JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diharapkan tidak lepas tangan soal isu kesejahteraan prajurit dan tidak membiarkan wacana mencabut larangan berbisnis bagi anggota aktif TNI dalam proses revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 berlanjut.

Menurut Direktur Imparsial Gufron Mabruri, salah satu amanat Reformasi 1998 adalah TNI harus menjadi alat pertahanan negara yang profesional dan tidak terlibat dalam jabatan publik dan memberi batas tegas terhadap kehidupan warga sipil.

Selain itu, supaya TNI profesional maka seluruh bisnis militer yang dijalankan selama periode rezim Orde Baru diambil alih negara.

Sebagai gantinya, pemerintah diberi tanggung jawab memastikan kesejahteraan setiap prajurit TNI dan mestinya wacana pencabutan larangan berbisnis tidak muncul.

"Pada titik ini, sudah seharusnya pemerintah tidak lempar tanggung jawab dalam mensejahterakan prajurit," kata Gufron dalam keterangannya seperti dikutip pada Rabu (24/7/2024).

Gufron mengatakan, tugas mensejahterakan prajurit merupakan kewajiban negara dan bukan tanggung jawab personel TNI secara individu.

"Seharusnya alih-alih menghapus larangan berbisnis bagi TNI aktif, pemerintah dan TNI fokus di dalam mensejahterakan prajurit dan bukan malah mendorong prajurit berbisnis," ucap Gufron.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak tetap berharap personelnya diizinkan berbisnis. Dia juga mengakui ada sejumlah prajurit yang menjadi ojek online (ojol) sebagai pekerjaan sampingan.

Akan tetapi, Maruli menyampaikan jika usulan itu tidak disetujui maka TNI akan tetap menjalankan tugas sesuai aturan undang-undang.

TNI mengusulkan supaya prajurit aktif diperbolehkan terlibat di dalam kegiatan bisnis lewat revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Berdasarkan Pasal 39 huruf c UU TNI, prajurit aktif dilarang terlibat kegiatan bisnis. Untuk itu, TNI mengusulkan agar pasal tersebut dihapus.

Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI Laksamana Muda Kresno Buntoro beralasan bahwa seharusnya yang dilarang berkegiatan bisnis adalah institusi TNI, bukan prajurit TNI.

"Kita sarankan ini (Pasal 39 UU TNI huruf c dibuang, mestinya yang dilarang adalah institusi TNI untuk berbisnis. Tapi kalau prajurit, orang mau buka warung aja endak (enggak boleh)," ujar Kresno dalam acara "Dengar Pendapat Publik RUU TNI/Polri" yang diselenggarakan Kemenko Polhukam di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2024) sore, dikutip dari Youtube Kemenko Polhukam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menjamin akan segera tanggap terhadap laporan masyarakat dan menindak tegas personel TNI AD yang terlibat bisnis ilegal.

"Ya kalau ada hukumnya ilegal laporkan pasti tindakan kita cepat kok. Kalau ilegal mana berani kita ilegal, orang media nyorot-nyorot terus, masyarakat dikit-dikit surat sekarang," kata Maruli kepada awak media di Mabes AD, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2024), seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Maruli menyampaikan hal itu terkait kekhawatiran masyarakat jika TNI terlibat dalam bisnis ilegal, menyusul wacana penghapusan pelarangan bisnis dalam revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004.

Maruli mengatakan, jika terbukti ada anggota TNI AD terlibat bisnis ilegal maka dipastikan akan mendapat sanksi hukum.

"Ya kalau ilegal hukumnya kita lebih takut. Ya saya bilang gini, kalau ilegal pasti ada hukumnya ya," ujar Maruli.

Maruli juga meminta masyarakat tak perlu khawatir melaporkan anggota TNI yang diduga terlibat bisnis ilegal karena menurut dia penegakan hukum di Tanah Air semakin membaik.

"Sudah yakinilah sekarang negara semakin baik. Ya kalau memang sudah melanggar aturan laporkan saja, Anda WA saja sekarang, saya cek. Kalau ada melihat ilegal-ilegal laporkan saya ya," ucap Maruli.

