JAKARTA, KOMPAS.com - Hingga akhir tahun 2024, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 14,68 triliun,

Dalam paparannya di Kementerian Dalam Negeri, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan 145.796 unit rumah.

Dari total seluruh jenis rumah yang dibangun, akan ada 7.645 unit rumah susun, dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp 10,128 triliun.

Sementara itu, jenis rumah khusus akan dibangun 2,732 unit rumah dan telah disiapkan dana sebesar Rp 986 miliar.

Bagi rumah swadaya, telah disiapkan dana sebesar Rp 3,005 triliun untuk pembangunan 135.319 unit rumah.

Kementerian PKP juga memfasilitasi pembangunan 20.850 unit rumah umum dan komersial dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 189 miliar.

Biaya dukungan manajemen yang disediakan untuk mendukung seluruh program pembangunan perumahan ini adalah sebesar Rp 372 miliar.

Sebagai informasi, anggaran untuk Kementerian KKP tahun 2024 ini telah dialokasikan sejak masih menjadi Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam rangka mengurangi backlog perumahan di Indonesia, pada tahun 2025 mendatang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendapatkan dana sebesar Rp 5 triliun.

Jumlah tersebut telah ditetapkan oleh DPR ketika Kementerian PKP masih menjadi Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR.

Menteri PKP, Maruarar Sirait mengatakan alokasi anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan 37.431 unit rumah.

Jenis rumah yang akan dibangun pun beragam mulai dari rumah susun (rusun), rumah khusus (rusus), rumah swadaya, serta rumah umum dan rumah komersial.

“Tahun 2025, akan dibangun 2.777 unit rumah susun dengan alokasi anggaran Rp 3,53 triliun,” ungkap Menteri PKP dalam rapat bersama Kementerian Dalam Negeri, Kamis (7/11/2024).

Kemudian untuk rumah khusus, target rumah yang akan dibangun adalah 365 unit dengan topangan anggaran sebesar Rp 105 miliar.

Sementara itu, untuk rumah swadaya akan dibangun sebanyak 34.289 unit rumah dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 747 miliar.

Dari total anggaran yang didapatkan, Kementerian PKP juga akan membangun 10,550 unit rumah umum dan komersial, dengan total anggarannya Rp 121 miliar.

Untuk mendukung semua proses pembangunan hunian, juga telah dialokasikan dana sebesar Rp 575 miliar sebagai dukungan manajemen.

Reporter: Sugeng Adji Soenarso | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kemenangan Donald Trump pada pilpres Amerika Serikat (AS) menekan yield surat utang negara (SUN). Namun, tekanan diperkirakan hanya bersifat jangka pendek.

Berdasarkan Trading Economics, yield obligasi 10 tahun Indonesia berada di 6,85% pada Kamis (7/11) atau naik 0,10% dalam sepekan terakhir. Beriringan dengan naiknya yield US Treasury sebesar 0,16% dalam sepekan di 4,44% per Kamis (7/11) pukul 18.28 WIB.

Analis Fixed Income Sucorinvest Asset Management (Sucor AM) Alvaro Ihsan berpandangan bahwa euforia kemenangan Trump pada pilpres AS cenderung membawa pergerakan dolar AS yang lebih kuat serta yield UST yang ikut meningkat. Hal tersebut mendorong yield SUN Indonesia mengalami tekanan.

"Meskipun begitu, dampak kemenangan Trump terhadap pergerakan SUN akan berjangka pendek seiring dengan siklus suku bunga yang mulai diharapkan untuk mengalami penurunan," ujarya kepada Kontan.co.id, Kamis (7/11).

Di sisi lain, terkait PDB Indonesia yang sedikit di bawah ekspektasi, Alvaro menilai hal itu menunjukkan perlambatan konsumsi rumah tangga. Sehingga dinilai akan mendorong urgensi penurunan BI rate untuk membantu pertumbuhan konsumsi, apabila kurs rupiah kembali stabil.

