JAKARTA - Produsen katup dari Indonesia, TRKValves turut berpartisipasi dalam ADIPEC 2024, konferensi dan eksibisi yang menjadi ajang pertemuan para pemimpin di sektor energi dan migas dunia di Abu Dhabi 4-7 November 2024. Dihadiri lebih dari 2.200 peserta pameran dan 1.800 pembicara konferensi, TRKValves hadir di Paviliun Bersama Indonesia sebagai satu-satunya produsen katup dari Indonesia yang memenuhi syarat.

"TRKValves merasa terhormat untuk berpartisipasi dalam acara bergengsi ini bersama para raksasa industri migas seperti ADNOC Group, Aramco, ExxonMobil, bp, TotalEnergies, dan Petronas," ungkap Direktur Utama TRKValves Soni, di Jakarta, Minggu (10/11/2024).

TRKValves, lanjut dia, memanfaatkan kesempatan ini untuk menampilkan inovasi dalam kualitas produk dan penelitian serta pengembangan (R&D). Soni mengatakan, stan perusahaan di ajang itu mampu menggugah minat dari para pemain utama seperti ADNOC Group, Mubadala Energy, TotalEnergies, Medco E&P Oman, SLB, Halliburton, dan TechnipFMC. Hal itu, kata dia, semakin memperkuat potensi TRKValves sebagai mitra terpercaya.

"Keterlibatan tinggi di stan kami, di mana lebih dari 400 brosur dengan antusias diambil, menunjukkan permintaan kuat pasar global akan katup custom-made kami," tuturnya.

Kepuasan para konsumen di Timur Tengah terhadap produk TRKValves yang telah menghasilkan pemesanan ulang, imbuh dia, memperkokoh reputasi perusahaan sekaligus memperluas jangkauan ekspor ke perusahaan migas berperingkat 5 bintang di seluruh dunia.

"Permintaan yang terus meningkat ini menjadi bukti kualitas dan keandalan dari produk kami. Kepercayaan adalah apa yang kami bangun," tegas Soni.

Sebagai satu-satunya produsen katup dari Indonesia yang memenuhi syarat untuk tampil dalam ajang pameran dan konvensi itu, kata Soni, menegaskan posisi unik serta dedikasi TRKValves terhadap keunggulan produk. "Kami bangga produksi katup buatan Indonesia sudah masuk ke Uni Emirat Arab. Kami berharap bisa masuk ke negara lain juga," tutupnya.

Jakarta -

Belum genap sebulan memimpin Indonesia, Presiden Prabowo kembali menerbitkan regulasi strategis terkait struktur organisasi kementerian/lembaga. Salah satu regulasi yang baru diterbitkan adalah Perpres Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dikutip Sabtu (9/11), Perpres 193/2024 ini berisi struktur organisasi KKP yang diperluas menjadi 10 unit dari yang awalnya hanya sembilan unit kerja Eselon 1. Berdasarkan Perpres yang ditetapkan pada 8 November itu, pemekaran terjadi pada unit kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) yang dipecah menjadi dua bagian, yakni Ditjen Penataan Ruang Laut dan Ditjen Pengelolaan Kelautan. Sedangkan, unit kerja Eselon I lainnya tidak mengalami perubahan, termasuk pada nomenklatur staf ahli menteri yang berjumlah tiga orang.

Penguatan struktur organisasi di kementerian yang dipimpin Sakti Wahyu Trenggono ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan lima program ekonomi biru yang menjadi prioritas KKP. Ekonomi biru sudah menjadi bagian dari Asta Cita pemerintahan Prabowo Subianto, tepatnya di urutan kedua yakni memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Ditjen PKRL sebelumnya bertanggung jawab atas tiga dari lima program ekonomi biru KKP yang digagas Menteri Sakti Wahyu Trenggono sejak 2021. Tiga program tersebut meliputi, perluasan kawasan konservasi laut, pengendalian dan pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penanganan sampah plastik di laut melalui program Bulan Cinta Laut (BCL).