Sebelumnya diberitakan, TNI mengusulkan supaya prajurit aktif diperbolehkan terlibat di dalam kegiatan bisnis lewat revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Berdasarkan Pasal 39 huruf c UU TNI, prajurit aktif dilarang terlibat kegiatan bisnis. Untuk itu, TNI mengusulkan agar pasal tersebut dihapus.

Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI Laksamana Muda Kresno Buntoro beralasan bahwa seharusnya yang dilarang berkegiatan bisnis adalah institusi TNI, bukan prajurit TNI.

"Kita sarankan ini (Pasal 39 UU TNI huruf c dibuang, mestinya yang dilarang adalah institusi TNI untuk berbisnis. Tapi kalau prajurit, orang mau buka warung aja endak (enggak boleh)," ujar Kresno dalam acara "Dengar Pendapat Publik RUU TNI/Polri" yang diselenggarakan Kemenko Polhukam di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2024) sore, dikutip dari Youtube Kemenko Polhukam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyarankan supaya personel militer tetap dibolehkan berbisnis dengan pembatasan tertentu melalui undang-undang.

Hal itu disampaikan Maruli terkait wacana revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

"Kalau bisa dibikin koridor ya, kita kerjakan. Kalau memang UU-nya mengatakan tidak boleh ya sudah tidak usah berbisnis," kata kata Maruli di Mabes TNI AD, Jakarta, Senin (22/7/2024) sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Kompas TV.

Maruli juga menyatakan tidak memaksakan wacana itu jika nantinya di dalam beleid tetap tercantum larangan buat anggota TNI berbisnis.

"Cuma kita, kalau saran saya, dibuat batasan saja, dipertegas nih bagaimana aturan-aturannya supaya kita masih diperbolehkan, kalau tidak boleh pun kita nurut kok tentara ini, Undang-undangnya enggak boleh ya sudah enggak boleh. Kerja lagi," ujar Maruli.

Sebelumnya diberitakan, TNI mengusulkan supaya prajurit aktif diperbolehkan terlibat di dalam kegiatan bisnis lewat revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Berdasarkan Pasal 39 huruf c UU TNI, prajurit aktif dilarang terlibat kegiatan bisnis. Untuk itu, TNI mengusulkan agar pasal tersebut dihapus.

Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI Laksamana Muda Kresno Buntoro beralasan bahwa seharusnya yang dilarang berkegiatan bisnis adalah institusi TNI, bukan prajurit TNI.

"Kita sarankan ini (Pasal 39 UU TNI huruf c dibuang, mestinya yang dilarang adalah institusi TNI untuk berbisnis. Tapi kalau prajurit, orang mau buka warung aja endak (enggak boleh)," ujar Kresno dalam acara "Dengar Pendapat Publik RUU TNI/Polri" yang diselenggarakan Kemenko Polhukam di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2024) sore, dikutip dari Youtube Kemenko Polhukam.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (Purn) Moeldoko menyatakan bahwa pihaknya tidak setuju personel TNI menjalankan bisnis. Hal itu karena TNI harus bersikap profesional dalam pekerjaannya. Mantan Panglima TNI tersebut menilai, personel TNI tidak boleh bergeser dari bidang pekerjaannya untuk beralih menjalankan bisnis.

"Saya secara pribadi tidak setuju TNI boleh bisnis. La nanti gimana urusan kerjaannya? TNI profesional. Jangan bergeser dari itu. Enggak ada lagi yang bergeser dari itu," kata Moeldoko saat memberikan keterangan pers di Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2024).

Moeldoko menjelaskan bahwa sebelumnya TNI memang memiliki lembaga yayasan. Lembaga yayasan tersebut, kata dia, cenderung sebagai media berbisnis. Namun, saat ini sudah tidak ada lagi lembaga yayasan di TNI. "Kalau dahulu, TNI memiliki yayasan. Akhirnya lembaga-lembaga yayasan yang cenderung untuk alat bisnis sudah tidak ada lagi di TNI," kata Moeldoko.

