JAKARTA, KOMPAS.com - Pembina Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menyoroti sikap kritis sejumlah kader partai politik (parpol) terhadap wacana calon tunggal pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Menurut Titi, sikap kritis para kader parpol itu terhalang oleh segelintir elite yang mengendalikan pengelolaan parpol.

"Sikap kritis sejumlah kader atas adanya fenomena calon tunggal merefleksikan bahwa pengelolaan partai memang dikendalikan oleh segelintir elite tanpa ada keterlibatan demokratis para pengurus secara inklusif," ujar Titi saat dikonfirmasi Kompas.com, Sabtu (10/8/2024).

"Karena pengambilan keputusan di partai bergantung pada sedikit orang yang berpengaruh di partai yang juga mengendalikan pengambilan semua keputusan strategis partai. Akhirnya, sangat sulit untuk melakukan perubahan akibat politik kepentingan antar elite yang menghegemoni," jelasnya.

Titi menilai, situasi tersebut sulit untuk diubah atau dikoreksi oleh kelompok non-elite.

Kondisi makin pelik saat elite antarpartai politik sudah membangun kesepakatan yang mengkompromikan kepentingan antara mereka.

Akibatnya, sekritis atau seprogresif apa pun seorang politisi, akan selalu tidak berdaya bila berhadapan dengan kepentingan elite partai.

"Apalagi, calon tunggal kan hasil konsesus elite yang sangat jauh dari pengambilan keputusan partai secara demokratis dan partisipatoris. Makanya selalu ada kesenjangan aspirasi antara elite dengan pengurus dan konstituen partai," tambahnya.

Adapun Pilkada melawan kotak kosong bisa terjadi jika hanya ada satu pasangan calon (paslon) atau paslon tunggal yang maju di sebuah daerah.

Kondisi tersebut pernah terjadi pada Pilkada Kota Makassar 2018, di mana paslon tunggal Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi melawan kotak kosong.

Pilkada Jakarta 2024 juga berpotensi memunculkan kembali fenomena melawan kotak kosong setelah diduga ada skenario pengusungan Ridwan Kamil (RK) sebagai calon gubernur melalui Koalisi Indonesia Maju (KIM) "Plus".

Juru Bicara Tim Pemenangan Pilkada 2024 PDI Perjuangan (PDI-P), Chico Hakim, menyatakan, upaya memunculkan kotak kosong pada Pilkada Jakarta 2024 dapat membatasi hak demokrasi masyarakat.

Chico juga menyebut pilkada melawan kotak kosong tidak baik bagi iklim demokrasi.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengungkapkan, kondisi demokrasi sudah tidak sehat sejak Pilpres 2024.

Pernyataan tersebut disampaikan Jazilul menanggapi skenario Ridwan Kamil melawan kotak kosong dalam Pilkada DKI Jakarta 2024 yang dianggap tidak baik untuk demokrasi.

"Bukannya dari kemarin enggak sehat?" tukas Jazilul di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Jumat (9/8/2024).

Namun, Jazilul menegaskan, belum ada kepastian mengenai kotak kosong di Jakarta. Dia juga mengingatkan bahwa kotak kosong tidak dilarang oleh konstitusi.

"Kan artinya itu bisa terjadi menurut konstitusi. Enggak dilarang kan," katanya.

"Tapi kita belum bahas sampai di situ. Yang jelas tidak akan ada langkah yang diambil PKB yang melanggar aturan konstitusi," imbuh Jazilul.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembina Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menyoroti sikap kritis sejumlah kader partai politik (parpol) terhadap wacana calon tunggal pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Menurut Titi, sikap kritis para kader parpol itu terhalang oleh segelintir elite yang mengendalikan pengelolaan parpol.

"Sikap kritis sejumlah kader atas adanya fenomena calon tunggal merefleksikan bahwa pengelolaan partai memang dikendalikan oleh segelintir elite tanpa ada keterlibatan demokratis para pengurus secara inklusif," ujar Titi saat dikonfirmasi Kompas.com, Sabtu (10/8/2024).

"Karena pengambilan keputusan di partai bergantung pada sedikit orang yang berpengaruh di partai yang juga mengendalikan pengambilan semua keputusan strategis partai. Akhirnya, sangat sulit untuk melakukan perubahan akibat politik kepentingan antar elite yang menghegemoni," jelasnya.

Titi menilai, situasi tersebut sulit untuk diubah atau dikoreksi oleh kelompok non-elite.

Kondisi makin pelik saat elite antarpartai politik sudah membangun kesepakatan yang mengkompromikan kepentingan antara mereka.

Akibatnya, sekritis atau seprogresif apa pun seorang politisi, akan selalu tidak berdaya bila berhadapan dengan kepentingan elite partai.

"Apalagi, calon tunggal kan hasil konsesus elite yang sangat jauh dari pengambilan keputusan partai secara demokratis dan partisipatoris. Makanya selalu ada kesenjangan aspirasi antara elite dengan pengurus dan konstituen partai," tambahnya.

Adapun Pilkada melawan kotak kosong bisa terjadi jika hanya ada satu pasangan calon (paslon) atau paslon tunggal yang maju di sebuah daerah.

Kondisi tersebut pernah terjadi pada Pilkada Kota Makassar 2018, di mana paslon tunggal Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi melawan kotak kosong.

Pilkada Jakarta 2024 juga berpotensi memunculkan kembali fenomena melawan kotak kosong setelah diduga ada skenario pengusungan Ridwan Kamil (RK) sebagai calon gubernur melalui Koalisi Indonesia Maju (KIM) "Plus".

Juru Bicara Tim Pemenangan Pilkada 2024 PDI Perjuangan (PDI-P), Chico Hakim, menyatakan, upaya memunculkan kotak kosong pada Pilkada Jakarta 2024 dapat membatasi hak demokrasi masyarakat.