Di sisi lain, pasar obligasi Indonesia tetap menarik berkaca dari imbal hasil riil (yield dikurangi inflasi). Alvaro menuturkan, Indonesia masih menjadi salah satu negara yang memiliki imbal hasil riil tertinggi, yaitu sebesar 5% atau jauh di atas beberapa negara tetangga seperti, Malaysia sebesar 1,6%, Thailand 2,1%, dan Vietnam yang justru minus 0,1%.

Karenanya, Alvaro menilai imbal hasil SUN Indonesia masih sangat atraktif dibandingkan dengan negara tetangga bagi investor asing untuk berinvestasi.

Dari berbagai hal itu, Alvaro juga mempertahankan pandangan yield obligasi 10 tahun Indonesia di kisaran 6,4%-6,6% di akhir tahun 2024.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkap, pihaknya segera memulai pembangunan dua rumah susun (rusun) di wilayah Papua Pegunungan sebagai bentuk dari implementasi program 3 juta rumah.

Maruarar yang juga akrab disapa Ara menerangkan, proyek pembangunan rusun di Papua Pegunungan itu bakal menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara tahun jamak atau multi years contract (MYC).

"Tahun ini akan kami mulai pembangunan dua tower rusun di Papua Pegunungan," ujar Ara saat ditemui di Kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, dikutip Kamis (7/11/2024).

Adapun, pada tahun pertama anggaran yang bakal diguyurkan oleh negara nilainya mencapai Rp22 miliar. Dia menegaskan, pembangunan hunian tersebut diperuntukkan guna menghadirkan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di wilayah Papua.

"Tadi [anggarannya] tahun pertama Rp22 miliar ya, tahun depan detailnya ada di dirjen saya dijelasin, tadi tahun jamak ya, mulai 2024 nanti kita lihat situasi secara komprehensif," tegasnya.

Ara memastikan rencana pembangunan dua rusun di Papua Pegunungan itu juga telah disampaikan kepada Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman, serta Pj Gubernur Papua Pegunungan Velix Vernando Wanggai dalam rapat koordinasi yang membahas tentang pembangunan infrastruktur di wilayah Papua Pegunungan.

Untuk mempermudah pelaksanaan pembangunan itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan agar proses Pembangunan berjalan dengan baik dan lancar di lapangan.

“Kita juga pertimbangkan semua aspek, aspek terutama logistik yang tak mudah. Karena kalau tidak salah harus [material konstruksi] dari Jayapura semua dan harus pakai pesawat [dikirimnya], termasuk alat berat. Jadi bayangkan bagaimana pemindahan logistik tak mudah, kemudian bagaimana juga aspek keamanan," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan niatnya untuk membangun rumah susun (rusun) di Provinsi Papua Pegunungan.

Hal ini disampaikan Ara usai berkunjung ke Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kawasan Permukiman (IPK) di Jakarta pada Rabu (6/11/2024).

"Tahun ini akan kami mulai pembangunan 2 tower rusun di Papua Pegunungan," ujar Ara.

Ada pun pembangunan rusun tersebut dilakukan dengan kontrak tahun jamak periode 2024-2025.

Akan tetapi, Ara belum menyebutkan berapa taksiran anggaran yang akan digelontorkan untuk proyek 3 juta rumah ini.

Ara juga mengatakan bahwa pelaksanaan pembangunannya akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah.

Pasalnya, penyediaan logistik di Papua Pegunungan tidak mudah dan harus menggunakan pesawat. Kolaborasi ini juga menyangkut aspek kepastian keamanan.

"Tentu kita pertimbangkan semua aspek teknis bagaimana logistik tidak mudah karena kalau tidak salah semua dari Jayapura mesti pakai pesawat termasuk alat berat. Bagaimana juga aspek keamanan kita pertimbangkan juga," terang Ara.