Dalam Pasal 39 Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dijelaskan beberapa hal larangan anggota TNI. Di antaranya, dilarang menjadi anggota partai politik, dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis, dilarang terlibat dalam kegiatan bisnis, dan terakhir dilarang terlibat dalam kegiatan yang bertujuan untuk dipilih sebagai anggota legislatif ataupun jabatan lain yang bersifat politis.

Pihak TNI mengusulkan kepada Kemenko Polhukam untuk menghapus larangan anggota TNI membuka usaha yang tercantum pada Pasal 39 huruf c dalam UU TNI Nomor 34 Tahun 2004. Usul tersebut disampaikan salah satu anggota TNI dalam forum diskusi yang disediakan Kemenko Polhukam untuk membahas RUU TNI di Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2024).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto menjelaskan bahwa pembahasan mengenai usulan penghapusan larangan TNI berbisnis itu tengah dilakukan dalam rangka daftar intervensi masalah (DIM) RUU TNI. RUU TNI yang telah sampai pada penyusunan DIM itu merupakan RUU yang menjadi inisiatif DPR.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jika larangan berbisnis bagi anggota aktif TNI dicabut dikhawatirkan bisa membahayakan posisi sipil jika terjadi persaingan tidak sehat atau sengketa.

"Keterlibatan TNI dalam bisnis juga berpotensi berdampak buruk terhadap masyarakat," kata Direktur Imparsial Gufron Mabruri saat dihubungi Kompas.com, Rabu (17/7/2024).

Menurut Gufron, potensi penyalahgunaan kekuatan dan kewenangan jika anggota TNI diizinkan berbisnis sangat terbuka, seperti pernah terjadi pada masa rezim Orde Baru.

"Apalagi mereka dibekali kekuatan senjata dan pasukan, potensi penyalahgunaan kekuasaan atau kekuatan sangat besar terjadi, terutama pada sektor bisnis yang ada konflik dengan masyarakat," papar Gufron.

Gufron juga menilai gagasan itu keliru karena berpotensi membangkitkan lagi iklim otoriter yang pernah terjadi di zaman Orde Baru.

"Ide pencabutan larangan berbisnis bagi TNI harus dibuang jauh-jauh karena tidak sesuai dengan gagasan militer profesional di negara demokrasi," ujar Gufron.

Sebelumnya diberitakan, TNI mengusulkan supaya prajurit aktif diperbolehkan terlibat di dalam kegiatan bisnis lewat revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Berdasarkan Pasal 39 huruf c UU TNI, prajurit aktif dilarang terlibat kegiatan bisnis. Untuk itu, TNI mengusulkan agar pasal tersebut dihapus.

Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI Laksamana Muda Kresno Buntoro beralasan bahwa seharusnya yang dilarang berkegiatan bisnis adalah institusi TNI, bukan prajurit TNI.

"Kita sarankan ini (Pasal 39 UU TNI huruf c dibuang, mestinya yang dilarang adalah institusi TNI untuk berbisnis. Tapi kalau prajurit, orang mau buka warung aja endak (enggak boleh)," ujar Kresno dalam acara "Dengar Pendapat Publik RUU TNI/Polri" yang diselenggarakan Kemenko Polhukam di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2024) sore, dikutip dari Youtube Kemenko Polhukam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyatakan usulan tentang pencabutan larangan berbisnis bagi anggota aktif TNI dalam proses revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 masih dibahas.

“Ya ini kan masih dalam proses ya, kita utamanya untuk TNI adalah Pasal 47 dan 53, namun terkait dengan kegiatan bisnis, ini masih terus dalam pembahasan,” kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Rabu (17/7/2024).

Dalam proses revisi beleid itu, Hadi menyampaikan Kemenko Polhukam juga memberikan kesempatan kepada berbagai pihak buat memberi masukan supaya perubahan RUU TNI sesuai kebutuhan.