Direktorat ini juga berkontribusi besar atas melejitnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kelautan dan perikanan di masa kepemimpinan Trenggono. PNBP yang disumbangkan Ditjen PKRL melonjak hingga 600% berkat transformasi kinerja penataan ruang laut.

Namun, tugas dan fungsi tersebut berubah karena adanya Perpres baru ini. Mengacu pada Pasal 12 dan 13 Perpres 193/2024, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan ruang laut.

Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut memiliki tujuh fungsi meliputi,

1. Perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut,
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut,
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut,
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut, Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut,
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal, dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Di sisi lain, berdasarkan pasal 15 dan 16, Ditjen Pengelolaan Kelautan mempunyai tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kelautan dan perlindungan lingkungan laut. Unit ini juga memiliki tujuh fungsi, antara lain,

1. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam.
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan,adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau- pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam.
5. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal, dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Sebagai informasi, nomenklatur unit kerja Eselon I KKP lainnya yang tidak mengalami perubahan, yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Inspektorat Jenderal, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Tiga staf ahli, yakni Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga, dan Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut juga tidak mengalami perubahan karena perpres ini.

(prf/ega)

JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mencatat terjadi empat kali perubahan regulasi ketenagakerjaan selama 10 tahun terakhir, termasuk uji materi atas ketidaksinkronan antara Undang-undang (UU) Cipta Kerja dengan UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam mengatakan, perubahan aturan ketenagakerjaan di Indonesia cukup mencemaskan para pengusaha, lantaran dinilai berdampak bagi kinerja dunia usaha investasi.

?Nah catatan kami perubahan ini kalau terjadi adalah perubahan yang keempat kalinya dalam waktu 10 tahun. Jadi bisa dibayangkan dalam 10 tahun kita ada empat kali perubahan peraturan yang tertulis, ini membuat wajah kita ini kurang baik lah, di dunia usaha dan investasi,? ujar Bob kepada wartawan.

Pelaku bisnis bakal berpikir ulang untuk menggelontorkan investasi di Tanah Air, bila aturan masih diubah-ubah. Bob menyebut, Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) kerap melakukan kontrak jangka panjang, sehingga tetap mempetimbangkan regulasi yang berlaku.

?Di dunia usaha dan investasi, bagaimana mungkin kita melakukan investasi kalau peraturannya setiap 2 tahun berubah,? paparnya.

?Apalagi industri padat karya, industri-industri TPT-nya kita itu mereka harus membuat kontrak-kontrak jangka panjang 3 tahun, 4 tahun, tetapi kalau undang-undangnya berubah setiap 2 tahun itu susah,? beber dia.

Untuk diketahui, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian uji materi atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Cipta Kerja, Kamis (31/10/2024).

Gugatan yang tercatat sebagai perkara nomor 168/PUU-XXI/2023 itu mengubah sejumlah aturan dalam dunia ketenagakerjaan, termasuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.

Apindo menyatakan, berkomitmen untuk mematuhi putusan MK terkait judicial review atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja. Namun, Apindo meminta pemerintah tetap menetapkan Upah Minimum Provinsi 2025 sesuai ketentuan yang tercantum dalam UU Cipta Kerja yang berlaku sebelum terbitnya putusan MK No. 168/PUU-XX1/2023 tanggal 31 Oktober 2024.

JAKARTA - Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Jawa Barat Periode 2024-2027, Norman Nurdjaman yang belum lama ini terpilih menyadari bahwa tantangan REI ke depan semakin berat. Apalagi, kondisi deflasi yang terjadi juga sangat memberi dampak kepada bisnis real estate .

"Oleh karenanya, masih banyak aturan-aturan yang perlu direvisi seperti andalalin (analisis dampak lalu lintas), LSD (Lahan Sawah Dilindungi), dan lain-lain," ujar Norman yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua REI Jawa Barat 2020-2023 .