Chico juga menyebut pilkada melawan kotak kosong tidak baik bagi iklim demokrasi.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengungkapkan, kondisi demokrasi sudah tidak sehat sejak Pilpres 2024.

Pernyataan tersebut disampaikan Jazilul menanggapi skenario Ridwan Kamil melawan kotak kosong dalam Pilkada DKI Jakarta 2024 yang dianggap tidak baik untuk demokrasi.

"Bukannya dari kemarin enggak sehat?" tukas Jazilul di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Jumat (9/8/2024).

Namun, Jazilul menegaskan, belum ada kepastian mengenai kotak kosong di Jakarta. Dia juga mengingatkan bahwa kotak kosong tidak dilarang oleh konstitusi.

"Kan artinya itu bisa terjadi menurut konstitusi. Enggak dilarang kan," katanya.

"Tapi kita belum bahas sampai di situ. Yang jelas tidak akan ada langkah yang diambil PKB yang melanggar aturan konstitusi," imbuh Jazilul.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum kepemiluan Universitas Indonesia, Titi Anggraini mengatakan munculnya calon tunggal di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 karena pasangan calon (paslon) merasa lebih baik menguasai suara partai politik (parpol) ketimbang memengaruhi masyarakat.

“Dari pada susah-susah memperebutkan suara rakyat, rakyat punya logika dan seleranya sendiri, lebih gampang memperebutkan suara partai,” ujar Titi dalam program Gaspol! di YouTube Kompas.com, Jumat (9/8/2024).

Ia mengatakan, situasi itu juga dipengaruhi oleh tingginya peluang kemenangan paslon tunggal di pilkada yang berlangsung selama ini.

Titi mengungkapkan, calon tunggal punya probabilitas menang hingga 98,11 persen.

“Jadi ada pandangan calon tunggal menjanjikan kemenangan,” sebut dia.

Apalagi, lanjut dia, saat ini 90 persen kepala daerah maju dari jalur parpol.

Bisa dikatakan, tiket untuk maju menjadi bakal calon kepala daerah (bacakada) sangat bergantung dari parpol.

Maka, lebih baik gerakan politik diarahkan agar tiket parpol hanya diberikan pada satu paslon.

Ketimbang, harus bersaing dengan paslon lain yang bisa memecah suara masyarakat.

“Jadi kalau dia sendirian, lebih gampang untuk mengambil suara partai dari pada mempertaruhkan suara rakyat untuk milih dia,” tuturnya.

“Atau dari pada susah-susah ikut pilkada, nunggu suara rakyat di TPS, lebih baik mengumpulkan semua partai jadi satu, sehingga calon tunggal yang peluang menangnya 98,11 persen tadi,” imbuh dia.

Diketahui saat ini sejumlah parpol kemungkinan bakal bergabung dalam koalisi besar untuk Pilkada DKI Jakarta 2024.

Koalisi raksasa itu bakal diberi nama Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

Saat ini, KIM Plus mendorong mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta.

Sementara itu, Anies Baswedan sangat mungkin tidak mendapatkan tiket.

Pasalnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Nasdem memberikan sinyal akan mencabut dukungan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menganggap biasa jika masyarakat "mendukung" kotak kosong dalam pilkada yang diikuti oleh calon tunggal.

"Kalau soal orang keberpihakan, boleh-boleh saja," sebut Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, setelah penayangan perdana film "Tepatilah Janji" besutan KPU dan sutradara Garin Nugroho, Jumat (9/8/2024) malam.

Akan tetapi, ia mengingatkan, jangan sampai hal tersebut menjadi provokasi untuk orang lain agar tidak menggunakan hak pilihnya dalam pilkada nanti.

Menurut Afif, hal itu kerap disalahpahami.

"Yang penting, tidak menggembosi orang untuk tidak menggunakan hak pilih," tambah dia.

Afif mengaku belum dapat mengonfirmasi apakah KPU juga akan memfasilitasi adanya kampanye bagi kotak kosong sebagai pilihan yang dapat dicoblos dan dihitung suaranya.

"Apakah kita juga memfasilitasi kotak kosong untuk kampanye dan seterusnya, nah itu yang jadi wacana belakangan kan, tapi yang pasti kami belum bisa mengada-ada juga," kata dia.

"Karena pendaftaran (pasangan calon kepala daerah) juga belum kita buka, jadi nanti kita lihat apakah di tanggal 27-29 Agustus benar bahwa banyak calon tunggal dan banyak kotak kosong," ujar Afif.

Ia mengungkapkan, keberadaan kotak kosong pada pilkada di Indonesia bukan hal baru.

Bahkan, kotak kosong pernah mengungguli perolehan suara calon tunggal.

Hal itu terjadi dalam Pilkada Kota Makassar 2018, yakni Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi.

Selebihnya, 98,11 persen calon tunggal yang maju sejak Pilkada 2015 sukses membukukan kemenangan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Rafi (23), seorang mahasiswa warga Tebet menyebut sah-sah saja jika wacana kotak kosong dalam Pilkada DKI benar berjalan. Namun, menurut dia, calon yang dihadapkan dengan kotak kosong adalah calon yang kompeten.

"Setuju kalau orangnya kompeten dan layak memimpin Jakarta. Tapi kalau orangnya biasa-biasa saja dan bukan orang asli Jakarta, enggak bisa main maju-maju aja sendiri tanpa lawan. Perlu diuji, cara ujinya ya ada lawan," kata Rafi kepada Kompas.com, Jumat (9/8/2024).

Rafi menekankan, dengan hanya ada satu pasangan calon yang berkontestasi dalam Pilkada, hal itu menandakan demokrasi di Jakarta sedang tidak baik-baik saja.