“Karena sudah 20 tahun UU TNI berjalan, dan kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan kekinian,” ujar Hadi.

Hadi memastikan seluruh masukan, termasuk larangan TNI berbisnis, akan dipertimbangkan dengan matang.

Menurut Hadi, proses mengumpulkan masukan buat revisi undang-undang itu juga mendengarkan pendapat dari ahli sampai akademisi sebelum diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Ya memang DIM (Daftar Inventaris Masalah) sampai bulan Agustus,” ucap Hadi.

Sebelumnya diberitakan, TNI mengusulkan supaya prajurit aktif diperbolehkan terlibat di dalam kegiatan bisnis lewat revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Berdasarkan Pasal 39 huruf c UU TNI, prajurit aktif dilarang terlibat kegiatan bisnis. Untuk itu, TNI mengusulkan agar pasal tersebut dihapus.

Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI Laksamana Muda Kresno Buntoro beralasan bahwa seharusnya yang dilarang berkegiatan bisnis adalah institusi TNI, bukan prajurit TNI.

"Kita sarankan ini (Pasal 39 UU TNI huruf c dibuang, mestinya yang dilarang adalah institusi TNI untuk berbisnis. Tapi kalau prajurit, orang mau buka warung aja endak (enggak boleh)," ujar Kresno dalam acara "Dengar Pendapat Publik RUU TNI/Polri" yang diselenggarakan Kemenko Polhukam di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2024) sore, dikutip dari Youtube Kemenko Polhukam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Upaya memperbaiki kesejahteraan prajurit TNI mestinya bisa dilakukan dengan memaksimalkan pengunaan dan memperbaiki tata kelola anggaran, ketimbang mengusulkan gagasan mencabut larangan berbisnis bagi personel aktif dalam proses revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004.

Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Universitas Paramadina Anton Aliabbas, alokasi anggaran pertahanan sebaiknya dikelola dengan baik dan efektif supaya tidak hanya bermanfaat buat memperoleh alat utama sistem persenjataan (Alutsista) yang mumpuni, tetapi juga menunjang kesejahteraan prajurit.

Anton juga menilai Presiden terpilih Prabowo Subianto harus jeli dalam melihat persoalan itu, dan tidak tergiur membuka ruang bisnis yang justru rentan terjadi penyalahgunaan kewenangan, supaya cita-cita TNI profesional sesuai amanat Reformasi bisa terlaksana.

"Sebenarnya alternatif pendanaan bukan mencari sumber lain tapi bagaimana kemudian memaksimalkan anggaran yang dimiliki," kata Anton saat dihubungi pada Selasa (17/7/2024).

"Lalu juga memperbaiki tata kelola baik itu penggunaan anggaran maupun tata kelola organisasi, dalam hal ini seberapa besar organisasi yang dibutuhkan untuk menjalankan misi dari alat pertahanan negara bernama TNI," sambung Anton.

Anton juga menyatakan TNI sebaiknya mendorong pemerintah memikirkan ulang soal kesejahteraan prajurit ketimbang menyampaikan usul yang bisa memantik perdebatan.

"Kalau alasannya adalah untuk pemenuhan kebutuhan anggaran pertahanan lalu juga untuk kesejahteraan, biarkan itu diserahkan kepada negara," ucap Anton.

"Saya pikir dengan kita punya presiden yang mempunyai pengalaman dengan dunia kemiliteran sudah cukup paham bagaimana negara memikirkan alternatif pendanaan," sambung Anton.

Negara, kata Anton, juga menginginkan TNI fokus dan profesional dalam menjalankan tugas sebagai alat pertahanan dan tidak sibuk mengurus bisnis.

"Tentu saja negara tidak ingin menjadikan TNI sebagai tentara niaga. tentara yang tadinya cuma fokus memikirkan negara tetapi juga ikut memikirkan bisnis," ujar Anton.

"Negara tidak menginginkan itu, karena itulah kemudian klausa pelarangan bisnis menjadi penting," tambah Anton.

Anton melanjutkan, larangan bagi prajurit aktif TNI berbisnis dilakukan buat mencegah konflik kepentingan.

