Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor alias Paman Birin bersikap ksatria dengan cara muncul ke hadapan publik dan menghadapi proses hukum.

Adapun Paman Birin disebut melarikan diri pasca KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan suap di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, Paman Birin masih memiliki tanggung jawab sebagai Gubernur Kalimantan Selatan.

“Rakyatnya juga menunggu, menanti, yang sudah memberikan suara kepada yang bersangkutan,” kata Tessa saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

“Tentunya menginginkan yang bersangkutan punya tanggung jawab di daerahnya, dan bisa bersikap ksatria untuk muncul. Saya kira seperti itu,” tambahnya.

Menurut Tessa, saat ini tim penyidik masih memburu Paman Birin.

Penyidik memutuskan belum memasukkannya ke dalam daftar pencarian orang (DPO) karena masih memiliki informasi mengenai lokasi yang diduga menjadi tempat persembunyiannya.

“Umumnya DPO itu dikeluarkan setelah semua opsi sudah dilakukan dan sudah tidak ada lagi yang bisa, tidak ada informasi segala macam, penegak hukum menerbitkan DPO,” ujar Tessa.

Sebelumnya, Tim Biro Hukum KPK menyebut Paman Birin melarikan diri atau kabur pasca operasi tangkap tangan (OTT) pada 6 Oktober lalu.

Keberadaan Paman Birin tidak ditemukan meskipun penyidik telah mencarinya di sejumlah tempat yang diduga menjadi lokasi persembunyian.

Di sisi lain, Paman Birin juga tidak menghadiri kegiatan yang menjadi tanggung jawab gubernur seperti Rapat Paripurna DPRD Kalsel dan rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) DPRD Kalsel.

"Sampai persidangan ini berlangsung termohon masih melakukan pencarian terhadap diri pemohon. Kondisi ini jelas-jelas menunjukkan bahwa pemohon selaku tersangka melarikan atau kabur,” kata anggota Tim Biro Hukum KPK, Indah dalam sidang di PN Jaksel.

Perkara Paman Birin dibongkar oleh KPK melalui OTT pada 6 Oktober lalu. Dalam operasi itu, tim penyelidik dan penyidik mengamankan sejumlah anak buahnya.

Selain Paman Birin, KPK telah menetapkan enam orang sebagai tersangka.

Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Kalimantan Selatan Ahmad Solhan, Kepala Bidang Cipta Karya Kalimantan Selatan Yulianti Erlinah, pengurus Rumah Tahfidz Darussalam Ahmad, dan Plt Kepala Bagian Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan berinisial Agustya Febry Andrean.

Kemudian ada dua orang pihak swasta yang berstatus tersangka yakni Sugeng Wahyudi dan Andi Susanto.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KPK Minta Gubernur Kalsel yang Kabur Bersikap Ksatria untuk Muncul", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/11/08/19500311/kpk-minta-gubernur-kalsel-yang-kabur-bersikap-ksatria-untuk-muncul.

JAKARTA, iNews.id - Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) Irjen Daniel Tahi Silitonga membeberkan kronologi operasi tangkap tangan (OTT) Ipda Rudy Soik bersama tiga oknum polisi, dua di antaranya polwan saat jam dinas. Bahkan keempatnya saat digerebek saling duduk berpasangan sambil menenggak minuman berakohol di tempat karoke.

Hal tersebut disampaikan Kapolda NTT saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Komisi III DPR di ruang rapat Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

Kapolres menyebut Ipda Rudy menyampaikan jika menjadikan tempat karoke sebagai analisa dan evaluasi (anev) dalam pengusutan BBM ilegal.

"Jadi pagi tertangkap, sore langsung membuat surat perintah, mengajukan kepada Kapolres dengan inisiatif sendiri , surat perintah penyidikan terhadap mafia BBM," ujar Daniel, Senin (28/10/2024)

Meski begitu, Kapolda menyebut, majelis hakim sidang KEPP menganggap tindakan pengusutan terhadap BBM ilegal hanyaa framing Rudy dari pelanggaran kode etik karena berkaroke saat jam dinas bersama polwan.