Kata dia, itu pertanda bahwa partai politik hanya mementingkan kekuatan politik, bukan kepentingan Jakarta.

"Jelas dong merugikan rakyat karena jadi kelihatan jelas yang lagi dilihat (oleh parpol) jadinya kekuatan politik, bukan urusan Jakarta-nya," kata dia.

Hal senada diucapkan Sophiyan (50), seorang pengemudi ojek online. Menurut dia, seharusnya ada "sparring partner" dalam Pilkada.

Masih kata Sophiyan, dengan tidak adanya oposisi, kondisi Jakarta bisa saja sama seperti saat Orde Baru.

"Masa kita mau dikuasain sama (sekelompok elite) yang sekarang? Yang bagus itu ya ada sparring partner-nya lah. Nanti kalau enggak ada sparring partner nanti kayak Pak Harto (Presiden RI Soeharto)," ujar dia saat ditemui di Taman Gajah, Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Jumat.

Sophiyan justru tidak percaya dengan narasi Pilkada DKI melawan kotak kosong. Baginya, Pilkada DKI dengan lawan kotak kosong sama saja dengan pembodohan.

"Ah saya enggak mau berandai-andai, enggak mungkin kayaknya. Itu sih cuma permainan kata kata aja. Enggak mungkin lawan kotak kosong. Kalau menurut saya, dibodoh-bodohin aja sih kalau lawan kotak kosong," kata Sophiyan.

Berbeda dengan Novan (30), penjual kopi keliling di kawasan Blok M. Dia justru mempertimbangkan efisiensi dana ketika Pilkada DKI harus melawan kotak kosong.

Pasalnya, kata dia, jika kotak kosong yang menang, anggaran untuk Pilkada akan ditambah hingga mendapatkan pemimpin yang tepat.

"Pilih yang ada aja biar anggaran enggak habis, biar cepat juga. Enggak ngaruh pemimpin juga, sampai sekarang saya masih jual kopi juga. Sama aja semuanya mah," kata dia.

Beda cerita dengan Bambang (19) dan Aldo (20). Dua pria yang sama-sama berprofesi sebagai pekerja restoran ini masih berharap Anies baswedan masih bisa maju dalam Pilkada DKI 2024.

"Harapan saya sih Pak Anies maju lagi. Sosok yang dibutuhkan Jakarta itu yang jujur dan mengayomi masyarakat," kata Bambang saat ditemui di tokonya, di Prapanca Raya, Jakarta Selatan.

Sementara Aldo, jika bukan Anies yang mencalonkan diri, ia mengaku lebih memilih kotak kosong untuk dicoblos.

"Saya pilih kotak kosong kalau selain Anies yang maju. Lebih baik enggak usah milih dah," ujar pria asal Mampang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Karyawan swasta asal Lubang Buaya, Bachtiarudin Alam (28), mengaku bingung apabila dihadapkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta yang hanya diikuti satu pasangan calon (paslon).

“Saya juga bingung sebagai masyarakat. Karena para elite hanya pikirkan kekuasaan semata,” kata Bachtiarudin kepada Kompas.com, Jumat (9/8/2024).

Meski demikian, Bachtiarudin menyadari potensi melawan kotak kosong adalah realita politik buntut manuver Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang hendak "memborong partai" dengan KIM Plus.

“Ketika tidak ada ada oposisi, maka semua partai hanya ingin mengekor kepada kekuasaan. Yang jadi korban adalah rakyat, karena disajikan hasil politik pragmatis demi kepentingan para elite parpol,” ujar Bachtiarudin.

Pengemudi ojek online (ojol) bernama Herman (60) berpendapat, potensi Pilkada Jakarta satu paslon melawan kotak kosong sangat tidak baik untuk keberlangsungan demokrasi.

Pasalnya, masyarakat tidak bisa memilih mengingat hanya satu paslon saja yang maju dalam kontestasi politik mendatang.

“Pilkada Jakarta yang berpotensi melawan kotak kosong, ya enggak baik sih buat demokrasi. Soalnya, masyarakat enggak bisa memilih,” kata Herman.

“Kalau lebih banyak pasangan, lebih bagus demokrasinya, lebih kelihatan. Masyarakat bisa memilih,” ujar Herman melanjutkan.

Herman justru mengungkit pengangkatan kepala daerah di masa lalu yang ditunjuk langsung oleh presiden.

“Kalau satu doang, itu bukan demokrasi. Lebih baik ditunjuk saja langsung sama presiden kayak dulu, bukan masyarakat yang pilih,” celoteh dia.

Senada dengan Herman, sopir angkot di Pasar Minggu, Hasan Basri (55), berkeberatan apabila Pilkada Jakarta hanya diikuti satu paslon saja.

Alasannya Hasan juga sama dengan yang diutarakan Herman, yakni soal demokrasi.

“Saya tidak setuju, soalnya percuma negara kita demokrasi kalau cuma satu paslon. Apa gunanya kita hidup di zaman demokrasi kalau hanya satu paslon?” ujar Hasan.

Diberitakan sebelumnya, Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang kini telah sepakat mengusung Ridwan Kamil, diprediksi bakal melawan kotak kosong pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Daerah Khusus Jakarta 2024.

KIM Plus merupakan koalisi partai politik yang beranggotakan anggota KIM ditambah partai politik di luar anggota KIM.

Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyebut hal itu mungkin saja terjadi apabila Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergabung dengan KIM Plus.

"Saya kira publik menganggap tiga partai di luar KIM dan PDI-P sangat mungkin berkoalisi dengan kubu KIM. Jika itu terjadi maka bisa dipastikan Pilkada Jakarta akan melawan kotak kosong," kata Adi dalam Obrolan Newsroom di Youtube Kompas.com, Selasa (6/8/2024).