Sebab, kata Anton, jika personel TNI berbisnis maka akan sulit memisahkan antara urusan pribadi atau instansi, serta riskan menyalahgunakan kewenangan dan kekuatan militer.

"Karena bagaimanapun juga sekarang ada banyak anggapan ada oknum-oknum yang masih berbisnis, menjaga instansi bisnis dan lain-lain. Kita ingin mencegah itu," ucap Anton.

Anton menyampaikan, dalam pembahasan RUU TNI pada 2004 silam, DPR dan pemerintah sepakat memutuskan melarang militer berbisnis dengan harapan mereka profesional mengurus tugas pertahanan dan menjaga kedaulatan.

"Jelas ketika negara ingin membentuk TNI yang profesional maka salah satunya indikasinya adalah negara mengambil alih semua bisnis militer, baik yang langsung maupun tidak langsung," ujar Anton.

"Dengan kata lain negara ingin menempatkan TNI sebagai alat pertahanan negara yang utama," sambung Anton.

Sebelumnya diberitakan, TNI mengusulkan supaya prajurit aktif diperbolehkan terlibat di dalam kegiatan bisnis lewat revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Berdasarkan Pasal 39 huruf c UU TNI, prajurit aktif dilarang terlibat kegiatan bisnis. Untuk itu, TNI mengusulkan agar pasal tersebut dihapus.

Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI Laksamana Muda Kresno Buntoro beralasan bahwa seharusnya yang dilarang berkegiatan bisnis adalah institusi TNI, bukan prajurit TNI.

"Kita sarankan ini (Pasal 39 UU TNI huruf c dibuang, mestinya yang dilarang adalah institusi TNI untuk berbisnis. Tapi kalau prajurit, orang mau buka warung aja endak (enggak boleh)," ujar Kresno dalam acara "Dengar Pendapat Publik RUU TNI/Polri" yang diselenggarakan Kemenko Polhukam di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2024) sore, dikutip dari Youtube Kemenko Polhukam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalih demi meningkatkan kesejahteraan prajurit terkait usulan pencabutan larangan berbisnis bagi anggota aktif TNI dianggap tidak relevan, karena bisnis militer belum tentu ditujukan buat kemakmuran para personel.

Menurut Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Universitas Paramadina Anton Aliabbas, memberikan jaminan kesejahteraan buat prajurit TNI mestinya menjadi tanggung jawab pemerintah sehingga tidak perlu muncul wacana mencabut larangan berbisnis.

"Terobosan untuk menyiasati keterbatasan anggaran pertahanan tidak perlu kemudian membuka ruang dibolehkannya lagi bisnis militer, karena pengalaman sudah menunjukkan bisnis militer tidak selamanya itu ditujukan untuk kesejahteraan prajurit TNI," kata Anton saat dihubungi Kompas.com pada Selasa (16/7/2024).

Anton memperkirakan, jika larangan anggota aktif TNI dicabut maka bakal terjadi pengulangan pola seperti pada masa rezim Orde Baru.

Pada saat itu tentara dibiarkan mengelola bisnis dan berpotensi menyalahgunakan kewenangan institusi, personel, dan senjata api dalam bersaing dengan badan usaha atau pengusaha sipil.

"Kemudian kalau misalnya yang berbisnisnya adalah pimpinan maka bisa saja pimpinan menyalahgunakan kewenangan dan mencampuradukkan antara kepentingan pribadi dan kepentingan institusi, dan ini tentu yang kita khawatirkan," ujar Anton.

Anton menyampaikan, dalam pembahasan RUU TNI pada 2004 silam, DPR dan pemerintah sepakat memutuskan melarang militer berbisnis dengan harapan mereka profesional mengurus tugas pertahanan dan menjaga kedaulatan.

"Jelas ketika negara ingin membentuk TNI yang profesional maka salah satunya indikasinya adalah negara mengambil alih semua bisnis militer, baik yang langsung maupun tidak langsung," ujar Anton.