"Nah menjadi lucu dalam penelitian para hakim dan pemeriksa, tindakan yang dilakukan Ipda Rudi Soik ini hanya untuk memframing bahwa dia tidak bersalah dan selalu mengakui bahwa tindakan di karaoke ini dalam rangka anev kasus BBM," katanya.

Daniel menyebut, Rudy kerap berdalih tempat karoke sebagai 'safehouse' untuk rapat pengusutan BBM ilegal. Namun majelis hakim KEPP menemukan fakta sebaliknya.

"Kemudian selalu mengatakan karaoke ini tempat safehouse mereka untuk rapat. Tetapi tidak bisa menunjukan itu kepada pemeriksa dan hakim disiplin dan justru sebaliknya," ucap Daniel.

Daniel menyebut, anggapan majelis hakim KEPP itu didasari atas informasi semua saksi-saksi termasuk pegawai karaoke, manager karaoke dan kasatreskrim serta dua polwan yang turut berkaroke dengan Ipda Rudy.

"Selama berlangsungnya pemeriksaan ini, terduga pelanggar Rudy Soik berada dalam pengawasan. Pada saat dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan ini, ternyata Ipda Rudy Soik ini memfitnah juga anggota propam yang menangani perkara dengan menyebutnya menerima setoran dari pelaku BBM," ujar Daniel.

Sebelumnya, Kapolda NTT Irjen Daniel Tahi Silitonga mengungkap Ipda Rudy Soik sempat terjerat OTT saat jam dinas bersama tiga oknum polisi. Keempatnya tepergok saling duduk berpasangan sambil menenggak minuman berakohol di tempat karoke.

"Tapi karena ada informasi yang pada saat itu menyatakan ada anggota Polri sedang melaksanakan karaoke pada jam dinas, maka propam melaksanakan tindakan OTT dan ditemukan 4 anggota Polri," ucapnya.

Keempatnya yakni Kasat Reskrim Polresta Kupang Yohanes Suhardi, Ipda Rudy Soik yang waktu itu menjabat KBO atau Kaur Binops Reserse Polresta Kupang dan dua Polwan yakni Ipda Lusi dan Brigadir Jane.

"Nah ketika ditangkap, mereka sedang duduk berpasangan, melaksanakan hiburan dan kemudian minum-minuman beralkohol. Nah atas peristiwa ini, Kabid Propam melaporkan kepada Kapolda dengan informasi khusus, sehingga saya mendisposisi untuk dilakukan proses secara hukum," ucap Daniel.

Editor: Donald Karouw

Sumber: Kompas.com | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kejaksaan Agung (Kejagung) akhirnya menetapkan 4 tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 3 hakim yang Pengadilan Negeri Surabaya yang memberikan putusan bebas terhadap perkara Ronald Tannur.

Ronald Tannur adalah seorang terdakwa kasus penganiayaan terhadap kekasihnya hingga tewas yang dibebaskan oleh tiga orang anggota majelis hakim PN Surabaya, yakni Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo.

Dalam OTT kali ini, Kejangung menetapkan pihak yang diduga sebagai pemberi dan penerima suap sebagai tersangka. Adapun yang didugda sebagai pemberi suap adalah pengacara Ronald Tannur, Lisa Rahmat (LR).

"Penyidik menetapkan pengacara LR sebagai tersangka karena ditemukan bukti yang cukup dalam kasus korupsi suap dan gratifikasi," kata Direktur Pennyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Abdul Qohar dalam konferensi pers di Kantor Kejagung, Rabu (23/10/2024).

Abdul Qohar menyebutkan, penyidik telah menangkap Lisa di Jakarta dan menggeledah sejumlah kediaman miliki pengacara tersebut. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menemukan sejumlah alat bukti berupa uang tunai hingga catatan transaksi keuangan kepada ketiga hakim PN Surabaya.

"Penyidik menemukan indikasi kuat bahwa pembebasan terhadap Ronald Tannur diduga Hakim ED, HH dan M menerima suap dari pengacara LR," kata Qohar.