Adi menilai bahwa sikap ketiga partai politik tersebut belakangan ini mulai berubah, terutama terkait dengan arah dukungan terhadap Anies Baswedan.

Nasdem, misalnya. Pernyataan Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni yang mengatakan bahwa partainya belum tentu memberikan rekomendasi kepada Anies menjadi indikasi terjadinya perubahan sikap politik.

Perubahan yang sama juga terjadi di tubuh PKB yang sejak awal telah pasang badan mendukung Anies.

Namun, sikap tersebut belakangan ini berubah setelah PKS mengajukan sosok Sohibul Iman untuk menjadi calon pendamping Anies.

"PKB sekalipun paling awal menyatakan dukungan ke Anies, itu kan belakangan tidak terlalu ngotot, bahkan tidak happy ketika ada proposal politik dari PKS tentang duet Anies dan Sohibul Iman," ujar Adi.

Sedangkan, Adi menambahkan, perubahan sikap juga terjadi pada PKS yang baru-baru ini memberikan batas waktu kepada Anies untuk bisa menjaring partai politik.

Menurutnya, adanya permintaan batas waktu tersebut menunjukkan adanya perubahan dari sikap PKS terhadap Anies.

JAKARTA, KOMPAS.com - Karyawan swasta asal Lubang Buaya, Bachtiarudin Alam (28), mengatakan, rakyat akan menjadi korban kemunduran demokrasi jika Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta hanya melawan kotak kosong.

Sebab, jika semua parpol bergabung dalam satu koalisi, artinya tidak ada pihak yang menjadi oposisi.

“Itulah realitas politik yang ada. Ketika tidak ada ada oposisi, maka semua partai hanya ingin mengekor kepada kekuasaan,” kata Bachtiarudin kepada Kompas.com, Jumat (9/8/2024).

“Yang jadi korban adalah rakyat, karena disajikan hasil politik pragmatis demi kepentingan para elite partai politik,” tutur dia.

Padahal, Bachtiarudin berujar, masih banyak calon pemimpin yang memiliki basis suara di Jakarta.

Sayangnya, potensi itu bisa tenggelam begitu saja demi kepentingan parpol.

“Dalam demokrasi, memang semua ditentukan oleh rakyat. Tapi kan, soal siapa saja yang bakal dipilih, itu ditentukan partai,” ucap Bachtiarudin.

Pengemudi ojek online (ojol) bernama Herman (60) berpendapat, potensi pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta melawan kotak kosong sangat tidak baik untuk keberlangsungan demokrasi.

Pasalnya, masyarakat tidak memiliki pilihan dalam menentukan pemimpinnya.

“Pilkada Jakarta yang berpotensi melawan kotak kosong, ya enggak baik sih buat demokrasi. Soalnya, masyarakat enggak bisa memilih,” kata Herman.

“Kalau lebih banyak pasangan, lebih bagus demokrasinya, lebih kelihatan. Masyarakat bisa memilih,” ujar Herman.

Herman justru mengungkit soal pilkada di masa lalu yang diangkat oleh presiden setelah diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi.

“Kalau satu doang, itu bukan demokrasi. Lebih baik ditunjuk saja langsung sama presiden kayak dulu, bukan masyarakat yang pilih,” celoteh dia.

Senada dengan Herman, sopir angkot di Pasar Minggu bernama Hasan Basri (55) keberatan jika Pilkada Jakarta hanya satu paslon saja.

Alasan Hasan juga serupa dengan Herman, yakni demokrasi.

“Saya tidak setuju, soalnya percuma negara kita demokrasi kalau cuma satu paslon. Apa gunanya kita hidup di zaman demokrasi kalau hanya satu paslon?” ujar Hasan.

Diberitakan sebelumnya, Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang kini telah sepakat mengusung Ridwan Kamil diprediksi bakal melawan kotak kosong pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Daerah Khusus Jakarta 2024.

KIM Plus merupakan koalisi partai politik yang beranggotakan anggota KIM ditambah partai politik di luar anggota KIM.

Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyebut hal itu mungkin saja terjadi apabila Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergabung dengan KIM Plus.

"Saya kira publik menganggap tiga partai di luar KIM dan PDI-P sangat mungkin berkoalisi dengan kubu KIM. Jika itu terjadi maka bisa dipastikan Pilkada Jakarta akan melawan kotak kosong," kata Adi dalam Obrolan Newsroom di Youtube Kompas.com, Selasa (6/8/2024).

Adi menilai bahwa sikap ketiga partai politik tersebut belakangan ini mulai berubah, terutama terkait dengan arah dukungan terhadap Anies Baswedan.

Nasdem, misalnya. Pernyataan Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni yang mengatakan bahwa partainya belum tentu memberikan rekomendasi kepada Anies menjadi indikasi terjadinya perubahan sikap politik.

Perubahan yang sama juga terjadi di tubuh PKB yang sejak awal telah pasang badan mendukung Anies.

Namun, sikap tersebut belakangan ini berubah setelah PKS mengajukan sosok Sohibul Iman untuk menjadi calon pendamping Anies.

"PKB sekali pun paling awal menyatakan dukungan ke Anies, itu kan belakangan tidak terlalu ngotot, bahkan tidak happy ketika ada proposal politik dari PKS tentang duet Anies dan Sohibul Iman," ujar Adi.

Adi menambahkan, perubahan sikap juga terjadi pada PKS yang baru-baru ini memberikan batas waktu kepada Anies untuk bisa menjaring partai politik.

Menurutnya, adanya permintaan batas waktu tersebut menunjukkan perubahan sikap PKS terhadap Anies.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengemudi ojek online (ojol) bernama Herman (60) menyayangkan jika Pilkada Jakarta 2024 hanya diikuti oleh satu pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur melawan kotak kosong.

Menurutnya, fenomena calon tunggal di pilkada menunjukkan tidak berjalannya demokrasi di suatu negara.