"Dengan kata lain negara ingin menempatkan TNI sebagai alat pertahanan negara yang utama," sambung Anton.

Sebelumnya diberitakan, TNI mengusulkan supaya prajurit aktif diperbolehkan terlibat di dalam kegiatan bisnis lewat revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Berdasarkan Pasal 39 huruf c UU TNI, prajurit aktif dilarang terlibat kegiatan bisnis. Untuk itu, TNI mengusulkan agar pasal tersebut dihapus.

Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI Laksamana Muda Kresno Buntoro beralasan bahwa seharusnya yang dilarang berkegiatan bisnis adalah institusi TNI, bukan prajurit TNI.

"Kita sarankan ini (Pasal 39 UU TNI huruf c dibuang, mestinya yang dilarang adalah institusi TNI untuk berbisnis. Tapi kalau prajurit, orang mau buka warung aja endak (enggak boleh)," ujar Kresno dalam acara "Dengar Pendapat Publik RUU TNI/Polri" yang diselenggarakan Kemenko Polhukam di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2024) sore, dikutip dari Youtube Kemenko Polhukam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Upaya kendali dari pemerintah jika aturan larangan anggota aktif TNI berbisnis dicabut dinilai cukup berat dan sangat berpotensi terjadi penyalahgunaan kewenangan institusi.

"Kontrol terhadap izin untuk membolehkan TNI berbisnis itu juga berat, karena bagaimanapun juga akan sulit membedakan kapan ini urusan pribadi, kapan ini urusan institusi," kata Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Universitas Paramadina Anton Aliabbas saat dihubungi pada Selasa (16/7/2024).

Anton memperkirakan, jika larangan anggota aktif TNI dicabut maka bakal terjadi pengulangan pola militer seperti pada masa rezim Orde Baru.

Pada saat itu tentara dibiarkan mengelola bisnis dan rentan menyalahgunakan kewenangan institusi, personel, dan senjata api dalam bersaing dengan badan usaha atau pengusaha sipil.

"Kemudian kalau misalnya yang berbisnisnya adalah pimpinan maka bisa saja pimpinan menyalahgunakan kewenangan dan mencampuradukkan antara kepentingan pribadi dan kepentingan institusi, dan ini tentu yang kita khawatirkan," ujar Anton.

Anton menyampaikan, dalam pembahasan RUU TNI pada 2004 silam, DPR dan pemerintah sepakat memutuskan melarang militer berbisnis dengan harapan mereka profesional mengurus tugas pertahanan dan menjaga kedaulatan.

"Jelas ketika negara ingin membentuk TNI yang profesional maka salah satunya indikasinya adalah negara mengambil alih semua bisnis militer, baik yang langsung maupun tidak langsung," ujar Anton.

"Dengan kata lain negara ingin menempatkan TNI sebagai alat pertahanan negara yang utama," sambung Anton.

Sebelumnya diberitakan, TNI mengusulkan supaya prajurit aktif diperbolehkan terlibat di dalam kegiatan bisnis lewat revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Berdasarkan Pasal 39 huruf c UU TNI, prajurit aktif dilarang terlibat kegiatan bisnis. Untuk itu, TNI mengusulkan agar pasal tersebut dihapus.

Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI Laksamana Muda Kresno Buntoro beralasan bahwa seharusnya yang dilarang berkegiatan bisnis adalah institusi TNI, bukan prajurit TNI.

"Kita sarankan ini (Pasal 39 UU TNI huruf c dibuang, mestinya yang dilarang adalah institusi TNI untuk berbisnis. Tapi kalau prajurit, orang mau buka warung aja endak (enggak boleh)," ujar Kresno dalam acara "Dengar Pendapat Publik RUU TNI/Polri" yang diselenggarakan Kemenko Polhukam di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2024) sore, dikutip dari Youtube Kemenko Polhukam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kritik terhadap gagasan pencabutan larangan berbisnis buat anggota aktif TNI terus bergulir, sebab militer seharusnya berperan sebagai alat pertahanan negara dan penjaga kedaulatan, bukan melakukan transaksi dagang.