Atas perbuatannya, Lisa Rahmat dijerat dengan Pasal 5 Ayat 1 Juncto Pasal 6 Ayat 1 Juncto Pasal 18 UU Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara itu ketiga hakim PN Surabaya, Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo selaku penerima suap dijerat dengan Pasal 5 Ayat 2 Juncto Pasal 6 Ayat 2 Juncto Pasal 12 huruf e Juncto Pasal 12B Juncto Pasal 18 UU Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Qohar menyebutkan, ketiga hakim penerima suap ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Surabaya, sedangkan Lisa ditahan di Rutan Salemba, Jakarta.

Sebagai informasi, Gregorius Ronald Tannur, adalah anak mantan anggota DPR RI yang terlibat kasus pembunuhan kekasihnya, Dini Sera Afriyanti (29). Dia divonis bebas pada Juli 2024 lalu.

Pada Juli 2024, Ronald divonis bebas dalam kasus tersebut, yang kemudian memicu dugaan adanya intervensi dan suap di balik keputusan tersebut. Belakangan, Komisi Yudisial (KY) merekomendasikan agar Mahkamah Agung (MA) untuk memecat ketiga hakim karena telah melakukan pelanggaran etik.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kejagung Tetapkan Pengacara Ronald Tannur sebagai Tersangka Penyuap 3 Hakim PN Surabaya", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/23/21172521/kejagung-tetapkan-pengacara-ronald-tannur-sebagai-tersangka-penyuap-3-hakim.

Reporter: RR Putri Werdiningsih | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kejaksaan Agung (Kejagung) menangkap tiga orang hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan terdakwa kasus penganiayaan, Ronald Tannur, dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (23/10/2024).

"Betul (ada OTT tiga hakim yang bebaskan Ronald Tannur)," kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Febrie Adriansyah kepada wartawan, Rabu (23/10).

Namun Febrie belum menjelaskan secara detail mengenai kasus yang menjerat tiga hakim tersebut. Ia tidak menampik bahwa penangkapan ini berkaitan dengan vonis bebas bagi Ronald Tannur.

"Ya benar, terkait Ronald Tanur," imbuhnya.

Sementara itu Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Windhu Sugiarto menambahkan bahwa tiga hakim itu akan dibawa ke Jakarta.

“Ya betul, saat ini tiga hakim telah diamankan dan sedang perjalanan ke Kejati Jatim sebelum dibawa ke Kejagung,” kata Windhu.

Sebagai informasi, Gregorius Ronald Tannur, adalah anak mantan anggota DPR RI yang terlibat kasus pembunuhan kekasihnya, Dini Sera Afriyanti (29). Dia divonis bebas pada Juli 2024 lalu. Tiga hakim yang memutus perkara ini adalah Erintuah Damanik, Mangapul, dan Hari Hanindyo.

Vonis ini menuai reaksi publik karena dianggap tidak memperhatikan bukti-bukti yang sudah ditunjukkan di persidangan. Komisi Yudisial pun telah merekomendasikan agar tiga hakim tersebut dipecat karena terbukti melanggar kode etik berat.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "OTT, Kejagung Tangkap 3 Hakim yang Bebaskan Ronald Tannur", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/23/17261631/ott-kejagung-tangkap-3-hakim-yang-bebaskan-ronald-tannur.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di sejumlah titik untuk mengusut kasus suap pembangunan proyek di Kalimantan Selatan.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, dari penggeledahan tersebut, KPK menyita uang tunai sekitar Rp 300 juta.

"Informasi yang kami dapatkan dari teman-teman penyidik untuk penggeledahan di beberapa lokasi, ditemukan dokumen, barang bukti elektronik serta uang kurang dari Rp 300 juta," kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Tessa tidak menyampaikan secara rinci lokasi-lokasi yang dilakukan penggeledahan oleh penyidik.

Namun, ia membenarkan salah satu lokasi penggeledahan adalah kediaman Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor.

"Informasi yang kami dapatkan, benar (rumah Gubernur Kalsel Sahbirin Noor)," ujarnya.