IDXChannel – Pemerintah berencana untuk memindahkan masyarakat yang belum punya hunian ke rumah susun (rusun). Untuk, itu Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KPKP) akan bekerja sama dengan dinas sosial di daerah-daerah dan Kementerian Dalam Negeri untuk mendata penduduk yang belum memiliki hunian.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait mengatakan, proses pemindahan masyarakat yang belum punya hunian ke rusun akan ditentukan oleh pemerintah. Targetnya, program tersebut sudah mulai direalisasikan mulai November ini.

"Dalam waktu dekat kami sudah bekerja sama dengan Kemendagri dan Kemensos (Kementerian Sosial) untuk supaya saudara kita yang kurang beruntung, di bawah jembatan juga bisa kita bantu, supaya mereka bisa masuk ke rumah susun. Kita usahakan bulan ini terlaksana," kata Maruarar saat ditemui di Kantor Kemenko Infrastruktur Jakarta, Rabu malam (6/11/2024).

Maruarar menuturkan, saat ini Kemendagri dan Kemensos tengah melakukan pendataan untuk masyarakat yang belum punya rumah di seluruh Indonesia. Namun, pada tahap awal, pendataan kemungkinan akan dilakukan terlebih dulu di wilayah Jakarta dan Jawa Barat.

"Ada di Jakarta dan Jawa Barat, sebagai role model. Kalau ini berjalan dengan baik kita akan duplikasi di tempat lain," ujar politikus yang akrab disapa Ara itu.

Kendati demikian, dia belum menyebutkan secara spesifik lokasi rusun yang akan menjadi tempat relokasi masyarakat yang saat ini belum memiliki hunian, baik di Jakarta maupun di Jawa Barat. Dia mengungkapkan, rusun-rusun yang disediakan akan memanfaatkan aset sebelumnya telah terbangun namun belum ditempati. Dengan begitu, pihaknya tidak perlu menunggu pembangunan rusun baru untuk menempatkan warga yang belum punya rumah.

Setelah pemberian hunian, Ara berharap masyarakat yang direlokasi bisa diberikan semacam pelatihan keterampilan, agar bisa memiliki mata pencarian baru. "Saya juga minta lebih dari itu kalau boleh diedukasi supaya mereka juga punya kemampuan berusahakah, atau apapun, dididik," tutur Ara.

(Ahmad Islamy Jamil)

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, sebanyak dua tower rumah susun akan dibangun di wilayah Papua Pegunungan dalam waktu dekat. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp22 miliar untuk tahun ini.

"Malam ini kita bertemu di Kantor Menko Infrastruktur, untuk membicarakan rencana pembangunan rumah susun, di Papua Pegunungan. Ada dua rusun, sudah dianggarkan Rp22 miliar tahun ini, ini proyek tahun jamak," kata Maruarar di Kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Maruarar menjelaskan beberapa tantangan pembangunan permukiman di Papua Pegunungan. Misalnya, harga meterial yang cukup mahal di wilayah Papua, hingga keamanan.

"Terus terang pertimbangan kita selain logistik, adalah operasional, hingga keamanan. Tapi pembangunan ini semua terbuka ya, tidak ada yang ditutup-tutupi," kata Maruarar.

Menurutnya, langkah ini sebagai bagian dalam rangka mewujudkan program 3 juta rumah yang digagas oleh pemerintahan Prabowo-Gibran. Selain pembangunan rusun baru, pemanfaatan rusun yang telah terbangun juga masuk dalam strategi mewujudkan program 3 juta rumah.

"Kita tentu memanfaatkan yang sudah ada, kita sekarang membangun, paling cepat delapan bulan sampai satu tahun lagi makanya kita manfaatkan, rusun yang sudah ada," kata Maruarar.

"Kita juga jangan hanya membangun, renovasi, tapi kita juga harus melihat ekosistemnya, siapa yang menanggung biaya perawatannya," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menambahkan, pembangunan rusun ini dalam rangka pengembangan daerah otonomi baru.

