akan digunakan sebagai tempat tinggal para ASN sehingga roda pemerintahan bisa segera berjalan.

"Kami yakin Rusun yang dibangun ini sangat bermanfaat bagi ASN apalagi fasilitasnya sudah lengkap. Sebab mereka yang pindah tugas ke Papua Barat Daya membutuhkan hunian yang nyaman dan kami yakin investasi di sektor properti di Papua Barat Daya akan terus meningkat," jelas dia.

(KIE)

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan bahwa konstruksi 47 rumah susun (rusun) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan rampung pada tahun ini.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKNKementerian PUPR, Danis H. Sumadilaga, menjelaskan hingga Oktober nanti sebanyak 21 rusun ASN akan rampung.

“Sekarang baru sekitar 12 [rusun yang rampung] nah tapi bulan September - Oktober ini [yang selesai bertambah menjadi] 21 tower,” jelasnya dalam Podcast Sigap Membangun Negeri, dikutip Minggu (1/9/2024).

Sementara sisanya, yakni sebanyak 26 rusun akan dikebut pembangunannya selama periode November hingga Desember 2024.

Dengan demikian, total rusun terbangun di IKN pada akhir 2024 diharapkan bakal mencapai target yakni sebanyak 47 rusun.

“Bulan November - Desember bisa selesai 47 rusun, jadi ada lanjutan [pembangunan],” pungkasnya.

Semula, sebanyak 1.700 ASN disiapkan akan mulai dipindahkan ke IKN dan menghuni rusun tersebut pada September 2024. Akan tetapi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Azwar Anas memberi sinyal adanya pembatalan rencana tersebut.

Azwar menuturkan, rencana pemindahan ASN ke IKN masih akan menunggu arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) seraya menunggu ekosistem di ibu kota baru itu terbentuk.

“Jadi begini, semula September, terakhir arahan presiden jangan buru-buru kalau ekosistemnya belum siap,” tuturnya saat ditemui di Gedung Dhanapala, Selasa (27/8/2024).

Kendati demikian, Azwar memastikan bahwa skenario pemindahan ASN telah disiapkan menyesuaikan jumlah hunian dan kantor di IKN yang saat ini telah terbangun.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, memastikan bahwa Wisma Atlet nantinya tidak akan sepenuhnya digunakan sebagai rumah susun (Rusun) bagi aparatur sipil negara (ASN).

Dia menjelaskan, nantinya rusun tersebut juga akan diperuntukkan bagi masyarakat umum atau dikomersialkan sebagian.

“Itu rencananya kira-kira 50% untuk komersial, yang 50% untuk ASN,” kata Basuki saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Rabu (28/8/2024).

Basuki menjelaskan, keputusan tersebut diambil guna menyiasati beban biaya subsidi pemeliharaan Wisma Atlet ke depan. Sehingga, diharapkan akan menekan tanggungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Nantinya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut akan mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) sebagai payung hukum pengoperasian Wisma Atlet sebagai rusun.

“Ini lagi disiapkan, Inpresnya mungkin September ini [keluar]. Itu di Setneg yang menyiapkan karena itu kan asetnya Setneg,” imbuhnya.

Adapun saat ini, Wisma Atlet tengah dilakukan renovasi kawasan sebelum sepenuhnya dialihfungsikan sebagai hunian vertikal bagi ASN dan komersial.

Adapun, lingkup renovasi yang saat ini tengah dikerjakan sebatas memastikan sejumlah sarana dan prasarana di Wisma Atlet kembali berfungsi secara optimal usai digunakan menjadi RS Darurat pada beberapa waktu lalu.

Apabila telah sepenuhnya rampung, nantinya Wisma Atlet tersebut akan dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) PPK yang berada di bawah naungan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

Sebelumnya, Kementerian PUPR menargetkan proses renovasi Kawasan Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, akan rampung pada tahun ini.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Zainal Fatah, menuturkan hal itu dilakukan dalam rangka merealisasikan perubahan fungsi Wisma Atlet Kemayoran dari Rumah Sakit Darurat Covid-19 menjadi rusun.

“Tahun ini selesai [renovasinya], insya Allah selesai lah,” kata Zainal saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Rabu (14/8/2024).

Adapun, lingkup renovasi yang saat ini tengah dikerjakan sebatas memastikan sejumlah sarana dan prasarana di Wisma Atlet kembali berfungsi secara optimal usai digunakan menjadi RS Darurat pada beberapa waktu lalu.

Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Perumahan membangun hunian vertikal bagi aparatur sipil Negara (ASN) di Ibu Kota Nusantara (IKN). Untuk mempercepat pembangunan, digunakan berbagai teknologi konstruksi.

Salah satunya teknologi konstruksi bangunan dan pemanfaatan sistem digital yang dimanfaatkan oleh Kementerian PUPR sebagai upaya “revolusi konstruksi” di Indonesia agar mampu bersaing dengan bangsa-bangsa maju lainnya.

“Kami mendapatkan sekitar sembilan Rekor MURI atas pembangunan hunian vertikal di IKN. Ini merupakan salah satu bukti bangsa Indonesia mampu bersaing dan berhasil membangun infrastruktur perumahan yang baik dan berkualitas dunia,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto dalam keterangan tertulis, Selasa, 20 Agustus 2024.
Menurut Iwan, pembangunan hunian merupakan bagian penting dalam perencanaan infrastruktur di IKN. Pasalnya para ASN yang pindah tugas ke sana bersama keluarganya sangat membutuhkan hunian yang layak huni serta dukungan berbagai fasilitas pendukung lainnya.

Iwan menambahkan, sesuai arahan Presiden dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pembangunan infrastruktur perumahan di IKN tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik bangunan semata, tapi juga harus memperhatikan pembangunan ekosistem lainnya seperti penyediaan sarana pendidikan, fasilitas umum, fasilitas sosial serta area komersial.

Baca juga: Keren! Begini Penampakan Rusun ASN di IKN yang Punya Fasilitas Lengkap

“Pembangunan rumah atau hunian di IKN itu bukan hanya urusan bangunan, adanya tempat istirahat seperti kamar yang lengkap dengan kasur, bantal dan guling. Tapi kami ingin menciptakan ekosistem atau pusat-pusat keramaian seperti area komersial dengan adanya tenan-tenan, pusat pembiayaan seperti dukungan perbankan, serta fasilitas lainnya seperti untuk pendidikan. Kami sudah menyiapkan area-area tersebut dan ketika semua siap maka ASN yang bertugas di IKN bisa merasakannya langsung,” jelasnya.

Selain itu, pada 2023 misalnya Pembangunan Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) mendapatkan empat Rekor MURI atas Bangunan Gedung Modular Pertama di IKN, Pembangunan Modular 4 lantai pertama, Pembangunan Tower Hunian Pekerja Konstruksi dengan Kapasitas Besar Tercepat, Penerapan Sistem Pembayaran Digital Pertama di HPK.

Selanjutnya pada Tahun 2024, Pembangunan Hunian Pekerja Konstruksi Pekerja (HPK) Tahap II Paket 1 mendapatkan Rekor MURI atas Pembangunan HPK Tercepat Hingga Topping Off dan Pembangunan Hunian Pekerja Konstruksi Siap Huni Tercepat.

Di tahun yang sama, Pembangunan Hunian Modular TNI (HMT) di IKN mendapatkan Rekor MURI atas Pembangunan Hunian Modular Topping Off Tercepat dan Pembangunan Hunian Modular Siap Huni Tercepat. Sedangkan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Pembangunan Hunian ASN 1 menadapatkan Rekor Pembangunan Tower Hunian Siap Huni Tercepat.

“Berbagai Rekor MURI ini bukti bahwa pekerja konstruksi di Indonesia mampu membangun berbagai kontruksi yang baik, cepat dan berkualitas. Kami persembahkan Rekor MURI ini kepada masyarakat Indonesia dan para pekerja konstruksi dan kami juga mohon dukungan pembangunan di IKN supaya dapat berjalan dengan baik,” jelas dia.

(KIE)

Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Perumahan membangun hunian untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditugaskan ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Hunian tersebut dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung.

Selain membangun unit hunian yang mengusung konsep smart home, Kementerian PUPR juga bekerjasama dengan sejumlah mitra kerja untuk pemenuhan fasilitas pendukung seperti jaringan ritel, ekspedisi serta ruang - ruang komunal serta ruang bersama yang bisa dimanfaatkan oleh para ASN.

Rusun ASN di IKN dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Foto: Kementerian PUPR

“Kami terus berupaya agar hunian yang akan di huni para ASN telah siap huni dan lengkap dengan fasilitas penunjangnya misalnya dengan adanya jaringan ritel, sarana pengiriman barang serta perbankan,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto dikutip dari keterangan tertulis, Kamis, 15 Agustus 2024.

Baca juga: 47 Tower Hunian untuk 1.700 ASN Siap Dihuni Oktober

Iwan berharap hunian vertikal yang dibangun untuk ASN di IKN juga mampu menghidupkan ekosistem di lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, para ASN bisa lebih betah selama tinggal dan bertugas di IKN.