“Kalau satu (pasangan calon) doang, itu bukan demokrasi, mending ditunjuk saja langsung sama Presiden kayak dulu, bukan masyarakat yang pilih,” ujar Herman kepada Kompas.com, Jumat (9/8/2024).

Herman juga menyayangkan wacana pembentukan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus untuk mengusung eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada Pilkada Jakarta dan melawan kotak kosong.

Dia berpendapat, wacana ini merupakan upaya penjegalan terhadap mantan Gubernur Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan. Sebab, Anies sebelumnya telah menyatakan akan mencalonkan diri pada Pilkada Jakarta.

“Bagaimana caranya, Anies ini dijegal. Jangan sampai dia punya kekuasaan. Kalau Anies punya kekuasaan, yang miring-miring itu bakal dibabat habis sama dia,” kata dia.

Selain itu, menurut Herman, pembentukan KIM Plus juga merupakan upaya menghalang-halangi mantan Gubernur Jakarta periode 2014-2017, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

“Kalau Ahok kan juga enggak cukup kursinya melalui PDI-P. Anies juga sebenarnya enggak cukup sih. Tapi, kalau mereka berdua maju, KIM itu habis semuanya,” tutur Herman lagi.

Sementara, sopir angkot di Pasar Minggu bernama Hasan Basri (55) menilai, sebenarnya, kewenangan partai politik untuk mengusung sosok calon kepala daerah.

Namun, dia tetap tidak setuju jika hanya ada calon tunggal melawan kotak kosong pada Pilkada Jakarta.

“Saya tidak setuju, soalnya percuma negara kita demokrasi kalau cuma satu paslon. Apa gunanya kita hidup di zaman demokrasi kalau hanya satu paslon?” ujar Hasan.

Senada dengan Hasan, karyawan swasta asal Lubang Buaya, Bachtiarudin Alam (28) mengatakan, wacana munculnya calon tunggal di Pilkada Jakarta merupakan imbas hadirnya KIM Plus.

“Itulah realitas politik yang ada, ketika tidak ada ada oposisi, maka semua partai hanya ingin mengekor kepada kekuasaan. Yang jadi korban adalah rakyat, karena disajikan hasil politik pragmatis demi kepentingan para elite parpol,” tegas Bachtiar.

Oleh karena itu, Bachtiar berharap ada sebuah gerakan masif masyarakat yang berani menyuarakan pencalonan kepala daerah Jakarta melalui jalur independen.

“Saya juga bingung sebagai masyarakat. Karena para elite hanya memikirkan kekuasaan semata,” pungkas dia.

Diberitakan sebelumnya, KIM Plus yang kini telah sepakat mengusung Ridwan Kamil diprediksi melawan kotak kosong pada Pilkada Jakarta 2024. KIM Plus merupakan koalisi partai politik yang beranggotakan anggota KIM ditambah partai politik di luar anggota KIM.

Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyebut hal itu mungkin saja terjadi apabila Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergabung dengan KIM Plus.

"Saya kira publik menganggap tiga partai di luar KIM dan PDI-P sangat mungkin berkoalisi dengan kubu KIM. Jika itu terjadi maka bisa dipastikan Pilkada Jakarta akan melawan kotak kosong," kata Adi dalam Obrolan Newsroom di Youtube Kompas.com, Selasa (6/8/2024).

Adi menilai bahwa sikap ketiga partai politik tersebut belakangan ini mulai berubah, terutama terkait dengan arah dukungan terhadap Anies Baswedan.

Nasdem, misalnya. Pernyataan Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni yang mengatakan bahwa partainya belum tentu memberikan rekomendasi kepada Anies menjadi indikasi terjadinya perubahan sikap politik.

Perubahan yang sama juga terjadi di tubuh PKB yang sejak awal telah pasang badan mendukung Anies.

Namun, sikap tersebut berubah setelah PKS mengajukan sosok Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman untuk menjadi calon pendamping Anies.

"PKB sekalipun paling awal menyatakan dukungan ke Anies, itu kan belakangan tidak terlalu ngotot, bahkan tidak happy ketika ada proposal politik dari PKS tentang duet Anies dan Sohibul Iman," ujar Adi.

Adi menambahkan, perubahan sikap juga terjadi pada PKS yang baru-baru ini memberikan batas waktu kepada Anies untuk bisa menjaring partai politik.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah warga tak setuju jika Pilkada Jakarta 2024 hanya diikuti oleh satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur melawan kotak kosong.

Pengemudi ojek online (ojol) bernama Herman (60) misalnya, berpendapat bahwa pilkada yang hanya diikuti oleh calon kepala daerah tunggal tidak baik untuk keberlangsungan demokrasi.

Seharusnya, kata dia, masyarakat diberi banyak pilihan calon pemimpin.

“Pilkada Jakarta yang berpotensi melawan kotak kosong ya enggak baik sih buat demokrasi. Soalnya masyarakat enggak bisa memilih,” kata Herman kepada Kompas.com, Jumat (9/8/2024).

“Kalau lebih banyak pasangan, lebih bagus demokrasinya, lebih kelihatan. Masyarakat bisa memilih,” ujar Herman melanjutkan.

Menurut Herman, pilkada yang diikuti oleh calon tunggal sama saja dengan penunjukan langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi. Tak ada demokrasi pada mekanisme tersebut.

“Kalau satu doang, itu bukan demokrasi. Lebih baik ditunjuk saja langsung sama presiden kayak dulu, bukan masyarakat yang pilih,” katanya.

Senada dengan Herman, sopir angkot di Pasar Minggu bernama Hasan Basri (55) keberatan jika Pilkada Jakarta hanya satu paslon saja.

Alasan Hasan juga serupa dengan Herman, yakni demi demokrasi.