Dalam masa kepemimpinannya tiga tahun ke depan, Norman Nurjaman berharap REI Jawa Barat semakin kompak. Menurutnya, tagline-nya terkait "perubahan" harus benar-benar dapat diwujudkan demi kemajuan REI Jawa Barat.

"Perubahan ini selain internal, tapi juga hubungan dengan seluruh stakeholder yang harus kita benahi. Sebut saja dengan BPN, Perpajakan, Kepolisian, PLN, dan lain-lain. Lewat MoU kita berharap akan tercipta kepastian usaha karena dasarnya pengusaha itu kan targetnya kepastian usaha," kata lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) itu.



Norman Nurdjaman terpilih dalam Musyawarah Daerah (Musda) REI Jawa Barat yang berlangsung di Kota Bandung, Selasa (5/11/2024) dan dibuka oleh Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin. Hadir pula Ketua Umum REI Joko Suranto, pihak perbankan, OJK, Komisi IV DPRD, dan tamu undangan lainnya.

Norman Nurdjaman mengatakan bakal melakukan pembenahan secara organisasi, termasuk menata kembali hubungan dengan para stakeholder. Apalagi saat ini REI juga dihadapkan dengan prospek bisnis di era pemerintahan baru.

"Ke depannya kami berharap REI semakin maju dan bisa bersinergi dengan pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi di bidang real estate," terang Norman Nurdjaman kepada wartawan.

Sementara dalam sambutannya, Bey Machmudin mengharapkan REI dapat menghadirkan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat dengan konsep berkelanjutan. Konsep berlanjutan yang dimaksud adalah mengadopsi konsep "green property" dengan memanfaatkan bahan bangunan yang ramah lingkungan.

Selain itu arsitektur juga wajib memenuhi standar gempa bumi, serapan air tinggi melalui ruang terbuka hijau, drainase dan instalasi air, kolam-kolam retensi memadai, hunian ideal yang dilengkapi dengan sistem pengolahan sampah mandiri.

"Masyarakat menantikan kebijakan progresif untuk memperluas akses hunian terjangkau, percepatan perizinan, dan pembangunan berkelanjutan," kata Bey Machmudin.

Jakarta -

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkapkan sejumlah tantangan serta peluang ekonomi di sektor perdagangan di tahun ini. Hal ini disampaikan oleh Analis Perdagangan Ahli Madya Direktorat Pengembangan Ekspor Produk Primer Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Singgih Sugiyanto.

Singgih mengatakan ada beberapa tantangan di sektor perdagangan. Pertama, kenaikan harga pangan dan energi dalam negeri. Dia menyebut stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan bahan pokok dapat menjadi tantangan perdagangan dalam negeri. Tantangan kedua, adanya tensi geopolitik global yang masih berlangsung.

"Invasi Rusia ke Ukraina ini sejak Februari 2022 dan juga hubungan Israel dan Palestina," kata Singgih dalam acara Talkshow Financheck 2024 di Auditorium FEB Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Berikutnya, Singgih menjelaskan terjadi perubahan status ekonomi pada sejumlah negara kurang berkembang (least-developed countries/LDC). Dia menyebut Bangladesh, Myanmar, Laos, hingga Kamboja telah berubah menjadi negara berkembang.

Tantangan berikutnya, pergeseran ekonomi dunia. Dia bilang mayoritas negara maju mempunyai demografi penduduk yang menua, sementara negara berkembang sedang memasuki bonus demografi.

"Kemudian logistik dan rantai pasok. Ini harus ada perbaikan jaringan distribusi rantai pasok, perbaikan logistik perdagangan antar pulau," imbuh Singgih.

(kil/kil)

Jakarta (ANTARA) - ​​Ketahanan pangan adalah isu yang tak terhindarkan dalam konteks pembangunan nasional.