Kasus dugaan korupsi Sahbirin Noor terungkap setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada Minggu (6/10/2024) lalu.

Meski tidak terjaring dalam OTT, Sahbirin Noor ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena ia diduga menerima fee 5 persen dari proyek pembangunan di Dinas Pekerjaan Unum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalimantan Selatan.

Selain Shabirin Noor, KPK juga menetapkan 6 orang sebagai tersangka, yakni Kepala Dinas PUPR Kalimantan Selatan Ahmad Solhan, Kepala Bidang Cipta Karya Kalimantan Selatan Yulianti Erlynah, pengurus Rumah Tahfidz Darussalam Ahmad.

Kemudian,Plt Kepala Bagian Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan Agustya Febry Andrean, serta dua orang pihak swasta bernama Sugeng Wahyudi dan Andi Susanto.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kasus Suap Gubernur Kalsel, KPK Temukan Uang Rp 300 Juta dari Penggeledahan", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/22/18375001/kasus-suap-gubernur-kalsel-kpk-temukan-uang-rp-300-juta-dari-penggeledahan.

Sumber: Kompas.com | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan hasil operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Sebanyak tujuh orang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Gubernur Kalsel Sahbirin Noor. "Telah ditemukan bukti permulaan yang cukup," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Selain Gubernur Kalsel Sahbirin Noor (SHB), tersangka lainnya adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel Ahmad Solhan (SOL), Kepala Bidang Cipta Karya Yulianti Erlynah (YUL), pengurus Rumah Tahfidz Darussalam Ahmad (AMD), Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Rumah Tangga Gubernur Kalsel Agustya Febry Andrean (FEB).

Tersangka lainnya adalah dua orang dari pihak swasta, yaitu Sugeng Wahyudi (YUD) dan Andi Susanto (AND).

Ghufron menjelaskan, mereka terlibat dalam dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara dan perwakilannya di Kalsel. Status hukum tersebut diberikan setelah KPK memeriksa semua orang yang tertangkap dan bukti yang ditemukan.

"Telah diekspose pimpinan KPK," ujarnya.

Sebelumnya, KPK melakukan OTT di lingkungan Pemprov Kalsel sejak Minggu (6/10/2024) hingga Senin (7/10/2024). Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan, operasi kali ini terkait dengan korupsi pengadaan barang dan jasa.

Menurut Alex, praktik korupsi ini masih sulit dihindari karena rawan terjadi persekongkolan dalam penunjukan pelaksana proyek oleh penyelenggara negara.

"Betul (OTT di Pemprov Kalsel). Biasa perkara PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa). Belum ada solusi jitu untuk menghilangkan praktik korupsi PBJ," kata Alex saat dihubungi Kompas.com, Senin (7/10/2024).

Alex juga mendapatkan informasi bahwa sejumlah uang diterima oleh orang kepercayaan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor.

"Patut diduga (OTT terkait Gubernur Kalsel Sahbirin Noor). Uang baru sampai di tangan orang yang diduga kepercayaan gubernur. Dalam banyak kasus, memang suap atau gratifikasi diberikan lewat orang-orang kepercayaan dari penyelenggara negara," ujarnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KPK Tetapkan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor Jadi Tersangka", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/08/16185881/kpk-tetapkan-gubernur-kalsel-sahbirin-noor-jadi-tersangka.

Sumber: Kompas.com | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Minggu, 6 Oktober 2024.

Dari upaya penindakan tersebut, tim gabungan KPK mengamankan enam orang yang terdiri dari empat penyelenggara negara dan dua orang dari pihak swasta.

"Jumlah ASN (Aparatur Sipil Negara) dan swasta, untuk pihak swastanya ada dua orang, penyelenggara negaranya ada empat orang,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (7/10).

Namun, KPK belum mengungkapkan identitas enam orang yang berhasil diamankan tersebut. Tessa mengatakan, empat orang yang diamankan KPK masih dalam perjalanan menunju Gedung Merah Putih.