“Saya tidak setuju, soalnya percuma negara kita demokrasi kalau cuma satu paslon. Apa gunanya kita hidup di zaman demokrasi kalau hanya satu paslon?” ujar Hasan.

Sementara, karyawan swasta asal Lubang Buaya, Jakarta Timur bernama Bachtiarudin Alam (28) menyadari bahwa tidak ada satu pun partai politik yang bisa mengusung bakal calon gubernur (bacagub) sendirian di Pilkada Jakarta.

Sebab, ada ambang batas pencalonan yang harus dipenuhi oleh partai politik atau koalisi partai politik.

Untuk Pilkada Jakarta, partai atau koalisi partai sedikitnya harus mengantongi 22 kursi DPRD berdasar Pemilu Legislatif (Pileg) 2024.

Padahal, menurut Bachtiar, ada banyak sosok yang bisa jadi pilihan warga Jakarta.

“Ada Anies (Anies Baswedan, Gubernur Jakarta 2017-2022), ada Ahok (Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur Jakarta 2014-2017). Ridwan Kamil sebenarnya bagus, tapi alangkah baiknya jika Anies atau Ahok juga masuk dalam kontestasi Pilkada Jakarta melawan Ridwan Kamil,” ucap Bachtiar.

Menurut Bachtiar, pemilih harus diberi alternatif calon pemimpin. Hal itu sesuai dengan prinsip demokrasi.

Bachtiar pun berharap ada gerakan massal dari masyarakat yang berani menyuarakan kritik terhadap wacana calon kepala daerah tunggal.

“Saya juga bingung sebagai masyarakat. Karena para elite hanya memikirkan kekuasaan semata,” pungkas dia.

Diberitakan sebelumnya, Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang kini telah sepakat mengusung Ridwan Kamil diprediksi melawan kotak kosong pada Pilkada Jakarta 2024.

KIM Plus merupakan koalisi partai politik yang beranggotakan anggota KIM ditambah partai politik di luar anggota KIM.

Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyebut hal itu mungkin saja terjadi apabila Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergabung dengan KIM Plus.

"Saya kira publik menganggap tiga partai di luar KIM dan PDI-P sangat mungkin berkoalisi dengan kubu KIM. Jika itu terjadi maka bisa dipastikan Pilkada Jakarta akan melawan kotak kosong," kata Adi dalam Obrolan Newsroom di Youtube Kompas.com, Selasa (6/8/2024).

Adi menilai bahwa sikap ketiga partai politik tersebut belakangan ini mulai berubah, terutama terkait dengan arah dukungan terhadap Anies Baswedan.

Nasdem, misalnya. Pernyataan Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni yang mengatakan bahwa partainya belum tentu memberikan rekomendasi kepada Anies menjadi indikasi terjadinya perubahan sikap politik.

Perubahan yang sama juga terjadi di tubuh PKB yang sejak awal telah pasang badan mendukung Anies.

Namun, sikap tersebut berubah setelah PKS mengajukan sosok Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman untuk menjadi calon pendamping Anies.

"PKB sekalipun paling awal menyatakan dukungan ke Anies, itu kan belakangan tidak terlalu ngotot, bahkan tidak happy ketika ada proposal politik dari PKS tentang duet Anies dan Sohibul Iman," ujar Adi.

Adi menambahkan, perubahan sikap juga terjadi pada PKS yang baru-baru ini memberikan batas waktu kepada Anies untuk bisa menjaring partai politik.

JAKARTA, KOMPAS.com - Herman (60), pengemudi ojek online (ojol), mengaku tidak setuju jika hanya satu pasangan calon (paslon) yang akan maju pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta mendatang.

“Ya enggak setuju. Masalahnya (kalau itu terjadi), demokrasinya akan hilang. Kan demokratis itu ibaratnya harus ada lawannya. Kalau enggak ada lawannya, ya sama saja bohong,” ujar Herman kepada Kompas.com, Jumat (9/8/2024).

Menurut warga Pasar Minggu tersebut, persaingan dengan kotak kosong dalam kontestasi politik sangat tidak baik dalam keberlangsungan demokrasi di Indonesia, termasuk Jakarta.

“Kalau lebih banyak pasangan, lebih bagus demokrasinya, lebih kelihatan. Masyarakat bisa memilih. Kalau satu doang, itu bukan demokrasi. Lebih baik ditunjuk saja langsung sama Presiden kayak dulu, bukan masyarakat yang pilih,” kata Herman.

Senada dengan Herman, sopir angkot di Pasar Minggu bernama Hasan Basri (55) keberatan jika Pilkada Jakarta hanya satu paslon.

Alasannya, Hasan juga serupa dengan Herman, yakni demokrasi.

“Saya tidak setuju, soalnya percuma negara kita demokrasi kalau cuma satu paslon. Apa gunanya kita hidup di zaman demokrasi kalau hanya satu paslon?” ujar Hasan.

Karyawan swasta asal Lubang Buaya, Bachtiarudin Alam (28), menyadari bahwa tidak ada satu partai pun yang bisa mengusung bakal calon gubernur (bacagub) sendiri karena terhalang jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

Namun, itu bukan berarti parpol bisa dengan sengaja menciptakan kondisi hanya satu paslon yang bersaing pada Pilkada.

Apalagi, dia mengingatkan, sebenarnya ada beberapa sosok calon pemimpin yang diharapkan masyarakat Jakarta bisa maju dalam Pilkada kali ini.

“Ada Anies, ada Ahok. Ridwan Kamil sebenarnya bagus, tapi alangkah baiknya jika Anies atau Ahok juga masuk dalam kontestasi Pilkada Jakarta melawan Ridwan Kamil,” ucap Bachtiarudin.