"Bagaimana daerah otonomi baru ini bisa segera dibangun pusat pemerintahan yang baru ini juga bisa berjalan dengan baik," ujar AHY.

(Dhera Arizona)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) mengungkapkan strategi dan langkah yang diambil perseroan dalam mendukung kebijakan pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Seperti diketahui, kebijakan ekonomi presiden ke-8 Indonesia itu akan berfokus pada hilirisasi, pembangunan, dan energi.

Hilirisasi bakal mengarah pada bahan tambang mineral dan produk-produk pertanian, seperti minyak kelapa sawit. Kemudian pemerintah juga akan fokus pada kebijakan yang mengarah pada swasembada pangan dan energi.

Terkait kebijakan pemerintah itu, menjawab pertanyaan media pada saat press conference Kinerja Keuangan BRI Kuartal III Tahun 2024 di Jakarta, beberapa waktu lalu, Direktur Utama BRI Sunarso memaparkan dua kerangka.

Pertama adalah kerangka tujuan nasional yang mana bank itu rutin melakukan analisis terkait. Kerangka kedua, BRI menganalisa dari sisi peluang bisnis atas kebijakan pemerintah.

"Dan berdasarkan analisis kami, pasti ada data-data yang kita analisis, hasilnya adalah sebagai berikut. Pertama, jika Indonesia ingin keluar dari middle income trap, maka ekonomi kita, GDP (produk domestik bruto} kita, harus tumbuh minimal 6%, menurut hitungan BRI," kata Sunarso dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024).

Sementara itu, target pertumbuhan ekonomi pemerintah adalah 8%, melebihi hasil analisis BRI. Hal itu menunjukkan bahwa target keduanya sudah sinkron dalam mencapai tujuan keluar dari perangkap pendapatan menengah.

Sunarso mengatakan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 6%, faktor dominan yang menjadi penentu adalah human capital.

"Nah, setelah kita sampai pada kesimpulan human capital, lalu apa basis yang harus kita kerjakan untuk meningkatkan kualitas human capital tersebut? Ternyata, faktor pangan, baik ketersediaannya maupun kualitasnya. Jadi, klop dengan apa yang dicita-citakan pemerintah, program pemerintah, maka fokuslah pada swasembada pangan," ungkap Sunarso.

Dalam mendukung swasembada pangan, Sunarso mengatakan ketersediaan dan kecukupan nutrisi perlu dipastikan, sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kemudian, masyarakat juga dapat memperoleh pendidikan-pendidikan, dalam upaya menciptakan kualitas human capital yang baik.

Sementara terkait hilirisasi bidang energi, Sunarso mengatakan itu pasti akan meningkatkan perputaran ekonomi.

"Maka menurut kami di BRI, baik kajian yang dilakukan secara internal BRI maupun yang mungkin dibuat oleh pemerintah, sebenarnya tidak ada perbedaan sama sekali. Sudah klop dalam rangka-kerangka tujuan ekonomi nasional," jelasnya.

Kerangka kedua, BRI menganalisa dari sisi peluang bisnis atas kebijakan pemerintah. Hilirisasi, berarti proses penciptaan nilai tambah produk-produk tambang maupun produk-produk agrikultur di dalam negeri.

"Setiap proses penciptaan nilai tambah akan berdampak pada kemampuan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Dan itu artinya akan ada distribusi pendapatan yang lebih baik, serta meningkatkan nilai produk yang selama ini dijual dalam bentuk bahan mentah menjadi lebih tinggi karena sudah melalui sentuhan teknologi, tenaga kerja, dan lain-lain," kata Sunarso.

Maka dari itu akan mendorong penyerapan tenaga kerja, meningkatkan produktivitas, dan memacu pertumbuhan.