"Empat orang lainnya masih dalam perjalanan menuju Gedung Merah Putih KPK. Dan tentunya akan dilakukan proses pemeriksaan atau permintaan keterangan terlebih dahulu kepada yang bersangkutan," ujarnya.

Terkait pengadaan barang

Secara terpisah, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, OTT yang dilakukan Kalsel terkait dengan korupsi pengadaan barang dan jasa.

"Biasa perkara PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa). Belum ada solusi jitu untuk menghilangkan praktik korupsi PBJ," kata Alex saat dihubungi Kompas.com, Senin.

Menurut Alex, persekongkolan penunjukan proyek dengan permintaan fee (biaya) oleh penyelenggara negara menjadi hal lazim dalam korupsi terkait pengadaan barang dan jasa.

Libatkan orang kepercayaan Gubernur Kalsel?

Saat ditanya OTT tersebut melibatkan Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, Alex mengatakan, hal tersebut masih dugaan.

Namun, dia mengaku, mendapatkan informasi bahwa ada uang yang baru diterima oleh orang kepercayaan Gubernur Kalimantan Selatan tersebut.

"Patut diduga (OTT terkait Gubernur Kalsel). Uang baru sampai di tangan orang yang diduga kepercayaan gubernur. Dalam banyak kasus memang suap/gratifikasi diberikan lewat orang-orang kepercayaan dari penyelenggara negara,” ujar Alex.

Sita uang lebih dari Rp 10 miliar

Sementara itu, Wakil Ketua KPK lainnya, Nurul Ghufron mengatakan bahwa pihaknya menyita uang lebih dari Rp 10 miliar dalam OTT tersebut.

Menurut Ghufron, uang tersebut menjadi barang bukti dalam dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov Kalsel.

"Barang bukti uang lebih dari Rp 10 miliar detailnya masih kita hitung, diduga pemberian kepada PN (penyelenggara negara) dalam rangka PBJ pembangunan di Kalsel," kata Nurul Ghufron saat dihubungi Kompas.com, Senin.

Namun, Ghufron meminta publik bersabar karena KPK masih akan melakukan pendalaman terhadap enam orang yang diamankan. Apalagi, empat orang masih dalam perjalanan menuju ke Jakarta.

"Mohon bersabar karena pihak-pihak tersebut kita bawa bertahap melalui penerbangan komersil sehingga tidak bisa dalam satu jadwal," ujarnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com berjudul: "KPK OTT di Kalsel: Amankan 6 Orang, Sita Uang Lebih dari Rp 10 Miliar"

Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/07/20020691/kpk-ott-di-kalsel-amankan-6-orang-sita-uang-lebih-dari-rp-10-miliar.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan, KPK mengamankan 6 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan.

Ghufron mengatakan, KPK juga menyita barang bukti berupa uang dalam OTT tersebut.

"Kita mengamankan sekitar 6 orang dari pihak pemberi dan penerima dengan sejumlah uang," kata Ghufron saat dihubungi Kompas.com, Senin (7/10/2024).

Ghufron mengatakan, saat ini 6 orang tersebut dalam perjalanan menuju Gedung Merah Putih KPK.

"Pihak-pihak tersebut kita bawa bertahap melalui penerbangan komersil sehingga tidak bisa dalam 1 jadwal. Nanti kalau sudah terkumpul kami akan sampaikan melalui konferensi pers, mungkin besok," ujar dia.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) hari ini, Minggu (6/10/2024).

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, OTT di Kalsel ini terkait dengan korupsi pengadaan barang dan jasa.

"Betul (OTT di Pemprov Kalsel). Biasa perkara PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa). Belum ada solusi jitu untuk menghilangkan praktik korupsi PBJ," kata Alex saat dihubungi Kompas.com, Senin (7/10/2024).

Alex mengatakan, persekongkolan penunjukkan proyek dengan permintaan fee (biaya) oleh penyelenggara negara menjadi hal lazim dalam korupsi terkait pengadaan barang dan jasa.

"Persekongkolan penunjukkan Pelaksana proyek dengan permintaan sejumlah fee oleh penyelenggara negara menjadi praktik yang lazim dalam PBJ," ujar dia.