“Ini sebagai alternatif untuk pilihan kepada masyarakat. karena dalam demokrasi memang semua ditentukan rakyat. Tapi kan, soal siapa saja yang bakal dipilih, itu ditentukan partai,” lanjut dia.

Oleh karena itu, Bachtiarudin berharap ada sebuah gerakan kolosal dari masyarakat yang berani menyuarakan pengusungan bacagub Jakarta melalui jalur independen.

“Saya juga bingung sebagai masyarakat. Karena para elite hanya memikirkan kekuasaan semata,” pungkas dia.

Diberitakan sebelumnya, Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang kini telah sepakat mengusung Ridwan Kamil diprediksi bakal melawan kotak kosong pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Daerah Khusus Jakarta 2024.

KIM Plus merupakan koalisi partai politik yang beranggotakan anggota KIM ditambah partai politik di luar anggota KIM.

Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyebut hal itu mungkin saja terjadi apabila Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergabung dengan KIM Plus.

"Saya kira publik menganggap tiga partai di luar KIM dan PDI-P sangat mungkin berkoalisi dengan kubu KIM. Jika itu terjadi maka bisa dipastikan Pilkada Jakarta akan melawan kotak kosong," kata Adi dalam Obrolan Newsroom di Youtube Kompas.com, Selasa (6/8/2024).

Adi menilai sikap ketiga partai politik tersebut belakangan ini mulai berubah, terutama terkait dengan arah dukungan terhadap Anies Baswedan.

Nasdem, misalnya. Pernyataan Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni yang mengatakan bahwa partainya belum tentu memberikan rekomendasi kepada Anies menjadi indikasi terjadinya perubahan sikap politik.

Perubahan yang sama juga terjadi di tubuh PKB yang sejak awal telah pasang badan mendukung Anies.

Namun, sikap tersebut belakangan ini berubah setelah PKS mengajukan sosok Sohibul Iman untuk menjadi calon pendamping Anies.

"PKB sekali pun paling awal menyatakan dukungan ke Anies, itu kan belakangan tidak terlalu ngotot, bahkan tidak happy ketika ada proposal politik dari PKS tentang duet Anies dan Sohibul Iman," ujar Adi.

Adi menambahkan, perubahan sikap juga terjadi pada PKS yang baru-baru ini memberikan batas waktu kepada Anies untuk bisa menjaring partai politik.

Menurutnya, adanya permintaan batas waktu tersebut menunjukkan perubahan dari sikap PKS terhadap Anies.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) ramai-ramai membantah sengaja merancang kotak kosong untuk menjadi lawan bagi Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta 2024.

Para pendukung Prabowo Subianto tersebut mengatakan, tidak ada desain khusus untuk menjegal seseorang dengan menciptakan kotak kosong di Jakarta.

Kecurigaan kotak kosong ini muncul ketika KIM hendak menarik partai rival untuk bergabung dengan mereka di Jakarta, sehingga nama koalisi berubah menjadi KIM "Plus".

Partai-partai yang diajak, yakni Nasdem, PKB, dan PKS sejatinya telah menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan.

Akan tetapi, ketiga partai itu kompak memberi sinyal meninggalkan Anies setelah diajak bergabung KIM.

Bahkan, Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin), di mana keduanya membahas mengenai Pilkada Jakarta.

"Macam-macam lah nanti kita kasih tahu," ujar Cak Imin saat ditemui di depan rumah Prabowo, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Kamis (8/8/2024) malam.

"Ini membahas negara ini, bukan pilkada saja," sambungnya.

Usai pertemuan Prabowo-Cak Imin itu, Gerindra mengungkapkan PKB dan PKS segera merapat ke KIM "Plus".

Di sisi lain, PDI-P pun telah memberi sinyal bisa saja mereka tidak mengusung kader sendiri di Pilkada Jakarta.

Alasannya, PDI-P bersikap realistis dan obyektif, sehingga mereka tidak memaksakan kader internal yang maju.

"Ya dalam perspektif ideal, tugas partai adalah untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin dari internal partai. Tetapi kami juga harus bersikap obyektif realistik. Maka kami lihat peta politik di setiap daerah," kata Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto.

Dengan ditariknya partai-partai pendukung Anies ke KIM ini, wajarkah publik curiga kotak kosong sedang diciptakan di Jakarta?

Golkar ngaku tak ada niat bikin kotak kosong

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia membantah adanya skema KIM Plus untuk menciptakan situasi kotak kosong dalam Pilkada DKI Jakarta 2024.

Doli menegaskan bahwa Golkar tidak memiliki niat untuk menciptakan kotak kosong atau menghalangi lawan-lawan tertentu.

“Jadi tidak ada niat sedikit pun kami mau ada pretensi mau buat kotak kosong, apalagi menjegal lawan-lawan tertentu. Kami hanya mengurusi diri kami saja. Mengurusi partai kami, kami punya calon namanya Ridwan Kamil, kami membutuhkan dukungan partai politik lain untuk mengusung Ridwan Kamil ini,” ujar Doli, Kamis (8/8/2024).

Doli mengakui Golkar telah mengirimkan proposal kepada partai-partai di luar KIM untuk mendukung Ridwan Kamil di Jakarta.

“Kami juga menawarkan proposal soal Ridwan Kamil ini bukan hanya ke KIM, tapi juga ke partai-partai lain yang memang memungkinkan untuk mereka ikut bisa bersama mengusung Ridwan Kamil,” kata Doli.

“Nah, sejauh ini alhamdulillah responsnya juga positif dari partai-partai politik itu, tinggal sekarang kami dalam proses pematangan lah, kira-kira gitu. Mungkin perlu ada satu lagi step di level pimpinan tertinggi antar-partai politik kami masing-masing untuk menuntaskan dan memfinalkan sepakat bulat mendukung RK dan siapa yang akan menjadi pasangannya,” ujar dia.