Menurut Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Universitas Paramadina Anton Aliabbas, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat pada 2004 buat melarang anggota aktif TNI berbisnis. Hal itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Anton mengatakan, selepas Reformasi 1998, desakan supaya TNI melepaskan diri dari peran politik dan tidak masuk ke ranah urusan sipil sejalan dengan prinsip negara demokrasi yang menjunjung supremasi sipil.

Negara, kata Anton, juga menginginkan TNI fokus dan profesional dalam menjalankan tugas sebagai alat pertahanan dan tidak sibuk mengurus bisnis.

"Tentu saja negara tidak ingin menjadikan TNI sebagai tentara niaga. Tentara yang tadinya cuma fokus memikirkan negara tetapi juga ikut memikirkan bisnis," kata Anton saat dihubungi pada Selasa (16/7/2024).

"Negara tidak menginginkan itu. karena itulah kemudian klausa pelarangan bisnis menjadi penting," ujar Anton.

Anton melanjutkan, larangan bagi prajurit aktif TNI berbisnis dilakukan buat mencegah konflik kepentingan.

Sebab, kata Anton, jika personel TNI berbisnis maka akan sulit memisahkan antara urusan pribadi atau instansi, serta riskan menyalahgunakan kewenangan dan kekuatan militer.

"Karena bagaimanapun juga sekarang ada banyak anggapan ada oknum-oknum yang masih berbisnis, menjaga instansi bisnis dan lain-lain. Kita ingin mencegah itu," ucap Anton.

Anton menyampaikan, dalam pembahasan RUU TNI pada 2004 silam, DPR dan pemerintah sepakat memutuskan melarang militer berbisnis dengan harapan mereka profesional mengurus tugas pertahanan dan menjaga kedaulatan.

"Jelas ketika negara ingin membentuk TNI yang profesional maka salah satunya indikasinya adalah negara mengambil alih semua bisnis militer, baik yang langsung maupun tidak langsung," ujar Anton.

"Dengan kata lain negara ingin menempatkan TNI sebagai alat pertahanan negara yang utama," sambung Anton.

Sebelumnya diberitakan, TNI mengusulkan supaya prajurit aktif diperbolehkan terlibat di dalam kegiatan bisnis lewat revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Berdasarkan Pasal 39 huruf c UU TNI, prajurit aktif dilarang terlibat kegiatan bisnis. Untuk itu, TNI mengusulkan agar pasal tersebut dihapus.

Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI Laksamana Muda Kresno Buntoro beralasan bahwa seharusnya yang dilarang berkegiatan bisnis adalah institusi TNI, bukan prajurit TNI.

"Kita sarankan ini (Pasal 39 UU TNI huruf c dibuang, mestinya yang dilarang adalah institusi TNI untuk berbisnis. Tapi kalau prajurit, orang mau buka warung aja endak (enggak boleh)," ujar Kresno dalam acara "Dengar Pendapat Publik RUU TNI/Polri" yang diselenggarakan Kemenko Polhukam di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2024) sore, dikutip dari Youtube Kemenko Polhukam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jika larangan berbisnis bagi personel aktif TNI dicabut maka dikhawatirkan akan menyimpang jauh dari kompetensi yang dimiliki, yakni pertahanan dan menghadapi ancaman terhadap kedaulatan negara.

"Jelas core competency dari TNI adalah menjaga kedaulatan. Melaksanakan tugas mempertahankan negara ini. Sementara tentu saja kalau ngomong tentang berbisnis jauh dari itu," kata Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Universitas Paramadina Anton Aliabbas, saat dihubungi Kompas.com pada Selasa (16/7/2024).

Anton melanjutkan, larangan bagi prajurit aktif TNI berbisnis adalah buat mencegah konflik kepentingan.

Sebab, kata Anton, jika personel TNI berbisnis maka akan sulit memisahkan antara urusan pribadi atau instansi, serta riskan menyalahgunakan kewenangan dan kekuatan militer.