Fasilitas lengkap

Kementerian PUPR telah membangun Rusun ASN yang telah dilengkapi dengan meubelair dan pemanfaatan teknologi hunian cerdas atau smart home system. Di sekitar lingkungan Rusun juga ada sejumlah fasilitas lainnya seperti adanya tempat bercengkrama yang nyaman, tempat berjualan, tempat untuk memulai usaha yang dapat bersinergi dan memudahkan para penghuni beraktifitas.
“Sejumlah gerai juga sudah ada dan yang telah masuk ke Rusun ASN antara lain Indomaret, Pos Indonesia, BNI Digital Banking Cafe dan lainnya. Semoga Hunian ASN beserta fasilitas pendukungnya ini dapat memberikan banyak manfaat dan menepis keraguan bagi para ASN yang akan tinggal disini,” jelas dia.

Rusun ASN di IKN dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Foto: Kementerian PUPR

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, perusahaan pengelola jaringan ritel Indomaret yakni PT Indomarco Prismatama telah melakukan ekspansi gerai mereka di IKN.

Pada tahun ini untuk pertama kalinya gerai Indomaret yang berlokasi di Hunian Pekerja IKN 2 telah diresmikan pada Minggu tanggal 11 Agustus 2024 dan gerai kedua di Rusun ASN 4 juga diresmikan oleh Dirjen Perumahan pada tanggal 12 Agustus lalu.

Rusun ASN di IKN dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Foto: Kementerian PUPR

Adanya gerai Indomaret merupakan bentuk komitmen untuk menumbuhkan ekosistem dalam proses pembangunan hunian juga dapat membantu para pegawai ataupun pekerja dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari dengan diferensiasi produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan proyek pembangunan IKN.

Selain itu, ada juga gerai Pos Indonesia yang berlokasi di lobby Rusun ASN 1 Tower B. Kementerian PUPR bekerjasama dengan Bank BNI telah menyiapkan juga tempat berkumpul aestetik yang tidak kalah seru yakni BNI Digital Banking Cafe.

Rusun ASN di IKN dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Foto: Kementerian PUPR

“Nasabah maupun masyarakat sekitar, terutama aparatur sipil negara (ASN), yang bermukim di kawasan IKN dapat dengan mudah mengakses berbagai layanan perbankan secara aman dan nyaman,” katanya.

(KIE)

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan proses renovasi Kawasan Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, akan rampung pada tahun ini.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Zainal Fatah, menuturkan hal itu dilakukan dalam rangka merealisasikan perubahan fungsi Wisma Atlet Kemayoran dari Rumah Sakit Darurat Covid-19 menjadi rumah susun (rusun) bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Tahun ini selesai [renovasinya], insya Allah selesai lah,” kata Zainal saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Rabu (14/8/2024).

Adapun, lingkup renovasi yang saat ini tengah dikerjakan sebatas memastikan sejumlah sarana dan prasarana di Wisma Atlet kembali berfungsi secara optimal usai digunakan menjadi RS Darurat pada beberapa waktu lalu.

Apabila telah sepenuhnya rampung, nantinya Wisma Atlet tersebut akan dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) PPK yang berada di bawah naungan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

“Iya akan dikelola Setneg, karena tanahnya itu tanah setneg, HPL-nya [Setneg],” tegasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa Wisma Atlet Kemayoran yang dulu dibangun dengan uang negara senilai Rp3,9 triliun bakal dialihfungsikan menjadi rusun ASN.

Sri Mulyani mengaku telah melakukan pembahasan dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengenai mekanisme pengelolaan pada 10 tower dengan total hunian mencapai 7.426 unit tersebut.

"Wisma Atlet Kemayoran dibangun tahun 2016—2017 dengan total biaya Rp 3,9 Triliun dan digunakan dalam Asian Games 2018 dan Para Games 2018,” ungkapnya dalam unggahan Instagram @smindrawati.

Sri Mulyani melanjutkan bahwa rencana penggunaan Wisma Atlet tidak terbatas untuk rusun ASN, namun juga dapat menghasilkan profit lainnya (commercially viable) seperti untuk penginapan dari berbagai event internasional.

Dia menekankan, hal ini dilakukan guna mendorong aktivitas positif bagi lingkungan dan sekaligus menghindarkan biaya pemeliharaan dan pemilikan asset yang justru membebani negara.

Jakarta -

Renovasi Kawasan Wisma Atlet di Kemayoran dipastikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) rampung tahun ini. PUPR mengatakan proses renovasi sedang berjalan.