Kaesang sebut ciptakan kotak kosong sangat sulit

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sekaligus anak Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep menilai, kemungkinan munculnya kotak kosong untuk melawan Ridwan Kamil pada Pilkada DKI Jakarta 2024 akan sangat sulit.

Kaesang mengatakan, saat ini belum ada calon yang pasti maju, sehingga belum bisa diprediksi berapa poros yang akan bertarung di Jakarta. Lagipula, dia menambahkan, masih ada calon independen yang akan mendaftar di Jakarta.

"Saya belum bisa menanggapi itu (peluang Ridwan Kamil lawan kotak kosong). Kenapa? Soalnya ini belum terjadi semua," ujar Kaesang di Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (8/8/2024).

"Makanya kita lihat ke depannya akan seperti apa, dan ada beberapa calon independen yang mendaftar juga. Jadi saya rasa kotak kosong di Jakarta itu akan sangat susah," sambungnya.

Kaesang meminta publik untuk menunggu sosok yang akan menjadi lawan Ridwan Kamil di Jakarta.

Dia menyebutkan, masih ada dinamika yang bisa terjadi hingga pendaftaran Pilkada 2024 pada 27 Agustus.

"Ya kita lihat, apakah itu nanti melawan independen ataukah melawan incumbent Bapak Anies Baswedan. Sudah gitu saja," imbuh Kaesang.

PAN klaim lawan kotak kosong tidak gampang

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menegaskan, melawan kotak kosong dalam sebuah kontestasi pilkada bukanlah hal yang mudah.

Menurut dia, pernah ada calon kepala daerah yang kalah ketika melawan kotak kosong di pilkada.

"Jangan lupa loh, yang namanya melawan kotak kosong itu juga enggak gampang. Ada kejadian di mana kotak kosong itu bisa menang pilkada," ujar Eddy saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/8/2024).

Terkait skenario KIM "Plus" menjegal Anies Baswedan di Pilkada Jakarta, Eddy membantah kecurigaan tersebut.

Dia mengeklaim dua pasangan calon bisa tercipta di Pilkada Jakarta 2024.

"Saya masih coba memahami bagaimana cara menjegalnya gitu ya, tetapi yang namanya kita berpolitik kan kita berpolitik ingin guyub ya, ingin guyub, ingin maju. Demokrasi juga harus tetap hidup. Jadi peluang bagi terciptanya dua pasangan calon untuk berlaga, baik di Jakarta maupun di Jawa Barat, ya saya kira itu tetap terbuka, terbuka luas ya," tutur dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Tim Pemenangan Pilkada 2024 PDI Perjuangan (PDI-P) Chico Hakim menyatakan upaya memunculkan kotak kosong pada Pilkada Jakarta 2024 mengebiri hak demokrasi masyarakat.

Hal ini disampaikan Chico merespons adanya skenario pengusungan Ridwan Kamil sebagai calon gubernur lewat poros Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus untuk menghadapi kotak kosong pada Pilkada Jakarta 2024.

"(Wacana kotak kosong) jadi untuk demokrasi enggak bagus. Ini semacam mengebiri keinginan masyarakat, mengebiri hak demokrasi masyarakat," ujar Chico dalam Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Rabu (7/8/2024).

Chico lantas menyinggung temuan survei mengenai elektabilitas tokoh yang diinginkan masyarakat Jakarta, tanpa menyebutkan lembaga survei yang dimaksud.

Chico mengatakan, hasil survei menempatkan Anies Baswedan berada di posisi teratas, disusul kader PDI-P Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di posisi kedua.

Sementara, elektabilitas Ridwan Kamil, sosok yang digadang-gadang bakal diusung KIM Plus, berada di posisi ketiga.

Merujuk hasil survei di Jakarta, Chico menyatakan bahwa jelas upaya memunculkan kotak dengan Ridwan Kamil sebagai calon tunggal telah mengabaikan keinginan mayoritas masyarakat Jakarta.

Sebab, merujuk hasil survei, mayoritas masyarakat menginginkan sosok Anies dan Ahok apabila maju pada Pilkada Jakarta 2024.

"Secara obyektif bahwa seorang Anies Baswedan maupun Basuki Tjahaja Purnama, itulah dua tokoh yang diinginkan masyarakat," tegas dia.

"Jelas diinginkan karena mereka punya rekam jejak yang jelas, rekam jejak yang cukup baik ketika memimpin Jakarta," sambung dia.

Pihaknya sangat menyayangkan apabila upaya penjegalan terhadap Anies dan Ahok untuk maju pada Pilkada Jakarta 2024 benar-benar terjadi.

Oleh sebab itu, Chico menambahkan, PDI-P tidak akan membiarkan upaya untuk memunculkan kotak kosong pada Pilkada Jakarta bisa terwujud.

"Ini yang menurut kami, PDI Perjuangan akan berupaya sekuat tenaga untuk bisa ini tidak terjadi," imbuh dia.

Wacana kemunculan kotak kosong pada Pilkada Jakarta berhembus belakangan ini.

Skenario dominasi calon tunggal melawan kotak kosong pada Pilkada Jakarta 2024 diperkirakan baru bisa terjadi jika Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Nasdem merapat kepada KIM.

Jika hal itu terjadi, wacana KIM Plus kemungkinan terwujud, dan sang kandidat diusung yakni Ridwan Kamil bisa dipastikan tidak akan mendapatkan perlawanan sengit pada Pilkada Jakarta.

"Kemungkinan KIM Plus melawan Kotak Kosong di Pilkada Jakarta mengemuka ketika Koalisi Perubahan yang beranggotakan Nasdem, PKB, dan PKS yang sementara ini mengusung Anies, 'tergiur' untuk berpindah haluan," kata Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro saat dihubungi Kompas.com, Senin (5/8/2024).