Di tengah kondisi dunia yang semakin kompleks dari perubahan iklim yang mengancam produksi pangan hingga ketidakpastian geopolitik yang memengaruhi rantai pasok, Indonesia memerlukan strategi yang tangguh dan adaptif untuk menjaga ketahanan pangannya.

Salah satu aktor utama dalam mencapai tujuan ini adalah Badan Urusan Logistik (Bulog). Sebagai BUMN yang bertanggung jawab atas pengadaan dan distribusi bahan pangan pokok, Bulog memegang peranan strategis yang harus terus diperkuat dan dioptimalkan untuk menghadapi tantangan masa depan.

Bulog memiliki dua peran utama yakni menjaga ketersediaan pangan nasional dan menstabilkan harga pangan, khususnya beras. Peran ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sangat penting dari segi sosial dan ekonomi.

Di tengah meningkatnya permintaan pangan, khususnya beras sebagai kebutuhan pokok mayoritas masyarakat Indonesia, Bulog harus mampu menjalankan tugasnya dengan efisiensi tinggi, termasuk dalam mengelola pasokan pangan domestik dan impor.

Saat ini, Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan besar dalam menjaga ketahanan pangan, salah satunya adalah ketergantungan pada impor.

Dalam situasi tertentu, impor menjadi keharusan untuk mengisi kekurangan pasokan beras dalam negeri, terutama ketika produksi nasional tidak mencukupi atau terganggu oleh faktor eksternal seperti perubahan iklim.

Namun, mengandalkan impor bukanlah solusi jangka panjang yang ideal, karena rentan terhadap fluktuasi harga di pasar global dan risiko ketergantungan pada negara lain.

Di sisi lain, Bulog menghadapi tuntutan yang terus meningkat untuk memperkuat kemampuan logistiknya, baik dari segi penyimpanan maupun distribusi.

Penyempurnaan infrastruktur penyimpanan yang modern, termasuk pengembangan gudang-gudang beras yang tersebar di seluruh Indonesia, sangat penting agar Bulog dapat dengan cepat merespons kebutuhan masyarakat.

Selain itu, sistem distribusi yang efisien perlu dibangun agar masyarakat, terutama di daerah terpencil, tetap mendapatkan akses terhadap bahan pangan dengan harga terjangkau.

Bulog juga dihadapkan pada tantangan untuk beradaptasi dengan perubahan dinamika pasar dan ekonomi global. Untuk itu, efisiensi dalam pengelolaan stok pangan, terutama beras, menjadi prioritas.

Bulog perlu memastikan bahwa pasokan pangan terkelola dengan baik sehingga tidak ada kelangkaan yang bisa memicu lonjakan harga. Di sisi lain, pengelolaan stok yang berlebihan tanpa perhitungan yang tepat juga bisa menimbulkan masalah, seperti pemborosan anggaran atau penurunan kualitas beras akibat penyimpanan terlalu lama.

Transparansi dalam pengadaan bahan pangan juga menjadi elemen penting yang harus diperkuat. Publik dan berbagai pemangku kepentingan, termasuk petani, koperasi, dan pemerintah daerah, harus dilibatkan dalam setiap proses pengadaan dan distribusi.

Kolaborasi ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan terhadap Bulog, tetapi juga memungkinkan solusi-solusi yang lebih inovatif dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan.

Dalam hal ini, Bulog harus lebih intensif dalam berkoordinasi dengan petani untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan dukungan yang memadai, baik dari segi teknologi maupun akses pasar.

Dengan demikian, peran Bulog tidak hanya sebagai pengelola logistik, tetapi juga sebagai motor penggerak ekosistem pangan yang inklusif dan berkelanjutan.

Manajemen Risiko

Dalam beberapa waktu terakhir, Bulog telah menunjukkan kinerja yang cukup membanggakan, terutama dalam pelaksanaan Program Bantuan Langsung Beras kepada 22 juta rumah tangga penerima manfaat.