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah, mengatakan bahwa PUPR mendapatkan penugasan untuk merenovasi agar mengembalikan fungsi Wisma Atlet. Sebab, di masa pandemi COVID-19, bangunan tersebut sempat dijadikan rumah sakit darurat.

"Jadi rumah sakit darurat, itu ada tentu ada yang harus dipakai, ada yang lecet atau apa, kayak gitu-gitu. Kita normalkan kembali," kata Zainal di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Rabu (14/8/2024).

Zainal mengaku tidak hafal jumlah anggaran yang digelontorkan pihaknya untuk proyek perbaikan tersebut. Tapi, ia mengatakan bahwa status pengelolaan Wisma Atlet kini berada di bawah Kementerian Sekertaris Negara (Kemensetneg).

"Karena tanahnya tanah Setneg. HPL (Hak Pengelolaan Lahan)-nya di Setneg," tuturnya.

Adapun terkait fungsinya, Zainal menjelaskan bahwa Wisma Atlet yang dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) Kemensetneg yakni Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPK). Pengunaannya bakal dibagi menjadi dua yakni untuk tujuan komersil serta menjadi rusun Aparatur Sipil Negara (ASN).

Zainal mengatakan bahwa PUPR bertugas menyiapkan agar menyiapkan Wisma Atlet bagus kembali karena statusnya sebagai aset negara, proyek dipastikan selesai tahun ini.

"Tahun ini selesai, Insyaallah. Selesai, lah," imbuhnya.

Sebelumnya berdasarkan catatan detikcom, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani melakukan rapat dengan Mensetneg Pratikno dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono terkait Wisma Atlet pada Selasa (6/8). Dari hasil rapat, diputuskan bahwa Wisma Atlet bakal menjadi perumahan ASN hingga kawasan komersial.

Di luar dari dua hal tersebut, Sri mulyani mengatakan bahwa Wisma Atlet juga bisa digunakan untuk agenda nasional. Oleh sebab itu, pemerintah merenovasi Wisma Atlet. Bendahara Negara pun memastikan bahwa Wisma Atlet tidak akan dijual, namun bakal disewakan.

"Kalau dijual nggak ya, mungkin nanti pemanfaatan aset negara saja," terangnya.

(kil/kil)

Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan membangun rumah susun (Rusun) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Rusun setinggi delapan lantai tersebut untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di NTB.

Saat ini proses pembangunan hunian vertikal yang mengusung konsep mixed use development untuk hunian dan perkantoran tersebut sudah berjalan di lapangan dan diharapkan selesai pada akhir tahun ini.

"Rusun ini diperuntukkan bagi ASN Kementerian PUPR yang ditugaskan di Provinsi NTB. Khususnya bagi mereka yang berasal dari luar sehingga mereka bisa menghuni hunian yang layak," ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto dalam keterangan tertulis, Selasa, 13 Agustus 2024.
Iwan menjelaskan, pembangunan Rusun ini diperlukan agar para ASN bisa fokus bekerja melaksanakan tugas pembangunan infrastruktur bagi masyarakat. Dengan demikian mereka tidak terlalu memikirkan tempat tinggal selama mereka bertugas di NTB.

"Kami menyadari di lingkungan Kementerian PUPR rotasi dan pergantian pejabat sering terjadi. Di Provinsi NTB juga banyak balai dari unit organisasi di Kementerian PUPR seperti BWS, BP2JK, BPPW, Balai P2P serta satuan kerja dimana banyak pegawai juga yang tidak berasal dari sini dan mereka membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Jadi ketimbang mereka harus mengontrak dan sibuk mencari hunian mereka sementara bisa tinggal di Rusun ini namun dengan tuntutan kinerjanya harus ditingkatkan," jelas dia.

Rusun setinggi 8 lantai untuk ASN di NTB. Foto: Dok. Kementerian PUPR

Ke depan, pihaknya juga mendorong pemerintah daerah untuk mendorong lebih banyak pembangunan Rusun sebagai upaya optimalisasi lahan untuk hunian. Selain itu, Kementerian PUPR juga mengusung konsep mixed use development yakni Rusun yang dibangun memiliki fungsi hunian dan perkantoran sehingga pemanfaatan lahan lebih optimal.

"Kami juga ingin agar Rusun ini dibangun dengan konsep green and smart building serta mengusung desain kearifan lokal. Kami harap pemerintah daerah setempat juga bisa menggunakan konsep ini dalam pembangunan hunian bagi masyarakat maupun ASN nya di daerah," ungkap Iwan.