Saat ditanya OTT tersebut melibatkan Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, Alex mengatakan, hal tersebut masih dugaan.

Meski demikian, ia menerima informasi bahwa ada uang yang baru diterima orang kepercayaan Gubernur Kalimantan Selatan tersebut.

"Patut diduga (OTT terkait Gubernur Kalsel Sahbirin Noor). Uang baru nyampe di tangan orang yang diduga kepercayaan gubernur. Dalam banyak kasus memang suap/gratifikasi diberikan lewat orang-orang kepercayaan dari penyelenggara negara," tutur dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron membenarkan, operasi senyap tim penyelidik dan penyidik di lingkungan Pemprov Kalsel.

“Benar,” kata Ghufron saat dihubungi Kompas.com, Minggu.

Meski demikian, Ghufron enggan mengungkap lebih lanjut detail penyelidikan tertutup tersebut. “Kejelasannya tunggu lebih lanjut kami masih sedang memeriksa, setelah selesai akan kami update,” ujar Ghufron.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KPK Amankan 6 Orang dalam OTT di Kalimantan Selatan", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/07/17511851/kpk-amankan-6-orang-dalam-ott-di-kalimantan-selatan.

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) hari ini, Minggu (6/10/2024).

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, OTT ini diduga terkait dengan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor lantaran uang suap diterima orang kepercayaan Gubernur.

"Patut diduga (OTT terkait Gubernur Kalsel Sahbirin Noor). Uang baru nyampe di tangan orang yang diduga kepercayaan gubernur," kata Alexander saat dihubungi Kompas.com, Senin (7/10/2024).

"Dalam banyak kasus memang suap/gratifikasi diberikan lewat orang-orang kepercayaan dari penyelenggara negara," sambungnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengkonfirmasi operasi senyap tim penyelidik dan penyidik di lingkungan Pemprov Kalsel.

“Benar,” kata Ghufron saat dihubungi Kompas.com, Minggu.

Meski demikian, Ghufron enggan mengungkap lebih lanjut detail penyelidikan tertutup tersebut.

“Kejelasannya tunggu lebih lanjut kami masih sedang memeriksa, setelah selesai akan kami update,” ujar Ghufron.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "OTT di Kalimantan Selatan, KPK: Uang Diduga Diterima Orang Kepercayaan Gubernur Kalsel", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/07/09473061/ott-di-kalimantan-selatan-kpk-uang-diduga-diterima-orang-kepercayaan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, penangkapan kepala daerah terkait kasus korupsi atau operasi tangkap tangan (OTT) tidak akan selesai jika tidak ada perbaikan dari sisi pemerintah daerah.

Sehingga, menurutnya, harus ada perbaikan dari sisi rekrutmen kepala daerah daerah ataupun perbaikan kesejahteraan masyarakat dan pejabat.

"Sebenarnya kita enggak ada yang mau korupsi kalau kesejahteraan cukup. Itu pendapat saya. Itu tantangan kita. Untuk menunjukkan bahwa penangkapan itu, mau seperti apa OTT ini enggak akan selesai kalau enggak diperbaiki dalam konteks pemerintahan daerah," ujar Tito pada rapat Kerja Nasional XVI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Tahun 2024 di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Dari sisi internal pemerintahan daerah, menurut Tito, seorang kepala daerah tidak bisa sepenuhnya disalahkan.

Ia menilai, untuk bisa mengurangi korupsi bisa dimulai dari rekrutmen kepala daerah dengan biaya politik yang rendah.

"Seperti apa? Mari dipikirkan ramai-ramai soal itu, kalau selagi biaya politiknya tinggi, sudahlah. Dia akan mengembalikan biaya politiknya segala macam. Memaksa mereka, sistem yang membuatnya menjadi koruptor," jelas Tito.

Tito mengakui, biaya politik yang tinggi menjadi salah satu kelemahan pelaksanaan pilkada langsung.

Sebab, untuk maju pada pilkada seorang calon bahkan bisa menghabiskan miliaran hingga triliunan rupiah.