Dengan alokasi 10 kg per bulan per keluarga, program ini berhasil disalurkan dengan kualitas beras yang lebih baik dibandingkan dengan program-program sebelumnya seperti Raskin atau Rastra.

Keluhan mengenai kualitas beras yang buruk, seperti beras berkutu atau berbau, telah banyak berkurang, menunjukkan adanya peningkatan dalam pengelolaan distribusi Bulog.

Hal ini sejalan dengan semangat "menghantarkan kebaikan" yang diusung oleh lembaga ini, di mana pelayanan publik menjadi prioritas utama.

Namun, meskipun ada berbagai capaian positif, tantangan besar tetap ada, terutama dalam hal impor beras.

Tahun ini, pemerintah merencanakan impor beras hingga 5 juta ton, angka yang cukup fantastis. Di balik angka besar ini, muncul masalah teknis yang harus dihadapi Bulog, salah satunya adalah biaya demurrage atau denda akibat keterlambatan bongkar muat di pelabuhan.

Biaya ini, yang kabarnya mencapai Rp350 miliar, timbul karena adanya perubahan kebijakan terkait metode pengiriman beras impor dari menggunakan kapal besar menjadi kontainer.

Perubahan kebijakan yang mendadak ini, ditambah faktor cuaca, menyebabkan penundaan dalam proses bongkar muat, sehingga biaya tambahan harus ditanggung.

Kasus demurrage ini seharusnya menjadi bahan evaluasi yang mendalam bagi Bulog dan pemerintah. Meskipun biaya demurrage sering kali dianggap hal biasa dalam dunia logistik, skala denda yang terjadi dalam kasus ini cukup signifikan.

Kejadian ini menunjukkan pentingnya perencanaan yang matang dan komprehensif dalam menjalankan tugas besar seperti impor pangan.

Koordinasi antara Bulog dan Badan Pangan Nasional, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya, harus diperbaiki agar keputusan-keputusan strategis dapat diambil dengan mempertimbangkan semua aspek teknis dan logistik secara lebih menyeluruh.

Ke depan, Bulog perlu terus berinovasi dan memperkuat manajemen risiko dalam setiap operasinya. Perencanaan impor yang sistematis, pemantauan distribusi yang real-time, serta penggunaan teknologi dalam pengelolaan stok harus menjadi prioritas.

Selain itu, Bulog perlu lebih memperhatikan kesejahteraan petani lokal dengan memastikan bahwa kebijakan impor tidak merugikan mereka.

Dalam jangka panjang, penguatan produksi pangan dalam negeri adalah kunci untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan meningkatkan ketahanan pangan nasional.

Pada akhirnya, semua harus mendukung Bulog untuk menjadi lembaga pangan yang lebih kuat, transparan, dan profesional.

Dengan semangat yang baru dan evaluasi yang mendalam, Bulog bisa terus menjadi pilar ketahanan pangan Indonesia yang tangguh dan berkelanjutan, serta mampu memberikan kebaikan bagi seluruh rakyat.

*) Penulis adalah Ketua Harian DPD HKTI Jawa Barat.

Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata upah buruh nasional sebesar Rp 3,27 juta per bulan pada Agustus 2024. Jumlah tersebut naik 2,81% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yaitu Agustus 2023.

"Jadi kalau kita bandingkan antara Agustus 2024 terhadap Agustus 2023, ini terjadi kenaikan upah buruh sebesar 2,81%," kata Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers, Selasa (5/11/2024).

Amalia menyebut rata-rata upah tertinggi berada di kategori pertambangan yaitu sebesar Rp 5,23 juta. Kemudian kategori aktivitas keuangan dan asuransi juga tinggi di atas rata-rata yakni Rp 5,08 juta.

"Yang meningkat paling tinggi adalah di listrik dan gas, pertambangan dan penggalian, serta beberapa lainnya," ujar Amalia.