"Bank pasti akan menikmati bisnis dari peningkatan distribusi pendapatan, serta pertumbuhan ekonomi yang diperoleh dari aktivitas menghilirkan produk-produk tambang maupun produk-produk agrikultur. Jadi itu merupakan peluang bisnis yang luar biasa," ungkapnya.

Sunarso mencontohkan proses panen produk kelapa sawit, yang kemudian diproduksi menjadi minyak sawit, oleokimia, atau produk-produk kosmetik. Jika terjadi di dalam negeri, maka proses nilai tambah akan berada di dalam negeri. Kemudian dijual, diekspor, maupun di dalam negeri, Sunarso mengatakan itu akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Sama halnya dengan hilirisasi produk-produk pangan yang juga berkaitan dengan penyediaan makanan bergizi.

"Singkat cerita, dari kerangka tujuan pembangunan nasional, analisisnya memang akan berfokus pada peningkatan kualitas human capital yang antara lain, membutuhkan swasembada pangan dan energi. Dalam kerangka bisnis, proses penghiliran baik produk tambang maupun produk agrikultur akan meningkatkan aktivitas ekonomi dan pemerataan pendapatan. Itu adalah peluang bisnis bagi perbankan," tutup Sunarso.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui akses pembiayaan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di seluruh Indonesia. Tercatat hingga akhir Triwulan III 2024, BRI berhasil menyalurkan kredit senilai Rp 1.353,36 triliun.

Angka ini naik 8,21% secara year on year (yoy), dan dari total penyaluran kredit tersebut, 81,70% di antaranya (sekitar Rp 1.105,70 triliun) merupakan kredit kepada segmen UMKM.

Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan dukungan BRI kepada segmen UMKM menjadi prioritas utama dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.

"BRI hadir untuk memperkuat UMKM sebagai pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui pemberdayaan UMKM, BRI mengambil peran dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berkeadilan," ujar Sunarso dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024).

Pada kesempatan terpisah, Sunarso mengungkapkan perseroan telah memiliki strategi dalam memberdayakan UMKM, sehingga layak dilirik oleh perbankan dan mendapatkan pembiayaan.

"Sesungguhnya UMKM kita itu lebih membutuhkan edukasi daripada advokasi. Kenapa demikian? Kalau advokasi sebenarnya menempatkan UMKM di bawah. Di bawah bank, di bawah lembaga pembiayaan. Kalau diedukasi sebenarnya menempatkan UMKM sejajar dengan bank sebagai mitra," ujar Sunarso.

Menurut Sunarso terdapat lima hal yang perlu diedukasi kepada UMKM. Pertama, tentang spirit atau semangat kewirausahaan.

"Itu yang harus kita educate kepada UMKM. Karena pelaku UMKM sangat banyak sehingga masih beragam level-nya," ujar Sunarso.

Kedua yaitu tentang kemampuan mereka melakukan administrasi dan manajerial. Menurut Sunarso ini merupakan pekerjaan rumah yang penting, mengingat kedua hal tersebut masih merupakan area yang sangat luas untuk dikerjakan. Ketiga, yaitu aksesibilitas UMKM terhadap informasi, pasar, teknologi dan pendanaan. "Itu juga penting," ujarnya.

Keempat, Sunarso mengatakan UMKM juga harus diedukasi soal keberlanjutan, baik itu tentang keberlanjutan bisnis terlebih juga keberlanjutan lingkungan. Terakhir, Sunarso menekankan pentingnya edukasi soal prinsip Good Corporate Governance kepada UMKM.

"Kita perlu educate UMKM untuk menjalankan bisnis dengan prinsip-prinsip GCG dengan baik. Itulah yang akan menjadikan UMKM bertumbuh dan berkembang berkelanjutan," tuturnya.

Sunarso menegaskan BRI siap memberikan dukungan terhadap UMKM di Indonesia.

"Salah satu bentuk komitmen BRI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, yakni dengan tetap mendorong penciptaan lapangan pekerjaan, khususnya pada segmen UMKM, melalui penyaluran kredit yang berkualitas serta program-program pemberdayaan lainnya," pungkas Sunarso.