Kepala Balai P2P Nusa Tenggara I Direktorat Jenderal Perumahan, I Wayan Suardana menjelaskan, Rusun ASN PUPR dibangun berdasarkan karena adanya kebutuhan hunian bagi para pegawai antar unit organisasi di Kementerian PUPR yang belum mempunyai tempat tinggal khususnya mereka yang berasal dari luar NTB.

Baca juga: 47 Tower Hunian untuk 1.700 ASN Siap Dihuni Oktober

"Balai P2P Nusa Tenggara I juga terus berkoordinasi dengan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksanaan Tinggi NTB guna percepatan pembangunan Rusun tersebut," jelas dia.

Berdasarkan data Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Barat Balai P2P Nusa Tenggara I, lokasi pembangunan Rusun berada di Jalan TGH Faesal No. 555 Desa Bengkel Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, NTB.

Hunian vertikal ini akan dibangun setinggi delapan lantai di atas tanah seluas 2.500 meter persegi dan saat ini progres pembangunan fisik Rusun di lapangan telah mencapai 40 persen.

Rusun setinggi 8 lantai untuk ASN di NTB. Foto: Dok. Kementerian PUPR

Unit hunian di Rusun ini sebanyak 72 unit terbagi menjadi dua yakni tipe 36 dan tipe 45 dan diperkirakan mampu menampung sebanyak 216 orang. Peruntukkan lantai 1 hingga 3 digunakan sebagai ruang serbaguna misalnya untuk kebutuhan kantor dan sisanya untuk hunian. Setiap unit Rusun akan dilengkapi dengan meubelair di dukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU), landskap, drainase, sumur resapan dan konsep bangunan hijau.

Penyedia jasa konstruksi atau kontraktor pelaksana adalah PT. Relis Sapindo Utama dan Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Artefak Arkindo KSO PT. Tujuh Jaya Konsultan. Diperkirakan pembangunan Rusun ini akan selesai dibangun pada bulan Desember mendatang.

"Unit hunian Rusun juga disediakan bagi kaum difabel, serta dilengkapi mushola, lift, tangga darurat dan area outdoor. Saat ini kami juga tengah berkoordinasi dengan balai-balai unit organisasi Kementerian PUPR di NTB khususnya untuk pendataan pegawai yang berhak tinggal di Rusun ini," kata dia.

(KIE)

Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengalokasikan 47 tower hunian vertikal. Hunian tersebut untuk tempat tinggal sekitar 1.700 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan dipindahtugaskan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) per Oktober 2024.

"Dari hunian yang disiapkan, Insya Allah sampai Oktober akan selesai 47 tower, sebagian ini 12 tower untuk TNI-Polri, sebagian untuk ASN," kata Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas di IKN, Senin, 12 Agustus 2024.

Ia mengatakan hunian vertikal di IKN itu dialokasikan bagi sekitar 1.700-an ASN yang telah memiliki keluarga dan ikut pindah pada Oktober 2024.
Sesuai arahan Presiden Jokowi, kata Azwar Anas, ASN yang telah menikah dan dikaruniai anak berhak atas tempat tinggal di hunian vertikal IKN tanpa skema berbagi ruang atau sharing dengan ASN lain.

Baca juga: Secepat Kilat, Rusun di IKN Dibangun Hanya 245 Hari

Hal itu, kata Azwar Anas, agar ASN yang bertugas di IKN tak lagi terganggu dengan urusan keluarga yang berbeda tempat tinggal serta bisa fokus bekerja.

"Sehingga dengan demikian, jangan khawatir teman-teman yang muda yang akan pindah, mereka tidak akan sharing, bisa dengan keluarga dan putra putrinya," katanya.

Perihal kebutuhan pendidikan bagi putra dan putri ASN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan memfasilitasi bangunan sekolah di bagian bawah hunian ASN.

"Ada pertanyaan berikutnya, para ASN yang list pertama yang masuk ke kami bagaimana anak saya kalau TK akan sekolah di mana, SD, SMP? Waktu ratas akan dibuatkan sekolah di bawah, di sekitar apartemen terkait dengan kebutuhan para ASN," kata dia.

Selain itu, Kementerian PAN-RB juga mempersiapkan skenario tempat tinggal di IKN yang berbeda terhadap ASN yang masih berstatus single atau belum menikah. Mereka akan ditempatkan di hunian ASN IKN secara sharing.

"Kalau tidak sharing di bulan Oktober akan bisa pindah 3.200 ASN," ungkap dia.

(KIE)