Sementara terendah berada di lapangan usaha kategori aktivitas jasa lainnya yaitu Rp 1,99 juta. Lapangan usaha kategori pertanian juga berada di bawah rata-rata yakni Rp 2,41 juta.

Sektor pekerjaan dengan gaji rata-rata tertinggi di Indonesia:

1. Pertambangan Rp 5,23 juta
2. Aktivitas keuangan dan asuransi Rp 5,08 juta
3. Informasi dan komunikasi Rp 4,98 juta
4. Pengadaan listrik dan gas Rp 4,83 juta
5. Real estat Rp 4,30 juta
6. Administrasi pemerintahan Rp 4,16 juta
7. Aktivitas profesional dan perusahaan Rp 4,14 juta
8. Pengangkutan Rp 3,98 juta
9. Aktivitas kesehatan Rp 3,80 juta
10. Konstruksi Rp 3,29 juta

Sektor pekerjaan dengan Gaji rata-rata terendah Indonesia:

1. Industri pengolahan Rp 3,25 juta
2. Treatment air, sampah dan daur ulang Rp 2,95 juta
3. Pendidikan Rp 2,86 juta
4. Perdagangan Rp 2,85 juta
5. Akomodasi dan makan minum Rp 2,44 juta
6. Pertanian Rp 2,41 juta
7. Aktivitas jasa lainnya Rp 1,99 juta

(aid/hns)

Jakarta -

BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang kuartal III 2024 sebesar 4,95%. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan pertumbuhan pada kuartal yang sama di tahun sebelumnya.

Dari sisi pengeluaran pada triwulan 3 2024 secara year on year, seluruh komponen mengalami pertumbuhan positif.

"Komponen pengeluaran yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB adalah konsumsi rumah tangga dengan kontribusi sebesar 53,08% dan pada triwulan 3 2024 komponen ini tumbuh 4,91%, yang menunjukkan masih terjaganya tingkat konsumsi masyarakat." kata Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (4/11/2024).

Sementara itu, komponen pengeluaran yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga atau LNPRT, di mana komponen ini mengalami pertumbuhan sebesar 11,69% yang didorong oleh peningkatan aktivitas persiapan pilkada dan PON ke 21.

Jika dilihat dari sumber pertumbuhan pada triwulan 3 2024, maka konsumsi rumah tangga menjadi sumber pertumbuhan utama yaitu sebesar 2,55%. Selain itu pertumbuhan ekonomi triwulan 3 2024 juga ditopang oleh PMTB dengan sumber pertumbuhan 1,63% dan konsumsi pemerintah yang memberikan sumber pertumbuhan sebesar 0,32%.

"Konsumsi rumah tangga tumbuh karena didorong oleh peningkatan konsumsi untuk restoran dan hotel yang ini juga tercermin dari meningkatnya perjalanan wisatawan nusantara dan meningkatnya tingkat penghunian kamar hotel." jelasnya.

Di bawah konsumsi rumah tangga ini juga didorong oleh transportasi dan komunikasi yang tumbuh tinggi, tercermin dari meningkatnya penjualan sepeda motor dan meningkatnya penumpang angkutan rel, laut, dan udara.

Selanjutnya komponen ekspor impor juga mengalami pertumbuhan signifikan. Peningkatan ekspor didorong oleh kenaikan nilai dan volume ekspor non migas.

"Sementara peningkatan impor didorong oleh kenaikan impor barang modal serta bahan baku dan penolong." jelas Amalia.

(eds/eds)

Jakarta -

Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin, menyambangi kantor Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, pada Senin (4/11) kemarin. Dalam kesempatan itu keduanya membahas rencana program ke depan untuk penguatan sektor pertahanan Indonesia, salah satunya terkait pengadaan alutsista.

"Kami membahas mengenai beberapa hal di antaranya penguatan sektor pertahanan bangsa Indonesia (baik dari sisi alutsista, harwat, hingga SDM). Diskusi yang sangat produktif dan konstruktif," kata Sri Mulyani dalam unggahannya di Instagram resmi, dikutip Selasa (5/11/2024).