IDXChannel – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, melarang para penerima rumah susun (rusun) gratis ataupun rusun murah dari negara untuk mengomersialkan properti tersebut. Apa pasal?

Dia menjelaskan, program 3 juta rumah per tahun yang digagas Presiden Prabowo Subianto sejatinya bertujuan untuk mengurangi backlog perumahan yang saat ini—menurut data Susenas—masih berada di angka 9,9 juta. Politikus yang akrab disapa Ara itu pun memastikan masyarakat yang menempati hunian lewat program itu akan diberikan semacam sertifikat sebagai bukti kepemilikan.

“Yang pasti rakyat mendapatkan sertifikat, rakyat memiliki, tapi jangan dijual, baru dikasih dijual, digadaikan, itu yang harus kita bangun (aturannya nanti). Yang pasti ini tidak disewakan, tidak dijual, ini gratis,” kata Ara di Tangerang, Banten, akhir pekan lalu.

Sebelumnya, Ara bersama Agung Sedayu Group telah melaksanakan groundbreaking perdana Gerakan Nasional Gotong Royong Bangun Rumah untuk Rakyat dalam rangka program 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan Prabowo.

Menurut Ara, groundbreaking itu dimulai dari alokasi lahan pribadinya seluas 2,5 hektare yang berlokasi di Tangerang, kepada pengembang Agung Sedayu Group untuk dibangun sebanyak 250 unit rusun. Rumah tersebut akan diberikan secara gratis untuk beberapa golongan masyarakat tertentu.

“Tentu kita memprioritaskan adalah masyarakat yang belum punya rumah. Prioritas pertama, saya sudah sampaikan ke presiden, saya berharap dari 250 unit rumah itu ada dari unsur TNI, terutama dari tamtama dan bintara, ada polisi berpangkat rendah, ada ASN golongan bawah, ada guru-guru juga,” kata Maruarar.

Dia menambahkan, rusun itu juga sebagian akan diberikan kepada masyarakat umum, terutama bagi mereka yang baru menikah dan memiliki pekerjaan informal atau punya usaha UMKM.

Dikatakan bahwa rusun tersebut akan dibangun tipe 36 dengan luas lahan 60 meter persegi. Tidak hanya berbentuk bangunan saja, setiap unit nanti juga sudah dilengkapi oleh furnitur.

“Selesainya tahun depan, sekitar kuartal III-2025 atau bulan Oktober,” kata Ara.

(Ahmad Islamy Jamil)

Jelang libur Angkutan Natal dan Tahun Baru 2025, BUMN Pelayaran PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memastikan masyarakat mudah untuk mendapatkan tiket.

PLT Direktur Utama ASDP Djunia Satriawan mengatakan bahwa ASDP melalui aplikasi Ferizy memberikan kemudahan kepada masyarakat. Sejak diluncurkan pada 2020, Ferizy telah mengalami pertumbuhan pengguna yang signifikan, mulai dari 438.105 pengguna di tahun pertama hingga mencapai lebih dari 2,5 juta pengguna hingga September 2024. Saat ini, layanan digital ASDP telah diterapkan di 47 pelabuhan di seluruh Indonesia.

"Pemesanan tiket selain dari aplikasi Ferizy, kemudian juga bisa melalui web dan pemesanan sudah bisa dilakukan 60 hari sebelum keberangkatan. Pengguna jasa diharapkan telah memiliki tiket jauh hari sebelum jadwal keberangkatan," kata Djunia dalam siaran pers ditulis Minggu (3/11/2024).

Menurutnya, ASDP juga telah memperluas sales point dan metode pembayaran agar memudahkan pengguna jasa dalam pembelian tiket bisa dilakukan melalui virtual account berbagai bank, gerai minimarket, e-wallet, dan yang terbaru sudah dapat dipesan melalui OTA tiket.com.