Hal itulah yang menurutnya menjadi salah satu faktor pendorong potensi korupsi di daerah.

Di sisi lain, menurutnya, kesejahteraan masyarakat dan pejabat harus terus didorong.

Tito menilai, tingkat kesejahteraan masyarakat dan pejabat yang baik bisa membantu mengurangi budaya korupsi.

Namun, bukan berarti kesejahteraan bisa langsung menekan potensi korupsi.

"Artinya kalau kita ingin membuat, menekan korupsi, kita harus tingkatkan kesejahteraan. Tapi, kalau udah sejahtera bukan berarti itu hilang, tapi kalau yang pasti kalau udah tidak sejahtera, dia terdesak, dia pasti masih korupsi," tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilakan tim hukum PDI Perjuangan (PDIP) untuk melaporkan dugaan pelanggaran etik dalam penggeledahan yang dilakukan di rumah salah satu saksi kasus Harun Masiku.

Rumah itu merupakan kediaman advokat PDIP Donny Tri Istiqomah. Penyidik menggeledah rumah Donny di Jakarta terkait dengan kasus suap yang menyeret Harun, Rabu (3/7/2024).

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, lembaganya mempersilahkan siapapun yang memiliki keberatan atas proses hukum yang dilakukan. Dia menyebut Dewan Pengawas (Dewas) KPK akan melakukan klarifikasi atas laporan itu dan membuat kesimpulan akhir.

"Apapun kesimpulan dari dewas tentu kami menghormati kan gitu," ujarnya kepada wartawan pada konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Sebelumnya, Tim Hukum PDIP kembali melaporkan penyidik KPK AKBP Rossa Purbo Bekti atas dugaan pelanggaran etik saat menggeledah rumah seorang saksi dalam kasus Harun Masiku. Penyidik KPK disebut menggeledah rumah Donny selama empat jam.

"[Penggeledahannya] ada empat jam. Hari Rabu, mereka datang dari jam 15.00 sore," kata anggota tim hukum PDIP Johannes Oberlin Lumban Tobing di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Johannes mengklaim penyidik menyita sejumlah barang berupa bukti elektronik. Dia menyebut ada sebanyak 16 orang yang datang saat menggeledah rumah politisi PDIP itu.

Atas upaya paksa AKBP Rossa dan timnya terhadap Donny, kubu PDIP lalu melaporkan para penyidik KPK itu atas dugaan pelanggaran etik berat ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Mereka mengklaim adanya informasi bahwa penggeledahan dan penyitaan itu tanpa didasari surat perintah bahkan maupun izin dari pengadilan sebagaimana diatur oleh undang-undang (UU).

Selain itu, mereka menyebut adanya upaya intimidasi yang dilakukan AKBP Rossa kepada Donny serta istri dan anak-anaknya.

"Nah jadi dalam pemeriksaan itu, ada intimidasi penekanan bahkan ada pengancaman gitu loh. Nah jadi hal ini yang membuat dari sisi kemanusiaan ini yang membuat anak-anaknya saudara Donny ini menjadi trauma," terang Johannes.

Berdasarkan catatan Bisnis, Donny merupakan salah satu pihak yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK 2020 lalu terkait dengan kasus suap anggota DPR 2019-2024 pergantian antarwaktu (PAW). Kasus itu menyeret Harun Masiku dan salah satu komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan.

Adapun, Donny juga pernah diperiksa oleh KPK sebagai saksi pada 2020 lalu.

Pada tahap penyidikan, KPK menetapkan Wahyu, Harun, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina serta pihak swasta bernama Saeful. Harun menjadi satu-satunya pihak yang saat ini masih menjadi buron.

Belakangan ini, KPK melanjutkan penyidikan perkara tersebut dengan memeriksa sejumlah saksi. Salah satunya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Senin (10/6/2024).

Pada pemeriksaan tersebut, AKBP Rossa juga menyita ponsel serta buku catatan PDIP milik Hasto. Kemudian, tim hukum PDIP melaporkan upaya paksa itu kepada Dewas hingga menggugatnya di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.