Sri Mulyani menyebut diskusi seperti ini telah rutin dilakukan bersama Menteri Pertahanan (Menhan) sebelumnya, yakni Prabowo Subianto yang kini telah mengemban tugas sebagai presiden.

"Meneruskan tradisi Menhan sebelumnya yang kini menjabat sebagai Presiden RI ke-8, Pak @prabowo. Diskusi seperti ini rutin kami lakukan untuk menyelaraskan visi, utamanya terkait pengelolaan keuangan negara, #APBNKita," tutur Sri Mulyani.

Momen itu juga turut diunggah dalam akun YouTube resmi Kementerian Pertahanan. Kunjungan kerja ke Kementerian Keuangan disebut untuk memperkuat koordinasi, sinergi dan kolaborasi terkait pengelolaan serta optimalisasi anggaran pertahanan.

Dari hasil pertemuan tersebut, keduanya sepakat untuk terus meningkatkan koordinasi dan memastikan pengalokasian anggaran pertahanan berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.

"Membahas strategi perencanaan anggaran pertahanan yang efisien dan berkelanjutan, serta sepakat untuk terus meningkatkan koordinasi, untuk memastikan pengalokasian anggaran pertahanan berjalan sesuai prinsip transparansi serta akuntabilitas," tutur Sjafrie Sjamsoeddin.

(aid/eds)

Jakarta -

Kementerian Perindustrian telah menyusun program quick wins guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami bersama kementerian lain di bawah koordinasi Menko Perekonomian telah melakukan rapat terbatas. Beberapa program prioritas di sektor perindustrian telah disampaikan, yang akan dibentuk gugus tugas atau task force untuk pembahasan secara detail," kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024).

Agus menyebutkan, program prioritas yang akan dilaksanakan adalah pemindahan pelabuhan impor atau entry point untuk beberapa komoditas tertentu ke Indonesia Timur demi melindungi industri manufaktur dalam negeri.

Hal ini sesuai dengan usulan Agus untuk memindahkan pintu masuk barang impor dalam rangka mengamankan pasar domestik bagi produk dalam negeri sekaligus meningkatkan kapasitas logistik di Indonesia. Beberapa komoditas yang jadi prioritas program pemindahan itu antara lain elektronik, tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, alas kaki, kosmetik, keramik, katup, dan obat tradisional.

"Pemilihan komoditas tadi bukan tanpa alasan, mengingat sektor-sektor industri tersebut rawan terhadap serbuan barang impor murah atau ilegal. Ini kami jadikan fokus kebijakan pemerintahan Kabinet Merah Putih untuk menetapkan pelabuhan impor di Sorong, Bitung, dan Kupang," imbuhnya.

Di sisi lain, Agus menambahkan, pihaknya juga menginisiasi kebijakan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri. Regulasi ini diharapkan dapat segera disahkan karena dinilai sangat menopang kebutuhan gas untuk pembangunan industri manufaktur.

"Di RPP Gas Bumi juga akan mengatur gas untuk kebutuhan energi, termasuk listrik. Jadi, kami bertekad dan konsisten untuk menyampaikan pentingnya keberlanjutan program harga gas bumi tertentu (HGBT)," ungkapnya.

Menurut Agus, RPP tersebut akan menjadi game changer dalam mendongkrak kinerja industri manufaktur yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Bahkan, melalui beleid ini juga tidak hanya tujuh subsektor industri yang mendapatkan HGBT sebagaimana saat ini diterapkan untuk industri pupuk, petrokimia, baja, keramik, kaca, oleokimia, dan sarung tangan karet.

"Kemenperin pada dasarnya pembina seluruh sektor manufaktur, jadi no one left behind," tegasnya.

Selanjutnya, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka pendek, pemerintah juga melakukan terobosan baru bagi sektor industri dalam bentuk Kredit Revitalisasi Industri Padat Karya.