Adapun persiapan lain yang telah dilakukan ASDP menyambut Angkutan Natal dan Tahun Baru 2025 mendatang, yakni melakukan integrasi pelabuhan Merak dengan pelabuhan Indah Kiat yang terletak persis di sebelah dermaga 7 reguler. Dengan integrasi tersebut, daya tampung kendaraan bertambah sekitar 500 kendaraan kecil.

ASDP juga telah memastikan kesiapan AOCC (ASDP Operation Control Center) yang merupakan ruang monitor koordinasi khusus didedikasikan bagi stakeholder agar dapat mempercepat pengambilan keputusan dengan cepat dan akurat. Kemudian, selama periode nataru mendatang ASDP akan lakukan uji coba self-check in guna mempersingkat waktu masuk ke kapal.

Komisi V DPR RI bersama Wakil Menteri Perhubungan, Komjen Pol. (Purn) Suntana dan PJ Gubernur Banten, Al Muktabar melakukan peninjauan kesiapan fasilitas dan pelayanan penyeberangan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak, Banten pada akhir pekan lalu.

PLT Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Djunia Satriawan mengatakan kunjungan ini sekaligus memantau pembangunan infrastruktur dan layanan transportasi khususnya di lintasan penyeberangan Merak-Bakauheni. Menilik proyeksi terkait kenaikan jumlah kendaraan pada puncak produksi sebesar 3% dengan v/c ratio di area pelabuhan Merak sebesar 0.39, arus penyeberangan masih dapat dikatakan lancar.

"Berdasarkan prediksi tersebut, arus penyeberangan angkutan Natal dan Tahun Baru 2024/2025 masih tergolong lancar. Namun demikian, ASDP akan tetap memastikan seluruh kesiapan pelabuhan Merak dengan matang untuk hadapi lonjakan kendaraan dan penumpang," jelasnya.

Boyman Harun, anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PAN selaku pimpinan dalam kunjungan kerja spesifik kemarin turut memperjelas peran serta pemerintah dalam memperlancar arus mobilisasi masyarakat khususnya di lintasan Merak-Bakauheni yang menjadi jalur terpadat tiap momen liburan tiba.

"Hari ini kami hadir bersama-sama untuk mendengar dan mencari solusi bersama, langkah-langkah apa yang harus diambil untuk mengatasi permasalahan yang ada khususnya di Merak-Bakauheni ini. Oleh karena itu saya katakan pertemuan ini penting untuk kita semua dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat," tuturnya.

Wakil Menteri Perhubungan Komjen Pol. (Purn) Suntana mengapresiasi penuh kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI ke wilayah Merak. Mantan kepala Baintelkam Polri tersebut berharap dengan adanya diskusi bersama mitra perhubungan ini akan dapat mengidentifikasi persoalan penyeberangan Merak-Bakauheni sesuai evaluasi penyelenggaraan angkutan lebaran 2024 seperti pembelian tiket, tempat transit dan antrean kendaraan.

"Kami sangat berterimakasih atas kunjungan spesifik ini. Tanpa dukungan dari Komisi V maka negosiasi, mitigasi, dan proses pencegahan tidak dapat dilakukan. Kami memiliki kekurangan yang besar dalam rangka menyukseskan kegiatan pelayanan publik. Mudah-mudahan dari kunjungan ini akan terbaca persoalan yang ada di wilayah Merak," ujarnya.

Suntana mengungkapkan bahwa sebetulnya seluruh stakeholder telah mempersiapkan hajat nataru maupun angkutan lebaran dengan matang, namun kendala antrean kendaraan yang menjadi catatan dalam pelaksanaan angkutan lebaran tahun ini disebabkan oleh cukup banyaknya penumpang yang datang ke pelabuhan tanpa memiliki tiket.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo bertemu Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dalam pertemuan itu, keduanya membahas megaproyek Giant Sea Wall (GSW).