"Karena bagaimanapun juga sekarang ada banyak anggapan ada oknum-oknum yang masih berbisnis, menjaga instansi bisnis dan lain-laun. Kita ingin mencegah itu," ucap Anton.

Anton menyampaikan, dalam pembahasan RUU TNI pada 2004 silam, DPR dan pemerintah sepakat memutuskan melarang militer berbisnis dengan harapan mereka profesional mengurus tugas pertahanan dan menjaga kedaulatan.

"Jelas ketika negara ingin membentuk TNI yang profesional maka salah satunya indikasinya adalah negara mengambil alih semua bisnis militer, baik yang langsung maupun tidak langsung," ujar Anton.

"Dengan kata lain negara ingin menempatkan TNI sebagai alat pertahanan negara yang utama," sambung Anton.

Sebelumnya diberitakan, TNI mengusulkan supaya prajurit aktif diperbolehkan terlibat di dalam kegiatan bisnis lewat revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Berdasarkan Pasal 39 huruf c UU TNI, prajurit aktif dilarang terlibat kegiatan bisnis. Untuk itu, TNI mengusulkan agar pasal tersebut dihapus.

Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI Laksamana Muda Kresno Buntoro beralasan bahwa seharusnya yang dilarang berkegiatan bisnis adalah institusi TNI, bukan prajurit TNI.

"Kita sarankan ini (Pasal 39 UU TNI huruf c dibuang, mestinya yang dilarang adalah institusi TNI untuk berbisnis. Tapi kalau prajurit, orang mau buka warung aja endak (enggak boleh)," ujar Kresno dalam acara "Dengar Pendapat Publik RUU TNI/Polri" yang diselenggarakan Kemenko Polhukam di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2024) sore, dikutip dari Youtube Kemenko Polhukam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dinilai harus bertanggung jawab soal kesejahteraan prajurit, dan bukan terkesan membiarkan TNI mengusulkan larangan berbisnis bagi personel militer dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 dicabut.

"Harusnya yang dilakukan negara bukan merevisi UU TNI dengan mencabut larangan berbisnis tetapi memastikan kesejahteraan prajurit TNI terjamin dengan dukungan anggaran negara, bukan dengan berbisnis yang dilakukan TNI," kata Ketua Badan Pengurus Centra Initiative Al Araf, saat dihubungi Kompas.com, Senin (15/7/2024).

Selain itu, kata Al Araf, TNI juga harus menerapkan prinsip tata kelola bersih dan terbuka mengenai alokasi anggaran pertahanan buat memastikan kesiapan dan modernisasi alat utama sistem persenjataan (Alutsista) dan kesejahteraan prajurit.

Dalam menjalankan prinsip keterbukaan dan integritas, Al Araf menyarankan supaya anggota TNI yang menyelewengkan anggaran sebaiknya segera dicopot dan diproses hukum, serta diadili melalui peradilan umum.

"Karena itu militer haru tunduk dalam sistem peradilan umum kalau terlibat tindak pidana umum untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas militer," ucap Al Araf.

Sebelumnya diberitakan, TNI mengusulkan supaya prajurit aktif diperbolehkan terlibat di dalam kegiatan bisnis lewat revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Berdasarkan Pasal 39 huruf c UU TNI, prajurit aktif dilarang terlibat kegiatan bisnis. Untuk itu, TNI mengusulkan agar pasal tersebut dihapus.

Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI Laksamana Muda Kresno Buntoro beralasan bahwa seharusnya yang dilarang berkegiatan bisnis adalah institusi TNI, bukan prajurit TNI.

"Kita sarankan ini (Pasal 39 UU TNI huruf c dibuang, mestinya yang dilarang adalah institusi TNI untuk berbisnis. Tapi kalau prajurit, orang mau buka warung aja endak (enggak boleh)," ujar Kresno dalam acara "Dengar Pendapat Publik RUU TNI/Polri" yang diselenggarakan Kemenko Polhukam di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2024) sore, dikutip dari Youtube Kemenko Polhukam.