"Kredit ini bertujuan mendorong pembiayaan perbankan bagi sektor usaha padat karya yang mendukung penciptaan lapangan kerja," jelas Agus.

Selain itu, kredit juga diberikan untuk meningkatkan produktivitas melalui pembaruan mesin produksi dan penerapan teknologi.

Untuk diketahui, dalam rakortas tersebut, Agus memaparkan beberapa quick wins di sektor industri, antara lain pengembangan standardisasi industri, industri hijau, dan jasa industri. Selain itu, program prioritas penyiapan SDM industri serta upaya pengembangan seluruh sektor industri yang menjadi binaan Kemenperin, yaitu industri agro, industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika (ILMATE) industri kimia, farmasi, dan tekstil (IKFT), serta industri kecil dan menengah (IKM). Kemenperin juga menjalankan program prioritas ketahanan industri, perwilayahan industri, dan akses industri internasional (KPAII).

(ega/ega)

BOGOR - Wartawan Mancing Indonesia (WMI) berkolaborasi dengan korporasi menghelat pelatihan budidaya ikan air tawar di Desa Mekar Wangi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam acara yang digelar Sabtu (2/11) di Pemancingan Ayam Jago tersebut, peserta diperkenalkan dengan budidaya ikan air tawar menggunakan teknik bioflok.

Wartawan senior Muhamad Yasin yang menggeluti bisnis budidaya ikan air tawar menjadi pemateri dalam kegiatan ini. Kegiatan yang merupakan bagian dari rangkaianrebrandingWMI ini juga diikuti pemberian donasi kepada lansia miskin dan anak yatim, sertaFun Fishing media dan korporasi.

"WMI merupakan komunitas dari berbagai media massa, yang mempunyai hobi mancing yang juga menjadi wadah serta ajang menjalin silaturahmi,berbagi pengalaman, ilmu, pelatihan, dan kegiatan sosial, lingkungan, pendidikan, dan kesehatan," ungkap Ketua Umum WMI Firman Wibowo.

Ketua PenyelenggaraRebrandingWMI dan Pelatihan Budidaya Air Tawar Rama Julian Saputra menambahkan, dengan dukungan dari mitra korporasi, WMI dapat menggelar berbagai kegiatan sosial yang berdampak bagi lingkungan sekitar.

Sementara, perwakilan korporasi Michael Thomas Kailola dari PetroChina International Jabung Ltd menegaskan dukungannya pada kegiatan WMI yang mendukung masyarakat dan lingkungan. Menurut Michael, pelatihan budidaya ikan air tawar melalui bioflok adalah inovasi yang berguna bagi masyarakat. "Semoga kegiatan positif ini akan terus dilakukan oleh WMI di wilayah-wilayah lainnya di berbagai daerah," ujarnya.

Erwin Katunda dari PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM) menambahkan, kerja sama dengan komunitas WMI merupakan salah satu bentuk berbagi dengan masyarakat sekitar. "Kegiatan ini tak hanya menjadi bentuk pembelajaran bagi masyarakat tapi juga bagi para jurnalis dalam berbisnis budidaya ikan air tawar," tuturnya.

Apresiasi juga diungkapkan Randy dari Bumi Resource Minerals atas kegiatan WMI yang bermanfaat untuk masyarakat dan juga wartawan. "Semoga kegiatan ini menambah pengetahuan wartawan dan masyarakat dalam bidang budidaya ikan air tawar, sekaligus mendorong peran media dalam pembangunan masyarakat," tandasnya.

Tidak hanya untuk mewujudkan sektor industri yang berdaya saing, tapi juga industri yang menggunakan sebanyak-banyaknya produk lokal, sebanyak-banyaknya SDM lokal

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita melakukan pertemuan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy guna membahas arah kebijakan industrialisasi, sehingga manufaktur menjadi sektor penggerak utama pemajuan ekonomi nasional.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024