AHY mengatakan, megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dan tanggul laut raksasa atau GSW menjadi sorotan Presiden Prabowo Subianto.

"Wrap up retreat di Magelang tentang infrastruktur, khususnya IKN dan giant sea wall. Sore ini kami harap Kementerian PU bisa menjelaskan apa yang sedang dikerjakan, progres dan tantangan seperti apa," kata AHY dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/11/2024).

AHY menjelaskan, semangat pembangunan giant sea wall berangkat dari kondisi permukaan tanah yang kian menurun di kawasan Pantai Utara Pulau Jawa, termasuk DKI Jakarta.

"Semangatnya pantai utara Jakarta, Tangerang sampai Bekasi bisa lebih aman karena kita tahu Jakarta mengalami penurunan tanah dan bahaya banjir serta abrasi mengintai setiap saat," ujarnya.

Sementara itu, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, nantinya tanggul raksasa ini membentang dari Cilegon sampai Gresik. Panjangnya diproyeksikan mencapai 958 kilometer (km).

"Kami sudah buat Trial 1 dari Tangerang ke Bekasi sepanjang 43 km beberapa tahun lalu dengan grant dari Korea Selatan dan Belanda untuk basic design," kata Dody.

Kerja sama Indonesia, Korea Selatan dan Belanda untuk tanggul laut dimulai pada 2016 dengan pembentukan Trilateral Cooperation. Hal ini bertujuan mengembangkan strategi komprehensif dan business case dalam upaya pemulihan lingkungan Pesisir Teluk Jakarta.

Sebagai tindak lanjut, pada Februari 2017 dibentuk Project Management Unit NCICD (PMU NCICD). Pada 2020, PMU NCICD bersama trilateral ini menghasilkan Integrated Flood Safety Plan (IFSP) sebagai konsep pengendalian banjir terpadu, dengan fokus pada penyediaan air bersih, peningkatan sanitasi di muara sungai, dan pengendalian banjir.

Untuk penyediaan air bersih, Kementerian PU telah menyelesaikan pembangunan SPAM Regional Jatilihur I yang bisa mensuplai air bersih 4.000 liter/detik untuk Jakarta, Bekasi (Kabupaten dan Kota) dan Kabupaten Karawang. Saat ini tengah disiapkan konstruksi SPAM Regional Karian Serpong berkapasitas 3.200 liter/detik dan SPAM Regional Djuanda/Jatiluhur II rencana KPBU berkapasitas 2.054 liter/detik.

Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan, di sisi sanitasi saat ini tengah dibangun Jakarta Sewerage System Zona 1. "Zona 1 terletak di Pluit dengan kapasitas 240.000 m3/hari. Progres sekitar 20% dan masa pelaksanaan sampai 2027," kata Diana.

Lalu untuk pengendalian banjir, terus dilakukan dari hulu ke hilir. Di hulu Kementerian PU membangun Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi. Keduanya merupakan bendungan kering yang dibangun sebagai pengendali banjir. Di bagian tengah dilakukan normalisasi Sungai Ciliwung 16 km (sisa 16 km) dan Sudetan Sungai Ciliwung selesai 2023.

Sedangkan di sisi hilir, dilakukan pembangunan Stasiun Pompa Ancol Sentiong selesai pada 2023. Kemudian pembangunan tanggul pantai dan muara sungai tahap A, yang terintegrasi dengan sistem polder, pompa, saluran kolektor, pintu air serta penataan kawasan (2014-2024).

Apabila land subsidence di Jakarta terus berlangsung maka pilihan terakhirnya adalah pembangunan tanggul laut tahap B/giant sea wall sepanjang 21 km. Tanggul laut tahap B ini akan mereduksi area banjir 112.000 m2 dan mengurangi potensi kerugian hingga Rp 600 triliun.

Lihat juga Video 'Jokowi Cek Tanggul Laut di Semarang, Rampung Bulan Agustus':

[Gambas:Video 20detik]